9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara

sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang

dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka

waktu (periode) tertentu yang akan datang (Dharmanegara, 2010).

Dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu output atau hasil

dari para penyusun anggaran yang berupa taksiran-taksiran mengenai

apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi pada masa mendatang,

umumnya adalah dalam satu periode anggaran. Karena anggaran

merupakan suatu output, maka harus dituangkan dalam suatu naskah

berupa tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis.

Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif yang disusun

berdasarkan program kerja organisasi yang telah di sahkan. Anggaran

menjadi sebuah alat bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Nafarin

(2015:11) mengatakan, dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan

perilaku para pelaksana anggaran dengan mempertimbangkan

beberapa hal sebagai berikut :

a. Anggaran harus dibuat seriil dan secermat mungkin sehingga tidak

terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

10

b. Diperlukan partisipasi managemen puncak.

c. Anggaran harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana

merasa termotivasi.

d. Laporan realisasi anggaran dibuat secara akurat dan tepat waktu.

2.1.2. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran dalam organisasi memberikan tujuan dan manfaat

yang besar bagi managemen dalam melaksanakan dan mengendalikan

organisasinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif

dan efisien. Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran menurut

Nafarin (2015:19), antara lain :

a. Anggaran digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam

memilih sumber dan investasi dana.

b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana

guna mempermudah pengawasan.

d. Merasionalkan sumber dan investasi dana guna pencapaian hasil

yang maksimal.

e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun.

f. Menampung, menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang

berkaitan dengan keuangan.

11

Anggaran juga memiliki banyak manfaat, yang dikemukakan

oleh Nafarin (2015:19) dalam bukunya penganggaran perusahaan,

yaitu :

a. Semua kegiatan dapat mengarah pada tujuan bersama.

b. Dapat digunakan sebagai alat penilai karyawan.

c. Dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan.

d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu kepada karyawan.

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang

diperlukan.

f. Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin.

g. Sebagai alat pendidikan bagi para manager.

Selain memiliki banyak manfaat, anggaran memiliki beberapa

kelemahan (Nafarin,2015). Kelemahan anggaran antara lain:

a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga

mengandung unsur ketidakpastian.

b. Diperlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit untuk

menyusun anggaran, sehingga tidak semua perusahaan mampu

menyusun anggaran secara lengkap dan akurat.

c. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, akan

menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

12

2.1.3. Anggaran Sektor Publik

Anggaran pemerintah/sektor publik menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam kerangka

konseptual akuntansi pemerintahan Paragraf 13 merupakan :

“…dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan

legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan

kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup

keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila

diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.”

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana yang disusun

secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi sektor

publik, yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu

(periode) tertentu, umumnya adalah satu tahun anggaran. Anggaran

sektor publik berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan

moneter. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi

informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan berisi

mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan

datang (Mardiasmo, 2009).

Anggaran sektor publik merupakan suatu hal yang penting.

Mengingat anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai

tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau

rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik

13

dan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2012). Anggaran

mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi

landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh

pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup

periode tahunan, maupun untuk jangka waktu lebih atau kurang dari

satu tahun (SAP-KK Paragraf 13,2010).

Pembahasan mengenai anggaran sektor publik diatas

menjelaskan bahwa fungsi anggaran di lingkungan pemerintah

mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan

keuangan (SAP-KK Paragraf 13,2010) karena :

a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai kebijakan publik.

b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang

diinginkan organisasi.

c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memberikan

konsekuensi hukum.

d. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah.

e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban kinerja

pemerintah kepada publik.

Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2009:63) anggaran

pada sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

14

a. Anggaran digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk

mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Anggaran diperlukan atas dasar kebutuhan dan keinginan

masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan

sumber daya yang ada terbatas.

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggungjawab terhadap rakyatnya.

2.1.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo dalam Halim (2012:50) mengidentifikasikan

beberapa fungsi anggaran dalam menejemen sektor publik, yaitu :

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran dalam sektor publik dibuat untuk merencanakan

tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik

yakni pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil

yang diperoleh.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran dalam sektor publik memberikan rencana detail

atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar belanja

pemerintah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada

publik. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya salah sasaran

dalam pengalokasian anggaran yang bukan prioritasnya. Anggaran

15

sebagai alat pengendalian dikatakan sebagai alat untuk memonitor

kondisi keuangan pemerintah dan pelaksanaan operasional program

pemerintah.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran dalam sektor publik digunakan untuk menstabilkan

dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi

dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik

Anggaran dalam sektor publik merupakan dokumen politik

sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas

penggunaan dana publik. Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran

yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinan dan

menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran dalam sektor publik merupakan alat koordinasi

antar bagian dalam suatu pemerintahan. Disamping itu, berfungsi

sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan

eksekutif.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target

anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas suatu program

atau kegiatan. Kinerja managemen publik akan dinilai berdasarkan

16

hasil pencapaian yang dikaitkan dengan anggaran yang telah

ditetapkan.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran sektor publik berguna sebagai alat motivasi

manager dan stafnya agar mampu bekerja secara ekonomis, efektif

dan efisien dalam mencapai target anggaran yang ditentukan. Dalam

hal ini, anggaran yang ditentukan sebaiknya jangan terlalu tinggi

dan jangan terlalu rendah.

h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran dalam sektor publik dapat melibatkan masyarakat,

LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan

lainnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kurang

terorganisasi.

2.1.5. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:66) anggaran sektor publik dibagi

menjadi dua, yaitu :

a. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti belanja

rutin yang dilakukan oleh organisasi. Anggaran ini digunakan

untuk pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun

anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan pemerintah.

17

b. Anggaran Modal

Anggaran modal merupakan rencana jangka panjang untuk

pembelanjaan aktiva tetap bagi organisasi. Belanja modal

digunakan untuk pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari

satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan

pemerintah.

2.1.6. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:67) menyebutkan prinsip-prinsip anggaran

sektor publik adalah :

a. Otorisasi Oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif

terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh

eksekutif.

b. Komprehensif

Anggaran publik harus menunjukkan semua penerimaan dan

pengeluaran pemerintah.

c. Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun

dalam dana umum.

d. Nondiscretionary Appropriation

Jumlah anggaran yang disetujui oleh dewan legislatif harus

memanfaatkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

18

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat

bersifat tahunan maupun multi tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan

yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai inefisiensi

anggaran.

g. Jelas

Anggaran publik hendaknya sederhana, dapat dipahami

masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui Publik

Anggaran publik harus di informasikan kepada masyarakat

luas.

2.1.7. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran yang dipresentasikan setiap tahun memberikan

informasi rinci tentang program apa saja yang direncanakan oleh

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan

bagaimana program-program tersebut dibiayai (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo (2009:68) mengatakan proses penyusunan anggaran

mempunyai empat tujuan, yaitu:

19

a. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan

meningkatkan koordinasi antar masing-masing bagian dalam

lingkungan pemerintah.

b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan

barang dan/atau jasa publik melalui proses pemrioritasan.

c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Pada dasarnya mekanisme penganggaran sektor publik tidak

berbeda dengan sektor swasta. Siklus anggaran dalam sektor publik

memiliki empat tahapan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:70),

yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan anggaran, dilakukan taksiran

pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dalam

persoalan estimasi, perlu diperhatikan adanya faktor tingkat

ketidakpastian. Di Indonesia, proses perencanaan APBD

menekankan pada pendekatan button-up planning dengan tetap

mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat.

Pada Pemerintah Pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari

penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang

kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis

(RENSTRA). Berdasarkan PROPENAS dan RENSTRA serta

20

analisis fiskal dan makro ekonomi, kemudian dibuat persiapan

APBN dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).

Sementara di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.108 Tahun 2000 Pemerintah Daerah disyaratkan

untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas

PROPEDA dan RENSTRADA. PROPEDA dan RENSTRADA

dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD

dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan

pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA

untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam

penyusunan REPETADA dan APBN.

Berdasarkan RESTRADA yang telah dibuat serta analisis

fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No.105 Tahun

2000 Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan

arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu menerapkan strategi

dan prioritas APBD. Proses Perencanaan Arah dan Kebijakan

Pembangunan Daerah Tahunan (REPETADA) dan APBD pada

hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik

sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap yang

melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Dalam tahap

ini integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat

21

penting. Karena pada tahap ini pimpinan eksekutif harus

mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan

argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan

bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, sistem informasi

akuntansi dan pengendalian managemen menjadi hal terpenting

yang harus diperhatikan oleh manager keuangan publik. Dalam hal

ini, manager keuangan publik bertanggungjawab untuk

menciptakan sistem akuntansi yang handal dan memadai untuk

perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati

bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan anggaran periode

berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran

terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap

pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika

sistem akuntansi dan sistem pengendalian managemen dalam tahap

implementasi sudah baik, maka dalam tahap ini tidak akan

menemui banyak permasalah.

22

2.1.8. Aspek-aspek dalam Penganggaran Sektor Publik

Dalam anggaran sektor publik, terdapat dua aspek yang sangat

erat kaitannya dengan pelaksanaan penyusunan anggaran. Aspek-aspek

tersebut antara lain adalah aspek perilaku dan aspek politik. Anggaran

dalam sektor publik dapat mempengaruhi perilaku baik pimpinan

maupun pegawai yang berperan dalam penyusunan anggaran tersebut.

Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran ini dapat mempengaruhi

kinerja anggaran itu sendiri. Ada tiga aspek perilaku dalam

penganggaran sektor publik (Mahmudi, 2011). Ketiga aspek tersebut

yaitu:

a) Partisipasi Anggaran

Merupakan keterlibatan staf atau manager dalam proses

penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dapat berdampak positif

sebagai motivasi dalam meningkatkan tanggungjawab dalam

pencapaian target anggaran.

b) Keterlibatan Manajemen Senior

Dalam penganggaran sektor publik, keterlibatan manajemen

senior tercermin dalam peran aktif Tim Anggaran Pemerintah dalam

memberikan arahan, evaluasi dan koreksi terhadap usulan anggaran

yang diajukan oleh unit kerja (Mahmudi, 2011). Kualitas anggaran

dan kinerja anggaran akan terlihat baik jika Tim Anggaran

Pemerintah terlibat secara aktif dan tidak hanya sekedar pasang

nama.

23

c) Senjangan Anggaran

Senjangan anggaran (budgetary slack) merupakan selisih

antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau

kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran (Mahmudi, 2011).

Senjangan anggaran dapat bersifat positif dan negatif tergantung

Tim Anggaran yang menempatkan slack pada anggaran tersebut.

Proses penyusunan anggaran sektor publik merupakan suatu

proses politik. Suatu anggaran dibuat oleh pemerintah untuk memilih

apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh

pemerintah atau dapat dikesampingkan. Program apa saja yang

seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu, dan keseluruhannya harus

mendapat persetujuan dari dewan legislatif. Anggaran sektor publik

biasanya menganut pada siapa yang memimpin suatu pemerintahan

saat itu. Terdapat beberapa area atau tahapan dalam siklus anggaran

yang melibatkan terjadinya proses politik anggaran (Mahmudi, 2011).

Tahapan-tahapan tersebut adalah penentuan kebijakan anggaran,

penentuan prioritas program dan plafon anggaran, penentuan alokasi

anggaran, pembahasan anggaran, perubahan anggaran, dan

pertanggungjawaban anggaran. Pada ke-enam tahapan tersebut, suatu

nuansa politik tidak dapat dipisahkan.

24

2.1.9. Teori Agency

Teori agensi merupakan teori yang mempelajari tentang

hubungan atau keterkaitan antar pihak-pihak yang memiliki hubungan

struktural, yaitu principal dan agent. Dalam Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Badan bertindak sebagai

principal, sedangkan pegawai bertindak sebagai agent. Dalam teori ini,

managemen puncak membawahi karyawan atau manager yang lebih

rendah untuk dapat melaksanakan kinerja organisasi secara efisien.

Teori agensi didasarkan pada perbedaan pemikiran dan perbedaan

informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat

dan cabang, atau adanya informasi asimetri yang mempengaruhi

penggunaan sistem akuntansi pada organisasi (Lubis, 2011).

Lubis (2011:91) dalam bukunya Akuntansi Keperilakuan

mengatakan bahwa managemen puncak (principal) dalam teori ini

bersikap netral terhadap resiko, sementara karyawan (agent) bersikap

menolak usaha dan resiko. Keadaan ini diasumsikan terjadi karena

managemen atas dan karyawan sama-sama termotivasi oleh

kepentingan masing-masing yang seringkali berbenturan. Karena

karyawan atau agent yang lebih banyak memahami tentang organisasi,

akan menciptakan kesenjangan informasi atau informasi asimetri yang

menyebabkan managemen atas tidak mampu menentukan apakah

usaha yang dilakukan karyawan memang benar-benar optimal.

25

Teori ini memfokuskan pada bagaimana agar sistem perjanjian

kontrak antara managemen atas selaku principal dan karyawan selaku

agent bisa mencapai keseimbangan. Dalam proses penyusunan

anggaran, managemen atas bersama karyawan dapat terlebih dahulu

membuat kesepakatan mengenai kebijakan, prioritas anggaran, yang

nantinya dijadikan sebagai pedoman penyusunan anggaran organisasi.

Hal ini merupakan bentuk kontrak, dimana pihak managemen atas

mendelegasikan wewenang kepada karyawan yang tergabung dalam

Tim Penyusun Anggaran untuk melaksanakan kegiatan penganggaran.

2.1.10. Budgetary Slack

Menurut pendapat Belkaoui (1989) dalam Suartana (2010),

slack atau senjangan adalah kecenderungan dari organisasi atau

individu untuk tidak mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan

kecenderungan untuk tidak melakukan efisiensi. Senjangan anggaran

merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan

kemampuan atau kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran

(Mahmudi, 2011). Senjangan anggaran merupakan permasalahan

umum yang sudah sering atau bahkan pasti terjadi dalam

penganggaran. Meskipun senjangan anggaran tidak mungkin

dihilangkan dalam proses penyusunan anggaran, harus tetap dilakukan

upaya untuk mengurangi besarnya senjangan anggaran tersebut karena

26

senjangan anggaran yang terlalu tinggi akan berdampak pada kinerja

organisasi yang sudah ditetapkan.

Slack anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang

dinyatakan dengan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat

diprediksikan. Manager menciptakan slack dengan mengestimasikan

pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi (Suartana, 2010).

Armaeni (2012:36) mengemukakan bahwa dalam keadaan terjadinya

budgetary slack bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan

merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dari estimasi terbaik

yang diajukan, sehingga target akan mudah dicapai. Ada tidaknya

slack dalam anggaran organisasi sektor publik hanya diketahui oleh

pihak-pihak yang ikut dalam pembuatan anggaran tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong manager melakukan

budgetary slack (Apriyandi,2011) yaitu :

a. Seringnya atasan atau managemen tingkat atas mengubah atau

memotong anggaran yang diusulkan tanpa mendiskusikan dengan

bawahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya manager atau

bawahan melakukan budgetary slack.

b. Adanya ketidakpastian pasar yang menyebabkan perkiraan volume

tidak tepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut manager cenderung

menggunakan budgetary slack.

Hermanto (2003) dalam Falikhatun (2007:2) menyebutkan tiga

alasan utama seorang manager melakukan budgetary slack, yaitu :

27

a. Orang-orang percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat

bagus dimata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya.

b. Budgetary slack digunakan untuk mengatasi kondisi

ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang

terjadi manager tersebut dapat melampaui atau mencapai

anggarannya.

c. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian

sumber daya.

Selain itu, Apriyandi (2011:26) menyebutkan empat kondisi

penting yang dapat menyebabkan terjadinya Budgetary slack yaitu:

a. Terdapat informasi asimetri antara managemen tingkat bawah

dengan atasan.

b. Kinerja manager yang tidak pasti.

c. Manager memiliki kepentingan pribadi.

d. Adanya konflik kepentingan antara managemen tingkat bawah

dengan atasan.

Budgetary slack dapat diukur menggunakan beberapa indikator.

Dunk (1993) dalam Riansah (2013:70) menyebutkan indikator

pengukuran budgetary slack yaitu pengaruh anggaran dalam motivasi

produktivitas, pencapaian anggaran dalam pelaksanaan kerja,

pengawasan dalam penggunaan anggaran, tanggungjawab anggaran,

pencapaian target dan realisasi anggaran.

28

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa budgetary slack

merupakan perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan

anggaran yang sesungguhnya dibutuhkan organisasi. Budgetary slack

sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi penyusun anggaran

dengan mempertinggi biaya dan memperendah pendapatan dengan

tujuan supaya target anggaran dapat lebih mudah untuk dicapai.

2.1.11. Informasi Asimetri

Menurut Dunk (1993) dalam Apriyandi (2011:22) informasi

asimetri terjadi ketika bawahan memiliki informasi yang lebih

dibandingkan dengan atasan mereka mengenai suatu unit organisasi

atau suatu pusat pertanggungjawaban bawahan. Falikhatun (2007:6)

mendefinisikan informasi asimetri sebagai suatu kondisi dimana

pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai

kinerja agen atau bawahan sehingga atasan tidak dapat menentukan

kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan.

Konsep informasi asimetri yaitu atasan/pemegang kuasa

anggaran mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih

daripada bawahan/pelaksana anggaran mengenai unit tanggung jawab

bawahan/pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya (Suartana, 2010).

Konsep tersebut akan menimbulkan dua kemungkinan, yakni jika

atasan/pemegang kuasa anggaran yang memiliki pengetahuan dan

wawasan yang lebih baik, akan muncul tuntutan atau motivasi untuk

29

meningkatkan pencapaian target anggaran yang dirasa terlalu tinggi

bagi bawahan/pelaksana anggaran. Sebaliknya, jika bawahan/

pelaksana anggaran yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang

lebih baik daripada atasan, maka akan terjadi kemungkinan untuk

memasang target anggaran yang rendah sehingga mudah untuk

dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan

dan/atau informasi lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal

disebut informasi asimetris (Suartana, 2010).

Ada enam indikator atau parameter yang dapat digunakan

untuk mengukur informasi asimetri yang dikemukakan oleh Dunk

(1993) dalam Riansah (2013:69), yaitu informasi yang dimiliki

bawahan dibandingkan dengan atasan, hubungan input output yang

ada dalam operasi internal, kinerja potensial, teknis pekerjaan,

penilaian dampak potensial dan pencapaian bidang kegiatan.

Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan

seharusnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.

Namun, karena bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada

atasan, maka bawahan dapat mengambil kesempatan melalui

partisipasinya dalam penyusunan anggaran dengan memberikan

informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, dengan membuat

anggaran yang rendah sehingga lebih mudah dicapai, sehingga

terjadilah budgetary slack (Falikhatun,2007).

30

Young (1993) dalam Falikhatun (2007:7) mengemukakan

beberapa kondisi perusahaan yang kemungkinan besar timbul

informasi asimetri, yaitu :

a. Perusahaan yang sangat besar.

b. Mempunyai penyebaran secara geografis.

c. Memiliki produk yang beragam.

d. Membutuhkan teknologi.

2.1.12. Penekanan Anggaran

Penekanan anggaran merupakan usaha yang dilakukan oleh

karyawan atau bawahan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan oleh

organisasi dan berusaha memperoleh varians yang menguntungkan.

Rani (2015) dalam Irfan (2016:160) mengatakan bahwa penekanan

anggaran merupakan desakan dari atasan kepada bawahan untuk

melaksanakan anggaran yang telah dibuat organisasi dengan sebaik-

baiknya, dengan pemberian sanksi jika kurang dari target anggaran

dan pemberian kompensasi jika mampu melebihi target anggaran.

Budgetary slack dapat terjadi apabila dalam suatu organisasi,

kinerja karyawan atau bawahan ditentukan oleh anggaran yang telah

disusun. Karyawan merasakan tekanan dari anggaran yang ketat,

kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau

puas karena memenuhi anggaran (Suartana, 2010). Dengan demikian

karyawan atau bawahan akan berusaha meningkatkan kinerja mereka

31

salah satunya dengan membuat slack anggaran, sehingga anggaran

akan lebih mudah untuk dicapai.

Suartana (2010:138) mengatakan bahwa :

“Seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu-

satunya pengukur kinerja manajemen, karena itu yang tersedia.

Penekanan seperti ini dapat memungkinkan timbulnya slack.

Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target

anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan slack dengan

tujuan meningkatkan prospek kompensasi kedepannya.”

Selanjutnya Armaeni (2012:41) menegaskan bahwa :

“Ketika suatu organisasi menggunakan anggaran sebagai

salah satu tolok ukur kinerja, maka bawahan akan berusaha

meningkatkan kinerjanya dengan dua cara yaitu yang pertama,

meningkatkan performance, sehingga realisasi anggarannya lebih

tinggi daripada yang telah dianggarkan. Sedang cara yang kedua

adalah dengan cara membuat anggaran mudah untuk dicapai atau

dengan kata lain melonggarkan anggaran, misalnya dengan

merendahkan target pendapatan dan meninggikan biaya perusahaan,

sehingga anggaran tersebut mudah untuk dicapai, dalam hal ini akan

menimbulkan budgetary slack.”

Anggasta (2014:517) menyebutkan enam parameter yang

dapat digunakan untuk menilai penekanan anggaran, yaitu:

a. Anggaran sebagai alat pengendali (pengawasan) kinerja.

b. Anggaran sebagai tolok ukur kinerja.

c. Anggaran yang ditetapkan menuntut kinerja untuk mencapai

target anggaran.

d. Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja.

e. Reward dari atasan ketika target anggaran tercapai.

f. Terdapat kompensasi ketika target anggaran tercapai.

32

2.1.13. Partisipasi Penganggaran

Partisipasi merupakan suara yang diberikan oleh manager atau

bawahan dalam proses manajemen suatu organisasi. Brownell (1982)

dalam Falikhatun (2007:2) mengatakan bahwa partisipasi

penganggaran merupakan proses yang menggambarkan individu-

individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai

pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas

tercapainya target anggaran tersebut. Partisipasi merupakan proses

pengambilan keputusan bersama dimana keputusan tersebut akan

berdampak pada masa depan para pembuat keputusan itu sendiri.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan anggaran dapat bervariasi

mulai dari hanya ikut hadir dalam penyusunan anggaran sampai

dengan ikut memberikan pendapat tentang anggaran yang disusun.

Pada prinsipnya, partisipasi penganggaran sangat menguntungkan

organisasi.

Dharmanegara (2010:22) mengatakan bahwa partisipasi dapat

meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada

semua tingkatan manajemen, meningkatkan rasa kesatuan kelompok,

yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar

anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Dengan partisipasi,

seseorang dapat mengetahui bahwa tujuan yang ditetapkan oleh

organisasi adalah wajar dan dapat dicapai. Anggota yang ikut

berpartisipasi dalam penganggaran akan memiliki pemahaman yang

33

lebih baik mengenai sumber daya yang dialokasikan dalam anggaran

yang dibuat.

Meskipun partisipasi memiliki manfaat yang besar dalam

proses penyusunan anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran

memiliki keterbatasan tersendiri. Partisipasi memberikan hak dan

kekuasaan kepada para anggota untuk menetapkan anggaran mereka.

Kekuasaan tersebut dapat menciptakan konsekuensi terjadinya slack

anggaran jika anggota yang berpartisipasi menyatakan pendapatan

yang terlalu rendah, maupun biaya yang terlalu tinggi.

Warindrani (2006) dalam Armaeni (2012:37) menjelaskan

tentang tiga potensi masalah yang dapat ditimbulkan dari adanya

partisipasi anggaran, antara lain:

a. Menetapkan standar atau target yang terlalu tinggi atau terlalu

rendah.

b. Timbulnya slack anggaran.

c. Adanya partisipasi semu.

Guna menghindari permasalahan tersebut, anggaran yang telah

disusun secara partisipatif oleh manager bawah masih perlu dilakukan

review ulang oleh manager tingkat atas untuk menghindari terjadinya

estimasi anggaran yang tidak sesuai atau adanya budgetary slack. Jika

dalam anggaran tersebut dianggap perlu untuk dilakukan perubahan,

maka perubahan tersebut harus terlebih dahulu didiskusikan dan

dimodifikasi berdasarkan kesepakatan bersama managemen bawah.

34

Pada penganggaran partisipatif, semua tingkatan

organisasional perlu dilibatkan dalam penyusunan anggaran.

Keterlibatan semua tingkatan organisasional diperlukan karena

manager tingkat bawah biasanya lebih mengetahui keadaan organisasi

yang sebenarnya dibandingkan dengan managemen tingkat atas,

sehingga informasi dari managemen tingkat bawah/karyawan dirasa

sangat dibutuhkan guna penyusunan anggaran organisasi. Dengan

adanya partisipasi dalam penganggaran, diharapkan menjadi alat

komunikasi antara atasan dan bawahan untuk menyelaraskan tujuan

organisasi (Apriyandi,2011).

Sumarno (2005) dalam Riansah (2013:69) menyebutkan

beberapa indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk

menilai partisipasi penganggaran. Parameter tersebut yakni

keikutsertaan dalam kegiatan penyusunan anggaran, pengaruh yang

besar dalam partisipasi pengukuran anggaran, pengaruh mengenai

pendapat/usulan dalam penetapan anggaran, keyakinan dalam

memutuskan suatu anggaran, dan pentingnya kontribusi usulan atau

pemikiran dalam penyusunan anggaran.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan dan

membandingkan dengan penelitian sebelumnya, Berikut ini adalah tabel

penelitian terdahulu beserta hasil :

35

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No

Nama

Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Jenis Variabel Hasil Penelitian

1. Putra,et al

(2015)

Analisis Pengaruh

Partisipasi

Anggaran,

Informasi

Asimetri, dan

Penekanan

Anggaran

Terhadap

Senjangan

Anggaran (Studi

pada SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Buleleng)

Variabel

dependen :

Senjangan

Anggaran

Variabel

Independen :

Partisipasi

anggaran,

Informasi

asimetri,

Penekanan

anggaran

Partisipasi Anggaran

berpengaruh

signifikan terhadap

Senjangan

Anggaran.

Informasi Asimetri

berpengaruh

signifikan dan

positif terhadap

Senjangan

Anggaran.

Penekanan

Anggaran memiliki

pengaruh positif

signifikan terhadap

Senjangan

Anggaran.

Secara simultan

Partisipasi

Anggaran, Informasi

Asimetri dan

Penekanan

Anggaran

berpengaruh secara

signifikan terhadap

Senjangan Anggaran

pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten

Buleleng.

2. Mahadewi

(2014)

Pengaruh

Partisipasi

Penganggaran

pada Senjangan

Anggaran Dengan

Asimetri

Informasi dan

Komitmen

Organisasi

Sebagai

Variabel

Dependen:

Senjangan

Anggaran

Variabel

Independen:

Partisipasi

Penganggaran

Partisipasi anggaran

berpengaruh positif

pada senjangan

anggaran.

Asimetri informasi

dalam hubungan

antara partisipasi

anggaran pada

senjangan anggaran

berpengaruh positif.

36

Pemoderasi Variabel

Pemoderasi :

Asimetri

informasi,

Komitmen

organisasi

Komitmen

organisasi dalam

hubungan antara

partisipasi anggaran

pada senjangan

anggaran

berpengaruh negatif.

3. Alfebriano

(2013)

Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi

Slack Anggaran

pada PT. BRI di

Kota Jambi

Variabel

Dependen :

Slack Anggaran

Variabel

Independen :

Partisipasi

Penganggaran,

Informasi

Asimetri,

Penekanan

Anggaran,

Ketidakpastian

Lingkungan,

Komitmen

Organisasi

Secara simultan

partisipasi

penganggaran,

informasi asimetri,

penekanan anggaran,

ketidakpastian

lingkungan dan

komitmen organisasi

berpengaruh

signifikan terhadap

slack anggaran pada

PT.BRI di Kota

Jambi.

Sedangkan secara

parsial, faktor yang

berpengaruh

signifikan terhadap

slack anggaran

hanya informasi

asimetri. Secara

parsial penekanan

anggaran,

ketidakpastian

lingkungan dan

komitmen organisasi

tidak mempengaruhi

slack anggaran.

4. Falikhatun

(2007)

Interaksi

Informasi

Asimetri, Budaya

Organisasi, dan

Group

Cohesiveness

dalam Hubungan

Antara Partisipasi

Penganggaran

dan Budgetary

Slack

Variabel

dependen:

budgetary slack

Variabel

independen

partisipasi

penganggaran

Variabel

pemoderasi :

informasi

asimetri

Partisipasi

penganggaran

berpengaruh positif

signifikan terhadap

budgetary slack,

informasi asimetri

mempunyai

pengaruh negatif

tetapi signifikan

terhadap hubungan

partisipasi

penganggaran

37

budaya

organisasi

group

cohesiveness

dengan budgetary

slack, budaya

organisasi tidak

mempunyai

pengaruh terhadap

hubungan partisipasi

penganggaran

dengan budgetary

slack, dan group

cohesiveness yang

tinggi mempunyai

pengaruh positif

signifikan terhadap

hubungan partisipasi

penganggaran

dengan budgetary

slack.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Proses penyusunan anggaran membutuhkan keterlibatan manager atau

bawahan dalam pelaksanaannya. Keterlibatan atau partisipasi dalam

penganggaran dapat memberikan output yang bermanfaat dalam anggaran

yang tertuang. Namun, kadang kala manusia sebagai penyusun anggaran

membuat anggaran dengan pendapatan yang rendah dan biaya yang tinggi

dengan maksud untuk memudahkan dalam pencapaian target anggarannya.

Keadaan yang disebut dengan budgetary slack ini dipengaruhi oleh informasi

bawahan yang cenderung lebih baik daripada atasan, dan target kinerja yang

tinggi yang ditetapkan oleh organisasi.

Hubungan antara informasi asimetri, penekanan anggaran dan

partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack dapat dilihat dalam

kerangka pemikiran sebagai berikut :

38

Sumber : Armaeni (2012:46) dikembangkan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Perumusan Hipotesis

a. Informasi Asimetri dengan Budgetary Slack

Informasi asimetri terjadi apabila antara atasan dan bawahan

memiliki informasi yang berbeda. Informasi yang dimiliki atasan

mungkin lebih tinggi daripada bawahan atau sebaliknya. Apabila

bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada atasan, maka

bawahan dapat mengambil kesempatan melalui partisipasi anggaran

dengan memberikan informasi yang bias serta membuat anggaran yang

rendah sehingga lebih mudah untuk dicapai (Falikhatun,2007).

Bagi tujuan perusahaan, informasi yang diberikan oleh atasan

maupun bawahan haruslah sama. Adanya perbedaan informasi yang

dimiliki antara atasan dan bawahan atau informasi asimetri dapat memicu

timbulnya budgetary slack (senjangan anggaran). Seperti yang

dikemukakan oleh Suartana (2010:143) bahwa senjangan anggaran akan

H1

H2

H3

H4

Informasi Asimetri (X1)

Penekanan Anggaran (X2) Budgetary Slack (Y)

Partisipasi Penganggaran (X3)

39

menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetri, karena informasi

asimetri mendorong bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan

anggaran.

Para peneliti terdahulu sudah menguji hubungan antara informasi

asimetri dengan budgetary slack. Namun, hasil penelitian terdahulu

memiliki perbedaan. Falikhatun (2007) mengatakan bahwa informasi

asimetri memiliki pengaruh negatif terhadap budgetary slack. Hasil

tersebut didukung oleh penelitian Irfan (2016:162) bahwa asimetri

informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap senjangan anggaran.

Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya informasi asimetri

yang tinggi akan memperendah kemungkinan terjadinya budgerary slack

dalam anggaran. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan yang jelas

mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk aturan yang terkait

informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada

atasannya maupun kepada instansi terkait anggaran (Irfan, 2016).

Hasil kedua penelitian tersebut bertentangan dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi (2014), Djasuli dan Fadilah

(2011) serta penelitian Putra, et al (2015) yang mengatakan bahwa

informasi asimetri berpengaruh positif terhadap budgetary slack.

Alfebriano (2013:16) juga mengatakan bahwa semakin tinggi informasi

asimetri yang dimiliki, maka semakin tinggi pula slack anggarannya. Hal

ini kemungkinan dikarenakan objek yang digunakan dalam masing-

40

masing penelitian berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 = Diduga informasi asimetri berpengaruh terhadap budgetary

slack

b. Penekanan Anggaran dengan Budgetary Slack

Penekanan anggaran merupakan usaha yang dilakukan oleh

bawahan untuk mencapai peluang-peluang tertentu yang menguntungkan.

Armaeni (2012:82) mengatakan bahwa penekanan anggaran terjadi ketika

target anggaran dalam suatu instansi dijadikan sebagai tolok ukur kinerja

bawahan, atau adanya pemberian insentif moneter seperti bonus ketika

target anggaran tersebut tercapai. Ketika anggaran menjadi satu-satunya

tolok ukur penilaian kinerja karyawan/bawahan dalam sebuah instansi,

maka karyawan/bawahan cenderung akan melakukan berbagai hal dalam

meningkatkan kinerjanya agar terlihat baik dan terus mendapat

kepercayaan (Anggasta,2014). Hal ini didasari dengan teori yang

dikemukakan Suartana (2010:138) bahwa penilaian kinerja berdasarkan

tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong bawahan untuk

menciptakan slack dengan tujuan meningkatkan prospek kompensasi

kedepannya. Standar kinerja yang ditentukan dengan anggaran akan

membuat seseorang berusaha menekan anggaran sebisa mungkin sehingga

anggaran tersebut mudah untuk dicapai.

41

Penggunaan faktor penekanan anggaran sebagai variabel yang

mempengaruhi terjadinya budgetary slack sudah dilakukan dalam

beberapa penelitian terdahulu. Alfebriano (2013:16) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa penekanan anggaran tidak berpengaruh signifikan

terhadap budgetary slack. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irfan

(2016:172) menyatakan bahwa dalam interaksi partisipasi penganggaran

dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran terdapat hubungan

yang negatif.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Armaeni

(2012) yang menyatakan bahwa penekanan anggaran berpengaruh secara

positif terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian tersebut didukung

oleh penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra

(2015), Apriadinata (2014) dan yang dilakukan oleh Anggasta (2014) yang

menyatakan adanya hubungan positif antara penekanan anggaran dengan

budgetary slack. Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

H2 = Diduga penekanan anggaran berpengaruh terhadap budgetary

slack

c. Partisipasi Penganggaran dengan Budgetary Slack

Partisipasi penganggaran merupakan keterlibatan seseorang dalam

proses penyusunan anggaran. Brownell (1982) dalam Irfan (2016:163)

mengatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah suatu proses dalam

organisasi yang melibatkan individu-individu, yakni manager dalam

42

penyusunan anggaran untuk menentukan tujuan anggaran dan mempunyai

target anggaran. Meskipun partisipasi anggaran dapat memberikan banyak

manfaat dalam penentuan anggaran, namun partisipasi yang terlalu tinggi

juga akan mempengaruhi timbulnya slack dalam anggaran tersebut.

Terjadinya senjangan anggaran atau slack anggaran dalam partisipasi

penganggaran dikarenakan kontribusi bawahan yang terlalu tinggi dalam

proses penyusunan anggaran. Perilaku ini dijelaskan dengan teori

keagenan bahwa ketika atasan mendelegasikan kepada bawahan untuk

bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan membuat keputusan,

bawahan diberikan wewenang untuk terlibat dalam proses partisipasi

anggaran. Keterlibatan bawahan dalam partisipasi anggaran

memungkinkan bawahan memberikan informasi yang bias kepada atasan

sehingga memicu timbulnya budgetary slack (Irfan,2016).

Pelaksana anggaran yang ikut serta dalam proses penyusunan

anggaran akan mengusulkan anggaran yang rendah dan mudah dicapai,

sehingga menguntungkan bagi pelaksana anggaran. Hal ini terjadi apabila

anggaran dijadikan sebagai tolok ukur kinerja karyawan, sehingga akan

timbul tindakan yang menyimpang yang nantinya akan mengakibatkan

slack anggaran (Apriadinata 2014).

Alfebriano (2013:16) mengatakan bahwa partisipasi penganggaran

tidak berpengaruh terhadap slack anggaran. Hal ini jauh berbeda dengan

penelitian Anggasta (2014:519) yang mengatakan bahwa partisipasi

anggaran berpengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran. Hasil

43

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang

dilakukan Armaeni (2012:80) bahwa partisipasi anggaran berpengaruh

secara signifikan terhadap timbulnya budgetary slack. Ketika partisipasi

anggaran yang dilakukan oleh bawahan semakin besar, maka akan

menimbulkan budgetary slack yang semakin besar pula. Hasil penelitian

tersebut juga didukung oleh penelitian Mahadewi (2014), Djasuli (2011)

dan penelitian Falikhatun (2007). Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

H3 = Diduga partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap

budgetary slack

d. Informasi Asimetri, Penekanan Anggaran, dan Partisipasi

Penganggaran dengan Budgetary Slack dalam Hubungan Simultan

Dalam keadaan parsial atau sendiri-sendiri, informasi asimetri,

penekanan anggaran dan partisipasi penganggaran dapat memiliki

hubungan baik positif maupun negatif terhadap budgetary slack. Hasil

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-

sama, partisipasi penganggaran, informasi asimetri, dan penekanan

anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran

(Putra,2015).

Alfebriano (2013:16) dalam hasil penelitiannya juga mengatakan

bahwa informasi asimetri, penekanan anggaran, dan partisipasi

penganggaran secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh

signifikan terhadap slack anggaran. Hal ini mendukung penelitian

44

Mahadewi (2014:468) dan penelitian Armaeni (2012:84) yang mengatakan

adanya hubungan simultan antara informasi asimetri, penekenan anggaran

dan senjangan anggaran dengan budgetary slack. Jika partisipasi anggaran,

informasi asimetri, dan penekanan anggaran secara bersama-sama

meningkat, maka budgetary slack juga akan meningkat. Adapun hipotesis

yang diajukan adalah:

H4 = Diduga informasi asimetri, penekanan anggaran dan partisipasi

penganggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap

budgetary slack