Click here to load reader

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Anggaraneprints.unisnu.ac.id/1520/3/BAB II.pdf · sebagai alat pengendalian dikatakan sebagai alat untuk memonitor kondisi keuangan

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Anggaraneprints.unisnu.ac.id/1520/3/BAB...

  • 9

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1. Landasan Teori

    2.1.1. Anggaran

    Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara

    sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang

    dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka

    waktu (periode) tertentu yang akan datang (Dharmanegara, 2010).

    Dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu output atau hasil

    dari para penyusun anggaran yang berupa taksiran-taksiran mengenai

    apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi pada masa mendatang,

    umumnya adalah dalam satu periode anggaran. Karena anggaran

    merupakan suatu output, maka harus dituangkan dalam suatu naskah

    berupa tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis.

    Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif yang disusun

    berdasarkan program kerja organisasi yang telah di sahkan. Anggaran

    menjadi sebuah alat bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Nafarin

    (2015:11) mengatakan, dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan

    perilaku para pelaksana anggaran dengan mempertimbangkan

    beberapa hal sebagai berikut :

    a. Anggaran harus dibuat seriil dan secermat mungkin sehingga tidak

    terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

  • 10

    b. Diperlukan partisipasi managemen puncak.

    c. Anggaran harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana

    merasa termotivasi.

    d. Laporan realisasi anggaran dibuat secara akurat dan tepat waktu.

    2.1.2. Tujuan dan Manfaat Anggaran

    Anggaran dalam organisasi memberikan tujuan dan manfaat

    yang besar bagi managemen dalam melaksanakan dan mengendalikan

    organisasinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif

    dan efisien. Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran menurut

    Nafarin (2015:19), antara lain :

    a. Anggaran digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam

    memilih sumber dan investasi dana.

    b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

    c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana

    guna mempermudah pengawasan.

    d. Merasionalkan sumber dan investasi dana guna pencapaian hasil

    yang maksimal.

    e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun.

    f. Menampung, menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang

    berkaitan dengan keuangan.

  • 11

    Anggaran juga memiliki banyak manfaat, yang dikemukakan

    oleh Nafarin (2015:19) dalam bukunya penganggaran perusahaan,

    yaitu :

    a. Semua kegiatan dapat mengarah pada tujuan bersama.

    b. Dapat digunakan sebagai alat penilai karyawan.

    c. Dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan.

    d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu kepada karyawan.

    e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang

    diperlukan.

    f. Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin.

    g. Sebagai alat pendidikan bagi para manager.

    Selain memiliki banyak manfaat, anggaran memiliki beberapa

    kelemahan (Nafarin,2015). Kelemahan anggaran antara lain:

    a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga

    mengandung unsur ketidakpastian.

    b. Diperlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit untuk

    menyusun anggaran, sehingga tidak semua perusahaan mampu

    menyusun anggaran secara lengkap dan akurat.

    c. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, akan

    menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

  • 12

    2.1.3. Anggaran Sektor Publik

    Anggaran pemerintah/sektor publik menurut Peraturan

    Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam kerangka

    konseptual akuntansi pemerintahan Paragraf 13 merupakan :

    “…dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan

    legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan

    kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup

    keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila

    diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.”

    Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana yang disusun

    secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi sektor

    publik, yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu

    (periode) tertentu, umumnya adalah satu tahun anggaran. Anggaran

    sektor publik berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam

    bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan

    moneter. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang

    menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi

    informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan berisi

    mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan

    datang (Mardiasmo, 2009).

    Anggaran sektor publik merupakan suatu hal yang penting.

    Mengingat anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai

    tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau

    rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik

  • 13

    dan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2012). Anggaran

    mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi

    landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh

    pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup

    periode tahunan, maupun untuk jangka waktu lebih atau kurang dari

    satu tahun (SAP-KK Paragraf 13,2010).

    Pembahasan mengenai anggaran sektor publik diatas

    menjelaskan bahwa fungsi anggaran di lingkungan pemerintah

    mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan

    keuangan (SAP-KK Paragraf 13,2010) karena :

    a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai kebijakan publik.

    b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan

    keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang

    diinginkan organisasi.

    c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memberikan

    konsekuensi hukum.

    d. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah.

    e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

    pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban kinerja

    pemerintah kepada publik.

    Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2009:63) anggaran

    pada sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

  • 14

    a. Anggaran digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk

    mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin

    kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    b. Anggaran diperlukan atas dasar kebutuhan dan keinginan

    masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan

    sumber daya yang ada terbatas.

    c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

    bertanggungjawab terhadap rakyatnya.

    2.1.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik

    Mardiasmo dalam Halim (2012:50) mengidentifikasikan

    beberapa fungsi anggaran dalam menejemen sektor publik, yaitu :

    a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

    Anggaran dalam sektor publik dibuat untuk merencanakan

    tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik

    yakni pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil

    yang diperoleh.

    b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

    Anggaran dalam sektor publik memberikan rencana detail

    atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar belanja

    pemerintah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada

    publik. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya salah sasaran

    dalam pengalokasian anggaran yang bukan prioritasnya. Anggaran

  • 15

    sebagai alat pengendalian dikatakan sebagai alat untuk memonitor

    kondisi keuangan pemerintah dan pelaksanaan operasional program

    pemerintah.

    c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

    Anggaran dalam sektor publik digunakan untuk menstabilkan

    dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi

    dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat.

    d. Anggaran Sebagai Alat Politik

    Anggaran dalam sektor publik merupakan dokumen politik

    sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas

    penggunaan dana publik. Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran

    yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinan dan

    menurunkan kredibilitas pemerintah.

    e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

    Anggaran dalam sektor publik merupakan alat koordinasi

    antar bagian dalam suatu pemerintahan. Disamping itu, berfungsi

    sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan

    eksekutif.

    f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

    Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target

    anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas suatu program

    atau kegiatan. Kinerja managemen publik akan dinilai berdasarkan

  • 16

    hasil pencapaian yang dikaitkan dengan anggaran yang telah

    ditetapkan.

    g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

    Anggaran sektor publik berguna sebagai alat motivasi

    manager dan stafnya agar mampu bekerja secara ekonomis, efektif

    dan efisien dalam mencapai target anggaran yang ditentukan. Dalam

    hal ini, anggaran yang ditentukan sebaiknya jangan terlalu tinggi

    dan jangan terlalu rendah.

    h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

    Anggaran dalam sektor publik dapat melibatkan masyarakat,

    LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan

    lainnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kurang

    terorganisasi.

    2.1.5. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

    Menurut Mardiasmo (2009:66) anggaran sektor publik dibagi

    menjadi dua, yaitu :

    a. Anggaran Operasional

    Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan

    untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti belanja

    rutin yang dilakukan oleh organisasi. Anggaran ini digunakan

    untuk pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun

    anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan pemerintah.

  • 17

    b. Anggaran Modal

    Anggaran modal merupakan rencana jangka panjang untuk

    pembelanjaan aktiva tetap bagi organisasi. Belanja modal

    digunakan untuk pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari

    satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan

    pemerintah.

    2.1.6. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

    Mardiasmo (2009:67) menyebutkan prinsip-prinsip anggaran

    sektor publik adalah :

    a. Otorisasi Oleh Legislatif

    Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif

    terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh

    eksekutif.

    b. Komprehensif

    Anggaran publik harus menunjukkan semua penerimaan dan

    pengeluaran pemerintah.

    c. Keutuhan Anggaran

    Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun

    dalam dana umum.

    d. Nondiscretionary Appropriation

    Jumlah anggaran yang disetujui oleh dewan legislatif harus

    memanfaatkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

  • 18

    e. Periodik

    Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat

    bersifat tahunan maupun multi tahunan.

    f. Akurat

    Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan

    yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai inefisiensi

    anggaran.

    g. Jelas

    Anggaran publik hendaknya sederhana, dapat dipahami

    masyarakat, dan tidak membingungkan.

    h. Diketahui Publik

    Anggaran publik harus di informasikan kepada masyarakat

    luas.

    2.1.7. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

    Anggaran yang dipresentasikan setiap tahun memberikan

    informasi rinci tentang program apa saja yang direncanakan oleh

    pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan

    bagaimana program-program tersebut dibiayai (Mardiasmo, 2009).

    Mardiasmo (2009:68) mengatakan proses penyusunan anggaran

    mempunyai empat tujuan, yaitu:

  • 19

    a. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan

    meningkatkan koordinasi antar masing-masing bagian dalam

    lingkungan pemerintah.

    b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan

    barang dan/atau jasa publik melalui proses pemrioritasan.

    c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

    d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

    kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

    Pada dasarnya mekanisme penganggaran sektor publik tidak

    berbeda dengan sektor swasta. Siklus anggaran dalam sektor publik

    memiliki empat tahapan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:70),

    yaitu:

    a. Tahap Persiapan

    Pada tahap persiapan anggaran, dilakukan taksiran

    pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dalam

    persoalan estimasi, perlu diperhatikan adanya faktor tingkat

    ketidakpastian. Di Indonesia, proses perencanaan APBD

    menekankan pada pendekatan button-up planning dengan tetap

    mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat.

    Pada Pemerintah Pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari

    penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang

    kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis

    (RENSTRA). Berdasarkan PROPENAS dan RENSTRA serta

  • 20

    analisis fiskal dan makro ekonomi, kemudian dibuat persiapan

    APBN dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).

    Sementara di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan

    Pemerintah No.108 Tahun 2000 Pemerintah Daerah disyaratkan

    untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas

    PROPEDA dan RENSTRADA. PROPEDA dan RENSTRADA

    dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD

    dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan

    pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA

    untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam

    penyusunan REPETADA dan APBN.

    Berdasarkan RESTRADA yang telah dibuat serta analisis

    fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No.105 Tahun

    2000 Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan

    arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu menerapkan strategi

    dan prioritas APBD. Proses Perencanaan Arah dan Kebijakan

    Pembangunan Daerah Tahunan (REPETADA) dan APBD pada

    hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik

    sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    b. Tahap Ratifikasi Anggaran

    Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap yang

    melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Dalam tahap

    ini integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat

  • 21

    penting. Karena pada tahap ini pimpinan eksekutif harus

    mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan

    argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan

    bantahan dari pihak legislatif.

    c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

    Dalam tahap pelaksanaan anggaran, sistem informasi

    akuntansi dan pengendalian managemen menjadi hal terpenting

    yang harus diperhatikan oleh manager keuangan publik. Dalam hal

    ini, manager keuangan publik bertanggungjawab untuk

    menciptakan sistem akuntansi yang handal dan memadai untuk

    perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati

    bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan anggaran periode

    berikutnya.

    d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

    Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran

    terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap

    pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika

    sistem akuntansi dan sistem pengendalian managemen dalam tahap

    implementasi sudah baik, maka dalam tahap ini tidak akan

    menemui banyak permasalah.

  • 22

    2.1.8. Aspek-aspek dalam Penganggaran Sektor Publik

    Dalam anggaran sektor publik, terdapat dua aspek yang sangat

    erat kaitannya dengan pelaksanaan penyusunan anggaran. Aspek-aspek

    tersebut antara lain adalah aspek perilaku dan aspek politik. Anggaran

    dalam sektor publik dapat mempengaruhi perilaku baik pimpinan

    maupun pegawai yang berperan dalam penyusunan anggaran tersebut.

    Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran ini dapat mempengaruhi

    kinerja anggaran itu sendiri. Ada tiga aspek perilaku dalam

    penganggaran sektor publik (Mahmudi, 2011). Ketiga aspek tersebut

    yaitu:

    a) Partisipasi Anggaran

    Merupakan keterlibatan staf atau manager dalam proses

    penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dapat berdampak positif

    sebagai motivasi dalam meningkatkan tanggungjawab dalam

    pencapaian target anggaran.

    b) Keterlibatan Manajemen Senior

    Dalam penganggaran sektor publik, keterlibatan manajemen

    senior tercermin dalam peran aktif Tim Anggaran Pemerintah dalam

    memberikan arahan, evaluasi dan koreksi terhadap usulan anggaran

    yang diajukan oleh unit kerja (Mahmudi, 2011). Kualitas anggaran

    dan kinerja anggaran akan terlihat baik jika Tim Anggaran

    Pemerintah terlibat secara aktif dan tidak hanya sekedar pasang

    nama.

  • 23

    c) Senjangan Anggaran

    Senjangan anggaran (budgetary slack) merupakan selisih

    antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau

    kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran (Mahmudi, 2011).

    Senjangan anggaran dapat bersifat positif dan negatif tergantung

    Tim Anggaran yang menempatkan slack pada anggaran tersebut.

    Proses penyusunan anggaran sektor publik merupakan suatu

    proses politik. Suatu anggaran dibuat oleh pemerintah untuk memilih

    apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh

    pemerintah atau dapat dikesampingkan. Program apa saja yang

    seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu, dan keseluruhannya harus

    mendapat persetujuan dari dewan legislatif. Anggaran sektor publik

    biasanya menganut pada siapa yang memimpin suatu pemerintahan

    saat itu. Terdapat beberapa area atau tahapan dalam siklus anggaran

    yang melibatkan terjadinya proses politik anggaran (Mahmudi, 2011).

    Tahapan-tahapan tersebut adalah penentuan kebijakan anggaran,

    penentuan prioritas program dan plafon anggaran, penentuan alokasi

    anggaran, pembahasan anggaran, perubahan anggaran, dan

    pertanggungjawaban anggaran. Pada ke-enam tahapan tersebut, suatu

    nuansa politik tidak dapat dipisahkan.

  • 24

    2.1.9. Teori Agency

    Teori agensi merupakan teori yang mempelajari tentang

    hubungan atau keterkaitan antar pihak-pihak yang memiliki hubungan

    struktural, yaitu principal dan agent. Dalam Pemerintah Daerah,

    Kepala Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Badan bertindak sebagai

    principal, sedangkan pegawai bertindak sebagai agent. Dalam teori ini,

    managemen puncak membawahi karyawan atau manager yang lebih

    rendah untuk dapat melaksanakan kinerja organisasi secara efisien.

    Teori agensi didasarkan pada perbedaan pemikiran dan perbedaan

    informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat

    dan cabang, atau adanya informasi asimetri yang mempengaruhi

    penggunaan sistem akuntansi pada organisasi (Lubis, 2011).

    Lubis (2011:91) dalam bukunya Akuntansi Keperilakuan

    mengatakan bahwa managemen puncak (principal) dalam teori ini

    bersikap netral terhadap resiko, sementara karyawan (agent) bersikap

    menolak usaha dan resiko. Keadaan ini diasumsikan terjadi karena

    managemen atas dan karyawan sama-sama termotivasi oleh

    kepentingan masing-masing yang seringkali berbenturan. Karena

    karyawan atau agent yang lebih banyak memahami tentang organisasi,

    akan menciptakan kesenjangan informasi atau informasi asimetri yang

    menyebabkan managemen atas tidak mampu menentukan apakah

    usaha yang dilakukan karyawan memang benar-benar optimal.

  • 25

    Teori ini memfokuskan pada bagaimana agar sistem perjanjian

    kontrak antara managemen atas selaku principal dan karyawan selaku

    agent bisa mencapai keseimbangan. Dalam proses penyusunan

    anggaran, managemen atas bersama karyawan dapat terlebih dahulu

    membuat kesepakatan mengenai kebijakan, prioritas anggaran, yang

    nantinya dijadikan sebagai pedoman penyusunan anggaran organisasi.

    Hal ini merupakan bentuk kontrak, dimana pihak managemen atas

    mendelegasikan wewenang kepada karyawan yang tergabung dalam

    Tim Penyusun Anggaran untuk melaksanakan kegiatan penganggaran.

    2.1.10. Budgetary Slack

    Menurut pendapat Belkaoui (1989) dalam Suartana (2010),

    slack atau senjangan adalah kecenderungan dari organisasi atau

    individu untuk tidak mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan

    kecenderungan untuk tidak melakukan efisiensi. Senjangan anggaran

    merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan

    kemampuan atau kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran

    (Mahmudi, 2011). Senjangan anggaran merupakan permasalahan

    umum yang sudah sering atau bahkan pasti terjadi dalam

    penganggaran. Meskipun senjangan anggaran tidak mungkin

    dihilangkan dalam proses penyusunan anggaran, harus tetap dilakukan

    upaya untuk mengurangi besarnya senjangan anggaran tersebut karena

  • 26

    senjangan anggaran yang terlalu tinggi akan berdampak pada kinerja

    organisasi yang sudah ditetapkan.

    Slack anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang

    dinyatakan dengan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat

    diprediksikan. Manager menciptakan slack dengan mengestimasikan

    pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi (Suartana, 2010).

    Armaeni (2012:36) mengemukakan bahwa dalam keadaan terjadinya

    budgetary slack bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan

    merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dari estimasi terbaik

    yang diajukan, sehingga target akan mudah dicapai. Ada tidaknya

    slack dalam anggaran organisasi sektor publik hanya diketahui oleh

    pihak-pihak yang ikut dalam pembuatan anggaran tersebut.

    Terdapat beberapa faktor yang mendorong manager melakukan

    budgetary slack (Apriyandi,2011) yaitu :

    a. Seringnya atasan atau managemen tingkat atas mengubah atau

    memotong anggaran yang diusulkan tanpa mendiskusikan dengan

    bawahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya manager atau

    bawahan melakukan budgetary slack.

    b. Adanya ketidakpastian pasar yang menyebabkan perkiraan volume

    tidak tepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut manager cenderung

    menggunakan budgetary slack.

    Hermanto (2003) dalam Falikhatun (2007:2) menyebutkan tiga

    alasan utama seorang manager melakukan budgetary slack, yaitu :

  • 27

    a. Orang-orang percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat

    bagus dimata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya.

    b. Budgetary slack digunakan untuk mengatasi kondisi

    ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang

    terjadi manager tersebut dapat melampaui atau mencapai

    anggarannya.

    c. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian

    sumber daya.

    Selain itu, Apriyandi (2011:26) menyebutkan empat kondisi

    penting yang dapat menyebabkan terjadinya Budgetary slack yaitu:

    a. Terdapat informasi asimetri antara managemen tingkat bawah

    dengan atasan.

    b. Kinerja manager yang tidak pasti.

    c. Manager memiliki kepentingan pribadi.

    d. Adanya konflik kepentingan antara managemen tingkat bawah

    dengan atasan.

    Budgetary slack dapat diukur menggunakan beberapa indikator.

    Dunk (1993) dalam Riansah (2013:70) menyebutkan indikator

    pengukuran budgetary slack yaitu pengaruh anggaran dalam motivasi

    produktivitas, pencapaian anggaran dalam pelaksanaan kerja,

    pengawasan dalam penggunaan anggaran, tanggungjawab anggaran,

    pencapaian target dan realisasi anggaran.

  • 28

    Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa budgetary slack

    merupakan perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan

    anggaran yang sesungguhnya dibutuhkan organisasi. Budgetary slack

    sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi penyusun anggaran

    dengan mempertinggi biaya dan memperendah pendapatan dengan

    tujuan supaya target anggaran dapat lebih mudah untuk dicapai.

    2.1.11. Informasi Asimetri

    Menurut Dunk (1993) dalam Apriyandi (2011:22) informasi

    asimetri terjadi ketika bawahan memiliki informasi yang lebih

    dibandingkan dengan atasan mereka mengenai suatu unit organisasi

    atau suatu pusat pertanggungjawaban bawahan. Falikhatun (2007:6)

    mendefinisikan informasi asimetri sebagai suatu kondisi dimana

    pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai

    kinerja agen atau bawahan sehingga atasan tidak dapat menentukan

    kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan.

    Konsep informasi asimetri yaitu atasan/pemegang kuasa

    anggaran mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih

    daripada bawahan/pelaksana anggaran mengenai unit tanggung jawab

    bawahan/pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya (Suartana, 2010).

    Konsep tersebut akan menimbulkan dua kemungkinan, yakni jika

    atasan/pemegang kuasa anggaran yang memiliki pengetahuan dan

    wawasan yang lebih baik, akan muncul tuntutan atau motivasi untuk

  • 29

    meningkatkan pencapaian target anggaran yang dirasa terlalu tinggi

    bagi bawahan/pelaksana anggaran. Sebaliknya, jika bawahan/

    pelaksana anggaran yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang

    lebih baik daripada atasan, maka akan terjadi kemungkinan untuk

    memasang target anggaran yang rendah sehingga mudah untuk

    dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan

    dan/atau informasi lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal

    disebut informasi asimetris (Suartana, 2010).

    Ada enam indikator atau parameter yang dapat digunakan

    untuk mengukur informasi asimetri yang dikemukakan oleh Dunk

    (1993) dalam Riansah (2013:69), yaitu informasi yang dimiliki

    bawahan dibandingkan dengan atasan, hubungan input output yang

    ada dalam operasi internal, kinerja potensial, teknis pekerjaan,

    penilaian dampak potensial dan pencapaian bidang kegiatan.

    Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan

    seharusnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.

    Namun, karena bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada

    atasan, maka bawahan dapat mengambil kesempatan melalui

    partisipasinya dalam penyusunan anggaran dengan memberikan

    informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, dengan membuat

    anggaran yang rendah sehingga lebih mudah dicapai, sehingga

    terjadilah budgetary slack (Falikhatun,2007).

  • 30

    Young (1993) dalam Falikhatun (2007:7) mengemukakan

    beberapa kondisi perusahaan yang kemungkinan besar timbul

    informasi asimetri, yaitu :

    a. Perusahaan yang sangat besar.

    b. Mempunyai penyebaran secara geografis.

    c. Memiliki produk yang beragam.

    d. Membutuhkan teknologi.

    2.1.12. Penekanan Anggaran

    Penekanan anggaran merupakan usaha yang dilakukan oleh

    karyawan atau bawahan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan oleh

    organisasi dan berusaha memperoleh varians yang menguntungkan.

    Rani (2015) dalam Irfan (2016:160) mengatakan bahwa penekanan

    anggaran merupakan desakan dari atasan kepada bawahan untuk

    melaksanakan anggaran yang telah dibuat organisasi dengan sebaik-

    baiknya, dengan pemberian sanksi jika kurang dari target anggaran

    dan pemberian kompensasi jika mampu melebihi target anggaran.

    Budgetary slack dapat terjadi apabila dalam suatu organisasi,

    kinerja karyawan atau bawahan ditentukan oleh anggaran yang telah

    disusun. Karyawan merasakan tekanan dari anggaran yang ketat,

    kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau

    puas karena memenuhi anggaran (Suartana, 2010). Dengan demikian

    karyawan atau bawahan akan berusaha meningkatkan kinerja mereka

  • 31

    salah satunya dengan membuat slack anggaran, sehingga anggaran

    akan lebih mudah untuk dicapai.

    Suartana (2010:138) mengatakan bahwa :

    “Seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu-

    satunya pengukur kinerja manajemen, karena itu yang tersedia.

    Penekanan seperti ini dapat memungkinkan timbulnya slack.

    Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target

    anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan slack dengan

    tujuan meningkatkan prospek kompensasi kedepannya.”

    Selanjutnya Armaeni (2012:41) menegaskan bahwa :

    “Ketika suatu organisasi menggunakan anggaran sebagai

    salah satu tolok ukur kinerja, maka bawahan akan berusaha

    meningkatkan kinerjanya dengan dua cara yaitu yang pertama,

    meningkatkan performance, sehingga realisasi anggarannya lebih

    tinggi daripada yang telah dianggarkan. Sedang cara yang kedua

    adalah dengan cara membuat anggaran mudah untuk dicapai atau

    dengan kata lain melonggarkan anggaran, misalnya dengan

    merendahkan target pendapatan dan meninggikan biaya perusahaan,

    sehingga anggaran tersebut mudah untuk dicapai, dalam hal ini akan

    menimbulkan budgetary slack.”

    Anggasta (2014:517) menyebutkan enam parameter yang

    dapat digunakan untuk menilai penekanan anggaran, yaitu:

    a. Anggaran sebagai alat pengendali (pengawasan) kinerja.

    b. Anggaran sebagai tolok ukur kinerja.

    c. Anggaran yang ditetapkan menuntut kinerja untuk mencapai

    target anggaran.

    d. Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja.

    e. Reward dari atasan ketika target anggaran tercapai.

    f. Terdapat kompensasi ketika target anggaran tercapai.

  • 32

    2.1.13. Partisipasi Penganggaran

    Partisipasi merupakan suara yang diberikan oleh manager atau

    bawahan dalam proses manajemen suatu organisasi. Brownell (1982)

    dalam Falikhatun (2007:2) mengatakan bahwa partisipasi

    penganggaran merupakan proses yang menggambarkan individu-

    individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai

    pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas

    tercapainya target anggaran tersebut. Partisipasi merupakan proses

    pengambilan keputusan bersama dimana keputusan tersebut akan

    berdampak pada masa depan para pembuat keputusan itu sendiri.

    Keterlibatan dalam pengambilan keputusan anggaran dapat bervariasi

    mulai dari hanya ikut hadir dalam penyusunan anggaran sampai

    dengan ikut memberikan pendapat tentang anggaran yang disusun.

    Pada prinsipnya, partisipasi penganggaran sangat menguntungkan

    organisasi.

    Dharmanegara (2010:22) mengatakan bahwa partisipasi dapat

    meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada

    semua tingkatan manajemen, meningkatkan rasa kesatuan kelompok,

    yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar

    anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Dengan partisipasi,

    seseorang dapat mengetahui bahwa tujuan yang ditetapkan oleh

    organisasi adalah wajar dan dapat dicapai. Anggota yang ikut

    berpartisipasi dalam penganggaran akan memiliki pemahaman yang

  • 33

    lebih baik mengenai sumber daya yang dialokasikan dalam anggaran

    yang dibuat.

    Meskipun partisipasi memiliki manfaat yang besar dalam

    proses penyusunan anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran

    memiliki keterbatasan tersendiri. Partisipasi memberikan hak dan

    kekuasaan kepada para anggota untuk menetapkan anggaran mereka.

    Kekuasaan tersebut dapat menciptakan konsekuensi terjadinya slack

    anggaran jika anggota yang berpartisipasi menyatakan pendapatan

    yang terlalu rendah, maupun biaya yang terlalu tinggi.

    Warindrani (2006) dalam Armaeni (2012:37) menjelaskan

    tentang tiga potensi masalah yang dapat ditimbulkan dari adanya

    partisipasi anggaran, antara lain:

    a. Menetapkan standar atau target yang terlalu tinggi atau terlalu

    rendah.

    b. Timbulnya slack anggaran.

    c. Adanya partisipasi semu.

    Guna menghindari permasalahan tersebut, anggaran yang telah

    disusun secara partisipatif oleh manager bawah masih perlu dilakukan

    review ulang oleh manager tingkat atas untuk menghindari terjadinya

    estimasi anggaran yang tidak sesuai atau adanya budgetary slack. Jika

    dalam anggaran tersebut dianggap perlu untuk dilakukan perubahan,

    maka perubahan tersebut harus terlebih dahulu didiskusikan dan

    dimodifikasi berdasarkan kesepakatan bersama managemen bawah.

  • 34

    Pada penganggaran partisipatif, semua tingkatan

    organisasional perlu dilibatkan dalam penyusunan anggaran.

    Keterlibatan semua tingkatan organisasional diperlukan karena

    manager tingkat bawah biasanya lebih mengetahui keadaan organisasi

    yang sebenarnya dibandingkan dengan managemen tingkat atas,

    sehingga informasi dari managemen tingkat bawah/karyawan dirasa

    sangat dibutuhkan guna penyusunan anggaran organisasi. Dengan

    adanya partisipasi dalam penganggaran, diharapkan menjadi alat

    komunikasi antara atasan dan bawahan untuk menyelaraskan tujuan

    organisasi (Apriyandi,2011).

    Sumarno (2005) dalam Riansah (2013:69) menyebutkan

    beberapa indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk

    menilai partisipasi penganggaran. Parameter tersebut yakni

    keikutsertaan dalam kegiatan penyusunan anggaran, pengaruh yang

    besar dalam partisipasi pengukuran anggaran, pengaruh mengenai

    pendapat/usulan dalam penetapan anggaran, keyakinan dalam

    memutuskan suatu anggaran, dan pentingnya kontribusi usulan atau

    pemikiran dalam penyusunan anggaran.

    2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

    Untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan dan

    membandingkan dengan penelitian sebelumnya, Berikut ini adalah tabel

    penelitian terdahulu beserta hasil :

  • 35

    Tabel 2.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

    No

    Nama

    Peneliti

    (Tahun)

    Judul Penelitian Jenis Variabel Hasil Penelitian

    1. Putra,et al

    (2015)

    Analisis Pengaruh

    Partisipasi

    Anggaran,

    Informasi

    Asimetri, dan

    Penekanan

    Anggaran

    Terhadap

    Senjangan

    Anggaran (Studi

    pada SKPD

    Pemerintah

    Kabupaten

    Buleleng)

    Variabel

    dependen :

    Senjangan

    Anggaran

    Variabel

    Independen :

    Partisipasi

    anggaran,

    Informasi

    asimetri,

    Penekanan

    anggaran

    Partisipasi Anggaran

    berpengaruh

    signifikan terhadap

    Senjangan

    Anggaran.

    Informasi Asimetri

    berpengaruh

    signifikan dan

    positif terhadap

    Senjangan

    Anggaran.

    Penekanan

    Anggaran memiliki

    pengaruh positif

    signifikan terhadap

    Senjangan

    Anggaran.

    Secara simultan

    Partisipasi

    Anggaran, Informasi

    Asimetri dan

    Penekanan

    Anggaran

    berpengaruh secara

    signifikan terhadap

    Senjangan Anggaran

    pada Satuan Kerja

    Perangkat Daerah

    (SKPD) Kabupaten

    Buleleng.

    2. Mahadewi

    (2014)

    Pengaruh

    Partisipasi

    Penganggaran

    pada Senjangan

    Anggaran Dengan

    Asimetri

    Informasi dan

    Komitmen

    Organisasi

    Sebagai

    Variabel

    Dependen:

    Senjangan

    Anggaran

    Variabel

    Independen:

    Partisipasi

    Penganggaran

    Partisipasi anggaran

    berpengaruh positif

    pada senjangan

    anggaran.

    Asimetri informasi

    dalam hubungan

    antara partisipasi

    anggaran pada

    senjangan anggaran

    berpengaruh positif.

  • 36

    Pemoderasi Variabel

    Pemoderasi :

    Asimetri

    informasi,

    Komitmen

    organisasi

    Komitmen

    organisasi dalam

    hubungan antara

    partisipasi anggaran

    pada senjangan

    anggaran

    berpengaruh negatif.

    3. Alfebriano

    (2013)

    Faktor-faktor

    yang

    Mempengaruhi

    Slack Anggaran

    pada PT. BRI di

    Kota Jambi

    Variabel

    Dependen :

    Slack Anggaran

    Variabel

    Independen :

    Partisipasi

    Penganggaran,

    Informasi

    Asimetri,

    Penekanan

    Anggaran,

    Ketidakpastian

    Lingkungan,

    Komitmen

    Organisasi

    Secara simultan

    partisipasi

    penganggaran,

    informasi asimetri,

    penekanan anggaran,

    ketidakpastian

    lingkungan dan

    komitmen organisasi

    berpengaruh

    signifikan terhadap

    slack anggaran pada

    PT.BRI di Kota

    Jambi.

    Sedangkan secara

    parsial, faktor yang

    berpengaruh

    signifikan terhadap

    slack anggaran

    hanya informasi

    asimetri. Secara

    parsial penekanan

    anggaran,

    ketidakpastian

    lingkungan dan

    komitmen organisasi

    tidak mempengaruhi

    slack anggaran.

    4. Falikhatun

    (2007)

    Interaksi

    Informasi

    Asimetri, Budaya

    Organisasi, dan

    Group

    Cohesiveness

    dalam Hubungan

    Antara Partisipasi

    Penganggaran

    dan Budgetary

    Slack

    Variabel

    dependen:

    budgetary slack

    Variabel

    independen

    partisipasi

    penganggaran

    Variabel

    pemoderasi :

    informasi

    asimetri

    Partisipasi

    penganggaran

    berpengaruh positif

    signifikan terhadap

    budgetary slack,

    informasi asimetri

    mempunyai

    pengaruh negatif

    tetapi signifikan

    terhadap hubungan

    partisipasi

    penganggaran

  • 37

    budaya

    organisasi

    group

    cohesiveness

    dengan budgetary

    slack, budaya

    organisasi tidak

    mempunyai

    pengaruh terhadap

    hubungan partisipasi

    penganggaran

    dengan budgetary

    slack, dan group

    cohesiveness yang

    tinggi mempunyai

    pengaruh positif

    signifikan terhadap

    hubungan partisipasi

    penganggaran

    dengan budgetary

    slack.

    2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

    Proses penyusunan anggaran membutuhkan keterlibatan manager atau

    bawahan dalam pelaksanaannya. Keterlibatan atau partisipasi dalam

    penganggaran dapat memberikan output yang bermanfaat dalam anggaran

    yang tertuang. Namun, kadang kala manusia sebagai penyusun anggaran

    membuat anggaran dengan pendapatan yang rendah dan biaya yang tinggi

    dengan maksud untuk memudahkan dalam pencapaian target anggarannya.

    Keadaan yang disebut dengan budgetary slack ini dipengaruhi oleh informasi

    bawahan yang cenderung lebih baik daripada atasan, dan target kinerja yang

    tinggi yang ditetapkan oleh organisasi.

    Hubungan antara informasi asimetri, penekanan anggaran dan

    partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack dapat dilihat dalam

    kerangka pemikiran sebagai berikut :

  • 38

    Sumber : Armaeni (2012:46) dikembangkan.

    Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

    2.4. Perumusan Hipotesis

    a. Informasi Asimetri dengan Budgetary Slack

    Informasi asimetri terjadi apabila antara atasan dan bawahan

    memiliki informasi yang berbeda. Informasi yang dimiliki atasan

    mungkin lebih tinggi daripada bawahan atau sebaliknya. Apabila

    bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada atasan, maka

    bawahan dapat mengambil kesempatan melalui partisipasi anggaran

    dengan memberikan informasi yang bias serta membuat anggaran yang

    rendah sehingga lebih mudah untuk dicapai (Falikhatun,2007).

    Bagi tujuan perusahaan, informasi yang diberikan oleh atasan

    maupun bawahan haruslah sama. Adanya perbedaan informasi yang

    dimiliki antara atasan dan bawahan atau informasi asimetri dapat memicu

    timbulnya budgetary slack (senjangan anggaran). Seperti yang

    dikemukakan oleh Suartana (2010:143) bahwa senjangan anggaran akan

    H1

    H2

    H3

    H4

    Informasi Asimetri (X1)

    Penekanan Anggaran (X2) Budgetary Slack (Y)

    Partisipasi Penganggaran (X3)

  • 39

    menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetri, karena informasi

    asimetri mendorong bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan

    anggaran.

    Para peneliti terdahulu sudah menguji hubungan antara informasi

    asimetri dengan budgetary slack. Namun, hasil penelitian terdahulu

    memiliki perbedaan. Falikhatun (2007) mengatakan bahwa informasi

    asimetri memiliki pengaruh negatif terhadap budgetary slack. Hasil

    tersebut didukung oleh penelitian Irfan (2016:162) bahwa asimetri

    informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap senjangan anggaran.

    Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya informasi asimetri

    yang tinggi akan memperendah kemungkinan terjadinya budgerary slack

    dalam anggaran. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan yang jelas

    mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk aturan yang terkait

    informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada

    atasannya maupun kepada instansi terkait anggaran (Irfan, 2016).

    Hasil kedua penelitian tersebut bertentangan dengan hasil

    penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi (2014), Djasuli dan Fadilah

    (2011) serta penelitian Putra, et al (2015) yang mengatakan bahwa

    informasi asimetri berpengaruh positif terhadap budgetary slack.

    Alfebriano (2013:16) juga mengatakan bahwa semakin tinggi informasi

    asimetri yang dimiliki, maka semakin tinggi pula slack anggarannya. Hal

    ini kemungkinan dikarenakan objek yang digunakan dalam masing-

  • 40

    masing penelitian berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian

    sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

    H1 = Diduga informasi asimetri berpengaruh terhadap budgetary

    slack

    b. Penekanan Anggaran dengan Budgetary Slack

    Penekanan anggaran merupakan usaha yang dilakukan oleh

    bawahan untuk mencapai peluang-peluang tertentu yang menguntungkan.

    Armaeni (2012:82) mengatakan bahwa penekanan anggaran terjadi ketika

    target anggaran dalam suatu instansi dijadikan sebagai tolok ukur kinerja

    bawahan, atau adanya pemberian insentif moneter seperti bonus ketika

    target anggaran tersebut tercapai. Ketika anggaran menjadi satu-satunya

    tolok ukur penilaian kinerja karyawan/bawahan dalam sebuah instansi,

    maka karyawan/bawahan cenderung akan melakukan berbagai hal dalam

    meningkatkan kinerjanya agar terlihat baik dan terus mendapat

    kepercayaan (Anggasta,2014). Hal ini didasari dengan teori yang

    dikemukakan Suartana (2010:138) bahwa penilaian kinerja berdasarkan

    tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong bawahan untuk

    menciptakan slack dengan tujuan meningkatkan prospek kompensasi

    kedepannya. Standar kinerja yang ditentukan dengan anggaran akan

    membuat seseorang berusaha menekan anggaran sebisa mungkin sehingga

    anggaran tersebut mudah untuk dicapai.

  • 41

    Penggunaan faktor penekanan anggaran sebagai variabel yang

    mempengaruhi terjadinya budgetary slack sudah dilakukan dalam

    beberapa penelitian terdahulu. Alfebriano (2013:16) dalam penelitiannya

    menyatakan bahwa penekanan anggaran tidak berpengaruh signifikan

    terhadap budgetary slack. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irfan

    (2016:172) menyatakan bahwa dalam interaksi partisipasi penganggaran

    dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran terdapat hubungan

    yang negatif.

    Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Armaeni

    (2012) yang menyatakan bahwa penekanan anggaran berpengaruh secara

    positif terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian tersebut didukung

    oleh penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra

    (2015), Apriadinata (2014) dan yang dilakukan oleh Anggasta (2014) yang

    menyatakan adanya hubungan positif antara penekanan anggaran dengan

    budgetary slack. Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

    H2 = Diduga penekanan anggaran berpengaruh terhadap budgetary

    slack

    c. Partisipasi Penganggaran dengan Budgetary Slack

    Partisipasi penganggaran merupakan keterlibatan seseorang dalam

    proses penyusunan anggaran. Brownell (1982) dalam Irfan (2016:163)

    mengatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah suatu proses dalam

    organisasi yang melibatkan individu-individu, yakni manager dalam

  • 42

    penyusunan anggaran untuk menentukan tujuan anggaran dan mempunyai

    target anggaran. Meskipun partisipasi anggaran dapat memberikan banyak

    manfaat dalam penentuan anggaran, namun partisipasi yang terlalu tinggi

    juga akan mempengaruhi timbulnya slack dalam anggaran tersebut.

    Terjadinya senjangan anggaran atau slack anggaran dalam partisipasi

    penganggaran dikarenakan kontribusi bawahan yang terlalu tinggi dalam

    proses penyusunan anggaran. Perilaku ini dijelaskan dengan teori

    keagenan bahwa ketika atasan mendelegasikan kepada bawahan untuk

    bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan membuat keputusan,

    bawahan diberikan wewenang untuk terlibat dalam proses partisipasi

    anggaran. Keterlibatan bawahan dalam partisipasi anggaran

    memungkinkan bawahan memberikan informasi yang bias kepada atasan

    sehingga memicu timbulnya budgetary slack (Irfan,2016).

    Pelaksana anggaran yang ikut serta dalam proses penyusunan

    anggaran akan mengusulkan anggaran yang rendah dan mudah dicapai,

    sehingga menguntungkan bagi pelaksana anggaran. Hal ini terjadi apabila

    anggaran dijadikan sebagai tolok ukur kinerja karyawan, sehingga akan

    timbul tindakan yang menyimpang yang nantinya akan mengakibatkan

    slack anggaran (Apriadinata 2014).

    Alfebriano (2013:16) mengatakan bahwa partisipasi penganggaran

    tidak berpengaruh terhadap slack anggaran. Hal ini jauh berbeda dengan

    penelitian Anggasta (2014:519) yang mengatakan bahwa partisipasi

    anggaran berpengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran. Hasil

  • 43

    penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang

    dilakukan Armaeni (2012:80) bahwa partisipasi anggaran berpengaruh

    secara signifikan terhadap timbulnya budgetary slack. Ketika partisipasi

    anggaran yang dilakukan oleh bawahan semakin besar, maka akan

    menimbulkan budgetary slack yang semakin besar pula. Hasil penelitian

    tersebut juga didukung oleh penelitian Mahadewi (2014), Djasuli (2011)

    dan penelitian Falikhatun (2007). Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

    H3 = Diduga partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap

    budgetary slack

    d. Informasi Asimetri, Penekanan Anggaran, dan Partisipasi

    Penganggaran dengan Budgetary Slack dalam Hubungan Simultan

    Dalam keadaan parsial atau sendiri-sendiri, informasi asimetri,

    penekanan anggaran dan partisipasi penganggaran dapat memiliki

    hubungan baik positif maupun negatif terhadap budgetary slack. Hasil

    penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-

    sama, partisipasi penganggaran, informasi asimetri, dan penekanan

    anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran

    (Putra,2015).

    Alfebriano (2013:16) dalam hasil penelitiannya juga mengatakan

    bahwa informasi asimetri, penekanan anggaran, dan partisipasi

    penganggaran secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh

    signifikan terhadap slack anggaran. Hal ini mendukung penelitian

  • 44

    Mahadewi (2014:468) dan penelitian Armaeni (2012:84) yang mengatakan

    adanya hubungan simultan antara informasi asimetri, penekenan anggaran

    dan senjangan anggaran dengan budgetary slack. Jika partisipasi anggaran,

    informasi asimetri, dan penekanan anggaran secara bersama-sama

    meningkat, maka budgetary slack juga akan meningkat. Adapun hipotesis

    yang diajukan adalah:

    H4 = Diduga informasi asimetri, penekanan anggaran dan partisipasi

    penganggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap

    budgetary slack