BAB II Laporan Pkl

7

BAB II

URAIAN UMUM

PT. PLN (PERSERO) AREA PENGATUR DISTRIBUSI (APD) BALI

2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan produktivitas kerja dilingkungan

PT. PLN (Persero) Wilayah XI, dipandang perlu untuk membentuk Unit

Pengatur Distribusi Bali. Pembentukkan Unit Pengatur Distribusi Bali

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)

No.063.K/010/DIR/1998.

Untuk memberdayakan unit kerja Organisasi Unit Pengatur Distribusi Bali di

wilayah kerja PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur sehubungan dengan telah dipisahkannya fungsi retail dan

wire,maka perlu menyempurnakan tugas pokok dan fungsi organisasi Unit

Pengatur Distribusi Bali.

Penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Unit Pengatur Distribusi

Bali sebagaimana tersebut diatas merupakan wewenang Direksi PT. PLN

(Persero),maka sambil menunggu keputusan Direksi untuk sementara perlu

ditetapkan dengan keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Unit Bisnis

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

No.008.K/021/GM/2002,tanggal 31 Januari 2002.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor

011.K/010/Dir/GM/2002 tanggal 16 Januari 2003 tentang organisasi PT. PLN

(Persero) Distribusi Bali,maka nama Unit Pelayanan Pelanggan, Unit Pelayanan

8

Jaringan dan Unit Pengatur Distribusi pada PT. PLN (Persero) Distribusu Bali

perlu disesuaikan. Perubahan nama sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan

dengan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Bali nomor

002.K/021/GM/2003,tgl 17 Januari 2003. Tentang Area Pelayanan ,Area

Jaringan dan Area Pengatur Distribusi Pada PT. PLN (Persero) Distribusu Bali.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) nomor :

011.K/010/DIR/2003 tgl 16 Januari 2003 tentang Organisasi PT. PLN (Persero)

Distribusi Bali,maka untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada

pelanggan perlu menyempurnakan susunan organisasi dan uraian fungsi Area

pengatur Distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Bali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas,susunan

Organisasi dan uraian fungsi Area Pengatur Distribusi perlu ditetapkan dengan

keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Bali nomor :

013.K/021/GM/2003 tgl 4 April 2003.

PT. PLN (PERSERO) Area Pengatur Distribusi Bali merupakan salah satu

unit PLN Distribusi Bali yang bertugas mengatur distribusi 20 kV dengan motto

Cepat, Akurat dan Optimal yang berstandarkan sistem manajemen mutu ISO

9001-2008. Dengan mengimplementasikan sistem teknologi SCADA kelas

dunia, APD Bali mengoperasikan distribusi 20 kV dengan keandalan sistem

yang tinggi dan menjamin kualitas sisi sumber baik incoming maupun outgoing

sesuai dengan standard PLN.

APD Bali menjalankan misinya dengan menjalankan bisnis pengaturan

penyaluran tenaga listrik tegangan menengah secara efektif dan efisien sesuai

kebutuhan Area Jaringan di wilayah kinerja PLN Distribusi. APD Bali juga

mengoperasikan 15 Gardu Induk tanpa operator dengan monitoring peralatan

9

Gardu Induk via CCTV dan RTU, protection relay serta meter digital semua

termonitor dari ruang control. Adapun visi dan misi PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Bali adalah :

a. Visi

Diakui sebagai Perusahaan Pengatur Distribusi yang mampu

mengoperasikan Sistem Distribusi 20 kV dan mengimplementasikan Sistem

SCADA setara Kelas Dunia dengan bertumpu kepada Potensi Insani setiap

personil PLN APD Bali

b. Misi

Mengoperasikan Sistem Distribusi 20 kV secara Professional untuk

menciptakan Keandalan Sistem yang tinggi.

Menjamin kualitas sisi Sumber Tenaga Listrik Sistem Distribusi 20 kV

PLN.

Distribusi Bali (Incoming & Outgoing) sesuai dengan standar PLN.

Menjadikan Sistem SCADA PLN APD Bali sebagai tulang punggung

pengoperasian Sistem Distribusi 20 kV PLN Distribusi Bali.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisai PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali

dibagi menjadi 3 (tiga) bidang manajemen, yaitu:

2.2.1 Bidang Operasi dan Pemeliharaan

a. Prosedur (PR) Operasi PMT Penyulang di Gardu Induk.

b. Instruksi Kerja (IK) Pengoperasian Emergency Suply (Genset dan

UPS).

c. Prosedur (PR) Down Load Pemakaian Enegergi.

10

d. Instruksi Kerja (IK) Down Load Pemakain Energi.

e. Prosedur (PR) Pemeliharaan PMT Gardu di Gardu Induk.

f. Prosedur (PR) Pemeliharaan BUS BAR di Gardu Induk.

g. Prosedur (PR) Pemeliharaan dan Pengujian Matering.

h. Prosedur (PR) Pemeliharaan Trafo PS.

i. Prosedur (PR) Pemeliharaan Batere Proteksi.

j. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan PMT di Gardu Induk.

k. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan BUS BAR di Gardu Induk.

l. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Pengujian MATERING di

Gardu Induk.

m. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Trafo PS.

n. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Genset ADP-Bali.

o. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Batere proteksi.

2.2.2 Bidang SCADA dan Telekomunikasi

a. Intruksi Kerja (IK) Operasi Sistem MMI APD-Bali.

b. Intruksi Kerja (IK) Operasi Sistem SERVER APD-Bali.

c. Prosedur (PR) Pemeliharaan Personal Komputer.

d. Intruksi Kerja (IK) Pengoprasian Komputer User.

e. Intruksi Kerja (IK) Setting Microsoft e-Mail

f. Intruksi Kerja (IK) Setting LAN (Local Area Network).

g. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Induk type ION.

h. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Induk type SCOUT.

i. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Induk type KIM LIPI.

j. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Induk type GH KIM LIPI.

11

k. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Hubung type KIM LIPI.

l. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Distribusi type KIM LIPI.

m. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Hubung type IEC

n. Intruksi Kerja (IK) RTU Gardu Distribusi type KIM LIPI

o. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharan Batere.

p. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Radio Data

q. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Radio Voice.

r. Intruksi Kerja (IK) Pengetesan RTU LIPI.

s. Intruksi Kerja (IK) Pemeliharaan RTU.

2.2.3 Bidang Administrasi dan Keuangan

a. Prosedur (PR) Pengolahan RKAP :

Pembuatan Usulan Anggaran.

Pembayaran Pihak ke-3 Via Bank Dana Operasi.

Pembayaran Pihak ke-3 Via Kas Dana Operasi.

Pembayaran Pegawai Via Kas.

Pembayaran Pegawai Via Bank.

b. Pembayaran Pihak ke-3 Via Bank Dana Investasi.

Instruksi Kerja (IK) Menyiapkan Berkas Pembayaran Tagihan

Pihak ke-3.

c. Prosedur (PR) Pengadaan Barang dan Jasa :

Pengadaan Jasa dengan nilai s.d Rp 1 juta.

Pengadaan Barang dengan nilai s.d. Rp 5 juta.

Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai s.d. Rp 50 juta.

Pengadaan Barang dengan nilai > Rp 5 juta s.d. Rp 50 juta.

12

Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai > Rp 50 juta s.d.

Rp 500 juta.

Pengadaan Barang dengan nilai > Rp 50 juta s.d. Rp 500

juta.

d. Prosedur (PR) Transaksi Material dengan ICS (Inventory Control

System)

e. Prosedur (PR) Usulan Kebutuhan Diklat.

f. Prosedur (PR) Pendidikan / Pelatihan Pegawai.

g. Prosedur (PR) Pelaksanaan Diklat.

h. Prosedur (PR) Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPPD).

i. Prosedur (PR) Pemakain Kendaraan Dinas.

j. Prosedur (PR) Pemeliharaan Fasilitas Kantor

(Gedung,Listrik,AC,Telepon, & Kendaraan).

13

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

2.3. Job Diskripsi / Tugas dan Wewenang

2.4. Penerapan K3

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali mempunyai komitmen

meningkatkan kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke tingkat yang paling

tinggi melalui proses perbaikan yang terus menerus dan secara sistimatik

melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3).

14

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka dengan ini PT. PLN (Persero)

Distribusi Bali Area Pengatur Distribusi Bali menetapkan tujuan atas penerapan

SMK3 di seluruh wilayah kerja PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Bali , yaitu:

a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali selalu bertindak untuk

mencegah dan mengendalikan atau menghilangkan kemungkinan terjadinya

kecelakaan kerja dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan dengan cara

menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang berbahaya dan

berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di dalam

lingkungan kerja.

b. Mematuhi peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali akan mematuhi semua

peraturan dan hukum yang berlaku mengenai Keselamatan dan Kesehatan

Kerja.

c. Menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Kebijakan ini akan selalu ditinjau dan diubah sewaktu waktu sesuai

perkembangan yang ada.

2.4.1. Tujuan

Manual Kebijakaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (selanjutnya disebut manual SMK3) ini disusun untuk memenuhi

persyaratan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 50 tahun

2012 tentang Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja

sebagai pedoman bagi manajemen, pegawai dan atau pekerja, tamu dan

kontraktor (pihak ketiga) untuk memastikan keselamatan dan praktek

15

kerja yang aman. Manual SMK3 ini menjadi referensi utama dalam

penerapan sistem manajemen K3 di PT.PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali.

2.4.2. Ruang Lingkup

Manual ini merupakan pedoman penerapan sistem manajemen K3 di PT.

PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali.

2.4.3. Referensi

a. Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

b. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. SK Dir PLN no 090.K/Dir/2005 Tentang Pedoman Keselamatan

Instalasi di Lingkungan PT. PLN (Persero).

d. SK Dir PLN no 091.K/Dir/2005 Tentang Pedoman Keselamatan

Umum di Lingkungan PT. PLN (Persero).

e. SK Dir PLN no 092.K/Dir/2005 Tentang Pedoman Keselamatan Kerja

di Lingkungan PT. PLN (Persero).

f. SK Dir PLN no 134.K/Dir/2007 Tentang Kebijakan Lingkungan,

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) PT. PLN (Persero).

2.4.4. Definisi

2.4.4.1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah

bagian dari sistem manajeman secara keseluruhan yang meliputi

struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan,

16

prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi

pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan

pemeliharaan kebijakaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja

guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

2.4.4.2. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau

terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau

yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha

dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumbber bahaya baik

di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun

di udara yang berada di dalam kekuasaan hukum Republik

Indonesia.

2.4.4.3. Pengurus adalah Manajer PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali yang mempunyai tugas memimpin langsung

tempat kerja atau lapangan yang berdiri sendiri.

2.4.4.4. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang

telah ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut

ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero).

2.4.4.5. PT. PLN (Persero) adalah PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan

melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga

listrik.

2.4.4.6. Pengusaha adalah Manajemem PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali yang menjalankan sesuatu usaha milik negara dan

untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.

17

2.4.4.7. Pekerja adalah tenaga kerja yang diperkerjakan oleh PT. PLN

(Persero) Area Pengatur Distribusi Bali (PJTK, Pemborongan

pekerjaan dan Koperasi).

2.4.5. Tugas dan Tanggung Jawab dalam bidang K3

2.4.5.1. Manajer Area Pengatur Distribusi Bali

a. Menyetujui dan mengesahkan seluruh dokumen K3 yang

berlaku atau menjadi acuan di PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Bali.

b. Meninjau keseluruhan kinerja K3 dalam PT. PLN (Persero)

Area Pengatur Distribusi Bali pada tiap akhir tahun.

c. Bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah K3 PT. PLN

(Persero) Area Pengatur Distribusi Bali.

d. Menindak lanjuti kecelakan atau insiden yang terjadi dan

memantau tindakan perbaikan agar tidak terjadi kecelakan atau

insiden serupa.

e. Memastikan kesesuaian operasional PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Bali dengan perundangan K3.

f. Menjalankan kebijakan K3 yang sudah ditetapkan secara

bersama.

g. Memastikan pelaksanaa SMK3 secara penuh.

h. Memastikan terlaksananya K3 bagi mitra kerja yang berada di

seluruh lokasi PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Bali.

18

2.4.5.2. Asman dan Supervisor

a. Menerapkan kebijakan K3, prosedur K3 dan persyaratan

perundangan.

b. Memantau kinerja K3 yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Menunjukan komitmen terhadap K3 dengan aktif hadir dalam

diskusi formal dan informal, kunjungan ketempat kerja,

inspeksi bahaya, dll.

d. Bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah K3 apabila

tidak bisa terselesaikan di sampaikan ke atasan langsung dan

membuat laporan.

e. Turut serta dalam penyelidikan semua kecelakaan dan insiden

yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Memulai tindakan untuk meningkatkan kinerja K3 yang

menjadi tanggung jawabnya.

g. Secara aktif memantau tempat kerja untuk menentukan bahaya

yang ada dan mengambil tindakan yang sesuai untuk

memperbaiki bahaya yang ditemukan.

h. Memastikn semua pegawai dan atau pekerja diberi pengenalan

dan menerima pelatihan regular seperti yang dipersyaratkan

untuk melaksanakan pekerjaan secara aman.

i. Menjamin terlaksananya K3 bagi mitra kerja yang berada di

seluruh lokasi PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Bali.

19

2.4.5.3. Pegawai dan atau Pekerja

a. Mematuhi semua kebijakan K3 PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Bali, prosedur kerja dan instruksi kerja

yang aman dalam melakukan aktifitas

b. SelaLu melakukan aktifitas dengan cara yang aman bagi diri

sendiri dan orang lain yang dapat terpengaruh oleh aktifitas

tersebut.

c. Melaporkan kepada atasan jika menemukan potensi bahaya

atau masalah yang berkaitan dengan K3.

2.4.5.4. P2K3

a. Memberikan rekomendasi di bidang K3 untuk dapat dijadikan

kebijakan PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali.

b. Memberikan arahan terhadap penyelesaian masalah masalah

K3 yang terjadi di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Bali.

2.4.6. Komitmen dan Kebijakan

Bagian ini memberikan gambaran bahwa kebijakan K3 telah didefinisikan

secara jelas, didokumentasikan dan setiap perubahan dalam kebijakan K3

ditinjau ulang dan disetujui sesuai pedoman.

Manajer mempunyai tanggung jawab penuh untuk memastikan sistim

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan, ditinjau ulang

dan ditingkatkan dari waktu ke waktu dalam setiap aktivitas di PT. PLN

(Persero) Area Pengatur Distribusi Bali,juga bertanggung jawab dalam

hal penandatanganan manual kebijakan SMK3. Kebijakan K3 PT. PLN

20

(Persero) Area Pengatur Distribusi Bali ditetapkan sebagai petunjuk yang

secara jelas menyatakan tujuan-tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

dan komitmen PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Balidalam

memperbaiki kinerja K3.PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Balimenetapkan dan berusaha memenuhi kebijakan K3 seperti tercakup

sebagai berikut :

a. Pernyataan kebijakan K3 secara tertulis dan bertanggal yang

ditandatangani oleh ManajerPT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali.

b. Komitmen dan tekad untuk menerapkan SMK3, pelaksanaan kerangka

dan program kerja yang mencakup secara menyeluruh baik bersifat

umum maupun operasional.

c. Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara Manajer dan

P2K3.

d. Kebijakan K3 dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada semua

pegawai dan atau pekerja, pemasok, pelanggan, kontraktor, tamu dan

pihak terkait yang membutuhkan.

Seluruh pegawai dan atau pekerja di dalam PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Balibertanggung jawab mendukung dan menerapkan

pernyataan kebijakan K3 tersebut dan prosedur-prosedur yang

menyangkut aktifitas diPT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali.

Seluruh pegawai dan atau pekerja mendapat pelatihan yang sesuai dengan

kebijakan ini untuk memastikan aktifitas yang dilaksanakan tidak

bertentangan dengan pernyataan kebijakan K3.

21

Manajemen PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Balimenunjukkan komitmennya terhadap K3 yang diwujudkan sebagai

berikut :

a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat memberikan peran

dalam kebijakan di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali.

b. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam bidang K3 sesuai

dengan wewenangnya.

c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang

dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3.

d. Perencanaan K3 yang terkoordinasi.

e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

Perubahan kebijakan K3 harus dikaji ulang minimal setiap 3 tahun atau

adanya pergantian Manajer PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi

Bali dan ditandatangani sebagai persetujuan untuk penerbitan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan dari kebijakan K3, akan membuat

sasaran K3 secara keseluruhan dan Manajer bertanggung jawab untuk

penentuan program dan sasaran manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja yang ada di areanya masing-masing.

Program kerja tersebut dibuat dan dievaluasi setiap tahun serta merupakan

bagian dari penilaian kinerja tahunan. Manajer PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Balimembentuk P2K3 sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. P2K3 berkewajiban memberi saran

dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali.

22

2.4.7. Perencanaan

Bagian ini menggambarkan perencanaan program-program K3 yang

didasarkan pada hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian

resiko K3 yang berkaitan dengan operasional PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Bali untuk memenuhi Kebijakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali perlu

membuat suatu perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan

penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat

diukur.Perencanaan tersebut harus memuat tujuan, sasaran dan indikator

K3 di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Baliyang dapat diukur,

prioritas dan penyediaan sumber daya.Pembuatan rencana tujuan dan

program K3 didasarkan pada potensi bahaya, insiden dan catatan K3

sebelumnya.

2.4.8. Penerapan

Bagian ini menggambarkan bahwa setiap aktivitas yang terkait dengan

bahaya dan risiko yang ada telah teridentifikasi dan telah diambil

tindakan pengendalian yang terencana dan terjamin bahwa setiap aktifitas

yang dilakukan berlangsung dengan aman berdasarkan sistem manajemen

K3 PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali .

2.4.8.1. Manajemen Risiko

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali melakukan

pengendalian semua aktifitas operasi yang terkait dengan bahaya

dan risiko yang teridentifikasi, penyediaan sumber daya secara

berkesinambungan untuk memastikan bahwa sistem kerja yang

23

dilaksanakan telah memenuhi standar keselamatan dan

kesehatan kerja.

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali menetapkan

dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya,

penilaian dan pengendalian risiko berkaitan dengan aktifitas,

bahan atau peralatan dan lokasi kerja.

2.4.8.2. Informasi K3

Informasi mengenai kegiatan dan masalah-masalah keselamatan

dan kesehatan kerja disosialisasikan kepada semua pegawai dan

atau pekerja, tamu, pelanggandan pemasok melalui media-media

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali yang tersedia

atau melalui media yang dianggap perlu.

2.4.8.3. Perancangan (Design) dan Rekayasa

Fungsi perencanaan berkewajiban melakukan analisa risiko

untuk setiap perancangan / perencanaan yang ada guna

memastikan bahwa perancangan sudah memenuhi persyaratan

keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan atau

diperlukan. Hasil perancangan / perencanaan tadi akan menjadi

dasar bagi bagian pengadaan untuk dapat memastikan tertuang

dalam kontrak yang akan dibuat. Hasil dari perancangan /

perencanaan ini juga harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan

Spesifikasi teknik yang menjadi acuan dalam pembuatan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang memenuhi unsur

K3.

24

2.4.8.4. Tinjauan Ulang Rancangan dan Kontrak


dan memelihara prosedur peninjauan ulang perencanaan /

perancangan dan kontrak guna memastikan bahwa PT. PLN

(Persero) Area Pengatur Distribusi Bali telah memenuhi aspek-

aspek K3 pada saat melakukan perancangan maupun memasok

barang ataupun jasa pada suatu kontrak.

2.4.8.5. Sistem Ijin Kerja

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali melakukan

identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang

terkait dengan bahaya dan risiko di semua tempat kerja serta

memastikan terdapatnya suatu Prosedur ijin kerja dimana

pekerjaan-pekerjaan dengan risiko tinggi harus menggunakan

prosedur ini.

2.4.8.6. Alat pelindung Diri

Perlu dilakukan penilaian terhadap kebutuhan Alat Pelindung

Diri perorangan untuk masing-masing jenis pekerjaan.Alat

pelindung diri yang digunakan selalu dipelihara dalam kondisi

laik dan layak pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan

perundangan yang berlaku.

2.4.8.7. Sistem Pengawasan K3

Adanya sistim pengawasan yang sesuai tingkat risiko untuk

memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman

dan mengikuti setiap petunjuk kerja yang telah ditentukan.

Dalam hal pengawasan suatu kegiatan dimana ditetapkan

25

diperlukan adanya Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3,

apabila karena suatu hal khusus (pekerjaan dengan tingkat resiko

ringan sesuai dengan penilaian resiko yang tertuang dalam ijin

kerja), pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan oleh dua

petugas, maka diperbolehkan untuk kedua obyek pengawasan

tersebut dilakukan oleh satu petugas namun harus memiliki

kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan kedua obyek

pengawasan tersebut.

Penempatan pegawai dan atau pekerja di tempat kerja selalu

dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penugasan

pekerjaan tersebut didasarkan pada kemampuan dan tingkat

ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai dan atau pekerja

tersebut.

Lingkungan kerja yang memerlukan pembatasan ijin masuk

dilakukan pengendalian dan rambu-rambu mengenai

keselamatan dipasang sesuai dengan standar dan pedoman

teknis.Semua sarana dan peralatan dilakukan perawatan,

perbaikan secara terencana dan apabila terdapat perubahan telah

disesuaikan dengan standar atau pedoman teknis yang berlaku.

2.4.8.8. Kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat


dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi keadaan

darurat yang potensial. Penanganan keadaan darurat ditetapkan

untuk mengatasi kondisi darurat seperti : kebakaran, banjir,

huru-hara, gempa bumi, bencana alam dan kecelakan fatal.

26

Tanggung jawab dalam hal komunikasi keadaan darurat juga

dirumuskan dalam rencana keadaan darurat.

Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin

oleh petugas yang berkompeten. Sarana dan prasarana

pertolongan pertama pada kecelakaan ( P3K ) selalu dievaluasi

untuk memastikan bahwa ketentuan P3K memenuhi standar dan

pedoman teknis yang berlaku

2.4.8.9. Pembelian


prosedur pengadaan barang dan jasa dimana telah terjamin

bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain termasuk pelatihan,

APD yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum

melakukan keputusan yang telah dikonsultasikan dengan

pegawai dan atau pekerja yang berkompeten.

2.4.8.10. Pelaporan dan Penyelidikan Sumber Bahaya, Kecelakaan &

Insiden


prosedur pelaporan dan penyelidikan sumber bahaya,

kecelakaan dan insiden di PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali yang menjamin bahwa semua sumber bahaya,

insiden dan kecelakan telah dilaporkan yang kemudian

dilakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab dari

kecelakaan atau insiden tersebut.

27

Hasil penyelidikan digunakan untuk menentukan tindakan

perbaikan yang sebelumnya telah didiskusikan dengan pegawai

dan atau pekerja di tempat terjadinya kecelakaan.

Tindakan perbaikan dipantau untuk memastikan keefektifan

pelaksanaannya.

2.4.8.11. Penyelesaian Masalah K3

Masalah-masalah K3 yang timbul di tempat kerja diselesaikan

sesuai peraturan perundangan dan dinformasikan kepada

pegawai dan atau pekerja yang bersangkutan untuk

memberitahukan kemajuan penyelesaiannya.

2.4.8.12. Pengelolaan Material dan Perpindahannya


suatu prosedur untuk menangani material secara manual maupun

mekanis dan sistim pengangkutan, penyimpanan dan

pembuangannya berdasarkan standar dan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bahan-bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa dilakukan

inspeksi secara rutin untuk memastikan bahwa bahan tersebut

ditangani sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

Bahan-bahan berbahaya telah dilakukan pengelolaan mulai dari

penyimpanan, penanganaan dan pemindahannya. Lembar Data

Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang

komprehensif untuk bahan-bahan berbahaya dipelihara,

dikontrol dan mudah didapat oleh pegawai dan atau pekerja

terkait atau yang membutuhkan.

28

2.4.8.13. Pengumpulan dan Penggunaan Data


prosedur pengumpulan dan penggunaan data untuk identifikasi,

pengumpulan, penyusunan indeks, pengarsipan, penyimpanan,

pemeliharaan, penarikan kembali, masa simpan dan

pembuangan catatan keselamatan dan kesehatan kerja yang

mendukung implementasi SMK3.

Catatan-catatan dan data K3 selayaknya dapat dibaca, dapat

didentifikasikan dan dapat ditelusuri atas aktifitas, proses,

produk dan pelayanan yang bersangkutan.

Penyimpanan dan pemeliharaan dilakukan sedemikian rupa

sehingga mudah untuk diakses dan terlindungi dari kerusakan

atau hilang.

Masa simpan dan persyaratan kerahasiaan tergantung pada

jenis catatan dan data yang akan dijelaskan dalam prosedur,

serta akan terjaga agar memenuhi kesesuaian dengan

persyaratan SMK3.

2.4.8.14. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan


kebijakan tentang program pelatihan bagi seluruh pegawai dan

atau pekerja untuk dilatih mengenai berbagai masalah berkaitan

dengan K3. Program pelatihan memberikan pemahaman kepada

seluruh pegawai dan atau pekerja, tentang pentingnya

melaksanakan kebijakan K3, prosedur, instruksi dan persyaratan

SMK3.

29

Pelatihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya

dari luar maupun sumberdaya yang ada di PT. PLN (Persero)

Area Pengatur Distribusi Bali . Apabila pelatihan tersebut

bersifat sangat teknis atau khusus PT. PLN (Persero) Area

Pengatur Distribusi Bali dapat memastikan kepatuhan terhadap

persayaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan

perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan

pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. Pelatihan yang telah

diadakan akan dievaluasi untuk memastikan keefektifan

pelatihan tersebut

2.4.9. Pengukuran dan Evaluasi

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali menetapkan prosedur

untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja sistim menejemen

K3.Pengukuran tersebut dipergunakan untuk menentukan keberhasilan

dan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

2.4.9.1. Inspeksi dan Pemantauan

Pemeriksaan terhadap sumber-sumber bahaya dilakukan secara

teratur untuk memastikan bahwa tempat kerja dan cara kerja telah

memenuhi persyaratan perundangan, pedoman teknis

keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Hal ini akan

dilakukan melalui inspeksi-inspeksi terhadap cara kerja dan

tempat kerja secara reguler, baik itu oleh bidang-bidang terkait.

30

Pemantauan Kesehatan dilakukan guna memantau kondisi

kesehatan pegawai dan atau pekerja yang akan diatur secara

tersendiri.

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali menetapkan dan

memelihara prosedur terdokumentasi untuk inspeksi, pemantauan

dan pengukuran lingkungan kerja, operasi dan aktifitas yang

dapat menimbulkan bahaya dan resiko bagi keselamatan dan

kesehatan kerja.

Mekanisme pelaksanaan inspeksi dan pemantauan diatur dalam

prosedur inspeksi dan pemantauan.

2.4.9.2. Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan


kebijakan tentang pelaksanaan pengkalibrasian peralatan

pemantau dan pengukuran yang merupakan acuan bagi

teknisi/pelaksana atau pihak yang berwenang dalam memastikan

bahwa peralatan pemantau dan pengukuran tersebut bekerja

dengan tepat, selektif, andal dan tingkat ketelitian yang tinggi,

dan untuk menjamin kesesuaian unjuk kerjanya sesuai dengan

standar.

2.4.9.3. Audit Sistem Manajemen K3

PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali

menyelenggarakan Audit SMK3 dan dijadwalkan pada selang

waktu tertentu sesuai dengan prosedur dalam rangka memastikan

bahwa penerapan SMK3 dapat memenuhi perencanaan awal dan

dilaksanakan serta terpelihara dengan baik. Aspek utama dari

31

audit adalah untuk menghasilkan peningkatan yang

berkesinambungan terhadap penerapan SMK3 dan peningkatan

kinerja K3 PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali.

Program audit akan dibuat untuk memastikan bahwa semua

tempat dan aktifitas yang berhubungan dengan sistem manajemen

K3 dapat tercakup. Tindak lanjut atas hasil audit yang

memerlukan tindakan perbaikan harus dilakukan sesuai batas

waktunya. Hasil audit SMK3 akan dilaporkan dan dibahas pada

rapat Tinjauan Manajemen.Mekanisme pelaksanaan audit SMK3

diatur dalam prosedur audit SMK3.

2.4.10. Tinjauan Ulang dan Peningkatan SMK3 oleh Manajemen

Tinjauan ulang sistemm manajemen K3 akan dilakuakan secara berkala

untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan

dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Tinjauan ulang sistem

manajemen K3 tersebut akan membahasa materi sebagai berikut :

a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3.

b. Tujuan sasaran dan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Hasil temuan audit SMK3.

d. Evaluasi efektifitas penerapan Manajemen K3, disesuaikan dengan

perubahan peraturan dan perundang-undangan, tuntutan pasar,

perubahan produk dan kegiatan PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan,

perubahan struktur organisasi PT. PLN (Persero) Area Pengatur

Distribusi Bali, perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman yang

32

didapat dari insiden, catatan-catatan keselamatan kerja serta umpan

balik dari tenaga kerja.

Mekanisme pelaksanaan tinjauan ulang dan peningkatan SMK3 diatur

dalam prosedur tinjauan ulang dan peningkatan SMK3.

Documents

BAB II Laporan Pkl