7

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Keuangan Daerah

II.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah (pasal 1 butir 5 PP No.58 Tahun 2005).

Dalam pengertian keuangan daerah yang dikutip oleh Basuki (2008) dari

PP No. 58 Tahun 2005 tersebut, Keuangan daerah melingkupi :

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan

retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan

membayar tagihan kepada pihak ketiga.

3. Penerimaan daerah.

4. Pengeluaran daerah.

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau

kepentingan umum. (h. 14)

Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah mempunyai arti yang

cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan daerah ini terdapat di

8

berbagai peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang menjadi bahan

perdebatan apakah suatu keadaan atau permasalahan termasuk lingkup keuangan

daerah atau tidak.

II.1.2 Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Basuki (2008), “Organisasi keuangan daerah terdiri dari :

1. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan yakni kepala daerah selaku kepala

Pemerintah Daerah

2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan (asset) daerah atau biro atau bagian keuangan PPKD ini juga

melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum.

4. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang daerah, dijabat oleh kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada setiap SKPD terdapat :

a. Kuasa penggunaan anggaran.

b. Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD.

c. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

d. Bendahara pengeluaran.

e. Bendahara penerimaan SKPD yang juga mengelola anggaran pendapatan

daerah.” (h. 26)

9

II.1.3 Tugas dan Wewenang

Menurut Basuki (2008), “Tugas dan wewenang pengelolaan keuangan daerah

adalah :

1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan wewenang sebagai

berikut :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran atau barang.

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah

Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi

sebagai berikut:

a. Koordinasi dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

APBD dan pengelolaan barang daerah

b. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD.

c. Perubahan APBD.

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Pejabat pengelola keuangan daerah

PPKD mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

10

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD.

d. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja anggaran SKPD

b. Menyusun dokumen pelaksanaan

c. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya.

d. Pengadaan barang milik daerah

Pengadaan barang pada umumnya dapat dipenuhi dengan cara :

a. Menggunakan penyedia barang/jasa (diborongkan pada rekanan)

b. Membuat sendiri (swakelola)

c. Penerimaan (hibah atau bantuan)

d. Tukan menukar

e. Guna susun.” (h. 27)

Berdasarkan Basuki (2008) dalam Perpres No.85 Tahun 2006,

pengadaan barang atau jasa (tender) melalui beberapa metode yaitu :

1. Pelelangan umum, adalah suatu metode pemilihan penyedia barang

atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan melakukan

pengumuman atau informasi secara luas melalui surat kabar nasional

atau surat kabar propinsi serta diupayakan pula melalui website

pengadaan nasional.

11

2. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan yang dilakukan dimana hanya

sedikit jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melakukannya

yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dan pelelangan ini diumumkan

secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional atau

melalui website pengadaan. Dalam pengumuman ini, dicantumkan

informasi mengenai para penyedia barang atau jasa yang mampu

sehingga memberikan kesempatan bagi vendor lain untuk mengikuti

pelelangan.

3. Pemilihan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau

jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak - banyaknya

penawaran, sekurang-kuranganya 3 penawaran dari penyedia barang

atau jasa yang telah lulus pra kualifikasi serta dilakukan negosiasi

baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila

memungkinkan melalui internet.Hal ini dilakukan jika metode

pelelangan umum atau pelelangan terbatas tidak efisien dari segi

biaya pelelangan, atau dapat dilakukan bila harga barang/jasa yang

diadakan diatas Rp 50juta hingga Rp 100juta.

4. Penunjukan langsung, yaitu melakukan penunjukan langsung

terhadap 1 penyedia barang atau jasa dengan cara melakukan

negosiasi dan memperhatikan segi teknis ataupun biaya sehingga

memperoleh harga yang murah atau sesuai dengan harga pasar

sehingga tidak merugikan pihak pengada tender. Pelelangan dengan

cara ini dapat dilakukan apabila ada dalam keadaan tertentu atau

12

keadaan darurat dimana dibutuhkan sesegera mungkin barang atau

jasa tersebut. (h. 191)

II.1.4 Pendanaan keadaan darurat

Mengacu kepada pandangan Basuki (2008), sesuatu keadaan dapat

dinyatakan sebagai keadaan darurat jika memiliki beberapa kriteria sebagai

berikut:

1. Suatu kegiatan yang tidak biasa dan tidak dapat diprediksi akan terjadinya hal

tersebut.

2. Keadaan tersebut tidak diharapakan terjadi lagi.

3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

4. Mempunyai efek yang luar biasa terhadap kegiatan pemerintah. (h 119)

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat menempuh cara-cara

seperti melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tetapi bukan

bersumber dari Dana Penerimaan Perlakuan Khusus bagian kabupaten atau kota

yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor

451/KMK.07/2001 dikarenakan dana tersebut untuk membiayai pembelanjaan

pegawai dan non pegawai. Tetapi dana tersebut dapat diusulkan pada rancangan

perubahan APBD dimana pengeluaran ini termasuk belanja untuk keperluan

mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang APBD.

Berdasarkan Basuki (2008), kriteria keperluan mendesak mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran belanja berjalan; dan

b. Keperluan yang dapat merugikan pemerintah daerah dan masyarakat apabila

13

ditunda.

c. Dapat menggunakan belanja tidak terduga jika belum tersedianya dana untuk

keadaan darurat.

Apabila dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi dalam

pendanaannya, maka dapat dilakukan dengan cara :

1. Menggunakan dana yang diperoleh dari penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

2. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,

pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan

darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan

dengan peraturan kepala daerah. (h.191)

II.1.5 Anggaran kas

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan APBD dalam hal pelaksanaan

belanja daerah, maka perlu diadakan sebuah sarana pengatur kas daerah agar tidak

terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dana dalam pembiayaan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu dibutuhkan anggaran kas yang merupakan sarana untuk menjamin

ketersediaan dana yang cukup dalam kas daerah untuk membiayai pelaksanaan

daerah. Anggaran kas diperlukan mengingat penerimaan kas yang bersumber dari

pendapatan daerah tidak selalu dapat diharapkan terjadi awal tahun anggaran dan

penerimaan kas pendapatan tidak sama besarnya setiap bulan atau setiap triwulan.

14

Menurut Basuki (2008), Anggaran kas merupakan sebuah data keuangan

yang telah disusun secara teknis dalam periode tertentu untuk memperkirakan

kemampuan pemenuhan target penerimaan atau pendapatan daerah dan

pengeluaran atau belanja daerah agar terdapat ketersediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan daerah. Anggaran kas disusun oleh PPKD (Pejabat pengelola

Keuangan Daerah) berdasarkan DPA-SKPD yang disahkan memuat perkiraan

arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan kas keluar yang

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

II.2 Pengertian Kecurangan

Berikut ini dikutip beberapa pengertian kecurangan dari berbagai literatur:

Pengertian kecurangan menurut Comer (1998) adalah sebagai berikut:

Fraud is any behavior by which one person gains or intends to gain a dishonest advantage over another. A crime is an intentional act that violates the criminal under which no legal excuse applies and where there is a state to codify such laws and endorce penalties in respons to their breach. The distinction is important. Not all frauds are crime and the majority of crimes are not frauds. Companies lose through frauds, but the police and other enforcement bodies can take action only against crimes. (h. 9)

Sedangkan Bologna, Lindquist dan Wells (1991) memberikan pengertian

sebagai berikut : “Fraud is criminal deception intendd to financially benefit

deceiver.” (h. 3)

Kriminal bukan digunakan secara ketat dalam arti hukum. Kriminal berarti

setiap tindakan kesalahan yang serius yang dilakukan dengan maksud jahat.

Dengan demikian, meskipun seorang pelaku kecurangan dapat menghindari

penuntutan kriminal secara berhasil, tindakan mereka tetap dipertimbangkan

15

criminal. Yang menjadi sasaran kecurangan pada umunya adalah dunia bisnis

dimana dalam dunia usaha ini banyak terjadi kecurangan, penyelewengan dan

pemborosan yang merugikan pihak negara/daerah. Mengacu pada pendapat

Tuanakotta (2007), kecurangan dibagi dengan 3 cara, yaitu :

1. Corruption adalah dimana kecurangan yang terjadi dengan melakukan

penggelapan sejumlah uang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain

dengan bekerjasama oleh pihak lain.

2. Asset Missapproriation, dimana terjadi penggelapan atau penjarahan aset

perusahaan untuk memperkaya diri sendiri.

3. Fraudelent statements adalah pihak manajemen melakukan kecurangan atas

laporan yang dibuatnya dengan memperbagus angka-angka akun tertentu

agar terlihat menarik. (h. 96)

Berdasarkan Amin (2008), kecurangan terjadi dalam 3 langkah yaitu

pencurian yang dilakukan merupakan suatu tindakan (the act) kecurangan yang

merugikan perusahaan,lalu menyembunyikan (the concealment) kecurangan

tersebut dengan membuat transaksi fiktif agar tak terdeteksi dan yang terakhir,

pelaku akan melakukan konversi (the conversion) untuk menghilangkan jejak

dengan memakai sendiri atau menjual persediaan itu.

16

Gambar II.2 Bagan fraud Tree (Sumber : Theodorus T.M, Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, 2007)

17

Berdasarkan Simanjuntak (2008), kecurangan dapat terjadi karena adanya

4 faktor pendorong yang memotivasi atau memicu sehinga terjadinya kecurangan

tersebut, yaitu:

1. Tekanan (Pressure), yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan

suatu tindakan fraud. Faktor ini disebabkan kondisi ekonomi seseorang yang

mengalami tekanan terhadap kebutuhan hidupnya karena makin tingginya

harga kebutuhan sehari-hari, sehingga membuatnya terdorong untuk

melakukan fraud dalam mencukupi kehidupannya.

2. Peluang (Opportunity), yaitu suatu kesempatan yang dimiliki seseorang

untuk melakukan atau menutupi tindakan fraud. Ini dikarenakan seseorang

tersebut memiliki wewenang dan otorisasi yang tinggi sehingga

menimbulkan hasrat untuk melakukan kecurangan.

3. Rasionalisasi (Rationalization), bagaimana seseorang tersebut memikirkan

dan berusaha mencari cara untuk melakukan kecurangan agar tidak diketahui

oleh orang atau pihak lain.

4. Keserakahan (Greed), dimana seseorang ingin memiliki dan memperkaya diri

sendiri tanpa memikirkan orang lain.

Karena keempat hal diatas, tindak pidana korupsi terjadi walaupun

awalnya mereka tidak memiliki moral bobrok seperti itu. Terkadang, manusia

yang awalnya memiliki moral yang sangat bagus dapat tergiur dan melakukan

tindak pidana korupsi tersebut karena adanya peluang dan kesempatan untuk

mereka. Dalam melakukan tindak korupsi ini, perpetrator tidak menjalaninya

sendiri, tetapi mereka memiliki modus – modus tertentu unttuk mengajak pihak

lain agar kejahatan yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena

18

itu, kita harus dapat mengerti akan modus yang dilakukan oleh para koruptor

sehingga tidak ikut terbawa dalam kejahatan tersebut. Berikut adalah jenis modus

kejahatan korupsi yang terjadi pada lembaga negara atau pemerintahan menurut

intervansir KPK yang dikutip oleh anwariansyah dalam situs wikimu :

1. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah

mengintervensi proses penagadaan barang atau jasa dalam rangka

memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai

kontrak.

2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses

pengadaan barang atau jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender

atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up).

3. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat sepesifikasi barang yang

mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan

rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.

4. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk

mencairkan dan menggunakan dana anggaran yang tidak sesuai dengan

peruntukannya kemudian membuat laporan pertangungjawaban fiktif.

5. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk

kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu

kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

6. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau

honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi,

19

namun sudah tidak berlaku lagi.

7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan

ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga

aset Pemda, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.

8. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender

sebelum melaksanakan proyek.

9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan

akan diberikan proyek pengadaan.

10. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen

pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk

mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro / tabungan dana pemerintah

yang ditempatkan di bank.

12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada

perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk

kepentingan pribadi atau kelompoknya.

13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses

perijinan yang dikeluarkannya.

14. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang

dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke pemda dengan harga

yang sudah di-mark up.

15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya

20

menggunakan anggaran daerah.

16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada

anggaran dengan alasan pengurusasn DAK (Dana Alokasi Khusus) atau DAU

(Dana Alokasi Umum).

17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan

APBD.

18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban

anggaran daerah.

II.2.1 Korupsi

Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun

kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian

Indonesia, hal ini terlihat dari peringkat Indonesia dalam ICW yang berada dalam

peringkat ke 130 pada tahun 2008 dengan point 2,6. Walaupun peringkat ini lebih

baik dari tahun 2004 yang dimana Indonesia menduduki posisi 20 besar negara

terkorup dengan point 2,0. Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari

kecurangan (Fraud) namun secara sehari - hari istilah korupsi lebih terkenal

dibandingkan kecurangan. Untuk mengatasi korupsi ini, pemerintah telah

membuat undang – undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yaitu tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalamnya terdapat pasal – pasal

yang berisi tentang peraturan pemerintah dalam memberikan penjelasan akan

tindakan korupsi oleh para koruptor.

21

Peraturan tentang korupsi ini tercantum pada KUHP Undang – Undang no

31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjelaskan

pengertian korupsi adalah :

• Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara.. (Pasal 2)

• Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu koorporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana

yang ada padanya jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara

atau … (Pasal 3)

Korupsi biasanya dilakukan oleh eksekutif, manajer, pemimpin atau

karyawan dari suatu organisasi yang melakukan kolusi dengan pihak luar.

Mengacu pada pengidentifikasian korupsi menurut Suradi (2006), korupsi dibagi

menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Penyuapan (Bribery)

Penyuapan mencakup penawaran, pemberian, penerimaan, atau permintaan

sesuatu yang berharga kepada seseorang yang dibutuhkan dengan tujuan

untuk mempengaruhi (to influence) orang tersebut dalam memberikan

keputusan yang akan diambil oleh pemegang otoritas,baik di sector

pemerintah maupun di sector swasta dan menguntungkan pihak pemberi

suap.

22

2. Uang pemberian secara illegal (illegal gratuities)

Uang pemberian secara illegal mencakup pemberian, penerimaan,

penawaran, atau permintan suatu yang berharga karena pemegang otoritas

telah melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki oleh pihak lain. Hal ini

mirip dengan penyuapan, tetapi pemberian uang dilakukan setelah tindakan

dilakukan.

3. Konflik kepentingan (conflict of interest)

Setiap pembeli kerja menghendaki agar karyawannya melaksanakan

pekerjaan dengan cara yang telah ditentukan untuk kepentingan pemberi

kerja. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang karyawan melaksanakan

suatu pekerjaan atas nama pihak ketiga, padahal yang bersangkutan sedang

bekerja diperusahaan atau memiliki kepentingan pribadi yang dikerjakan.

Ketika karyawan memiliki konflik kepentingan dan tidak diketahui oleh

pemberi kerja dan menimbulkan kecurangan berupa kerugian keuangan.

4. Pemerasan ekonomi (economic extortion)

yaitu menggunakan ancaman atau kekuatan (mencakup sangsi ekonomi)

yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi untuk mendapatkan

sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dapat berupa uang, asset yang

bersifat ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu

keputusan yang menguntungkan baginya.

23

Jenis kecurangan Korban kecurangan

Pelaku kecurangan Penjelasan

Kecurangan oleh karyawan (employee embezzlement)

Majikan Karyawan Karyawan mencuri harta milik majikannya baik secar langsung ataupun tidak.

Kecurangan oleh manajemen (Management fraud)

Pemegang saham Kreditor Pihak lain pengguna lap. Keuangan

Manajemen puncak (top management)

Manajemen menyajikan laporan yang salah.

Penipuan investasi (investment scams)

Para investor Individu Individu menipu investo dengan membawa lari uang investasi.

Kecurangan oleh vendor (vendor fraud)

Organisasi yang membeli barang atau jasa

Organisasi atau individu yang menjual barang

Penjual menaikkan harga. Tidak mengirimkan barang.

Kecurangan oleh konsumen

Organisasi yang menjual barang atau jasa

Konsumen Konsumen tidak membayar uang tagihannya.

Table II.2.1 Jenis, korban, dan pelaku kecurangan (Sumber : Suradi SE, Korupsi Sektor Pemerintahan & swasta, 2006)

II.3 Auditing

II.3.1 Pengertian Auditing

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan audit investigatif, perlu

terlebih dahulu memahami pengertian mengenai auditing. Beberapa pengertian

mengenai pemeriksaan (auditing) yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai

berikut :

24

Robertson dan Louwers (1999) menyatakan, “Auditing is a systematic

process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions

abuot ecenomic actions and event to ascertain the degree of correspondence

between the assertions and established criteria and communcatinng the result to

interested ushers”. (h. 4)

Boynton, Johnson, dan Kell yang diterjemahkan oleh Rajoe, Gania, dan

Budi (2002) mendefinisikan auditing sebagai “Suatu proses sistematis untuk

memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi

kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian

antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Susilo, W (2002), audit adalah kegiatan mengumpulkan

informasi faktual dan signifikan melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan

penilaian serta penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif dan

terdokumentasi yang berorientasi azas nilai manfaat.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

pemeriksaan (auditing) merupakan suatu proses sistematik untuk mengumpulkan

dan mengevaluasi bahan bukti yang berhubungan dengan suatu entitas ekonomi

tertentu yang bertujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian

antara informasi yang dikumpulkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

25

GENERAL AUDIT INVESTIGATIF AUDIT

Audit dilakukan secara berulang kali secara teratur. Lingkup audit adalah terhadap laporan keuangan perusahaan. Tujuan audit untuk memperoleh opini dari auditor atas kewajaran laporan keuangan. Sifat pekerjaan audit tidak bermusuhan. Audit terutama dilakukan dengan pemeriksaan data keuangan. Auditor melakukan tugasnya dengan profesional skeptism.

Pemeriksaan tidak berulang dan dilakukan setelah ada cukup indikasi. Fraud lebih diarahkan kepada tuduhan, sangkaan dan dugaan yang spesifik. Tujuan audit untuk memastikan bahwa fraud benar-benar terjadi dan siapa yang bertanggungjawab. Sifat pekerjaanya bermusuhan karena harus memutuskan siapa yang bersalah. Fraud dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern dan wawancara. Pemeriksa fraud berusaha mengumpulkan bukti untuk mendukung atau membantah dugaan, tuduhan atau sangkaan terhadap fraud.

Tabel II.3.1 Perbedaan General Audit dengan Audit Investigatif (Sumber : Aren & Lobbecks (Edisi Indoneia), 2006)

II.3.2 Audit investigative

Audit investigatif adalah suatu bidang audit yang berhubungan dengan

kecurangan-kecurangan (fraud) yang terjadi pada dunia bisnis perusahaan atau

pun pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan

yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi pada lembaga pemerintahan negara

sehingga bisa menekan resiko penggelapan atas asset negara ataupun perusahaan.

Audit investigatif merupakan gabungan antara disiplin ilmu hukum dan

audit yang baru berkembang diawal abad 20 karena merebaknya kejahatan kerah

putih (white collar crime) di lingkungan pemerintahan. Kegunaan masing –

26

masing disiplin ilmu adalah, dalam mengadakan suatu audit, tentu dibutuhkan

disiplin ilmu akuntansi untuk melakukan suatu perhitungan terhadap harta yang

dimiliki suatu perusahaan dan untuk mengetahui mengenai sebuah laporan

keuangan apakah telah terjadi suatu kecurangan atau tidak. Sedangkan dalam

disiplin ilmu hukum dibutuhkan untuk melanjutkan penemuan kecurangan ke

pengadilan untuk diproses secara hukum agar pelaku kejahatan dihukum dengan

setimpal dan mengembalikan harta korupsi yang telah diambil atau dimiliki

tersebut ke pihak yang dirugikan.

Karakteristik yang dimiliki oleh auditor investigasi pun tidak jauh berbeda

dengan auditor pada umunya yaitu harus kreatif, rasa ingin tahu yang tinggi,

pantang menyerah, memiliki akal sehat dan percaya diri. Tetapi memiliki standar

yang agak berbeda dengan audit pada umunya dimana audit investigasi

menjunjung tinggi hak-hak asasi. Dalam uatu investigasi dapat di mulai apabila

ada dasar yang layak, yang dalam investigasi dikenal sebagai predication.

Menurut Tuanakotta (2007) pengertian predication adalah “Keseluruhan

dari peristiwa,keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau

berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman

dengan kehati – hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa fraud telah,

sedang atau akan berlangsung.” (h. 210)

Dengan landasan atau dasar ini, seorang investigator mereka-reka

mengenai apa, bagaimana, siapa dan pertanyaan lain yang di duganya relevan

dengan pengungkapan kasusnya. Investigasi secara sederhana dapat di definisikan

sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan

ketentuan hukum (acara) yang berlaku.

27

II.3.3 Investigasi Pengadaan

Pengadaan merupakan salah satu sumber dimana sering terjadi kasus

korupsi dalam sektor keuangan baik dari swasta maupun pemerintahan,

dikarenakan lebih mudahnya untuk dilakukan marked up. Dengan wewenang

atau otorisasi dari pimpinan pengadaan tender barang, para pengada tender

dapat memainkan harga sesuka hati sehingga dapat menimbulkan kerugian

dimana membuat anggaran yang telah dianggarkan menjadi membengkak

karena pengada tender lebih memilih harga yang mahal agar mendapatkan

keuntungan pribadi. Dalam mengadakan tender, terdapa beberapa tahapan dan

para investigator (auditor) harus dapat memahami gejala – gejala kecurangan

yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan – tahapan tersebut.

Mengacu pada pendapat Tuanakotta (2007), Tahapan dalam pengadaan

tender terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Tahapan pra tender (presolicitation phase)

Dalam tahapan ini, perusahaan yang mengadakan tender akan memilih

perusahaan yang layak untuk dijadikan klien dengan memperhatikan

kriteria seperti pemahaman mengenai perusahaan yang akan dijadikan

klien, harga yang ditawarkan dan mengenai spek yang dibutuhkan.

Biasanya, tanda – tanda (redflags) yang terjadi pada tahapan ini adalah

pemberian informasi oleh orang dalam ke salah satu klien yang mengikuti

tender sehingga menguntungkan pihak klien tersebut dalam pembuatan

spek barang yang dibutuhkan karena sudah diberitahukan terlebih dahulu.

2. Tahap Penawaran (solicitation and negotiation phase)

Pada tahapan ini, antara pengada tender dan pengikut tender mengadakan

28

penawaran harga yang cocok untuk dipilih dan dijadikan klien. Semua

klien pada tahapan ini berlomba – lomba memberikan spek dan harga

terbaiknya agar dapat dipilih dan dijadikan klien. Tetapi sebenarnya,

dibalik itu semua sudah ada permainan antara pengada tender dengan

mereka para kontraktor yang akan dipilih nantinya sebagai klien.

Pengadaan tender ini hanyalah formalitas semata untuk mengikuti

prosedur yang telah ditetapkan, padahal dibalik itu semua telah terjadi

persengkokolan. Hal ini dapat diketahui dari para peserta tender yang

msh dapat memberikan dokumen lewat dari batas waktu yang telah

ditentukan. Bahkan para pengikut tender yang lain hanyalah perusahaan

fiktif atau tidak pernah ada. Selain itu, telah terjadi suap antara pengada

tender dengan pemasok yang akan dipilih sehingga harga yang ada

sangatlah tinggi karena telah di mark up sebelumnya. Tentu hal ini telah

menyalahi aturan dan harus membuat auditor jeli akan proses yang terjadi

dalam pengadaan negosisasi ini.

3. Tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif (performance and

administration phase)

Ini adalah tahap akhir dari pengadaan tender dan pada tahap ini

kecurangan – kecuranga akan banyak terjadi karena pada tahap ini

peusahaan yang dipilih sudah di approve dan telah pasti menjadi

pemenang tender sehingga pemasok bebas untuk melakukan

keinginannya. Kecurangan yang terjadi pada tahap ini adalah perubahan

order pembelian yang telah dilakukan dimana pihak pemasok melakukan

pengiriman barang yang mutunya tidak sesuai dengan spek atau dibawah

29

Gambar II.3.3 Bagan skema fraud (kickback) (Sumber : Theodorus T.M, Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, 2006)

standar mutu. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pengecekan

terhadap surat irder dan barang yang telah dikirim untuk memastikan

kalau barang yang dipesan benar – benar telah sesuai denga spek dan

harganya pun tidaklah tinggi atau telah di mark up. (h. 294)

30

II.3.4 Aksioma dalam investigasi

Menurut Tuanakotta (2007) menyatakan bahwa “aksioma adalah asumsi

dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian

mengenai kebenarannya.” (h. 208)

Selain itu, Tuanakotta (2007) juga menyatakan bahwa, “Terdapat 3

aksioma dalam investigatif yaitu :

1. Fraud selalu tersembunyi

Sifat perbuatan fraud adalah tersembunyi atau mengandung tipuan (yang

terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung).

2. Pembuktian fraud secara timbal balik.

Pembuktian ada atau telah terjadinya fraud meliputi upaya untuk

membuktikan fraud itu tidak terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan

fraud tidak terjadi, kita harus berupaya membuktikan fraud itu terjadi. Harus

ada upaya pembuktian timbal balik atau reverse proof. Kedua sisi fraud

(terjadi dan tidak terjadi) harus di periksa. Dalam hukum Amerika Serikat,

“proof of fraud must preclude any explanation other than guilt” artinya

pembuktian fraud harus mengabaikan setiap penjelasan, kecuali pengakuan

kesalahan.

3. Hanya pengadilan yang menetapkan bahwa fraud memang terjadi

Pemeriksa fraud berupaya membuktikan fraud terjadi. Hany pengadilan yang

mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Di Amerika Serikat

wewenang itu ada pada pengadilan (majelis hakim).” (h. 208)

Di atas dikatakan pemeriksa fraud harus menolak memberikan pernyataan

bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan tidak ada fraud. Di sini harus

31

pemeriksa fraud harus menolak memberikan pernyataan bahwa pemeriksaanya

membuktikan adanya fraud. Dalam upaya menyelidiki adanya fraud, pemeriksa

membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah dugaan atau bagian dari

“teori”, sampai pengadilan memberikan keputusannya.

II.3.5 Metodelogi Audit Kecurangan

Setiap pemeriksaan kecurangan di mulai dengan dalil bahwa semua kasus

akan berakhir dalam litigasi, yaitu persiapan dan presentasi dari setiap kasus,

termasuk memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan

kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan

yang tak terduga.. Untuk mencari jawaban suatu kecurangan tanpa bukti yang

lengkap, auditor perlu membuat asumsi tertentu. Dalam kasus kecurangan yang

rumit, penggunaan teori kecurangan sangat diperlukan. Teori kecurangan mulai

dengan asumsi, berdasarkan asumsi, berdasarkan fakta yang di ketahui, tentang

apa yang mungkin terjadi. Kemudian asumsi tersebut diuji untuk menentukan

apakah asumsi tersebut dapat di buktikan. Menurut Tuanakotta (2007) “Teori

kecurangan mencakup:

1. Menganalisis data yang tersedia.

2. Menciptakan suatu hipotesis.

3. Menguji hipiotesis.

5. Memperbaiki dan mengubah hipotesis.” (h. 210)

32

II.4 Pemeriksaan dalam hukum acara pidana

Menurut Tuanakotta (2007), “Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Undang-undang No.8 tahun 1981) mengatur tahap-tahap hukum acara pidana

sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu perbuatan yang dduga merupakan tindak pidana guna

menentukan dapat/tidaknya penyidikan dilakukan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

3. Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa (penuntut umum) untuk memantau

perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya

penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas

yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh

penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat

dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

4. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum yang melimpahkan perkara ke

pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang diatur dalam

hukum acara pidana, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh

hakim di sidang pengadilan.

33

5. Pemeriksaan di pengadilan

Dalam tahap ini, tidak berkenaan lagi dengan pembuktian. Semua bukti-bukti

yang telah diperoleh di tingkat penyidikan diperiksa kembali di sidang

pengadilan untuk dijadikan alat bukti. Dan alat bukti yang sah terdiri dari :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Keterangan terdakwa

e. Petunjuk

6. Putusan pengadilan

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah. Kesalah terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim, namun

keyakinan itu harus didasarkan atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah, yang harus ada persesuaian satu dengan yang lain.

7. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau

kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali, atau hak jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan

hukum dalan hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” (h.

220)

34

II.5 Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan

Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara

Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk

akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat melalui perwakilannya di

lembaga legislatif. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 telah secara tegas dinyatakan

bahwa pengelola keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah

diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset,

utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Sistem akuntansi tersebut digunakan sebagai sarana penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang

berlaku. Laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sekurang-kurangnya meliputi

Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan

negara/daerah dan badan lainnya. Selanjutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran, Presiden selaku kepala pemerintahan di pusat

dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan di daerah

menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah

melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah tersebut

berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan audit

atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah oleh BPK ini sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus diselesaikan paling lama dalam

35

jangka waktu 3 (tiga) bulan. Alasannya, Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota

sudah harus menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Padahal, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah,

meskipun telah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang terkomputerisasi,

pada umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga baru

diselesaikan dan disampaikan kepada BPK sekitar 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat memenuhi

jadwal yang sangat ketat sesuai amanat undang-undang tersebut, yaitu

melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah praktis

dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tentu saja diperlukan pemanfaatan sumber

daya dan dana yang tersedia pada lembaga auditor eksternal secara arif, efektif, dan

efisien. Yang menarik untuk didiskusikan di sini adalah apakah BPK selaku auditor

eksternal pemerintah sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang maha berat itu

dalam waktu yang relatif sangat terbatas? Bagaimana kualitas hasil auditnya nanti

dengan kendala seperti itu? Bagaimana pengaruhnya kepada pihak DPR dan

masyarakat luas nantinya dalam pengambilan keputusannya jika sampai terjadi

pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan standar audit sehingga laporan hasil

audit malah menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan

keputusan terhadap pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Meskipun sudah ada kewajiban APIP untuk melaksanakan reviu atas

laporan keuangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit, tetapi sampai

saat ini, pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat

36

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terbukti dari masih

banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di

tingkat daerah yang masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Hal ini

merupakan masalah serius yang harus segera dicari alternatif jalan keluarnya

sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu yang

terkait dengan permasalahan ini. Terdapat dua hal pokok yang diuraikan pada

bagian ini untuk meminimalisasi permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam

audit atas laporan keuangan pemerintah oleh BPK, yaitu pemberdayaan peran dan

fungsi audit internal dan sinerji pengawasan di antara sesama Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP).

Dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa

untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan

hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas

pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-

bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta

tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai

konsekuensinya, APIP diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil

pemeriksaannya kepada BPK. Untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang

dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang

lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh APIP. Apabila hal ini diabaikan maka

besar kemungkinan akan terdapat hasil pekerjaan APIP yang tidak dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan

audit oleh BPK.

fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara

37

sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan

sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang

setidak-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:

Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur,

tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang

telah ditetapkan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.

Kehandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari

peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya

manusia (personil), dan supervisi.

Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang

telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras

dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.

Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset

dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan,

kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.

Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan

pelaporan informasi keuangan dan manajemen.

Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut

pengembangan sistemnya, dan

Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup pekerjaan audit

38

internal sangat luas dan komprehensif agar dapat menjamin pencapaian tujuan

organisasi.

II.6 BAWASDA (Badan Pengawas Daerah)

BAWASDA memiliki peranan penting sebagai eksternal auditor terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah. Peranan yang dilakukan oleh BAWASDA

adalah :

1. Membantu gubernur dalam menyiapkan implementasi kebijakan pengawasan

nasional di provinsi melalui RAKORWASDA (Rapat Kordinasi Pengawas

Daerah).

2. Melakukan pengawasan terhadap pemrintah kabupaten/kotasecara berkala sesuai

KPPT.

3. Melakukan pengawasan terhadap tugas – tugas dekonsentrasi sepanjang telah

dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah kepada gubernur.

4. Melakukan penanganan atau pemeriksaan kasus yang dilimpahkan oleh

pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota.

5. Melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan terhadap bupati atau walikota yang

telah berakhir masa jabatannya.

6. Membantu melakukan pengawasan atau pemeriksaan dalam melaksanakan tugas

pembantuan dari pemerintah.

7. Melakukan pengawasan terpadu bersama APIP lainnya sesuai MoU terhadap

pelaksanaan urusan dekonsentrasi.

Pandangan BAWASDA atas peran eksternal auditor dalam mendorong

akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu :

39

1. Eksternal auditor berperan secara independen dan satu – satu lembaga Negara

(BPK) sesuai undang – undang nomor 15 tahun 2004 yang berhak memeriksa

dan menilai dengan cara memberikan opini terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada DPRD.

2. Eksternal auditor (BPK) membantu pemerintah daerah dalam mengungkapkan

kelemahan – kelemahan manajemen pengelolaan keuangan daerah terhadap

pemeriksaan belanja daerah tiap tahun termasuk mengungkap kerugian keuangan

daerah serta melanjutkan dengan audit investigative bila ditemukan unsure tindak

pidana korupsi.

3. Membantu DPRD untuk mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui

penyampaian setiap laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD sesuai MoU

yang telah disepakati.