Upload
phamliem
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 1
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Gambaran pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen dalam bentuk laporan,
penyajian data dan informasi pertanggung jawaban dimaksudkan untuk menjelaskan
kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana
pembangunan pada masa 5(lima) tahun mendatang. Analisis pengelolaankeuangan
kabupaten dilakukan terhadap APBK dan laporan keuangan Kabupaten pada umumnya.Hal
ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas dan kemampuan
keuanganKabupaten dalam mendanai penyelenggaraan pembangunannya.Selain itu
dibutuhkan realisasi kinerja keuangan Kabupaten sekurang-kurangnya 5(lima) sebelumnya
sebagai pijakan untuk memyusun APBK lima tahun kedepannya (2017-2022).
Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan Kabupaten bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan kabupaten yang tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut,dan
bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuensecara garis
besar terdiri dari penyusunan anggaran kabupaten, penatausahaan,
pertanggungjawaban,dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di
atas. Untukmemahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu
dicermatikondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan
yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang
akandatang (2017-2022)
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Analisiskinerjakeuanganini dimaksudkan untukmengetahui kondisi kinerja
keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau 5 (lima) tahun kebelakang,
maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yangdapat dijadikan sebagai analisis proyeksi
untuk keuangan lima tahunkedepan.Kinerjakeuangan
masalaluterdiriataskinerjapelaksanaan
APBKdanneracakeuanganKabupaten.Kinerjapelaksanaan APBKterdiri atas target dan
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 2
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan kabupaten berupa perkembangan
dan analisis neraca keuangan kabupaten.
Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Bireuen masih
memiliki keterbatasankemampuan anggaran dalam melaksanakan pembangunan dan roda
pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat, selama ini, proporsi terbesar dari penerimaan masih ditopang
dari dana perimbangan, Hal tersebut juga terjadi pada hampir seluruh daerah di Indonesia
terutama Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketergantungan yang masih
relatif tinggi pada penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang ditransfer oleh
Pemerintah Pusat.Kebijakan pendapatan untuk anggaran 2012-2016 ditetapkan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip berikut :
1. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah
kabupaten, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah dalam lima
tahun anggaran;
2. Pendapatan adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu lima tahun anggaran.
Untuk meningkatkan output kemandirian Pemerintah Kabupaten Bireuen yang
berasal dari pos PAD kabupaten maka kebijakan pada peningkatan pendapatan yaitu
strategi intensifikasi melalui upaya-upaya peningkatan target dan realisasi pendapatan pada
sektor pajak daerah kabupaten, retribusi dan dana perimbangan. Sedangkan ekstensifikasi
baru sebatas pada kajian-kajian yang dilakukan upaya untuk menggali potensi pos PAD
kabupaten.
Terbagi dalam 3 (tiga) kelompok struktur pendapatan dan asal sumber
penerimaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)Bireuen
Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dalam hal
ini pajak , yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal
dari potensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan
rumah tangga daerah kabupaten. Sedangkan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan
pendapatan daerah kabupaten.(2) Danaperimbangan adalah pendapatan yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) yang bertujuan untuk menutup celah
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 3
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas
fiskal (fiscal capacity).(3) Lain-lain pendapatan yang sahadalah penerimaan yang berasal
dari sumbangan pihak ketiga serta bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) berupa transfer dana Otsus dan Migas serta dana hibah lainnya. Untuk
memberikan gambaran pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.1 “Target dan Realisasi
Pendapatan Bireuen untuk Tahun 2012-2016.
Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan
pendapatan daerahselama5(lima)tahunterakhirsebesar17,48persen.Penyumbang
terbesarpendapatandaerahdalamstrukturAPBDKabupaten Bireuen bersumberdari
danaperimbangan.Sedangkan kontribusiPADKabupaten
Bireuenterhadaptotalpendapatandaerahselamatahun 2012-2016berkisar antara 1,64-
3,42persen.Darihasil perhitunganmenunjukkanbahwaderajat
desentralisasifiskalKabupaten Bireuensebesar2,53persen.Iniberarti
bahwatingkatketergantungankeuangan daerahterhadapsumber-sumber penerimaanlaindi
luarPADsangattinggiyaitusebesar 97,47 persen.Dengan demikian,sumber utama
pendapatandaerahdalamstruktur APBDKabupaten Bireuenberasal daridana transferdari
pemerintahpusat,baikdalam bentuk
DanaAlokasiUmum(DAU),DanaAlokasiKhusus(DAK),maupun danatransfer
lainnya.Karenaitu,kinerja pengelolaanPADmasihjauh di bawahtargetyang tetapkan.
Olehsebab itu, dalamrangkameningkatkantingkatkemandirian daerah, maka
perludioptimalkanpengelolaan PAD denganmeningkatkanefekfitas
pelaksanaanintensifikasi dan ekstensifikasi terhadapsumber-sumber PAD. Adapun faktor-
faktor penyebabtidaktercapainyatargetPADselama5 (lima)tahunterakhir
antaralain:(1)Dataobyek danpotensisumberPADyang masih minim, (2) Rendahnya
kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah,(3) Kurangnyasosialisasi pajak
danretribusi daerah,(4) Rendahnya kesadaran masyarakatwajibpajak, dan(5)belum
maksimalnya penagihan pajak.Halini berartibahwaberbagai upayauntuk
mengefektifkanpenggalian sumber-sumber pendanaanpembangunan daerahyangberasal
dariPAD perlu terusditingkatkanagarketergantungan terhadap pemerintah pusatdan
pemerintah provinsilambat laun dapat dikurangi. Disamping itu, perlu terobosan
melaluiberbagaialternatifpeningkatan PADterutamadaripospajakdaerahdan retribusi
daerah.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 4
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Berdasarkanlaju pertumbuhanekonomi, inflasi, pertumbuhanpenduduk dan
faktor-faktorlainnyasertakemampuankeuangandaerah Kabupaten Bireuentahun2012-
2016,maka proyeksi pertumbuhanPADsetiaptahunnya berkisar antara sebesar 10-15
persen per tahun. Sedangkan pertumbuhandana perimbangandiproyeksikansekitar 5-
2persensetiap tahunnya.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 5
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja DaerahKabupaten BireuenTahun 2012 sd 2016
No. Uraian
Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
1 PENDAPATAN 839,043,708,084.19 1,043,303,275,817.50 1,321,492,478,996.81 1,667,681,314,398.74 1,837,712,229,968.30 17.48
1.1 Pendapatan Asli Daerah 22,942,297,895.97 93,893,140,983.71 172,302,227,983.38 173,972,782,734.16 186,162,575,752.23 80.15
1.1.1 Pajak daerah 9,928,407,576.00 9,404,464,634.00 11,983,793,632.00 17,648,407,313.00 16,536,779,057.00 12.62
1.1.2 Retribusi daerah 8,279,878,956.00 12,580,979,610.00 8,697,714,630.00 14,862,066,190.00 13,510,255,196.00 16.57
1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan 2,557,240,757.97 3,412,338,964.33 3,728,447,185.80 4,869,061,663.00 4,916,471,188.70
14.85
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 1,076,114,606.00 67,006,825,775.38 146,000,868,535.58 136,593,247,568.16 151,199,070,310.53 1,249.78
1.1.5 Zakat 1,100,656,000.00 1,488,532,000.00 1,891,404,000.00 0.00
1.2 Dana Perimbangan 709,058,241,652.00 801,415,717,109.00 866,656,552,095.00 984,896,515,695.00 1,120,470,574,800.00 9.71
1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan
pajak 45,356,689,652.00 43,171,658,109.00 34,792,301,095.00 26,200,824,745.00 24,712,964,929.00
(10.92)
1.2.2 Dana alokasi umum 612,599,162,000.00 699,060,589,000.00 770,780,301,000.00 780,023,926,000.00 816,856,418,000.00 6.06
1.2.3 Dana alokasi khusus 51,102,390,000.00 59,183,470,000.00 61,083,950,000.00 178,671,764,950.00 278,901,191,871.00 53.52
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 107,043,168,536.22 147,994,417,724.79 282,533,698,918.43 508,812,015,969.58 531,079,079,416.07 42.73
1.3.1 Hibah 1,325,491,000.00 777,088,531.00 664,903,441.00 92,936,000.00 288,629,000.00 13.75
1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)
29,261,807,536.22 34,581,524,193.79 150,366,000,477.43 157,498,640,969.58 169,453,879,416.07 73.07
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi
khusus***) 76,455,870,000.00 112,635,805,000.00 131,502,795,000.00 351,220,439,000.00 361,336,571,000.00
46.81
1.3.5 Bantuan keuangan dr provinsi atau pemerintah lain nya
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2 BELANJA DAERAH 813,683,230,752.96 1,029,022,714,361.99 1,280,879,667,646.81 1,607,649,017,634.41 1,936,610,656,833.08 19.38
2.1 Belanja Tidak langsung 646,250,927,833.29 735,844,757,557.00 870,218,730,670.00 1,046,517,107,592.41 1,352,944,594,762.33 16.33
2.1.1 Belanja Pegawai 597,211,545,860.00 685,604,000,607.00 797,691,068,894.00 734,303,729,605.41 788,543,852,261.43 6.12
2.2.2 Belanja Bunga 392,708,333.29 16,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Belanja Hibah 21,690,655,275.00 5,870,000,000.00 47,831,086,299.00 47,317,119,600.00 66,809,609,395.00 136.40
2.2.5 Belanja Bantuan Sosial 6,210,200,000.00 15,464,899,500.00 18,500,357,000.00 43,083,850,000.00 31,278,497,100.00 54.83
2.2.6 Belanja Bagi Hasil 18,946,667,365.00 26,910,050,950.00 898,679,527.00 0.00 3,981,914,697.00 0.00
2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan 220,814,051,387.00 460,358,608,308.90 0.00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,799,151,000.00 1,979,556,500.00 5,297,538,950.00 998,357,000.00 1,972,113,000.00 38.80
2.2 Belanja Langsung 167,432,302,919.67 293,177,956,804.99 410,660,936,976.81 561,131,910,042.00 583,666,062,070.75 31.17
2.1.1 Belanja Pegawai 0.00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69,749,342,382.00 133,757,624,277.99 151,493,328,666.81 260,305,385,850.00 280,298,157,721.00 36.91
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 6
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
No. Uraian
Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
2.2.3 Belanja Modal 97,682,960,537.67 159,420,332,527.00 259,167,608,310.00 300,826,524,192.00 303,367,904,349.75 28.54
Surplus/Defisit 25,360,477,331.23 14,280,561,455.51 40,612,811,350.00 60,032,296,764.33 (98,898,426,864.78) (15.24)
0.00
3 PEMBIAYAAN 53,913,518,692.95 65,223,626,727.85 101,832,124,458.02 202,477,232,572.35 155,211,114,865.90 30.52
3.1 Penerimaan Pembiayaan 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34 61.93
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SIlPA) 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34
61.93
3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non
Permanen Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 39,636,998,012.09 39,752,094,091.68 71,222,467,904.01 131,254,764,668.34 28,156,344,000.56 17.04
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah daerah)
0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00 0.00 0.00
3.3.3 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam
Negeri 18,239,619,855.00 1,682,770,630.00 0.00 2,999,993,803.00 2,999,544,165.00
0.00
3.3.4 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.5 Pembayaran Kegiatan lanjutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.6 Penggunaan SILPA yang telah diterbitkan 21,397,378,157.09 37,069,323,461.68 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34 25,156,799,835.56 32.71
Sumber :BPKD 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 7
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK
Anggaran dan pendapatan belanja Kabupaten Bireuen merupakan instrument untuk
menginplementasi kebijakan keuangan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama
antara pemerintah kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
Secara umum kebijakan keuangan pemerintah kabupaten dapat dilihat dari
perkembangan APBK dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan keuangan kabupaten pada
dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemapuan
keuangan kabupaten dalam membiaya penyelenggaraan pembangunan kabupaten.
Pengelolaan keuangan kabupaten diwujudkan dalam APBK, maka analisis dilakukan
terhadap APBK dan laporan keuangan kabupaten pada umumnya. Sebelummelakukan
analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu harus dipahami objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan susunan/struktur masing-masing APBK.
Secara umum struktur APBK merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari:
A. Pendapatan Kabupaten Bireuen
Pendapatan Kabupatenadalah semua penerimaan yang melalui rekeningkasumum
kabupaten bireuen,yangmenambah ekuitas dana, merupakan hak kabupaten dalam setiap
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh kabupaten. Pendapatan Kabupaten
adalah hak pemerintah KabupatenBireuen yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih. Pendapatan kabupaten Bireuen dibagikedalamtigakomponenyaituPendapatan Asli
Daerah (PAD) kabupaten, Dana Perimbangan, danLain-lain. Pendapatan Kabupaten yang
Sah.
Pada dasarnya pendapatan KabupatenBireuendiproyeksikan meningkat dari tahun-
tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan Kabupaten yang pada
gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun kabupaten
itu sendiri. Hal ini terutama darikenaikan komponen dana
perimbangan,disampingjugayang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kabupaten.PAD kabupaten diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian
kabupaten. Kenaikan PAD Kabupaten dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di
kabupaten tetap kondusif terutama padasaat perekonomian sedang lesu. Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Bireuen masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 8
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak
serta dana perimbanganlainnya.
B. Belanja Kabupaten
Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan
pasall31ayat(1)menyebutkanbahwa belanja Kabupaten dipergunakan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusanpemerintahyangmenjadi kewenanganprovinsiatau Kabupaten
yang terdiri dari urusan wajib,urusanpilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian
atau bidang tertentu yang dapatdilaksanakanbersamaantara pemerintah dan pemerintah
atau antar pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Belanja Kabupaten padadasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasikerja yang
berorientasipadapencapaian hasil.Haltersebutbertujuanuntuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
C. Pembiayaan Kabupaten
PembiayaanKabupaten adalahsemuapenerimaanyangperlu
dibayarkembalidan/ataupengeluaran yangakanditerimakembali, baik pada tahunanggaran
yangbersangkutanmaupun pada tahun anggaranberikutnya. Pembiayaan Kabupaten
merupakan transaksi keuangan pemerintah kabupaten, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atauakan diterimakembali,yang dalampenganggaran
pemerintahterutamadimaksudkanuntuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaanpembiayaan antaralaindapatberasaldaripinjaman,dan
hasildivestasi.Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintahKabupaten.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 9
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Gambar 3.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2016
Berdasarkan Grafik3.1 di atas bahwa, salah satu komponenutamadariPendapatanAsli
kabupatenadalah Pendapatan Asli atau disingkat PADKabupaten. Perolehan PADKabupaten
Bireuen terusmengalami peningkatansecaraprogresifselama kurun waktu 5 (lima) tahun
yaitu sejak tahun 2012-2016.Pada tahun 2012nilaiPADKabupaten Bireuen berjumlah Rp
903,636,908,653.00 (sembilan ratus tiga miliyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan
ratus delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah),sedangkan pada tahun2016telah
mencapai Rp1.952,340,765,404.00. (satu triliyun sembilan ratus lima puluh dua miliyar
tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat
rupiah)persentase kenaikan rata-rata PAD Kabupaten Bireuen sebesar 21,35persen
pertahun.Pertumbuhan atas perolehan PADKabupaten yang signifikan inimenunjukkan
bahwaoptimalisasi sumber-sumber PADKabupaten oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen
cukup efektif.Usaha untuk menekan potensi kebocoran PAD kabupaen dan perluasan
sumber- sumber pendapatan asli baru menjadi upaya penting untuk memaksimalkan
perolehan PADKabupaten.
PENDAPAT…
PEMBIAYA…
0.00
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2012 2013 2014 2015 2016
Re
alis
asi (
Rp
.)
Tahun
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 10
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
D. Pendapatan Kabupaten Bireuen
Rata-rata anggaran Pendapatan Kabupaten Bireuen tahun 2012-2016 sebesar Rp.
1.379.727.601.073,33 dengan angka realisasi mencapai Rp. 1.352.655.160.612,91 atau
sebesar 15,98 persen untuk pertumbuhan. Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen rata-
rata tidak melebihi dari anggaran yang direncanakan, malah masih dominan kurang dari
(100 persen) selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang telah direncanakan. Namun pada
tahun 2014 yang melebihi (100 persen). Secara keseluruhan, anggaran dan realisasi
Pendapatan Kabupaten Bireuen selama periode 2012-2016 cenderung tidak mencapai
target, hanyalah satu tahun, yaitu tahun 2014 yang diatas target (Tabel 3.2).
Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2016
NO TAHUN ANGGARAN REALISASI Realisasi
% Pertumbuhan
1 2012 903.636.908.653,00 893.043.708.084,19 98,81
2 2013 1.065.157.148.435,00 1.043.303.275.817,50 97,91 16,83
3 2014 1.303.388.832.453,27 1.321.492.478.996,81 101,37 26,66
4 2015 1.674.114.350.446,00 1.667.681.314.398,74 99,61 26,20
5 2016 1.952.340.765.404,38 1.837.755.025.767,30 93,76 10,20
Rata-rata 1,379,727,601,078.33 1,352,655,160,612.91 98,29 15,98
Sumber :BPKD 2017
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas jelaslah bahwa,anggaran dan realisasi pendapatan
Anggaran Kabupaten Bireuen tahun 2012-2016cenderung terjadi penurunan, hanyalah
tahun 2014 yang terjadi kenaikan mencapai 101,39 persen. Sedangkan pada tahun 2016
terjadi penurunan anggaran sebesar 94,13 persen.Selanjutanya pada tahun 2014 realisasi
pertumbuhan Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 10,20 persen.
Adapun realisasi pertumbuhan terjadi peningkatan sebesar 26,66 persen pada tahun 2014.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 11
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Gambar 3.2
Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2016
E. Belanja Kabupaten
Belanja Kabupatensebagaimana dimaksud dalam Peraturan
MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan
pasal31ayat(1)menyebutkanbahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusanpemerintahyangmenjadi kewenanganprovinsiatau kabupaten/kota yang
terdiri dari urusan wajib,urusanpilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapatdilaksanakanbersamaantara pemerintah dan pemerintah daerah
atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Belanja kabupaten padadasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasikerja yang
berorientasipadapencapaian hasil.Haltersebutbertujuanuntuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitasdanefisiensipenggunaananggaran.
Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan untuk
diperhatikandalammenentukanbelanja kabupaten yaitu: masyarakat sebagai
penerimamanfaatpembangunan, pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan
dan pembangunan serta DPRK sebagai mitrapemerintah kabupaten dibidang
penyusunanperaturan daerah dalam kontek aceh disebut Qanun Kabupaten, penyusunan
anggaran dan pengawasan. Hakekat anggaran belanja kabupaten adalah sebagai
perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah kabupaten dan DPRK dalamrangka
meningkatkan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikiananggaran
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 12
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
belanja kabupaten hingga saat ini masih dirasakan sangat terbatas, sehingga diperlukan
skala prioritas dalam penggunaannya. Secara garis besar kendala utama dalam menyusun
belanja kabupaten adalah tajamnya perbedaan antara kebutuhan pembiayaan program dan
kegiatan pembangunan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan kabupaten.
Untuk memperjelas penggunaannya, anggaran belanja dikelompokkan
menjadiduabagianutamayaituBelanjaLangsung dan
BelanjaTidakLangsung.BelanjaLangsungmerupakanbelanjayang dianggarkanterkait
secaralangsungdenganpelaksanaanprogramdan kegiatan pembangunan.
BelanjaTidakLangsung merupakan belanja yang dianggarkanuntuk
membiayaipenyelenggaraantugas-tugas pemerintahan guna mendukung
pelaksanaanprogramdankegiatan pembangunan. Rincian perkembangan belanja
Kabupaten Bireuen disajikan pada Tabel 3.3 berikut:
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 13
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun2012-2016
No. Uraian
Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
1 BELANJA LANGSUNG 813,683,230,752.96 1,029,022,714,361.99 1,280,879,667,546.81 1,607,649,017,634.41 1,936,610,656,833.08 24.23
1.1 Belanja Pegawai 195,208,666,926.67 360,395,426,844.99 574,785,421,430.81 636,597,183,642.00 647,595,682,915.75 39.15
1.2 Belanja Barang dan Jasa 27,776,364,007.00 67,217,470,000.00 116,298,541,155.00 98,659,998,489.00 93,981,696,028.00 48.78
1.3 Belanja Modal 69,743,342,382.00 133,757,624,277.99 199,319,271,965.81 237,110,660,961.00 250,246,082,538.00 41.33
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 97,682,960,537.67 159,420,332,527.00 259,167,608,310.00 300,826,524,192.00 303,367,904,349.75 35.67
2.1 Belanja Pegawai 618,474,563,826.29 668,627,287,517.00 706,094,246,216.00 971,051,833,992.41 1,289,014,973,917.33 21.00
2.2 Belanja Bunga 569,435,181,850.00 618,386,530,567.00 681,392,527,739.00 681,392,527,739.00 788,379,887,911.43 8.62
2.3 Belanja Subsidi 392,708,333.29 16,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Belanja Hibah 21,690,655,275.00 5,870,000,000.00 10,726,500,000.00 10,598,900,000.00 29,880,000,000.00 47.63
2.5 Belanja Bantuan Sosial 6,210,200,000.00 15,464,899,500.00 7,779,000,000.00 4,692,500,000.00 4,442,450,000.00 13.58
2.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota
dan Pemerintah Desa 0.00 0.00 0.00 0.00 3,981,914,697.00 0.00
2.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Prov/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Partai
Politik
18,946,667,365.00 26,910,050,950.00 898,679,527.00 220,814,051,387.00 460,358,608,308.90 6,131.20
2.8 Belanja Tidak Terduga 1,799,151,000.00 1,979,556,500.00 5,297,538,950.00 998,357,000.00 1,972,113,000.00 48.51
Sumber : DPKKD Bireuen 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 14
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
BerdasarkanTabel3.3diatasdapat diketahuibahwa realisasi
belanjalangsungPemerintahKabupatenBireuen selama tahun2012-2016 setiap tahunnya
mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan pertahunsebesar 24.23 persen. Untuk
belanja langsung rata-rata realisasi tertinggi terjadi pada belanja barang dan jasa yang
mencapai 48,78% dan terendah pada belanja pegawai sebesar 39.15%. Belanja tidak
langsungKabupaten Bireuen selama periode 2012-2016, setiap tahunnya juga
mengalamikenaikandenganpeningkatanrata-ratapertahunsebesar35,67 persen. Untuk
belanja tidak langsung rata-rata realisasi tertinggi terdapat pada belanja hibah sebesar
47.63% dan terendah terdapat pada belanja bunga sebesar 8.62%.
F. Pembiayaan Kabupaten
Pembiayaan Kabupaten merupakan setiappenerimaan yang perlu dibayar
kembalidan/ataupengeluaranyangakanditerimakembali baikpada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan kabupaten
terdiridarikebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang
diarahkan pada:
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnyasebagai
sumber penerimaan pada APBK tahun berikutnya,didasarkan pada perhitungan yang
cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal kepada BUMD;
c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya
perencanaan anggaran.
III.1.2. Neraca Kabupaten
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerahadalah
neracayangdisusunberdasarkanstandar akuntansipemerintahsecarabertahap
sesuaidengankondisimasing-
masingpemerintah.NeracaKabupatenmemberikaninformasimengenai posisi keuangan
berupaaset,kewajiban(utang), danekuitasdana pada tanggal neracatersebut dikeluarkan.
Aset, kewajiban, dan ekuitasdanmerupakanrekeningutamayangmasihdapatdirinci
lagimenjadisubrekeningsampai levelrincianobyek.
Sesuaidengan ketentuanPeraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Kabupaten merupakansalah satu laporan keuangan
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 15
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
yang harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.Laporan inisangat penting bagimanajemen
pemerintah daerah,tidakhanyadalamrangkamemenuhikewajiban peraturan perundang-
undangan yangberlaku, tetapijuga sebagaidasaruntukpengambilan keputusanyang
terarahdalamrangka pengelolaansumber-sumberdayaekonomiyangdimiliki olehdaerah
secara efisiendanefektif.AsetKabupaten Bireuenmerupakan asset yangmemberikan
informasi tentang sumber daya ekonomi yangdimiliki dandikuasai pemerintah
Kabupaten,memberikanmanfaat ekonomidan sosial bagi pemerintah kabupaten
maupunmasyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dariperistiwamasalalu,
sertadapatdiukur dengan uang.Neraca Kabupaten Bireuen selamakurunwaktu2012-
2016sepertiterlihatpadaTabel3.4dapat dijelaskansebagaiberikut:
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 16
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2012-2016Kabupaten Bireuen
No. Uraian Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2015 2016
1. ASET 1,872,953,373,798.94 2,056,270,988,128.96 2,517,073,917,341.50 2,335,073,157,416.85 2,459,340,619,281.32 7.57
1.1. Aset Lancar 62,431,918,890.09 88,984,319,640.20 136,568,099,633.65 238,690,273,051.05 154,624,327,091.52 33.89
1.1.1. Kas 21,397,378,157.09 37,217,308,017.00 71,222,467,940.01 127,805,961,170.34 26,100,564,961.56 41.29
1.1.2. Piutang 2,097,382,420.00 7,834,389,549.40 18,622,969,144.00 52,730,318,315.71 58,454,767,897.96 151.31
1.1.3. Persediaan 4,011,803,704.00 7,136,254,048.00 9,459,986,767.07 18,928,897,525.00 28,900,784,094.00 65.80
1.2.4. Investasi Jangka Panjang 34,925,354,609.00 36,796,368,025.80 37,262,675,782.57 39,225,096,040.00 41,168,210,138.00 4.21
1.2. Aset Tetap 1,781,926,863,329.00 1,938,692,076,908.91 2,339,420,847,345.00 1,833,729,067,884.66 2,039,373,549,579.66 4.77
1.2.1. Tanah 388,680,143,650.00 403,830,951,590.00 425,980,026,823.00 443,091,803,573.00 462,532,612,973.00 4.45
1.2.2. Peralatan dan mesin 167,954,903,998.00 187,316,308,418.85 234,530,964,854.92 181,612,835,379.85 258,244,304,482.85 14.09
1.2.3. Gedung dan bangunan 468,659,282,928.00 505,008,027,202.07 594,761,646,003.69 691,055,464,577.71 755,149,420,172.71 12.75
1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 746,116,847,943.00 828,166,902,097.99 1,061,241,007,423.61 1,055,185,094,284.39 1,273,851,233,862.39 14.82
1.2.5. Aset tetap lainnya 10,515,684,810.00 14,369,887,600.00 15,853,322,278.00 18,908,435,665.00 21,391,563,052.00 19.84
1.2.6. Kontruksi dalam Pengerjaan 0.00 0.00 7,053,879,961.78 53,102,605,263.71 52,534,369,950.71 162.94
1.2.7. Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00 0.00 (609,227,170,859.00) (784,329,954,914.00) 7.19
1.2.8. Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Aset Lainnya 28,594,591,579.85 28,594,591,579.85 41,084,970,398.85 262,653,816,481.14 265,342,742,610.14 146.00
1.3.1. Tagihan penjualan angsuran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 0.00
1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 0.00
1.3.4. Aset tak berwujud 0.00 0.00 1,780,768,670.00 2,680,266,670.00 3,377,971,670.00 19.14
1.3.5. Aset lainnya 17,662,592,049.85 17,662,592,049.85 28,372,202,198.85 249,041,550,281.14 251,032,771,410.14 209.80
2. KEWAJIBAN 40,201,249,207.85 62,154,225,811.85 65,449,069,684.85 125,066,152,733.32 144,900,278,885.11 41.71
2.1. Kewajiban Jangka Pendek 40,201,249,207.85 62,154,225,811.85 65,449,069,684.85 125,066,152,733.32 144,900,278,885.11 41.71
2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 40,201,249,207.85 62,154,225,811.85 65,449,069,684.85 79,052,510,022.85 70,746,533,137.85 17.55
2.1.2. Uang muka dari kas daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3. Pendapatan diterima dimuka 0.00 0.00 0.00 254,582,329.47 291,427,402.26 3.62
2.1.4. Hutang belanja 0.00 0.00 0.00 26,184,807,698.00 73,862,318,297.00 45.52
Hutang jangka pendek lainnya 0.00 0.00 0.00 19,574,252,683.00 48.00 (25.00)
2.2. Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 17
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
No. Uraian Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2015 2016
3. EKUITAS DANA 1,832,752,124,591.09 1,994,116,762,317.11 2,451,624,847,656.65 2,210,007,004,683.53 2,314,440,340,396.21 6.65
3.1. Ekuitas Dana Lancar (12,694,684,926.76) (9,966,274,197.45) 33,856,354,130.23 2,210,007,004,683.53 2,314,440,340,396.21 1,492.78
3.1.1. SILPA
3.1.2. Cadangan Piutang
3.1.3. Cadangan Persediaan
3.2. Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1,845,446,809,517.85 2,004,083,036,514.56 2,417,768,493,526.42 0.00 0.00 7.31
3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap
3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS DANA 1,872,953,373,798.94 2,056,270,988,128.96 2,517,073,917,341.50 2,335,073,157,416.85 2,459,340,619,281.32 7.57
Sumber : DPKKD 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 18
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, selama tahun 2012-2016jumlahaset mengalami
perkembangan, denganpertumbuhanrata-ratapertahunsebesar 7,57 persen. Asettersebut
terdiriatas:Aset lancer (kas,piutang dan persediaan),investasi jangkapanjang(investasinon
permanen dan investasipermanen);Asettetap (tanah,peralatandanmesin,gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksidalampengerjaan);
Danacadangan; Aset lainnya (tagihan penjualan angsuran,
tuntutanperbendaharaan,tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak
kedua,aset tak berwujud, asset lainnya).Semuanyadipergunakan untukmenunjang
kelancarantugaspemerintahan.
Kewajiban, baikjangka pendekmaupun jangka panjang, memberikan
informasitentang hutang pemerintah Kabupatenkepada pihak ketiga atau klaim pihak
ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. KewajibanKabupatenBireuendalam
kurunwaktu2012-2016denganrata-ratapertahun41,71 persen.
III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan
pengelolaan keuanganKabupaten diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan
pembiayaan Kabupaten secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis
kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan.
Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPK harus
disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur,
dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan Kabupaten. Sedangkan penerapan
prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh
seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dan kemajuan KabupatenBireuen secara berkelanjutan.
III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Penggunaan anggaran keuangan KabupatenBireuen antara lain untuk pemenuhan
kebutuhan aparatur dan kebutahan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 19
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukankebijakan efisien dan
efektif penggunaan anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.
Kebijakan umum keuangan Kabupaten Bireuen yang tergambar dalam
pelaksanaan APBK yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam
proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja
Kabupaten mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dalam kontek Aceh disebut Qanun.
Anggaran pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah Kabupaten dalam
satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis
pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten dalam bentuk alokasi
dana.
Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bireuen
No. Tahun
Total Belanja Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur
Total Pengeluaran (Belanja
+ Pembiayaan Pengeluaran) Prosentase
(Rp) (Rp)
(a) (b) (a) / (b) x 100%
1 2012 597,211,545,860.00 831,922,850,607.96 71.79
2 2013 685,604,000,607.00 1,031,705,484,991.99 66.45
3 2014 797,691,068,894.00 1,280,879,667,646.81 62.28
4 2015 832,608,024,094.41 1,611,849,011,437.41 51.66
5 2016 882,361,583,939.43 1,939,610,200,998.08 45.49
Rata-Rata 59.53
Sumber :BPKD
DariTabel 3.3 di atas menunjukanbahwa,selamakurunwaktulima
tahunterakhirtotalbelanja daerahdalamrangka pemenuhankebutuhanaparatur tiap tahunnya
mengalamipenurunan. Tahun 2012, prosentasi total belanja untukpemenuhankebutuhan
mengalami peningkatan sebesar71,79 %,sedangkan
padatahun2016mengalamipenurunansekitar45,49%,sedangkan rata-rata pertumbuhan
lima tahun sebesar 59,53 %. Halinimencerminkanbahwa
posturpengelolaankeuangandaerah dari waktukewaktumengalamiperubahanyang sangat
signifikan serta mengalami peningkatandalammemenuhikebutuhan
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 20
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
publik.Artinyaterjadipeningkatan pemenuhankebutuhanbelanja
untukkepentinganpelayananpublikyaknibelanja dipergunakan untuk pembangunan
menampakkan peningkatan dan terjadi penurunanuntuk
pemenuhankebutuhanbelanjapegawai/aparatur,halini disebabkankarena
kebijakanpemerintahpusat dalampenerimaanpegawai dilakukan pengurangan.
III.2.2. Analisis Pembiayaan
Pembiayaan Kabupaten merupakan transaksi keuangan kabupaten yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan kabupaten dan belanja
kabupaten.Selisih lebih pendapatan kabupaten terhadap belanja kabupaten disebut surplus
anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan terhadap belanja disebut defisit anggaran.
Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh
kebijakan pembiayaan Kabupaten tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit
belanja Kabupaten. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan
pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan
pembangunan Kabupaten.Analisis pembiayaan dilakukan dengan terlebih dahulu mencari
besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran
tersebut.Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan
Kabupaten untuk mengukur kinerja APBK.
Pembiayaan yang termuat dalam APBK Bireuen terdiri atas penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten. Pada sisi penerimaan
pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal,
penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran
pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan
penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan dengan belanja
merupakan surplus/defisit belanja.Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah
belanja Kabupaten dengan jumlah pendapatan Kabupaten. Meskipun tren pendapatan dan
belanja Kabupaten menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan belanja
kabupaten dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan
pertumbuhan pendapatan Kabupaten. Adanya defisit anggaran pada tahun 2012-2016
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 21
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
menunjukkan pengelolaan APBK belum optimal, sehingga kedepan diharapkan Kabupaten
Bireuen dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten
Bireuen seperti pajak daerah, retribusi daerah, zakat/infaq dan lain-lain pendapatan
kabupaten yang sah (Tabel 3.6).
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 22
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bireuen
No. Uraian Tahun (Rp.)
2012 2013 2014 2015 2016
1 Realisasi Pendapatan Daerah 839,043,708,084.19 1,043,303,275,817.50 1,321,492,478,996.81 1,667,681,314,398.74 1,837,712,229,968.30
Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah 813,683,230,752.96 1,029,022,714,361.99 1,280,879,667,646.81 1,607,649,017,634.41 1,936,610,656,833.08
3 Pengeluaran Pembiayaan 39,636,998,012.09 39,752,094,091.68 71,222,467,904.01 131,254,764,668.34 28,156,344,000.56
Defisit Riil 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34
Sumber :BPKD 2017
Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bireuen
No. Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Defisit Riil 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran sebelumnya 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34
2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di
Pisahkan - - - - -
4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -
5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah - - - - -
6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -
7
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan - - - - -
Sumber :BPKD 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 23
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Bireuen
No. Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Rp % dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA
1 Jumlah SiLPA 14,276,520,680.86 100.00 25,471,532,636.17 100.00 30,609,656,554.01 100.00 71,222,467,904.01 100.00 127,054,770,865.34 100.00
2
Pelampauan penerimaan
PAD 22,942,297,895.97 4.09 93,893,140,983.71 1.84 172,302,227,983.38 1.01 173,972,782,734.16 1.07 186,162,575,752.23 1.07
3
Pelampauan penerimaan
dana perimbangan 709,058,241,652.00 1.13 801,415,717,109.00 1.08 866,656,552,095.00 1.14 984,896,515,695.00 1.14 1,120,470,574,800.00 1.14
4
Pelampauan penerimaan
lain-lain pendapatan daerah yang sah
107,043,168,536.22 1.38 147,994,417,724.79 1.91 282,533,698,918.43 1.80 508,812,015,969.58 1.04 531,079,079,416.07 1.04
5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
813,683,230,752.96 1.26 1,029,022,714,361.99 1.24 1,280,879,667,646.81 1.26 1,607,649,017,634.41 1.20 1,936,610,656,833.08 1.20
6
Kewajiban kepada pihak
ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Kegiatan lanjutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sumber :BPKD 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 24
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Berdasarkan Tabel 3.6 diatas Defisitatausurplusanggaranpendapatanbelanja
daerahdiakibatkan karenaadanyaselisih antara pendapatan dan belanja.Bilamanaterjadi
surplus anggaran, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dansebaliknya jika
terjadidefisit anggaran, maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan. Struktur
anggaranpembiayaanterdiri atas penerimaanpembiayaandan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaanmencakup(1)Sisalebih
perhitungananggarantahunsebelumnya,(2)pencairandanacadangan(3)
Hasilpenjualankekayaan daerahyangdipisahkan,(4) penerimaanpinjaman,
dan(5)penerimaan kembali pemberianpinjaman.Sedangkan pengeluaran pembiayaan
mencakup: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal pemerintahdaerah,(3)
pembayaran pokok hutang, dan(4) pemberian pinjaman.
III.3. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan yang
akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5
(lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat,
maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan yang akan digunakan untuk membiayai
program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2012-2016) dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten(RPJMDK).
Proyeksi pendapatan merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum Kabupaten, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Kabupaten
dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kabupaten. Sumber
pendapatan Kabupaten terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten, Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK)dan kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.
Penerimaan Bireuen yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Bireuen diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten, berupa pajak, Zakat dan retribusi Kabupaten, bagi hasil
pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan
tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 25
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan Kabupaten yang
berasal dari Penerimaan Kabupaten Sendiri (PKS) masihterlalu kecil dibandingkan dengan
bantuan pusat sehingga faktor ketergantungan Kabupaten ini kepada pemerintah pusat
sangat tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Bireuen selama ini dalam
pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari
Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari
Pemerintah Pusat.Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan
langkah–langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten.Adapun
langkah–langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli adalah melalui usaha instensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui
intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta
meningkatkan kinerja aparat Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Pendapatan
Kabupaten Bireuen. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan Bireuen
adalah melalui pemungutan pajak dan Zakat.
Dalam mendukung pengelolaan keuangan Derah Kabupaten, tidak akan terlepas
dari pendapatan daerah Kabupaten. Pendapatan dalam proses pengelolaan harus
dituangkan terlebih dahulu dalam APBK. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan
daerah Kabupaten, maka pengelolaan keuangan Kabupaten tidak akan dapat dikelola
secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan
yang berlaku.Adapun dalam mendukung pendapatan tetap harus dilakukan secara optimal,
dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten secara
optimal.
Pendapatan Kabupaten Bireuen terdiri atas tiga komponen yaitu pertama,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten; kedua, Dana Perimbangan dan ketiga,Lain
Lain Pendapatan Yang Sah.Jumlah masing masing komponen dari Pendapatan Daerah
KabupatenBireuen tersebut.
III.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Proyeksi belanjamerupakan semua kewajiban Kabupaten yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.Analisis
belanja Kabupaten digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan
pengeluaran pembiayaan Kabupaten pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 26
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan
pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.
Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan
kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban Daerah Kabupaten, yang diwujudkan melalui
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman umum, dan sosial, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Tahun Anggaran 2018-2022, disusun
menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari
inputyang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat
Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran.
Proyeksi belanja Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022 diarahkan pada upaya
peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga
eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.Dalam penggunaannya, belanja harus tetap
mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang
diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
kabupaten.Dalam pengelolaan belanja daerahKabupaten, ada beberapa isu penting yang
perlu dihadapi dan yang merupakan misi pembangunan Kabupaten Bireuen 5 tahun ke
depan dapat dilihat pada tabel berikut :
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 27
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018 sd 2022Kabupaten Bireuen
No. Uraian
Rata-Rata
Pertumbuhan
(%)
Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 PENDAPATAN 8.45 1,719,536,778,357.00 1,834,838,979,702.20 1,960,400,332,416.79 2,097,292,610,660.71 2,246,710,111,522.16
1.1 Pendapatan Asli Daerah 6.55 104,685,100,430.00 111,543,719,259.87 118,858,145,258.06 126,659,092,216.02 134,979,370,864.09
1.1.1 Pajak daerah 6.31 20,937,020,084.00 22,258,146,051.30 23,662,635,067.14 25,155,747,339.87 26,743,074,997.02
1.1.2 Retribusi daerah 5.52 20,937,020,085.00 22,093,441,494.36 23,313,735,912.90 24,601,431,259.82 25,960,250,313.07
1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah
yang dipisahkan 7.43 20,937,020,086.00 22,491,593,827.39 24,161,594,669.07 25,955,593,073.25 27,882,795,858.94
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 6.00 20,937,020,087.00 22,193,241,292.22 23,524,835,769.75 24,936,325,915.94 26,432,505,470.89
1.1.5 Zakat 7.50 20,937,020,088.00 22,507,296,594.60 24,195,343,839.20 26,009,994,627.13 27,960,744,224.17
1.2 Dana Perimbangan 5.56 1,096,715,480,000.00 1,151,140,682,636.28 1,209,467,023,045.19 1,272,053,254,238.56 1,339,294,732,040.35
1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil
bukan pajak 2.92 20,748,478,000.00 21,354,333,557.60 21,977,880,097.48 22,619,634,196.33 23,280,127,514.86
1.2.2 Dana alokasi umum 3.06 802,618,535,000.00 827,178,662,171.00 852,490,329,233.43 878,576,533,307.98 905,460,975,227.20
1.2.3 Dana alokasi khusus 10.70 273,348,467,000.00 302,607,686,907.68 334,998,813,714.28 370,857,086,734.25 410,553,629,298.29
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah 13.24
518,136,197,927.00 572,154,577,806.05 632,075,164,113.54 698,580,264,206.14 772,436,008,617.72
1.3.1 Hibah 15.75 54,715,488,000.00 63,333,177,360.00 73,308,152,794.20 84,854,186,859.29 98,218,721,289.62
1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan Pemerintah Daerah lainnya **) 14.61 38,370,975,927.00 43,978,510,348.97 50,405,529,851.37 57,771,793,983.85 66,214,563,956.65
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi
khusus***) 9.36 425,049,734,000.00 464,842,890,097.08 508,361,481,467.97 555,954,283,363.00 608,002,723,371.44
1.3.5 Bantuan keuangan dr provinsi atau
pemerintah lain nya 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
2 BELANJA DAERAH 7.17 1,836,716,894,023.00 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15
2.1 Belanja Tidak langsung 7.53 1,222,755,702,867.00 1,268,002,532,946.60 1,316,281,860,361.04 1,367,832,012,725.38 1,422,916,423,691.87
2.1.1 Belanja Pegawai 6.12 705,139,098,307.68 748,293,611,124.11 794,089,180,124.91 842,687,437,948.55 894,259,909,151.00
2.2.2 Belanja Bunga 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Belanja Subsidi 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Belanja Hibah 20.40 7,949,400,000.00 9,571,077,600.00 11,523,577,430.40 13,874,387,226.20 16,704,762,220.35
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 28
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
No. Uraian
Rata-Rata
Pertumbuhan
(%)
Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
2.2.5 Belanja Bantuan Sosial 15.83 2,300,004,000.00 2,664,094,633.20 3,085,820,813.64 3,574,306,248.43 4,140,118,927.56
2.2.6 Belanja Bagi Hasil 0.00 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40
2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan 0.00 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.80 3,805,322,499.00 3,911,871,528.97 4,021,403,931.78 4,134,003,241.87 4,249,755,332.65
2.2 Belanja Langsung 6.82 613,961,191,156.00 658,928,185,841.41 707,290,403,427.30 759,310,593,979.01 815,272,243,994.27
2.1.1 Belanja Pegawai 5.00 104,849,831,623.00 110,092,323,204.15 115,596,939,364.36 121,376,786,332.58 127,445,625,649.20
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.91 230,282,638,028.00 246,195,168,315.74 263,207,254,446.35 281,394,875,728.60 300,839,261,641.44
2.2.3 Belanja Modal 8.54 278,828,721,505.00 302,640,694,321.53 328,486,209,616.59 356,538,931,917.84 386,987,356,703.63
Surplus/Defisit
3 PEMBIAYAAN 6.93 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72
3.1 Penerimaan Pembiayaan 6.93 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SIlPA) 6.93 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72
3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non
Permanen Lainnya
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi
Pemerintah daerah) -
3.3.3 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam
Negeri -
3.3.4 Pengeluaran Investasi Non Permanen
Lainnya -
3.3.5 Pembayaran Kegiatan lanjutan -
3.3.6 Penggunaan SILPA yang telah
diterbitkan -
Sumber :BPKD 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 29
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Berdasarkan Tabel 3.7 diatas dapat dianalisis bahwa proyeksi anggaran
pendapatan belanja Kabupaten Bireuen untuk tahun 2018-2022 sebagai berikut.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui proyeksi anggaran pendapatan Belanja
Kabupaten Bireuen tahun 2018 berjumlah Rp 1,719,536,778,357.00 dan terus mengalami
peningkatan menjadi pada tahun 2022 mencapaiRp 2,246,710,111,522.16. Sedangkan
untuk belanja daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1,836,716,894,023.00. dan untuk
tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,238,188,667,686.15, selanjutnya pembiayaan tahun 2018
Rp. 21, 694,295,776.00 sedangkan untuk 2022 adalah sebesar Rp. 28,362,455,287.72.
III.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses
penyusunan anggaran Daerah Kabupaten, struktur pendapatan dan struktur belanja Daerah
Kabupaten. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan
arah kebijakan umum pendapatan dan belanja Bireuen untuk anggaranlima tahun yang
akan dating kedalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK)
Bireuen tahun 2018-2022. Prediksi kemampuan keuangan ini merupkan kapasitas
keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi terkini
disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 30
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Bireuen
No. Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 Pendapatan 1,719,536,778,357.00 1,834,838,979,702.20 1,960,400,332,416.79 2,097,292,610,660.71 2,246,710,111,522.16
2 Pencairan dana cadangan (sesuai
Perda) - - - - -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72
Total penerimaan 1,741,231,074,133.00 1,858,036,690,175.48 1,985,205,644,225.86 2,123,816,930,578.16 2,275,072,566,809.88
Dikurangi:
4 Belanja Tidak langsung 1,222,755,702,867.00 1,268,002,532,946.60 1,316,281,860,361.04 1,367,832,012,725.38 1,422,916,423,691.87
5 Pengeluaran Pembiayaan 0.00
Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,836,716,894,023.00 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15
Sumber :BPKD 2017
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 31
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Berdasarkan Tabel 3.10diatas bahwa, proyeksi pendapatan dan belanja serta
pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi
kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan selama lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022. Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah
yang disajikan diatas ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam
artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat
perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari hasil proyeksi kapasitas riil
kemampuan keuangan Kabupaten Bireuen diketahui pada tahun 2018 diperkirakan
berjumlah Rp 1.836.716.894.023,00 dan terus mengalami peningkatan sampai pada akhir
periode RPJMK tahun 2018-2022 berjumlah Rp 2.238.188.667.686,15. Selanjutnya
kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut Tabel 3.8 dipergunakan untuk
membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.
Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada
prioritas I dan Prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-
masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut:
a. Prioritas I, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja tidak langsung, seperti belanja
pegawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kecamatan dan belanja tidak terduga.
b. Prioritas II, adalah berkaitan langsung dengan kepentingan publik, bersifat
monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan menilai manfaat yang
tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi
pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan Kabupaten Bireuen yang
menjadi unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMK dan
amanat/kebijakan Nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan
20 (dua Puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen. Prioritas II juga
diperuntukkan bagi pruoritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.
c. Prioritas III, yaitu dengan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (SKPK) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang
urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang
dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 32
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
berkaitan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk
peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program
pendukung lainnya untuk peningkatan pelayanan SKPK.
Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan rencana
penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022
berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.11dibawah ini.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 33
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Bireuen
No Uraian Proyeksi
2018 (Rp.) % 2019 (Rp.) % 2020 (Rp.) % 2021 (Rp.) % 2022 (Rp.) %
Kapasitas riil kemampuan
keuangan 1,836,716,894,023.00 100 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15
Prioritas I 495,913,561,386.21 27 539,540,601,260.64 28 607,071,679,136.50 30 701,957,060,212.45 33 783,366,033,690.15 35
Prioritas II 1,267,334,656,875.87 69 1,329,582,195,963.73 69 1,355,793,416,738.19 67 1,361,371,268,290.81 64 1,365,295,087,288.55 61
Prioritas III 73,468,675,760.92 4 57,807,921,563.64 3 60,707,167,913.65 3 63,814,278,201.13 3 89,527,546,707.45 4
Sumber :BPKD 2017