12

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian.

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti

pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda

abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang

memuat ketentuanfakultatifbahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian,

perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti

putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya hubungan sebagai

suami istri.15

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan,

yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal,

seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi

pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai

larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang

memutuskan perkawinan. 16

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarakan pasal 19 PP No. 9

15Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15. 16H. Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Penerbit Universitas

Trisakti, 2010), 89.

13

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai

berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar

disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa

seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang

mengancam jiwa pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar

disembuhkam sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai

suami atau isteri.

f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak

dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat

perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Zina.

b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.

c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah

dilangsungkan perkawinan.

d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang

sumai atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga

membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkam luka-luka yang

membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi

pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik

dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya

14

perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.17 Namun

Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan

perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai

mati”.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang

Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara

Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36)

dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Talak.

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan

Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai

dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal

39 Undang-Undang Perkawinan.

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti

dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

“Seorang suamiyang telah melangsungkan perkawinan menurut

agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada

Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

bermaksud menceraikan isterinya disertaidengan alasan-alasannya serta

meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan

sebagai berikut:

17Syaifudin, Hukum Perceraian , 20.

15

1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan

mempelajari surat tersebut.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu.

Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk

meminta penjelasan.

3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata

memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan

berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak

mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk

menyaksikan perceraian itu;

4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya

alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian

menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang

tersebut.

5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi

surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;

a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan

di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan

perceraian;

b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan

di depan sidang Pengadilan.18

2. Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu

gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan

suatu putusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak

menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini

dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa

gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana

caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

18K. Wantjik Saleh , Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 39.

16

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan

sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh

seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan

oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama

Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara

gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai

dengan pasal 36).

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

1) Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

tergugat atau penggugat.

2) Pemanggil.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan

setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan

tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk

(Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi

yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan

disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya.

Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah

diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari sebelum sidang dibuka.

17

3) Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan

oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4) Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum

diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua

belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka

tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau

alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh

penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan

dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan

dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi

beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang

yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak

beragam Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan

perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan

18

dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan

rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh

suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta

pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta

hak masing-masing.19

B. Perceraian Menurut Islam.

1. Menurut Al-Qur’an

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Qur’an bahwa

kedua pasangan suami istri harus segera melakukan usaha antisipasi

apabila timbul gejala-gejala dapat diduga menimbulkan gangguan

kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firman Allah QS. An-Nisa’

(4):34 sebagai berikut;

19 Ibid, 44.

19

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka. Sebab itu

maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah

telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

khawatirkan Nusyu’z-nya, maka nasehatilah mereka dan

pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah

Maha Tinggi lagi Maha Besar.20

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa’ ayat 128:

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyu’z atau sikap tidak

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian

itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut

tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara

baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu’z dan sikap tidak acuh),

maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang

kamu kerjakan.”21

Penafsiran dari ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh

Sayyid Sabiq ialah : “Seorang perempuan yang menjadi istri seorang

lelaki, namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari istri,

20Q.S. An-Nisa’ (4):34. 21Q.S. An-Nisa’ (4): 128.

20

lalu suami ingin menceraikan dan menikah lagi. Lalu istri itu berkata,

tahan aku (menjadi istrimu) jangan ceraikan aku, menikahlah kamu dengan

perempuan lain dan kamu tidak perlu memberikan nafkah kepadaku

karena memang inilah bagianku.”22

Apabila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil

mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggalah

jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan, maka

ketentuan yang berlaku adalah surat Al-Baqarah ayat 229:

Artinya:Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali

dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali

keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

jika kamu khawatir keduanya (suami isteri) tidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

22 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta Timur, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), II, 618.

21

kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum

Allah mereka itulah orang-orang zhalim”.23

Makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 229 adalah

sebagai berikut:24

1) Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu

sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika

seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk

kembali menyusun ikatan perkawinan mereka lagi.

2) Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu thalaq

ke-satu dan thalaq ke-dua saja. Oleh karena itu terhadap thalaq ketiga

tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan khusus

untuk ini.

3) Syarat atas kedua orang suami istri yang bercerai dengan talaq tiga,

untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al -Baqarah

ayat 230.

4) Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang

pernah diberikan kepada istrinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar

yang kuat.

5) Jika isteri mempunyai alasan syariat yang kuat, maka dapat dibenarkan

isteri meminta cerai dengan cara khulu’, yaitu suatu perceraian dengan

pembayaran tebusan oleh istri kepada suami.

23Q.S. Al-Baqarah ayat (2) : 229. 24Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 202.

22

6) Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah

perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang

terkait.

7) Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu

bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan zhalim.

2. Menurut Al-Hadist

Menurut asalnya thalaq itu hukumnya makruh berdasarkan Hadist

Rasulallah SAW, yaitu perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT

adalah thalaq. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

Selanjutnya dalam hadist lain Rasulallah SAW bersabda:

perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa

ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surga. (HR. Turmudzi

dan Ibnu Majah).

Perceraian yang terjadi karena talaq suami isterinya ditandai

dengan adanya pembacaan iqra’ talaq, yaitu iqra’ suami dihadapan sidang

pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan

dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129,

130, dan 131 (pasal 117 KHI). 25

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak

suami terdiri dari:

25Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam sa Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasionl,

(Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999),II, 179-180.

23

1) Talak Raj’i yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk

selama isteri dalam masa iddah (pasal 118 KHI).

2) Talak Ba’in yang dapat dibedakan atas talak Ba’in shughraa dan talak

Ba’in Qubraa (pasal 119 KHI).

a) Talak Ba’in Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi

diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya

meskipun dalam masa iddah. Adapun jenis Talak Ba’in Shughraa

dapat berupa:

Talak yang terjadi dalam keadaan qobla al dukhul (antara

suami istri belum pernahmelakukan hubungan seksual selama

perkawinannya).

Talak dengan tebusan atau khuluk, yaitu perceraian yang

terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan

(iwadi) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.

Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

b) Talak Ba’in Qubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya

talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi

kembali, kecuali apabila pernikahan itu setelah mantan isteri

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da

al dukhul dan habis masa iddahnya (pasal 120 KHI).

3) Talak Sunny, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut

dijatuhkan isteri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu

suci tersebut (pasal 121 KHI).

24

4) Talak Bid’i, yaitu talak yang dilarang, kerena talak tersebut dijatuhkan

pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci

tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 122 KHI).

5) Talak Li’an yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya

berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang

sudah lahir dari kandungan isterinya, sedangkan isterinya menolak

atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis talak Li’an ini menyebabkan

putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (pasal

125 dan 126 KHI).26

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami

terhadap isterinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya

dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat

prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya.

Demikian halnya dalam ajaran agama islam, talak merupakan

perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu

menurut Mahmud Junus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk

menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak

dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari:

a) Isteri berbuat zina.

b) Isteri nusyuz, setelah diberi nasehat dengan segala daya upaya.

c) Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang

mengganggu keamanan rumah tangga.

26 Ibid, 176-178

25

d) Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak

memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan

teratur.27

C. Perceraian Menurut Adat

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa,

merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan

daerah. Menurut Djojodiguno, perceraian ini dikalangan orang jawa adalah

suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang jawa ialah berjodohan sekali

seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya

sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu

orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.28

Apa yang dikemukakan oleh Djojodiguno tersebut, pada umumnya

sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas

pada suku jawa saja. Bangsa Indonesia, menurut Soerojo wignjodipoero, juga

memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya

wajib dihindari. Pada asasnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan

menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan

untuk selama hidupnya. Pada asasnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila

memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan

bukan bagi suami isteri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua

27Muhammad Idrus, Hukum Perkawinan, 113. 28Djojodiguno, Asas-Asas Hukum Adat, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-

Asas Hukum Adat, (Gunung Agung, jakarta, 1995), 56, 143.

26

belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu

dilakukan, maka perbuatan itu perlu dijalankan.29

Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat

penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya

menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua

belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan

isteri setelah dilangsungkannnya perkawinan bukanlah hubungan suatu

perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan

paguyuban. Paguyuban ini menurut Djojodiguno disebut paguyuban hidup

yang menjadi pokok ajang hidup suami isteri selanjutnya beserta anak-

anaknya.30

Terkait dengan makna perkawinan menurut hukum adat tersebut, dapat

dipahami bahwa perceraian yang meskipun dibolehkan, tetapi perlu

dihindarkan menurut hukum adat, karena perceraian dapat memutuskan

perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami dan isteri. Pemutusan

hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya

dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara

suami dan isteri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin dengan

paguyuban dalam keluarga dan masyrakat yang didalamnya suami dan isteri

itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya.

D. UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 tentang perceraian.

1. Pengertian perceraian.

29Ibid, 141 30Ibid, 143.

27

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.Adapun yang

dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.31 Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin

antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga

antara suami dan istri tersebut.

Perceraian yang dipositifkan peraturanya dalam Pasal 38 dan Pasal

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP

No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan

Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang

Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun

1975).

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isri kepada Pengadilan Agama

yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya

sejak jatuhnya putusan Pegadilan Agama yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

31Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 73.

28

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan

dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang

diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri,

yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat

pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor

Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan

imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan,

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah

pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu

Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi,

baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu

ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan

sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian

hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.32

Perlu di ketahui bahwa cerei adalah perbuatan yang hanya boleh di

lakukan jikamemenuhi alasan-alasan sebagaimana dalam bab III pasal 39,

bahwa;

(1) Percereian hanya dapat dilakukan di depan sedang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

32Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, (Palembang: PT.

Rambang Palembang, 2006), 110-111.

29

(2) Untuk melaksanakan percereian harus ada cukupalasan, bahwa antara

suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara percereian di depan siding pengadilan di atur dalam

peraturan perundangan tersendiri.

Dan pasal 40 ;

(40) Gugatan percereian di ajukan kepada pengadilan.33

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam

melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada

dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah

paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan

tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian

dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan

mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu,

untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama

Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi

suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.34

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun

diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu

alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri,

33 Drs. H.Saidus Syahar, S.H.,Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau

dari Segi Hukum Islam), ( Bandung, PT.Arkala, 1992), 88 34 Turatmiyah,Sri, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2013), 21.

30

apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat

mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-

lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan

perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan

atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi

perceraian antara suami dan istri.35

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan

Pengadilan.36

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena

kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.37

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami

atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri

itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karenaadanya kematian

tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.38

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri

maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus

karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung

35Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,

1997), 105. 36Kompilasi Hukum Islam, 175. 37Undang-Undang Pokok Perkawinan(Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 12. 38Subekti, Pokok-Pokok Hukum,42.

31

atau tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang

senada.putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana

bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.39

Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat

terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu

harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam

suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana

tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.40

Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal

116 KHI, dapat terjadi karena:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya,

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain,

5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga,

7) Suami melanggar taklik talak,

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

39Kompilasi Hukum Islam,(Bandung: Nuansa Aulia,2008),80-81 40Ibid, 81-83.

32

3. Akibat Hukum Perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang

akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus

karena talak, maka bekas suami wajib:

1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama

dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila

qabla al dukhul.

4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun.41

Akibat perceraian di dalam pasal 156. Akibat Putusnya

Perkawinan Karena Perceraian ialah:

1) Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari

ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh:

a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

b) Ayah;

c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2) Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan

Hadhanah dari ayah atau ibunya,

3) Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah

kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula.

41Ibid, 46.

33

4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),

5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak,

Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b)

dan (d),

6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.42

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga

disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

memberi keputusannya.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

bekas istri.43

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa

perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan

suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap

harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta

bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum percerain yang diatur dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-

42Ibid, 49. 43Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 13.

34

hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia

(HAM).44

Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian

di Pengadilan:

1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur

mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak

membedakan cara perceraian agama Islam dan non-Islam.

2) Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai

Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata

cara perceraian secara praktik.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami

kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya.

44Turatmiyah, Sri,Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, 349-350.