9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

Kajian teori yang digunakan pada penelitian

evaluasi program pendidikan inklusi dijabarkan dalam

empat Sub teori di bawah:

2.1.1 Pendidikan Inklusi

Pengertian inklusi sangat beragam. Pengertian

inklusi secara umum berarti bahwa peserta didik

berkebutuhan khusus mendapat pelayanan di kelas

utama dalam kelas umum dan di bawah

tanggungjawab guru kelas umum. Meskipun dalam

inklusi peserta didik berkebutuhan khusus dapat

menerima instruksi di setting yang berbeda seperti di

ruang sumber jika dibutuhkan, tetapi kelas reguler

tetap merupakan kelas utama peserta didik

berkebutuhan khusus belajar (Suyanto dan Mudjito

2012:58).

Stainback dan Stainback (dalam Budiyanto

2010:3) mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah

sekolah yang menampung semua siswa di dalam kelas

dengan situasi yang sama. Sekolah tersebut

menyediakan dan memberi pelayanan pendidikan

secara layak, memberi tantangan, tetapi disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan setiap diri siswa.

Selebihnya, sekolah secara inklusi merupakan tempat

setiap anak bisa diterima dilingkungan, menjadi bagian

10

anggota kelas tersebut, dan saling membantu dengan

guru dan teman-temannya, maupun lapisan

masyarakat supaya kebutuhan individualnya dapat

terpenuhi.

Sementara itu, Attig (2006:1) menyatakan

bahwa inklusi diartikan mengikutsertakan anak

berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan

melihat, mendengar, tidak bisa berjalan, lambat dalam

belajar.

Selanjutnya Stubbs (2002:37) menyatakan

pendidikan inklusi itu penting karena banyak orang

masih menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya

merupakan versi lain dari pendidikan luar biasa.

Konsep utama dan asumsi yang melandasi pendidikan

inklusif adalah justru dalam berbagai hal bertentangan

dengan konsep dan asumsi yang melandasi

“pendidikan luar biasa”. UNESCO, dalam kajiannya

terhadap aktifitas selama lima tahun setelah

Koferensi Salamanca menggambarkan pendidikan

inklusi. Telah berkembang sebagai suatu gerakan

Secara luas “inklusi” juga berarti melibatkan seluruh

peserta didik tanpa terkecuali, seperti: a) anak yang

menggunakan bahasa ibu, dan bahasa minoritas yang

berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas: b) anak yang beresiko putus sekolah karena

korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial

ekonomi, daerah terpenting, atau tidak berprestasi

dengan baik: c) anak yang berasal dari golongan agama

atau kasta yang berbeda; d) anak yang sedang hamil; e) anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan

tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti asma,

kelainan jantung bawaan, alergi,terinfeksi HIV dan AIDS;

f)nak yang berusia sekolah tetapi tidak sekolah.

11

untuk menantang kebijakan dan praktek inklusi.

Dalam hal ini inklusi dimaksudkan untuk

meningkatkan mutu pendidikan. Definisi mutakhir juga

menekankan bahwa pendidikan inklusif dimaksudkan

untuk semua anak. Sebuah sekolah yang

mempraktekkan pendidikan inklusif merupakan

sekolah yang memperhatikan pengajaran dan proses

pembelajaran, ketercapaian sikap, dan kesejahteraan

setiap anak. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang

mempraktekkan pendidikan inklusif. Ofsed, dikutip

(dalam Stubbs:2002).

Hasil analisa pendapat para pakar yaitu

Stainback dan Stainback, Attig, Stubbs bahwa inti

pendidikan inklusi adalah situasi pendidikan dalam

kelas reguler dengan situasi yang sama dan kondisi

siswa yang berbeda. Pembelajaran melibatkan siswa

tanpa terkecuali maksudnya penggabungan dua

kategori siswa yang berbeda yaitu siswa normal dengan

anak berkebutuhan khusus. Persamaan pengertian

ketiga pakar tentang pengertian pendidikan inklusi

adalah sama-sama memandang pendidikan tanpa

diskriminasi. Ada beberapa perbedaan pengertian

pendidikan inklusi dari pendapat Stainback dan

Stainback, Attig, dan Stubbs. Menurut Stainback dan

Stainback terletak pada pemberian layanan pendidikan

disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan

setiap diri siswa. Sedangkan Atiq memperjelas

pendidikan inklusi dengan kategori kelainan yang

diderita setiap anak yaitu kesulitan melihat,

12

mendengar, tidak bisa berjalan, lambat dalam belajar.

Selanjutnya Stubbs mempunyai pandangan yang lebih

spesifik lagi. Pandangannya mengenai pendidikan

inklusi dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dari beberapa pendapat pakar tentang

pendidikan inklusi dapat diambil kesimpulan bahwa

pendidikan inklusi adalah pendidikan yang

menggabungkan anak berkebutuhan khusus atau anak

yang memiliki kelainan dalam program pelayanan

pendidikan yang layak sebagaimana anak normal

sehingga kebutuhan secara individual terpenuhi.

Implikasinya dalam dunia pendidikan mengacu

kebersamaan atau keseteraan pendidikan untuk

semua anak tanpa diskriminasi. Dalam hal ini,

pendidikan inklusi untuk memajukan dan

meningkatkan mutu pendidikan.

2.1.1.1 Landasan Pendidikan Inklusi

Landasan filosofis penerapan pendidikan

inklusif di Indonesia filosofis adalah Pancasila yang

merpakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan

atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut

Bhineka Tunggal Ika (Abdulrahman dalam

Kemendikbud: 2013:3). Filsafat tersebut memandang

kebhinekaan manusia sebagai umat Tuhan dengan

beragam keunikan.

Menurut Suyanto dan Mudjito (2102:31)

landasan yuridis berdasarkan ketentuan undang-

undang yang berlaku baik Nasional maupun

Internasional. Landasan yuridis Nasional meliputi :

13

UUD 45 amandemen pasal 31, UU No. 20 tahun 2003

tentang sisdiknas, UU No.23 tahun 2002 tentang hak

Perlindungan Anak, UU No. 4 tahun 1997 mengenai

Penyandang Cacat, PP No.17 tahun 2010 tetntang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 127

sampai dengan pasal 142, Permendiknas No.70 tahun

2009 tentang Pendidikan Inklusi, Surat Edaran Dirjen

Dikdasmen Depdiknas No.380/C/C6/MN/2003 tanggal

20 Januari 2003, Deklarasi Bandung “Indonesia

Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 8-14 Agustus

2004 tentang penjaminan akses pendidikan bagi anak

berkebutuhan khusus, Deklarasi Bukittinggi tahun

2005. Landasan yuridis Internasional yaitu Salamanca

Statement and Framework for Action on Special Needs

Education (1994).

Landasan paedagogis tercermin pada pasal 3

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa tujuan

pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara yang demokratis dan

bertanggungjawab (Suyanto dan Mudjito (2102:31).

Landasan Empiris penelitian tentang

pendidikan inklusi banyak dilakukan di beberapa

Negara barat sejak 1980-an. Penelitian itu di

antaranya: The National Academy of Sciences (Amerika

Serikat). Hasil yang diperoleh ditunjukkan dengan

14

klasifikasi dan penempatan anak yang mempunyai

berkelainan di lingkungan sekolah, situasi kelas atau

tempat khusus tidak efektif dan mengalami perbedaan.

Pemberian pelayanan dimaksudkan memberi

rekomendasi agar pendidikan khusus secara segregatif

hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi

yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982).

Beberapa pakar mengemukan bahwa sulit melakukan

identifikasi dan penempatan anak berkelainan dengan

tepat, karena ciri khusus mereka sangat beragam

(Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995).

(Kemendikbud:2013:6)

2.1.1.2 Tujuan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif bertujuan : (1)

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik,

emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua

peserta didik (Permendiknas No.70 tahun 2009 Pasal 2)

Sasaran pendidikan inklusi adalah

memberikan layanan pendidikan berkualitas yang

didefinisikan kembali sebagai proses belajar dengan

memperhitungkan kemampuan belajar anak yang

berbeda, mengurangi esklusifitas, dan tidak

15

mengajarkan pengetahuan akademik yang tinggi

semata. Karena itu, untuk dapat melaksanakan

pendidikan inklusi dibutuhkan sistem pendidikan dan

peran pendidik atau guru yang mampu memanusiakan

anak-anak didik (Renato Opertti dalam Suyanto dan

Mudjito:2012:71)

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat

Foreman (dalam Delphie 2009:13) banyak keuntungan

yang diperoleh bahwa sekolah yang menggunakan

model pembelajaran inklusi, walaupun tingkat

kelainannya pada tingkat sedang, berat dan bervariasi

kelainan. Berdasarkan teori di atas maka sekolah

inklusi mempunyai tujuan. Adapun tujuan pendidikan

inklusi sebagai berikut:

Beberapa tujuan pendidikan inklusi dapat dianalisa

bahwa inti dari pendidikan inklusi adalah pemberian

a) Pemenuhan hak pendidikan. Semua anak di Indonesi

berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali sesuai

kondisi dan kebutuhan, b) Perluasan akses pendidikan

Pelayanan dan pemerataan pendidikan di semua wilayah bagi semua anak tanpa ketercuali sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan, c) Peningkatan mutu

pendidikanPenyediaan layanan pendidikan yang bermutu,

berimbang, berwatak dan tidak diskriminatif bagi semua

anak, d) Efisiensi pembiayaan pendidikan Meminimalisir

pemborosan pembiayaan pendidikan akibat penggunaan sistem pendidikan segregatif (SLB), e) Membangun

karakter masyarakat inklusif.

Semua komponen masyarakat bersikap positif terhadap

penyelenggaran pendidikan inklusi yang bermutu,

berkarakter dan bermantabat, f) Mendorong terbentuknya nilai inklusif. Nilai inklusif menjadi pedoman perilaku dan

tindakan agen-agen penyelenggara pendidikan

(Kemendikbud 2013:8)

16

layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak

berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan. Persamaannya terletak pada pendidikan

tanpa diskriminasi dalam hal ini tidak ada perbedaan

mengenai tujuan pendidikan inklusi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah tujuan

pendidikan inklusi merupakan perluasan akses

pendidikan dan menghargai perbedaan untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu.

2.1.1.3 Kelebihan Pendidikan Inklusi

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak

dalam proses pertumbuhan/perkembangannya secara

signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (phisik,

mental intelektual, sosial, emosional) dibanding dengan

anak-anak lain seusianya sehingga mereka

memerlukan pendidikan khusus (Suyanto dan

Mudjito:2012:59). Berdasarkan pendapat pakar

tersebut diperlukan pelayanan khusus bagi anak yang

mempunyai kelainan. Hal ini diperkuat dengan Surat

Edaran dari Dirjen Dikdasmen tentang

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan

inklusif di setiap Kabupaten/Kota.

Sebelumnya di Indonesia sudah berkembang

sekolah segregatif dan integrasi. Suyanto dan Mudjito

(2012:63) menguraikan dua pengertian itu sebagai

berikut:

a. Sekolah segregatif yaitu sekolah yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan tuna grahita) ditempatkan sekolah khusus semacam sekolah luar biasa.

17

Melihat pengertian di atas, ada beberapa

permasalahan serius untuk anak berkebutuhan

khusus dalam bergaul dengan anak normal di sekolah

umum atau reguler. Berdasar kenyataan tersebut,

maka diperlukan suatu sistem pendidikan yang dapat

mempertemukan anak yang memiliki berkebutuhan

khusus dengan anak normal. Penyatuan dalam kontek

sekolah tanpa diskriminasi yaitu sekolah inklusi.

Keselarasan dalam penyatuan siswa normal dengan

anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler sangat

membantu dalam berinteraksi. Stubbs (2002:96)

pendidikan inklusif bertujuan untuk mengubah sistem

sekolah, bukan untuk memberi label kepada individu

atau kelompok anak tertentu atau untuk

mengubahnya. Menurut teori tersebut maka dapat

dikatakan bahwa sekolah inklusi mempunyai peranan

penting pada pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Selanjutnya Suyanto dan Mudjito (2012:51)

mengatakan ada beberapa kelebihan atau keunggulan

sekolah inklusi yakni:

a) membangun kesadaran dan consensus pentingnya

pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap

dan nilai yang diskriminatif; b) melibatkan dan

memberdayakan masyarakat untuk analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi;

Kurikulum dan sarana dan prasaran dirancang untuk anak special need.

b. Sekolah integratif yaitu sekolah yang memilki kurikulum standard an menghendaki setiap siswa

untuk menempuh kurikulum tersebut. Biasanya yang

bersekolah di sekolah integrative adalah siswa-siswa

yang memiliki fisik dan mental normal.

18

Persamaan dari beberapa pengertian tersebut di

atas adalah penyatuan anak berkebutuhan khusus

dengan anak normal dalam kontek sekolah tanpa

diskriminasi. Tidak ada perbedaan pada pendapat

tersebut. Kesimpulam yang dapat diambil adalah

mengubah sistem pendidikan yang mempunyain

peranan penting bagai anak berkebutuhan khusus

dengan pengabungan anak berkebutuhan khusus

dengan anak normal dalam situasi untuk membantu

berinteraksi.

2.1.1.4 Program Pendidikan Inklusi

Program pendidikan untuk melayani anak

yang memiliki kebutuhan khusus serta kebijakan-

kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sekolah

inklusi disusun, diterapkan, dan dievaluasi secara

sistematik. Proses pemograman berdasarkan pada

tinjauan khusus dari kemampuan-kemampuan

individu yang bersangkutan. Artinya, seorang pendidik

memerlukan pemikiran khusus agar dapat membantu

mereka untuk mandiri Patton (dalam Delphie 2009:69).

Pogram layanan pendidikan inklusi melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: a. Pelaksanaan deteksi dini; b.

penentuan sasaran dan tujuan; c. penentuan metode

c) setiap anak pada setiap distrik dan mengidentifikasikan alasan mengapa mereka tidak

sekolah; d) mengidentifikasikan hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya

terhadap akses dan pembelajaran; e) melibatkan

masyarakat dalam melakukan perencanaan dan

monitoring mutu pendidikan bagi semua anak

19

yang tepat; d. penyiapan peralatan; e. penentuan

kegiatan yang sejalan; f. evaluasi seluruh hasil kerja.

Selanjutnya Delphie (2009:70) berpendapat

bahwa layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus

terdapat beberapa modifikasi yang sesuai dengan

kebutuhan antara lain kurikulum, lingkungan fisik

sekolah, proses hubungan sosial di kelas, media

mengajar, sistem evaluasi, dan struktur adminitrasi.

Inti pendapat Patton dan Delphie mengenai

program pendidikan inklusi adalah proses pemograman

berdasarkan kemampuan-kemampuan individu.

Terdapat perbedaan pendapat antara keduanya,

menurut Patton program pendidikan inklusi

memerlukan pendidik yang mempunyai pemikiran

khusus agar dapat membantu mereka untuk mandiri.

Sedangkan Delphie memandang program pendidikan

inklusi membutuhkan program yang lebih luas lagi.

Dari beberapa uraian tersebut di atas disimpulkan

bahwa program layanan disusun, diterapkan dan

dievaluasi secara sistematis, pemograman berdasarkan

tinjauan khusus secara bertahap selain itu ada

beberapa modifikasi.

2.1.2 Evaluasi

Pandangan umum mengenai evaluasi adalah

kegiatan yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar

atau tes namun evaluasi dalam penelitian ini

merupakan kegiatan yang memberikan gambaran

mengenai keterlaksanaan suatu program. Menurut

Sukardi (2014:2) evaluasi merupakan suatu proses

20

mencari data atau informasi tentang atau subjek yang

dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan

terhadap objek atau subjek tersebut.

Ralph Tyler (dalam Tayibnapis 2008: 3)

mendefinisikan evaluasi ialah proses yang menentukan

sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai.

Sedangkan Maclcolm Provus, juga dalam Tayibnapis

evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu

standar untuk mengetahui apakah ada selisih.

Selanjutnya Arikunto dan Jabar (2014:2)

mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan

untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut

digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat

dalam mengambil keputusan.

Stufflebeam (dalam Suparman 2012:301)

menyatakan bahwa “Evaluation is a systematic

investigation of some object’s value”. Evaluasi adalah

suatu investigasi, penelitian, penyelidikan, atau

pemeriksaan yang sistematik terhadap nilai suatu

objek. Selain itu masih ada pengertian evaluasi

menurut Vedung (dalam Sukardi 2014:7) “Evaluation is

the process of determining worth, merit, and value of the

things”. (Evaluasi adalah proses untuk menentukan

harga, citra dan nilai sesuatu). Worth dan Merit bisa

diartikan nilai atau harga, tetapi memiliki makna yang

berbeda. Suatu program dievaluasi karena akan

ditunjukkan harga, citra, dan nilainya.

21

Inti pendapat para pakar mengenai evaluasi

adalah kegiatan untuk mencari informasi. Tidak ada

perbedaan yang signifikan dalam pengertian evaluasi

sama-sama bertujuan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan

suatu proses secara sistematik untuk mengumpulkan

informasi selanjutnya untuk pengambilan keputusan

terhadap suatu objek.

2.1.2.1 Program

Program adalah suatu rencana yang telah

dipikirkam sebelum untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Menurut Arikunto dan Jabar (2014:4) program

didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan

kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi

dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang

terus menerus, dan terjadi pada organisasi yang

melibatkan sekelompok orang. Sedangkan Sukardi

(2014:4 ) program merupakan salah satu hasil

kebijakan yang penetapannya melalui proses panjang

dan disepakati oleh para pengelolanya untuk

dilaksanakan baik oleh sivitas akademika maupun

tenaga administrasi institusi. Program menurut Sa’ud

dan Makmun (2009:182) program menyangkut

persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai

prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh lembaga.

Inti dari program menurut Arikunto dan Jabar,

Sukardi Sa’ud dan Makmun adalah suatu unit yang

merupakan implementasi kebijakan melalui proses

22

panjang dan disepakati bersama. Persamaan dari teori

para pakar terdapat pada keterlibatan organisasi atau

lembaga dalam pelaksanaannya. Perbedaannya

menurut pendapat Sa’ud dan Makmun lebih rinci

karena ada persiapan rencana-rencana yang spesifik

disertai prosedur-prosedur penerapan. Menurut tiga

pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

program adalah rencana-rencana yang spesifik yang

disepakati suatu organisasi selanjutnya untuk

dilaksanakan dan diterapkan baik akademika maupun

tenaga administrasi.

2.1.2.2 Evaluasi Program

Ralph Tyler (dalam Arikunto dan Jabar 2014:

5) menyatakan bahwa evaluasi program adalah proses

untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah

dapat terealisasikan. Definisi lain dari Cronbach dan

Stufflebeam (dalam Arikunto dan Jabar 2014:5) bahwa

evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi

untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Evaluasi program menurut Sukardi (2014:3)

merupakan evaluasi yang berkaitan erat dengan suatu

program atau kegiatan pendidikan, termasuk di

antaranya tentang kurikulum, sumber daya manusia,

penyelengaraan program, proyek penelitian dalam

suatu lembaga. Sedangkan Spaulding dalam Sukardi,

“Program evaluation is conducted for decision making

purpose”. Artinya evaluasi program dilakukan untuk

tujuan pengambilan keputusan.

23

Sementara itu, menurut David dan Hawthorn

(dalam Sukardi 2014:3) evaluasi dipandang:”…as a

structured process that creates and synthesizes

information intended to reduce uncertainty for

stakholders about a given program or policy” artinya

evaluasi program sebagai proses terstruktur yang

menciptakan dan menyatukan informasi bertujuan

untuk mengurangi ketidakpastian para pemangku

kepentingan tentang program dan kebijakan yang

ditentukan.

Patton (2009:53) menyatakan bahwa evaluasi

program artinya mengukur pencapaian suatu tujuan,

berdasarkan perangkat yang dibuat sebelumnya secara

hati-hati dari tujuan yang dapat diukur.

Inti evaluasi program menurut Ralph Tyler,

Cronbach dan Stufflebeam, Sukardi, Spaulding, dan

David dan Hawthorn adalah proses menyatukan

informasi untuk mengambil keputusan atau kebijakan

dan mengukur tujuan. Persamaannya terletak pada

tujuan pengambilan keputusan sedangkan perbedaan

pada pendapat Patton lebih spesifik karena pencapaian

tujuan berdasarkan perangkat yang dibuat

sebelumnya.

Kesimpulan dari beberapa pendapat bahwa

evaluasi program merupakan proses secara terstruktur

untuk menyampaikan informasi dalam rangka

mengukur suatu tujuan kemudian disampaikan kepada

pengambil keputusan. Atas dasar teori-teori dan

kesimpulan maka pada penelitian ini mempunyai

24

alasan dilaksanakannya evaluasi program adalah

untuk mengukur efektitas dan pelaksanaan program

yang akan diteliti.

2.1.2.3 Tujuan Evaluasi Program

Suatu kegiatan dievaluasi untuk mengetahui

sejauh mana pelaksanaan program yang telah

direncanakan. Semua kegiatan tentunya mempunyai

tujuan begitu pula dengan evaluasi. Arikunto dan

Jabar (2014:18) mendefinisikan bahwa evaluasi

program bertujuan untuk mengetahui pencapaian

tujuan program dengan langkah mengetahui

keterlaksanaan kegiatan program yang telah

ditentukan, karena evaluator ingin mengetahui bagian

mana dari komponen dan subkomponen program yang

belum terlaksana.

Menurut Worten dkk (dalam Tayibnapis

2008:3) evaluasi program bertujuan: a. membuat

kebijakan dan keputusan; b. menilai hasil yang dicapai

para pelajar; c. menilai kurikulum; d. memberi

kepercayaan kepada sekolah; e. memonitor dana; f.

memperbaiki materi dan program.

Secara lebih rinci tujuan evaluasi program

menurut Sukmadinata (2010:121) adalah:

a. a) membantu perencanaan untuk melaksanakan program

b) membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program; c) membantu

dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau

penghentian program; d) menemukan fakta-fakta

dukungan dan penolakan terhadap program d)

memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, social, politik, dalam pelaksanaan program

serta faktor yang mempengaruhi program.

25

Berdasarkan pendapat Arikunto dan Jabar,

Worten dan Sukmadinata bahwa inti tujuan evaluasi

program adalah untuk mengetahui keterlaksanaan

program kemudian memperbaiki program maka

dilakukan penyempurnaan program. Persamaannya

pada ketiga pendapat tersebut adalah untuk

mengetahui keterlaksanaan program yang telah

ditentukan. Secara garis besar evaluasi program dapat

dikatakan suatu kegiatan untuk mengetahui

keberhasilan program dan kegagalannya selanjutnya

diadakan tindak lanjut demi sempurnanya pelaksanaan

sebuah program dan dibuatnya kebijakan atau

keputusan.

2.1.2.4 Manfaat Evaluasi

Sukmadinata (2010:127) menyatakan bahwa

kriteria atau standar yang digunakan dalam evaluasi

program adalah apakah hasil evaluasi dapat digunakan

untuk menentukan kebijakan secara tepat atau tidak.

Pengguna hasil evaluasi dapat bertahap, dari penentu

kebijakan tertinggi sampai terendah. Di sisi lain

Sukardi (2014:10) mengatakan bahwa evaluasi program

mempunyai empat manfaat sebagai berikut :

a) melihat secara kontinu dan terus menerus

suatu program atau proyek jika dilengkapi dengan

fungsi monitor: b) mengontrol agar program tetap

berada dalam koridor mutu dan memiliki

kewenangan untuk mengendalikan dalam tingkat

penjaminan layanan atau servis baik pada para pengguna maupun pemangku kepentingan: c)

sebagai umpan balik terhadap proses

penyelenggaraan lembaga: d) mengevaluasi semua

komponen dalam kinerja program.

26

Inti pendapat Sukmadinata dan Sukardi

manfaat evaluasi untuk menentukan kebijakan secara

tepat dilengkapi fungsi monitor. Dari dua pendapat

tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

manfaat evaluasi program yakni sebagai pengontrol,

umpan balik, evaluasi kinerja untuk mewujudkan

penjaminan layanan dan pengambilan kebijakan.

2.1.2.5 Model Evaluasi Context, input, Process, dan

Product (CIPP)

Penelitian evaluasi program penyelenggaraan

pendidikan inklusi di SDN I Mangunsari menggunakan

model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Adapun pengertian model evaluasi adalah desain

evaluasi yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar

evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan

pembuatnya atau tahap pembuatannya (Tayibnapis

2008:13)

Stufflebeam (dalam Sukmadinata 2010 :127)

mengembangkan model evaluasi pendidikan yang

bersifat komprehensif yang mencakup konteks (context),

masukan (input), proses (proces), dan hasil (product),

yang disingkat menjadi CIPP.

1. Context evaluation : evaluasi terhadap konteks

2. Input evaluation : evaluasi terhadap masukan

3. Process evaluation : evaluasi terhadap proses

4. Product evaluation: evaluasi terhadap hasil

Selanjutnya Stufflebeam (dalam Wirawan

:2011:92) menyatakan model evaluasi CIPP merupakan

kerangka komprehensif untuk mengarahkan

27

pelaksanaan evaluatif dan evaluasi sumatif terhadap

objek program, proyek, personalia, produk, institusi,

dan sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk

dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh

organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh

tim proyek atau penyedia layanan individual yang

dikontrak atau evaluator eksternal. Model evaluasi ini

dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai

untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan

misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan

masyarakat, transfortasi dan system evaluasi

personalia militer. Model CIPP dapat diuraikan pada

gambar 3.1

Gambar 2.1 Model CIPP

Sumber: wirawan (2011:93)

Context

Evaluation

Berupaya

untuk

mencarai jawaban atas

pertanyaan:

apa yang

perlu dilakukan

Waktu: pelaksanaan

sebelum

program

diterima

Keputusan:

perencanaan

program

Input

Evaluation

Berupaya

mencari

jawaban atas pertanyaan

apa yang

harus

dilakukan

Waktu

:pelaksanaa

n sebelum program dimulai

Keputusan

:penstruktur

an program

Process

Evaluation

Berupaya

mencari

jawaban atas pertanyaan:

apakah

program

sedang

dilakukan?

Waktu

pelaksanaan: ketika

program

dilaksanakan

Keputusan:

pelaksanaan

Product

Evaluation

Berupaya

mencari

jawaban atas

pertanyaa

n: apakah

program

sukses?

Waktu

pelaksanaan: ketika

program

selesai

Keputusan

: resikel ya

atau tidak

program

harus

diresikel

28

Evaluasi kontek menurut Daniel Stufflebeam

adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang akan

dilakukan? (what needs to be done?). Evaluasi ini

mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan

yang mendasari disusunya suatu program.

Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas

pertanyaan: Apa yang harus dilakukan? (What should

be done?) evaluasi ini mengidentifikasi dan problem,

asset, dan peluang untuk membantu para pengambil

keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas,

dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai

untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat

dari program, menilai pendekatan alternative, rencana

tindakan, rencana staf dan anggaran untuk feasibilitas

dan potensi cost effectiveness untuk memenuhi

kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para

pengambil kebutuhan memakai evaluasi masukan

dalam memilih di antara rencana-rencana yang ada,

menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-

sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan,

menilai rencana-rencana aktivitas, dan penganggaran.

Evaluasi proses berupaya mencari jawaban atas

pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan? (Is

is being done?) Evaluasi ini berupaya mengakses

pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf

program melaksanakan aktivitas dan kemudian

membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai

program dan mmenginterprestasikan manfaat.

29

Evaluasi produk diarahkan untuk mencari

jawaban pertanyaan: Did it succed? Evaluasi ini

berupaya mengidentifikasi dan menngakses keluaran

dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak

direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga

upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang

penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-

kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan

upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang

ditargetkan.

Teori ini digunakan untuk meneliti program

pendidikan inklusi dengan alasan bahwa peneliti

merasa cocok dengan model evaluasi tersebut. Dalam

model ini peneliti harus menganalisa kebutuhan atau

kontek, membuat rencana program, melaksanakan

program dan terakhir dapat melihat out put dari

program.

2.1.3 Desain Evaluasi Program

Desain merupakan tindakan bagaimana

mengumpulkan informasi yang komparatif sehingga

hasil program yang dievaluasi dapat dipakai untuk

menilai manfaat dan besarnya program apakah akan

diperlukan atau tidak (Tayibnapis 2008:64) sedangkan

menurut Sukardi (2014:63) desain secara umum

merupakan komponen evaluasi program yang

mendeskripsikan rencana evaluasi baik dalam kegiatan

evaluasi maupun penelitian.

30

Desain bisa dikatakan suatu cara bagaimana

menjabarkan secara rinci unsur-unsur program yang

akan dievaluasi. Pada kegiatan evaluasi instrumen-

instrumen perlu dipersiapkan sebagai alat pengukuran

suatu program dapat terlaksana dengan baik atau

tidak.

Tayibnapis (2008:37) mengatakan evaluasi

sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi

informasi kepada konsumen yang potensial tentang

manfaat atau kegunaan program. Sedangkan

Sukmadinata (2010:122) mendefinisikan evaluasi

sumatif diarahkan pada mengevaluasi hasil, untuk

menilai apakah program cukup efektif dan efisien atau

tidak, atas dasar evaluasi tersebut apakah program

dilanjutkan atau dihentikan.

Selain menggunakan model CIPP peneliti juga

menggunakan desain program evaluasi sumatif. Alasan

digunakannya desain ini, karena peneliti ingin

mengetahui keefektifan program yang dilaksanakan di

SD Negeri I Mangunsari sebagai sekolah inklusi.

Secara ontology desain program dapat diartikan

menjadi dua macam, yaitu arti secara umum dan

spesifik atau sempit. Desain evaluasi program secara

umum adalah semua proses, termasuk di dalamnya

persiapan, pelaksanaan, dan penulisan laporan yang dilakukanoleh peneliti untuk memecahkan

permasalahan dalam penelitian. Desain secara

spesifik dapat diartikan sebagai penggambaran secara

jelas tentang pemaparan permasalahan (Sukardi

2014:64).

31

2.1.4 Evaluasi Program Pendidikan Inklusi

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan

pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan

pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

pendidikan UU No.20 tahun 2003. Berkaitan dengan

UU tersebut maka penting diadakan evaluasi program

karena dapat dilihat keterlaksanaan program sebagai

wujud kinerja kepala sekolah.

Selanjutnya pemerintah pusat dan pemerintah

daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan,

satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Evalausi

yang dimaksudkan dalam rangka pengendalian mutu

pendidikan secara nasional sebagai bentuk

akuntabilitas penyelenggaran pendidikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum, evaluasi program pendidikan

inklusi menyajikan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan inklusi di sekolah. Evaluasi program

berkaitan erat dengan kinerja kepala sekolah dan

akreditasi sekolah. Dengan akreditasi sekolah maka

dapat dilakukan penilaian kelayakan program dalam

satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang

ditetapkan. Sedangkan kinerja kepala sekolah dinilai

untuk mengetahui keterlaksanaan program yang

direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi dalam

penelitian ini melibatkan guru kelas, guru mapel, guru

32

pembimbing khusus, siswa, komite sekolah dan tenaga

kependidikan sebagai pelaksana program.

Evaluasi program dalam penelitian ini

menyajikan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi.

Maka fokus penelitian adalah hasil pelaksanaan

program pendidikan inklusi yang telah ditetapkan.

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk menghasilkan

kebijakan. Hasil evaluasi dapat memberi input atau

masukan terhadap keseluruhan program pendidikan

inklusi yang meliputi kontek, masukan, proses, dan

hasil program.

2.2 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevan

dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut

penelitian yang dilakukan Lipsky, Dorothy Kerzner;

Gartner, Alan dengan judul: “The Evaluation of Inclusive

Education Programs” (1995) dengan hasil penelitian dan

evaluasi pada inklusi menunjukkan kecenderungan

yang kuat adanya peningkatan hasil belajar siswa

(akademis, perilaku, dan sosial) baik bagi mahasiswa

program pendidikan khusus dan mahasiswa

pendidikan umum. Kunci keberhasilan program

pendidikan inklusi meliputi : kepemimpinan yang

visioner, kolaborasi, penggunaan penilaian, dukungan

tenaga staf, pendanaan mencukupi, orang tua, dan

keterlibatan keluarga serta orang tua yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lipsky, Dorothy

Kerzner; Gartner, Alan memberikan kontribusi

terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusi.

33

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa

kunci keberhasilan program pendidikan inklusi adanya

kolaborasi dari beberapa pihak. Perbedaan penelitian

Lipsky, Dorothy Kerzner; Gartner, Alan dengan peneliti

terletak pada manfaat program pendidikan inklusif;

status pendidikan khusus; dan efek inklusi pada

mahasiswa program pendidikan khusus maupun

mahasiswa pendidikan umum. Sedangkan peneliti

hanya mengevaluasi program pendidikan inklusi di

sekolah dasar dan efek inklusi bagi perkembangan

akademik maupun sosial.

David Jonah Sowalsky Kieval : “Program

Evaluation Of An Inclusion Program At An Overnight

Summer Camp” (2013) hasil penelitian disimpulkan:

bahwa rencana evaluasi sudah layak, evaluasi berguna

bagi siswa dan stakeholder dan diadakan

pengembangan lanjutan dengan diimplementasikannya

karena dianggap telah berhasil dilakukan, dan umpan

balik dari siswa dan pemangku kepentingan. Hasil

penelitian bahwa evaluasi dan hasilnya sudah jelas,

praktis, berguna, dan cocok untuk program tersebut.

Ada kesamaan antara penelitian yang dilakukan

David Jonah Sowalsky Kieval dengan peneliti.

Kesamaannya terletak pada penelitian evaluasi program

inklusi. Hasil penelitian dari David Jonah Sowalsky

Kieval evaluasi program sudah layak

diimplementasikan kembali karena sudah berhasil dan

mendapat umpan balik. Perbedaan pada penelitian ini

terletak pada evaluasi program di sekolah sedangkan

34

penelitian David Jonah Sowalsky Kieval pelaksanaan

evaluasi program di luar sekolah.

Fitri Nurcahyani berjudul: “Evaluasi

Implementasi Kurikulum di Sekolah Inklusi SDN

Mriyunan Sidayu Gresik” (2013) dengan hasil: penilaian

konteks sesuai dengan penyelenggaraan inklusi,

penilaian masukan berjalan dengan baik, penilaian

proses ada satu indikator yang belum tercapai yaitu

alokasi waktu untuk ABK tidak sesuai dengan teori,

penilaian hasil telah sesuai semua indikator telah

terpenuhi, dan modifikasi kurikulum pada salah satu

aspek berdampak pada aspek yang lain.

Penelitian yang dilakukan Fitri Nur Cahyani di

Gresik dari hasil penilain proses ada salah satu

indikator belum tercapai tapi dari konteks, masukan

dan penilaian hasil mempunyai pengaruh yang sangat

kuat. Ada perbedaan penelitian Fitri Nurcahyani

dengan peneliti yaitu Fitri Nurcahyani mengevaluasi

implementasi kurikulum di sekolah inklusi sedangkan

peneliti meneliti evaluasi program pendidikan inklusi.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan model

CIPP.

Gusti Nono Haryono, Uray Husna Asmara, “Studi

Evaluasi Program Pendidikan Inklusif bagi Anak

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten

Pontianak” (2013). Penelitian tersebut menyatakan:

hasil temuan komponen konteks menunjukkan konteks

landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif

secara jelas dan tegas belum tertuang dan ditemukan

35

dalam UU Sistem Pendidikan Negara kita. Hasil temuan

komponen input menunjukkan input ABK yang

bersekolah jumlahnya cukup besar dibanding populasi

seluruh siswa yang ada. Hasil temuan komponen

proses menunjukkan kegiatan perencanaan, proses dan

evaluasi pembelajaran untuk setiap aspek dinilai

masuk dalam katagori baik dan cukup baik. Hasil

temuan komponen produk menunjukkan produk

perkembangan aspek akademik ABK berdasarkan nilai

UAS dan UN dinilai cukup menggembirakan.

Hasil penelitian yang dilakukan Gusti Nono

Haryono, Uray Husna Asmara, Herculanus Bahari

Sindju mendapatkan temuan bahwa landasan hukum

penyelenggaraan pendidikan inklusif secara jelas dan

tegas belum tertuang dan ditemukan dalam UU Sistem

Pendidikan. Kesamaan adalah sama-sama

menggunakan evaluasi model CIPP.

Hasil penelitian Terry Irenewaty dan Anam (2006)

yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta” menunjukkan

bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan

pendidikan inklusi tergantung dari kesediaan itu

sendiri.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Terry Irenewaty

dan Anam menunjukkan bahwa tidak ada kriteria

khusus dalam penyelenggaraan inklusi. Peneliti kurang

setuju dengan hasil tersebut karena ada peraturan

yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan

36

inklusi. Perbedaan dengan peneliti adalah penelitian

Terry Irenewaty dan Anam dilakukan di SMA swasta

sedangkan peneliti melakukan penelitian di SD negeri.

Keistimewaan penelitian ini dibanding dengan

penelitian yang dilakukan Lipsky dkk, David Jonah

Sowalsky Kieval, Fitri Nurcahyani,Gusti Nono Haryono

dkk, Terry Irenewaty dan Anam terletak pada sosialisasi

yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan

masyarakat, guru, dan sekolah lain, kepedulian

pemerintah desa dengan memberi sumbangan sebesar

Rp 1.000.000,00 untuk penyelenggarann pendidikan

inklusi, dan mempunyai siswa ABK dari luar

Kecamatan Ngadirejo.

2.3. Kerangka Pikir

Penunjukan SD Negeri I Mangunsari sebagai

fasilitasi sekolah inklusi membuat kepala sekolah

berbenah diri menuju sekolah inklusi. Program-

program inklusi mulai dicanangkan di sekolah tersebut.

Pemrograman sekolah inklusi tentunya tidak terlepas

dari peran kepala sekolah sebagai seorang leader yang

professional. Menurut Mulyasa (2009:90) mengatakan

bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah

satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah

melalui program-program yang dilaksanakan secara

terencana dan bertahap. Menurut pendapat di atas ada

keterkaitan fungsi kepala sekolah di SD Negeri I

37

Mangunsari dalam perencanaan program dan

pelaksanaannya.

Pembuatan program-program sekolah inklusi

menjadi tanggungjawab guru dan kepala sekolah.

Teamwork sekolah merupakan karakteristik sebuah

sekolah yang harus diwujudkan dalam meningkatkan

program inklusi di SD Negeri I Mangunsari.

Pelaksanaan inklusi tentunya ada hambatan-hambatan

bahkan ada pro dan kontra di masyarakat. Hal ini

dijadikan kajian demi terwujudnya program pendidikan

inklusi. Sesuai dengan program tersebut Kepala

Sekolah mengadakan sosialisasi tentang sekolah

inklusi.

38

Gambar 2.2

Kerangka pikir

Team

pengelo

la

Program

berjala baik

Dilanjutkan Dihentikan

UUD 1945 pasal 31 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 3,

pasal 5, pasal 11 dan pasal 32 Permendiknas RI No,70 tahun 2009

Program Inklusi SDN I

Mangunsari

Identifikasi ABK, workshop

Modifika

si

kurikulu

m

Pencari

an

bakat

Sarpras

, GPK,

Dana

Context Input Process Product

EVALUASI

Hasil Evaluasi

Program tidak

berjalan

Program tidak

maksimal

Diperbaiki

39