10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Window

Teori yang dikemukakan oleh Donald dalam Karimidin (2010) yang

menyatakan bahwa akses pengembangan diri pada dasarnya adalah pengenalan

tentang kompetensi sumber daya manusia dengan memperkenalkan teori

“Window” bahwa setiap pengembangan diri yang dimiliki manusia diamati atau

dilihat dari empat sisi yang berbentuk jendela yaitu pengetahuan (knowledge),

ketrampilan (skill), keahlian (expert), dan sikap (attitude). Lebih jelasnya

ditunjukkan gambar berikut.

Gambar 2.1The Window Model Theory

Knowledge Skill

Expert Attitude

Professional

Sumber : Karimidin (2010)

Cap

abili

ty

Cap

abili

ty

Reliability

11

Teori Jendela di atas di sebut dengan teori KSEA (Knowledge, Skill,

Expert, Attitude). Fokus atau inti teori jendela ini disebut adalah kompetensi

sumber daya manusia. Setiap individu sumber daya manusia yang memiliki

pengetahuan ditunjang dengan keterampilan merupakan sumber daya manusia

yang handal. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan ditunjang dengan

keahlian pada bidang tugas yang ditekuni sebagai sumber daya manusia yang

kapabilitas. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dituntut untuk mampu

bersikap profesional, akan menjadi sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi yang handal dan mandiri.

2.1.2 Pengertian Koperasi

Koperasi menurut International Cooperative Alliance (ICA) (2002) adalah

kumpulan orang-orang yang otonom atau badan hukum yang bertujuan untuk

perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan aspirasi

ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya dengan jalan berusaha besama dengan

saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan

dan usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi. Undang-Undang No.

25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengungkapkan, koperasi adalah badan

usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

12

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.3 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya

hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap

perkoperasian (Widiyanti dan Sunindhia, 2003). Koperasi simpan pinjam adalah

salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam jasa keuangan yang menjalankan

usaha dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan

menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat (Latifah, 2006).

Anggraeni, dkk., (2012) mengungkapkan koperasi simpan pinjam memegang

peranan penting sebagai alternatif lembaga keuangan yang efektif untuk

menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2.1.4 Bentuk Organisasi Koperasi

Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

menyatakan bahwa bentuk koperasi dapat dibagi menjadi dua yaitu koperasi

primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan

dan beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder yaitu koperasi

yang didirikan dengan beranggotakan koperasi-koperasi primer.

2.1.5 Pengelolaan Koperasi dan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Pengelolaan koperasi simpan pinjam sepenuhnya sama dengan koperasi

pada umunya yaitu dilaksanakan oleh pengurus. Pasal 31 Undang-Undang No. 25

Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa pengurus bertanggung

jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi beserta usahanya kepada

13

rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus koperasi dapat juga

mengangkat pengelola yang terdiri dari manajer dan karyawan. Pengelola

diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus mengenai

aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi. Pengurus tidak lagi melaksanakan

sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola, tugas

pengurus disini yaitu mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang

dilakukan oleh pengelola dimana besarnya wewenang dan kuasa disesuaikan

dengan kepentingan koperasi tersebut. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam

untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi anggotanya dimana dalam

menghimpun dana, ada dua bentuk penghimpunan dana yang diijinkan yaitu

tabungan dan simpanan berjangka.

2.1.6 Pengawas Koperasi

Pasal 38 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

menyebutkan pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat

anggota, pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota, persyaratan untuk

dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran

dasar. Pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

menyebutkan, pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis

tentang hasil pengawasannya, pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang

ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan

pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap semua kejadian dan kegiatan

14

yang dilakukan oleh koperasi, berikut juga melakukan penilaian terhadap jalannya

usaha koperasi dan aktivitas yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Pengawas

tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha dan sepenuhnya bertanggung jawab

kepada anggota dan pemilik koperasi melalui rapat anggota.

Pasal 39 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

menyebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Ada empat tanggungjawab

fungsional yang harus dilakukan oleh pengawas, yaitu:

1) Fungsi Perencanaan

Pengawas harus dilibatkan dalam menetapkan rencana operasi yang

akan dijalankan baik merupakan perencanaan jangka pendek maupun

perencanaan jangka panjang serta menganalisis dan

mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam

manajemen koperasi.

2) Fungsi Pengendalian

Pengawas harus mengembangkan dan menetapkan norma-norma

sebagai ukuran pelaksanaan dan menjadikan pedoman bagi

manajemen dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan

dengan rencana yang telah ditetapkan yang selanjutnya diadakan

analisis perbandingan dengan realisasi secara menyeluruh.

3) Fungsi Pelaporan

Fungsi pelaporan mengharuskan pengawas menyusun laporan,

menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil yang dicapai oleh

15

pihak manajemen dan dilaporkan secara periodik pada rapat-rapat

rutin yang telah diprogramkan. Pengawas bersama manajemen juga

dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan juga dapat mencari

solusi terhadap berbagai kendala operasional yang dihadapi di

lapangan.

4) Fungsi Akuntansi

Pengawas dapat meyakinkan bahwa semua transaksi yang terjadi di

koperasi telah tercatat secara tepat waktu, telah diotorisasi oleh

organisasi yang tepat dan dilaksanakan oleh orang yang tepat.

Pengawas juga harus ikut merencanakan, menetapkan, dan

memelihara sistem akuntansi pada semua jenjang dan unit usaha

koperasi agar terjamin kewajaran semua transaksi keuangan sesuai

dengan syarat pengendalian internal yang baik.

2.1.7 Pengertian Audit

Mulyadi (2002:9) menyatakan secara umum auditing adalah suatu proses

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai

pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan

kriteria yang telah ditentukan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang

berkepentingan. Arens, dkk.,(2011: 4) dalam bukunya menyatakan audit adalah

akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.

Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam

16

bidangnya. Agoes (2012:4) mendefinisikan auditing adalah suatu pemeriksaan

yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.8 Pengertian Internal Audit

Sawyer, Lawrence B. (2005:10), internal audit merupakan sebuah

penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan internal audit terhadap

operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan (1)

apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2)

risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3)

peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur intenal yang bisa diterima telah

diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah

digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (6) tujuan organisasi telah dicapai

secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung

jawabnya secara efektif.

Halim (2008:11) menyatakan internal audit adalah suatu kontrol

organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi

yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Mulyadi

(2002) menyatakan tanggung jawab internal audit berkaitan dengan fungsi

internal audit dengan melakukan kegiatan penilaian yang bebas dengan cara

memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi

17

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kegiatan yang

dilakukan dengan menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-

komentar penting terhadap kegiatan manajemen.

2.1.9 Fungsi Internal Audit

Pendapat Heekert dan Wilson (2003) mengenai fungsi-fungsi yang ada di

dalam internal audit dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) Menilai prosedur dan hal-hal yang berkaitan diantaranya menilai

prosedur, mengembangkan serta menyempurnakannya, termasuk

menilai terhadap pelaksanaannya.

2) Verifikasi data hasil sistem akuntansi mengenai validitas, serta

melakukan analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan-

kesimpulan yang diberikan.

3) Kegiatan verifikasi terhadap ketaatan prosedur akuntansi, prosedur

operasi, peraturan pemerintah, dan kewajiban-kewajiban kontrak.

4) Fungsi melindungi perusahaan yang meliputi pencegahan dan

mendeteksi kesalahan perusahaan dan menguji transaksi dengan pihak

luar.

5) Memberikan latihan dan bantuan lainnya bagi personalia perusahaan

terutama personalia akuntansi.

6) Jasa-jasa lainnya meliputi penyelidikan khusus dan bantuan untuk

pihak luar.

18

2.1.10 Pengertian Internal Auditor

Menurut Suroso (2009) menyatakan internal auditor adalah seseorang atau

beberapa staf perusahaan yang mempunyai fungsi khusus dalam bidang

pengawasan internal, agar perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan

efektif. Oleh sebab itu internal auditor senantiasa berusaha untuk

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas

setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang

semakin kompleks. Internal auditor dituntut harus memahami sifat dan luasnya

pelaksanaan kegiatan pada setiap unit organisasi, dan juga diarahkan untuk

menilai sistem operasional sebagai tujuan utama. The Institute of Internal Auditor

dalam Statement of Responsibility of Internal Auditor yang dikeluarkan tahun

1957 menyatakan: Internal Auditing adalah suatu kegiatan penilaian yang

independen dalam organisasi untuk menilai operasi sebagai jasanya diberikan

kepada manajemen.

Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi

kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Hiro, 2006). Pengertian lain dari internal

auditing seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002), merupakan kegiatan

penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi perusahaan yang dilakukan

dengan cara audit akuntansi keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk

memberikan jasa kepada manajemen. Hal ini menggambarkan bahwa fungsi dan

tugas internal auditor lebih difokuskan pada audit operasional atau audit

manajemen. Oleh karena itu, seorang internal auditor harus memahami setiap

19

kebijakan manajemen (direksi), peraturan perusahaan, ketetapan rapat umum

pemegang saham, dan peraturan pemerintah, serta peraturan lainnya yang

berkaitan.

Institute of Internal Auditors dalam Boynton dan Kell (2001) telah

menetapkan lima standar praktik pemeriksanaan yang mengikat anggota-

anggotanya yaitu meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup

kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian

pemeriksaan internal. Standar praktik pemeriksaan internal tersebut merupakan

indikator yang menentukan kualitas jasa badan pengawas dalam melaksanakan

praktik pemeriksaan. Jika dikaitkan dengan tugas internal auditor yang

melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal perusahaan, maka

semakin lengkap indikator tersebut dipatuhi oleh badan pengawas maka semakin

meningkatlah efektivitas dari pengendalian internal yang berlaku dalam

perusahaan. Menurut Suroso (2011) internal auditor melaksanakan tugasnya

sebagai berikut.

a) Mengevaluasi secara terus-menerus apakah sistem pengendalian internal

(SPI) perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan.

b) Memverifikasi setiap transaksi apakah telah dilaksanakan sesuai dengan

sistem dan prosedur, serta ketentuan perusahaan dan undang-undang yang

berlaku.

c) Menyampaikan informasi tentang kondisi (adanya penyimpangan atau

transaksi yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

20

berlaku) yang diperoleh dari hasil audit, dan membuat saran-saran

perbaikan kepada manajemen melalui laporan hasil audit.

Berdasarkan tugas-tugas yang dilaksanakan tersebut, apabila dalam audit

ditemukan adanya penyimpangan, maka auditor akan menginformasikan kepada

manajemen tentang hal penyimpangan yang ditemukan, dan mengapa hal tersebut

terjadi serta siapa yang melakukannya. Auditor juga akan menyampaikan bahwa

transaksi tersebut seharusnya berjalan seperti apa, sehingga tidak merugikan

keuangan perusahaan akibat dari transaksi yang tidak berjalan sesuai ketentuan

atau prosedur perusahaan tersebut, perusahaan telah mengalami kerugian. Atas

dasar temuan tersebut, auditor akan memberikan saran atau rekomendasi kepada

manajemen yang biasanya berupa pemberian sanksi kepada pegawai yang terlibat,

baik sanksi administrasi maupun sanksi pengembalian uang perusahaan.

2.1.11 Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap

organisasi, kegiatan ataupun program. Efektif apabila tercapai tujuan ataupun

sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat

Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:250) efektivitas diartikan sebagai

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruh), dapat membawa hasil, berhasil

guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-

21

undang/peraturan). Lebih mendalam lagi dilanjutkan menurut Steers (1980:1),

efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif

jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu

pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada

waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kata "efektivitas" didefinisikan oleh para peneliti yang berbeda, misalnya

Arena dan Azzone (2009) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk

mendapatkan hasil yang konsisten dengan target obyektif, sementara, Dittenhofer

(2001) melihat efektivitas sebagai kemampuan menuju pencapaian tujuan dan

sasaran. Efektif jika hasilnya sejalan dengan tujuannya (Ahmad et al., 2009;

Mihret et al., 2010). Gibson et al. (1996:30) mengatakan pengertian efektivitas

adalah penilaian yang dibuat sesuai prestasi individu, kelompok, dan organisasi.

Makin dekat prestasi yang diharapkan (standar), maka akan lebih efekif dalam

menilai. Pengertian dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian dapat di

identifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu:

a) Efektivitas individu menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atau

anggota organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari

pekerjaan atau posisi dalam organisasi tersebut.

b) Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari setiap anggota.

c) Efektivitas organisasi merupakan fungsi efektivitas individu dan kelompok.

Gibson (1992:32), mengatakan bahwa jika dimensi waktu dihubungkan

dengan tujuan dan sasaran organisasi mempunyai indikator sebagai jangka pendek

dan meliputi ukuran sebagai berikut.

22

a) Produksi-produksi (productive)

b) Efisiensi (efficientcy)

c) Kepuasan (statisfaction)

Pasalong (2007:4) menyebutkan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal

dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat,

dengan demikian efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel

lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat

tercapai atau dengan kata lain bahwa sasaran telah tercapai karena adanya suatu

proses kegiatan. Menilai efektivitas menurut Halim (2008:158) efektivitas harus

dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang

bukan maksimum, jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi

berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Handayaningrat (1994:16) mengatakan bahwa efektivitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, jadi

apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

2.1.12 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang ada dalam perusahaan bukanlah dimaksudkan

untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewangan,

namun diadakan untuk menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan supaya

hal ini dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Basalamah (2008:135), mendefinisi pengendalian internal sebagai berikut.

Pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi serta seluruh metode

koordinasi dan pengukuran yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga

23

aktivanya, menguji keakuratan dan keandalan data akuntansinya, mendukung

efisiensi operasionalnya, serta mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan

manajerial yang telah ditetapkan. Sunarto (2003:137) mendefiniskan pengendalian

internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen,

personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan

memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut.

1) Keandalan pelaporan keuangan

2) Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

3) Efektifitas dan efisiensi operasi-operasi

Vallabhaeni (2005:183), pengendalian internal yang utama meliputi hal-

hal sebagai berikut.

1) Adanya pemisahan tugas yang memadai

2) Adanya dokumentasi dan catatan-catatan yangmemadai

3) Adanya otorisasi yang memadai dari manajemen

4) Adanya pengendalian yang memadai atas aktiva dan catatan

5) Adanya penilaian yang independen terhadap kinerja para pegawai

6) Adanya pegawai yang kompeten

7) Adanya uraian tugas

8) Adanya struktur organisasi yang baik dengan garis wewenang dan

tanggung jawab yang jelas

9) Adanya pengelolaan (manajemen) yang baik dengan tingkat integritas

yang tinggi

24

Van Der Nest (2000) mencatat bahwa dari sudut pandang sektor keuangan,

pengendalian internal harus dilihat sebagai kesempatan bagi entitas untuk

meningkatkan kinerja mereka, baik dari internal dan perspektif eksternal. Sistem

pengendalian internal yang baik menyebabkan pengakuan ditingkatkan, asumsi

dan pencegahan risiko yang terkait dengan koleksi uang tunai, yang terpenting

dalam sektor dengan kekhasan koleksi uang tunai. Daya saing akan dibina oleh

pengendalian yang tepat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam

jangka panjang. Ini juga akan membantu mengurangi dampak dari kejadian tak

terduga, atau bahkan untuk menghindari, misalnya dengan cara peringatan dini

yang baik atau pengujian skenario. Mautz dan Winjum (1981) mengungkapkan

sistem pengendalian internal menjamin beberapa jaminan yang wajar, sehingga

menerima keberadaan tingkat tertentu ketidakpastian yang tidak dapat sepenuhnya

dikendalikan atau diserap oleh usaha tersebut. Menerima gagasan bahwa sistem

pengendalian internal telah dihubungkan dengan prosedur pengendalian, namun

mereka harus menjamin tingkat kepercayaan yang memadai sesuai dengan sifat

dan tingkat risiko yang diambil.

Bambang (1999) mengungkapkan pentingnya pengendalian internal

bahwa tujuan keseluruhan dari konsep ini adalah untuk membantu organisasi

mencapai misinya, pengendalian internal juga membantu organisasi untuk

mempromosikan operasi tertib, ekonomis, efisien dan efektif, dan menghasilkan

produk dan layanan berkualitas yang konsisten dengan misi organisasi, menjaga

sumber daya terhadap kerugian akibat limbah, penyalahgunaan, salah urus,

kesalahan dan penipuan. Akhirnya adalah untuk mempromosikan kepatuhan

25

terhadap hukum, peraturan, kontrak dan arahan manajemen serta mengembangkan

dan memelihara data keuangan dan manajemen yang handal, dan akurat

menyajikan data tepat waktu.

2.1.13 Tujuan dan Konsep Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2001:178) tujuan pengendalian internal akuntansi

sebagai berikut.

1) Menjaga kekayaan perusahaan:

a) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang

telahditerapkan.

b) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan

dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi:

a) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.

b) Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi.

Konsep dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

yang harus diperhatikan dalam menerapkan pengendalian internal:

1) Pengendalian internal adalah suatu prosesuntuk mencapai tujuan, bukan

tujuan itu sendiri.

2) Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian internal bukan

hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga

orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan

komisaris, manajemen, serta personel lainnya.

26

3) Pengendalian internal diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya

keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena

adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem

pengendalian internal dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat.

4) Pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan

keuangan, kesesuaian operasi.

2.1.14 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Arens et al. (2003), struktur pengendalian internal dibagi menjadi lima

unsur, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian mencakup seluruh tindakan, kebijakan, dan

prosedur yang mencerminkan atau menggambarkan seluruh sikap manajemen,

direktur, dan pemilik satuan usaha tentang pengendalian internal yang dapat

menimbulkan kesadaran bagi para anggota organisasi tersebut mengenai

pentingnya pengendalian semacam itu bagi satuan usaha yang bersangkutan.

Sebagian dari lingkungan pengendalian ini dapat dikendalikan oleh

manajemen dengan menggunakan kebijakan-kebijakan dan prosedur tertentu,

seperti:

a) Penggunaan anggaran dan laporan-laporan keuangan sebagai sarana

untuk memformulasikan dan mengkomunikasikan, tujuan, perencanaan,

dan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

b) Penggunaan pegawai yang saling menguji (check and balance) untuk

memisahkan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh digabung (tidak

27

kompatibel) serta untuk mengadakan supervisi oleh tingkatan manajemen

yang lebih tinggi.

c) Seberapa jauh pengendalian terhadap penggunaan metode pengolahan

data serta terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem oleh

perusahaan tersebut.

Untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan pengendalian,

berikut ini adalah sub elemen terpenting yang harus dipertimbangkan oleh auditor:

a) Integritas dan nilai-nilai etika

b) Komitmen terhadap kompetensi

c) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

d) Filosofi dan gaya operasi manajemen

e) Struktur organisasi

f) Pemberian wewenang dan tanggung jawab

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2) Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan

pengidentifikasian, analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan

terhadap penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang relevan dengan

pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal dan ekstern

yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan

entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan

konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan.

28

Manajemen dapat membuat rencana, program atau tindakan yang

ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu

risiko karena pertimbangan biaya atau lain dapat timbul atau berubah karena

keadaan seperti perubahan dalam lingkup operasi, personel baru, sistem

informasi baru atau yang diperbaiki, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru

dan muncul kompetitor baru.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu

bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko

dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki

berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.

Umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit dapat

digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut

ini:

a) Pemisahan tugas yang memadai empat pedoman umum dalam pemisahan

tugas untuk mencegah salah saji, baik yang disengaja maupun yang tidak

disengaja yang mempunyai kepentingan khusus bagi auditor, yaitu:

1) Pemisahan pemegang (custody) aktiva dari akuntansi.

2) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang

bersangkutan.

3) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab

pembukuan.

4) Pemisahan tugas dalam pengolahan data eletronik (PDE).

29

b) Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas

Setiap transaksi harus diotorisasi memadai jika ingin pengendalian

tersebut memuaskan. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu otorisasi

umum (general authorization) dan otorisasi khusus (specific authorization).

Manajemen menyusun otorisasi umum bagi perusahaan untuk ditaati bawahan

diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum dengan cara menyetujui

seluruh transaksi dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh

otorisasi umum adalah penerbitan daftar harga pasti untuk penjualan barang,

batasan kredit untuk pelanggan, titik pemesanan kembali yang pasti untuk

melakukan pembelian. Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi

individual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusun kebijakan umum

otorisasi untuk beberapa transaksi. Sehingga manajemen lebih memilih

membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus, misalnya adalah otorisasi

transaksi penjualan oleh manajer penjualan atas mobil perusahaan yang telah

dipakai. Kebijakan otorisasi baik umum maupun khusus harus dibuat oleh

manajemen puncak.

c) Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen merupakan bukti terjadinya transaksi berikut harga, sifat, dan

syarat-syarat transaksi. Contoh dokumen yang banyak dijumpai adalah

faktur, cek, dan kontrak. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi

ke seluruh bagian organisasi klien dan antara organisasi yang berbeda.

Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

30

seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi tercatat

dengan benar.

Prinsip-prinsip relevan tertentu dalam membuat rancangan dan

penggunaan dokumen dan catatan yang pantas. Dokumen dan catatan

sebaiknya:

1) Berseri dan prenumbered untuk memungkinkan pengendalian atas

hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu dalam penempatan dokumen

jika diperlukan kembali.

2) Disiapkan pada saat terjadi atau sesudah segera.

3) Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat

dimengerti dengan jelas.

4) Dirancang sedapat mungkin untuk multiguna sehingga meminimalkan

bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda.

5) Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar.

d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Pengendalian fisik berhubungan dengan perbatasan dua jenis akses terhadap

aktiva dan catatan penting, yaitu:

1) Akses fisik secara langsung

2) Akses tidak melalui perbuatan atau pengolahan dokumen seperti order

penjualan yang memberi persetujuan untuk menggunakan atau menjual aktiva.

Pengendalian ini terutama berhubungan dengan alat dan aturan pengamanan

atas aktiva, dokumen, catatan, dan program komputer. Alat pengamanan

mencakup tempat penyimpanan, penguncian gudang, pengaman luar

31

perusahaan, perbatasan akses, misal yang diperbolehkan masuk gudang hanya

orang-orang yang diberi wewenang oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan

untuk mengurangi risiko terjadinya pencurian, relevan untuk asersi

keberadaan (existence) dan keterjadian.

e) Penilaian independent terhadap kinerja

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati

dan berkesinambungan atas ke empat prosedur yang lain, yang sering kali

disebut pengecekan independen atau verifikasi internal. Kebutuhan

pengecekan independen meningkat karena struktur pengendalian internal

cenderung untuk berubah setiap saat jika tidak terdapat mekanisme penelaahan

yang sering. Karakteristik utama orang yang melakukan prosedur verifikasi

internal adalah orang tersebut harus independen dan bertanggung jawab

menyiapkan data. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi dapat dirancang

sehingga membuat banyak prosedur verifikasi internal diotomatisasi sebagai

bagian dari sistem.

4). Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang

mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun

untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan

untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang

bersangkutan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang

bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan

berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan

32

kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Komunikasi dapat dilakukan

secara lisan dan melalui tindakan manajemen. Pembukaan saluran komunikasi

membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporakan dan ditindaklanjuti.

5). Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian

internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan

operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus,

evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya. Informasi

untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi

studi atas struktur pengendalian internal yang ada, laporan audit internal,

laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank, umpan

balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan.

2.1.15 Tingkat Pendidikan

Salah satu persyaratan seorang internal auditor dalam Standar Profesional

Akuntan Publik adalah pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor

independen (IAI, 2001 seksi 110 Par 1). Standar umum pertama dalam standar

auditing menegaskan bahwa betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam

bidang lain selain auditing, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak

dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika

tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang audit.

Seorang auditor memiliki kewajiban untuk terus memelihara dan

meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal atau

33

tidak formal. Auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai akan dapat

menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien (Noviyani, 2002).

2.1.16 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan

potensi tingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau dapat

juga diartikan sebagai suatu proses membawa seseorang kepada suatu pola

tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers & Haditono, 1999). Kushasyandita (2012)

menyatakan bahwa pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor

dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan

auditnya. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin

terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Taylor dan

Todd (1995) menjelaskan, seseorang yang berpengalaman akan memiliki cara

berfikir yang lebih terperinci dan lengkap dibandingkan seseorang yang belum

berpengalaman.

Pengalaman akan berpengaruh signifikan ketika tugas yang dikerjakan

semakin kompleks, artinya semakin tinggi pengalaman dalam kompleksitas tugas

maka orang tersebut akan lebih ahli dalam melaksanakan tugas-tugas

pemeriksanaan, sehingga memperkecil tingkat kesalahan, kekeliruan,

ketidakberesan, dan pelanggaran dalam melaksanakan tugas (Trotman dan

Wright, 1996). Menurut Tubbs (1992), jika seseorang auditor dikatakan memiliki

pengalaman kerja, maka:

34

1) Auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan.

2) Auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang

kekeliruan.

3) Auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan-kekeliruan yang tidak

lazim.

4) Hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan setiap bidang tempat

terjadinya kekeliruan dan pelanggaran dan tujuan pengendalian

internal menjadi relatif lebih menonjol.

Pengalaman kerja dipandang sebagai faktor yang penting dalam menilai

ataupun menjadi pertimbangan seorang auditor dapat dikatakan berkualitas,

sehingga dengan berkualitasnya auditor diharapkan mampu meningkatkan

ketepatan, kecermatan, efektivitas, dan efisiensi dari tugas-tugas yang dikerjakan

dimana salah satunya yaitu mengawasi dan menilai efektivitas suatu pengendalian

internal.

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pokok permasalahan yang akan

diuji kebenarannya (Sugiyono, 2013:93). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan,

teori-teori yang mendukung serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan pada Efektivitas Pengendalian Internal

Standar Profesional Akuntan Publik (2001:110) menyebutkan bahwa

persyaratan profesional yang dituntut dari seorang auditor independen adalah

orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor

35

independen. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses kegiatan dari suatu

perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap,

perilaku, keterampilan, dan pengetahuan serta kecerdasan sumber daya manusia

sesuai keinginan dari perusahaan bersangkutan.

Satyawati (2009) menemukan bahwa variabel tingkat pendidikan auditor

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap

kinerja auditor. Purwani (2010) menemukan bahwa tingkat pendidikan

berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas penerapan struktur

pengendalian internal. Purdanti (2014) yang meneliti pengaruh tingkat pendidikan

karyawan terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi serba usaha

di kecamatan Tegalalang. Penelitian tersebut didapat bahwa menunjukan bahwa

tingkat pendidikan karyawan berada pada kategori kurang baik, sedangkan

kualitas sistem pengendalian internal berada pada kategori cukup baik.Tingkat

pendidikan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem

pengendalian internal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas struktur pengendalian

internal dan sama-sama menggunakan variabel tingkat pendidikan.

Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran diatas, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut.

H1: Tingkat pendidikan pegawai berpengaruh positif pada efektivitas

pengendalian internal pengawas koperasi simpan pinjam.

36

2.2.2 Pengalaman Kerja Memoderasi Tingkat Pendidikan pada Efektivitas

Pengendalian Internal

Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi

pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berfikir

yang lebih terperinci dan lengkap dibandingkan seseorang yang belum

berpengalaman. Seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi

akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kesalahan,

memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan Taylor dan

Tood (2006).

Libby (1999) menyatakan bahwa semakin berpengalaman seorang internal

auditor maka dia semakin mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam

tugas-tugas yang semakin komplek, termasuk dalam melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap pengendalian internal. Trotman (1996) mengungkapkan

pendapat serupa bahwa pengalaman akan berpengaruh signifikan ketika tugas

yang dilakukan semakin komplek. Seseorang yang memiki pengetahuan tentang

kompleksitas tugas akan lebih ahli dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,

sehingga memperkecil tingkat kesalahan, kekeliruan, ketidakberesan serta

pelanggaran dalam melaksanakan tugas.

Batubara (2008), mengatakan kualitas pemeriksa dituntut untuk lebih

tinggi daripada pelaksana, sehingga pemeriksa dapat melakukan penilaian atas

ketaatan pelaksana terhadap standar yang berlaku, dan hal itu dapat tercapai jika

auditor memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang

diperiksa. Annesa, dkk.,(2013) meneliti tentang pengaruh keahlian, independensi,

kecakapan profesional, tingkat pendidikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

37

dengan pengalaman kerja sebagai variabel moderating. Penelitian tersebut

menunjukkan secara parsial keahlian, kecakapan profesional dan tingkat

pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Pengalaman

kerja juga terbukti tidak mampu mempengaruhi atau memperlemah hubungan

keahlian, independensi, kecakapan profesional, dan tingkat pendidikan terhadap

kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian Budi dkk.(2004) dan Oktavia (2006) tentang pengalaman kerja

memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap

pengambilan keputusan auditor, sementara dari penelitian Suraida (2005)

menyatakan bahwa pengalaman audit dan kompetensi berpengaruh terhadap

skeptisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik.

Begitu juga penelitian yang dilakukan Asih (2006), menemukan bahwa

pengalaman auditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun

banyaknya jenis perusahaan yang di audit berpengaruh positif terhadap keahlian

auditor dalam bidang auditing. Perbedaan dari penelitian tersebut, pada lokasi dan

jenis koperasi, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi pada

koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung, menggunakan variable

pengalaman kerja sebagai moderasi.

Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran diatas, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut.

H2: Pengalaman kerja memoderasi pengaruh tingkat pendidikan pada

efektivitas pengendalian internal pengawas koperasi simpan pinjam.