BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN … · 2019-08-27 · Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo 5 BAB II GAMBARAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo 5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BOALEMO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik propinsi, kabupaten dan

kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Kelembagaan Pemerintah Daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SOPD

Daerah Kabupaten Boalemo pada Tanggal 23 Desember 2016 Selanjutnya, melalui Peraturan

Bupati Nomor 40 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.

Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah bahwa

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

wewenang pemerintah kabupaten boalemo di bidang transmigrasi dan tenaga kerja

berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki

dalam melaksanakan :

Perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi dan tenaga kerja berdasarkan

peraturan perundang- undangan;

Pemberian perjanjian dan melaksanakan pelayanan umum di bidang transmigrasi dan

tenaga kerja;

Melaksanakan pengawasan, evaluasi, analisa dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

tekhnis di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penempatan dan perluasan tenaga

kerja;

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan tenaga kerja;

Penyelenggarakan perjanjian kerja sama atas persetujuan internal atas nama daerah

di bidang transmigrasi dan ketenaga kerjaan;

Menyelenggarakan pembinaan informasi pasar kerja.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai

wewenang sebagai berikut:

Menyusun rencana program dan kegiatan bidang transmigrasi dan tenaga kerja;



Menyusun petunjuk tekhnis pelayanan umum di bidang transmigrasi dan tenaga

kerja;

Menyusun rencana tekhnis koordinasi dan pembinaan pengembangan transmigrasi

dan tenaga kerja ;

Pemberian perizianan dan pelaksaan pelayanan umum bidang transmigrasi dan

tenaga kerja;

Melaksanakan pemantuan, evaluasi dan supervise terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan transmigrasi dan tenaga kerja;

Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparat

dinas;

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan dibidang

transmigrasi dan tenaga kerja;

Susunan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai Berikut:

1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan

pemerintahan daerah dibidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja, melaksanakan

urusan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijkan daerah

di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan tekhnis di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

Pemberian perjanjian dan pelaksanaan pelayanan umum ;

Merencanakan sasaran dan kebijakan pembangunan transmigrasi dan tenaga kerja

yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah

pusat

Penyusunan program dan kegiatan dinas;

Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

Pembinaan terhadap UPTD

Pengelolaaan urusan ketatausahaan ;

Memberikan saran dan pertimbangkan kepada bupati tentang kebijakan bidang

transmigrasi dan tenaga kerja ;



Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun

tingkat daerah ;

Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang

Kesekreatiatan yang meliputi bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan,

Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris

mempunyai fungsi :

Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas;

Pengumpulan dan pengelolahan data serta pelaporan;

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

Melaksanakan urusan administrasi umum;

Melaksanakan urusan administrasi keuangan;

Mengkoordinasikan pelaksaan kegiatan dengan bidang-bidang , kelompok jabatan

fungsional dan UPTD;

Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;

Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan kearsipan,

perjalanan dinas dan keprotokolan;

Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan kantor dan

menyiapkan penyelenggaraan rapat;

Pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris milik Negara / Daerah;

Penatausahaan barang-barang inventaris sesuai dengan pedoman dalam

peraturan perundang- undangan;

Merencanakan dan mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang inventaris;

Menyampaikan laporan pengadaan barang inventaris dinas secara berkala;

Membuat rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam urusan perlengkapan dan barang

inventaris;

Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir,

kenaikan pangkat, mutasi intern dan kesejahteraan pegawai;



Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pegawai secara periodik;

Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan kehadiran pegawai;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

Mengkoordinir penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;

Mengawasi pelaksanaan anggaran atas dana APBD dan APBN;

Meneliti realisasi rincian dan ringakasan belanja langsung dan tindak langsung;

Mengawasi permintaan SPD;

engawasi perlengkapan bukti pembayaran perhitungan dan pembenahannya;

Mengawasi realisasi rincian dan ringkasan belanja langsung dan tidak langsung;

Mengawasi SPM;

Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan bukan pajak;

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evalusi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

Menyiapkan dan menyusun rancangan perencanaan serta penjabaran visi, misi,

program dan kegiatan pembangunan bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang

terangkum dalam renstra Daerah;

Menyusun dan menyiapkan konsep rencana program, target / sasaran

pembangunan transmigrasi dan tenaga kerja, baik jangka panjang, jangka

menengah maupun jangka pendek;

Mengumpulkan dan menyatukan program kerja dan rencana kegiatan kerja dinas

yang telah di sususun dan di ajukan oleh masing-masing bagian, sub bagian,

bidang dan sub bagian;

Menyusun dan menganalisa data informasi Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;

Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program /

kegiatan bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

Penyusunan pelaporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

Menyiapkan dan menyusun data statistik tenaga kerja dan transmigrasi;

Menyusun Renstra dan Renja Dinas;

Menyusun laporan akuntabilitas kenerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;

Menginput data dan laporan diaplikasi;

Menampilkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diwebsite;

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.



3. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

a. Bidang Penyipan dan Pembengunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi

bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan

pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan kawasan,

pembangunan permukiman transmigrasi, penataan pesebaran penduduk.

b. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

mempunyai fungsi :

Perencanaan dan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;

Perencanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Penyediaan Tanah dan Pelayanan Tanah Transmigrasi;

Pembangunan Sarana dan Prasarana PermukimanTransmigrasi;

Penataan dan Persebaran Penduduk;

Penempatan Transmigrasi;

Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

Menyusun dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi bedasarkan potensi

kawasan.

Menyusun dokumen usulan penetapan Kawasan Transmigrasi

Menyusun dokumen Satuan Kawasan Permukiman.

Menyusun dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Transmigrasi.

Melaksanakan pengukuran dan pembagian LP. LU.I dan Blok LU.II.

Menyusun dokumen usulan penerbitaan SK. Hak Pengelolaan Lahan transmigrasi.

Menyusun dokumen usulan penerbitaan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik

transmigran.


b. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi :

Menyiapkan perumahan permukiman transmigrasi.

Menyiapkan prasarana jalan dan jembatan dikawasan transmigrasi.

Menyiapkan sarana fasilitas umum dikawasan transmigrasi.

Menyiapkan fasilitas sarana air bersih di kawasan transmigrasi.

Menyiapkan lahan permukiman dan lahan usaha transmigrasi.




c. Seksi Penataan Persebaran Penduduk dan Penempatan Transmigran

mempunyai fungsi :

Melaksanakan Sosialisasi program transmigrasi.

Melaksanakan pendaftaran calon transmigran.

Melaksanakan seleksi calon transmigran.

Menyiapkan peralatan perbekalan transmigran.

Menyiapkan sarana angkutan transmigran.

Melaksanakan penempatan transmigran.

Melaksanakan penilaian terhadap kelayakan lokasi siap terima penempatan

transmigran.

Membuat Bertita Acara penyerahan rumah dan lahan kepada transmigran.

Memfasilitasi kerjasama antar daerah dibidang penempatan transmigran.


4. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

a. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan,

Pelaksanaan Kebijakan, standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta

Monitoring dan Evaluasi di Bidang pengembangan usaha, pengembangan sosial

budaya dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan

kelembagaan ekonomi.

b. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasimempunyai fungsi:

Mengembangkan usaha transmigran.

Mengembangkan sosial budaya transmnigran.

Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan Transmigrasi.

Mengembangkan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi.

Membangunan dan mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Kota

Terpadu Madiri (KTM).


Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Transmigrasi mempunyai fungsi:

Pembinaan dibidang usaha pertanian, perkebunan serta usaha perikanan dan

kelautan di permukiman transmigrasi.



Mengidentifikan kebutuhan sarana produksi pertanian, perkebunan serta perikanan

dan kelautan di permukiman transmigrasi.

Memfasilitasi tersedianya sarana produksi pertanian, perkebunan serta perikanan

dan kelautan di permukiman transmigrasi.

Memfasilitasi tersedianya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan serta

perikanan dan kelautan di permukiman transmigrasi.

Membentuk dan membina kelembagaan usaha ekonomi di permukiman

transmigrasi.

Membentuk dan membina kelompok - kelompok usaha ekonomi masyarakat di

permukiman transmigrasi.

Menfasilitasi tersedianya modal usaha kelembagaan usaha ekonomi dan kelompok

usaha kecil di kawasan dan permukiman transmigrasi.

Memfasilitasi dan menjalin kerjasama pihak swasta dalam rangka

mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di kawasan dan permukiman

transmigrasi.


b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mempunyai fungsi:

Menyiapkan sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar di permukiman

transmigrasi.

Menyiapkan sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu di permukiman

transmigrasi.

Menyiapkan sarana peribadatan serta sarana pembinaan mental spiritual di

permukiman transmigrasi.

Membina dan mengembangkan kelestarian seni budya di permukiman

transmigrasi.

Membina dan mengembangkan karang taruna di permukiman transmigrasi.

Memfasilitasi tersedianya catu pangan bagi warga transmigran pada tahun

pertama sejak penempatan.

Membentuk dan membina kelembagaan masyarakat desa di permukiman

transmigrasi.

Memfasilitasi kebutuhan perlengkapan sarana pendidikan, kesehatan, rumah

ibadah dan perangkat desa di permukiman transmigrasi.


c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

mempunyai fungsi :



Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan

transmigrasi.

Menyiapkan dokumen usulan kebutuhan sarana dan prasarana di permukiman dan

kawasan transmigrasi berupa Peta lokasi, DED, RAB, TOR dan data dukung

lainnya.

Melaksanakan pembahasan usulan kebutuhan sarana dan prasarana di

permukiman dan kawasan transmigrasi di tingkat provinsi dan pusat.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan

pengembangan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan KTM. Pawonsari.


5. Bidang Ketenagakerjaan

a. Bidang Ketenagakerjaan mempunyaitugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi,

Pelatihan Ketenagakerjaan, Penyiapan Lapangan Kerja dan Penyaluran Tenaga

kerja serta Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja.

b. Bidang Ketenagakerjaanmempunyai fungsi :

Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);

Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan

kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan

kerja swasta;

Penyebarluasan informasi produktifitas kepada perusahaan kecil.

Koordinasi pemberian konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil;

Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan

antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan

kerja kepada masyarakat;

Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan

kesmpatan kerja kepada masyarakat;

Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja keluar

negeri kepada masyarakat;

Koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;



Koordinasi pelayanan dan verifikasi perlengkapan dokumen ketenaga kerjaan

Calon TKI keluar negeri;

Koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;


Bidang Ketenagakerjan terdiri atas:

a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

Mengumpulkan bahan informasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;

Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada

lembaga pelatihan kerja swasta;

Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;

Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;

Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;

Menyiapkan program pelatihan;

Menyiapkan sarana dan prasarana;

Menyiapkan struktur dan tenaga pelatihan;

Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;

Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja.


b. Seksi Penyiapan Lapangan Kerja & Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai

fungsi :

Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja

dan petugas antar kerja;

Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja

penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;

Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;

Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga

kerja swasta;

Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja

swasta;

Memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan

mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat;

Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan

dokumen ketenagakerjaan Calon TKI keluar negeri;



Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen

ketenagakerjaan Calon TKI keluar negeri;

Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan

penandatanganan perjanjian kerja;

Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang manangani

tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan

kerja kepada masyarakat;

Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kerja.


c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai fungsi :

Verifikasi Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dengan

ruang lingkup operasi Daerah ;

Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah

kabupaten/kota ;

Koordinasi proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan dengan ruang

lingkup operasi daerah Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;

Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama

Bipartit diperusahaan;

Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan

diperusahaan mogok kerja dan penutupan perusahaan ;

Mengawasi keikutsertaan Karyawan/Tenaga Kerja pada Program BPJS

Ketenagakerjaan.




Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.

NO J A B A T A N ESELON

1. Kepala Dinas IV.a

2. Sekretaris IV.a

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian III.d

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan III.b

2.3 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program III.c

3. Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi IV.a

3.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Kawasan

Transmigrasi

III.b

3.2 Kepala Sub Bidang Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

III.c

3.3 Kepala Sub Bidang Penempatan Transmigrasi

dan Penataan Persebaran Penduduk

III.d

4 Kepala Bidang Pengembangan

Masyarakat Transmigrasi IV.a

4.1 Kepala Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi

Transmigrasi

III.b

4.2 Kepala Sub Bidang Pembinaan Sosial Budaya

Transmigrasi

III.b

4.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kawasan Transmigrasi

III.b

5 Kepala Bidang Ketenagakerjaan III.d

5.1 Kepala Sub Bidang Pelatihan Tenaga Kerja III.c

5.2 Kepala Sub Bidang Penyiapan Lapangan Kerja

dan Penyaluran Tenaga Kerja

III.c

5.1 Kepala Sub Bidang Hubungan Industrial dan

Syarat-syarat Kerja

III.d



Gambar: Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

BIDANG

PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

SEKSI

PEMBINAAN USAHA EKONOMI TRANSMIGRASI

SEKSI

PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI

SEKSI

PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN

TRANSMIGRASI

UPTD

PENGELOLA KTM

KEPALA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

BIDANG

PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

SEKSI

PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

SEKSI

PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

SEKSI

PENEMPATAN TRANSMIGRASI DAN PENEMPATAN PERSEBARAN PENDUDUK

BIDANG

KETENAGAKERJAAN

SEKSI

PELATIHAN TENAGA KERJA

SEKSI

PENYIAPAN LAPANGAN KERJA DAN PENYALURAN TENAGA KERJA

SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT-SYARAT KERJA

{{[KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

SEKRETARIS

KEUANGAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN



2.2 Sumber Daya SOPD

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, kelembagaan sangat dibutuhkan

ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu

pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan professional dalam menunjang tugas

yang diembankan.

Secara keseluruhan komposisi personil yang ada saat ini pada Dinas Transmigrasi

dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo adalah

Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo Berdasarkan Pangkat/Golongan Terdiri dari :

No Pangkat/Golongan Jumlah PNS

1 Pembina Tkt.I IV/a 2

2 Pembina IV/a 1

3 Penata Tkt.I III/d 4

4 Penata III/c 5

5 Penata Muda Tkt.I III/b 8

6 Pengatur II/c 12

7 Pengatur Muda Tkt.I II/b 2

8 Juru I/c 1

Total Pegawai 35

Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo

Berdasarkan Jenis Kelamin Terdiri dari :

JENIS KELAMIN JUMLAH

LAKI - LAKI PEREMPUAN

23 12 35

JUMLAH 35 ORANG



Jumlah Aset dan Peralatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Boalemo Terdiri dari :

Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo yang dimiliki

saat ini diantaranya gedung kantor konstruksi permanen berlantai satu dengan luas ……m2.

Perlengkapan lainnya yaitu instalasi listrik, meubeleir, meja dan kursi untuk pejabat eselon,

staf maupun tenaga kontrak, lemari arsip, computer, Lektop, printer, laptop, TV, kendaraan

roda empat, kendaraan roda dua dan berbagai perlengkapan kantor lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD

2.3.1 Sasaran Targer Kinerja

a. Sasaran target kinerja sub sektor transmigrasi di Kabupaten Boalemo

Program transmigrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boalemo cukup berhasil.

Hal ini dapat dilihat dengan jumlah transmigran yang terus meningkat. Jumlah transmigran

yang terdapat di Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2017 sebanyak 3794 Kepala

Keluarga hal ini dapat menguntungkanpemerintah Kabupaten Boalemo karena transmigran

dapat mengolah lahan yangdiberikan yang awalnya kurang produktif menjadi produktif.

Kinerja sektor transmigrasi di Kabupaten Boalemo

Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi

yang dibangun

12 UPT 12 UPT 12 UPT 12 UPT 12 UPT

Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi

yang mandiri


Jumlah Unit Pemukiman

Transmigrasibukan binaan


Jumlah Kawasan Transmigrasi Umum 10 UPT 10 UPT 12 UPT 12 UPT 12 UPT

Jumlah Kawasan Transmigrasi

Swakarsa Mandiri

4

Lokasi

4

Lokasi

4

Lokasi

4

Lokasi

4

Lokasi

Jumlah Kawasan KTM Pawonsari 1

Lokasi

1

Lokasi

1

Lokasi

1

Lokasi

1

Lokasi



Kinerja sektor penempatan transmigrasi di Kabupaten Boalemo

Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Transmigranumum yang ditempatkan 3149

KK

3149

KK

3149

KK

3794

KK

3794

KK

Jumlah Transmigran yang mandiri 3149

KK

3149

KK

3149

KK

3794

KK

3794

KK

Jumlah Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) 515

KK

515

KK

515

KK

515

KK

515

KK

Jumlah Transmigran Baru

Jumlah Transmigran Umum + Transmigran

Swakarsa Mandiri (TSM)

3664

KK

3664

KK

3664

KK

4309

KK

4309

KK

Presentase kawasan transmigrasi perkotaan

baru (KTM) yang sudah dibangun

20% 25% 30% 35% 35%

Lokasi permukiman transmigrasi umum di Kabupaten Boalemo mempunyai 6 Lokasi dan

masing-masing lokasi mempunyai Luas wilayah dalam tabel dibagwah ini:

Luas Wilayah Lokasi Transmigrasi Kabupaten Boalemo

NO LOKASI TRANSMIGRASI KECAMATAN LUAS WILAYAH

(Ha)

KET

1. Pangea SP-1 Wonosari 850

2. Pangea SP-2 Wonosari 2.954

3 Pangea SP-3 Wonosari 673

4 Pangea SP-4 Wonosari 1.238

5 Pangea SP-6 Paguyaman 1.332.50

6 Lito SP-1 Paguyaman Pantai 329.87

Luas lahan yang dibagikan kepada warga Transmigrasi transmigrasi di kabupaten

Boalemo dalam tabel adalah sebagai Berikut:



Luas lahan yang dibagikan kepada warga transmigrasi umum di Kabupaten

Boalemo

NO

LOKASI

TRANSMIGRA

SI

KECAMATAN

TANAH YANG DIBAGIKAN KEPADA

WARGA TRANSMIGRASI

JUMLAH

(Ha) LAHAN

PEKARANGAN

(Ha)

LAHAN

USAHA I

(Ha)

LAHAN

USAHA II

(Ha)

1. Pangea SP-1 Wonosari 50 150 200 400

2. Pangea SP-2 Wonosari 20 380 400 800

3 Pangea SP-3 Wonosari 10 190 200 400

4 Pangea SP-4 Wonosari 10 190 200 400

5 Pangea SP-6 Paguyaman 12.5 237.5 250 500

6 Lito SP-1 Paguyaman

Pantai

9.75 185.25 - 185.25

b. Sasaran target kinerja Sub sektor Kawasasan Transmigrasi Perkotaan.

Di Kabupaten Boalemo dimana tedapat kawasan KTM Pawonsari yang letaknya dikelilingi

oleh Kawasan Eks Transmigrasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat

produksi komoditi unggulan yang berbasis pada usaha masyarakat perkotaan, pedesaan

serta memenuhi skala ekonomi baik dilihat aspek bisnis maupun dari aspek pelayanan sosial,

oleh karena itu salah satu upaya pokok sektor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah

pemberdayaan masyarakat dan khususnya masyarakat Transmigran.

Masterplan terbentuk tahun 2017, dimulai pembangunan KTM Pawonsari pada

Tahun 2008, Cakupan wilayah: Seluas +/- 34.133 Ha meliputi Kec. Paguyaman & Wonosari

, Pusat KTM Pawonsari di Desa Sejahtera/Bongo III, Pusat SKP Desa Pangea SP-2, Desa

Bongo 4, Desa Mulombuhale, Desa Bongo II, Jumlah Desa/UPT 25 Desa. Kecamatan

Paguyaman 9 desa dan Kecamatan Wonosari 16 Desa, Penduduk di Kawasan KTM Pawonsari

10.991 KK/40.063 jiwa. Secara Administrasi Wilayah Kawasan KTM Pawonsaari terletak di:

a. Desa : Sejahtera/Bongo III

b. Kecamatan : Wonosari

c. Kabupaten : Boalemo

d. Provinsi : Gorontalo

Batas KTM Pawonsari adalah sebagai Berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan denganKecamatan



b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bongo Nol

c. Sebelah Timur barbatasan dengan Kecamatan Tolangohula

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan HPT

Legalitas KTM: Perda KTM, SK. BUP Nomor : 12/Tahun 2012, Sarana dan Prasarana yang

dibangun di kawasan KTM Pawonsari: Tugu, Gapura, Boulevard, Mess Kantor Pengelola,

Pasar Moderen, Terminal,Gilingan Tepung Jagung, Penyulingan Bioetanol, Jalan Lokal

Primer, Jalan Lokal skunder, Sarana dan Prasarana Terbangun di Wilayah (Jalan, Jembatan,

Gorong gorong) dan ada Juga Bangunan Dusun Terpadu Mandiri (DTM).

Sarana dan Prasarana yang perlu dibangun Pemda antara lain : Gedung Balai Latihan

Kerja (BLK), rumah sakit, pasar tradisional, pasar hewan, taman buah-buahan, taman,

Drainase, Jalan, Jembatan, Goron-Gorong, Tempat-tempat produksi hasil pertanian,

wirausaha baru dan Peningkatan SDM untuk Tenaga Kerja yang berprofesi. Penempatan

Transmigrasi di Kawasan KTM Pawonsari Tahun 1970 sampai dengan Tahun 2017 terlihat

pada table :

Penempatan Transmigrasi di Kawasan Perkotaan KTM Pawonsari

NO

DESA/EKS UPT

POLA USAHA

JENIS

TRANS

TANGGAL BULAN/

TAHUN/PENEMPATAN

JUMLAH

PENEMPATAN

KK JIWA

1 UPT Pangea SP- 1 Lahan Kering TU 5,12 Desember 2005 200 826

2 UPT Pangea SP- 2 Lahan Kering TU 24 Juni 2006 08 Des

2007 20 Des 2008 20

Nov 2009

400 1643

3 UPT Pangea SP-3 Lahan Kering TU

4 UPT Pangea SP-4 Lahan Kering TU 20 Nov 2010 100 498

5 UPT Pangea SP-6 Lahan Kering TU

6 Pangea Lahan Kering TSM 20 Nov 2010 150 570

7 Raharja Lahan

Kering/Sawah

TU 10 Oktober 1980 150 515

8 Dimito Lahan

Kering/Sawah

TU Tahun 1981 200 703

9 Trirukun Lahan

Kering/Sawah

TU Tahun 1980 110 362

9 Sukamaju Lahan

Kering/Sawah

TU September 1977 50 159



9 Sukamulya Lahan

Kering/Sawah

TU 12 September 1983 200 363

10 Makmur/Bongo II Lahan

Kering/Sawah

TU Tahun 1980 165 599

11 Jatimulya Lahan

Kering/Sawah

TU April, Mei, juni 1977 350 1219

12 Sejahtera/Bongo

III

Lahan

Kering/Sawah

TU Tahun 1981 300 1011

13 Harapan Lahan

Kering/Sawah

TU Februari 1977 200 687

14 Saritani - - - - -

15 Dulohupa - - - - -

16 Mekarjaya - - - - -

17 Tanjung harapan - - - - -

18 Bongo IV Lahan

Kering/Sawah

TSM November 2009, 2010 165 634

19 Bualo Lahan

Kering/Sawah

TSM Nov 2010 100 359

20 Bringin Jaya Lahan

Kering/Sawah

TSM Tahun 2011 150 435

21 Bongo Nol - - - - -

22 Molumbulahe - - - - -

23 Saripi - - - - -

24 Mutiara - - - - -

25 Bongo Tua - - - - -

26 Wonggahu - - - - -

27 Tangkobu - - - - -

a. Sasaran target kinerja sub sektor ketenagakerjan di Kabupaten Boalemo

Penduduk yang bekerja menurut Daerah dan Jenis Kelamin Penduduk yang bekerja

menurut Golongan Umur,Penduduk yang Bekerja Menurut Pendididkan, Penduduk yang

bekerja menurut Lapangan Usaha, penduduk yag bekerja menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan,

Penduduk yang bekerja menurut Status pekerjaan dan penduduk yang bekerja menurut jam

kerja tahun 2011 s/d 2015 sesuai tabel dibawah ini:



1. Penduduk Usia kerja

Penduduk Usia kerja menurut Kegiatan

KEGIATAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

ANGKATAN KERJA 57.618 64.167 65.081 64.856 67.186

BEKERJA 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

PENGANGGUR 2.187 3.036 1.101 1.352 3.069

BUKAN ANGKATAN KERJA 30.405 26.543 33.452 37.243 38.371

SEKOLAH 3.536 671 8.181 12.103 10.632

MENGURUS RUMAH TANGGA 20.864 17.860 20.389 21.308 25.656

LAINNYA 6.005 8.012 4.882 3.832 2.083

PENDUDUK USIA KERJA 88.023 90.710 98.533 102.099 105.557

TPAK = Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (%)

65,46 70,74 66,05 63,52 63,65

TPT = Tingkat Penganggur

Terbuka (%)

3,80 4,73 1,69 2,08 4,57

TKK = Tingkat Kesempatan

Kerja (%)

96,20 95,27 98,31 97,92 95,43

Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan di tahun 2011 mencapai 88.023 orang, dan terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2015. Dimana pada tahun 2012 bertambah 2.687 orang,

dari tahun 2012 ke tahun 2013 bertambah 7.823 orang, dari tahun 2013 ke tahun 2014

bertambah 3.566 orang , sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 20154 bertambah 3.458

orang. Penduduk usia kerja menurut kegiatan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu berdasarkan

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Berdasarkan Angkatan Kerja yang terdiri dari

pekerja dan pengangguran pada tahun 2011 sebanyak 57.618 orang dan terus mengalami

kenaikan hingga tahun 2013, dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan

angkatan kerja sebanyak 225 orang, dan mengalami kenaikan lagi sebanyak 2.330 orang di

tahun berikutnya. Sedangkan Bukan Angkatan Kerjaterdiri dari pelajar, pengurus rumah

tangga dan lain-lain pada tahun 2011 sebanyak 30.405 orang dan mengalami penurunan

sebanyak 3.862 orang pada tahun 2012. Akan tetapi pada tahun barikutnya mengalami

kenaikan hingga pada tahun 2015 mencapai 38.371 orang. Berdasarkan data-data diatas

dapat disimpulan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 sebesar

65,46%, tahun 2012 naik menjadi 70,74%, dan mengalami penurunan di 2 tahun

berikutnya dan pada tahun 2015 hanya mengalami kenaikan 0,13% dari tahun sebelumnya.



Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami kenaikan jika

dibangdingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya pada tahun 2013 saja yang mengalami

penurunan, yakni sebesar 3,04% darri tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan Tingkat

Kesempatan Kerja (TKK) yang cenderung menurun, dan hanya pada tahun 2013 mengalami

kenaikan sebesar 3,04% dari tahun sebelumnya.

Penduduk Usia Kerja Menurut Daerah dan Jenis Kelamin

DAERAH TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

Perkotaan 4.852 5.231 5.299 6.100 8.615

Perdesaan 50.579 55.900 58.681 57.404 55.502

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

JENIS KELAMIN

Laki-Laki 37.211 38.655 42.086 40.895 43.515

Perempuan 18.220 22.476 21.894 22.609 20.602

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Daerah Perkotaan dan Pedesaan memiliki

perbedaan yang sangat jauh. Yang jika dirata-ratakan hampir 10 kali lipat lebih banyak

jumlah Penduduk Usia Kerja di daerah pedesaan. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 jumlah penduduk Usia Kerja di daerah perkotaan terus mengalami kenaikan, dari 4.852

orang mencapai 8.615 orang. Sedangkan untuk daerah pedesaan mengalami kenaikan hanya

dari tahun 2011-2013, dan mengalami penurunan hingga tahun 2015.

Berdasarkan Jenis Kelamin, Penduduk Usia Kerja laki-laki hampir dua kali lebih banyak

dari Penduduk Usia Kerja Perempuan.

Penduduk Bekerja Menurut Golongan Umur

GOLONGAN

UMUR

TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

15-19 3.997 3.731 3.934 3.079 2.785

20-24 4.824 6.614 6.909 5.255 7.188

25-29 7.608 8.268 6.491 7.630 8.409

30-34 9.058 8.954 11.480 10.248 8.938

35-39 8.238 7.406 8.737 9.497 9.579

40-44 6.478 8.904 7.817 8.471 7.595

45-49 5.749 5.966 5.796 6.530 6.397

50-54 3.352 4.536 5.008 5.774 5.219

55-59 2.922 3.575 3.772 2.929 3.243



60-64 1.392 1.829 1.729 2.639 2.587

65+ 1.813 1.348 2.307 1.452 2.177

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Penduduk yang bekerja merupakan penduduk dengan usian 15 tahun keatas.

Berdasarkan Golongan Umur, jumlah penduduk bekerja yang tertinggi berada pada golongan

umur 30-34 tahun pada periode tahun 2011-2014. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah

penduduk bekerja tertinggipada golongan umur 35-39 tahun. Dan untuk jumlah penduduk

bekerja paling sedikit pada penduduk golongan umur 60-65+.

Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan

PENDIDIKAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

≤SD 41.547 45.817 44.806 45.318 40.565

SMTP 4.898 7.195 7.117 7.253 5.499

SMTA Umum 4.095 3.249 5.051 4.508 8.572

SMTA Kejuruan 2.266 2.317 3.356 2.249 3.221

DIPLOMA I/II/III/AKADEMI 430 849 588 932 1.486

UNIVERSITAS 2.195 1.704 3.062 3.244 4.774

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikannya paling banyak penduduk yang

berpendidikan minimal SD. Angka tertinggi terdapat di tahun 2012 yang mencapai 45.817

orang. Sedangkan paling sedikit adalah penduduk yang berpendidikan DIPLOMA

I/II/III/AKADEMI, dengan angka terendah terdapat pada tahun 2011 hanya 430 orang.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja nemurut daerah dan jenis kelamin

DAERAH TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

Perkotaan 66,83 71,44 62,58 66,34 62,13

Perdesaan 65,33 70,67 66,40 63,23 63,90

JUMLAH 65,46 70,74 66,05 63,52 63,65

JENIS KELAMIN

Laki-Laki 85,90 87,22 85,89 81,73 85,42

Perempuan 44,83 53,94 45,90 45,04 41,55

JUMLAH 65,46 70,74 66,05 63,52 63,65

Tingkat Partisipasi AngkatanKerja menurut daerah dan jenis kelamin adalah

perbandingan antara jumlah angkatan kerja menurut daerah dan jenis kelamin dengan



jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi ankatan kerja pada tahun 2011,

2012 dan 2014 di daerah perkotaan lebih tinggi dibadingkan dengan di daerah pedesaan.

Akan tetapi pada tahu 2013 dan 2015 partisipasi angkatan kerja di daerah perkotaan lebih

rendah dibanding di daerah pedesaan. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki

hampir dua kali lebih banyak dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut golongan umur

GOLONGAN UMUR TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

15-19 36,21 35,18 28,45 20,53 24,65

20-24 60,45 72,05 64,26 56,64 63,51

25-29 75,00 81,19 73,02 72,20 72,64

30-34 77,10 72,76 79,41 76,88 73,61

35-39 79,14 81,14 78,58 79,88 81,28

40-44 72,54 88,78 78,72 85,08 72,54

45-49 75,74 82,87 72,87 81,12 74,98

50-54 72,71 82,35 82,53 82,98 77,57

55-59 54,66 77,97 75,56 74,34 60,18

60-64 83,30 70,62 54,68 56,02 67,30

65+ 44,61 32,10 44,34 25,93 36,31

JUMLAH 65,46 70,74 66,05 63,52 63,65

Tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi terdapat pada golongan umur 40-44

pada tahun 2012 yakni mencapai 88,78%. Sedangkan tingkat partisipasi terendah terdapat

pada golongan umur 15-19 pada tahun 2014 yang hanya mencapai 20,53%. Adapun jumlah

tertinggi tingkat partisipasi dari keseluruhan golongan umur terdapat pada tahun 2012 yang

mencapai 70,74% sedangkan jumlah terendahnya 63,52% pada tahun 2014.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikan

PENDIDIKAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

≤SD 68,13 73,46 67,08 66,89 65,88

SMTP 42,02 55,34 47,97 46,49 35,44

SMTA Umum 68,45 71,31 67,61 56,91 70,62

SMTA Kejuruan 69,10 67,29 84,80 62,41 67,03



DIPLOMA I/II/III/AKADEMI 100,00 88,21 77,99 80,84 82,42

UNIVERSITAS 92,95 89,83 98,49 86,68 89,40

JUMLAH 65,46 70,74 66,05 63,52 63,65

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikan dari tahun 2011-2015 tertinggi

terdapat pada tahun 2011 pendidikan DIPLOMA I/II/III/AKADEMI mencapai 100% dan

terendah pada tingkat pedidikan SMTP 35,44% tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah

tertinggi tingkat partisipasi angkatan kerja dari keseluruhan tingkat pendidikan dari tahun

2011-2015 terdapat pada tahu 2012 yang mencapai 70,74% dan terendah 63,52% pada

tahun 2014.

3. Penduduk yang bekerja

Penduduk yang bekerja menurut Daerah dan Jenis Kelamin

DAERAH TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

Perkotaan 4.852 5.231 5.299 6.100 8.615

Perdesaan 50.579 55.900 58.681 57.404 55.502

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

JENIS KELAMIN

Laki-Laki 37.211 38.655 42.086 40.895 43.515

Perempuan 18.220 22.476 21.894 22.609 20.602

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Jumlah penduduk yang bekerja di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan

jumalah penduduk yang bekerja di daerah perkotaan. Demikian juga jumlah penduduk laki-

laki yang bekerja lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan yang bekerja.

Penduduk yang bekerja menurut golongan umur

GOLONGAN UMUR TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

15-19 3.997 3.731 3.934 3.079 2.785

20-24 4.824 6.614 6.909 5.255 7.188

25-29 7.608 8.268 6.491 7.630 8.409

30-34 9.058 8.954 11.480 10.248 8.938

35-39 8.238 7.406 8.737 9.497 9.579



40-44 6.478 8.904 7.817 8.471 7.595

45-49 5.749 5.966 5.796 6.530 6.397

50-54 3.352 4.536 5.008 5.774 5.219

55-59 2.922 3.575 3.772 2.929 3.243

60-64 1.392 1.829 1.729 2.639 2.587

65+ 1.813 1.348 2.307 1.452 2.177

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak terdapat pada golongan umur 30-34 pada

tahun 2011-2014 sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja terbanyak

terdapat pada golongan umur 35-39. Sedangkan jumlah terndah penduduk yang bekerja

terdapat pada golongan umur 60-65 ke atas.

Penduduk yang bekerja menurut pendidikan

PENDIDIKAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

≤SD 41.547 45.817 44.806 45.318 40.565

SMTP 4.898 7.195 7.117 7.253 5.499

SMTA Umum 4.095 3.249 5.051 4.508 8.572

SMTA Kejuruan 2.266 2.317 3.356 2.249 3.221

DIPLOMA

I/II/III/AKADEMI 430 849 588 932 1.486

UNIVERSITAS 2.195 1.704 3.062 3.244 4.774

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Penduduk yang bekerja terbanyak merupakan Penduduk dengan latar pendidikan

maksimal SD, dengan angka tertinggi tahun 2012 mencapai 45.817 orang. Sedangkan

jumlah terendah terdapat pada penduduk yang berpendidikan DIPLOMA I/II/III/AKADEMI

mencapai 430 orang pada tahun 2011.

Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan

perikanan

34.099 42.183 42.527 41.282 37.997

2. Pertambangan dan penggalian 1.991 3.180 1.904 870 364



3. Industri pengolahan 1.985 1.345 2.269 2.200 3.374

4. Listrik, gas dan air 140 306 205 356 324

5. Bangunan 2.673 1.184 1.065 1.643 2.395

6. Perdagangan besar, eceran, rumah

makan, dan hotel

4.413 4.538 5.988 5.128 5.795

7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi 2.097 1.089 1.672 1.481 2.614

8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan

583 191 276 428 1.235

9. Jasa kemasyarakatan 7.450 7.115 8.279 10.472 10.343

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Berdasarkan lapangan usaha, maka lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh

penduduk adalah pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan hingga sebesar 42.527

orang pada tahun 2013. Selanjutnya, sector jasa sebesar 10,472 orang dan yang paling

sedikit digeluti adalah sektor industri yang hanya sebesar 1,345 orang saja pada tahun 2012.

Penduduk yang bekerja menurut Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Tenaga profesional, teknisi dan yang

sejenis

3.665 3.045 3.762 3.691 6.529

2. Tenaga kepemimpinan dan

ketatalaksanaan

710 585 1.054 515

3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis 2.336 2.015 2.240 3.032 2.348

4. Tenaga usaha penjualan 4.273 3.669 5.282 4.675 5.625

5. Tenaga usaha jasa 1.296 1.974 1.492 1.879 1.529

6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan,

perburuan, dan perikanan

34.099 41.924 42.389 41.397 36.877

7. Tenaga produksi,operator alat-alat

angkutan dan pekerja kasar

9.590 7.362 8.069 7.653 10.434

9. Lainnya 172 432 161 123 260

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Berdasarkan jenis pekerjaan/jabatan, maka labih banyak penduduk yang bekerja

sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mencapai 42.389

orang di tahun 2013. Selanjutnya sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkkut dan



pekerja kasar sebanyak 10.434 orang di tahun 2015. Dan paling sedikit sebagai tenaga

kepemimpinan dan ketatalaksanaan hanya sebesar 515 orang (2015) selanjutnya untuk

sektor lainnya.

Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan

STATUS PEKERJAAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Berusaha sendiri 11.722 12.561 14.970 13.927 19.090

2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap 13.701 13.551 14.374 13.632 8.787

3. Berusaha dibantu buruh tetap 2.010 1.335 813 1.586 1.193

4. Buruh/Karyawan/Pegawai 8.843 9.183 11.165 13.313 16.241

5. Pekerja bebas di Pertanian 5.626 5.941 5.088 3.145 6.510

6. Pekerja bebas di Non Pertanian 2.259 1.193 1.070 2.151 1.619

7. Pekerja tidak dibayar 11.270 17.367 16.500 15.750 10.677

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117

Berdasarkan status pekerjaan, lebih banyak penduduk yang memiliki usaha sendiri

mencapai 19.090 orang (2015), maupun dibantu buruh tidak tetap sebanyak 14.347 orang

(2013) dan pekerja tidak dibayar sebanyak 17.367 orang (2012). Sedangkan aling sedikit

penduduk yang memiliki usaha dengan dibantu buruh tetap hanya 813 orang (2013).

Penduduk yang bekerja menurut Jam Kerja

JAM KERJA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

0 3.433 3.554 2.731 1.817 1.335

1 – 9 1.800 2.868 4.848 1.724 881

10 -14 2.490 3.506 4.598 2.387 1.452

15 – 24 8.362 8.850 13.059 12.964 13.153

25 – 34 10.250 10.454 12.600 13.243 8.540

35 – 44 14.090 14.424 13.059 17.851 15.434

45 – 59 12.384 16.959 11.314 11.116 16.709

60+ 2.622 516 1.771 2.402 6.613

JUMLAH 55.431 61.131 63.980 63.504 64.117



Penduduk terbanyak memiliki jumlah jam kerja 35-44 /minggu yakni mencapai 17.851

orang (2014). Paling sedikit penduduk yang memiliki 60 jam kerja lebih seminggu sebanyak

516 orang (2012).

4. Pengangguran Terbuka

Penggur terbuka menuru Daerah dan jenis Kelamin

DAERAH TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

Perkotaan 111 496 425 204 778

Perdesaan 2.076 2.540 676 1.148 2.291

JUMLAH 2.187 3.036 1.101 1.352 3.069

JENIS KELAMIN

Laki-Laki 770 1.279 559 1.148 1.902

Perempuan 1.417 1.757 542 204 1.167

JUMLAH 2.187 3.036 1.101 1.352 3.069

Jumlah pengangguran terbuka lebih banyak terdapat di daerah pedesaan mencapai

2.540 orang (2012). Pada tahun 2011-2012 jumlah pengangguran penduduk perempuan

lebih banyak dari pada laki-laki. Sebaliknya pada tahun 2013-2015 jumlah pengangguran

laki-laki lebih banyak dari jumlah pengangguran perempuan.

Penganggur Terbuka menurut pendidikan

PENDIDIKAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

≤SD 1.342 1.395 185 68 426

SMTP 160 697 248 492 456

SMTA Umum 215 417 210 164 1.673

SMTA Kejuruan 433 403 370 328 741

DIPLOMA I/II/III/AKADEMI 18 124 298 68 23

UNIVERSITAS 19 198 213 232 229

JUMLAH 2.187 3.036 1.101 1.352 3.069

Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2015 lebih banyak terdapat pada sekolah

SMA/SMA Kejuruan sebanyak 2.414 Orang danyang ke dua yang lulusan SD/SMP sebanyak

882 Orang dan yang lulusan diploma I/II/III/Akademi dan sarjana sebanyak 252 Orang

maka perlu adanya pelatihan atau peningkatan kualitas bagi pengganguran sehingga

mempuntai sertifikasi ataupun kehlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.



2.3.2 Target SPM Urusan Wajib dan urusan Pilihan.

Target SPM Urusan wajib adalah mengurus tentang Ketenaga Kerjaan sedangkan

kinerja urusan Pilihan adalah Ketransmigrasian. Melalui program kegiatan yaitu :

a. Program dan Kegiatan melalui APBD, terdiri dari :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

3. Program peningkatan kapasitas daya manusia aparatur

- Pendidikan dan pelatihan Formal

Urusan Pilihan Program APBD

4. Program Transmigrasi Lokal

- Penataan persebaran penduduk dikawasan transmigrasi industri

5. Program Transmigrasi Regional

- Penataan persebaran penduduk Regional

6. Program penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi

- Pembangunan pemukiman dan penempatan transmigrasi

7. Program pengembangan wilayah transmigrasi.

- Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan prasarana sosial dan ekonomi di

kawasan transmigrasi

- Pengembangan usaha bagi warga transmigrasi sebagai pelaku transmigrasi

Urusan Wajib Program APBD

8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- Pengembangan kewirausahaan bagi tenaga kerja yang bersaing

- Pelatihan keterampilan mengemudi

9. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum jaminan

sosial ketenaga kerjaan

10. Program peningkatan kesempatan kerja

- Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Adapun tabel yang disajikan untuk Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja adalah tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 sebagai berikut :



2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 20171 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23

1

Presantase

Masyarakat

Transmigran yang

Meningkat

Ekonominya

12% 15% 18% 20% 25% 15,47% 16,97% 30% 35% 35% 1.77 % 1.13 % 1.66 % 1.5 % 0.42 %

2

Presentase Pencari

Tenaga Kerja Yang Di

Tempatkan

12% 15% 18% 20% 75% 52,97% 23,11% 24,39% 34,39% 75% 4.42 % 1.5 % 1.4 % 2.20 % 1%

3

Presentase Pencari

Tenaga Kerja Yang

Berkompeten

75% 75% 80% 80% 70% 28,58% 28,72% 39,35% 39,35% 30% 2.6 % 2.8 % 2. 4% 2. 7 % 0. 9 %

4Jumlah Tenaga Kerja

yang Mandiri115 Org 115 Org 115 Org 115 Org 130 Org 120 Org 97 Org 200 Org 120 Org 60 Org 1.0 % 0.8 % 1.7% 1.2 % 1.5 %

5

Persentase

Permasalahan Tenaga

Kerja di Tindak Lanjuti

5% 20% 20% 20% 25% 5% 20% 20% 45% 35% 1% 1% 1% 2.5 % 0.2 %

6

Presentase Pekerja

Yang Menjadi peserta

BPJS

15% 15% 15% 15% 75% 10% 10% 15% 15% 75% 1.5 % 1.5 % 1.% 1% 1%

7

Jumlah Perusahaan

Yang Melaksanakan

Peraturan Ketenaga

Kerjaan Sesuai Aturan

10% 15% 20% 20% 30% 10% 15% 15% 15% 30% 1% 1% 1.5 % 1% 1%

8

Jumlah Akuntabilitas

Kinerja LAKIP dan

Pelayanan Prima

Berbasis Reformasi

birokrasi

72 74 75 76 88 70 73 76 76 88 1% 1.4 % 1% 1% 1%

Rasio Capaian Pada tahun Ke-

Tabel T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKABUPATEN BOALEMO

No

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi SOPD

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangtat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke-



9

Jumlah Tenaga Kerja

Yang Produktif dan

Berkualitas

36.716

Org

36.866

Org

37.016

Org

37.166

Org

37.316

Org- - - - - - - - - -

10

Jumlah Tenaga Kerja

Yang Memiliki

Akreditas Keahlian

700 Org 1400 Org 2100 Org 2800 Org 3500 Org - - - - - - - - - -

11Jumlah Tenaga Kerja

Yang Terlindungi

150

Orang

200

Orang

250

Orang

300

Orang

350

Orang- - - - - - - - - -

12Jumlah Lapangan

Kerja Baru7 UB 14 UB 21 UB 28 UB 35 UB - - - - - - - - - -

13

Persentase

Menurunnya Angka

Pengangguran

4.32% 4,07% 3,82% 3,57% 3,22% - - - - - - - - - -

14

Jumlah Unit

Permukiman

Tranmigrasi Yang

Terbangun

12 UPT 12 UPT 13 UPT 13 UPT 13 UPT - - - - - - - - - -

15

Jumlah Permukiman

Transmigrasi Yang

Mandiri

10 UPT 10 UPT 10 UPT 11 UPT 12 UPT - - - - - - - - - -

16Jumlah Transmigrasi

Yang Ditempatkan

36.716

KK

36.866

KK

37.016

KK

37.166

KK

37.316

KK- - - - - - - - - -

17

Persentase KTM

Menjadi Kawasan

Perkotaan Baru

40% 45% 50% 55% 60% - - - - - - - - - -

18

Persentase

Administrasi Tertata

Dengan Baik

100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - - -

19

Jumlah Laporan

Keuangan Yang

Tersusun Dengan

Baik dan Akuntabel

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - - - - - - - - - -

20

Persentase ASN Yang

Mengikuti

Pelatihan/Bimtek

40% 50% 55% 60% 65% - - - - - - - - - -



2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A.

7.000.000 - - - - 7.000.000 - - - - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.644.597.413 2.479.368.251 2.672.864.230 3.168.231.493 3.415.309.419 2.527.437.189 2.475.385.006 2.554.618.168 2.801.279.203 2.909.240.421 96% 100% 96% 88% 85%

2.133.037.413 2.007.725.001 2.174.914.230 2.647.682.698 2.619.246.919 2.112.128.009 2.003.746.506 2.068.224.918 2.281.733.548 2.282.150.421 99% 100% 95% 86% 87%

511.560.000 471.643.250 497.950.000 520.548.795 796.062.500 415.309.180 471.638.500 486.393.250 519.545.655 627.090.000 81% 100% 98% 100% 79%

2.263.125.046 2.706.385.040 3.370.000.000 3.650.063.000 3.114.730.756 2.183.867.686 2.505.301.326 3.136.787.259 3.375.636.931 3.676.485.152 96% 93% 93% 92% 118%

153.712.500 177.000.000 170.700.000 296.850.000 371.905.750 138.674.000 167.820.000 164.761.250 279.487.500 360.356.000 90% 95% 97% 94% 97%

873.259.000 2.036.091.040 2.381.728.040 1.822.681.850 2.625.738.406 814.826.186 1.844.337.326 2.173.971.009 1.710.598.521 3.199.042.552 93% 91% 91% 94% 122%

1.236.153.546 493.294.000 817.571.960 1.530.531.150 117.086.600 1.230.367.500 493.144.000 798.055.000 1.385.550.910 117.086.600 100% 100% 98% 91% 100%

4.914.722.459 5.185.753.291 6.042.864.230 6.818.294.493 6.530.040.175 4.718.304.875 4.980.686.332 5.691.405.427 6.176.916.134 6.585.725.573 96% 96% 94% 91% 101%

B.

16.091.101.000 17.167.549.000 38.801.281.000 29.536.220.000 2.173.028.000 15.936.269.825 17.097.288.000 35.762.114.500 27.713.504 2.080.141.000 99% 100% 92% 0% 96%

16.091.101.000 17.167.549.000 38.801.281.000 29.536.220.000 2.173.028.000 15.936.269.825 17.097.288.000 35.762.114.500 27.713.504 2.080.141.000 99% 100% 92% 0% 96%

21.005.823.459 22.353.302.291 44.844.145.230 36.354.514.493 8.703.068.175 20.654.574.700 22.077.974.332 41.453.519.927 6.204.629.638 8.665.866.573 98% 99% 92% 17% 100%

JUMLAH

Total A+B

BELANJA APBN

BELANJA APBD

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Prestasi Kerja

BELANJA LANGSUNG

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

JUMLAH

1

Pendapatan Asli Daerah

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Dana Pembantuan

Rata - Rata

PertumbuhanAnggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Tabel T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKABUPATEN BOALEMO

Uraian



2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan SOPD

Untuk memformulasi rencana strategik yang mencerminkan terwujudnya pandangan

yang ideal dan hal-hal yang harus dicapai di masa yang akan datang diperlukan penguasaan

informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal melalui suatu

perumusan dan proses dengan pembobotan/rating menjadi suatu kesimpulan analisis, baik

internal maupun eksternal. Tujuan yang dicapai dengan menggunakan pencermatan tersebut

untuk menguasai kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan

tantangan eksternal organisasi, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-

perubahan dimasa mendatang, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki

menuju tujuan yang ingin dicapai, disamping itu dinas dengan menggunakan informasi dari

hasil perencanaan tersebut lebih berkemampuan untuk mengambil langkah-langkah dalam

jangka waktu panjang dengan menggunakan metode Pencermatan Lingkungan Internal

(PLI), Perencanaan Lingkungan Eksternal (PLE), Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI),

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE).

Penilaian internal dan eksternal adalah suatu pencermatan dan identifikasi tentang

kondisi internal dan data eksternal serta faktor yang mempengaruhi organisasi. Penilaian

Internal dan eksternal adalah alat manajemen dasar, yang digunakan tidak hanya untuk

manajemen strategik , tetapi juga dalam pengembangan kebijakan dan pemecahan masalah.

Data yang dihimpun dalam penilaian tersebut akan menunjuk pada identifikasi isu-isu

strategik . Dalam analisis lingkungan strategik dipakai analisis SWOT, sebab menyangkut

reviuw atas kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Dinas. Komponen

terakhir dalam analisis SWOT adalah identifikasi dan internal survey serta pelanggan

eksternal dan stackholder.

Dengan demikian pemakaian analisis SWOT dapat menyelesaikan dalam setiap

perintah manajemen yang membutuhkan penentuan bagaimana Dinas menyusun masalah

internal dan eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal.

Permintaan perencanaan Strategis harus dimulai dari analisa lingkungan Strategis. Analisa

terhadap lingkungan Strategis sangat penting dilakukan mengingat efesiensi dan

efektifitas Program sangat tergantung dari kemampuan untuk mengikuti dan menjawab

dinamika tuntutan perubahan dan perkembangan Isu Strategis yang demikian cepat.

Dalam Renstra ini menggunakan Dua pencermatan terhadap lingkungan Internal Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.



a. Kekuatan (Strengthness)

1. Kerja sama dengan sebuah komitmen antara pimpinan dan staf dalam

melaksanakan tugas-tugas yang sangat mendukung (Kinerja Secara Berjenjang);

2. Adanya Organisasi Tata Kerja (OTK) Dinas;

3. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang;

4. Pendelegasian tugas yang konsisten;

b. Kelemahan (Weakness).

1. Jumlah Pegawai yang belum memadai;

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai;

3. Kualitas SDM aparatur masih rendah;

4. Kewenangan Dinas masih terbatas;

2. Analisis Lingkungan Eksternal.

Adanya perubahan konteks kehidupan berbangsa yang ditandai dengan

dikeluarkannya beberapa ketentuan buku menjadi bukti adanya political willl para

stokcholder. Untuk merespon dinamika tuntutan lingkungan strategis. Perubahan

lingkungan strategis menuntut adanya pergeseran pendekatan yang berlangsung selama

ini:

a. Peluang (Opportunity).

1. Adanya dana perbantuan dari Pusat untuk pengembangan Ketransmigrasian

dan Ketenagakerjaan;

2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan

Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan;

3. Tersedianya Unit Permukiman Transmigrasi (UPT);

4. Tersedianya Lahan yang cukup untuk pengembangan Lokasi Transmigrasi;

5. Banyaknya Animo Warga Transmigrasi Pola Nelayan dan Pertanian;

6. Banyaknya Produktifitas Ekonomi di Lokasi Transmigrasi;

7. Tersedianya Lahan yang cukup untuk pembangunan Infastruktur di Kawasan

Transmigrasi Baru (KTM) yang memiliki Fungsi Perkotaan;

8. Tersedianya data Pengembangan ekonomi di Kawasan Transmigrasi Baru

(KTM) yang memiliki Fungsi Perkotaan;

9. Adanya kerja sama antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan

Masyarakat dalam rangka pengembangan Kawasan Transmigrasi;

10. Tersedianya data tentang ketenagakerjaan;

11. Adanya penyelenggaraan pendidikan/pelatihan sesuai keahlian angkatan kerja

bagi tenaga kerja pengangguran;

12. Mitra usaha khususnya mitra kerja dalam penyaluran Tenaga Kerja;



13. Adanya lapangan kerja bagi wirausaha baru;

b. Tantangan (Theats).

1. Kurangnya dana perbantuan untuk pengembangan Ketransmigrasian dan

Ketenagakerjaan;

2. Kurangnya kerja sama lintas sektor untuk pengembangan Ketransmigrasian dan

Ketenagakerjaan;

3. Lemahnya koordinasi dan konsultasi lintas sektor aparatur;

4. Belum terpenuhinya pelayanan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT);

5. Belum optimalnya perkembangan Produktifitas Ekonomi di Kawasan

Transmigrasi;

6. Kurangnya sarana dan prasarana infastruktur di Lokasi Transmigrasi;

7. Masih kurangnya masyarakat yang mengetahui informasi tentang persayaratan

menjadi Warga Transmigrasi;

8. Belum terintegrasinya program lintas sektoral dalam pembangunan Infastruktur

di Kawasan Transmigrasi Baru (KTM) yang memiliki Fungsi Perkotaan;

9. Kurangnya suntikan modal untuk Pengembangan ekonomi di Kawasan

Transmigrasi Baru (KTM) yang memiliki Fungsi Perkotaan;

10. Belum optimalnya wira usaha muda dalam pendayagunaan ketrampilan dan

keahlian bersartefikat untuk penciptaan lapangan kerja;

11. Belum optimalnya Tenaga Kerja yang bekerja diluar negeri sehingga

pertumbuhan ekonomi belum berkembang;

12. Bebas keluar masuk pencari kerja anatar negara (Perdagangan Bebas);

13. Banyaknya tenaga kerja yang masuk dari luar yang mempunyai Skil/Keahlian

bersertifikat profesi;

14. Kurangnya mitra usaha khususnya dalam penyertaan modal;

15. Persaingan pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat sehingga masyarakat tidak

sejahtera;

16. Bertambahnya penggangguran setiap tahunnya;

17. Minimnya tenaga kerja yang yang bekerja keluar negeri dikarenakan tidak

memiliki ketrampilan atau keahlian yang bersertifikat;

18. Minimnya lapangan kerja sesuai dengan skil/keahlian yang dimiliki Tenaga Kerja

pengangguran;

19. Banyaknya Tenaga Kerja yang tidak memiliki ketrampilan atau keahlian;



Dalam merumuskan faktor keberjasilan maka di lakukan analisis strategis yang

berhubungan dengan Visi dan Misi untuk mendapatkan keberhasilan. Urutan faktor kunci

keberhasilan (Critical Succes Faktors) dari hasil analisis sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur untuk mengembangkan potensi

SDM dalam melaksanakan kebijakan Pusat maupun Daerah serta kerja sama lintas

sektor instansi terkait dalam menjangkau wilayah kerja;

2. Meningkatkan data informasi perencanaan pembangunan di bidang Ketransmigrasian

dan Ketenagakerjaan;

3. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat transmigrasi dan pencari kerja guna optimalkan kesejahteraan ekonomi

yang lebih baik;

4. Membangun infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Baru (KTM) yang memiliki Fungsi

Perkotaan sebagai wujud pelayanan pemerintah;

5. Meningkatkan peralatan kerja bagi masyarakat wirausaha baru;

6. Membangun kemitraan usaha antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan

perekonomian baru;

7. Menciptakan lapangan kerja bagi wirausaha baru sesuai keterampilan/keahlian yang

dimiliki dengan adanya sentuhan pemerintah;

8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dengan memberikan

pendidikan dan sosialisasi;

9. Memanfaatkan sumber dana yang ada untuk pembangunan dengan dukungan

pemerintah dan masyarakat;

Documents

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN … · 2019-08-27 · Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo 5 BAB II GAMBARAN