Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015 II-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Gover nance yang merupakan prasyarat

bagi setiap SKPD untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten

Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerpan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan “legimated”, sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berhasilguna dan berdayaguna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang

dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan

di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu

sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan

melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor

32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-

undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah

suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas

rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : / /Dinsosnakertrans-1/V/2012

TANGGAL : Mai 2012

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2011-2015


dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan

daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyususunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010-2015 (RPJMD). Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan

misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih. Penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap

ke dua dalam ruang lingkup Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota 2005-2025 (RPJPD).

RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2011, dimana RPJPD ini sebelumnya telah disusun pada tahun 2005 dan

kemudian direvisi kembali pada tahun 2008 dan ditetapkan pada tahun

2011. Selanjutnya RPJMD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No.

14 Tahun 2011.

RPJMD ini secara operasional dijabarkan kedalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja Instansi Pemerintah, serta memerlukan integrasi

antar keahlian SDM dengan sumber daya lain akan mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan regional.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (strength),kelemahan (weaknes), peluang (opportunities) dan

tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur

tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi, Misi

serta Strategi Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


Adapun muatan yang terkandung dalam Renstra Dinas Sosial.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah visi, misi, kebijakan dan program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Tenaga Kerja

dan Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya

merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

2010-2015. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD

Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini

merupakan satu dokumen Perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan pelayanan Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibangun

berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua Stake Holder.

Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk

dituangkan ke dalam Rencana Tahunan, Renja SKPD, RKA SKPD dan

APBD.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang yang akan menjadi landasan

Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima

Puluh Kota ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah,sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah .

7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun

2006, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat

2005 – 2025.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Barat 2011 – 2015.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota.


Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

sebagai-mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah .


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 .


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 .


Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintan

Kabupaten Lima Puluh Kota .


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional

dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Menyediakan suatu acuan berwawasan lima tahun kedepan

untuk menentukan arah Pembangunan Kesejahteraan Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpijak kepada

gambaran umum serta kondisi nyata saat ini dan proyeksinya.

3. Memudahkan Jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan Instansi terkait dalam memahami dan menilai

arah kebijakan dan program serta kegiatan Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi lima tahun ke depan.

Berkaitan dengan maksud di atas Renstra Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini ditujukan untuk :

1. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahun kedepan yang

berisi visi, misi dan arah pembangunan Kesejahteaan Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2. Tersedianya konsep dasar perencanaan yang berisi gambaran

umum kondisi saat ini dan potensi Kesejahteraan Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi yang menjadi pedoman pada Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh

Kota dalam menetapkan visi dan misinya.

3. Terarah dan terkendalinya seluruh Jajaran Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dan Instansi Terkait dalam menentukan

program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. .


1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang

penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

II. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan

fungsi) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi . Bab ini

menguraikan : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra

Kementerian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

dan Penentuan Isu-isu Strategis.

IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yang

menguraikan visi, misi, kebijakan dan strategi yang akan dilakukan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun.


V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, yang berisi matrik program lima

tahunan dan matrik program/kegiatan tahunan.

VI. Indikator Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

VII. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dimana Tugas, Fungsi, dan

Struktur Organisasi SKPD sebagai berikut :

2.1.1.Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial tenaga

kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan

2.1.2.Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi;

4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

ruang lingkup bidang tugasnya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;

2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan dan Orang

Terlantar;

3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan Rehabilitasi dan Kelembagaan

Sosial, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Sosial;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan.

e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi

1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;

2. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;.

3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

f. Bidang Transmigrasi, membawahi :

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;

2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

g. Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

i. Kelompok Jabatan Fungsional


2.1.4. Urusan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 19

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas

Eselon IV Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Lima Puluh Kota. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengurusi

dua urusan wajib yaitu : urusan sosial dan tenaga kerja dan satu urusan

pilihan yaitu: transmigrasi.

2.1.5. Kewenangan

Kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

a. Urusan Sosial

1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada

kebijakan provinsi dan/atau nasional.

2. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.

3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.

4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten.

5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan

standarisasi.

6. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan

akreditasi dan sertifikasi.

7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan

fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.

8. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala

kabupaten Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.


9. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.

10. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.

11. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial

skala kabupaten.

12. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan

kepada Menteri Sosial.

13. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.

14. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial

skala kabupaten.

15. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala

kabupaten.

16. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial

skala kabupaten.

17. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial

skala kabupaten.

18. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya

lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan

Menteri Sosial.

19. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.

20. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.

21. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.

22. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar

Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

23. Penanggungjawab-penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari

Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.

24. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.

25. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.


26. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.

27. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila

diperlukan Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat

kabupaten.

28. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang

cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang

berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.

29. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

b. Urusan Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan

daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang ketena-gakerjaan skala kabupaten.

2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

ketenagakerjaan skala kabupaten.

3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang


4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di

kabupaten.

5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan

perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan,

pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan

skala kabupaten.

6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan

kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.

8. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.


9. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala

kabupaten.

10.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah

kabupaten.

11.Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta

pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri.

12.Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi

lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.

13.Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja

(pencaker) dan lowongan kerja.

14.Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan

data lowongan kerja skala kabupaten.

15.Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan

kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.

16. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.

17.Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah

kerja kabupaten.

18.Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa

Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

skala kabupaten.

19.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan

lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan

kegiatan skala kabupaten.

20.Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan

pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten.

21. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia

dan perempuan skala kabupaten.

22. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja,

serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).

23. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.


24.Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS

Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1

(satu) kabupaten.

25.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.

26. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.

27.Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya

dalam wilayah kabupaten.

28.Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya

dalam wilayah kabupaten.

29.Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan

penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.

30. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha

mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala

kabupaten.

31.Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di

wilayah kabupaten.

32.Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah

kabupaten.

33.Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan

multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah

kabupaten.

34.Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di

wilayah kabupaten.

35.Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten

berdasarkan asal/alamat calon TKI.

36. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan

penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.

37. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke

luar negeri skala kabupaten.


38.Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar

negeri.

39.Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun

perlindungan TKI di kabupaten.

40. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah

kabupaten.

41. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.

42.Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang

skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.

43. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi

kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala

berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.

44. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1

(satu) wilayah kabupaten.

45Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian

pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu)

wilayah kabupaten.

46.Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi

pusat dan atau provinsi .

47.Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.

48.Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar

pengadilan skala kabupaten.

49.Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan

mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.

50.Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan

industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.


51.Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.

52.Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten

kepada gubernur.

53.Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah

kabupaten.

54.Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di

perusahaan skala kabupaten.

55.Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku

hubungan industrial skala kabupaten.

56. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.

57.Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh

skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.

58.Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh

untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten

berdasarkan hasil verifikasi.

59.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan

skala kabupaten.

60.Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek

pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

61.Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan


62.Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan

dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala

kabupaten.

63.Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.

64.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.

65.Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan,

hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat

strategis skala kabupaten.


66.Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma

ketenaga-kerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat

strategis skala kabupaten.

67.Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan

pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

68.Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala

kabupaten.

69.Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

skala kabupaten.

70.Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan

kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

71.Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala

kabupaten kepada pemerintah.

72.Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas

ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.

73.Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten

kepada pemerintah.

c. Urusan Transmigrasi

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi,perumusan kebijakan

daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

ketransmigrasian skala kabupaten.

4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala

kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.


5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota,

serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi


6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

7. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur,

kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur

pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di

pemerintah daerah kabupaten.

8. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana

urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah

daerah kabupaten.

9. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta

evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan

pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah

kabupaten.

10. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang

menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah

kabupaten.

11. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional

di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.

12. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah

kabupaten.

13. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala

kabupaten.

14. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung

pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

15. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi

skala kabupaten.


16. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT

atau LPT skala kabupaten.

17. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan

WPT dan LPT skala kabupaten.

18. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan

WPT atau LPT skala kabupaten.

19. KIE ketransmigrasian skala kabupaten.

20. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka

pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

21. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT

skala kabupaten.

22. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain.

23. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan

dan penempatan transmigrasi.

24. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar

skala kabupaten.

25. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.

26. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan

kriteria pemerintah.

27. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala

kabupaten.

28. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.

29. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan

permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.

30. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan

transmigrasi skala kabupaten.

31. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT

atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

32. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT

dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.


33. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT

atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

34. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan

WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.

35. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan

LPT skala kabupaten.

36. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan

tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.

37. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan

masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.

38. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)


39. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala

kabupaten

40. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

41.Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai

pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.

42. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung

alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.

43.Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran

perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

44.Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan

transmigrasi skala kabupaten.

45. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan

penataan persebaran transmigrasi.

46.Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi

perpindahan transmigrasi.

47. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan

informasi perpindahan transmigrasi.

48. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.


49. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan

konsoliasi penempatan transmigrasi.

50. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan

fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

2.1.6 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3) dimana kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota,

mempunyai tugas pokok membantu Bupati Lima Puluh Kota di bidang

sosial tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan.

2.1.7 Fungsi

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum di

bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


4. Pembinaan Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

ruang lingkup bidang tugasnya

Dalam Pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh lima orang eselon III dan lima belas

orang Eselon IV yang terdiri dari:

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

rumah tangga Dinas, Ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol,

laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja antar unit kerja,

lembaga dan masyarakat;

b. Pengendalian pengelolaan administrasi surat-menyurat,

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan Dinas;

c. Pengaturan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan rumah

tangga Dinas;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

e. Pengelolaan administrasi tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala, cuti, penghargaan, disiplin pegawai dan pension;

f. Penghimpun data-data tentang PMKS, Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian;

g. Penyusunan laporan, baik bulanan, semester dan tahunan serta

laporan kinerja dilingkungan Dinas;

h. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan

yang diberikan masing-masing bidang; dan


i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai

tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang

lingkup Bantuan dan Jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bantuan dan

Jaminan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan

pemberdayaan keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan

pekerja migran;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

ruang lingkup tugas bidang bantuan dan jaminan sosial ;

c. Penanggulangan dan pemberian bantuan korban bencana alam

dan bencana sosial;

d. Penanggulangan awal bencana, orang terlantar, pengungsi, dan

korban tindak kekerasan;

e. Pelaksanaan pembinaan terhadap warga Komunitas Adat Terpencil

(KAT);

f. Pelaksanaan pengelolaan sumber –sumber dana sosial dan

jaminan sosial;

g. Penyusunan pedoman standar pelayanan di bidang bantuan dan

jaminan sosial ;

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang bantuan dan jaminan sosial ;

i. Pengkoordinasian program dan kegiatan bidang bantuan dan

jaminan sosial dengan lintas terkait ; dan


j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

4. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan Rehabilitasi dan Kelembagaan

Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan

Kelembagaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan

dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan

program sesuai dengan ruang lingkup Bidang Pemberdayaan,

Pelayanan, Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan,

Pelayanan, Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi,

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang Bidang

Pemberdayaan, Pelayanan Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial ;

b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan program dan kegiatan

Bidang Pemberdayaan, Pelayanan Rehabilitasi dan Kelembagaan

Sosial dengan Instansi terkait ;

c. Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan keperintisan;

d. Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan eks

penyakit kronis;

e. Pelayanan dan penyantunan terhadap lanjut usia dan anak

terlantar;

f. Pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila,

gelandangan dan pengemis;

g. Pelaksanaan pemberdayaan dan rehabilitasi anak nakal dan

korban napza serta bekas narapidana;

h. Pemberdayaan terhadap wanita pemimpin kesejahteraan sosial,

WKSM dan dunia usaha;


i. Pelayanan kesejahteraan keluarga dan anak balita terlantar;

j. Pengawasan kegiatan-kegiatan pada organisasi sosial dan

panti-panti sosial di lingkup Wilayah Kabupaten ;

k. Penyusunan standar pelayanan perizinan di Bidang

Pemberdayaan, Pelayanan Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

5. Bidang Tenaga Kerja

Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan

bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program dan kegiatan

berdasarkan urusan dalam lingkup pelatihan dan produktifitas tenaga

kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja serta pengawasan dan

perlindungan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi,

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program Bidang Tenaga Kerja;

b. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

urusan dalam lingkup lingkup pelatihan dan produktifitas tenaga

kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja serta pengawasan

dan perlindungan tenaga kerja ;

c. Pemberian pelayanan dan penyuluhan kepada pencari kerja

melalui informasi pasar kerja;

d. Pelaksanaan pelatihan terhadap angkatan kerja untuk

mencapai produktifitas kerja;

e. Pelaksanaan proses rekomendasi dan perizinan lembaga

penyaluran tenaga kerja;

f. Pembinaan dan monitoring kepada perusahaan dalam hal

pelaksanaan peraturan perundang-undangan


ketenagakerjaan ;

g. Pengawasan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar

negeri ;

h. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap PJTKI;

i. Pelaksanaan pemeriksaan/ pengujian alat- alat produksi

perusahaan;

j. Pemberian pengesahan sertifikat keselamatan serta kesehatan

kerja;

k. Pelaksanaan proses pengajuan iz in pemakaian alat-

alat produksi perusahaan;

l. Penyusunan standar pelayanan perizinan dalam bidang

ketenagakerjaan ; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Transmigrasi

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pedoman dan kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan program dan

kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup bidang Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Transmigrasi mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan di Bidang Transmigrasi ;

b. Pengkoordinasian program dan kegiatan bidang transmigrasi

dengan Instansi terkait;

c. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data serta

informasi yang berhubungan dengan Bidang Trasmigrasi ;

d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis di bidang kegiatan transmigrasi;


e. Pembinaan pengembangan usaha masyarakat dan kawasan

permukiman transmigrasi ;

f. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan

bidang transmigrasi dan menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

g. Pembinaan dan pengembangan SDM dan sosial budaya

masyarakat transmigrasi;

h. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengolahan bahan

bagi warga transmigrasi di lokasi transmigrasi;

i. Pengelolaan administrasi mengenai transmigrasi;

j. Penyusunan statistik jumlah warga menurut umur, jenis

kelamin, agama, dan lainnya; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tiap bidang di Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi sub bagian atau

kepala seksi. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas

Eselon IV Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat diuraikan tugas kepala sub bagian

atau sub bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat, dengan sub bagian :

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretaris dibantu oleh tiga eselon

IV terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

sebagai berikut :

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,

penggadaan, kearsipan dan ekspedisi dan urusan perjalanan

dinas ;

b. Menyusun rencana kebutuhan barang dan tata usaha,

pengelolaan barang, pemeliharaan, penyimpanan dan

penghapusan barang inventaris;

c. Menyusun rencana kegiatan yang meliputi pengumpulan data,

pengolahan data pembuatan Buku Induk Pegawai dan

perlengkapan kepegawaian ;

d. Melaksanakan urusan kebersihan, keamanan, penerangan dan

telekomunikasi, serta pemeliharaan gedung kantor, sarana dan

prasaranya;

e. Menghimpun data, menyusun konsep peraaturan perundang-

undangan, publikasi, pemberian asistensi hukum,

pengembangan organisasi, penyusunan prosedur dan

mekanisme kerja;

f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dinas dan menyusun

laporan kepegawaian;

g. Melaksanakan upaya peningkatan mutu pegawai, disiplin serta

pemberian hak pegawai; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b). Sub Bagian Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut :

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas ;


b. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan belanja dinas ;

c. Melaksanakan verifikasi atas dana yang dipertanggungjawabkan

oleh Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima ;

d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pertanggungjawaban keuangan ;

e. Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan kemampuan

pengelolaan keuangan daerah pada ruang lingkup SKPD atau

yang membawahi ; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

c). Sub Bagian Program dan Pelaporan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja pada Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program

dan rencana kegiatan Dinas;

c. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan

Dinas;

d. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan secara berkala;

e. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan rencana program dan

kegiatan di lingkungan Dinas; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Dalam melaksanakan fungsinya Bidang Bantuan dan Jaminan

Sosial dibantu oleh tiga eselon IV terdiri dari :

a) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana


Uraian tugas Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana,

sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Bantuan Sosial

Korban Bencana ;

b. Mengkoordinasikan Kegiatan Bantuan Sosial Korban Bencana

pada instansi terkait;

c. Melaksanakan pembinaan kepada keluarga korban bencana alam

dan bencana sosial lainnya ;

d. Melaksanakan penanggulangan dan penanganan kepada keluarga

korban bencana alam dan bencana sosial lainnya ;

e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan

bantuan sosial korban bencana ;

f. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi Bantuan Sosial

Korban Bencana ; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b). Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan dan Orang

Terlantar

Uraian Tugas Kepala Seksi Penanggulangan Korban Tindak

Kekerasan dan Orang Terlantar, sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi

Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan dan Orang

Terlantar;

b. Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Penanggulangan Korban

Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar ;

c. Menyalurkan bantuan kepada sasaran yang telah

ditentukan;

d. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap korban


tindak kekerasan, orang terlantar dan warga KAT;

e. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi

Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan dan Orang

Terlantar ; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

c). Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial

dan Jaminan Sosial, adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan

Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial ;

b. Mengkoordinasikan kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;

c. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap masyarakat

keluarga fakir miskin penerima bantuan rumah tidak layak

huni, wanita rawan sosial ekonomi;

d. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat

penerima bantuan, sumber dana sosial dan jaminan sosial ;

e. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi Pengelolaan

Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial ; dan


Bidang.

4. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan

Kelembagaan Sosial,

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan,

Pelayanan, Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial dibantu oleh tiga

eselon IV terdiri dari:


a) . Seksi Pemberdayaan Sosial

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, adalah :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi

Pemberdayaan Sosial;

b. Mengkoordinasikan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial

pada instansi terkait.

c. Melaksanakan pemberdayaan terhadap Wanita Pemimpin

Kesejahteraan Sosial, Keluarga dan WKSBM;

d. Mendorong peran dunia usaha dalam usaha kesejahteraan

sosial;

e. Mengembangkan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kejuangan;

f. Membagi tugas staf pada Seksi Pemberdayaan Sosial; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial;

b. Mengkoordinasikan Kegiatan Seksi Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial pada instansi terkait;

c. Membagi tugas staf pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial;

d. Memberikan pelayanan pada anak cacat dan anak nakal;

e. Menyantuni anak terlantar dan lanjut usia terlantar;

f. Melaksanakan rehabilitasi bagi penyandang cacat, tuna

susila, dan gelandangan dan pengemis;


g. Melaksanakan pembinaan bagi eks napi, korban napza,

korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan penderita

HIV/AIDS; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c) Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial dan

Kemitraan, adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan

Kelembagaan Sosial dan Kemitraan ;

b. Mengkoordinasikan Kegiatan Seksi Pengembangan

Kelembagaan Sosial dan Kemitraan pada instansi terkait;

c. Melaksanakan pemberdayaan TKSM, Karang Taruna dan

Organisasi Sosial;

d. Membuat Rekomendasi Izin Operasional Yayasan dan Panti ;

e. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan

operasional yayasan dan panti sosial;

f. Membagi tugas staf pada Seksi Pengembangan Kelembagaan

Sosial dan Kemitraan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Tenaga Kerja

Dalam melaksakan fungsinya Bidang tenaga kerja dibantu oleh tiga

eselon IV yang terdiri dari :

a) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Uraian tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Pelatihan dan

Produktifitas Tenaga Kerja;


b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelatihan dan

Produktifitas Tenaga Kerja;

c. Melaksanakan Pelatihan kerja bagi Angkatan Kerja, sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja;

d. Melakukan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta,

lembaga pelatihan di perusahaan;

e. Mengupayakan peningkatan produktifitas tenaga kerja yang bekerja

di perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota ;

f. Melakukan uji kompetensi terhadap lulusan pelatihan;

g. Melaksanakan pendataan lowongan pekerjaan ; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Tenaga Kerja.

b) Uraian Tugas Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja

Uraian Tugas Kepala Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga

Kerja adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Penempatan dan

Penyaluran Tenaga Kerja;

b. Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Penempatan dan Penyaluran

Tenaga Kerja dengan Instansi terkait ;

c. Melakukan penyusunan informasi bursa tenaga kerja;

d. Memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui proses

antar kerja;

e. Memberikan pelayanan rekomendasi Kartu AKI;

f. Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada lembaga

penempatan tenaga kerja swasta dalam wilayah Kabupaten;

g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan bursa kerja di


lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan

pelatihan;

h. Melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja

dalam negeri melalui padat karya, TTG dan bimbingan

kewirausahaan;

i. Mengendalikan dan mengawasi penggunaan tenaga kerja asing

dalam wilayah Kabupaten;

j. Melaksanakan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

melalui bursa kerja on line; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Tenaga Kerja.

c) Seksi Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Pembinaan

Hubungan Industri dan Jamsostek

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja

dan Pembinaan Hubungan Industri dan Jamsostek adalah sebagai

berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengawasan, Perlindungan

Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industri dan

Jamsostek;

b. Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengawasan, Perlindungan

Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industri dan

Jamsostek;

c. Melaksanakan Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja;

d. Melaksanakan Pengawasan penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan Tenaga Kerja;

f. Melakukan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan


kerja;

g. Melaksanakan Pengawasan, perlindungan dan penyelesaian kasus-

kasus perselisihan HI;

h.Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Tenaga Kerja.

6. Bidang Transmigrasi

Dalam melaksanakan fungsinya Bidang Transmigrasi dibantu tiga

eselon IV yang terdiri dari :

a) Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi

Uraian Tugas Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan

Transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja pada Seksi Penyiapan dan Penempatan

Transmigrasi;

b. Menyiapkan bahan pedoman dan kebijakan teknis dalam

pelaksanaan penyiapan dan penempatan transmigrasi

c. Mengkoordinasikan kegiatan pada Seksi Penyiapan dan

Penempatan Transmigrasi dengan Isntansi terkait ;

d. Mengatur penyiapan sarana dan prasarana permukiman

transmigrasi;

e. Melaksanakan pengaturan penempatan transmigrasi lokal dan

antar daerah;

f. Menyiapkan fasilitas umum pemukiman bagai masyarakat

transmigrasi ; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

b). Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi


Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat dan

Kawasan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja pada Seksi Pengembangan Masyarakat

dan Kawasan Transmigrasi;

b. Menyiapkan bahan pedoman dan kebijakan teknis dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat

dan kawasan transmigrasi;

c. Mengkoordinasikan kegiatan pada Seksi Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

d. Melaksanakan bimbingan usaha peningkatan produksi dan

pengolahan hasil produksi terhadap masayarakat di kawasan

transmigrasi;

e. Menyiapkan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan

pengembangan maasyarakat pada kawasan transmigrasi;

f. Menata sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;

g. Mengembangkan usaha masyarakat dan kawasan transmigrasi;

dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

c) . Seksi Informasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Transmigrasi

Uraian tugas Kepala Seksi Informasi dan Pembinaan Sumber Daya

Manusia Masyarakat Transmigrasi adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja pada Seksi Informasi dan Pembinaan

SDM Transmigrasi;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pada Seksi Informasi dan

Pembinaan SDM Transmigrasi;


c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat asal tentang

penempatan transmigrasi;

d. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber daya

sumber daya manusia masyarakat transmigrasi;

e. Mengupayakan pengenalan sosial budaya masyarakat setempat

kepada masyarakat transmigrasi; dan


Bidang.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan

tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan

asset/modal sebagaimana data berikut.

Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagai

berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

keadaan sampai Desember Tahun 2011 berjumlah 50 orang, yang terdiri

dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang

Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 27 orang staf dan 1

orang tenaga PTT.

Berdasarkan eselon terdiri dari 1 orang Pejabat eselon II/b , 1

orang Pejabat eselon III/a , 4 orang, Pejabat eselon III/b, 15 orang,

Pejabat eselon IV/a dan 27orang non eselon serta 1 orang tenaga

PTT.


Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti

tabel berikut :

Tabel II-1 : Jumlah pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan

Golongan Latar Belakang Pendidikan

Jumlah S2 S1 D III SLTA SLTP

IV

III

II

I

Honor /PTT

2

1

-

-

-

3

23

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

9

-

1

-

-

1

-

-

5

33

10

-

1

Sumber Dinas Sosial Tenagakerja dan transmigrasi Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat data kepegawaian Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011, dengan latar belakang

pendidikan tingkat sarjana strata 1 paling banyak dengan jumlah 27

orang, urutan kedua tamatan SLTA / sederajat sebanyak 15 orang.

Tamatan D III sejumlah 3 orang dan Tamatan S2 sebnayak 3 orang

menduduki jabatan Kadis, Kabid, dan staf fungsional. Untuk jabatan

eselon IV terdapat 2 jabatan yang ditempati tamatan SLTA/ sederajat.

2.2.2 Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Desember

tahun 2011 adalah sebagai berikut :


Tabel II-2. Asset/Modal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

No

Urut Nama Bidang/Barang

Luas/Jumlah

Barang Keterangan

1 2 3 4

01 TANAH

a.Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan 1.000 m2

Jl. Sukarno Hatta No.87

b.Tanah Kosong yang tidak diusahakan 2.800 m2 Kel.Air Tabik

c.Tanah Kosong yang tidak diusahakan 333 m2 Jorong Purwajaya

02

PERALATAN DAN

MESIN

a. Alat-alat Angkutan

- Triton Strada 1 buah Dibeli 2007

- Mitshubishi Kuda

Deluxe 1 buah Dibeli 2003

- Truk Rescue (Isuzu) 1 buah Bantuan Depsos

- Perahu evakuasi

Dolphin 1 buah Bantuan Provinsi

- Kendaraan roda 2 9 buah

b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Brankas 1 buah Rusak Berat

- Lemari Arsip Kayu 7 buah 3 Baik, 4Rusak Ringan

- Lemari Arsip Aluminium 2 buah 2 Rusak Ringan

- Kursi Putar 1 buah Baik

- Kursi Lipat 15 buah 10 baik,5 Rusak Ringan

- Kursi Kerja Berbusa 7 buah Rusak Ringan

- Kursi Kerja Biasa 14 buah Baik

- Kursi Plastik 20 buah Baik

- Kursi Tamu 2 set


- Kursi Kerja 2 buah

- Meja computer 1 buah Baik

- Meja 1 biro I buah Baik

- Meja 1/2 biro 21 buah 15 baik,5 RR,1 RB

- Meja Kerja Olympic 9 buah Baik

- Mesin Ketik Manual 4 buah 3 Baik,1 Rusak Ringan

- Komputer 9 buah 7 baik, 2 rusak berat

- Monitor 5 buah Baik

- Printer 11 buah Baik

- UPS 8 buah 3 baik, 5 rusak

- Scanner 1 buah Baik

- Laptop/note book 5 buah

4 baik, 1 rusak ringan

- Filing Kabinet 4 buah Baik

c. Alat-alat Studio dan

Komunikasi - Proyektor /infocus 1 buah Baik

- wireless 1 buah Baik

- Kamera 1 buah Baik

- Kamera Digital 5 buah 2 baik, 3 rusak

- Handy Camp 1 buah Baik

- Handy Talky (HT) 20 unit Baik

- Pesawat Telepon I buah Baik

03

GEDUNG DAN

BANGUNAN

- Bangunan Kantor 175 m2 - Aula eks BLK 108 m2 - Gudang 40 m2


2.2.3 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, Tagana,

dan TKSK) secara fungsional telah banyak memberikan dukungan

terhadap proses penanggulangan PMKS. PSKS diharapkan mampu


berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk

menyelesaikan masalah sosialnya sendiri, masalah sosial keluarga, dan

masalah sosial .

Besarnya jumlah potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial

dapat dilihat dari data tabel II.3 berikut.

Tabel II.3 Besarnya jumlah potensi sumber-sumber kesejahteraan social

No

Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah

1 PSM 79

2 TKSK 13

3 Karang Taruna 79

4 WKSBM 3

5 Tagana 31


2.2.4. Sarana dan Prasarana Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana

mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana

pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota

berupa panti sosial swasta. Nama Panti Sosial, alamat dan yayasan yang

menaunginya dapat dilihat pada Tabel II.4.


Tabel II.4 Nama Panti Sosial, alamat dan yayasan yang menaunginya

NO NAMA PANTI

SOSIAL ALAMAT

YAYASAN YANG

MENAUNGI NAMA PIMPINAN

1 PA. Bustanul Ulum Nag. Sit. Banda Dalam Yayasan Bustanul Ulum AFRIZAL

Kec. Situjuh Limo Nagari

2 PA. Nurul Mustakim Nag. Tungkar Kec. Situjuh Yayasan Harapan Bunda Hj. NEL ASMI, S.Pd

Limo Nagari

3

Panti SDLB

Tarantang Jln. Lembah Harau, Tanjung Yayasan Darma Bhakti Ibu SUWARNA, S.Pd

Pati Kec. Harau

4 PA Mitra Batu Nan Limo Nag. Kt Tgh Yayasan Pendidikan Islam HASNIDA

Simalanggang Kec. Payakumbuh As-Sa'adiyah

5 PA. Darul Funun El- Padang Japang Nagari VII Koto Yayasan Darul Funun El-

Hj. ROHIDAR

MUSTAFA

Abbasiyah Talago Kec. Guguak Abbasiyah

6

YPPLB-A Tuna

Netra Jln. Soekarno Hatta No 288

Yayasan Pembina

Pendidikan HARDAWANIS, S.Pd.I

Payakumbuh Luar Biasa/ A

7 PA. Muhammadiyah Asrama Putra : Yayasan Muhammadiyah H. JAYUSMAN, S.Pd

Cabang Guguak II

Jr. Kubang Tungkek Nagari VII

Koto Cabang Guguak II

Kec. Guguak

Asrama Putri :

Jr. Balai Talang Nagari VII Koto

Kec. Guguak

8 PA. Ibrahim Jln. Khatib Sulaiman Nagari Sit. Yayasan Peristiwa Situjuh WIRDATI,S.Pd

Batua Kec. Situjuh Limo Nagari

9

Sasana Tresna

Werdha Jor. Lakuang Nagari Situjuh Batua Yayasan Jasa Ibu KHUZAIMAH

Jasa Ibu Kec. Situjuh Limo Nagari


2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1.Sekretariat

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

periode 2006-2010, Sekretariat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada SKPD .


Program dan kegiatan pada SKPD adalah pogram dan kegiatan

rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan peningkatan dan

pengembangan sumberdaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang diharapkan secara langsung ataupun tidak langsung dapat

menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal, baik terhadap internal

aparatur pemerintah maupun terhadap publik. Program dan kegiatan

pada SKPD yang dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2006-2010

adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan beberapa

kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

9. Penyedian Peralatan rumah tangga.

10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman

11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 3 (tiga)

kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Pengadaan mebeleur


4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

c. Program peningkatan disiplin aparatur dengan satu kegiatan yaitu

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan satu

kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan progrosis realisasi anggaran

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2006-2010, pelaksanaan program

dan kegiatan pada SKPD ini dapat berjalan dengan baik dengan kisaran

capaian kinerja 70%-100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat

dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-

kegiatan pada SKPD, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak

mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga program

dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2006-2010, secara umum dapat

dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan

baik dan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini

dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja yang berada pada

kisaran 95%-100% untuk realisasi fisik dan 85%-100% untuk realisasi

keuangan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.


2.3.2.Bidang Urusan Sosial

Pada tahun 2006 urusan sosial melaksanakan 4 program, masing-

masing 1 kegiatan, pada tahun 2007 dengan Program sesuai dengan

permendagri nomor 13 Tahun 2006 , urusan sosial melaksanakan 5

program dengan 11 kegiatan, pada tahun 2008 dengan 6 program dengan

13 kegiatan, pada tahun 2009 melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan

dan pada tahun 2010 melaksanakan 4 program 8 kegiatan. Capaian

kinerja pelayanan urusan sosial tahun 2006-2010 diuraikan pada Tabel

II-3.

2.3.3.Bidang Urusan Tenagakerja

Pada tahun 2006 urusan Tenagakerja melaksanakan 2 program,

masing-masing 1 kegiatan, pada tahun 2007 dengan Program sesuai

dengan permendagri nomor 13 Tahun 2006 , urusan Ketenagakerjan

melaksanakan 2 program dengan 2 kegiatan, pada tahun 2008 dengan 3

program dengan 3 kegiatan, pada tahun 2009 melaksanakan 3 program

dan 5 kegiatan dan pada tahun 2010 melaksanakan 3 program 4

kegiatan. Capaian kinerja pelayanan urusan Ketenagakerjaan tahun

2006-2010 diuraikan pada Tabel II-4.

2.3.4.Bidang Urusan ketransmigrasian

Pada tahun 2006 urusan Ketransmigrasian melaksanakan 2 program,

masing-masing 1 kegiatan, pada tahun 2007 dengan Program sesuai

dengan permendagri nomor 13 Tahun 2006 , urusan Transmigrasi

melaksanakan 1 program dengan 2 kegiatan, pada tahun 2008 dengan 1

program dengan 4 kegiatan, pada tahun 2009 melaksanakan 1 program

dan 3 kegiatan dan pada tahun 2010 melaksanakan 1 program 2

kegiatan. Capaian kinerja pelayanan urusan ketransmigrasian tahun

2006-2010 diuraikan pada Tabel II-5.


Tabel II-3 Capaian Kinerja pelayanan Urusan Sosial Tahun 2006-2010

No. URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN

TARGET DALAM

RENSTRA SKPD

REALISASI CAPAIAN KINERJA / TAHUN TOTAL KET.

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I URUSAN WAJIB

1.1 SOSIAL

1 Program Bantuan dan Jamninan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya sarana dan prasarana sosial terhadap anak terlantar

1.a Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial terhadap anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang dilayani 12 orang - - - - 12 orang

2 Program Peningkatan SDM para penyandang Cacat dan Manula

Meningkatnya SDM para penyandang Cacat dan Manula

2.a Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan manula

- Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan

- Jumlah Manula yang mendapat pelatihan

12 orang 12 orang

12 orang 12 orang

3 Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)

Meningkatnya Kesejahteraa masyarakat miskin melalui KUBE

3.a Kegiatan Pemberdayaan kelopok KUBE Jumlah Kelompok dan KK yang dibina 10 Klp 100 KK

10 Klp 100 KK

4 Program pemberdayaan fakir miskin

4.a Kegiatan Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya

Jumlak KKM dan pendamping sosial yang dibina

650 orang 650 orang

4.b Kegiatan Peningkatan kemampuan ( capacity building) dan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

- Jumlah rumah tidak layak huni yang di rehab

- Jumlah penerima RASKIN - Jumlah Petugas sosial dan karang taruna

yang mendapat pelatihan , pembinaan dan bantuan

- Jumlah warga KAT yang mendapat pembinaan

650 orang 30 PSM, 15 KT

52 KK

650 orang 30 PSM, 15 KT 52 KK

4.c Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

- Jumlah Kelompok KUBE FM yang dibina dan mendapat bantuan

100 Klpk 51 klpk 151 klpk

4.d Kegiatan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah kelompok dan KK yang dibina 200 KK / 20 klpk

600 KK / 60 klpk

2.000 KK / 200 klpk

2.800 KK / 280 klpk

4.e Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi PMKS Jumlah KTK dan PM yang dilatih dan mendapat bantuan

20 orang 10 orang 30 orang

5 Program Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

5.a Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Jumlah anak terlantar/cacat yang mendapat pendidikan / bantuan

30 orang 60 orang 28 orang 15 orang 148 orang


5.b Kegiatan Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana alam

Jumlah korban bencana alam yang mendapat layanan psikososial

30 orang 30 orang

5.c Kegiatan Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

- Jumlah kelompok lansia yang mendapat pembinaan

- Jumlah lansia dan penyandang cacat yang mendapat pembinaan/bantuan

76 klpk 14 klpk 60 orang

5 klpk 25 orang

95 klpk 85 orang

5.d Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

- Jumlah RTLH yang di rehab 100 bh 16 bh 116 bh

5.e Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

- Jumlah penerima RASKIN 20.950 KK 20.950 KK 17.817 KK 59.717 KK

5.f Kegiatan Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

- Jumlah anggota tagana yang dibina - jumlah korban bencana yang dibantu

165 org 26 orang 90 KK

30 orang 100 KK

221 orang 290 KK

5.g Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS

Jumlah mayat/orang terlantar yang ditangani/dilayani

4 orang 4 orang

5.h Kegiatan Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

Jumlah PMKS yang mendapat penyuluhan terhadap kewaspadaan bencana

152 KK 152 KK

6 Program pembinaan Anak terlantar

6.a Kegiatan Pelatihan dan npraktek belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan dan bantuan

40 orang 30 orang 70 orang

6.b Kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Jumlah KUBE anak terlantar yang mendapat pelatihan dan bantuan

8 KUBE AT( 40 org)

28 orang 8 KUBE AT( 68 org

6.c Kegiatan Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar

Jumlah petugas dan pendamping sosial yang mendapat pembinaan

25 orang 25 orang

7 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

7.a Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana para penyandang cacat dan trauma

- Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapat pemb inaan / bantuan

25 orang 25 orang

8 Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti

Jompo

8.a Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Jumlah lansia yang mendapat pembinaan dan pelatihan

25 orang 25 orang

8.b Kegiatan Operasi pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo

Jumlah panti asuhan yang mendapat bantuan

3 panti 5 panti 9 panti 17 panti

9 Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

9.a Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan beusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah eks penyandang penhyakit sosial yang mendapat pelatihan dan bantuan

20 orang 20 orang


10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

10.a Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

- Jumlah karang taruna yang dibina - Jumlah PSM yang dibina - Jumlah TKSK yang dibina - Jumlah Orsos yang dibina - Jumlah LK.3 yang dibina

79 KT, 79 PSM 9 orsos

79 KT 79 PSM

79 KT, 79 PSM 9 orsos

10.b Kegiatan Pengembangan model kelembagaan dan perlindungan sosial

- Jumlah orsos pengelola Askessos yang dibina

2 orsos 2 orsos


Tabel II-4. Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Tahun 2006-2010



TARGET DALAM

RENSTRA SKPD


2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I URUSAN WAJIB

1.1 Tenaga Kerja

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.a Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan

21 orang 21 orang

1.b Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan

80 orang 40 orang 15 orang 135 orang

2 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

2.a Kegiatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang mendapat penyuluhan dan sosialisasi

200 orang 200 orang

2.b Kegiatan Pengadaan peralatan pendidikan dan

keterampilan bagi pencari kerja

Jumlah angkatan kerja yang mendapat

pembinaan dan bantuan

20 orang 20 orang

3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3.a Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah angkatan kerja yang mendapat penyuluhan


3.b Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah angkatan kerja yang mendapat informasi tenaga kerja

2.000 orang

2.000 orang

2000 orang

3.c Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

40 orang 40 orang

4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4.a Kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang mendapat penyuluhan tentang ketenagakerjaan

50 orang 50 orang

4.b Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah perusahaan yang diawasi 10 bh 10 bh


Tabel II-5 Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Transmigrasi Tahun 2006-2010



TARGET DALAM

RENSTRA SKPD


2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I URUSAN PILIHAN

1.1 Transmigrasi

1 Program Pengembangan Daerah Tertinggal

1.a Kegiatan Pengembangan daerah tertinggal Jumlah rumah yang direhab di lokasi transmigrasi

30 bh 30 bh

1.b

2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2.a Kegiatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah RTSP dan RTJ yang dibuat 1 RTSP dan RTJ

1 RTSP dan RTJ

3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan tgransmigrasi

- Jumlah masyarakat di awasantransmigrasi yang mendapat pembinaan

- Jumlah SP yang diselesaikan - Pendataan terhadap warga di kawasan

transmigrasi - Jumlah dokumen persiapan pembuatan

peukiman baru

1 dokumen

1 dokumen

1 SP

200 KK 200 KK 1 SP 1 dokumen 1 dokumen

Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi di kawasan transmigrasi

Jumlah prasarana dan sarana ekonomi 1 unit

Kegiatan penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi

Jumlah masyarakat dikawasan transmigrasi yang mendapat bantuan usaha


Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah rumah warga transmigrasi yang mendapat rehabilitasi

100 bh 100 bh

Kegiatan penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan

Jumlah masyarakat dikawasan transmigrasi yang mendapat penyuluhan

30 orang 30 orang

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 - 2015 20

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran perioritas

atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu

adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor –

faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang

dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta

kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam

pencapaian target kinerja Bappeda kedepan. Keempat faktor itulah

yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses,

opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan

yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang

mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan

memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya,

kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya

adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan

(advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada,

selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan

bagimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan

melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian

situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis

SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal

dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses

analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau

kedua-duanya secara bersama-sama.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis


Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya,

keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan

kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau

kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan

kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu

organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen,

keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan

organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama

dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan acaman dapat

berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari

lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai

rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan

yang diinginkan.

Tabel II.6 SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)

S1 Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam pening-katan kesejahteraan penyan-dang masalah sosial, ketenaga-kerjaan dan transmigrasi

W1 Tenaga sosial yang profesional masih kurang

S2 Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi

W2 Keterbatasan anggaran

S3 Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas mencukupi

W3 Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang

S4 Fasilitas pendukung kerja cukup memadai

W4 Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

PELUANG (Opportunities) ANCAMAN (Threats)

O1 Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi

T1 Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

O2 Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional

T2 Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan

O3 Kemudahan mengakses informasi bursa tenaga kerja online (BKOL) melalui teknologi

T3 Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan


informasi lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial

O4 Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan

T4 Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata

Tabel II.7. Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN (Strengths)

Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyangdang masalah sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi

Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi

Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas mencukupi

Fasilitas pendukung kerja cukup memadai

KELEMAHAN (Weaknesses)

Tenaga sosial yang profesional masih kurang

Keterbatasan anggaran

Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang

Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

PELUANG (Opportunities )

Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi

Jaringan kerja lembaga pemerin-tah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional

Kemudahan mengakses infor-masi bursa tenaga kerja online (BKOL) melalui teknologi informasi

STRATEGI S + O

Meningkatkan peran lembaga dalam

memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial

Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penangulangan masalah sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi

Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi

Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan ketenagakerjaan

STRATEGI W + O

Meningkatkan profesio-nal aparatur

dalam peningkatan pembinan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial

Menggelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam mem-bangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (networking).

Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyebaran


Adanya kesempat-an untuk mening-katkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan

informasi peluang kerja serta pengawasan ketenagakerjaan

Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan

ANCAMAN (Threats)

Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejah-teraan Sosial

Tingginya angkatan kerja kurang terampil yang mencari pekerjaan

Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwa-wasan lingkungan

Penyebaran pen-duduk dan pem-bangunan infra-struktur yang kurang merata

STRATEGI S + T

Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

Meningkatkan akses biliti infrastruktur

STRATEGI W + T

Meningkatkan keman-dirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Memanfaatkan jumlah dan kompetensi apa-ratur yang ada untuk pemberbedayaan tenagakerja dan pengembangan sisten informasi pasar kerja.

Meningkatkan pendaya-gunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Meningkatkan pengembangan pemukiman transmigrasi

Startegi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :

1. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber

kesejahteraan sosial

2. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta

dalam penangulangan masalah sosial dan ketenagakerjaan

Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi

informasi

3. Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan ketenagakerjaan


2. Startegi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :

1. Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinan

potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial

2. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif

dan efisien dalam mem-bangun jaringan kerja yang lebih baik dan

luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (networking).

3. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyebaran informasi

peluang kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

4. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan

kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan

3. Startegi Kekuatan – Ancaman ( S – T ) :

1. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

3. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Meningkatkan aksesbiliti infrastruktur

4. Strategi Kelemahan-Ancaman ( W – T ) :

1. Meningkatkan profesional aparatur guna meningkatkan

kemandirian PMKS

2. Memanfaatkan jumlah dan kompetensi aparatur yang ada untuk

pemberbedayaan tenagakerja dan pengembangan sisten informasi

pasar kerja

3. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui

investasi yang didukung oleh swasta

4. Meningkatkan pengembangan pemukiman transmigrasi


BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik ( Good

Goverrance ), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan

fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

aparatur Pemerintah di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada

penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan

Masyarakat.Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan di 2 (dua)

urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan antara lain :

a. URUSAN SOSIAL, Permasalahan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok

masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak

dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,

keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan

dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung,

seperti terjadinya bencana. Dari hasil kesepakatan bersama, saat ini

terdapat 27 jenis PMKS, sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar : anak yang berumur 0-4 tahun yang karena

sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban

(karena miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua-duanya

sakit/meninggal), sehingga terganggu kelangsungan hidup,


pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani

maupun sosial.

2. Anak Terlantar : anak yang berusia 5-21 tahun yang karena sebab

tertentu (miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua orang

tuanya/wali sakit atau meninggal, keluarga tidak harmonis),

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar

baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

3. Anak Yang Menjadi Korban tindak Kekerasan atau Diperlakukan

Salah : anak yang berusia 5-21 tahun yang terancam secara fisik

dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau

tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial

terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan

wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

4. Anak Nakal : anak yang berusia 5-21 tahun yang berperilaku

menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya,

keluarganya dan orang lain , akan mengganggu ketertiban umum,

akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.

5. Anak Jalanan : anak yang berusia 5-21 tahun yang menghabiskan

sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau

berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

6. Anak Cacat : anak yang berusia 5-21 tahun yang mempunyai

kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau

perupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan

aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik,

penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

7. Wanita Rawan Sosial Ekonomi : seseorang wanita dewasa yang

berusia 18-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak

mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari.

8. Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau

Diperlakukan Salah : wanita yang berusia 18-59 tahun yang


terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak

kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam

lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

9. Lanjut Usia Terlantar : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih

karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

10. Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau

Diperlakukan Salah : lanjut usia (60 tahun keatas) yang

mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak

semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan

terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

11. Penyandang Cacat : setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara

layaknya yang terdiri dari : penyandang cacat fisik (penyandang

cacat mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara),

penyandang cacat mental (penyandang cacat mental eks psikotik

dan penyandang cacat mental retardasi): penyandang cacat fisik

dan mental (Undang-undang no.4 Tahun 1997).

12. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis : seseorang

yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti

kusta, TBC Paru, yang dinyatakan secara medis telah sembuh.

13. Tuna Susila : seseorang yang melakukan hubungan seksual

dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan

bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan

mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

14. Pengemis : orang-orang yang mendapat penghasilan dengan

meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan

untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

15. Gelandangan : orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai

dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat,


serta tidak mempunyai pencarian dan tempat tinggal yang tetap

serta mengembara di tempat umum.

16. Bekas Narapidana : seseorang yang telah selesai atau dalam tiga

bulan segera mangakhiri masa hukuman atau masa pidananya

sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan

untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat,

sehingga mendapat kesulitan, untuk mendapatkan pekerjaan atau

melaksanakan kehidupan secara normal.

17. Korban Penyalahgunaan Napza : seseorang yang menggunakan

narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk

minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa

sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Keluarga Fakir Miskin : seseorang atau kepala keluarga yang sama

sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau

orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak

dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi

kemanusiaan.

19. Keluarga Berumah Tak Layak Huni : keluarga yang kondisi

perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang

layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun

sosial.

20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis : keluarga yang hubungan

antar keluarganya terutama hubungan antara suami dan istri

kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat

berjalan dengan wajar.

21. Komunitas Adat Terpencil : kelompok orang/masyarakat yang

hidup dalam kesatuan-kesatuan kecil yang bersifat local dan

terpencil dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan

habitatnya yang secara sosial budaya terasing dan terbelakang

disbanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga


memerlukan pemberdataan dalam menghadapi perubahan

lingkungan dalam arti luar.

22. Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana : kelompok

masyarakat yang lokasi pemukiman mereka berada di daerah yang

relatif sering terjadi bencana atau kemungkinan besar dapat terjadi

bencana alam dan musibah lainnya yang membahayakan jiwa serta

kehidupan dan penghidupan mereka.

23. Korban Bencana Alam : perorangan, keluarga atau kelompok

masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial

ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan

mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah

korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi,

tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin

kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan korban

kebakaran pemukiman, kecelakaan kapal terbang, kereta api,

musibah industri (keselakaan kerja) dan kecelakaan perahu.

24. Korban Bencana Sosial : perorangan, keluarga atau kelompok

masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial

ekonomi akibat terjadinya bencana sosialo atau keruhusah yang

menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan

tugas – tugas kehidupannya.

25. Pekerja Migran Terlantar : seseorang bekerja diluar tempat

asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami

permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.

26. Keluarga Rentan : keluarga muda yang baru menikah (sampai

dengan 5 tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial

dan ekonomi (penghasilan sekitar 10 % di atas garis kemiskinan)

sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

27. Penyandang AIDS/HIV : seseorang yang dengan rekomendasi

professional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular


virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan

tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.

b. URUSAN KETENAGAKERJAAN, sedangkan permasalahan ketenaga

kerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya

perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi

dan produktifitas tenaga kerja, belumkondusifnya kondisi hubungan

industrial dan masih banyaknya pelanggaran norma-norma

ketenagakerjaan serta masih tingginya angka kecelakaan kerja.

c. URUSAN TRANSMIGRASI , adapun permasalahan ketransmigrasian

adalah belum terlaksananya pembangunan kawasan pemukiman

transmigrasi seperti di Jorong Tanjung Jajaran dan Koto Tangah

Nagari Galugua dan Jorong Lolo Nagari Koto Bangun karena

terkendala dengan perizinan dan belum terpenuhinya dokumen yang

dibutuhkan, sedangkan warga transmigrasi yang ada taraf

kesejahteraannya juga masih rendah, seperti tinggal dalam rumah

yang tidak layak huni dengan hasil pendapatan yang masih rendah.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2011-2015 mempunyai visi sebagai berikut :“Terwujudnya

Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima

Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’

Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.


Merujuk kepada visi tersebut, ada tiga hal yang ingin

diwujudkan, yaitu KEBERSAMAAN, KEMAKMURAN dan

KESEJAHTERAAN.

Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik,

maka dicapai melalui 9 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak

azasi manusia (HAM), penegakan hukum yang berkeadilan

dengan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang

dan lingkungan hidup.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang

berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.

9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Berkaitan dengan misi RPJMD yang dilaksanakan oleh

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu kepada

misi ke-6 dan misi ke-7, yaitu :

1. Misi 6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang

berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.

2. Misi 7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

Telahaan terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat di uraikan pada

tabel dibawah ini.


Tabel III.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: :“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima

Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

N0

Misi Bupati dan

Wakil Bupati Lima Puluh Kota

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.

Tingginya angka pengganguran dan rendahnya ketersedian dan lapangan pekerjaan

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pemenuhan kesempatan kerja

Tingginya peranserta swasta dalam peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja baik di regional maupun luar negeri

2 Misi 7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

Rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

Tersebarnya Penyandang masalah sosial

Tingginya dukungan dari tokoh masya-rakat, Peran Tenaga PSM, TKSK, LPM dan Unsur Masyarakat.

Rendahnya aksebilitas PMKS terhadap pelayanan sosial

dasar

Rendahnya kemampuan APBD dalam penangganan

masalah PMKS

Adanya dukungan dana dari Tugas Pemban-

tuan dan Dekonsentrasi

Tingginya angka kemiskinan

SDM dan permodalan masyarakat yang masih rendah

Adanya bantuan dana dalam bentuk cash transfer ke Rek. KUBE FM

Masih adanya daerah yang terisolir yang dapat dibuka dengan program Transmigrasi

Proses izin pemanfaatan hutan yang belum selesai

Adanya dukungan dana APBN yang men-dukung untuk Program Transmigrasi


3.2 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Arah tujuan , kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun

2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan

Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program

prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan

prioritas Kementerian Sosial, serta Kontrak Kinerja Menteri .

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di

Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010

– 2014 dengan sasaran program kesejahteraan sosial

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal

baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal

individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau

rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2)

wanita rawan sosial ekonomi; dan warga masyarakat yang

tinggal di daerah kumuh (slum area).

b. Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu

hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1)

balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak

jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4)

keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.

c. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami

kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna


daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita,

dan (5) cacat ganda

d. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga

masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya

akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social

adjusment) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2)

anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4)

korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban

HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.

e. Keterasingan/keterpencilan dan/atau berada dalam lingkungan

yang terisolasi, yakni warga masyarakat yang berdomisili di

daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau

berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat

Terpencil.

f. Akibat Bencana, meliputi warga masyarakat yang mengalami

musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2)

korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan

kemajemukan latar belakang sosial budaya.

g. Korban Tindak Kekerasan meliputi warga masyarakat yang

mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan,

diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita

korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak

kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

h. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) PSM. (2)

Karang Taruna, (3) Orsos/LSM-UKS, (4) WKSBM, (5) WPKS, (6)

dunia usaha; (7) dana sosial masyarakat; dan (8) nilai dasar

kesejahteraan sosial.


Program dan kegiatan mengenai Renstra Kementerian Sosial

sebagai berikut :

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan: (1) meningkatkan keserasian kebijakan publik,

pengkajian strategi dan pelaksanaan program-program pelayanan

dan rehabilitasi sosial; dan (2) memulihkan fungsi sosial bagi

penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA,

serta memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia dan anak

terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh-kembangnya.

Sasaran: anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial,

korban penyalahgunaan NAPZA dan penyandang perilaku

menyimpang lainnya.

Komponen program mencakup: (1) pelayanan kesejahteraan sosial

anak ; (2) pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia; (3)

pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat; (4)

rehabilitasi sosial tuna sosial, serta (5) pelayanan dan rehabilitasi

sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Tujuan: meningkatkan keserasian kebijakan publik, pengkajian

strategi dan pelaksanaan program-program pembangunan dalam

memberdayakan keluarga fakir miskin, KAT, keluarga dan

perempuan rawan sosial ekonomi

Sasaran: fakir miskin, KAT, keluarga dan perempuan rawan

sosial-ekonomi


Komponen program: (1) pemberdayaan fakir miskin, (2)

pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta (3) pemberdayaan

keluarga dan perempuan rawan sosial ekonomi,

c. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Tujuan: penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta

pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat nasional

dan daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan

perlindungan sosial, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

Sasaran: sistem dan mekanisme kelembagaan perlindungan sosial.

Komponen program: (1) pembinaan, perancangan, penyempurnaan,

harmonisasi, kerjasama dan publikasi peraturan perundang-

undangan, (2) penyerasian peraturan perundang-undangan dan

kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan

sosial, (3) pengembangan kebijakan dan strategi; (4)

penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial

bagi penduduk miskin dan rentan (rawan sosial ekonomi), (5)

pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal

perlindungan sosial.

d. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Tujuan: meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme

lembaga pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian

masalah sosial dan pengembangan alternatif-alternatif intervensi

pekerjaan sosial, penataan sistem dan mekanisme kelembagaan,

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan sumber daya

manusia dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan


sosial masyarakat, penetapan standardisasi dan akreditasi

lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem

jaringan dan informasi.

Sasaran: permasalahan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber

kesejahteraan sosial, kelembagaan bidang kesejahteraan sosial,

sarana dan prasarana, SDM kesejahteraan sosial, teknik dan

metodologi pelayanan kesejahteraan sosial.

Komponen program: (1) pengkajian, penelitian, pelatihan dan

pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; (2)

pengembangan model yang memperkuat ketahanan sosial

masyarakat, (3) pengkajian peningkatan pelayanan kesejahteraan

sosial, (4) penyusunan, penetapan, standardisasi dan akreditasi

pelayanan kesejahteraan sosial, (5) penataan sistem dan

mekanisme kelembagaan, (6) pengembangan sistem informasi,

data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial.

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tujuan: meningkatkan keserasian kebijakan publik, pengkajian

strategi dan pelaksanaan program-program pembangunan dalam

memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian

masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat

(TKSM)/ relawan sosial; organisasi sosial kemasyarakatan dan

LSM; karang taruna dan organisasi kepemudaan; dunia usaha,

lembaga-lembaga perlindungan sosial dan lembaga-lembaga

sumbangan sosial masyarakat dan pengamalan kepedulian sosial

yang didasari oleh nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam

mencegah dan menangani masalah serta memperbaiki kualitas

hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan


sosial, serta memelihara dan meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat. Program ini juga ditujukan untuk memelihara dan

mengamalkan nilai-nilai kepeloporan dan kejuangan dari veteran

serta kearifan, pengalaman dan keahlian penduduk lanjut usia,

yang didukung oleh pengembangan budaya yang menjunjung

tinggi serta menghormati lanjut usia secara melembaga dan

berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat pada

umumnya, serta terlindunginya hak-hak penduduk lanjut usia

dan veteran dalam mengakses fasilitas pelayanan publik.

Sasaran: PSM, Karang Taruna, Orsos/LSM-UKS, WKSBM, WPKS,

dunia usaha; dan nilai dasar kesejahteraan sosial.

Komponen program: (1) peningkatan kerja sama kelembagaan

sosial; (2) pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,

kejuangan, dan kesetiakawanan sosial; (3) pemberdayaan karang

taruna; (4) pemberdayaan orsos / LSM; (5) pemberdayaan PSM; (6)

pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;

dan (7) peningkatan kerjasama lintas sektor dunia usaha;

f. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial .

Tujuan: meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial

melalui pengembangan SDM, sarana, prasarana, dan sistem

penyuluhan pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran: petugas penyuluhan (aparatur dan masyarakat), sarana

dan prasarana, serta sistem penyuluhan kesejahteraan sosial.

Komponen program: (1) pengembangan model penyuluhan, (2)

pemantapan petugas penyuluhan, (3) penyediaan sarana dan

prasarana penyuluhan, (4) penataan sistem penyuluhan, dan (5)

peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan.


g. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Tujuan: (1) memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada

korban bencana alam dan sosial; (2) memberikan jaminan

kesejahteraan sosial bagi PMKS; (3) meningkatkan keserasian

kebijakan publik, pengkajian strategi dan pelaksanaan program;

(4) memulihkan fungsi sosial korban bencana, pekerja migran,

dan korban tindak kekerasan, dan (5) pengumpulan dan

pengelolaan sumber dana sosial.

Sasaran: korban bencana alam, bencana sosial, korban

tindak kekerasan, pekerja migran, dan jaminan kesejahteraan

sosial bagi PMKS lainnya, serta masyarakat mampu dan dunia

usaha.

Komponen program: (1) bantuan sosial korban bencana alam; (2)

bantuan sosial korban bencana sosial; (3) bantuan sosial korban

tindak kekerasan; (4) bantuan sosial pekerja migran; dan (5)

jaminan kesejahteraan sosial, (6) pengelolaan sumber dana sosial

.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota telah

menyusun program kerja 7 (tujuh) program prioritas beserta

kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di

pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan

kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh

Kota tahun 2011-2015.


3.2.2.Telaahan RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung

pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang

telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui

berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional,

prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program

teknis dan 3 program pendukung (Generik).

3.2.2.1 Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014 diarahkan

untuk:

(1)Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent

work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya

perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;

(2)Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan

merata dalam sektor-sektor pembangunan;

(3)Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial

untuk mendorong kesempatan kerja;

(4)Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan

melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama),

sesuai hukum internasional;

(5)Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;

(6)Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;


(7)Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program

pemerintah;

(8)Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;

(9)Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui

informasi pasar kerja.

Memasuki pembangunan tahun 2010-2014, pembangunan

di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai

permasalahan, antara lain:

1) Tingginya tingkat pengangguran;

2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;

3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di

Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah

menyusun Renstra Tahun 2010 – 2014 dengan program dan

kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan

Produktivitas, melalui kegiatan:

a. Pelatihan Kewirausahaan;

b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan

Program Pelatihan;

c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga

Kepelatihan;

d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas;

e. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri;


f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan

Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;

g. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi;

h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur

dan Tenaga Kerja;

i. Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas;

j. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan

Program Pelatihan Bidang Industri;

k. Peningkatan Kualitas Transmigran dan Calon Transmigran;

l. Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan Ketransmigrasian;

m. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur

dan Tenaga Kerja;

n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri;

o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas;

p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak

tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.

2. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Dengan kegiatannya meliputi :


Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya

daya saing dan produktivitas tenaga kerja, yang diukur

melalui:

a. Jumlah standar kompetensi dan program pelatihan yang

disusun;

b. Jumlah lembaga pelatihan dan produktivitas yang

dikembangkan;

c. Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri;

d. Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang

ditingkatkan kompetensinya;

e. Jumlah tenaga kerja dan transmigran yang dilatih;

f. Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang

ditingkatkan produktivitasnya.

3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

dengan kegiatan meliputi:

a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

b. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Luar Negeri;

c. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan

Kerja;

d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja;

e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja

Asing;

f. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya


Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan

kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam

maupun di luar negeri.

4. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan

Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dengan kegiatan meliputi :

a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan;

b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan

Industrial;

c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan

PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial;

d. Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Lebih Baik;

e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non Diskriminasi;

Tujuan dari Program Pengembangan Hubungan

Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan

jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja,

kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan,

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diukur

dari:

a. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek;

b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang

dapat diselesaikan melalui mediator;

c. Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk;

d. Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibentuk;


e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan;

f. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan.

5. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Dengan kegiatan meliputi :

a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja;

b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil

Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan;

c. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan

Penghapusan Pekerja Anak;

Tujuan dari program ini adalah meningkatnya penerapan

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat

kerja, yang diukur dari:

a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);

b. Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar

kompetensi;

c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk bagi anak;

d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja

perempuan;

e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial

tenaga kerja.


3.2.2.2 Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan

sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat

berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional

dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional,

mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif,

mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada

akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

pembangunan ketransmigrasian adalah:

1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan

terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu

kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam

bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau

Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi

perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi

kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang

usaha di kawasan transmigrasi.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut

adalah:

a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan

pemugaran permukiman penduduk setempat, pembangunan

permukiman pada kawasan potensial, dan revitalisasi

permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau

mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM;


b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan

pembangunan permukiman melalui pola pengembangan

agribisnis dan agroindustri;

c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan

Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi;

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi

potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi;

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon

transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja;

f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.

2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan

pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat

pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan

perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan

kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan

transmigrasi.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut

adalah:

a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui

pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial,

fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan

lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana

pendidikan, kesehatan dan mental spiritual;

b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi

pengembangan usaha produktif, pendampingan,


peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan

mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan;

c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan

prasarana intra dan antar kawasan, pembangunan sarana

dan prasarana pusat pertumbuhan baru;

d. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di

kawasan transmigrasi;

e. Penguatan kapasitas SDM Pengelola dalam pengembangan

kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan

baru.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang

ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi:

a. Penyediaan Tanah Transmigrasi;

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

dan Penempatan Transmigrasi;

c. Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi;

d. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi;

e. Pengembangan peranserta masyarakat dalam pembangunan

transmigrasi;

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.

Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan

Transmigrasi.

Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya

permukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan

tempat berusaha yang layak, yang diukur dari:


1) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana

Kawasan Transmigrasi yang dibangun;

2) Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan

penempatannya di Kawasan Transmigrasi serta jumlah

penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan

penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi;

3) Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di Kawasan

Transmigrasi.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan

Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas

Pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan

bagian dari wilayah yang rentan terhadap bencana meliputi

sesar aktif maupun bencana banjir, angin ribut dan

kekeringan. Hal ini yang perlu manjadi perhatian dalam

memberikan bantuan sosial apabila terjadi tanggap darurat

bencana Alam.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam

menangani berbagai permasalahan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek

yang ada di nagari. Begitu juga dengan bidang Ketenagakerjaan


Sedangkan untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya

merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun

kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya sehingga

didalam pemetaan wilayahnya juga belum diatur secara

khusus, namun penempatan untuk lima tahun kedepan adalah

di Kecamatan Kapur IX.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Bidang Sosial :

Isu Strategis Bidang Sosial adalah :

1. Penanganan masalah korban bencana alam

2. Penanganan penyandang masalah sosial

Isu yang berkaitan dengan masalah korban bencana alam

adalah hal yang perflu dilakukan oleh Pemerintah Lima Puluh

Kota lima tahun kedepan adalah :

a. Penyedian dan pemberian bantuan selama tanggap darurat

b. Pemetaan daerah rawan bencana alam

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang

Masalah Sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh

Pemerintah Lima Puluh Kota lima tahun kedepan dikarenakan:

a. Pemetaan yang dilakukan SKPD terkait belum cermat

dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah

sosial.

b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh

pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam


memunuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah

pada patologi sosial.

c. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh

tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak

tercover oleh pemerintah dalam penanganannya.

Bidang Ketenagakerjaan :

Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah:

1. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta

2. Kualitas Tenaga Kerja

Isu strategis berkaitan dengan peluang dan persaingan

kerja di sektor swasta adalah hal yang perlu dilakukan oleh

Pemerintah Lima Puluh Kota lima tahun kedepan dikarenakan:

a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun bekerja

hanya sebagai buruh kasar baik di perusahaan

peternakan,perkebunan maupun pertambangan. Demikian

pula di sektor perikanan , buruh angkut dan petani.

b. Semakin meningkatnya arus in migration rentan peluang

kerja bagi penduduk sekitar termarjinalkan sehingga

meningkatkan jumlah pengangguran.

Adapun, isu strategis berkaitan dengan Kualitas Tenaga

Kerja adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Lima

Puluh Kota lima tahun kedepan dikarenakan:

a. Tinggi angka keluaran SLTP dan SLTA menjadi angkatan

kerja untuk siap menjadi tenaga kerja.

b. Masih rendahnya sumberdaya manusia dan keterampilan

lulusan untuk masuk dunia kerja karena tidak sesuai

dengan kebutuhan sehingga tercover pada pekerjaan buruh


kasar seperti Tenaga kerja lulusan SD dan SLTP , atau

masuk dalam sektor Tersier.

Bidang Ketransmigrasian :

Isu Strategis sebagai berikut :

1. Penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul

memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak Huni,

Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).

2. Tapal batas antara nagari ex UPT dengan nagari disekitar

pemukiman transmigrasi maupun tapal batas bersama

nagari ex UPT. Untuk ini perlu diadakan penataan batas

nagari di wilayah transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh

Kota.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1.VISI dan MISI

4.1.1. Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas

dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi

dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita

layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi

kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan

daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya

saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu

strategis yang relevan.

Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan

masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang;

2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga

mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan;


3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan

SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi

pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi

SKPD; dan

4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah

pembangunan daerah jangka menengah.

Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan

pelayanan SKPD (imaginable);

2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan

(desirable);

3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi,

kondisi, dan kapasitas yang ada (feasible);

4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama

daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat

beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan

berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa

depan (focused);

5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman

(flexible);

6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua

pelaku (communicable); dan

7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang

singkat, jelas, dan padat.


Berdasarkan pemikiran diatas untuk melaksanakan program

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu arah yang jelas

dan motivasi yang tinggi bagi seluruh aparat Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana. Oleh karena itu Visi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN “

Dalam visi ini terdapat 4 kata kunci yaitu perencanaan,

pembangunan, daerah dan dinamis yang memiliki makna sebagai

berikut :

1. Pelayanan Prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang

terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan

yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi

standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan

harapan dan kepuasan masyarakat.

2.Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS), adalah

seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu

hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan

hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan

wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial,

keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan


lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti

terjadinya bencana.

3.Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama,

dan sesudah masa kerja.

Sedangkan Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada

dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1

ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

unTeks miringtuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu

negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan

bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika

penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja

yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut

sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari

para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada

pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang

menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah

termasuk tenaga kerja.

4.Ketransmigrasian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian , Ketransmigrasian adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan

transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk

secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap

di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


transmigarsi.Transmigran adalah warga negara Republik

Indonesia yang berpindah secara sukarela ke wilayah

pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigarsi

melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.

4.1.2. Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan

misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi

SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang

harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen

perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan

dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik

eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan,

peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk

memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu,

pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana,

ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang

ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan

oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD.


2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan

internal daerah.

3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah

dipahami.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi SKPD adalah:

1. Pernyataan visi SKPD.

2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

SKPD.

Berdasarkan kedua informasi tersebut, SKPD mengidentifikasi

keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi

SKPD benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan.

Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau

kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan,

harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi

faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan

isu strategis.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin

dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi

menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dirumuskanlah Visi sebagai berikut :

a. Mewujudkan sumberdaya manusia profesional dalam

memberikan pelayanan terhadap Penyandang masalah

kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;


b. Meningkatkan akses penyelanggaraan kesejahteraan sosial

bagi PMKS , masyarakat miuskin dan KAT;

c. Meningkatkan profesionalisme sumber-sumber kesejahteran

sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam

bentuk bantuan sosial, rehabilitasi,pemberdayaan dan jaminan

sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

d. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja melalui informasi

pasar kerja, peningkatan keterampilan angkatan kerja dan

penempatan tenaga kerja ;

e. Mewujudkan kesejahteraan tenagakerja melalui peningkatan

hubungan industrial, peningkatan kwalitas tenaga kerja dan

perlindungan tenaga kerja;

f. Mewujudkan kesejahteraan warga transmigrasi melalui

penyediaan lahan pemukiman, sarana dan prasarana

transmigrasi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah

yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun

dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang

menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan

biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb) yang

menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu

kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.


Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang

dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang

ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan

kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan

tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible,

namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini

adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan

pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi

SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi,

dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani,

serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi pada tahun 2010-2015

sebagaimana pada tabel IV.1 di bawah ini.


Tabel IV.1. Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial

Tahun 2010-2015

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan kompetensi aparat di dalam

menyelesaikan tugas-tugasnya.

Meningkatnya aparat yang professional

Mengikuti Bimtek tentang Sosial, ketenaga-kerjaan dan ketransmigrasian

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

2 Meningkatkan aksesbilitas perlindungan Sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan Sosial, rehabilitasi, pemberdayaan Sosial dan jaminan kesejahteraan Sosial bagi PMKS;

Meningkatnya aksebilitas, ke-terpaduan dan kualitas pelayanan, perlindungan, serta rehabilitasi bagi anak, penyandang cacat,lanjut usia dan korban penyalahgunaan Napza

1)10 persen penurunan PMKS per lima tahun.

2) 10 persen PMKS yang memperoleh penyuluhan kesejahteraan sosial

3) 75 persen PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

4)75 persen PMKS yang ditangani mampu meng-urus dirinya

2 %

10%

75%

75 %

2 %

10%

75%

75 %

2 %

10%

75%

75 %

2 %

10%

75%

75 %

2 %

10%

75%

75 %

Meningkatkan kapasitas aksebilitas serta taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan KAT

1) 75 persen PMKS yang ditangani mem liki kemandirian ekonomi

2) 75 persen PMKS yang ditangani

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %



SASARAN


PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

mampu melaksanakan peran sosial

3) 75 persen

PMKS yang ditangani mampu berfungsi secara fisik

4) 75 persen PMKS yang ditangani mampu menghadapi situasi kritis

5) 75 persen PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan korban bencana

1)80 % Rumah Tangga Miskin menerima Raskin

2) 60 % korban bencana me-nerima ban-tuan sosial selama tang-gap darurat

80 %

60%

80 %

60%

80 %

60%

80 %

60%

80 %

60%

3 Meningkatkan kepedulian

masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, dan

Meningkatnya peran serta

sumber-sumber kesejahteran sosial dalam

penyelenggaraan perlindungan

1)75 persen PSKS yang meningkatkan perannya dalam usaha kesejahteraan sosial

2)75 persen

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %



SASARAN


PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

uapaya-upaya


perorangan, kelompok masayarakat

dan dunia usaha

Sosial Karangtaruna yang dibina masuk katagori maju

3) 75 persen Karanglansia yang dibina masuk katagori maju

4) 20 persen orsos yang dibina masuk katagori A

5) 20 persen TKSM yang dibina memiliki kompetensi UKS

6)20 persen Keluarga yang dibina berberan aktif dalam menangani PMKS

7) )20 persen

lembaga sosial masyarakat (LSM) ber-peran aktif dalam me-nangani PMKS

8)40 persen dunia usaha berberan aktif dalam me-nangani PMKS

9)20 persen

15 %

15%

4%

4 %

4 %

4 %

8 %

15 %

15%

4%

4 %

4 %

4 %

8 %

15 %

15%

4%

4 %

4 %

4 %

8 %

15 %

15%

4%

4 %

4 %

4 %

8 %

15 %

15%

4%

4 %

4 %

4 %

8 %



SASARAN


PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kelompok masyarakat malaksanakan pelayanan


10) 20 persen waraga masyarakat yang menjadi TKSM ber-beran aktif dalam me-nangani PMKS

11) 20 persen nagari yang memliki WKSBM

4%

4 %

4 %

4%

4 %

4 %

4%

4 %

4 %

4%

4 %

4 %

4%

4 %

4 %

4 Meningkatkan kualitas tenaga kerja

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan, pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja

1) 100 orang tenaga kerja yang meng-ikuti pelatih-an selama 5 tahun

2) 75 % tenaga kerja yang telah meng-

ikuti pelatih-an dapat berwirausaha

3) berkurangnya angka penganngur-an 10 % selama 5 tahun

4) Jumlah pelayanan pendaftar

20 org

75 %

2 %

1200

Ak1

20 org

75 %

2 %

1200

Ak1

20 org

75 %

2 %

1200

Ak1

20 org

75 %

2 %

1200

Ak1

20 org

75 %

2 %

1200

Ak1



SASARAN


PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pencari kerja (kartu Ak 1)

1200 kartu/ tahun

5 Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

1)80 % Jumlah perusahaan yang diawasi pertahunnya

2)75% jumlah tenaga kerja mendapat program jamsostek

5) angka kecelakaan kerja < 5 org pertahun

80 %

75%

>5

80 %

75%

>5

80 %

75%

>5

80 %

75%

>5

80 %

75%

>5

6 Meningkatkan Mutu penyeleng-garan trans-migrasi melalui Pembina-an dan pember-dayaan

Meningkatnya satuan pemukiman transmigrasi

1) 200 KK baru yang ditempat kan selama 5 tahun

2) 200 KK baru yang men-dapat pember-dayaan selama 5 tahun

- 100

KK

100

KK

100

KK

200

KK

-

200 KK

-

200 KK

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1.Strategi

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja

dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi


pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota, TA 2010 – 2015 ditetapkan sebagai

berikut :

1. Strategi Umum.

Bidang Sosial

a. Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah

sosial (PMKS)

b. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan

sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial

d. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan

pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam

pencegahan dan penanggulangan bencana

e. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai

dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Bidang Tenaga Kerja

a. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga

kerja.

b. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan

pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

c. Pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.


d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja

dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bidang Transmigrasi.

a. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai

dari input proses maupun output yang dihasilkan.

b. Pengembangan pola usaha yang prospektif sesuai

dengan kondisi dan potensi daerah Lima Puluh Kota.

c. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai

dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

d. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam

pembangunan transmigrasi.

2. Strategi Khusus.

Bidang Tenaga Kerja

1. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai

bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang

tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja.

Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam

upaya memperkokoh institusi pasar kerja meliputi :

a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi

lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit

dalam dinas.

b. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada,

termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem


tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar

secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap

kualitas tenaga kerja yang ada.

2. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.

Tugas penting yang harus dihadapi oleh

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah

menciptakan kesempatan kerja.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor

pertanian.

b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri /

usaha kecil dan menengah.

3. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Tenaga

kerja

Strategi yang dilaksanakan adalah :

a. Peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi

pelatihan kerja.

b. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar

sektor.

4. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :

Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan

untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan

bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program

sebagai berikut :

a. Dikembangkan suatu program yang mampu

memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat

terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga


perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang

menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik

/ perusahaan atau pemutusan hubungan kerja

masal.

b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line

dengan seluruh Dinas yang mengurus Tenagakerja

agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat

dihasilkan dan dikirim tepat waktu.

5. Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri.

Dalam upaya memperoleh dan memperluas

kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja

Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan

devisa melalui remittansi, maka program export jasa

tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.

6. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta

Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja,

agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan

dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Strategi yang akan dilaksanakan :

a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan

wanita.

b. Jaminan sosial syarat kerja.

c. Perlindungan pengupahan.

d. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

e. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan.


Bidang Transmigrasi.

1. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu penyiapan

pemukiman transmigrasi baru melalui :

a. program pemukiman dan lingkungan ditujukan

untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT

b. Pembangunan permukiman transmigrasi baru

diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni,

layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat

merupakan basis dan titik tolok pengembangan

pertanian dan perekonomian unit permukiman

transmigrasi sampai kepada tingkat perkembangan

tertentu untuk selanjudnya dapat diserahkan kepada

Pemerintah Daerah.

c. Pengembangan permukiman berdasarkan SKP stelsel

yang status pertanahannya sudah jelas serta

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang

memadai.

d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam

(lahan) dengan lebih berorentasi pada komunitas

yang memiliki prospek dan layak usaha, melalui

berbagai kegiatan investasi yang didukung oleh

swasta.

e. Penentuan pola usaha suatu permukiman ditetapkan

menurut kondisi wilayah satuan pengembangan

permukiman agar mempunyai skala produksi yang

mempunyai kelayakan ekonomi.


2. Meningkatkan mutu proses pengerahan transmigrasi

melalui :

a. Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat

dalam pembangunan transmigrasi.

b. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan

seleksi untuk memperoleh calon transmigrasi yang

bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi.

c. Untuk dapat lebih mendorong dinamika masyarakat

diupayakan adanya komposisi transmigrasi yang

tidak miskin.

d. Peningkatan penerangan dan penyuluhan

pembangunan transmigrasi kearah sasaran perioritas

penyerahan.

3. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu pembinaan

transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Pembinaan permukiman untuk dapat menggalang

kemampuan transmigrasi agar mampu mandiri.

b. Peningkatan produktifitas dan jumlah produksi

pertanian para transmigran.

c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

d. Peningkatan produksi lahan usaha di setiap UPT

(PTA) melalui berbagai kegiatan usaha tani dengan

kerjasama para insvestor sehingga mengurangi

luasan lahan tidur.

e. Membina permukiman transmigrasi secara

terintegrasi dengan pembangunan daerah dengan

cara meningkatkan koordinasi, integrasi dan


singkronisasi pelaksanaan pembangunan

transmigrasi dengan sektor terkait.

4. Meningkatkan Manajemen Pendukung Pembangunan

Transmigrasi.

a. Di bidang Perencanaan, dengan tersusunnya sistem

prosedur dan pedoman perencanaan dimaksud untuk

tercapainya perencanaan dari bawah dan dari atas

secara harmonis dan mampu mengasilkan program

pembangunan yamg sesuai dengan kebutuhan nyata

dilapangan.

b. Di bidang pelaksanaan, diarahkan agar pelaksanaan

(personil dan rekanan) berdedikasi tinggi, mampu,

jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan

program pembangunan transmigrasi yang menjadi

tanggung jawab masing – masing, sehingga misi

pembangunan transmigrasi dapat direalisasikan.

c. Di bidang pembinaan dan pengembangan sumber

daya manusia ( aparatur ) diarahkan pada

terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang

mampu menumbuhkan gerakan pegawai yang efektif

dan efisien sebagai pemacu keberhasilan misi

transmigrasi.

5. Menjadikan pemukiman transmigrasi sebagai

pengembangan Kota Terpadu Mandiri

a. Mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi

unggulan dan memenuhi skala ekonomi.


b. Memerlukan wilayah yang cukup luas minimal

18.000 Ha

c. Mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-

pusat pertumbuhan yang telah ada

d. Masuk kedalam kawasan Hutan Areal Pengunaan

Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi

(HPK)

e. Kawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih.

4.3.2. Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tenaga kerja

dan transmigrasi di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya

serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari

hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial,

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan

kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan

kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai

berikut :

1. Kebijakan Umum

Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2010 -2015, pada bidang sosial diprioritaskan untuk

peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan

kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme


pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial,

peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan

masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian

sosial.

Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk

perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan

perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja,

perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan,

kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada bidang transmigrasi diprioritaskan untuk

melaksanakan pembinaan yang ada di lokasi yaitu UPT. Koto

Tangah Galagua yang penempatan awal di tahun 2012

sebanyak 100 KK dan ditahun 2013 sebanyak 100 KK .

2. Kebijakan Khusus

Kebijakan Sosial

1. Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin

2. Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

3. Penanggulangan korban bencana

4. Penyantunan lanjut usia terlantar

5. Penyantunan eks narapidana

6. Pembinaan dan Perlindungan Kessos anak

7. Rehabilitasi sosial tuna sosial

8. Rehabilitasi dan perlindungan Sosial Korban penyalahan

Napza


9. Pembinaan organisasi sosial

10. Pemberdayaan Karang Taruna

11. Pemberdayaan TKSM/PSM

12. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

13. Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan dan

sosial / K2KS

14. Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat

(WKSBM)

15. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha

16. Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan

sosial

17. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang


18. Perbaikan system pengendalian manajemen dan proses

penanganan PMKS

19. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial

masyarakat

20. Pemberdayaan sosial korban bencana

21. Pendayagunaan sumber dana sosial

22. Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja

migrant

23. Akses jaminan sosial

24. Menumbuh kembangkan relawan sosial

25. Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

26. Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah,

bencana alam dan bencana lainnya

27. Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.


Kebijakan Ketenagakerjaan

a. Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung

Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang

berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan

ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan

pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung

penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.

b. Penciptaan Lapangan Kerja Langsung yang Mewadahi

Kepentingan Masyarakat Pekerja.

Dalam era pembangunan saat ini, manusia

khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang

semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih

luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu

pembangunan.

Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai

sumber daya manusia yang memiliki integritas dan

kemampuan merubah hubungan industrial antara

pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah

kemitraan.

Dengan demikian, maka perkembangan suatu

kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara

pemilik modal dan pekerja.

c. Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja

Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi

perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian


namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian,

dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga

kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami

arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung.

d. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya

untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga

kerja sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan tersebut

diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan

produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan

iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional

maupun internasional.

e. Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu

diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem

hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh

lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang

langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan

jangkauan dan kemampuan berunding agar

menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas.

Kebijakan Ketransmigrasian

a. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan uaha masyarakat diarahkan kepada

pengembangan komoditas industri rumah tangga, hasil

pertanian dan komoditas unggulan melalui sistem

agrobisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir yang


bekerjasama dengan masyarakat disekitar pemukiman /

para investor dari luar.

b. Menunjang Sarana Aksebiltas Wilayah.

Dalam rangka pembangunan pusat – pusat

pertumbuhan antara pusat wilayah pengembangan

pembangunan di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan

Kapur IX sampai ke Nagari Galugua untuk menunjang

Usaha Peningkatan Produksi Pangan, Perkebunan

Kehutanan serta Industri Kecil.

Peningkatan usaha pertanian diupaya melalui

irigasi perkebunan, kehutanan, dengan HTI dan

memerlukan peluang baru misalnya dibidang perikanan.

Disamping itu ikut juga berperan sebagai pengendalian

peladang berpindah / perambah hutan, bekerjasama

dengan instansi terkait, memukimkan kembali dalam

pemukiman yang menetap.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan

mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam matrik renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian

pada tahun awal perencanaan (tahun 2010), target kinerja program

dan kerangka pendanaan untuk tahun 2011-2015 dan kondisi

kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan

kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang

berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk

mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan

dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkaltur

program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13

Tahun 2006.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

untuk tahun 2010-2015 yang disertai kebutuhan dana/ pagu

indikatif.

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 - 2015 - 80 -

Tabel IV.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capai

an pada

Tahun Awal Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerj

a SKP

D Penanggung

Jawab

Lokasi

2011 2012 2013 2014 2015

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Tar get

Rp. Tar get

Rp. Target Rp. Target

Rp. Target Rp. Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(18) (19) (20) (21)

Terwujudnya peningkatan kualitas pelatihan di berbagai sektor dalam kerangka pemantapan pemahaman desentralisasi serta Terwujudnya peningkatan upaya pemantapan identitas kultural sebagai jati diri masyarakat Lima Puluh Kota

Meningkatnya kualitas lulusan kegiatan pendidikan dan pelatihan di berbagai sektor serta Meningkatnya indek pembangunan manusia dan berkurangnya kemiskinan di daerah

Tertanggulangi permasalahan fakir miskin dan PMKS lainnya

1 13

1 15

Program : Pemberdayan Fakir Miskin

Outcome

: Meningkatnya taraf hidup fakir miskin KAT dan PMKS lainnya

22,57% 3% 5% 4% 263.500.000

4% 0

2.255.00

0.000

5% 13%

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 15

02

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Output : Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas

dan Pendamping Sosial

79 orang -

-

-

-

100 org 100.000.000

100 org

0 100 org 300 org

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 15

03

Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Output : Terbinanya KUBE FM

2510 KK 2.758 KK

0 750 KK 40 KUBE FM

penumbuhan dan

pengembangan ( 400 KK)

120.000.000

160 KUBE

FM Penumbuhan

dan pengembang

an ( 1600 KK)

0 150 KUBE FM

(1.500 KK)

700 KK

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


1 13

1 15

04

Kegiatan : Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Output : meningkatnya pengetahuan manajemen usaha bagi keluarga miskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 KK 300.000

1.500 KK

300.000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 15

05

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana untuk keluarga miskin

1.000 KK -

-

-

-

-

-

79 KK 350.000.000

100 KK 48.000.000

179 KK

398.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 15

06

Kegiatan : Pelatihan keterampilan bagi PMKS

Output : Terlaksananya pelatihan untuk peningkatnya Keterampilan bagi PMKS ( KTK dan Pekerja Migran terlantar)

30 org 30 orang 34.547.500

16 org 39.270.00

0

20 org 43.500.000

40 org 120.000.000

40 org 255.000.0

00

146 org

492.317.

500

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan upaya pemantapan identitas kultural sebagai jati diri masyarakat Lima Puluh Kota

Meningkatnya indek pembangunan manusia dan berkurangnya kemiskinan di daerah

Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahterraan sosial terhadap lansia terlantar, penyandang cacat, eks trauma, kepala keluar

1 13

1 16

Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Outcome

: Meningkatnya kessos PMKS

15% 3,50% 751.518.65

0

3,50% 1.067.482.

550

4% 1.463.000.00

0

4% 1.331.815.00

0

5% 1.794.000

.000

20%

6.407.81

6.200

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 16

01

Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia

Output : Tersedianya sarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

25 kelompok lansia, 82 lansia terlantar dan 151penyandang cacat

5 kelompok

dan 25 org

Penca

42.200.000

0 -

14 Komisi Lansia, 79

klmpk lansia, 20 penca, 20

lansia terlantar

75.000.000

14 Komisi Lansia,

79 klmpk lansia,

160 penca,

160 lansia

terlantar

275.000.000

14 Komisi Lansia, 79

klmpk lansia,

160 penca,

160 lansia terlantar

300.000.0

00

14 Komis

i Lansia, 79 klmpk lansia, 160 penca, 160 lansia terlantar

692.200.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


ga miskin dan korban bencana

1 13

1 16

04

Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal

Output : Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat

60 org 12 org 34.287.500

-

-

45 org 90.000.000

35 org 105.000.000

40 0rg 180.000.0

00

132 org

409.287.

500

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 16

05

Kegiatan : Kegiatan Pelayanann Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

Output : teratasinya masalah psikososial bagi PMKS

0 -

-

-

-

-

-

-

-

150 org 150.000.0

00

150 org

150.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 16

07

Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Output : Terlaksananya rehap rumah tidak layak huni

359 bh -

-

25 buah/KK

400.000.0

00

24 rumak KKM

376.000.000

50 rumah KKM

750.000.000

50 rumah KKM

80.000.00

0

149 rumah KKM

1.606.00

0.000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 16

08

Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

Output : Terlayani dan tertanganinya orang/mayat terlantar serta terdatanya PMKS dan PSKS di Kabupaten lima puluh kota

1 mayat dan 2 orang

terlantar

5 org 13.502.000

-

-

data PMKS di 79 Nagari

225.000.000

2 mayat dan 10 orang

terlantar

26.000.000

2 mayat dan 10 orang

terlantar

34.000.00

0

1 buku

data

PMKS dan PSKS, 5

mayat dan 20 orang terlantar

298.502.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


1 13

1 16

09

Kegiatan : Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Output : Terlaksananya pendistribusian RASKIN

17.817 KK

17.817 KK

513.479.650

17.817 KK

591.339.050

25.713 KKM

592.000.000

25.713 KKM

815.000

25.713 KKM

850.000.000

25.713 KKM

2.547.63

3.700

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 16

# Kegiatan : Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Output : Terlaksananya penyaluran bantuan sosial dan meningkatnya kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

800 KK 120 org 148.049.50

0

13 Kecamatan, 100 KK,

20 org TAGANA

76.143.50

0

250 KK dan 25

org TAGANA

105.000.000

250 KK dan 25 org

TAGANA

175.000.000

250 KK dan 25

org TAGANA

200.000.0

00

950 KK dan 115 TAGANA

704.193.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan kualitas pelatihan-pelatihan diberbagai sektor dalam kerangka pemantapan pemahaman desentralisasi

Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup hidup masyarakat ( anak terlantar)

meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan

1 13

1 17

Program : Program Pembinaan Anak Terlantar

Outcome

: Tertanggulanginya permasalahan anak terlantar

4,60% 0% -

0% -

0% -

4% 55.000.000

4% 280.000.0

00

8% 335.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 17

02

Kegiatan : Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar

Output : Meningkatnya keterampilan dan kemandirian anak terlantar

60 org -

-

-

-

-

-

20 org 55.000.000

30 org 90.000.00

0

50 org

145.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 17

03

Kegiatan : Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

Output : Tersedianya data dan analisis permasalahan anak terlantar

0 0 -

-

-

-

-

-

20 eksemplar

. Buku Data Anak terlantar

100.000.0

00

20 bh

Buku

Data

Anak terlantar

100.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 17

04

Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Output : Terlaksananya pengembangan bakat anak terlantar

60 org -

-

-

-

-

-

-

-

30 0rg 90.000.00

0

30 0rg

90.000.0

00

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


Terwujudnya peningkatan peran partisipasi LSM dan potensi kemasyarakatan yang peduli lingkungan dan kesejahteraan sosial

Meningkatnya keberdayaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pembangunan kesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan trauma

1 13

1 18

Program : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Outcome

: Terbinanya dan mengingkatnya kemandirian penyandang cacat dan trauma

10% 2,50% 35.000.000

2,50% 38.942.50

0

0,00% -

2,50% 130.000.000

2,50% 510.000.0

00

10,00%

713.942.

500

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 18

01

Kegiatan : Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Output : Tersedianya data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

0 0 0 0 -

-

-

-

-

20 Eksemplar Buku Data Penyandang cacat

dan Penyakit kejiwaan

100.000.0

00

20 bh

Buku

Data

Penyandang cacat

dan Penyakit kejiwaan

100.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 18

02

Kegiatan : Pembangunan sarana prasarana penyandang cacat dan eks trauma

Output : Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi penyandang cacat dan eks trauma

0 0 0 0 -

-

-

-

-

1bh

260.000.000

1 bh

260.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 18

03

Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan penyandang cacat dan eks trauma

Output : Terdidik dan terlatihnya penyandang cacat untuk pelayanan diri sendiri

124 30 org 35.000.000

22 org 38.942.50

0

-

-

40 org 130.000.000

40 org 150.000.0

00

132 org

353.942.

500

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan peran partisipasi LSM, orsos dan potensi kemasyrakatan yang peduli lingkungan dan kesejahteraan sosial

Meningkatnya kebudayaan dan kepedulian masyarakat terhadap lembaga kesejahteraan sosial

Meningkatnya keterlibatan pendamping sosial /Orsos dalam kegiatan

1 13

1 19

Program : Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Outcome

: Meningkanya pelayanan bagi penghuni panti / klien Panti Asuhan / Panti Jompo

30% 5% 25.000.000

5% 36.837.50

0

5% 47.000.000

5% 130.000.000

5% 75.085.00

0

25%

313.922.

500

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 19

03

Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti aasuhan/jompo

Output : Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan / panti jompo

9 bh 9 Buah 25.000.000

9 Buah 36.837.50

0

9 Buah 47.000.000

9 Buah 65.000.000

9 Buah 75.000.00

0

9 Buah

248.837.

500

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


pembangunan kesejahteraan sosial

1 13

1 19

04

Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan / Panti jompo

Output : Meningkatnya SDM pengelola panti asuhan / panti Jompo

0 0 -

-

-

0 -

40 org 65.000.000

40 Orang 85.000

80 orang

65.085.0

00

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan upaya penciptaan penegakan norma-norma adat dan syara'

Terlaksananya norma-norma adat dan syara' dalam kehidupan masyarakat

Mningkatnya pelaksanaan norma adat dan syara' dalam kehidupan masyarakat

1 13

1 20

Program : Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Outcome

: Timbulnya rasa percaya diri para eks penyandang penyakit sosial dalam kehidupan bermasyarakat

8% 0% -

0% -

8% 15.000.000

8% 90.000.000

8% 410.107.0

00

24%

515.107.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 20

01

Kegiatan : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Output : Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

20 org -

-

-

-

-

-

20 org 60.000.000

20 org 75.000.00

0

40 org

135.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 20

02

Kegiatan : Pembangunan pusat bimbingan / konseling bagi eks penyakit sosial.

Output : Tersedianya pusat bimbingan konseling bagi eks penyakit sosial

0 -

-

-

-

-

-

-

1 bh 300.000.0

00

1 bh

300.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 20

03

Kegiatan : Kegiatan Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial

Output : Terlaksananya pemantauan terhadap perkembangan mental eks penyandang penyakit sosial

0 -

-

-

-

40 org 15.000.000

60 org 30.000.000

80 org 35.000.00

0

180 org

80.000.0

00

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 20

04

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Output : Terlaksananya pemberdayaan terhadap eks penyadang penyakit sosial

0 -

-

-

-

-

-

-

-

75 org 107.000

75 org

107.000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


Terwujudnya peningkatan peran partisipasi LSM, orsos dan potensi kemasyrakatan yang peduli lingkungan dan kesejahteraan sosial

Meningkatnya kebudayaan dan kepedulian masyarakat terhadap lembaga kesejahteraan sosial

Tertanggulanginya pemberdayaan kelembagaan Kessos

1 13

1 21

Program : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Outcome

: Terlaksananya kerjasama terhadap pemberdayaan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial

15% 5% 37.503.000

5% 59.075.00

0

5% 100.000.000

5% 145.000.000

5% 170.075.0

00

25%

511.653.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 21

01

Kegiatan : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Output : Meningkatnya peran masyarakat, pendamping sosial dan dunia usaha untuk pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kessos

79 PSM, 79 Karang

Taruna, 13 TKSK

-

-

79 PSM, 79 Karang

Taruna, 13 TKSK

59.075.00

0

9 orsos dan 20 karang taruna

65.000.000

9 orsos

dan 20 karang taruna

85.000.000

9 orsos dan 39 karang taruna

100.000.0

00

79 PSM, 9

orsos , 79 Karang Taruna, 13 TKSK

309.075.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 21

03

Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat

Output : Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pengumpulan uang atau barang dan terlaksana undian.

0 -

-

-

-

-

-

-

-

150 org 75.000

150 org

75.000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

1 13

1 21

04

Kegiatan : Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Output : terlaksananya askesos bagi pekerja nonformal

0 2 orsos/400

KKM

37.503.000

-

-

4 orsos/ 400 KKM

35.000.000

4 orsos/ 400 KKM

60.000.000

4 orsos/ 400 KKM

70.000.00

0

14 orsos/ 160 KKM

202.503.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan upaya penerapan teknologi sederhana tepat guna dan terwujudnya upaya penciptaan ekonomi kerakyatan yang ril

Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran

Tertanggulanginya masalah pengangguran dan ketenagakerjaan

Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

outcome

: Tersedianya tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan berkompetensi

15% 0% -

5% 53.670.00

0

5% 150.000.000

5% 180.000.000

5% 360.000.0

00

20%

743.670.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Penyusunan data base perencanaan tenaga kerja daerah

output : Terlaksananya penyusunan data base tenaga kerja daerah

15%

-

-

0 0 -

-

-

-

1 buah buku data base

100.000.000

1 bua

h buku

data

base

ket

100.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


enaga kerjaan

Kegiatan : Pendidikan dan keterampilan bagi tenaga kerja

output : Meningkatnya keterampilan angkatan kerja yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri

219 orang

-

-

12 org 53.670.000

60 org 150.000.000 60 org 180.000.000 80 org 260.000.0

00

212 org

643.670.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan upaya pemenuhan peluang ke kerja untuk generasi muda potensial

Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan informasi bursa kerja

Terjadinya peningkatan terhadap kesempatan kerja bagi angkatan kerja potensial dengan memanfaatkan informasi bursa kerja

Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja

outcome

: Tenaga kerja ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja

50% 3% 25.000.000

7,00% 20.325.00

0

5,00% 80.000.000

6,00% 125.000.000

7,00% 290.000.0

00

23%

540.325.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

output : Terlaksananya pemberian informasi dan pembuatan kartu pencari kerja

1601 orang

-

-

400 org dan 2000

Kartu pencaker

20.325.000

500 org dan 2.000

kartu pencaker

20.000.000

500 org dan

2.000 kartu

pencaker

55.000.000

500 org dan 2.000

kartu pencaker

60.000.00

0

1.900 org dan 8.000

kartu

pencaker

155.325.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Penyiapan tenaga kerja siap pakai

output : Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan terlaksananya pembekalan akhir pemberangkatan

110 orang 60 org 25.000.000 0 0 -

-

-

-

100 org 145.000.0

00

126 org

170.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

output : Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan terciptanya wirausaha baru yang potensial

20 orang

-

-

0 0 30 org 60.000.000 30 org 70.000.000 30 org 85.000.00

0

90 org

215.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Tertanggulanginya masalah

Program : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

outcome

: Terlindungi dan berkembangnya lembaga ketenagakerjaan

20% 5% 20.785.000

5% 19.640.00

0

7% 30.000.000

3% 125.000.000

5% 140.000.0

00

25%

335.425.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan

Ketenagakerjaan

Kegiatan : Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

output : Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan bagi pimpinan perusahaan dan tenaga kerja

20 orang

-

-

0 0 80 org 30.000.000 200 org 55.000.000 200 org 65.000.00

0

480 org

150.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja

output : Terlaksananya pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

5 perusaha

an

15 perusaha

an

20.785.000 15 perusaha

an

19.640.000

0 0 20 perusahaan

70.000.000 20 perusahaa

n

75.000.00

0

38 prsh

185.425.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Terwujudnya peningkatan upaya berkelanjutan untuk melepaskan keterisoliran dengan pembangunan kawasan transmigrasi

Terbukanya akses transportasi dan pengembangan wilayah di daerah terisolir

Tertanganinya masalah keterisoliran dan pengembangan kawasan permukiman baru

Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi

outcome

: Diperolehnya Tata batas yang Akurat ,SK Pencadangan ,RTSP dan RTJ dan terjadi perpindahan penduduk untuk pembukaan permukiman baru

10% 5% 179.940.000

5% 276.048.300

5% 805.000.000 5% 980.000.000 5% 1.010.360.000

25%

3.251.348.300

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Penguatan SDM Pemerintah daerah dan Masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan.

output : Terciptanya Peningkatan pengetahuan aparatur tentang Transmigrasi.

150 org

-

-

50 org 27.671.000

100 KK 100.000.000 50 KK 90.000.000 200 org 140.000.0

00

400 org

357.671.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK


Kegiatan : Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

output : Terrlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan dan sinkronisasi pemabangunan kawasan transmigrasi

1 RTSP, 1 RTJ dan 1 batas keliling untuk 100 KK

1 RTSP, 1 RTJ dan 1 batas keliling, 100 KK

179.940.000

1 lokasi (100 KK)

179.337.300

100 KK 150.000.000 1 SP, 100 KK

300.000.000 200 KK 325.000.000

2 SP, 200 KK

1.134.27

7.300

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

output : Terlaksananya Pemberian Bantuan serta terinventarisirnya Sarana dan Prasarana Untuk Kebutuhan para Warga Transmigrasi

0

-

-

90 org 69.040.000

100 KK 120.000.000 50 KK 100.000.000 200 KK 360.000

200 KK

289.400.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi

output : Terciptanya Peningkatan Ekonomi yang kuat bagi Warga Transmigrasi

100 KK

-

-

0 0 250 kk 225.000.000 300 kk 250.000.000 350 KK 275.000.0

00

350 KK

750.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Kegiatan : Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

output : Tercapainya Penigkatan Fasilitas Perumahan yang Baik bagi warga transmigrasi

100 KK

-

-

0 0 200 KK 210.000.000 250 KK 240.000.000 300 KK 270.000.0

00

300 KK

720.000.

000

Dinas Sosnakertra

ns

Kab. LPK

Jumlah

1.197.274.150

1.697.865.850

2.953.500.000

4.241.815.000

6.027.927.000

16.118.382.000


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD LIMA PULUH KOTA 2010-2015

6.1. Indikator Kinerja

Sebagai Rencana strategi daerah, capaian kinerja RPJMD

setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan

menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem

pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul

Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran

kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah

subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2).

Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja, yaitu :

kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci

(IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja

Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah

Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei

2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

yang mengacu kepada RPJMD.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator

kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik

tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome.

Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang

digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai


tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah

suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja

atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan

ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang

direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur

keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka

menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti

dari nilai tersebut (apa).

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan

kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis

indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja

yang baik.Indikator kinerja kualitatif merupakan indikator kinerja

yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif

dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini

dipilih jika perencana kesulitan dalam menyatakan indikator kinerja

secara kuantitatif. Fenomena ini biasanya timbul pada saat

menetapkan indikator tujuan, seperti mengenai kepuasan pengguna

jasa.

6.1.1.Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tujuan Otonomi Daerah, ada tiga aspek yaitu: Kesejahteraan

Masyarakat (KM), Daya Saing Daerah (DSD) dan Pelayanan Umum.

Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja

Kunci (IKK). Adapun target capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2010- 2015 adalah :


1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Fokus pada urusan

Ketenagakerjaan

Tabel VI.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Fokus pada

urusan Ketenagakerjaan

No

IKK

Satuan

Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Penduduk yang

Bekerja

orang 161.663 163.663 165.663 167.663 169.663

2. Aspek Pelayanan Umum yang difokuskan pada pelayanan

urusan sosial dan tenagakerja, yaitu :

Tabel VI.2 Aspek Pelayanan Umum di Fokus pada urusan sosial

No

IKK

Satuan


2011 2012 2013 2014 2015

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah

2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial

% 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

3 Penanganan penyandang masalah


% 1,8 2,2 3,2 4,5 4,9

Tabel VI.3.Aspek Pelayanan Umum di Fokus pada urusan

Tenagakerja

No

IKK

Satuan


2011 2012 2013 2014 2015

14.1 Angka partisipasi angkatan kerja

% 100 100 100 100 100

14.2 Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

14.3 Pencari kerja yang ditempatkan

% 10 11 12 13 14

14.4 Tingkat pengangguran terbuka

% 4,29 4,2 4,1 4 3,8


14.5 Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja

% 100 100 100 100 100

14.6 Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah

% 1 1 1 1 1

6.1.2.Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan

umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan di

dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007

setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang

dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah`Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran,

menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan

evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD.


Tabel VI.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2010-2015

Misi 6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.

SASARAN RPJMD

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KONDISI KINERJA

PADA

AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya ketersediaan

lapangan pekerjaan dan

berkurangnya jumlah pengangguran

Meningkatnya kualitas

ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja siap pakai

60

orang

60

orang

60

orang

60

orang

60

orang

Persentase tingkat

pengangguran terbuka

4,29% 4,29% 4,2% 4,1% 4% 3,8% 3,8 %

Angka pengangguran pada penduduk

usia 15-24 tahun

25,63% 25,63% 22% 20% 18% 16% 16%

Persentase angkatan kerja

terhadap

63,88% 63,88% 63,90% 63,92% 63,94% 63,96% 63,96%


jumlah penduduk

Laju pertumbuhan

angkatan kerja

2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,7% 2,7%

Misi 7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

SASARAN RPJMD

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI

KINERJA PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

1. Tertanggulanginya persoalan bencana,

terutama aspek rehabilitasi

infrstruktur sosial dan ekonomi

Meningkatnya kualitas hidup penyandang

masalah kesejahteraan

sosial

Jumlah fakir miskin yang ditangani

2510 KK

anggota

KUBE FM,

1.200

KK

anggota

KUBE-

FM

750 KK

anggota

KUBE-

FM

400 KK

anggota

KUBE-

FM

1.600 KK

anggota

KUBE-FM

1.500

KK

anggota

KUBE-

FM

4.010 KK

anggota

KUBE

FM

Jumlah Korban Tindak Kekerasan

(KTK) yang ditangani

30 orang

10 org

KTK dan

PM

16 org

KTK

dan PM

20org

KTK

dan PM

20 org

KTK

dan PM

40 org

KTK

dan PM

136 org KTK dan

PM


Jumlah anak terlantar yang

dibina

224 orang

12 orang - 45

orang

20

orang

30

orang

331

orang

Jumlah lanjut

usia terlantar yang dibina

82 orang 100

orang

- 60

orang

160

orang

160

orang

402

0rang

Jumlah penyandang cacat yang

dibina

151 orang 40 orang 22

orang

60

orang

200

orang

210

orang

683 orang

Jumlah korban

bencana alam yang ditangani

800 KK 334 KK 100 KK 327 KK 330 KK 330 KK 2.221 KK

Jumlah rumah tak layak huni yang dilakukan

Rehabiltasi

359 buah - 25 buah

24 buah

50 buah

50 buah

508 buah

Jumlah KKM

yang mendapat pendistribusian raskin

17.817

KK

17.817

KK

25.713

KK

25.713

KK

25.713

KK

25.713

KK

25.713

KK

Meningkatnya aksebikitas

penyandang masalah kesejahteraan

sosial terhadap

Persentase lansia yang

tinggal di rumah jompo dibandingkan

dengan jumlah total lansia

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25


pelayanan sosial dasar

yang bermasalah

Jumlah panti sosial yang

dikelola swasta

9 bh 9 bh 9 bh 9 bh 9 bh 9 bh 9 bh

Jumlah panti

sosial swasta yang mendapat pembinaan

pemerintah

9 panti 9 panti 9 panti 9 panti 9 panti 9 panti 9 panti

Jumlah nagari

yang memiliki Kongsi (Rukun ) kematian

79 79 79 79 79 79 79

Jumlah perda/perbub

tentang penanganan kesejahteraan

sosial

1

Perda,

1 Perbub

2

perbub 1 Perda,

3 Perbub

Jumlah

penghuni panti jompo/asuhan

yang dibina

Jumlah eks penyandang

penyakit sosial yang ditangani

20 orang - - 40

orang

60

orang

80

orang

80 orang


Jumlah eks penyandang

penyakit sosial yang telah mandiri

20 orang - - 40

orang

60

orang

80

orang

80 orang

Jumlah Orsos dan karang

taruna yang diberdayakan

79 Karang

Taruna, 79

PSM

- 79

Karang

Taruna,

79 PSM

dan 13

TKSK

79

Karang

Taruna

79

Karang

Taruna

79

Karang

Taruna

79 Karang Taruna, 79

PSM dan 13 TKSK

Jumlah Panti

sosial yang mendapat

pembinaan pemerintah

9 panti 9 panti 9 panti 9 panti 9 panti 9 panti 9 panti

2. Meningkat-

nya indeks pembangunan manusia dan

berkurangnya kemiskinan di

daerah.

Pengentasan

kemiskinan

Jumlah

penduduk miskin yang dibina

17.817

KK

17.817

KK

25.713

KK

25.713

KK

25.713

KK

25.713

KK

25.713

KK

Pengembangan wilayah

Transmigrasi

Jumlah KK penempatan

transmigran

- 100 KK 100 KK 200 KK

Jumlah KK

yang dibina

- 100 KK 100 KK 100 KK 150 KK 150 KK


INDIKATOR KINERJA SKPD OPERASIONAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No Indikator Kondisi kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi kinerja pada akhir

Periode RPJMD Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tahun 2015 Periode RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Tingkat pemberdayaan fakir Miskin

22,57% 3% 5% 4% 4% 5% 35,57%

2

Tingkat pelayanan dan rehabilitasi Kessos

15% 3,50% 3,50% 4% 4% 5% 35,00%

3 Tingkat pembinaan Anak Terlantar 4,60% 0,00% 0% 0% 4% 4% 12,60%

4

Tingkat Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma

10% 2,50% 2,50% 0,00% 2,50% 2,50% 20,00%

5 Tingkat Pembinaan Panti Asuhan/Jompo

30% 5% 5% 5% 5% 5% 55,00%

6

Timbulnya rasa percaya diri para eks penyandang penyakit sosial dalam kehidupan bermasyarakat

8% 0% 0% 8% 8% 8% 32,00%

7

Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Kessos

15% 5% 5% 5% 5% 5% 40,00%


8

Tingkat Kualitas dan Prdoduktivitas Tenaga kerja

15% 0% 5% 5% 5% 5% 35,00%

9 Jumlah peningkatan Kesempatan Kerja

50% 3% 7% 5% 6% 7% 78,00%

10 Tingkat Perlindungan Ketenagakerjaan

20% 5% 5% 7% 3% 5% 45,00%

11

Tingkat pengembangan Wilayah Transmigrasi

10% 5% 5% 5% 5% 5% 35,00%


BAB VII

P E N U T U P

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, di buat untuk

bahan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan dan kegiatan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh

Tahun 2011-2015.

Payakumbuh, Mai 2012

Kepala Dinas Sosnakertrans

Kabupaten Lima Puluh Kota

Drs. AZWARDI. MM

NIP: 19611019 198503 1 005


Documents

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011