Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan:
a) meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat;
b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan
prima; dan
c) meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.
Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP meliputi:
a) penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b) penerbitan dokumen izin dan non izin;
c) penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
d) pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan
pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan
Investasi Pemerintah Kota Banjar melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, berupaya melalui
pembentukan kelembagaan dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar secara administratif resmi berdiri pada tahun 2009.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota
Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
11
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu
d. Pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
e. Pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
12
Bagan 2.1 Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KASUBAG PROGRAM & DATA
SANIAH KURNIAWATI, ST
NIP. 19790917 200502 2 005
KASUBAG UMUM & KEUANGAN
YAYA RACHMATIAH
NIP. 19630918 199003 2 003
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA
SONI HARISON, AP., S.Sos.,M.Si
NIP. 19751106 199412 1 001
SEKRETARIS
Drs. H. UJANG SUPRIYATNA
NIP. 19610307 199203 1 004
KABID PELAYANAN
DEWI AMBARWATY, ST., MM
NIP. 19750108 200501 2 015
KASI PELAYANAN INFORMASI& PENDAFTARAN
NINA MARLINA, S.Ip
NIP. 19650502 199303 2 003
KASI VERIFIKASI PERIJINAN
YAYAN RUHYANA,S.Sos.MM
NIP. 19741228 199803 1 004
KASI PENERBITAN & PELAPORAN PERIJINAN
Drs. WAWAN SETIAWAN
NIP. 19730303 200701 1 016
KABID PENGENDALIAN
BILLY BERTHA, S.Kom
NIP. 19721218 200501 1 005
KASI PENGADUAN& PEMBINAAN
HARIANTIK, S.Ip
NIP. 19650917 199008 2 001
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
MAMAT RAHMAT
NIP. 19610706 199102 1 003
KABID PENANAMAN MODAL
YUSEP HARDIMAN, ST
NIP. 19791128 200312 1 005
KASI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
H. YOYO SURYONO,AMd,S.Kep
NIP. 19760323 199503 1 001
KASI PROMOSI DAN KERJASAMA
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
13
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
b) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
a) Seksi Promosi dan Kerjasama; dan
b) Seksi Pengembangan Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian, membawahkan:
a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
b) Seksi Pembinaan dan Pengaduan;
5. Bidang Pelayanan, membawahkan:
a) Seksi Pelayanan Informasi dan Pendaftaran;
b) Seksi Verifikasi Perizinan; dan
c) Seksi Penerbitan dan Pelaporan Perizinan
Sekretaris Dinas melaksanakan uraian tugas ;
a. Melakukan validasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan asset daerah,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian
pengembangan data dan informasi;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
c. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang umum dan tata
usaha, keuangan dan asset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
d. Mengkoordinasikan pelayananan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan
pengembangan; dan
f. Memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
14
Kepala Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas :
a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang
pengembangan penanaman modal;
b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang pengembangan penanaman
modal;
c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan kerjasama dan
bidang pengembangan penanaman modal;
d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang pengembangan penanaman
modal;
e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Penanaman Modal; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala Bidang Pelayanan melaksanakan tugas :
a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang pelayanan informasi dan pendaftaran, verifikasi
perizinan dan penerbitan pelaporan perizinan;
b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu bidang pelayanan informasi dan pendaftaran, verifikasi perizinan dan
penerbitan pelaporan perizinan;
c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan informasi dan
pendaftaran, verifikasi perizinan dan penerbitan pelaporan perizinan;
d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang pelayanan informasi dan
pendaftaran, verifikasi perizinan dan penerbitan pelaporan perizinan;
e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pelayanan; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala Bidang Pengendalian melaksanakan tugas :
a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pengaduan
dan pembinaan;
b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pengaduan dan pembinaan;
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
15
c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengendalian,
bidang pengaduan dan pembinaan;
d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pengaduan dan pembinaan;
e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengendalian; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan
asset/modal.
Sumber daya manusia mencakup PNSD Kota Banjar serta didukung oleh tenaga pendukung
adminitrasi dan tenaga teknis.
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu PintuKota Banjar
No Nama Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
L P
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 2 1
4 Kepala subag/seksi 4 4
5 Fungsional
Jumlah 8 5 13
(sumber data : subag umum dan kepegawaian s.d januari 2019)
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan
mencapai 38,46 % berjenis kelamin perempuan dan berjenis laki- laki mencapai 61,54 % di
ruang lingkup kantor DPMPTSP. Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang
dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Terdapat kekosongan jabatan pada tahun
selanjutnya dikarenakan adanya pegawai yang telah pensiun.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
16
Tabel 2.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN
GOLO-
NGAN/
RUANG
SEKRE-
TARIAT
BIDANG
PENANA
MAN
MODAL
BIDANG
PELAYAN
AN
BIDANG
PENGENDA
LIAN
JUMLA
H TO-
TAL
L P L P L P L P L P
II/a
II/b 1 1
II/c 2 2 2 2
II/d 2 1 2 1
III/a 1 1 1 1 1 1 2 4
III/b
III/c 1 1
III/d 2 1 1 2 2 1 3 6
IV/a
IV/b 2 2
IV/c
PNS 5 4 2 2 4 5 2 2 13 13
TOTAL 9 4 9 4 26
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian,januari 2019
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang bekerja di unit
sekretariat/bidang pelayanan memiliki persentase yang lebih tinggi sebesar 34,62 %. dan
bidang penanaman modal/pengendalian sebesar 15,38%. Disamping itu, jumlah PNS di
bandingkan dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi masih kurang sehingga masih
memerlukan penambahan jumlah pegawai di DPMPTSP Kota Banjar.
Tabel 2.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN SAMPAI TAHUN 2018
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) KETERANGAN
S3 - 1 orang dalam proses
S2 5 2 orang dalam proses
S1 10
D3 1
SLTA 9
SMP 1
TOTAL 26
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian,januari 2019
Dalam mendukung pelayanan perizinan di Kota Banjar, DPMPTSP didukung dengan sarana
prasarana yang cukup memadai. Pembangunan gedung kantor bertingkat dengan dua lantai
dibangun pada tahun 2017 dengan luas lantai 1 = 462,23 m2 dan lantai II = 459,6 m
2 ,
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
17
Terdapat ruang back office yang digunakan untuk memproses perijinan dan front
office yang digunakan untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perijinan.
Disamping itu juga terdapat sistem basis data dari penerbitan izin berbasis sistem informasi
yang dapat diakses oleh operator by name, by address, maupun by licensed.
Tidak hanya itu, di lobby Kantor DPMPTSP terdapat media touch screen yang
menyediakan berbagai informasi terkait perijinan di Kota Banjar dan Jaringan internet/wifi
gratis untuk memberikan kenyamanan kepada para pemohon perijinan. Adapun daftar sarana
prasarana di DPMPTSP Kota Banjar selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota Banjar sampai Tahun 2018
No. Jenis Sarana Prasarana Jumlah Keterangan
A Ruang tunggu
1 Ruang kepala badan 1 ruang
2 Ruang sekertariat 1 ruang
3 Ruang bidang Penanaman Modal 1 ruang
4 Ruang bidang Pengendalian 1 ruang
5 Ruang Bidang Pelayanan 1 ruang
6 Ruang Pelayanan Pengaduan 1 ruang
7 Ruang tunggu 1 ruang
8 Ruang Front Office 1 ruang
9 Ruang Back Office 1 ruang
10 Ruang rapat 2 ruang
11 Ruang tamu 1 ruang
12 Ruang arsip 1 ruang
13 Ruang server 1 ruang
14 Ruang Laktasi 1 ruang
15 Dapur 1 ruang
16 Toilet 9 ruang
17 Zona Difabel
18 Tempat bermain anak
19 Ruang pojok baca + gallery investasi 1 Ruang
20 Ruang Musholla 1 Ruang
21 Pojok rokok
B Kendaraan Dinas
1 Kendaraan roda 4 5 Unit
2 Kendaraan roda 2
16 Unit
200 2006,
Kendaraan operasional terdiri dari 5 unit roda dua di beli pada tahun 2006, 3 unit pada tahun
perolehan 2007, 1 unit tahun 2008, 3 unit tahun 2009, 4 unit tahun 2017 dan untuk roda empat
beserta tahun perolehan yaitu 1 unit tahun 2006, 1 unit tahun 2010, 1 unit tahun 2011, 1 unit
tahun 2013, 1 unit tahun 2014 dan 1 unit tahun 2019.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
18
No. Jenis Sarana Prasarana Jumlah Keterangan
C Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Mesin Ketik Elektrik 2 Unit
2 Komputer PC 36 Unit
3 Laptop/Notebook 16 Unit
4 Printer 26 Unit
5 Telpon/Fax 2 Unit
6 Kamera Digital 3 Unit
7 Lemari Arsip 30 Unit
8 Mesin Antrian 1 Unit
9 Mesin Finger print 1 Unit
11 CCTV 8 Unit
12 AC 15 Unit
13 Running text 1 Unit
14 Infokus + layar 1 Unit
15 Sice/Kursi Tamu 6 Unit
16 Televisi 4 Unit
17 Kursi Tunggu 3 Set
18 Sound Sytem 2 Unit
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
2.3.1 PENANAMAN MODAL
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam
Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis
jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.5
Jumlah realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2014 s.d 2018
No Sektor Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Perdagangan dan Jasa
123,300,223,410 57,012,700,009 71,905,752,261 103,864,687,832 266,978,205,785
2 Industri 21,964,217,391 6,394,000,000 2,384,000,000 1,519,200,000 1,351,000,000
3 Koperasi - - - -
4 Perhotelan - - 100,000,000 -
5 Restoran 1,100,000,000 260,000,000 15,000,000 -
6 Jasa Angkutan 5,550,000,000 1,670,000,000 1,095,033,000 120,000,000
7 Peternakan - - - -
8 Kesehatan 944,000,000 550,000,000 500,000,000
Jumlah 152,858,440,801 65,886,700,009 75,499,785,261 106,003,887,832 268,329,205,785
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
19
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis nilai PMDN/PMA di /kota
Banjar dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:
Grafik 2.1
Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Di Kota Banjar
Trend perkembangan nilai investasi PMA/PMDN di Kota Banjar yang telah terdata/tercatat oleh
Dinas PMPTSP Kota Banjar dari tahun 2014 sampai 2018 mencapai Rp
1,676,609,413,240,milyar. Pada grafik 2.1 menunjukkan perkembangan investasi Kota Banjar di
tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 , hal ini disebabkan turunnya investasi di
sektor industry, sektor restoran, sektor angkutan dan sektor kesehatan, akan tetapi di tahun 2016
sampai dengan tahun 2018 kenaikan nilai realisasi investasi sebesar 19,05%., mengalami trend
perkembangan investasi yang baik dari tahun ke tahun berikutnya.
2.3.2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Berkenaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut, Berdasarkan Peraturan
Walikota Banjar Nomor 40 tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu melayani 54 jenis perizinan dan nonperizinan yang ditandatangani oleh Kepala
DPMPTSP atas nama Wali Kota Banjar sebagai berikut :
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Gangguan (IG);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
10. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Rp. 1.160.889.834.3 1.226.776.534.3 1.302.276.319.6 1.408.280.207.4 1.676.609.413.2
0
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
1.800.000.000.000
Rp
.
Realisasi Investasi
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
20
11. Izin Penyelenggaraan Reklame;
12. Izin Usaha Angkutan (IUA);
13. Izin Prinsip Penanaman Modal;
14. Izin Usaha;
15. IzinPengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
16. Izin Usaha Warung Internet dan Game Online;
17. Izin Trayek;
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
19. Izin Lokasi;
20. Izin Klinik;
21. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
22. Izin Apotik;
23. Izin Optik;
24. Izin Radiologi;
25. Izin Toko Obat
26. Izin Laboratorium;
27. Izin Toko Alat Kesehatan;
28. Izin Mendirikan dan operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
29. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
30. Surat Izin Praktek Apoteker;
31. Izin Praktek Fisioterapis;
32. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
33. Surat Izin Praktek Dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ spesialis gigi;
34. Surat Izin praktek perawat ;
35. Surat Izin praktek perawat Gigi;
36. Surat Izin praktek perawat Anestesi;
37. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
38. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;
39. Surat Izin Praktek Bidan;
40. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Labotratorium Medik;
41. Surat Izin Praktek Perekam Medis;
42. Surat Izin Terapis Wicara;
43. Surat Izin Tukang Gigi;
44. Fasilitas Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan;
45. Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
46. Perubahan Satuan Pendidikan Dasar;
47. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
48. Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
21
49. Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal;
50. Penetapan Perubahan Satuan Pendidikan Non Formal;
51. Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal;
52. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Di Kota Banjar;
53. Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah B3 Di Kota Banjar;
54. Izin Lingkungan yang wajib UKL/UPL.
Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi :
1. Pemberian perizinan baru
2. Perubahan perizinan
3. Perpanjangan/daftar ulang perizinan
4. Pemberian salinan surat izin
5. Penolakan perizinan
6. Pembatalan atau pembekuan perizinan
7. Pencabutan perizinan
8. Legalisasi perizinan
Tabel 2.6
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Surat Izin Dan Non Perizinan DPMPTSP Kota
Banjar Periode Tahun 2014 - 2018
No Jenis Izin 2014 2015 2016 2017 2018
1 IPPT 228 212 158 283 210
2 IMB 445 669 592 730 715
3 Izin Gangguan Dan KPIG 511 498 899 527 417
4 Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) 239 253 263 277 206
5 Tanda Daftar Perusahaan(TDP) 287 248 325 302 222
6 Tanda Daftar Gudang (TDG) 16 11 7 8 7
7 Tanda Daftar Industri (SIUI / TDI)
/IUI 35 26 21 14 14
8 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 2 7 6 3 3
9 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 82 39 39 75 42
10 Izin Pemakaian Air Tanah 1 - - - -
11 Izin Pengusahaan Air Tanah 1 - - - -
12 Izin Pertambangan Rakyat 1 3 - - -
13 Izin Penyelenggaraan Pameran - 5 3 1 -
14 Izin Pembuangan Limbah Cair 2 1 4 3 6
15 Izin Penyelenggaraan Reklame 47 44 42 57 46
16 Izin Usaha Angkutan 33 16 8 1 3
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
22
17 Izin Trayek 32 14 30 28 28
18 Izin Sarang Burung Walet - - - - -
19 Tanda Daftar Usaha Pariwisata - - - 9 18
20 Izin Prinsip Penanaman Modal - - - - 3
21 Izin Usaha - - - - -
22 Izin Usaha Usaha Warung Internet
Dan Game Online - - - - -
23 Izin Lokasi - - - - 3
24 Izin Klinik
- - - - 5
25 Surat Terdaftar Pengobatan
Tradisional
- - - - -
26 Izin Apotik - - - - 14
27 Izin Optik - - - - 4
28 Izin Radiologi - - - - 11
29 Izin Toko Obat - - - - 1
30 Izin Laboratorium - - - - -
31 Izin Toko Alat Kesehatan - - - - -
32 Izin Mendirikan Dan Operasional
Rumah Sakit Kelas C Dan D - - - - 1
33 Izin Penyelenggaraan Puskesmas - - - - -
34 Surat Izin Praktek Apoteker - - - - 24
35 Izin Praktek Fisioterapis - - - - 2
36 Surat Izin Tenaga Teknis
Kefarmasian - - - - 11
37 Surat Izin Praktek Dokter, Dokter
Gigi, Dokter Spesialis/Spesialis Gigi - - - - 85
38 Surat Izin Praktek Perawat - - - - 285
39 surat izin praktek perawat gigi - - - - -
40 Surat Izin Praktek Perawat Anestesi - - - - 2
41 Surat Izin Kerja Tenaga Gizi - - - - 5
42 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi - - - - -
43 Surat Izin Praktek Bidan - - - - 110
44 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi
Labotratorium Medik - - - - 14
45 Surat Izin Praktek Perekam Medis - - - - -
46 Surat Izin Terapis Wicara - - - - -
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
23
47 Surat Izin Tukang Gigi - - - - -
48 Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang
Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan - - - - 12
49 Pendirian Satuan Pendidikan Dasar - - - - 4
50 Perubahan Satuan Pendidikan Dasar - - - - -
51 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar - - - - -
52 Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal - - - - 1
53 Izin Penyelenggaraan Program
Satuan Pendidikan Non Formal
- - - - -
54 Penetapan perubahan satuan
pendidikan non formal
- - - - -
55 Penutupan Satuan Pendidikan Non
Formal - - - - -
56 Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan
Bagian – Bagian Jalan Di Kota
Banjar
- - - - 2
57 Izin Penyimpanan Sementara Dan
Pengumpulan Limbah B3 Di Kota
Banjar
- - - - -
58 Izin Lingkungan Yang Wajib
UKL/UPL - - - - 7
TOTAL 1.962 2.046 2.397 2.318 2.543
(Sumber : Data Sektoral Bidang Pelayanan Tahun 2018)
DPMPTSP Kota Banjar berharap mampu memberikan penanaman modal dan pelayanan secara
prima dengan mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti. Sehubungan hal
tersebut, dilakukan survey kepuasan masyarakat yang menghasilkan nilai indeks kepuasan
masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya untuk memperbaiki dan
lebih meningkatkan kinerja pelayanan PTSP.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
24
Tabel 2.7
IKM di DPMPTSP Kota Banjar
Tahun Nilai ikm Mutu pelayanan Kinerja unit pelayanan
2014 83,40% A Sangat Baik
2015 82,52 A Sangat Baik
2016 81,88 A Sangat Baik
2017 80,17 B Baik
2018 77,84 B Baik
(Sumber : Bappeda Kota Banjar, IKM terhadap pelayanan Publik di Kota Banjar Tahun 2018 )
Namun, sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pendapatan dibidang
pelayanan berupa retribusi perizinan tertentu sesuai dengan Perda belumlah dioptimalkan
sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh
DPMPTSP Kota Banjar yaitu pengendalian terhadap PMDN//PMA. Namun usaha
tersebut belum berjalan dengan lancar karena masyarakat masih mempunyai
kecenderungan untuk tidak membayar retribusi. Hal ini terjadi karena masyarakat di Kota
Banjar tingkat kesadarannya masih rendah dalam hal membayar retribusi perizinan.
Tabel 2.8
Ringkasan Realisasi PAD di Bidang Pelayanan
Tahun Target Realisasi %
2009 672.755.000 866.839.295 129,10
2010 550.775.000 558.872.736 101,47
2011 683.090.400 767.253.614 109,44
2012 864.043.100 899.404.118 104,09
2013 1.000.000.000 1.018.895.225 101,89
2014 1.200.000.000 1.232.671.676 102,72
2015 916.000.000 753.851.296 82,30
2016 619.300.000 660.128.899 106,59
2017 750.398.403 586.979.563 78,22
2018 750.000.000 854.036.723 113,87
(sumber data : bidang pelayanan s/d 31 Desember 2018)
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian realisasi PAD disektor
retribusi perizinan tertentu menurunpada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, walaupun target pendapatan di sektor perizinan menurun, dikarenakan
retribusi izin gangguan telah dicabut, sehingga DPMPTSP tidak memungut retribusi izin
gangguan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun
2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
25
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
Prestasi kinerja aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima dapat dilihat dari penghargaan
yang diperoleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Banjar
sebagai berikut :
1. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada DPMPTSP Kota Banjar sebagai
penyelenggara terbaik PTSP tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014
2. Investment Award dari Kepala BKPM RI sebagai penyelenggara PTSP di bidang
Penanaman Modal (PTSP – PM) Kota terbaik keempat tahun 2014
3. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada DPMPTSP Kota Banjar sebagai
Unit Kerja Pelayanan Publik Kota Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
4. Piagam penghargaan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada
DPMPTSP Kota Banjar sebagai Invesment Award penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Ketiga Tahun 2016.
5. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada DPMPTSP Kota Banjar sebagai
harapan II Dinas PMPTSP Terbaik Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Program “PERCAYA” (PERizinan Cepat hemAt biaYA) merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan di Kota Banjar melalui
penataan standar pelayanan publik dan jaringannya yang terpadu serta terintegrasi dengan tiga
program implementasi pelayanan publik, yaitu PRESTASI (PRioritaskan sElalu inveSTASI),
FORTUNER (FORmulir TUruN kE masyaRakat ), dan CURHAT (Cepat URusi keluHan
masyarakAT).
Sebagai wujud nyata dari Program PRESTASI dibentuk Forum investasi Kota Banjar
(Banjar City Investment Forum) berdasarkan keputusan Walikota Banjar Nomor : 582/Kpts.166-
BPMPPT/2013 yang bertujuan untuk mendukung dan menciptakan iklim investasi yang kondusif
serta upaya strategi dalam menarik minat investor dan percepatan realisasi investasi di Kota
Banjar.
FORTUNER Berperan sebagai aktor penjemput bola dalam pelayanan publik, pemerintah
menunjukan eksistensinya sebagai pelayanan masyarakat bukan dilayani seperti selama ini
sehingga membuktikan bahwa pemerintah akuntable dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
(privatisasi bukan jalan terbaik). Program PUSPITA SARI tercermin dalam PUSPITA SARI
(PengurUSan PerIjinan tunTAs SehARI), yaitu memberikan fasilitasi ijin beres dalam satu hari
untuk ijin-ijin yang tidak memerlukan penanganan khusus dan untuk ijin-ijin yang pendaftaran
ulang.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
26
Program CURHAT (Cepat URusi keluHan masyarakAT) merupakan proram penanganan
keluhan masyarakat, Prgoram CURHAT memberikan layanan utama yaitu SMS (System mobile
servive), yaitu memberikan layanan kepada masyarakat melalui media perangkat telepon selular,
baik berupa pesan singkat ataupun telepon kepada hotline service yang telah disediakan.
Program PERCAYA yang laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjar merupakan bukti nyata peran serta Pemerintah Kota Banjar dalam rangka
memberikan pelayanan Perijinan yang cepat hemat biaya melalui 3 program unggulan yaitu
PRESTASI, FORTUNER dan CURHAT diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu
SENYUMAN (SElalu NYaman Untuk Mengurusi perijinAN)
LOGICAL FRAMEWORK :
Adapun tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target RENTRA DPMPTSP
periode sebelumnya, sebagaiman disajikan pada tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
“PERCAYA”
PERizinan Cepat
hemAt biaYA
BIDANG PENANAMAN MODAL
“PRESTASI”
PRioritaskan sElalu inveSTASI
BIDANG PELAYANAN
“FORTUNER” FORmulit TUruN kE
masyaRakat
BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN
“CURHAT”
Cepat URusi keluHan masyarakAT
BCIF (BANJAR CITY
INVESMENT
FORUM)
SMS (SYSTEM
MOBILE SERVICE)
PUSPITA SARI PengurUSan
PerIzinan tunTAs SehARI
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
27
TABEL 2.9 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP
TARGET INDIKATOR LAINNYA/INDIKATOR IKK/IKU
TARGET RENSTRA DPMPTSP REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Meningkatnya nilai realisasi investasi di Kota Banjar
Kenaikan nilai realisasi investasi
8 9 10 11 12 15.16 5.68 6.15 8.14 19.05 189.50 63.11 61.50 74.00 158.75
2 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal
3 Event 3 Event 2 Event 3 Event 3 Event 4 event 4 event 2 event 3 Event 3 Event 133.33 133.33 100 100 100
3 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 100% 100% 100% 100% 100%
4
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
4 kali (150
pelaku usaha)
4 kali (150
pelaku usaha)
4 kali (150
pelaku usaha)
4 kali (200
pelaku usaha)
4 kali (150pelaku
usaha)
100 pelaku usaha
4 kali (150
pelaku usaha)
164 pelaku usaha
300 pelaku usaha
192 pelaku usaha
66.67 100 109,33 150 128
5 Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan
Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan
90% 90% 90% 90% 90% 86,93 90,69% 80,78 % 87,67 % 81,17% 96,59 100,77 89,75 97,41 90,19
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
28
6
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat dunia usaha
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat dunia usaha
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% 100% 100% 100%
7 Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat/pemohon
Prosentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat/yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Nilai IKM Terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan
Nilai IKM terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan
80.2 80.21 80.22 80.23 80.24 83.4 82.52 81.88 80.17 77,84 103.99 102.88 102.07 99.925 97.01
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
29
Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa kinerja yang belum tercapai terjadi adanya
kesenjangan/gap pelayanan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu ;
1. Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan, belum tercapai sesuai dengan target
pada tahun 2018 hanya mencapai 81,17% penyelesaian berkas permohon perijinan yang telah
didaftarkan sampai dengan proses penerbitan surat izin, hal ini dipengaruhi beberapa hal yaitu
terjadi pembatalan dan atau penolakan permohonan berkas izin yang dikarenakan tidak sesuai
dengan tepat syarat atau standar pelayanan ; proses pemberian rekomendasi yang diterbitkan
oleh tim teknis perangkat daerah terkait tidak tepat waktu sesuai dengan SOP yang disepakati ;
2. Nilai IKM Terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan cenderung mengalami
penurunan pada tahun 2018 mencapai nilai 77,84, Meskipun mengalami penurunan kinerja
pelayanan di DPMPTSP Kota Banjar masih termasuk dalam kategori Baik. hal ini dipengaruhi
beberapa faktor yaitu pada tahun 2017 – 2018 terjadi perubahan pembangunan gedung kantor,
sehingga penataan dan pemasangan sarana dan prasarana untuk pelayanan belum maksimal ;
terdapat beberapa kebijakan dari pusat seperti pengimplementasi pelayanan secara elektronik
menggunakan aplikasi online single submission yang pada dasarnya di tingkat daerah belum
adanya kesiapan dari segi infrastruktur dan kemampuan petugas dalam hal memberikan
pelayanan OSS masih terbatas.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
30
Tabel 2.10
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
31
Table 2.10
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
32
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
33
Tabel2.11
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
34
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar memiliki
tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi dan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kota Banjar. Pemerintah Kota Banjar memiliki komitmen kuat dalam
melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu dalam hal
pembaruan tata regulasi, birokrasi dan layanan sektor publik bagi terbentuknya iklim usaha
kondusif dan berdaya saing.
Tantangan ke depan yang harus dihadapi Kota Banjar dalam meningkatkan realisasi
investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap
pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat, khususnya di Kota Banjar Salah satu faktor yang
mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat adalah berlakunya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 dan selanjutnya isu krusial dalam
kebijakan investasi dimaksud adalah perihal kemudahan berusaha (ease of doing business)
(yang terlihat pada sejumlah isu turunan: kerangka regulasi, biaya transaksi dan prosedur
perizinan /Percepatan Pemberian izin dan non izin dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan), Daya tarik investasi akan muncul jika pemerintah kota Banjar bisa
memfasilitasi kemudahan investor memulai/memasuki kegiatan bisnis.
Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah pemerintah kota yang
memiliki luas wilayah 131,97 km2 dengan jumlah penduduk 204.100 jiwa pada tahun 2018
dengan potensi unggulan pada sektor primerseperti kota banjar berada di daerah aliran sungai
citanduy (DAS), sehingga berpeluang menjadi wisata air, Situs Pulo Majeti, Situ Leutik,
Wisata Agro Lembah Pejamben dan sirkuit di Kecamatan Pataruman, ekowisata batu peti di
kecamatan pataruman, berada didaerah perbatasan jawa tengah dan jawa barat yang
memerlukan hotel bintag tiga, serta pembangunan rest area karena merupakan tempat transit
daerah permbatasan.
Sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga
diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di
kota Banjar,.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Jika melihat dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu adanya kebijakan dalam penentuan daerah
investasi sehingga tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan artinya investasi yang
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
35
tidak merusak lingkungan. Sementara untuk pelayanan perizinan tantangan yang dihadapi
DPMPTSP Kota Banjar dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat
dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang
dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas
biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat
sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas
biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.