PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU … · MAKLUMAT PELAYANAN Insya Allah Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan apabila

PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN TANAH DATAR

MAKLUMAT PELAYANAN

Insya Allah Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai denganstandar pelayanan yang ditetapkan, dan apabila tidak menepati janjiKami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MOTO PELAYANAN

KEPASTIAN PELAYANAN DI T4 (Tepat Syarat, Tepat Proses, Tepat Waktu dan Tepat Biaya )

JENIS USAHA DAN KEGIATAN POTENSIAL

Jenis Usaha dan Kegiatan yang potensial dimaksud meliputi:

a. Jenis Usaha Potensial yaitu jenis usaha yang banyak diurus masyarakat dan pelaku usaha:

1) Usaha Industri Pengolahan Makanan

2) Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

3) Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

4) Usaha Warnet

5) Usaha Peternakan

6) Pendaftaran Usaha Peternakan (Budidaya)

7) Usaha Perikanan

8) Usaha Toko Swalayan yang berdiri sendiri

9) Usaha Restoran/ Rumah Makan/ Cafe

10)Usaha Simpan Pinjam Koperasi

11)Usaha Angkutan

12)Usaha Jasa Konstruksi

13)Usaha Praktek Mandiri Tenaga Dokter

atau Dokter Gigi

14) Usaha Praktek Mandiri Tenaga Bidan

JENIS USAHA DAN KEGIATAN POTENSIAL

b. Jenis Kegiatan Potensial yaitu jenis kegiatan investasi yang berdampak lingkungan dan jenis kegiatan yang banyak diurus masyarakat

1) Pembangunan Perumahan

2) Pendirian Menara Telekomunikasi

3) Pendirian Rumah Sakit

4) Pendirian Klinik

5) Pendirian Hotel

6) Pendirian Gudang

7) Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SMP dan SD)

8) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

BIAYA DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja tidak dipungut biaya/ gratis, kecuali Izin Mendirikan Bangunan

2. Terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, dikenakan retribusi daerah yang besarnya dihitung dan ditetapkan

oleh pejabat perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undang.

3. Pembayaran retribusi oleh pemohon dilakukan secara non tunai atau disetorkan langsung ke Kas Daerah berdasarkan

SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebelum

penyerahan dokumen izin.

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

JANGKA WAKTU PELAYANAN PERIZINAN

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN POTENSIAL

a. Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan, paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya

dokumen perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Jangka waktu pelayanan tidak termasuk jangka waktu keterlambatan pemberian rekomendasi oleh Tim Teknis,

keterlambatan pembayaran retribusi dan keterlambatan pengisian survey indek kepuasan masyarakat oleh

pemohon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Beberapa hal yang diketahui terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, antara

lain:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah

non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui

satu pintu.


4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

5. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh

Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.

6. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk

usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah

tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota.

8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang

berlaku.

10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan

dan/atau Komitmen.


11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk

melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

12.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial

atau Operasional.

13.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi

atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

a. Izin Usaha

b. Izin Komersial atau Operasional.

Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:

1. Pelaku Usaha perseorangan

2. Pelaku Usaha non perseorangan

Pelaku Usaha non perseorangan terdiri atas:

1. perseroan terbatas

2. perusahaan umum

3. perusahaan umum daerah

4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara

5. badan layanan umum

6. lembaga penyiaran

7. badan usaha yang didirikan oleh yayasan

8. koperasi

9. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)

10.persekutuan firma (venootschap onder firma

11.persekutuan perdata.

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pendaftaran

1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.

2) Cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan:

a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan

b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang

didirikan

c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya

3) Pelaku Usaha perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran

dengan mengisi data paling sedikit:a. nama dan NIK

b. alamat tempat tinggal

c. bidang usaha

d. lokasi penanaman modal

e. besaran rencana penanaman modal

f. rencana penggunaan tenaga kerja

g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan

h. rencana permintaan fasilitas fiskal,

kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya

i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan



Pendaftaran

4) Pelaku Usaha non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran

dengan mengisi data paling sedikit:

a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran

b. bidang usaha

c. jenis penanaman modal

d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing

e. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya

f. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan

g. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

h. NIK menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan

i. Jenis penanaman modal harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

5) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian

NPWP.

6) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara

lengkap dan mendapatkan NPWPb

7) NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan

Elektronik

8) NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan

Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau

Operasional



Pendaftaran

9) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10)NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB

b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan

dan jaminan sosial ketenagakerjaan

12) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:

a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan

b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki

atau menguasai prasarana

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan

prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana

setelah Lembaga OSS menerbitkan:

a. Izin Lokasi

b. Izin Lingkungan

c. IMB

berdasarkan Komitmen.



Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha

a. Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah, wajib dibayar oleh Pelaku

Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Biaya dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.

c. Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.

d. Pelaksanaan pembayaran biaya dapat difasilitasi melalui sistem OSS.

e. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya, Izin Usaha dan Izin Komersial atau

Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

Fasilitasi Perizinan Berusaha

a. Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama

usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:

1) pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan

2) bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.

c. Dalam rangka memberikan fasilitasi, Lembaga OSS, dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan

dan petugas.

d. Fasilitasi sebagaimana tidak dikenakan biaya.


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN


Masa Berlaku Perizinan Berusaha

a. Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam

undang-undang.

b. Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

c. Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha, dapat mengembalikannya kepada bupati sebelum jangka

waktu Perizinan Berusaha berakhir.

d. Pengembalian Perizinan Berusaha tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan

Berusaha tersebut.

IZIN USAHA

a. Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

b. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di

wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing

wilayah tersebut

c. Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.


Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:

pengadaan tanah;

a. perubahan luas lahan;

b. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;

c. pengadaan peralatan atau sarana;

d. pengadaan sumber daya manusia;

e. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;

f. pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau

g. pelaksanaan produksi.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan:

a. Amdal

b. rencana teknis bangunan gedung,

belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:

a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi

b. pendaftaran barang/jasa,

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.



Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB dan/atau Izin Komersial atau Operasional

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen

dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar dalam melayani

perizinan usaha dan kegiatan potensial dilakukan melalui:

a. OSS terkait izin usaha dan komersil/ operasional; dan

b. siPINTAR (Sistim Informasi Pelayanan Izin dan Non Izin Terpadu Tanah Datar) pada beberapa jenis izin yang

tidak dilayani melalui OSS.

Standar Pelayanan Perizinan untuk Jenis Usaha dan Kegiatan Potensial pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga

Kerja Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebagai berikut:


A. Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)

NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

2. Persyaratan a. NIB (Nomor Induk Berusaha);

b. surat keterangan informasi ruang yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang;

c. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal

d. fotokopi surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah, berupa sertifikat /surat bukti penguasaan tanah bagi yang sudah melakukan

pembebasan tanah yang sah;

e. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

f. surat kuasa (bermaterai) apabila permohonan pengurusan izin dilakukan oleh bukan pemilik lahan;

g. persetujuan jihat/ sempadan yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;

h. Sketsa/Peta Lokasi Tanah yang dimohon ataupun direncanakan untuk dibebaskan dimiliki lengkap dengan sistem koordinat pada

batas-batas tanahnya;dan

i. proposal rencana usaha/kegiatan (paling sedikit memuat rencana penggunaan lahan, status lahan/rencana perolehan lahan, rencana

perekrutan tenaga kerja, business process/rencana aktivitas usaha/proses produksi, nilai investasi).

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

a. Pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan

b. Petugas memeriksa, mengentri dan membukukan kelengkapan persyaratan (administrasi) serta meneruskan kepada Kasi untuk

diverifikasi.

c. Kasi menverifikasi dan meneruskan Permohonan izin kepada Kabid

d. Kabid meneruskan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan pertimbangan /saran atasan

e. Kepala Dinas mendisposisikan pada Kabid menyurati Ketua TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk rekomendasi ruang

f. Berdasarkan Rekomendasi ruang dari TKPRD dilakukan penerbitan/ penolakan izin

g. Pemberian nomor izin bagi izin yang diterbitkan dan membuat surat penolakan bagi ditolak permohonannya

h. Memberitahukan pada sipemohon bahwa izin telah diterbitkan/ ditolak

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

14 Hari Kerja

5. Biaya/ tarif Gratis

6. Produk

Pelayanan

Sertifikat IPPR


2. Izin Lokasi melalui OSS

NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

2. Persyaratan Persyaratan Pemenuhan Komitmen:

a. NIB;

b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)bagi usaha/ kegiatan yang menggunakan ruang lebih dari 1 hektar atau dibawah 1 hektar tetapi

memakai dokumen UKL-UPL atauSurat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) yang diterbitkan DPUPR bagi usaha/ kegiatan yang

menggunakan ruang dibawah 1 hektar dan memakai SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup);dan

c. pertimbangan teknis pertanahan dari BPN.

3. Sistem, Mekanisme

dan Prosedura. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui www.oss.go.id dengan email pelaku usahadan mendapatkan NIB menyampaikan pemenuhan

Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

b. Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan

kepada kantor pertanahan.

c. Pertimbangan teknis diberikan kantor pertanahan dalam jangka waktu paling lama 10 Hari untuk selanjutnya disampaikan kepada

DPMPTSPNAKER.

d. Dalam hal kantor pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu ditetapkan, pertimbangan teknis dianggap telah

diberikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.

e. Dinas PMPTSPNAKER dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menyetujui pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, dalam hal kantor pertanahan:

1) memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis; atau

2) lebih dari 10 (sepuluh) Hari tidak memberikan pertimbangan teknis.

f. Dinas PMPTSPNAKER dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan

penolakan dalam pertimbangan teknis.

g. Dalam hal kantor pertanahan dan/atau Dinas PMPTSPNAKER memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal.

h. Dalam hal Dinas PMPTSPNAKER tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga

OSS efektif berlaku.

i. Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi komitmen dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka izin lokasi dibekukan oleh lembaga OSS

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

12 Hari Kerja


6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Lokasi


http://www.oss.go.id/

3. Izin Lingkungan (Berdasarkan Dokumen UKL-UPL) melalui OSS

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

b. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/

atau Kegiatan yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

c. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan

Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup

d. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIM LH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup


a. Izin Lokasi;

b. dokumen UKL-UPL;

c. dokumen pendirian perusahaan dan jenis usaha; dan

d. profil usaha dan/atau kegiatan


dan Prosedur

a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui www.oss.go.id dengan email pelaku usaha dan telah mendapatkan NIB.

b. Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL.

c. Formulir UKL-UPL memuat:

1) deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;

2) dampak lingkungan yang akan terjadi; dan

3) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

d. Dalam rangka pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada DPMPTSPNAKER paling

lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan. (disiapkan sebelum komitmen)

e. Pengajuan UKL-UPL diumumkan di sistem OSS.

f. DPMPTSPNAKER meneruskan dokumen UKL-UPL kepada Dinas PERKIM&LH untuk dilakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling

lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.

g. Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Bupati menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan

menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

h. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, Bupati melalui Dinas PERKIMLH menyampaikan hasil pemeriksaan

kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

i. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kepada Bupatimelalui Dinas PERKIM&LH melalui sistem

OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.



NO KOMPONEN URAIAN

j. Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha,Bupatimenetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan

menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.

k. Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

l. Dalam hal Bupati melalui Dinas PERKIMLH tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu 5 (lima) Hari

persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen Izin Lingkungan dianggap telah dipenuhi

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

5 Hari Kerja jika tidak ada perbaikan UKL-UPL

10 Hari Kerja jika ada perbaikan UKL-UPL (apabila diperbaiki Pelaku Usaha selama 5 Hari)


6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Lingkungan


4. Izin Lingkungan (Berdasarkan Dokumen AMDAL) melalui OSS

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan


a. Izin Lokasi;

b. dokumen AMDAL;

c. dokumen pendirian perusahaan dan jenis usaha; dan

d. profil usaha dan/atau kegiatan.


dan Prosedur


b. Penyusunan dokumen Amdal harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.

c. Dokumen Amdal dilakukan melalui kegiatan:

1) penyusunan Andal dan RKL-RPL

2) penilaian Amdal dan RKL-RPL

3) keputusan kelayakan.

d. Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dan melibatkan pemerhati

lingkungan hidup, melalui:

1) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

2) konsultasi publik.

e. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui laman OSS, media massa, dan/atau pada lokasi usaha dan/atau

kegiatan.

f. Masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, berhak mengajukan

saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

g. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan Dinas PERKIMLH.

h. Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.

i. Andal dan RKL-RPL yang telah disusun diajukan kepadabupati melalui Komisi Penilai Amdal kabupaten, untuk kerangka acuan yang

dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten.

j. Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL

k. Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupatimelalui Dinas PERKIMLH.

l. Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dapat berupa:

1) rekomendasi kelayakan lingkungan; atau

2) rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.



NO KOMPONEN URAIAN

m. Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal

mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha selaku pemrakarsa untuk diperbaiki.

n. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL

o. Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki, Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal

dan RKL-RPL

p. Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupatimelalui Dinas PERKIMLH

q. Bupatiberdasarkan rekomendasi hasil penilaian atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal, menetapkan keputusan

kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

r. Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan pemenuhan dokumen Amdal

s. Penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan kegagalan pemenuhan dokumen Amdal dan Izin Lingkungan yang telah

diterbitkan oleh Lembaga OSS dinyatakan batal.

t. Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan di sistem OSS dan dalam hal dipandang perlu dapat pula dimuat

dalam media lainnya sesuai kebutuhan

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

30 Hari Kerja


6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Lingkungan


5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Untuk Pelaku Usaha melalui OSS

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

b. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

e. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang


a. Izin Lokasi

b. Izin Lingkungan atau SPPL

c. Dokumen Administratif:

1) formulir Permohonan IMB;

2) fotokopi/scan KTP Pemohon;

3) fotokopi/scan surat bukti status hak atas tanah;

4) fotokopi/scan tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;

5) surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

6) surat perjanjian pemanfaatan antara pemilih bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah;

7) Data kondisi dan situasi tanah

8) fotokopi/scan KRK dan surat pernyataan mengikuti KRK;dan

9) data perencana konstruksi bersertifikat

d. Dokumen Teknis

1) Rencana Arsitektur

2) Rencana Struktur

3) Rencana Utilitas


dan Prosedur


b. Dalam rangka pemenuhan Komitmen, Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPTSPNAKER paling

lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB.

c. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 (tiga puluh) Hari

sejak Komitmen Amdal dipenuhi.

d. Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi:

1) tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;

2) data pemilik bangunan gedung; dan

3) rencana teknis bangunan gedung.



NO KOMPONEN URAIAN

e. Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, pemenuhan Komitmen disesuaikan dengan penyelesaian dokumen Amdal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Rencana teknis bangunan gedung harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:

1) tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung

merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus;

2) profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.

g. Pertimbangan teknis termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Proses IMB melalui OSS dan SIMBG (Sistim Informasi Managemen Bangunan Gedung)

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

30 Hari Kerja

5. Biaya/ tarif a. Pengenaan Retribusi IMB berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

b. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Struktur dan Besaran Tarif Komponen Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 650/376/DPU-2014 Tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung

dan Prasarana Bangunan Gedung di Kabupaten Tanah Datar

6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan


6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Bukan Pelaku Usaha melalui siPINTAR

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

b. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang





2. Persyaratan a. Persyaratan Administrasi:

1) Surat Peruntukan Penggunaan Lahan dari DPUPR;

2) fotokopi KTP pemilik bangunan;

3) sertifikat/ izin pemakaian tanah dari mamak/ kepala waris/ kaum yg diketahui oleh KAN, Wali Nagari dan Camat;

4) Surat Pernyataan persetujuan jihad;

5) Surat pernyataan menjaga K-3;

6) denah lokasi bangunan;

7) gambar bangunan tampak depan, samping dan belakang;

8) fotokopi Tanda Lunas Pajak tahun berjalan; dan

9) Advice Planning dari DPUPR

2) Persyaratan Teknis:

1) persyaratan tata bangunan dan lingkungan;

2) persyaratan keandalan bangunan;dan

3) kesesuaian tata ruang


dan Prosedur


b. Petugas memeriksa, mengentri dan membukukan kelengkapan persyaratan (administrasi) serta meneruskan kepada Kasi untuk diverifikasi

c. Kasi meneruskan Permohonan izin kepada Kabid


e. Kepala Dinas mendisposisikan pada Kabid untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis

f. Berdasarkan Hasil Keputusan Tim Teknis berupa advice planning dilakukan penerbitan/penolakan izin

g. Pemberian nomor izin bagi izin yang diterbitkan dan membuat surat penolakan bagi ditolak/ penundaan bagi ditunda permohonannya

h. Memberitahukan pada sipemohon bahwa izin telah diterbitkan/ ditolak/ ditunda.


NO KOMPONEN URAIAN

Proses IMB melalui SIMBG

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

30 Hari Kerja


b. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Struktur dan Besaran Tarif Komponen Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 650/376/DPU-2014 Tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung

dan Prasarana Bangunan Gedung di Kabupaten Tanah Datar

6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan


6. Jenis Usaha Potesial

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

2. Persyaratan a. NIB;

b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dengan Tenaga Kerja 20 s.d 1000 orang atau lahan > 1 Ha atau < 1 Ha memiliki dokumen UKL-UPL;

c. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL)dengan tenaga kerja < 20 orang;

d. Izin Lokasi;

e. Izin Lingkungan (Tenaga Kerja 20 s.d 1000 orang)dan SPPL (tenaga kerja < 20 orang);

f. Andalalin (2500 M² luas lantai bangunan);

g. Izin Mendirikan Bangunan;

h. sertifikat laik fungsi;

i. fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir;

j. Industri Kecil;

1) fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) sertifikat PIRT dari Dinkes;

k. Industri Menengah

1) fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

2) fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

l. Berita acara pemeriksaan dari Tim Teknis


dan Prosedur

a. IPPR melalui siPINTAR dan diterbitkan berdasarkan rekomendasi TKPRD (diproses 15 Hari Kerja), jika dalam bentuk SPPL diterbitkan

DPUPR berdasarkan Informasi ruang (diproses 5 Hari Kerja).

b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui www.oss.go.id dengan email pelaku usaha dan telah mendapatkan NIB.

c. Izin Lokasi melalui OSS

Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikanpersyaratanpertimbangan teknis pertanahan) melalui OSS paling lama 10 Hari Kerja sejak

Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

d. Izin Lingkungan

• Komitmen Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada bupati paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS

menerbitkan Izin Lingkungan

• Bupati melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha

• Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, bupati menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan

menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS

a. Usaha Industri Pengolahan Makanan



NO KOMPONEN URAIAN

e. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh pemohon (diregistrasi pada Dinas

PERKIMLH)

f. Izin Mendirikan Bangunan

• Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga

OSS menerbitkan IMB

g. Izin Usaha Industri

• Pemenuhan Komitmen IUI 5 (lima) hari kerja

h. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian IPPR 15 Hari Kerja (HK) atau SPPL dari DPUPR 5 HK

b. Penyelesaian Izin Lokasi 12 HK

c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5HK atau SPPL dari PERKIMLH 3 HK

d. Penyelesaian IMB 5HK

e. Sertifikat layak fungsi3HK

f. Penyelesaian Dokumen IUI10HK

Total : 50 HK (IPPR), 38 HK (SPPL)

5. Biaya/ tarif a. IMB dikenakan Retribusi IMB berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

b. IPPR, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan IUI tidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat IPPR atau SPPL(DPUPR)

b. Sertifikat Izin Lokasi

c. Sertifikat Izin Lingkungan atau SPPL (PERKIMLH)

d. Sertifikat IMB

e. Sertifikat laik fungsi

f. Sertifikat IUI


b. Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor

Pertanian

c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan

Beras

2. Persyaratan a. Persyaratan Administrasi Tanda Daftar Usahadan Izin Usaha

1) NIB;

2) Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) dari DPUPR;

3) Izin Lokasi;

4) SPPL (Lingkungan Hidup) dari PERKIMLH;

5) IMB;

6) sertifikat laik fungsi;

7) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

8) pas foto warna ukuran 3 x 4, dan

9) fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir; dan

10) Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis

b. Persyaratan Teknis Tanda Daftar Usaha dan Izin Usaha

1) peralatan yang digunakan harus mendukung kualitas dan kuantitas beras;

2) untuk Huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik;

3) untuk Penggilingan Padi paling sedikit menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik; dan

4) untuk Penyosohan Beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.

c. Peralatan dimaksud pada huruf b.1) meliputi:

1) rubber roll husker;

2) pelmonen;

3) flash type husker;

4) Separator;

5) Polisher; dan/ atau

6) Peralatan dan/ atau mesin yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian


NO KOMPONEN URAIAN


dan Prosedur

a. SPPL

SPPL diterbitkan berdasarkan Informasi ruang (diproses 5 Hari Kerja)



Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan) melalui OSS paling lama 10 Hari Kerja

sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

d. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh pemohon (diregistrasi pada Dinas

PERKIMLH)

e. Izin Mendirikan Bangunan

Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPTSPNAKER paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

Lembaga OSS menerbitkan IMB

f. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha melalui SiPINTAR

Pemenuhan Komitmenpaling lambat 5 (lima) Hari Kerja

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian SPPL (DPUPR) 5 Hari Kerja (HK)


c. Penyelesaian SPPL (PERKIMLH) 3HK


e. Sertifikat laik fungsi 3HK

f. Penyelesaian Izin Usaha/ Tanda Daftar Usaha 5HK

Total : 33 Hari Kerja


b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan Izin Usaha/ Tanda Daftar Usaha tidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat SPPL dari DPUPR


c. Sertifikat SPPL dari PERKIMLH

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Usaha /Tanda Daftar Usaha



c. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri KesehatanNomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum


b. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) berdasarkan Informasi Ruang;

c. Izin Lokasi;

d. SPPL (Lingkungan Hidup);

e. IMB;

f. Sertifikat laik fungsi;

g. fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir;

h. daftar tenaga yang menangani dengan mencantumkan nama, alamat;

i. neraca perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;

j. rekomendasi dari dinas Koperindagpastam mengenai Jenis Alat, Kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan

pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan;

k. denah lokasi;

l. surat Pernyataan akan melakukan uji laboratorium kualitas air baku dan air minum secara berkala sesuai aturan yang berlaku;

m.fotokopi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM;

n. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

o. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;dan

p. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis


dan Prosedur

a. SPPL

SPPL diterbitkan DPUPR berdasarkan Informasi ruang (diproses 5 Hari Kerja)



d. Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan) melalui OSS paling lama 10 Hari Kerja



PERKIM LH)


g. Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPTSPNAKER paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak


h. Izin Depot Air Minum

• Pemenuhan Komitmenpaling lambat 5 (lima) Hari Kerja



NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian SPPL (PERKIMLH) 3 HK

d. Penyelesaian IMB 5 HK

e. Sertifikat laik fungsi 3 HK

f. Penyelesaian Izin Depot Air Minum 5 HK



b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan Izin Depot Air Minum tidak dipungut biaya (gratis)




d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Depot Air Minum


d. Usaha Warnet

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet


b. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) berdasarkan Informasi Ruang;

c. Izin Lokasi;

d. SPPL (Lingkungan Hidup);

e. IMB;

f. fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir;

g. denah lokasi;

h. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

i. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan

j. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

a. SPPL

SPPL diterbitkan berdasarkan Informasi ruang (diproses 5 Hari Kerja)



Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan) melalui OSS paling lama 10

Hari Kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

d. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh pemohon (diregistrasi pada

Dinas PERKIM LH)


f. Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPTSPNAKER paling lama 30 (tiga puluh)

Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB

g. Izin Usaha Jasa Warung Internet

• Pemenuhan Komitmen paling lambat 5 (lima) Hari Kerja



NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian SPPL (PERKIMLH) 3 HK



f. Penyelesaian Izin Usaha Jasa Warung Internet 5 HK



b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan Izin Usaha Jasa Warung Internet tidak dipungut

biaya (gratis)




d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Usaha Jasa Warung Internet


e. Usaha Peternakan

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian


a. NIB;

b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR);

c. Izin Lokasi;

d. Izin Lingkungan;

e. Izin Mendirikan Bangunan (jika memiliki bangunan);

f. sertifikat laik fungsi;

g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

h. fotocopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir;

i. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;

j. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good

farming practices);

k. pernyataan akan melakukan kemitraan; dan

l. Berita acara pemeriksaan Tim Teknis.


dan Prosedur

a. IPPR

IPPR berdasarkan rekomendasi TKPRD (diproses 15 Hari Kerja)

b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui www.oss.go.id dengan email pelaku usaha dan mendapatkan NIB.


Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan) melalui OSS paling lama 10 Hari

Kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

d. Izin Lingkungan melalui OSS

• Komitmen Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada bupati paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga

OSS menerbitkan Izin Lingkungan

• Bupati cq Dinas PERKIMLH melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku

Usaha

• Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, bupati cq Dinas PERKIMLHmenetapkan persetujuan

rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS



NO KOMPONEN URAIAN




f. Izin Usaha Peternakan

• Perusahaan peternakan dan kesehatan hewan wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen melalui OSS paling lambat 2

(dua) bulan sejak Izin Usaha peternakan diterbitkan di awal.

• Pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas

Komitmen

• Hasil evaluasi dinotifikasi ke OSS.

• Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dan kesehatan hewan dinyatakan memenuhi Komitmen

berdasarkan hasil evaluasi

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian IPPR 15 Hari Kerja (HK)


c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5HK


e. Sertifikat laik fungsi 3HK

f. Penyelesaian Izin Usaha Peternakan 30HK



b. IPPR, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan Izin Usaha Peternakan tidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat IPPR


c. Sertifikat Izin Lingkungan

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Usaha Peternakan


f. Pendaftaran Usaha Peternakan (Budidaya)

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. PertanianPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor


a. NIB;

b. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL);

c. Izin Lokasi;

d. Surat Pernyataan Kesangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);

e. Izin Mendirikan Bangunan (jika memiliki bangunan);

f. sertifikat laik fungsi;

g. fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir;

h. penggemukan sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 60 (enam puluh) ekor bakalan;

i. budidaya

• sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor betina produktif;

• kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) induk/ penjantan;

• kambing dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/ penjantan;

• ayam petelur dengan kepemilikan paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor pullet/induk;

• ayam potong dengan kepemilikan paling banyak 50000 (lima puluh ribu) ekor persiklus;

• ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor pullet/induk;

• itik dengan kepemilikan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor pullet/induk;

• kelinci dengan kepemilikan paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor campuran;

j. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;

k. pernyataan menerapkan pedoman budidaya yang baik (good farming practices);

l. pernyataan akan melakukan kemitraan; dan

m.Berita acara pemeriksaan Tim Teknis


dan Prosedur

a. SPPL







PERKIM LH)




NO KOMPONEN URAIAN


Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPTSPNAKER paling lama 30 (tiga puluh)

Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB (Jika memiliki bangunan)

f. TandaUsaha Peternakan

• Pemenuhan Komitmenpaling lambat 1 (satu) bulan sejak TandaDaftar peternakan diterbitkan di awal

• bupati cq. Dinas pertanian melakukan evaluasi paling lama 15 hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas

Komitmen

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian SPPL 5 Hari Kerja (HK)


c. Penyelesaian SPPL(Lingkungan)2HK


e. Sertifikat laik fungsi3HK

f. Penyelesaian Pendaftaran Usaha Peternakan5 HK



b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi dan Pendaftaran Usaha Peternakan tidak dipungut

biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat SPPL (DPUPR)


c. Sertifikat SPPL (PERKIMLH)

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Pendaftaran Usaha Peternakan


g. Usaha Perikanan

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

d. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan


f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Linkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Hidup

g. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib

dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup


a. NIB;

b. IPPR;

c. Izin Lokasi;

d. Izin Lingkungan Hidup;

e. Permohonan Izin Usaha Perikanan dengan melampirkan persyaratan meliputi :

1) fotokopi identitas berupa Akta pendirian (untuk badan usaha) atau KTP (untuk usaha perseorangan);

2) fotokopi NPWP badan usaha atau NPWP perseorangan;

3) Surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan)

dan penerima kuasa;

4) rencana usaha pembudidayaan ikan;

5) surat pernyataan tidak menimbulkan pencemaran;

6) surat pernyataan tidak menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang membahayakan lingkungan sumber daya

ikan dan/atau kesehatan manusia;

7) rekomendasi lokasi usaha pembudidayaan ikan dari Dinas Pangan dan Perikanan;

8) bukti kepemilikan atau penguasaan lahan usaha pembudidayaan ikan; dan

9) fotocopi Tanda Lunas Pajak tahun terakhir


NO KOMPONEN URAIAN

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin Usaha Perikanan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi

Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara

elektronik.

b. Komitmen Izin Usaha Perikanan dan Komitmen lainnya wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya Izin Usaha

c. Dinas PMPTSPNAKER berkoordinasi dengan Dinas Perikanan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Usha dan

Komitmen lainnya oleh Pelaku Usaha paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari

Pelaku Usaha

d. Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah DPMPTSPNAKER memastikan terpenuhinya Komitmen Izin

Usaha oleh Pelaku Usaha

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)


b. Penyelesaian Izin Lokasi jangka waktu 12 HK

c. Penyelesaian Izin Lingkungan 15 HK

d. Penyelesaian Izin Usaha Perikanan jangka waktu 15 HK






d. Sertifikat Izin Usaha Perikanan


h. Usaha Toko Swalayan yang berdiri sendiri

NO KOMPONEN URAIAN



c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Bidang Perdagangan

d. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang


a. NIB;

b. IPPR (5000 ≤ luas ≤ 10.000 M²);

c. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) luas < 5000 M²;

d. Izin Lokasi;

e. Izin Lingkungan (5000 ≤ luas ≤ 10.000 M²);

f. Surat Pernyataan Kesangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) luas < 5000 M²;

g. Andalalin (500 M² luas lantai bangunan);

h. Izin Mendirikan Bangunan;

i. sertifikat laik fungsi;

j. fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir;

k. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);

l. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;dan

m.Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis


dan Prosedur

a. IPPR

IPPR diterbitkan berdasarkan rekomendasi TKPRD (diproses 15 Hari Kerja)

SPPL diterbitkan DPUPR (diproses 5 Hari Kerja)



Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan) melalui OSSpaling lama 10 Hari

Kerjasejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

d. Izin Lingkungan



• bupati melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha





NO KOMPONEN URAIAN

e. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh pemohon (diregistrasi pada

Dinas PERKIMLH)


• Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak


h. Izin Usaha Perdagangan

Pemenuhan Komitmen SIUP 35 (tiga puluh lima) hari kerja

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)


b. Penyelesaian SPPL dari DPUPR 5 HK

c. Penyelesaian Izin Lokasi 12 HK

d. Penyelesaian Izin Lingkungan 5HK, SPPL dari PERKIMLH 3 HK

e. Penyelesaian IMB jangka waktu 5 HK

f. Sertifikat laik fungsi jangka waktu 3 HK

g. Penyelesaian Dokumen SIUP 3 HK

Total : 43 HK (IPPR) dan 34 HK (SPPL)


b. IPPR atau SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, Izin Lingkungan atau SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi dan Izin Usaha

Perdagangan tidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat IPPR atau SPPL dari DPUPR



d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat SIUP


i. Usaha Restoran/ Rumah Makan/ Cafe

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata




e. Peraturan Menteri PerhubunganNomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Analisis Dampak Lalu Lintas

f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan Hidup,

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup

h. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup


a. NIB;

b. IPPR (≥ 100 Kursi), SPPL (<100 Kursi);

c. Izin Lokasi;

d. Andalalin(≥ 100 Kursi);

e. Izin Lingkungan(≥ 100 Kursi), SPPL (<100 Kursi);

f. Izin Mendirikan Bangunan;

g. fotokopi TDP;

h. Permohonan Pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan yang namanya

tertera dalam akte notaris pendiri perusahaan beserta perubahan terakhir (bila ada), dengan Melampirkan persyaratan meliputi :

1) fotokopi identitas berupa fotokopi Akta pendirian (untuk badan usaha) atau fotokopi KTP (untuk usaha peseorangan);


3) surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan penerima

kuasa;

4) rekomendasi dari wali nagari (untuk usaha mikro dan kecil);

5) surat pernyataan pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk

usaha restoran/rumah makan/kafe

6) surat pernyataan pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP

diterbitkan (untuk usaha restoran/rumah makan/kafe);

7) keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah

kursi,(untuk usaha jasa makanan dan minuman); dan

8) surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar;


NO KOMPONEN URAIAN

Catatan :

Seluruh persyaratan disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadapRestoran/ rumah makan/ bar/rumah

minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi, dan setiap kantor jasa boga;

Pemutakhiran TDUP,

Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah suatu perubahan terjadi.

Perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

a. Perubahan sarana usaha;

b. Penambahan kapasitas usaha;

c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;

d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;

e. Nama Pengusaha Pariwisata;

f. Alamat Pengusaha Pariwisata;

g. Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;

h. Nama usaha pariwisata;

i. Lokasi usaha pariwisata;

j. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

k. Nomor akta pendirian badan untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk

untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau

l. Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;

Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait. Penerbitan pemutakhiran

TDUP selama 3 hari kerja.


NO KOMPONEN URAIAN


dan Prosedur

a. Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi Komitmen

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

b. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha diberikan paling lama untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari melalui sistem OSS

c. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha

menyampaikan pemenuhan komitmen

d. Berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Daerah kabupaten memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui

sistem OSS

e. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan sejak diterimanya hasil evaluasi dari Pemerintah Daerah kabupaten melalui sistem OSS

f. Dalam rangka melakukan perbaikan, Pelaku Usaha dapat melakukan perpanjangan pemenuhan komitmen untuk jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya notifikasi perbaikan melalui sistem OSS

g. Pemerintah Daerah kabupaten melakukan verifikasi kembali terhadap pemenuhan Komitmen paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha

menyampaikan kembali pemenuhan Komitmen

h. Berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Daerah kabupaten memberikan persetujuan atau penolakan kepada Pelaku Usaha melalui sistem

OSS.


NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian IPPR 15 Hari Kerja (HK), SPPL dari DPUPR (5 HK)


c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5 HK, SPPL dari PERKIMLH 3 HK

d. Penyelesaian IMB5HK


f. Penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata 17 HK



b. IPPR atau SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, Izin Lingkungan atau SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi dan Tanda Daftar

Usaha Parwisata tidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat IPPR/ SPPL (DPUPR)


c. Sertifikat Izin Lingkungan/ SPPL (PERKIMLH)

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Tanda Daftar Usaha Parwisata (Usaha Restoran/ Rumah Makan/ Kafe)


j. Usaha Simpan Pinjam Koperasi

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam

Koperasi


d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


a. NIB;

b. SPPL (DPUPR);

c. Izin Lokasi;

d. SPPL (Dinas PERKIMLH);

e. Izin Mendirikan Bangunan;

f. Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan melampirkan persyaratan meliputi :

1) fotokopi identitas berupa Akta pendirian (untuk badan usaha) atau KTP (untuk penanggung jawab);

2) fotokopi NPWP badan usaha;

3) surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan)

dan penerima kuasa;

4) bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi,pada bank umum untuk KSP dan bank

syariah untuk KSPPS

5) bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang

disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi,pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;

6) rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta

rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;

7) administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus

dan terpisah dari pembukuan koperasinya;

8) nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;

9) memiliki kantor dan sarana kerja;

10) memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Kabupaten atau memiliki sertifikat

pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUIbagi KSPPS dan USPPS Koperasi; dan

11) fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 tahun terakhir


NO KOMPONEN URAIAN

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam yang berlaku efektif, Koperasi yang telah memiliki NIB wajib memenuhi


elektronik.

b. Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam dan Komitmen lainnya wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak diterimanya Izin Usaha

c. Dinas PMPTSPNAKER berkoordinasi dengan Dinas Koperindag wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Usaha

Simpan Pinjam oleh Koperasi paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Koperasi

d. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah DPMPTSPNAKER memastikan

terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian SPPL (PERKIM LH)3 HK



f. Penyelesaian Izin Usaha Simpan Pinjam 30 HK



b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, Izin SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi dan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi tidak

dipungut biaya (gratis)



c. Sertifikat SPPL (PERKIM LH)

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi


k. Usaha Angkutan

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang UndangNomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan


d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kenderaan Bermotor

Umum Tidak Dalam Trayek

e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik

Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan

g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan


i. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi



a. NIB;

b. IPPR;

c. Izin Lokasi;

d. Izin Lingkungan Hidup;


f. Sertifikat laik fungsi;

g. Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan melampirkan persyaratan meliputi :

1) fotokopi identitas berupa Akta pendirian (untuk badan usaha) atau KTP (untuk usaha perseorangan);


3) surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan

penerima kuasa;

4) surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor bagi angkutan

darat dan atau 1 (satu) unit Kapal bagi angkutan sungai dan danau;

5) surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/poolkendaraan) bagi angkutan

darat;dan

6) fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 tahun terakhir


NO KOMPONEN URAIAN

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi


elektronik.

b. Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya Izin Usaha

c. Dinas PMPTSPNAKER berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang oleh Pelaku Usaha paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya pemenuhan

Komitmen dari Pelaku Usaha

d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah DPMPTSPNAKER memastikan

terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Angkutan oleh Pelaku Usaha

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)






f. Penyelesaian Izin Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 15 HK



b. IPPR, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dipungut biaya

(gratis)




d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang


l. Usaha Jasa Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa

Kontruksi Nasional

c. Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi

2. Persyaratan a. Permohonan Izin Baru

1) mengisi formulir permohonan;

2) fotokopi KTP pimpinan perusahaan;

3) fotokopi TDP;

4) fotokopi NPWP;

5) pas photo pimpinan/penanggung jawab perusahaan ukuran 4x6 berwarna3 lembar;

6) fotokopi akta pendirian badan usaha dan data perubahan;

7) fotokopiSertifikat Badan Usaha(SBU) yang telah diregistrasi asosiasi/lembaga;

8) fotokopi Sertifikat Keahlian(SKA)dan/atau sertifikat Keahlian(SKT)penanggung jawab teknik badan usaha(PJT-BU)yang

telah diregistrasioleh lembaga(berikut fotocopi ijazah dan KTP yang bersangkutan);

9) fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri

Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

10)KTA Gapensi/ Gapiksindo/ AKSI; dan

11)membawa berkas yang asli.

b. Perpanjangan Izin


2) pas photo pimpinan/penanggung jawab perusahaan (4 x 6 berwarna);

3) fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di rgistrasi Asosiasi/Lembaga;

4) fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keahlian (SKT) penanggung jawab teknik Badan Usaha (PJT-BU);

5) fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang di lengkapi Surat Pernyataan pengikat diri

Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

6) menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi

kewajibannya; dan

7) membawa berkas yang asli.


NO KOMPONEN URAIAN

c. Perubahan Data


2) fotokopi Akta perubahan nama direksi/pengurus, untuk perubahan pemilik;

3) fotokopi Surat Keterangan Domisili Badan Usaha untuk perubahan alamat Badan Usaha;

4) fotokopi Akta Perubahan untuk perubahan nama Badan Usaha; dan

5) fotokopi Setifikat Badan Usaha untuk perubaha klasigfikasi dan kualifikasi usaha.

d. Penutupan Izin


2) menyerahkan IUJK yang asli; dan

3) menyerahkan Surat Pajak Nihil.

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur


b. Petugas memeriksa, mengentri dan membukukan kelengkapan persyaratan (administrasi) serta meneruskan kepada Kasi

untuk diverifikasi.

c. Kasi meneruskan Permohonan izin kepada Kabid


e. Kepala Dinas mendisposisikan pada Kabid untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis

f. Berdasarkan Hasil Keputusan Tim Teknis dilakukan penerbitan/penundaan/penolakan izin

g. Pemberian nomor izin bagi izin yang diterbitkan dan membuat surat penolakan bagi ditolak/ penundaan bagi ditunda

permohonannya

h. Memberitahukan pada sipemohon bahwa izin telah diterbitkan/ ditolak/ ditunda.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

5 Hari kerja(Jika Persyaratan administrasi dan teknis lengkap)


6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi


m. Usaha Praktek Mandiri Tenaga Dokter atau Dokter Gigi

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/per/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik kedokteran

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin

Lokasi

d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


b. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) dari DPUPR;

c. Izin Lokasi;

d. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari PERKIMLH;


f. Sertifikat Laik Fungsi;

g. fotokopi surat tanda registrasi(STR) dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli

oleh konsil kedokteran Indonesia yang masih berlaku;

h. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat

praktiknya;

i. Surat rekomendasi dari organisasi dari organisasi profesi,sesuai tempat praktik;

j. pas foto berwarna ukuran 3x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2(dua) lembar;

k. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja(khusus

bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan

yang ditunjuk pemerintah);

l. fotokopi KTP;

m.rekomendasi puskesmas lokasi tempat praktek;

n. surat keterangan berbadan sehat;

o. Denah Lokasi;dan

p. fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 tahun terakhir

q. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis


NO KOMPONEN URAIAN


dan Prosedur

a. SPPL







PERKIM LH)




f. Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter atau Dokter Gigi

Pemenuhan Komitmen paling lambat 5 (lima) Hari Kerja

g. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian SPPL (PERKIM LH) 3 HK


e. Sertifikat Laik Fungsi 3 HK

f. Penyelesaian Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter atau Dokter Gigi 3 HK



b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi dan Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter atau Dokter Gigi tidak





d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter atau Dokter Gigi



n. Usaha Praktek Mandiri Tenaga Bidan

NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin

Lokasi



2. Persyaratan a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;

d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;

e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan

g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

a. SPPL




Pemenuhan Komitmen Pemohon (menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan) melalui OSS paling

lama 10 Hari Kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi

d. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh pemohon (diregistrasi

pada Dinas PERKIM LH)


Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPTSPNAKER paling lama 30 (tiga

puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB

f. Izin Praktek Mandiri Tenaga Bidan

Pemenuhan Komitmen paling lambat 5 (lima) Hari Kerja

g. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis



NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian SPPL (PERKIM LH) 3 HK


e. Sertifikat Laik Fungsi 3 HK

f. Penyelesaian Izin Praktek Mandiri Tenaga Bidan 3 HK



b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi dan Izin Praktek Mandiri Tenaga Bidan tidak





d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Praktek Mandiri Tenaga Bidan


8. Jenis Kegiatan Potensial

NO KOMPONEN URAIAN



c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi


d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 tentang IMB Gedung



a. IPPR (lahan 1 ha ≤ luas ≤ 100 ha), SPPLdari DPUPR ( luas lahan < 1 ha)

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan (lahan 1 ha ≤ luas ≤ 100 ha) atau SPPL dari PERKIMLH ( luas lahan < 1 ha)

d. Andalalin (Perumahan sederhana 150 unit dan Perumahan menengah- atas 50 unit)

Persyaratan Administratif:

1) Formulir Permohonan IMB

2) Fotokopi KTP pemohon

3) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung

4) Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon IMB dilakukan oleh badan hukum):

a. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau perubahannya

b. Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin Usaha

c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan

d. Nomor Pokok Wajib Pajak

e. Surat Keterangan Domisili

f. fotokopi surat bukti status hak atas tanah (SHM/SHGB/ Girik, Letter C, atau surat bukti status hak atas tanah lainnya yang diakui

negara dilengkapi dengan surat ukur yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat)

g. fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan

h. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa

i. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan

j. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi:

1) Gambar peta lokasi dan kontur tanah

2) Batas-batas tanah yang dikuasai

3) luas tanah

4) Data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil

k. Fotokopi Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)

l. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK

a. Pembangunan Perumahan melalui OSS

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN POTENSIALNO KOMPONEN URAIAN

m. Data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian

n. Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat

o. Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat

p. Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat

q. Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan

r. Fatwa waris/akta waris dari notaris

Persyaratan Teknis

1) Formulir data umum bangunan gedung

2) Masterplan atau siteplan yang telah disahkan

3) Dokumen rencana teknis (apabila menggunakan perencana, setiap lembar ditandatangani oleh penanggungjawab perencana), meliputi:

a. Rencana arsitektur meliputi:

1) Gambar situasi dan rencana tapak

2) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik

3) Gambar Potongan

4) Gambar Tampak

5) Gambar detail aristektur

6) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur

b. Rencana struktur meliputi:

1) Perhitungan struktur

2) Hasil penyelidikan tanah

3) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya

4) Gambar rencana kolom termasuk detailnya

5) Gambar rencana balok termasuk detailnya

6) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya

7) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya

8) Gambar rencana tangga termasuk detailnya

9) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)

10) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)

c. Rencana utilitas meliputi:

1) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih

2) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor

3) Gambar sistem sanitasi limbah cair

4) Gambar sistem sanitasi limbah padat

5) Gambar sistem sanitasi persampahan

6) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)

7) Gambar sistem drainase dalam tapak

8) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop

kontak


9) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan ringkat resiko kebakaran

10) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan

11) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal

12) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal

13) Gambar sistem penangkal/proteksi petir

14) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung

15) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah

cair dan padat, beban kelola air hujan

16)Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)


dan Prosedur




c. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 (tiga puluh) Hari

sejak Komitmen Amdal dipenuhi.

d. Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, pemenuhan Komitmen disesuaikan dengan penyelesaian dokumen Amdal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Rencana teknis bangunan gedung harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:




f. Pertimbangan teknis termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi bangunan gedung.



NO KOMPONEN URAIAN


NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian IPPR 15 Hari Kerja (HK) atau SPPL (DPUPR) 5 HK


c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5 HK atau SPPL (PERKIMLH)3 HK


e. Sertifikat layak fungsi 3 HK



b. IPPR atau SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, izin lingkungan atau SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi tidak dipungut biaya

(gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat IPPR atau SPPL (DPUPR)



d. Sertifikat IMB

e. Sertifikat layak fungsi


NO KOMPONEN URAIAN





d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

Telekomunikasi



a. IPPR(tinggi tower ≥ 70 M²) dan SPPL dari DPUPR(tinggi tower < 70 M²)

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan (Dokumen UKL-UPL untuk tower ≥70 M²) atau SPPL dari PERKIMLHuntuk tower < 70 M².

d. Persyaratan Administratif

1) formulir Permohonan IMB;

2) fotokopi KTP pemohon;

3) Surat kuasa dari pemilik bangunan tower bila pemohon bukan pemilik bangunan tower;

4) fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon IMB dilakukan oleh badan hukum):

e. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau perubahannya;

f. Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin Usaha;

g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

i. Surat Keterangan Domisili;

j. fotokopi surat bukti status hak atas tanah (SHM/ SHBG/ Girik, Letter C, atau surat bukti status hak atas tanah lainnya yang

diakui negara dilengkapi dengan surat ukur yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat);

5) Fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan

6) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa

7) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan

8) Surat Persetujuan warga pada radius tower

9) Surat Pernyataan dari perusahaan tentang Jaminan perusahaan akibat dampak tower dalam radius tower

10) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi:

a. Gambar peta lokasi dan kontur tanah

b. Batas - batas tanah yang dikuasai

c. luas tanah

b. Pendirian Menara Telekomunikasi melalui OSS


NO KOMPONEN URAIAN

11)Fotokopi Keterangan rencana Kabupaten (KRK)

12)Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK

13)Data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian

14)Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat

15)Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat

16)Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat

17)Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan

18)Fatwa waris/akta waris dari notaris

e. Persyaratan Teknis


2) Dokumen rencana teknis (apabila menggunakan perencana, setiap lembar ditandatangani oleh penanggungjawab perencana), meliputi:

f. Rencana arsitektur meliputi:


2) Gambar Potongan

3) Gambar Tampak


g. Rencana struktur meliputi:






h. Rencana utilitas meliputi:

1) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop

kontak





dan Prosedur




c. Rencana teknis bangunan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:




d. Pertimbangan teknis termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi bangunan gedung.



NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5 HK atau SPPL dari PERKIMLH 3 HK





b. IPPR atau SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, Izin Lingkungan atau SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi tidak dipungut biaya (gratis)




d. Sertifikat IMB



NO KOMPONEN URAIAN



c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016

tentang IMB Gedung



e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik Sektor Kesehatan.

h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

i. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Linkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Hidup

j. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib

dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup


a. IPPR

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan

d. dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari:

1) Feasibility Study (FS)

2) Detail Engineering Design

3) master plan

e. pemenuhan pelayanan alat kesehatan

f. Andalalin

g. Persyaratan Administratif IMB Sarana Kepentingan Umum:

1) Formulir Permohonan IMB

2) Fotokopi KTP untuk pemohon

3) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung

c. Pendirian Rumah Sakit

1. Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama


NO KOMPONEN URAIAN

4) Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (berbentuk Perseroan Terbatas):

a. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau perubahannya

b. Tanda Daftar Perusahaan

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

d. Surat Keterangan Domisili

e. Fotokopi surat bukti status hak atas tanah (SHM/ SHBG/ Girik, Letter C, atau surat bukti status hak atas tanah lainnya yang

diakui negara dilengkapi dengan surat ukur yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat)

5) Fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan

6) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa

7) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan

8) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi:

a. Gambar peta lokasi dan kontur tanah

b. Batas - batas tanah yang dikuasai

c. luas tanah

d. Data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil

9) Fotokopi Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)

10) Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK

11) Data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian

12) Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat

13) Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat

14) Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat

15) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan

16) Fatwa waris/akta waris dari notaris

h. Persyaratan Teknis IMB Sarana Kepentingan Umum


2) Masterplan atau siteplan yang telah disahkan

3) Dokumen rencana teknis (apabila menggunakan perencana, setiap lembar ditandatangani oleh penanggungjawab perencana),

meliputi:

a. Rencana arsitektur meliputi:


2) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik

3) Gambar Potongan

4) Gambar Tampak


6) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur


NO KOMPONEN URAIAN

b. Rencana struktur meliputi:


2) Hasil penyelidikan tanah





7) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya

8) Gambar rencana tangga termasuk detailnya

9) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)

10) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)

c. Rencana utilitas meliputi:

1) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih

2) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor

3) Gambar sistem sanitasi limbah cair

4) Gambar sistem sanitasi limbah padat

5) Gambar sistem sanitasi persampahan

6) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)

7) Gambar sistem drainase dalam tapak

8) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik

lampu, sakelar, dan stop kontak


10) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan

11) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal



14) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung

15) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan

pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan

16) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)



dan Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin mendirikan Rumah Sakit yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi

Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

b. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha diberikan paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun melalui sistem OSS

c. DPMPTSPNAKER bersama tim teknis melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

d. Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSPNAKER memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem

OSS

e. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan sejak diterimanya hasil evaluasi dari DPMPTSPNAKER melalui sistem OSS

f. Dalam rangka melakukan perbaikan, Pelaku Usaha dapat melakukan perpanjangan pemenuhan komitmen untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya notifikasi perbaikan melalui sistem OSS

g. DPMPTSPNAKER melakukan verifikasi kembali terhadap pemenuhan Komitmen paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha

menyampaikan kembali pemenuhan Komitmen

h. Berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Daerah kabupaten memberikan persetujuan atau penolakan kepada Pelaku Usaha melalui

sistem OSS.


NO KOMPONEN URAIAN


NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5HK

d. Penyelesaian Izin Mendirikan Rumah Sakit5HK




b. IPPR, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, sertifikat laik fungsi tidak dipungut biaya (gratis)




d. Sertifikat IMB



NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.


a. IPPR

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan

d. Izin Mendirikan Rumah Sakit/ IMB

e. notifikasi dinas kesehatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit

f. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi

g. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan

prasarana, dan administrasi manajemen

h. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan

i. sertifikat akreditasi


dan Prosedur

a. Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional melalui OSS

b. Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan

NPWP

c. NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

d. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.

e. Penerbitan Izin Usaha berdasarkan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Komitmen Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

f. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan

g. Pemerintah Daerah kabupaten melakukan verifikasi dan visitasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelaku Usaha

menyampaikan pemenuhan Komitmen

h. Visitasi dilakukan oleh tim (dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten, dan asosiasi perumahsakitan)untuk

kesesuaian terhadap standar rumah sakit

i. Berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi, Pemerintah Daerah kabupaten mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan melalui

lembaga/sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dilakukan visitasi

j. Persetujuan merupakan pemenuhan Komitmen izin operasional Rumah Sakit

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

24 Hari Kerja (Jika Persyaratan administrasi dan teknis lengkap)


6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit

2. Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama


NO KOMPONEN URAIAN





d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor

Kesehatan.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

f. Peraturan Menteri KesehatanNomor46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan

g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan


i. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi



a. IPPR (≥ 5 tempat tidur) atau SPPL dari DPUPR (< 5 tempat tidur)

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan(≥ 5 tempat tidur)atau SPPL dari PERKIMLH (< 5 tempat tidur)

d. Andalalin (Klinik bersama : 10 ruang praktek dokter)

e. IMB Sarana Kepentingan Umum

f. notifikasi dinas kesehatan

g. profil klinik

h. sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan


dan Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin Operasional Klinik yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi Komitmen

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

b. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan

c. Pemerintah Daerah kabupaten melakukan verifikasi dan visitasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Pelaku Usaha

menyampaikan pemenuhan Komitmen

d. Visitasi dilakukan oleh tim (yang ditetapkan oleh dinas kesehatan) untuk kesesuaian terhadap standar penyelenggaraan Klinik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Berdasarkan hasil visitasi, dinas kesehatan mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) Hari sejak dilakukan visitasi.

a. Persetujuan merupakan pemenuhan Komitmen izin operasional Klinik

d. Pendirian Klinik


NO KOMPONEN URAIAN


NO KOMPONEN URAIAN


NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)



c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5 HK atau SPPL dari PERKIMLH 3 (tiga) HK



f. Penyelesaian Izin Operasional Klinik 17 HK

Total : 57 HK (IPPR) dan 45 HK (SPPL)


b. IPPR/SPPL, Izin Lokasi, Izin Lingkungan/ SPPL, sertifikat laik fungsi tidak dipungut biaya (gratis)




d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Operasional Klinik


NO KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata





f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan Hidup,


g. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya



a. IPPR (Kamar 20<jumlah<200, Luas Lahan (Ha) 1<luas<5 dan luas bangunan (M²) 5000<luas<10.000)

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan(Kamar 20 < jumlah < 200, Luas Lahan (Ha) 1<luas<5 dan luas bangunan (M²) 5000<luas<10.000)

d. Persyaratan Administratif IMB Sarana Kepentingan Umum

e. Persyaratan Teknis IMB Sarana Kepentingan Umum

f. Andalalin (≥ 50 kamar)

g. Permohonan Pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan yang namanya

tertera dalam akte notaris pendiri perusahaan beserta perubahan terakhir (bila ada), dengan Melampirkan persyaratan meliputi :

1) Fotocopi identitas berupa Akta pendirian (untuk badan usaha) atau KTP (untuk usaha peseorangan);

2) Fotocopi NPWP badan usaha atau NPWP perseorangan;

3) Surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa;

4) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan

(untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel);

5) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP

diterbitkan (untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa

manajemen hotel);

6) Keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar

serta tentang fasilitas yang tersedia (untuk usaha penyediaan akomodasi);

7) Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Rekomendasi Penggunaan Alat Kesehatan dari instansi terkait (untuk

usaha spa, bila menggunakan), paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

8) Surat terdaftar pengobat tradisioanal (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis

terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan (untuk usaha spa);

9) Surat Pernyataan tertulis dari perusahaan yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar;

e. Pendirian Hotel


NO KOMPONEN URAIAN

Catatan :

Seluruh persyaratan disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemutakhiran TDUP,

Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan

terjadi.

Perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

a. Perubahan sarana usaha;

b. Penambahan kapasitas usaha;

c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;

d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;

e. Nama Pengusaha Pariwisata;

f. Alamat Pengusaha Pariwisata;

g. Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;

h. Nama usaha pariwisata;

i. Lokasi usaha pariwisata;

j. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

k. Nomor akta pendirian badan untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk

Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau

l. Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;

Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait. Penerbitan pemutakhiran TDUP selama 3

hari kerja.


dan Prosedur

a. Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi

Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

b. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui sistem OSS

c. DPMPTSPNAKER bersama tim teknismelakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

d. Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSPNAKER memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem

OSS

e. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan sejak diterimanya hasil evaluasi dari DPMPTSPNAKER melalui sistem OSS

f. Dalam rangka melakukan perbaikan, Pelaku Usaha dapat melakukan perpanjangan pemenuhan komitmen untuk jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya notifikasi perbaikan melalui sistem OSS


NO KOMPONEN URAIAN

g. DPMPTSPNAKER bersama tim teknis melakukan verifikasi kembali terhadap pemenuhan Komitmen paling lama 7 (tujuh)

Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan kembali pemenuhan Komitmen

h. Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSPNAKER memberikan persetujuan atau penolakan kepada Pelaku Usaha melalui

sistem OSS.


NO KOMPONEN URAIAN


NO KOMPONEN URAIAN

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)






f. Penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata 17 HK



b. IPPR, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, sertifikat laik fungsi dan Tanda Daftar Usaha Parwisatatidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk

Pelayanan

a. Sertifikat IPPR



d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Tanda Daftar Usaha Parwisata (Usaha Akomodasi/ Hotel)


NO KOMPONEN URAIAN



c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Bidang Perdagangan

d. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang


a. NIB

b. IPPR Luas lahan (5000 ≤ luas ≤ 10.000 M²) atau luas bangunan > 500 M²

c. Surat Peruntukan Penggunaan Lahan (SPPL) luas lahan < 5000 M² atau luas bangunan ≤ 500 M²

d. Izin Lokasi

e. Izin Lingkungan (5000 ≤ luas ≤ 10.000 M²) atau luas bangunan > 500 M²

f. Surat Pernyataan Kesangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) luas lahan < 5000 M² atau luas bangunan ≤ 500 M²

g. Izin Mendirikan Bangunan

h. Andalalin (2500 M² luas lantai bangunan)

i. Sertifikat layak fungsi

j. Fotokopi Tanda Lunas Pajak 2 Tahun terakhir

k. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis


dan Prosedur

a. IPPR

IPPR diterbitkan berdasarkan rekomendasi TKPRD (diproses 15 Hari Kerja)


b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui www.oss.go.id dengan email pelaku usaha dan telah mendapatkan NIB




d. Izin Lingkungan



• bupati melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha




PERKIM LH)

f. Kegiatan Pendirian Gudang



NO KOMPONEN URAIAN


Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak


g. Tanda Daftar Gudang

Pemenuhan Komitmen TDG30 (tiga puluh) hari kerja

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian IPPR 15 Hari Kerja (HK) atau SPPL (DPUPR) 5 HK


c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5 HK atau SPPL (PERKIMLH) 3 HK


e. Sertifikat layak fungsi 3 HK

f. Penyelesaian Dokumen TDG 3 HK



b. IPPR/SPPL, Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, sertifikat laik fungsi dan Tanda Daftar Gudang tidak dipungut biaya

(gratis)




d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat TDG


NO KOMPONEN URAIAN





d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan


f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan Hidup,


g. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya



a. IPPR (Bangunan gedung diatasLuas Lahan (M²) 5000 ≤ luas ≤ 10000), SPPL (Bangunan gedung diatas Luas Lahan < 5000 M²)

b. Izin Lokasi

c. Izin Lingkungan(Bangunan gedung diatas Luas Lahan (M²) 5000 ≤ luas ≤ 10000), SPPL (Bangunan gedung diatas Luas Lahan < 5000 M²)

d. Andalalin (≥ 500 siswa)

e. Persyaratan Administratif IMB Sarana Kepentingan Umum

f. Persyaratan Teknis IMB Sarana Kepentingan Umum

g. Permohonan Izin Operasional dengan melampirkan persyaratan meliputi :

1) Fotokopi identitas berupa Akta pendirian (untuk badan usaha) atau KTP (untuk usaha perseorangan);

2) Fotokopi NPWP badan usaha atau NPWP perseorangan;

3) Surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan penerima

kuasa;

4) hasil studi kelayakan, meliputi;

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendiriansatuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang,geografis, dan ekologis;

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendiriansatuan Pendidikan Formal dari segi prospekpendaftar, keuangan, sosial, dan

budaya;

c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuanPendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut;

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikanyang diusulkan di antara gugus satuan pendidikanformal sejenis;

e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkupjangkauan satuan pendidikan formal sejenis yangada;

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untukkelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1(satu) tahun akademik berikutnya; dan

g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

g. Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SMP dan SD)


NO KOMPONEN URAIAN

5) isi pendidikan

6) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

7) sarana dan prasarana pendidikan

8) pembiayaan pendidikan

9) sistem evaluasi dan sertifikasi

10) manajemen dan proses pendidikan


dan Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib

memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara

elektronik.

b. Komitmen Izin Operasional dan Komitmen lainnya wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin

Usaha

c. Dinas PMPTSPNAKER berkoordinasi dengan Dinas Dikbud wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional dan Komitmen

lainnya oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha

d. Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah DPMPTSPNAKER memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional

oleh Pelaku Usaha

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)


b. Penyelesaian Izin Lokasi 12 (HK

c. Penyelesaian Izin Lingkungan 5 HK atau SPPL dari PERKIMLH 3 HK


e. Sertifikat layak fungsi 3HK

f. Penyelesaian Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan (SMP dan SD) 30 HK

Total : 79 HK (IPPR) , 67 HK (SPPL)


b. IPPR/SPPL, Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, sertifikat laik fungsi danIzin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan tidak dipungut

biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan a. Sertifikat IPPR atau SPPL


c. Sertifikat Izin Lingkungan/ SPPL

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan (SMP dan SD)


NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

c. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentangStandar PAUD

d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi


g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

i. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan Hidup,


j. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 189/333/PERKIMLH-2017 Tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya



a. SPPL dari DPUPR (Bangunan gedung diatas Luas Lahan < 5000 M²)

b. Izin Lokasi

c. SPPL Lingkungan Hidup (Bangunan gedung diatas Luas Lahan < 5000 M²)

d. Andalalin (Lembaga Kursus : Bangunan dengan 50 siswa/ waktu)


f. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi:

1) pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis

2) satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis

g. Permohonan Izin Operasional dengan melampirkan persyaratan meliputi :

1) Fotokopi identitas berupa Akta pendirian (untuk badan usaha) atau KTP (untuk usaha perseorangan);

2) Fotokopi NPWP dan rekening badan usaha atau NPWP perseorangan;

3) Surat kuasa (bila dikuasakan) yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan penerima

kuasa;

4) hasil studi kelayakan, meliputi;

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis,dan ekologis

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1(satu) tahun akademik berikutnya

d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

h. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal


NO KOMPONEN URAIAN

5) isi pendidikan

6) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

7) sarana dan prasarana pendidikan

8) pembiayaan pendidikan

9) sistem evaluasi dan sertifikasi

10) manajemen dan proses pendidikan


dan Prosedur

a. Untuk mendapatkan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB wajib

memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara

elektronik.

b. Komitmen Izin Operasional dan Komitmen lainnya wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin

Usaha.

c. Dinas PMPTSPNAKER berkoordinasi dengan Dinas Dikbud wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional dan Komitmen

lainnya oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha

d. Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah DPMPTSPNAKER memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional

oleh Pelaku Usaha

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

(Jika Persyaratan

administrasi dan

teknis lengkap)

a. Penyelesaian SPPL dari DPUPR 5 Hari Kerja (HK)


c. Penyelesaian SPPLdari PERKIMLH 3 HK



f. Penyelesaian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal 30 HK

Total : 67 HK


b. SPPL (DPUPR), Izin Lokasi, SPPL (PERKIMLH), sertifikat laik fungsi danIzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal tidak




c. Sertifikat SPPL (Dinas PERKIM LH)

d. Sertifikat IMB


f. Sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal


NO KOMPONEN URAIAN

1. Sarana, Prasarana,

dan/ atau Fasilitas

a. Ruang Informasi

b. Loket Pendaftaran

c. Alat bantu dan Loket Disabilitas

d. Ruang Laktasi

e. Ruang Tunggu (tersedia TV, Air Minum)

f. Ruang Proses

2. Kompetensi

Pelaksana

a. Ruang Informasi 1 orang (S.1)

b. Ruang Pendaftaran 3 orang (1 orang D.3 dan 2 orang SLTA)

c. Ruang Proses 9 orang (2 orang S.2, 6 orang S.1 dan 1 orang SLTA)

3. Pengawasan

Internal

a. Kadis kepada Kabid

b. Kabid kepada Kasi

a. Kasi kepada Pegawai Front Office dan Back Office

4. Penanganan

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

a. Kotak saran

b. Website : pmptspnaker.tanahdatar.go.id

c. Email Pengaduan:[email protected]

d. Telpon/ HP Pengaduan: 08116616149

e. LAPORSPAN

a. Pengaduan langsung kepada Petugas Pengaduan

5. Jumlah Pelaksana 13 Orang

6. Jaminan Pelayanan a. Adanya Komitmen Tim Fasilitasi Pelayanan Perizinan dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan

b. Adanya Komitmen Tim Teknis Perizinan dalam melakukan proses perizinan sesuai standar pelayanan

c. Adanya Maklumat Pelayanan

d. Adanya Online Single Submission (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)

e. Adanya siPINTAR (Sistim Informasi Pelayanan Izin dan Non Izin Terpadu Tanah Datar)

7. Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

a. Adanya Komitmen Tim Fasilitasi Pelayanan Perizinan tidak melakukan pungli dan menerima gratifikasi

b. Adanya Komitmen Tim Teknis Perizinan tidak melakukan pungli dan menerima gratifikasi

8. Evaluasi Kinerja

Pelaksana

a. Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai dengan Kemenpan Nomor 36 Tahun 2012

b. Monitoring dan evaluasi setiap semester

c. Laporan bulanan

B. Standar Pelayanan terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja (Manufacturing)

Terima Kasih

Documents

PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU … · MAKLUMAT PELAYANAN Insya Allah Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan apabila