RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN … · 2019-04-02 · 2 rencana strategis dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2016 – 2021 dinas penanaman modal

RENCANA STRATEGIS DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

BADUNG

2016 – 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – KABUPATEN BADUNG (80351)

Telp. (0361) 414912 Faks : (0361) 9009316

Website : dpmptsp.badungkab.go.id

2

RENCANA STRATEGIS DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

TAHUN

2016 – 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI,MENGWI – KABUPATEN BADUNG ( 80351)

Telp.(0361)414912 Faks: ( 0361) 9009361

Website : dpmptsp.badungkab.go.id

3

Kata Pengantar

Om Swastyastu,

Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi

Wasa/Tuhan Yang maha Esa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami

dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun sebagai Pedoman dalam melaksanakan

kegiatan Pembangunan untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Badung pada umumnya. Rencana Strategis ini

memuat Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima

tahun kedepan sampai akhir RPJMD Tahun 2021, Strategi pencapaian

Tujuan dan Sasaran, merupakan Pedoman dalam Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung dan menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Penannaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu kami

sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai

kegiatan internal untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari

ketidakkonsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami berkeyakinan sebaik apapun perencanaan itu apabila pada

tahap pelaksanaannya tidak memperoleh dukungan dari semua pihak tidak

akan berguna, untuk itu kami mengharapkan kerjasama, partisipasi dan

dukungan dari semua pihak sehingga apa yang ingin dicapai dalam

Penyusunan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Mangupura,…….2017

P.j Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Kabupaten Badung

I Made Agus Aryawan,ST,MT

Pembina

Nip.19720828 199803 1 018

4

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA“

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]

Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 447 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5746/03/HK/2017 tentang

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016

– 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Perubahan Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

mailto:[email protected]

http://dpmptsp.badungkab.go.id/

5

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

6

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik


12. Peraturan Pemerintah Nomor 67

Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

7

19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2016/03/HK/2016

tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Kabupaten Badung

Tahun 2016-2021;

20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5746/03/HK/2017

tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 26 September 2017

Pj. Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung

I Made Agus Aryawan ,ST.MT.

Pembina

NIP. 19720828 199803 1 018

8

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

9

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 5746 / 03 / HK / 2017 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yakni Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang semakin berkualitas serta

meningkatnya daya saing Daerah telah menjadi arah serta tujuan utama

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung. Dalam upaya mewujudkan

kondisi Ideal tersebut maka Bupati Badung mengajak segenap Organisasi

Perangkat Daerah untuk senantiasa mengembangkan inovasi serta mampu

menggagas program dan kegiatan yang diorientasikan untuk dapat

mengelola segenap sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan visi dan

misi Kabupaten Badung. Dalam konteks tersebut perlu dibuat dokumen

perencanaan yang strategis dan komprehensif.

Sejalan dengan pencapaian hal tersebut diatas, dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan di kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Badung nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Badung nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

memberikan pelayanan yang prima menyuguhkan pelayanan satu pintu secara

transparan dimana mekanisme, persyaratan, biaya dan waktu yang terukur

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk

Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan

sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah,

mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak

masyarakat dalam pelayanan publik.

10

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Rencana Strategis seperti

diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk

menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan

implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Semesta Berencana Kabupaten Badung guna

mendukung pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-

2021 : “Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita

Karana menuju Masyarakat yang maju, damai dan sejahtera “penjabaran lebih

konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi

pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan

keragaman adat, budaya dan agama

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi

informasi dan komunikasi

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip

Good Governence dan Clean Government

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga

Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar

ekonomi kerakyatan

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung

tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya

alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui meningkatkan mutu sumber

daya manusia dan infrastruktur wilayah

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan

yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya

11

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung 2016 – 2021 ini merujuk

pada sejumlah landasan hukum atau peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

12

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung

2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025;

13


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung 2016-2021;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah;

20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5746 Tahun 2016/03/HK/2016 Tentang

Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah

Kabupaten Badung pada umumnya serta terkait pelayanan penanaman modal

perizinan dan non perizinan khususnya. Adapun tujuannya adalah :

1. Merupakan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu

lima tahun ke depan

2. Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian

dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.

3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Badung guna menciptakan perencanaan yang baik dalam rangka

peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

4. Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

5. Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai

kegiatan dalam internal organisasi untuk mencapai sasaran strategis

14

sehingga terhindar dari ketidak konsistenan dengan rencana yang telah

ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Badung

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu

Satu Pintu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Semesta Berencana

Bab VII : Penutup

15

BAB II

GAMBARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Badan Pelayanan Terpadu terbentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 47

Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Terpadu di Daerah yang pembentukannya berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 1

Mei 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Badung.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 20 Tahun 2016, mempunyai :

- Merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan

dan non perizinan serta menyelenggarakan administrasi

berdasarkan kewenangan;

- Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- Menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman

modal, perizinan dan nonperizinan;

- Menyusun peta potensi investasi Kabupaten;

Jenis Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Bupati

Badung Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari 53 jenis Perizinan dan

35 jenis Non Perizinan.

2.1.2 Latar belakang IKU

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung adalah untuk mewujudkan

pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam

bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan, dengan 3 (tiga)

sasaran dan 8 ( delapan) Indikator kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

a. Persentase realisasi investasi

b. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi

16

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di

bidang perizinan dan non perizinan.

a. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu

b. Persentase layanan perizinan dan non perizinan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi

3. Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam

penyelenggaraan pelayanan prima dan mempunyai.

a. Persentase penerapan system manajemen mutu pelayanan

prima

b. Persentase aparatur yang berkompeten

c. Persentase pengaduan yang ditidaklanjuti

2.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas

DPMPTSP mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Program dan Informasi terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi;

c. Seksi Sistem Informasi Manajemen.

17

4. Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Analisa Potensi;

b. Seksi Deregulasi;

c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

5. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:

a. Seksi Promosi;

b. Seksi Analisa Dampak Promosi;

c. Seksi Pengembangan Kerjasama.

6. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;

b. Seksi Pembinaan;

c. Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal.

7. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan terdiri dari

:

a. Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;

b. Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan.

8. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi terdiri dari :

a. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi;

b. Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi.

10. Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

terdiri dari :

a. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;

b. Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan

Non Perizinan.

11. Bidang Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

b. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;

c. Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.

12. Unit Pelaksana Teknis;

13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Dinas adalah sebagai berikut :

18

( 1 ) Adapun tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah :

a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan

operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di

lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan

dan perundang-undangan;

d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan

non perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan

kewenangan;

f. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;

g. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman

modal, perizinan dan non perizinan;

h. menyusun peta potensi investasi Kabupaten;

i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

j. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan

dalam peningkatan karier bawahan;

m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di

bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan

lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;

b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;

h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;

i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebtuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;

20

k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;

m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;

o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

t. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan;dan c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

e. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

21

f. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai dengan kebutuhan;

g. melaksanakan administrasi perjalanan Dinas; h. menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas

pegawai; i. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan

naskah Dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;

j. melaksanakan pengelolaan kearsipan; k. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana,

serta kebutuhan rumah tangga; l. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan

sarana prasarana; m. mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai

dengan kebutuhan; n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


t. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;




e. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

22

g. menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;

h. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, pembukuan serta administrasi keuangan;

i. menyiapkan bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

p. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



d. menyusun standar opersaional prosedur pada bidang tugasnya;

e. mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

f. mengumpulkan bahan perumusan program kerja berdasarkan rencana program Sekretariat dan Bidang-bidang;

g. mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana kerja (RENJA);

h. mengumpulkan bahan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja;

i. menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;

23

j. menyiapkan bahan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem informasi manajemen berbasis elektronik;

k. mengumpulkan bahan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

r. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

(1) Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

f. menyusun pendataan, evaluasi dan informasi serta kebijakan teknis yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

24

g. melaksanakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendataan, evaluasi dan informasi;

h. menghimpun bahan kebijakan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA);

i. melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama (IKU); j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (RKT); k. melaksanakan penyusunan penetapan kinerja (PK); l. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintah (LKjIP); m. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian evaluasi

dan pelaporan kegiatan di bidang-bidang ; n. menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan dan

pengembangan sistem informasi manajemen serta penyusunan data untuk meningkatkan pelayanan perizinan;

o. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala Dinas;

p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Program dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Bidang Program dan Informasi terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan; b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi;dan c. Seksi Sistem Informasi Manajemen. (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan

25

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



e. menghimpun bahan kebijakan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis;

f. menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);

h. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK); i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;




e. melakukan penyusunan anggaran kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala bidang;

26

f. menghimpun bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) ;

g. melaksanakan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang-bidang ;

h. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

i. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas :





e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi manajemen;

f. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi manajemen;

g. melaksanakan pengawasan atas berjalanannya program aplikasi sistem informasi manajemen;

h. melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap sistem informasi manajemen;

i. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan database; j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


27

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Program dan Informasi.

(1) Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai

tugas :






f. melaksanakan pengkajian, penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

g. mengkoordinasikan penyusunan peta potensi investasi kabupaten;

h. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal;

i. menyelenggarakan peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.

j. melaksanakan verifikasi/validasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data penanaman modal;

28

k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Analisa Potensi; b. Seksi Deregulasi;dan c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

(1) Seksi Analisa Potensi mempunyai tugas :





e. menyusun analisa potensi pengembangan penanaman modal;

f. perumusan kebijakan teknis di seksi analisa potensi penanaman modal daerah;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan analisa potensi penanaman modal daerah;

29

h. melaksanakan identifikasi, investarisasi, kompilasi, pengolahan, dan menganalisa sumber daya daerah sebagai data base potensi/peluang investasi dan bisnis;

i. menganalisa sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dijadikan potensi unggulan dan skala prioritas daerah;

j. menganalisa pengembangan sarana dan prasarana penunjang investasi serta sector-sektor penting lainnya;

k. menganalisa bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka serta dengan syarat kemitraan;

l. menganalisa peraturan-peraturan dan insentif yang berhubungan dengan pengembangan investasi dan bisnis;

m. menganalisa potensi dan diversifikasi pelaksanaan investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sejak awal hingga berakhirnya kegiatan usaha;

n. menganalisa informasi dan peluang investasi; o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


p. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Deregulasi mempunyai tugas :





e. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

30

f. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;

g. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah mempunyai tugas :





e. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;

f. menyiapkan bahan penyusunan peta potensi investasi Kabupaten;

g. melaksanakan pembinaan, meningkatkan kemitrausahaan dan daya saing terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi sedang dan besar;




31





(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pengembangan Penanaman Modal.

(1) Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

mempunyai tugas :






f. mengkoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kerjasama untuk meningkatkan daya saing daerah;

g. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, PT, CV, Firma, BUMN dan BUMD;

h. menyusun pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;

i. menyusunperencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;

j. menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

k. memfasilitasi permohonan dan persetujuan penanaman modal;

l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

32

n. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin

oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Promosi; b. Seksi Analisa Dampak Promosi;dan c. Seksi Pengembangan Kerjasama.

(1) Seksi Promosi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan

dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;




e. mengumpulkan data penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

f. mengumpulkan data penyusunan kebijakan /strategis promosi penanaman modal berdasarkan wilayah;

g. menyiapkan bahan perencanaan promosi penanaman modal;

h. melaksanakan promosi penanaman modal; i. menyiapkan bahan/sarana dan prasarana promosi

penanaman modal; j. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan

promosi penanaman modal; k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


33

l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



(2) Seksi Analisa Dampak Promosi mempunyai tugas :





e. melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan promosi, sarana dan prasarana;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pengendalian dampak promosi;

g. menyusun analisa dampak promosi; h. melaksanakan kegiatan perluasan jaringan kerja sama

dengan instansi terkait, dunia usaha; i. melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan

promosi; j. melaksanakan pengawasan promosi; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

analisis dampak promosi; l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

34

o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



(3) Seksi Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas :





e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kerjasama penanaman modal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kerjasama penanaman modal;

g. menyiapkan bahan pengembangan kerjasama Penanaman Modal untuk meningkatkan daya saing daerah;

h. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, PT, CV, Firma, BUMN, dan BUMD;

i. melaksanakan penerimaan dan registrasi permohonan dan persetujuan penanaman modal;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

35

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;





Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya ber dasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;





f. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal ; g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan penanaman modal; h. menyelenggarakan pengawasan kepatuhan dan

kewajiban penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

i. menganalisis dampak penanaman modal; j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

36



(2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri

dari :

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;

b. Seksi Pembinaan;dan

c. Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal.

(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan mempunyai tugas :





e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;

f. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal ;

g. melaksnakan pengawasan atas kepatuhan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan pengawasan atas kewajiban penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

37

l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



(2) Seksi Pembinaan mempunyai tugas :





e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

g. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

38

(3) Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal mempunyai tugas:





e. melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan penanaman modal, sarana dan prasarana;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pengendalian dampak penanaman modal;

g. melaksanakan kegiatan perluasan jaringan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha;

h. melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan penanaman modal;

i. melaksanakan analisa dampak penanaman modal; j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

analisis dampak penanaman modal; k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;





Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal .

39

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan mempunyai tugas :






f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan ;

g. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan i. melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan

perizinan; j. mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

perizinan k. menerbitkan perizinan; l. mengkoordinasikan pemberian penangguhan, penolakan,

pembatalan dan pencabutan izin; m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

40

Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

terdiri dari :

a. Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; b. Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan.

(1) Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

mempunyai tugas :





e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan. f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan. g. memverifikasi kelengkapan teknis dan administrasi

pengajuan izin; h. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan

perizinan. j. menyusun draft penangguhan dan penolakan perizinan; k. menyusun laporan verifikasi perizinan; l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas





p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



41

(2) Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

mempunyai tugas :





e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan g. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. h. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan i. melaksanakan penghitungan biaya perizinan; j. melaksanakan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD); k. menerbitkan dokumen layanan perizinan; l. menyusun laporan penerbitan izin; m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan

dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

42




e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan. g. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. h. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan

perizinan. j. menyusun draft pembatalan dan pencabutan perizinan; k. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan

pelayanan perizinan. l. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan

perizinan. m. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dokumen izin; n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas


o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan .

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi mempunyai tugas :


43





f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan ;

g. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan i. melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan

perizinan; j. mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

perizinan k. menerbitkan perizinan; l. mengkoordinasikan pemberian penangguhan, penolakan,

pembatalan danpencabutan izin di bidang pelayanan perizinan;

m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;







(2) Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi terdiri dari :

a. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi;

44

b. Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi;dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi.

(1) Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi mempunyai tugas :





e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan; f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan; g. memverifikasi kelengkapan teknis dan administrasi

pengajuan izin; h. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan

perizinan; j. menyusun draft penangguhan dan penolakan perizinan; k. menyusun laporan verifikasi perizinan; l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas








(2) Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan

45

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;




e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan. f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan g. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. h. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan i. melaksanakan penghitungan biaya perizinan; j. melaksanakan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD); k. menerbitkan dokumen layanan perizinan. l. menyusun laporan penerbitan izin; m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas








(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi

mempunyai tugas:




46


e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan. g. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. h. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan

perizinan. j. menyusun draft pembatalan dan pencabutan perizinan; k. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan

pelayanan perizinan. l. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan

perizinan. m. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dokumen izin; n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas









berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi.

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



47



f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

g. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

i. melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan dan non perizinan;

j. mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

k. menerbitkan perizinan dan non perizinan; l. mengkoordinasikan pemberian penangguhan, penolakan,

pembatalan danpencabutan izin dan non perizinan; m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas








(2) Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan terdiri dari :

a. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;

b. Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan.

48

(1) Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan mempunyai tugas :





e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinandan non perizinan;

f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

g. memverifikasi kelengkapan teknis dan administrasi pengajuan izin dan non perizinan;

h. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

j. menyusun draft penangguhan dan penolakan perizinan dan non perizinan;

k. menyusun laporan verifikasi perizinan dan non perizinan; l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas








49

(2) Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan mempunyai tugas :





e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;


g. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

i. melaksanakan penghitungan biaya perizinan dan non perizinan;

j. melaksanakan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;

l. menyusun laporan penerbitan izin dan non perizinan; m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas








(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan

Rakyat dan Non Perizinan mempunyai tugas:

50





e. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;


g. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

j. menyusun draft pembatalan dan pencabutan perizinan dan non perizinan;;

k. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

l. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

m. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dokumen perizinan dan non perizinan;

n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;









Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

51

(1) Bidang Pengaduan dan Pelaporan mempunyai tugas :






f. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan

g. memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

h. mengkoordinasikan pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (sop, sp, spm dan mp), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinanmembagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan peraturan perundang-undangan;

i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



52

(2) Bidang Pengaduan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Bidang Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; b. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;dan c. Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.

(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas :





e. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

g. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

h. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

i. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

j. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

k. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

l. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

53

m. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

n. mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

o. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

p. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

q. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

r. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

u. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan mempunyai tugas:





e. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.

f. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

54

g. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

h. menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

i. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

k. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

l. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat.

m. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

n. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.

o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

p. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

55

t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan mempunyai

tugas:





e. menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan (MP)), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan (MP)), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

g. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan (MP)), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;






56



Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang


Bidang Pengaduan dan pelaporan.

Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung selengkapnya dilihat

pada Tabel 2.1

58

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Jumlah keseluruhan pegawai selaku SDM Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung adalah sebanyak 141 orang

yang terdiri dari 138 orang PNS dan 2 orang THL yang terdistribusi dalam

satu pimpinan unit dan Sekretariat dan 8 Bidang .

Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang

kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional

maupun pendidikan teknis. Secara rinci sumber daya aparatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

dapat di golongkan sebagai berikut pada

table 2.1 :

59

Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Badung

I II III IV IV III II I S2 S1SARM

UD

DIPLO

MASMA SMP SD

1 Kepala DPMPTSP 1 1 1 1

2 Sekretaris DPMPTSP 1 1 1 1

a Kasubag. Umum dan Kepegawaian 1 1 1 1

b Kasubag. Keuangan 1 1 1 1

c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 1 1 1 1

d Staf 11 12 11 12 23

3 Kabid Program dan Informasi 1 1 1 1

a Kasi. Pendataan dan Perencanaan 1 1 1 1

a Kasi. Pelaopran dan Evaluasi 1 1 1 1

a Kasi. Sistem Informasi Manajemen 1 1 1 1

d Staf 1 2 1 2 3

4 Kabid Pengembangan Penanaman Modal 1 1 1 1

a Kasi. Analisa Potensi 1 1 1 1

b Kasi. Deregulasi 1 1 1 1

c Kasi. Pemberdayaan Usaha Daerah 1 1 1 1

d Staf 3 3 3

5 Kabid Promosi Kerjasama Penanaman Modal 1 1 1 1

a Kasi. Promosi 1 1 1 1

b Kasi. Analisa Dampak Promosi 1 1 1 1

c Kasubid. Pengembangan Adat dan 1 1 1 1

Budaya

d Staf 1 1 1 1 2

6 Kabid Pengendalian Pelaksanaan 1 1 1 1

Penanaman Modal

a Kasi. Pemantauan dan Pengawasan 1 1 1 1

b Kasi. Pembinaan 1 1 1 1

c Kasi. Dampak Penanaman Modal 1 1 1 1

d Staf 4 1 4 1 5

7 1 1 1 1

dan Pembangunan

a Kasi. Verifikasi Perizinan Pemerintahan 1 1 1 1

dan Pembangunan

b Kasi. Penerbitan Perizinan Pemerintahan 1 1 1 1

dan Pembangunan

c Kasi. Evaluasi dan Pelaporan Perizinan 1 1 1 1

Pemerintahan dan Pembangunan

d Staf 11 13 1 1 10 13 1 25

8 1 1 1 1

a Kasi. Verifikasi Perizinan Ekonomi 1 1 1 1

b Kasi. Penerbitan Perizinan Ekonomi 1 1 1 1


Ekonomi

d Staf 12 4 12 4 16

9 1 1 1 1

Rakyat dan Non Perizinan

a Kasi. Verifikasi Perizinan Kesejahteraan 1 1 1 1


b Kasi. Penerbitan Perizinan Kesejahteraan 1 1 1 1



Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan

d Staf 12 5 1 11 5 17

10 1 1 1 1

a Kasi. Pengaduan dan Informasi 1 1 1 1

Layanan

b Kasi. Kebijakan Advokasi Layanan 1 1 1 1

c Kasi. Peningkatan dan Pelaporan 1 1 1 1

Layanan

d Staf 3 1 2 1 1 4

Jumlah 0 1 9 27 11 84 39 1 23 72 0 0 39 1 0 135

No Jabatan

Eselon Golongan

Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan

Kabid Pelayanan Perizinan Ekonomi

Kabid Pelayanan Perizinan Kesejahteraan

Kabid Pengaduan dan Pelaporan

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Sumber data : DPMPTSP Kab.badung

60

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Adapun sarana dan

prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Badung sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai

berikut :

NO NAMA BARANG JUMLAH

BARANG

KEADAAN BARANG

BAIK KURANG BAIK BURUK

1 Mobil Dinas Station Wagon 16 X

2 Sepeda Motor Dinas 5 X

3 Global Positioning System 4 X

4 Air Conditioning Unit 4 X

5 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 X

6 Mesin Absen (Time Recorder) 1 X

7 Mesin Penghitung Uang 1 X

8 Rak Besi/ Metal 16 X

9 Filling Kayu 5 X

10 Band Kas 1 X

11 Lemari Kayu 24 X

12 Papan Visuil 9 X

13 Papan Pengumuman 3 X

14 Mesin Absensi 1 X

15 Alat Pemotong Kertas 1 X

16 Overhead Projector 2 X

17 Display 6 X

18 Rak Kayu 11 X

19 Meja Kayu Rotan 36 X

20 Kursi Besi/Metal 6 X

21 Kursi Kayu Rotan/Bambu 36 X

22 Meja Rapat 39 X

23 Meja Bundar 3 X

24 Kursi Rapat 89 X

25 Kursi Tamu 5 X

26 Kursi Putar 21 X

27 Meja Komputer 19 X

28 Sofa 16 X

29 Lemari Pakaian 1 X

30 Moubiler Lainnya 4 X

31 Lemari Es 1 X

32 Ac Unit 13 X

33 Kompor Gas 1 X

34 Alat Dapur Lainnya 3 X

35 Televisi 2 X

36 Unit Pawer Supply 2 X

61

37 Camera Video 4 X

38 Camera Film 3 X

39 Dispenser 3 X

40 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 X

41 Komputer 62 X

42 Local Area Network (LAN) 1 X

43 P.C Unit 40 X

44 Lap Top 51 X

45 Hard Disk 3 X

46 Printer 90 X

47 Scanner 5 X

48 External 1 X

49 Peralatan Personal Komputer Lain-

Lain 5 X

50 Server 1 X

51 Meja Kerja 95 X

52 Kursi Kerja 120 X

53 Lemari Arsip 4 X

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah

tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Badung adalah sebanyak 21 buah yang terdiri dari :

Mobil Dinas : 16 Unit

Sepeda Motor Dinas : 5 Unit

2. Peralatan kantor yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

Komputer : 62 Unit

Laptop : 33 Unit

Printer : 90 Unit

Kios Pedestal Information : 1 Unit

3. Perlengkapan kantor yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

AC Split : 25 Unit

AC Cassette : 13 Unit

AC Floor Standing : 4 Unit

TV : 2 Unit

Camera : 4 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

62

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan Peraturan Bupati Badung

Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 20

Desember 2016, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) kini menjadi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun

2017 tentang pemberian mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

dalam pelayanan perizinan dan non perizinan,adapun jenis Perizinan

adalah sebagai berikut :

A. Jenis Perizinan ada 49 ( empat puluh Sembilan)

1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).

2. IUJK ( Izin Usaha Jasa Kontruksi ).

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang-Undang Gangguan(HO).

4. Izin Tanda Daftar Ulang (TPU).

5. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

6. Izin pemanfaatan/pembuangan limbah cair ke media lingkungan.

7. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu.

8. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

9. Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan umum.

10.Izin Trayek Angkutan Umum.

11.Izin Usaha Warnet, Warsel, perfilman, Telekomunikasi perdesaan dan Wartel.

12.Izin Pelayanan Medik Dasar :

a. Klinik Pratama.

b. Klinik Utama.

13.Izin Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :

a. Rumah Sakit Type C.

b. Rumah Sakit Type D.

14.Izin Pelayanan Medik Penunjung :

a. Laboratorium Klinik.

b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

15. Surat Izin Apotek (SIA)

63

16. Surat Izin Toko Obat

17. Surat Izin Optikal

18.Izin Penggalian Jalan.

19.Izin Pemancangan Tiang.

20.Izin Merubah Bentuk Trotoar.

21.Izin Reklame Insidentil.

22.Izin Reklame Non Insidentil.

23.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

24.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

25.Izin Usaha Industri (IUI).

26.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).

27.Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

28.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).

29. Tanda Daftar Industri (TDI).

30. Izin Pemotongan ternak :

a. Izin Pemotongan Unggas.

b. Izin Pemotongan Babi, Kambing, Domba.

c. Izin Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda.

31. Izin Usaha Daging :

a. Izin Penjualan/Pengecer daging.

b. Izin Pasar Swalayan.

32. Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Ternak.

33. Izin Angkutan Daging.

34. Penerbitan IUP Pembudidayaan Ikan.

35. Izin Penyosohan Beras.

36. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi.

37. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi

Simpan Pinjam.

38. Bidang Usaha Perjalanan Wisata :

a. Biro Perjalanan Wisata (BPW).

b. Agen Perjalanan Wisata.

39. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi :

a. Hotel :

1) Hotel Bintang.

64

2) Hotel Non Bintang.

b. Bumi Perkemahan.

c. Persinggahan Karavan.

d. Villa.

e. Akomodasi lain :

1) Kondotel (Kondominium Hotel).

2) Rumah Sewa.

40. Bidang Usaha Makanan dan Minuman :

a. Restaurant.

b. Rumah Makan.

c. Bar / Rumah Minum.

d. Cafe.

e. Pusat Jajanan Makanan.

f. Jasa Boga.

41. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.

42. Bidang Usaha Jasa Transportasi :

a. Angkutan Jalan Wisata.

b. Angkutan Kereta Api Wisata.

c. Angkutan Sungai dan Danau Wisata.

d. Angkutan Laut Domestik Wisata.

e. Angkutan Laut Internasional Wisata.

43. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata :

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata :

1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami.

2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna.

3) Agro Wisata.

44. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :

a. Gelanggang Olah Raga :

1) Lapangan Golf.

2) Rumah Bilyard.

3) Gelanggang Renang.

4) Lapangan Tenis.

5) Gelanggang Bowling.

6) Lapangan Futsal.

7) Gelanggang Ice Skyting.

8) Gelanggang Skateboard.

9) Gelanggang Permainan Ketangkasan.

10) Pusat Kebugaran/Fitnes/Yoga.

b. Gelanggang Seni :

1) Sanggar Seni.

2) Galeri Seni.

65

3) Gedung Pertunjukan Seni.

4) Tempat pameran

5) Gedung Bioskop/Cinema

c. Arena Permainan :

1) Arena Permainan.

2) Paint Ball.

3) Dunia Fantasi.

4) Panjat Tebing.

5) Bunggy Jumping.

6) Slingshot.

7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya.

8) ATV Ride.

9) Wisata Sepeda.

d. Hiburan Malam :

1) Club Malam.

2) Diskotik.

3) Pub.

4) Panggung Tertutup.

5) Panggung Terbuka.

e. Panti Pijat :

1) Panti Pijat.

2) Panti Mandi Uap/Sauna.

3) Refleksi.

f. Taman Rekreasi :

1) Taman Rekreasi.

2) Taman Bertema.

3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa.

g. Karaoke.

h. Jasa Impresariat/Promotor.

45. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.

46. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konfrensi,

Dan Pameran.

47. Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.

48. Bidang Usaha Informasi Pariwisata.

49. Bidang Usaha Wisata Tirta :

a. Wisata Bahari :

1) Wisata Selam.

2) Wisata Perahu Layar.

3) Wisata Memancing.

4) Wisata Selancar.

5) Wisata Dermaga Bahari.

66

6) Wisata Waterspot.

b. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk :

1) Wisata Arung Jeram.

2) Wisata Dayung. 3) Wisata Pancing.

c. Bidang Usaha Spa :

1) Spa.

2) Salon Kecantikan.

B. Jenis Non Perizinan ada 32 (tiga puluh dua)

1. ITR (Informasi Tata Ruang)

2. Persetujuan Penggunaan Bangunan.

3. Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan

sendiri.

4. Persetujuan Prinsip Membangun :

a. Pertokoan dan Toko.

b. Toko dan Galeri.

c. Kantor.

d. Gudang dan Kantor.

e. Rumah Toko.

f. Rumah Kantor.

g. Rumah Potong Hewan.

h. Bengkel.

i. Show Room dan Service.

j. Cuci Mobil dan Motor.

k. SPBU.

l. Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan dan Klinik.

m. Gedung.

n. Sekolah/Tempat Pendidikan.

o. Rumah Kos.

p. Gedung Pemerintahan.

q. Tempat Kerja Finishing Meubel.

r. Gudang.

s. Cargo.

t. Koperasi.

u. Tempat Jarit dan Garment.

v. Tempat Penyosohan Beras.

w. Tempat Industri Jasa baik besar, sedang, kecil dan IRT.

67

5. Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan,

Perumahan dan Pemukiman.

6. UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional).

7. Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga (SPP-IRT).

8. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan atau Rumah Makan.

9. Rekomendasi mengontrakkan, tukar-menukar dan menjual tanah Laba Pura.

10. Tanda Pendaftaran Kapal/Pas Kecil Kapal di bawah 5 GT (Perpanjangan Izin

Tanda Daftar Kapal).

11. Surat Persetujuan Prinsip Landasan Helikopter (Heliport).

12. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.

13. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas.

14. Sertifikat Bidang Kesehatan :

a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

b. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan, atau Rumah Makan.

15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

16. Tanda Daftar Gudang (TDG).

17. Pengesahan/Rekomendasi Analisis Kondisi Sosial,

Ekonomi, Masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah.

18. Berita Acara Penelitian Lapangan untuk mendapatkan Rekomendasi SIUP-MB

untuk Distributor.

19. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan :

a. Penangkapan.

b. Budidaya.

c. Pengumpulan/Pengolahan.

20. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.

21. Bidang Usaha Perjalanan Wisata :

a. Biro Perjalanan Wisata (BPW).

b. Agen Perjalanan Wisata.

22. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi :

a. Hotel :

1) Hotel Bintang.

2) Hotel Non Bintang.

b. Bumi Perkemahan.

c. Persinggahan Karavan.

d. Villa.

e. Akomodasi lain :

68

1) Kondotel (Kondominium Hotel).

2) Rumah Sewa.

23. Bidang Usaha Makanan dan Minuman :

a. Restaurant.

b. Rumah Makan.

c. Bar / Rumah Minum.

d. Cafe.

e. Pusat Jajanan Makanan.

f. Jasa Boga.

24. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.

25. Bidang Usaha Jasa Transportasi :

a. Angkutan Jalan Wisata.

b. Angkutan Kereta Api Wisata.

c. Angkutan Sungai dan Danau Wisata.

d. Angkutan Laut Domestik Wisata.

e. Angkutan Laut Internasional Wisata.

26. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata :

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata :

1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami.

2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna.

3) Agro Wisata.

27. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :

a. Gelanggang Olah Raga :

1) Lapangan Golf.

2) Rumah Bilyard.

3) Gelanggang Renang.

4) Lapangan Tenis.

5) Gelanggang Bowling.

6) Lapangan Futsal.

7) Gelanggang Ice Skyting.

8) Gelanggang Skateboard.

9) Gelanggang Permainan Ketangkasan.

10) Pusat Kebugaran/Fitnes/Yoga.

b. Gelanggang Seni :

1) Sanggar Seni.

2) Galeri Seni.

3) Gedung Pertunjukan Seni.

69

4) Tempat Pameran.

5) Gedung Bioskop/Cinema.

c. Arena Permainan :

1) Arena Permainan.

2) Paint Ball.

3) Dunia Fantasi.

4) Panjat Tebing.

5) Bunggy Jumping.

6) Slingshot.

7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya.

8) ATV Ride.

9) Wisata Sepeda.

d. Hiburan Malam :

1) Club Malam.

2) Diskotik.

3) Pub.

4) Panggung Tertutup.

5) Panggung Terbuka.

e. Panti Pijat :

1) Panti Pijat.

2) Panti Mandi Uap/Sauna.

3) Refleksi.

f. Taman Rekreasi :

1) Taman Rekreasi.

2) Taman Bertema.

3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa.

g. Karaoke.

h. Jasa Impresariat/Promotor.

28. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.

29. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konfrensi,

Dan Pameran.

30. Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.

31. Bidang Usaha Informasi Pariwisata.

32. Bidang Usaha Wisata Tirta :

a. Wisata Bahari :

1) Wisata Selam.

2) Wisata Perahu Layar.

70

3) Wisata Memancing.

4) Wisata Selancar.

5) Wisata Dermaga Bahari.

6) Wisata Watersport.

b. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk :

1) Wisata Arung Jeram.

2) Wisata Dayung.

3) Wisata Pancing.

c. Bidang Usaha Spa :

1) Spa.

2) Salon Kecantikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja.

Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

a. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas pada ruang

apresiasi/kritik dan saran maupun melalui telepon;

b. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang

disampaikan melalui surat.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3

berikut ini.

71

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan DPMPTSP

Untuk menentukan Startegi Organisasi perlu memperhatikan faktor-

faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Kekuatan (Strength)

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas

Terciptanya inovasi

Adanya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang

mencukupi untuk peningkatan pelayanan

b. Kelemahan (Weakneses)

Keterlambatan dukungan regulasi daerah terkait dengan dinamika

pembangunan

Belum adanya Master Plan pengembangan Penanaman Modal di

Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non

perizianan

Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan (SOP) penanaman modal

Keterlambatan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

(TIK)

SDM yang belum memadai

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Peluang (Opportunities)

Tersedianya TIK yg dpt dimanfaatkan

Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas

pengurusan perizinan dan non perizinan

Adanya Perda RTRW

b. Ancaman/Tantangan

Lemahnya koordinasi antar OPD dan Stakholders lainnya

Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah

72

3. Strategi SWOT

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka

strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi

diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih

memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan

kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul,

dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

A. Adanya tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan sektor Penanaman

Modal, Perizinan dan Non Perizinan

B. Adanya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi untuk

pelayanan sektor Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

C. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pelaksanaan

tugas di sektor Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan

D. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pengelolan sektor

Penanaman Modal Perizinan dan Non perizinan

E. Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas

pengurusan perizinan.

F. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Badung melalui penetapan

kebijakan (Political Will) yang mampu mendorong kemajuan sector

Perizinan dan Non Perizinan

73

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Badung

Identifikasi permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Belum tersedianya Master Plan Promosi Investasi

b. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Investasi

c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dengan berbasis

Sistem Informasi secara online

d. Belum optimalnya Kompetensi Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan

e. Belum lengkapnya Paraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum

pelaksanan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara

sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang

disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut:

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana

menuju Masyarakat yang maju, damai dan sejahtera”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pembangunan Kabupaten

Badung memiliki potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, semakin

dimantapkan menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam

kebersamaan berlandaskan falsafah TRI HITA KARANA

Untuk mewujudkan visi yang di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang

harus dilaksanakan sebagai implementasi dari TRI HITA KARANA yaitu :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman

adat, budaya dan agama

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknonogi

informasi dan komunikasi

74

3. Memantapkan tata kelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good

Governance dan Clean Government

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana

(KB) dalam pengelolaan kependudukan

5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar

ekonomi kerakyatan

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjungt tinggi

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam,

lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkakan mutu sumber daya

manusia dan infrastruktur wilayah

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan

yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis

Dari 9 misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Badung melaksanakan Misi yang ke-2 yaitu :

Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan

teknologi informasi dan komunikasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Bali

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) 2015-2019 telah ditetapkan visi Kementerian PANRB, yaitu:

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Sesuai rencana strategis Menpan –RB tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikiut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja

Tinggi.

75

4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas.

5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan

berkinerja tinggi.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung bersinergi dengan tujuan

Menpan-RB Republik Indonesia nomor 4 diatas yaitu “Terwujudnya pelayanan

publik yang Baik dan Berkualitas”

Selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali menetapkan Visi adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Mensejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Dengan 4 Misi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi

serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan

efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaraan hukum masyarakat dan

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan

4. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi

berbasis teknologi informasi

Terhadap Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Bali tersebut diatas searah dengan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan

pelayanan Perizinan dan Non perizinan sehingga terwujudnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten

Badung.

Sedangkan Visi dalam periode Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bali adalah BALI MANDARA yakni “ Terwujudnya

Bali Yang Maju,Aman,Damai dan Sejahtera”

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan

Modern.

76

2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas

dari Berbagai Ancaman.

3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin.

Arah kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Badung

mengacu Misi Ke-2 Provinsi Bali yaitu ( Mewujudkan Bali yang

Aman,Damai,Tertib,Harmonis,serta Bebas dari Berbagai Ancaman) yang

meliputi Program Utama terkait Penataan Ruang yang terdiri dari :

1. Meningkatkan profesionalisme aparat penataan ruang

2. Membentuk Tim Pembina dan Pengendali tata ruang

3. Menyesuaikan rencana tata ruang dan pengenaan sanksi bagi pelanggar tata

ruang

4. Penerapan RTRWP secara konsisten

Adapun dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung

terutama dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangun (IMB) selalu

berpedoman pada RTRW yang telah di tetapkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 26 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033

bahwa penataan ruang Wilayan Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan

Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan Nasional dan Destinasi Pariwisata

Internasional yang berkualitas,berdaya saing dan berjatidiri Budaya Bali melalui

sinergi pengembangan wilayah Badung utara,Badung tengah, dan Badung

selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan

kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat sebagai implementasi dari

falsafah “ Tri Hita Karana “.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Badung terdiri dari Kawan

Lindung dan Kawasan Budidaya sehingga dalam Penyelenggaraan Perizinan

dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Badung berpedoman pada Rencana Pola Ruang Wilayah

tersebut dan diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung

77

tertata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta tetap memperhatikan

dan melestarikan Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Badung dalam penyelenggaraan pelayanan sudah menyiapkan sarana dan

prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan seperti :

a. Loket/ ruang pengajuan permohonan dan informasi ;

b. Tempat/ruang pemrosesan berkas;

c. tempat/ruang pembayaran;

d. tempat/ruang penyerahan dokumen;

e. Tempat/ruang penanganan pengaduan;

f. Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

Selain itu sumber daya manusia yang bertugas telah memiliki

kompetensi dan pengalaman di bidang tugas pelayanan perizinan dan non

perizinan. Namun karena meningkatnya permohonan perizinan dan non

perizinan maka masyarakat masih merasakan lambatnya proses penerbitan izin

dan non izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kabupaten Badung.

78

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai dimasa yang akan

datang baik jangka menengah maupun jangka panjang. Adapun Tujuan

jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Badung adalah Terwujudnya kemudahan dalam berinvestasi

dan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang

perizinan dan non perizinan.

Sedangkan Sasarannya adalah Meningkatnya pertumbuhan investasi,

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dibidang

perizinan dan non perizinan, Meningkatkan kapasitas dan Integritas Aparatur

dalam penyelenggaraan pelayanan prima

Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka

menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program renstra DPMPTSP Kabupaten Badung 2016 - 2021

sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat dalam bidang penanaman modal perizinan dan non

perizinan

b. Sasaran

1. Meningkanya Pertumbuhan Investasi 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan public dibidang

Perizinan dan Non Perizinan 3. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan

publik

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

79

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran

dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pola insentif/disinsentif bagi penanaman modal 2. Mengoptimalkan pengendalian relisasi penanaman modal 3. Menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan

Standar Pelayanan (SP) 4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non

Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi 5. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima 6. Meningkatkan Kompetensi Teknis Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan

prima 7. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016 sampai

dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada table 4.2.

80

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka

menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan investasi;

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

dibidang perizinan dan non perizinan;

3. Meningkatkan kapasitas dan Integritas Aparatur dalam

penyelenggaraan pelayanan prima.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan

berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang

dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1, rencana program dan kegiatan

penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada table 5.2, sedangkan

rencana program dan kegiatan srategis , indicator kinerja kelompok sasaran

dam pendanaan indikatif tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table 5.3 ;

81

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam

rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung

pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD semesta

berencana dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan table 6.2 berikut ini.

82

BAB VII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk masa 5 tahun.

Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural Perangkat Daerah didalam

pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan

berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Sehingga keberhasilan Renstra Perangkat

Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah

Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus

dijadikan acuan bagi semua insan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu didalam menjalankan tugas,fungsi dan tanggungjawabnya.

Pj. Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung

I Made Agus Aryawan ,ST.MT. Pembina NIP. 19720828 199803 1 018

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN … · 2019-04-02 · 2 rencana strategis dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2016 – 2021 dinas penanaman modal