BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Bab-II.pdf · Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN

DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG

II - 1

RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS

TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang

peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan

pengelolaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan,

pemberdayaan aset dan akuntansi;

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;



II - 2


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Program;

c. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Seksi Anggaran Pendapatan;

2. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;

d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1. Seksi Belanja Tidak Langsung;

2. Seksi Belanja Langsung;

3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;

e. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan :

1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;

2. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;

3. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;

f. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;

2. Seksi Akuntansi Belanja;

3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.



II - 3


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG KEU & PROGRAM

SUBBAG UMUM & KEPEG

BIDANG

PERBENDAHARA

AN

BIDANG

PEMBERDAYAAN

ASET

BIDANG

ANGGARAN

BIDANG

AKUNTANSI

1. SEKSI ANGGARAN

PENDAPATAN 2. SEKSI

ANGGARAN BELANJA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

1. SEKSI BELANJA TIDAK

LANGSUNG 2. SEKSI BELANJA

LANGSUNG 3. SEKSI

PEMBIAYAAN DAN MANAJEMENKAS

1. SEKSI SERTIFIKASI,

MUTASI DAN DOKUMENTASI

2. SEKSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

3. SEKSI PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA

1. SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

2. SEKSI AKUNTANSI BELANJA

3. SEKSI PENCATATAN DAN PELAPORAN



II - 4


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

2.2 SUMBER DAYA DPKAD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana yang memadai.

Adapun jumlah SDM DPKAD Kota Bandung pada tahun

2011 sebanyak 126 orang yang terdiri dari :

TABEL II.1

JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG

NO SUB UNIT JUMLAH

1. SEKRETARIAT 21 Orang

2. BIDANG ANGGARAN 14 Orang

3. BIDANG PERBENDAHARAAN 30 Orang

4. BIDANG AKUNTANSI 22 Orang

5. BIDANG PEMBERDAYAAN ASET 39 Orang

T O T A L 126 Orang

JABATAN STRUKTURAL PADA DPKAD :

1. KEPALA DINAS : 1 Orang

2. SEKRETARIS : 1 Orang

3. KEPALA BIDANG : 4 Orang

4. KEPALA SUB BAGIAN : 2 Orang

5. KEPALA SEKSI : 11 Orang

6. PELAKSANA : 107 Orang

Adapun data karyawan DPKAD Kota Bandung

berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :



II - 5


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

TABEL II.2 JUMLAH DAN KOMPOSISI

KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)

1. S3 1 Orang

2. S2 12 Orang

3. S1 53 Orang

4. Diploma 10 Orang

5. SLTA 48 Orang

6. SLTP - Orang

SD 2 Orang

T O T A L 126 Orang

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah

sebagai berikut :



II - 6


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

TABEL II.3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA BANDUNG

NO JENIS BARANG JUMLAH

1. Komputer / PC 92 unit

2. Laptop / Notebook 18 unit

3. Mesin Tik 25 unit

4. Filling Besi / Kabinet 29 unit

5. Lemari Besi 50 unit

6. Meja Kerja 126 unit

7. Kursi Kerja 126 unit

8. Kendaraan Roda Dua 51 unit

9. Kendaraan Roda Empat 14 unit

10. Mesin Foto Copy 6 unit

11. Lemari Kaca 6 unit

12. Lemari Kayu 6 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di

bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset

daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang

didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :



II - 7


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

1. Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang tepat waktu

2. Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan

RKPD.

3. Adanya Standar Satuan Harga.

4. Adanya Analisa Standar Belanja.

5. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah yang dimutakhirkan.

6. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

yang terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang

7. Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara

SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan

8. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

yang dimutakhirkan.

9. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang

dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

10. Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam

pengadaan tanah milik daerah

11. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah

Daerah



II - 8


TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188

B

A

B

II

12. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD

terhadap total aset yang status penggunaannya di

DPKAD.

13. Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung

yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah

milik Pemerintah Kota Bandung.

14. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap

total kasus tanah yang masuk.

15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP

dan tepat waktu.

16. Tersedianya Database aset Pemerintah Kota yang akurat.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator

kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

RENCANA STRATEGIS

DPKAD TAHUN 2013 - 2018

II - 9

TABEL II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Tar-get SPM

Tar-get IKK

Target Indi-kator

Lainnya

Target Renstra DPKAD Tahun Realisasi Capaian Tahun

ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu

Penyam paian

RAPBD Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

100%

100 %

0 %

0 %

2 Prosentase kesesuaian antara RKUA-

RPPAS dengan RKPD

RKUA-RPPAS dengan REKPD

sesuai

- 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

3 Adanya Standar Satuan Harga

Adanya Standar Satuan Harga

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100 % 100 % 100 %

RENCANA STRATEGIS


II - 10

NO



Tar-get SPM

Tar-get IKK

Target Indi-kator

Lainnya

Target Renstra DPKAD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 Adanya sistem

dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan

Adanya Sisdur APBD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

5 Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi (SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang)

SIMDA Keu –

Barang jalan dan terinte-grasi

Ada

Ada

Terintegrasi

Ada

Terintegrasi

Ada

Terintegrasi

Ada

Ada

Terintegrasi

Ada

Terintegrasi

Ada

Terintegrasi

100%

100%

100%

100%

RENCANA STRATEGIS


II - 11

NO



Tar-get SPM

Tar-get IKK

Target Indi-kator

Lainnya




2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 Prosentase

Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang

dibutuhkan

Penge-

lola Keu

seluruh

nya telah

ikut Bimtek/

Sosialisa

si

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan

Adanya Sisdur

Barang

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

RENCANA STRATEGIS


II - 12

NO



Tar-get SPM

Tar-get IKK

Target Indi-kator

Lainnya




2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8. Prosentase SDM

yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

Pengelola

barang

SKPD ikut

Sosialisasi

50%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

10 Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD

Prosenta

se barang

yang

dimanfaatkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RENCANA STRATEGIS


II - 13

NO



Tar-get SPM

Tar-get IKK

Target Indi-kator

Lainnya




2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 Prosentase

bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung

Penga

juan

sertifikasi

tanah milik

Pemkot ke

BPN

17,5%

20%

125

bidan

g

17,5%

39%

129

bidan

g

100%

190%

-

12 Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk

Jumlah

kasus

yang

masuk

dan

ditanggapi

100%

55%

100%

100%

55%

100%

100%

55%

75%

RENCANA STRATEGIS


II - 14

NO



Tar-get SPM

Tar-get IKK

Target Indi-kator

Lainnya




2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu

Penyam paian

Laporan Keuangan

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

dan Sesuai

SAP

Tepat Waktu

dan Sesuai

SAP

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

dan Sesuai

SAP

Tepat Waktu

dan Sesuai

SAP

100%

100%

100%

100%

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja DPKAD Kota Bandung hampir seluruhnya

tercapai bahkan untuk pengajuan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat melebihi target yang

ditetapkan, namun untuk pengajuan kasus sengketa tanah pada tahun 2011 tidak tercapai sesuai target

diakibatkan masih dalam proses perundingan.

RENCANA STRATEGIS


II - 15

TABEL II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Belanja 194.524.223.652 187.039.308.333 277.885.801.369 202.632.470.169 124.931.891.600 142.521.516.667 236.216.886.756 96.814.608.341

Tidak Langsung

5.106.453.252 6.925.643.220 11.327.616.762 14.728.420.027 4.929.803.876 6.358.115.414 7.887.700.655 8.225.843.497

Langsung 189.417.770.400 180.113.665.113 266.558.184.606 187.904.050.142 120.002.087.724 136.163.401.253 228.329.186.101 88.588.764.862

RENCANA STRATEGIS


II - 16

Uraian Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun* Rata-rata Pertumbuhan**

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Belanja 64,22 % 76,23 % 85,00 % 47,78 % (3,85) 14,08 65,74 (40,98)

Tidak Langsung

96,54 % 91,80 % 69,63 % 55,85 % 35,62 28,97 24,05 4,28

Langsung 63,35 % 75,60 % 85,65 % 47,15 % (4,91) 13,47 67,69 (38,80)

* Rasio Antara Realisasi dan Anggaran : Realisasi dibagi dengan anggaran dikali 100 %

** Rata-rata Pertumbuhan : Realisasi pada Tahun hitungan dibagi tahun sebelumnya dibagi 100

RENCANA STRATEGIS


II - 17

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam

dan keluar, artinya DPKAD Kota Bandung diserahi tugas untuk

memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maupun kepada masyarakat

(penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang

dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota Bandung.

Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, DPKAD

Kota Bandung juga memberikan pelayanan langsung kepada

masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah

sewa milik Pemerintah Kota Bandung.

Dengan adanya perubahan Kepala Daerah tersebut

mengharuskan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) yang dapat mengakomodir keinginan dan janji-

janji Walikota terpilih, sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014 - 2018

yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan manusia,

bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami,

berorientasi pada perubahan-perumbahan dan masa depan yang

diharapkan maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin dicapai,

(2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3)menjadi perekat

dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi

terhadap masa depan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Bandung, berupaya menyusun prognosa dan

menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari

PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk

mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

RENCANA STRATEGIS


II - 18

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 yang

dihitung berdasarkan rata-rata tingkat peningkatan pendapatan

pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

REALISASI PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 - 2013

TAHUN REALISASI

PENDAPATAN % rata-rata peningkatan

2009 2.402.466.979.725,00

2010 2.440.160.360.714,00 1,57

2011 3.115.296.523.905,00 27,66

2012 3.666.693.409.600,00 17,70

2013 4.332.088.946.776,00 15,36

Rata-rata %

peningkatan 15,57

Sehingga apabila dirata-ratakan peningkatan pendapatan

Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2009 – 2013 adalah

sebesar 15,57 %.

RENCANA STRATEGIS


II - 19

CHART REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2009 - 2013

Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota

Bandung adalah sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN

2014 4.799.901.673.307,00

2015 5.527.086.776.813,00

2016 6.364.440.423.500,00

2017 7.328.653.147.660,00

2018 8.438.944.099.531,00

Sedangkan untuk belanja bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan

alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Adapun

perkembangan alokasi belanja Kota Bandung pada tahun 2009-2013

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

0,00

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

3.000.000.000.000,00

3.500.000.000.000,00

4.000.000.000.000,00

4.500.000.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

ANGGARAN

REALISASI

RENCANA STRATEGIS


II - 20

TAHUN REALISASI BELANJA %

2009 2.240.739.995.151,00

2010 2.522.680.816.553,00 12,58

2011 3.080.347.679.003,00 22,11

2012 3.490.035.513.075,00 11,30

2013 4.027.469.180.321,00 15,39

Rata-rata % peningkatan 15,34

Apabila dirata_ratakan, realisasi belanja daerah Kota Bandung

TAHUN 2009 – 2013 adalah sebesar 15,34 %

CHART REALISASI BELANJA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 - 2013

Berdasarkan data di atas, maka disusun proyeksi anggaran

belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 adalah

sebagai berikut :

0,00

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

3.000.000.000.000,00

3.500.000.000.000,00

4.000.000.000.000,00

4.500.000.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

ANGGARAN

REALISASI

RENCANA STRATEGIS


II - 21

TAHUN ANGGARAN BELANJA

2014 4.314.284.132.786,00

2015 4.961.426.752.704,00

2016 5.705.640.765.609,00

2017 6.561.486.880.451,00

2018 7.545.709.912.518,00

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan dan belanja

yang terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2013 - 2018 perlu

memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan

internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian

kebelakang dari tahun 2010-2013. Selain itu dalam rangka

pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung agar sesuai

dengan aturan perndangan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, DPKAD Kota Bandung melakukan beberapa

kegiatan diantaranya :

1. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kota Bandung;

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Bandung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA) Keuangan;

3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada

setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan bagi SKPD dalam

pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan

Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung;

RENCANA STRATEGIS


II - 22

5. Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari

berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan

kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;

6. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

yang akan memasuki masa pensiun;

7. Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik

yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah

Kota Bandung sendiri kepada seluruh SKPD;

8. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-

masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, baik

secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun

anggaran;

9. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang

disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10. Pelayanan penerimaan pembayaran Sewa atas Tanah milik

Pemerintah Kota Bandung yang disewakan kepada masyarakat

Kota Bandung;

11. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota Bandung

sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas

umum dan fasilitas sosial.

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh

untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka

DPKAD Kota Bandung menghimpun berbagai macam isu-isu

strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diemban.

Documents

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Bab-II.pdf · Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah