9

BAB II

ASAS DEMOKRASI SEBAGAI PERLINDUNGAN

MINORITAS

Dalam bab ini, penulis hendak memaparkan mengenai asas demokrasi

sebagai perlindungan minoritas. Asas ini merupakan suatu asas yang lama dan

terbilang krusial karena menyangkut kebebasan setiap warga negara. Asas ini

merupakan asas yang diturunkan langsung oleh negara melalui UUD NRI 1945

sehingga dapat dilihat bahwa asas demokrasi merupakan satu kesatuan dengan

konstitusi. Oleh karena itu, yang menjadi pembahasan utama dalam bab ini adalah

perlindungan minoritas sebagai salah satu unsur dari asas demokrasi.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembahasan dalam bab ini, maka

sistematika pembahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai

penyelenggaraan negara berlandaskan asas demokrasi (infra Sub-judul A). Kedua,

menguraikan mengenai pengertian asas demokrasi, yaitu demokrasi sebagai asas

hukum. (infra Sub-judul B). Ketiga, menguraikan mengenai perlindungan

minoritas sebagai salah satu unsur dari asas demokrasi (infra Sub-judul C).

A. Penyelenggaraan Negara Berlandaskan Asas Demokrasi

Negara harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi. Artinya negara

tidak boleh diselenggarakan berdasarkan asas otoriterianisme atau bahkan

totaliterianisme. Asas otoriterianisme dijalankan berdasarkan kehendak penguasa

yang berakibat pada tidak tercerminnya kehendak rakyat dalam kebijakan yang

10

diambil penguasa untuk penyelenggaraan negara. Dalam asas otoriterianisme,

negara berperan besar menentukan kehidupan setiap warga negara dalam semua

aspek kehidupan. Asas otoriterianisme sangat bertolak belakang dengan negara

yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi karena negara yang

diselenggarakan berdasarkan asas otoriterianisme dalam proses penentuan organ

negara hanya berlaku sistem pengangkatan13

yang biasanya dilakukan berdasarkan

sistem kekeluargaan.14

Sedangkan negara yang diselenggarakan berdasarkan asas

demokrasi penentuan organ negara selalu dilakukan melalui proses yang

demokratis yaitu sistem pemilihan.15

Penyelenggaraan negara berdasarkan asas otoriterianisme selalu akan

mengalami benturan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan asas demokrasi.

Perbedaan yang mendasar antara kedua asas tersebut adalah ide kebebasan

berpolitik.16

Idealnya dalam negara yang diselenggarakan berdasarkan asas

13

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan oleh Raisul

Muttaqien, Cetakan VII, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, h. 421. Pengangkatan oleh sebuah

organ yang dipilih oleh rakyat dengan sendirinya merupakan sesuatu yang memperlemah prinsip

demokrasi sebab pengangkatan adalah metode otokratis.

14 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Op.Cit., h. 112. Dalam sistem negara

otokratis, berlaku sistem primordial berdasarkan kepada agama, ras, suku bangsa, dan berbagai

model strata sosial, sehingga kurang memperhatikan asas persamaan di antara warga negara.

Unsur hak dan kebebasan individu diabaikan tetapi yang diberlakukan adalah unsur kolektivisme,

dengan kekuasaan yang otokrasi dan oligarki yang bertumpu pada sistem kekerabatan dan

kekeluargaan.

15 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Op.Cit., h. 413. Dalam

demokrasi perwakilan dimana prinsip demokrasi dikonkretkan menjadi pemilihan organ-organ

pembuat hukum, sistem pemilihan adalah menentukan derajat perwujudan ide demokrasi.

Tindakan memilih seorang individu, yakni pemilihan, terdiri atas tindakan-tindakan bagian dari

para pemilih, yakni tindakan pemungutan-pemungutan suara.

16 Ibid., h. 404. Seseorang memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya

sesuai dengan kehendak umum yang dinyatakan dalam tatanan sosial. Kebebasan politik, yakni

kebebasan di bawah tatanan sosial, adalah penentuan kehendak sendiri dengan jalan turut serta

dalam pembentukan tatanan sosial. Kebebasan politik adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan

adalah kemandirian. Maka prinsip mayoritaslah yang menjamin kebebasan politik tertinggi yang

mungkin diperoleh di masyarakat.

11

demokrasi ide kebebasan berpolitik menjadi hak setiap individu tetapi negara

hanya mengatur mengenai batasan-batasan perwujudan ide kebebasan berpolitik

tersebut. Kondisi ini bertolak belakang dengan negara yang diselenggarakan

berdasarkan asas otoriterianisme. Dalam negara yang diselenggarakan

berdasarkan asas otoriterianisme, ide kebebasan politik bukan lagi menjadi hak

bagi warga negara akan tetapi ide kebebasan politik diambilalih oleh negara

sebagai bentuk pelaksanaan ide kebebasan berpolitik warga negara.

Perbedaan lain yang terlihat dari kedua asas tersebut adalah proses dan

sistem pengambilan keputusan menyangkut masyarakat umum. Dalam negara

yang diselenggarakan berdasarkan asas otoriterianisme, keputusan diambil oleh

penguasa yang bersifat mutlak sehingga warga negara tidak dapat melakukan

perlawanan terhadap keputusan penguasa dan tidak ikut andil dalam pengambilan

keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Sifat dan tata cara pengambilan

keputusan ini berbeda dengan negara yang diselenggarakan berdasarkan asas

demokrasi. Negara yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi akan

melibatkan warga negara untuk menentukan keputusan dengan sistem

musyawarah mufakat sehingga keputusan yang diambil mempresentasikan

keinginan warga negara. Apabila keputusan yang diambil pemerintah tidak sesuai

dengan keinginan warga negara maka mereka dapat melakukan perlawanan

terhadap keputusan tersebut kepada pengadilan sebagai tempat perlindungan hak

warga negara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai tidak dikehendakinya asas

otoriterianisme dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dapat

dilihat pada kasus negara-negara di dunia yang sebelumnya menerapkan asas

12

otoriterianisme sebagai penyelenggaraan negara beralih menjadi asas demokrasi

dalam penyelenggaraan negaranya. Contohnya tumbangnya rezim otoriter pada

pemerintahan militer Amerika Latin, rezim satu partai di Taiwan, diktator

Spanyol, Filipina, Rumania.17

Setelah tumbangnya rezim otoriter di negara-negara

eropa tersebut yang bertransisi menuju negara yang diselenggarakan berdasarkan

asas demokrasi, kondisi tersebut diikuti oleh negara-negara di Asia seperti Korea

Selatan, Thailand, Myanmar, dan Indonesia.18

Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan negara berdasarkan asas

demokrasi dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dua rezim otoriter ditumbangkan

rakyat pada masa orde lama dan orde baru. Artinya, tumbangnya rezim otoriter

membuktikan bahwa rakyat tidak menginginkan negara Indonesia

diselenggarakan berdasarkan asas otoriterianisme melainkan harus

diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi.

Indonesia adalah negara demokratis bukan otokratis atau bahkan totaliter.

Demokrasi merupakan sebuah cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan

bernegara. Cita-cita menuju negara demokrasi dapat terwujud apabila dalam

penyelenggaraan negaranya mengikutsertakan rakyat dalam penentuan kebijakan

negara. Kehendak rakyat dapat terlihat dari diterapkannya prinsip pembagian

kekuasaan dalam negara Indonesia. Prinsip pembagian kekuasaan diterapkan

dengan tujuan untuk mencegah kecenderungan kekuasaan pada satu tangan yaitu

17

Erfandi, Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia,

Op.Cit., h. 92. Dalam berbagai kasus di rezim militer ini, kelompok reformis menguat di internal

otoriter untuk mendorong menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Namun perubahan ini

dapat timbul diakibatkan lengsernya rezim otoriter.

18 Ibid., h. 94. Transisi negara-negara di Asia menuju demokrasi dipicu oleh munculnya

gelombang demokrasi ketiga sejak tahun 1974, yaitu dengan munculnya gelombang gerakan pro

demokrasi di Eropa Selatan seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal yang kemudian berlanjut pada

negara-negara Amerika Latin seperti Brazil dan Argentina.

13

eksekutif sebagai bentuk besarnya kehendak penguasa. Pernyataan di atas

diperkuat oleh pendapat Hans Kelsen bahwa “prinsip pembagian kekuasaan

berfungsi menentang suatu pemusatan kekuasaan, bukannya berfungsi sebagai

pemisahan kekuasaan.”19

Besarnya kehendak penguasa ini merupakan ciri negara

otokratis sehingga bertolak belakang dengan negara demokrasi yang

mengedepankan kehendak rakyat. Prinsip pembagian kekuasaan penting sebagai

perlindungan terhadap kehendak rakyat dalam negara demokrasi. Negara

demokrasi tanpa prinsip pembagian kekuasaan adalah kesalahan fatal. Prinsip

pemisahan kekuasaan akan sempurna apabila fungsi eksekutif, legislatif, maupun

eksekutif berjalan secara seimbang tanpa adanya satu fungsi yang super power,

seimbangnya ketiga fungsi tersebut harus dibarengi dengan adanya check and

balances.

Apabila melihat kembali definisi dari demokrasi itu sendiri maka yang

menjadi aspek fundamental dari demokrasi adalah keikutsertaan warga negara

dalam penyelenggaraan negara dan pengawasan terhadap keputusan-keputusan

yang diambil pemerintah. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo “demokrasi

adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.”20

Negara

demokrasi sesungguhnya tidak akan ada tetapi yang ada adalah penyelenggaraan

negara harus dijalankan atas dasar asas demokrasi. Pernyataan di atas dipertegas

oleh pendapat Jean-Jacques Rousseau sebagai berikut:

Kalau dipegang arti kata seperti diartikan umum, maka

demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan ia tidak

akan ada. Adalah berlawanan dengan kodrat alam, bahwa yang

19

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Op.Cit., h. 399.

20 Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara,

Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981, h. 25.

14

berjumlah terbesar memerintah, sedang yang paling sedikit

jumlahnya harus diperintah.21

Negara harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi karena asas

demokrasi mencerminkan perlindungan kebebasan warga negara. Dalam

melakukan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, negara demokrasi

tidak hanya sebatas melakukan perlindungan terhadap kelompok mayoritas tetapi

juga melakukan perlindungan terhadap kelompok minoritas22

sekalipun hanya

seorang warga negara. Pernyataan di atas mengandung arti dalam negara yang

diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi berlaku ide persamaan23

dalam

perlindungan kebebasan setiap warga negara sehingga mereka mempunyai

tuntutan yang sama atas kebebasan yang mereka miliki.

B. Pengertian Asas Demokrasi

Asas-asas hukum dapat dikategorikan sebagai jenis kaidah non-positif24

yang sangat penting untuk dipahami dalam sistem hukum indonesia. Paul

Scholten memberikan definisi mengenai asas hukum sebagai berikut:

21

Ibid., h. 26.

22

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Op.Cit., h. 407. Dalam

negara demokrasi prinsip mayoritas dalam mengambil keputusan adalah mutlak tetapi bukan

berarti mayoritas dapat melakukan kediktatoran terhadap minoritas. Prinsip mayoritas dalam

negara demokrasi hanya dapat dijalankan apabila warga negara diperbolehkan turut serta dalam

pembentukan, meski pada akhirnya isi dari hukum ditentukan oleh kelompok mayoritas. Tidaklah

demokratis apabila dalam pembentukan hukum kelompok minoritas tidak dilibatkan, meski

kembali lagi kelompok mayoritas yang menentukan keterlibatan tersebut. Oleh karena itu terdapat

pembatasan untuk mencegah hukum yang ditentukan oleh mayoritas tidak bertentangan mutlak

dengan kelompok minoritas. Inilah salah satu unsur yang mendasari demokrasi.

23 Ibid., h. 406. Ide kesamaan mengandung arti bahwa semua individu mempunyai nilai

politik yang sama dan setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasan sehingga

kehendak mayoritas harus memperhitungkan kehendak minoritas dalam negara berdasarkan asas

demokrasi.

24 Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Penerbit PT Alumni,

Bandung, 2009, h. 105. Yang dimaksud oleh kaidah-kaidah non-positif adalah kaidah-kaidah

15

Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang

sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang

berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.25

Perihal definisi asas hukum, Bruggink memberikan pengertian asas hukum

sebagai berikut:

Asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh kepada kaidah

perilaku, karena asas hukum ini memainkan peran pada

interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan

wilayah penerapan kaidah hukum. Berdasarkan itu maka asas

hukum dapat dinyatakan termasuk tipe meta-kaidah. Asas

hukum itu juga sekaligus merupakan perpanjangan dari kaidah

perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada

perilaku yang dikehendaki.26

Karl Larenz memberikan pengertian mengenai asas-asas hukum bahwa ”asas-asas

hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang

mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan

yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian.”27

Menurut

Robert Alexy asas hukum adalah “Optimie rungsgebote” yang berarti aturan yang

mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis

kabur yang ketika dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku tidak mungkin memberikan

preskripsi yang jelas seperti halnya kaidah-kaidah hukum positif. Namun kaidah-kaidah non-

positif ini sering kali berguna sebagai dasar argumen bagi hakim terutama berfungsi sebagai

penilaian terhadap peraturan perundang-undangan. Macam-macam kaidah-kaidah non-positif

adalah kaidah keadilan, kepatutan, kesusilaan atau moralitas umum, dan asas-asas hukum.

25 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Cetakan

ke-II, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 119-120. Dari definisi tersebut dapat

dilihat bahwa peranan asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam

bentuk kaidah perilaku.

26 Ibid., h. 120. Pengertian asas hukum yang dijelaskan Bruggink tersebut dalam bentuk

yang lemah yang dapat dianggap termasuk dalam tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah

perilaku.

27 Ibid., h. 121.

16

dan faktual seoptimal mungkin terealisasikan.”28

Kemudian Ron Jue membatasi

pengertian asas hukum sebagai berikut:

Nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-

asas hukum. Asas itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah

hukum; di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan

hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat dipandang

sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-

asas hukum.29

Dari definisi di atas, menurut Bruggink bahwa “asas hukum dipandang juga

sebagai kaidah hukum.”30

Bruggink menarik kesimpulan sekaligus memberi

penjelasan tentang pengertian asas-asas hukum sebagai berikut:

Asas hukum sebagai jenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah

perilaku, sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi fungsi

yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta-kaidah ini

memuat ukuran/kriteria nilai (waardemaatstaven). Fungsi asas

hukum itu adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak

mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan

penerapannya.31

Kemudian Bruggink menjelaskan alasan asas hukum disebut meta-kaidah sebagai

berikut:

Asas hukum adalah sejenis meta-kaidah berkenaan dengan

kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum itu di satu pihak memiliki

suatu sifat yang berbeda dari kaidah perilaku, karena sebagai

kaidah penilaian berada pada landasan dari kaidah-kaidah

perilaku dan dalam interpretasi aturan hukum turut menentukan

wilayah penerapan aturan-aturan. Itu sebabnya asas hukum itu

disebut meta-kaidah.32

28

Ibid.

29 Ibid.

30 Ibid. Bruggink menggunakan pengertian kaidah hukum yang lebih luas ketimbang

Ron Jue.

31 Ibid., h.122.

32 Ibid., h. 132.

17

Asas hukum itu berisikan ukuran nilai yang memiliki fungsi mewujudkan

kaidah hukum dalam suatu sistem hukum positif. Maka dari itu hanya asas

hukumlah yang dapat berfungsi sebagai fondasi sistem hukum positif. Pendapat

penulis tersebut diperkuat oleh pendapat J. Gijssels (1989) dalam artikelnya

bahwa “hanya asas yang menjalankan fungsi yang pertama (sebagai fondasi

sistem hukum positif) adalah asas hukum.”33

Bruggink menjelaskan definisi

mengenai asas hukum sebagai berikut:

Asas-asas hukum merupakan kaidah-kaidah penilaian yang

fundamental bagi landasan suatu sistem hukum. Asas hukum itu

terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi

perbuatan. Karena itu, asas hukum harus dikonkretisasikan. Jika

pengkonkretisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan aturan-

aturan hukum positif, maka asas hukum tetap memiliki sifat

sebagai kaidah penilaian.34

Pengertian asas-asas hukum yang dikemukakan para ahli di atas menjadi

acuan penulis untuk mengkualifikasi bahwa asas demokrasi itu termasuk dalam

asas-asas hukum bagi penyelenggaraan negara. Asas demokrasi merupakan

perpanjangan kaidah perilaku yang dikonkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum

sehingga memberikan legitimasi berlakunya. Asas demokrasi sebagai asas hukum

mengandung nilai-nilai yang ideal untuk menentukan kaidah-kaidah hukum

sebagai operasionalisasi asas-asas hukum serta memberikan arah pengaturan bagi

penyelenggaraan negara.

Pengkualifikasian asas demokrasi termasuk dalam asas hukum tersebut

sebagai bentuk klarifikasi penulis bahwa demokrasi di sini bukan konsep politik

melainkan asas hukum bagi politik (penyelenggaraan negara). Politik melihat

33

Ibid., h. 133.

34 Ibid., h. 119.

18

demokrasi sebagai realitas (hal ada), bukan sebagai norma (hal harus). Dengan

demikian secara politik, demokrasi diposisikan sebagai kenyataan; artinya,

demokrasi adalah semata-mata tentang fakta, ada atau tidaknya kenyataan yang

menentukan (dipraktikkan atau tidak oleh suatu rezim). Demokrasi dalam konsep

politik bertolak belakang dengan demokrasi sebagai asas hukum, karena

demokrasi sebagai asas hukum merupakan suatu keharusan. Artinya asas

demokrasi sebagai asas hukum harus dijadikan dasar penyelenggaraan negara.

Asas demokrasi dalam mengatur arah penyelenggaraan negara berpedoman pada

kaidah-kaidah hukum yaitu konstitusi (UUD NRI 1945) yang di dalamnya

mengandung nilai-nilai ideal demokrasi sebagai tindak lanjut dari asas-asas

hukum salah satunya diberlakukannya sistem pemilihan langsung dalam

menentukan organ negara. Asas demokrasi yang terkandung dalam UUD NRI

1945 terealisasikan dan terkonkretisasikan dalam berbagai kaidah-kaidah hukum

antara lain; Pertama, pembatasan masa jabatan Presiden (Pasal 7 UUD NRI

1945). Kedua, pemilihan Presiden secara langsung (Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI

1945). Ketiga, penegasan kedudukan DPR dalam fungsi legislasi (Pasal 20 Ayat

(1) UUD NRI 1945). Kelima, pembentukan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C

UUD NRI 1945). Keenam, pengaturan tentang hak-hak asasi manusia (BAB XA

Pasal 28A-28J UUD NRI 1945).35

Asas demokrasi yang berkedudukan sebagai asas hukum bagi

penyelenggaraan negara memberikan pengertian bahwa asas demokrasi adalah

35

Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Op.Cit., h. 32. Perubahan

terhadap UUD NRI 1945 dijustifikasi oleh dua asas utama yaitu asas demokrasi (Pasal 1 Ayat 2)

dan asas negara hukum (Pasal 1 Ayat 3). Pembatasan masa jabatan Presiden bertujuan untuk

menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang menjurus pada negara otoriter. Pembatasan masa

jabatan Presiden berimplikasi pada keharusan adanya pemilihan Presiden secara langsung lima

tahun sekali yang dijustifikasi oleh asas demokrasi.

19

standar untuk menilai kelayakan penyelenggaraan negara, termasuk peraturan

perundang-undangan yang dihasilkannya.36

Dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, fungsi hakiki asas demokrasi ialah untuk memastikan

bahwa kehendak mayoritas adalah dasar dalam mengambil keputusan yang

valid.37

Asas demokrasi memberikan posisi yang seimbang antara kehendak

mayoritas yang mengambil keputusan dengan perlindungan hak-hak minoritas

dalam keputusan yang diambil. Asas demokrasi yang hidup di Indonesia adalah

kekeluargaan untuk mengabdi kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang

sama.38

Demokrasi secara umum diartikan pemerintahan rakyat. Pengertian secara

umum mengenai demokrasi merujuk pada pendapat Abraham Lincoln yang

mengatakan bahwa “demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat.”39

Pendapat Abraham Lincoln membuktikan bahwa dalam suatu

negara rakyatlah yang berdaulat, pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksanan

kedaulatan rakyat. Pendapat lain berasal dari Harris Soche yang menyimpulkan

demokrasi berdasarkan pendapat Abraham Lincoln bahwa “demokrasi ialah

36

Ibid., h. 5.

37 Ibid., h. 55. Keputusan yang diambil oleh kehendak mayoritas dalam asas demokrasi

tidak boleh merugikan hak-hak minoritas. Asas demokrasi selalu disandingkan berlakunya dengan

asas negara hukum dalam UUD NRI 1945 karena dengan adanya kedua asas tersebut memberikan

legitimasi bagi badan yudisial untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang

merugikan minoritas.

38 Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Penerbit

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 13. Tetapi beda halnya dengan asas demokrasi yang diterapkan

bagi masyarakat barat yang sifatnya individualistis, justru kepentingan perseorangan akan lebih

diutamakan, bahkan lebih menonjol daripada kepentingan bersama.

39 Harris Soche, Supremasi hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, Op.Cit., h. 21.

Sesuai pendapat Abraham Lincoln mengenai demokrasi maka pemerintah dalam menjalankan

pemerintahannya tidak boleh merugikan, memperkosa, dan melanggar hak-hak rakyat baik secara

kolektif atau perseorangan.

20

pemerintahan rakyat mayoritas.”40

Demokrasi seperti yang dipaparkan di atas

adalah bentuk pemerintahan rakyat41

, karena itu kekuasaan pemerintah melekat

pada rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang untuk

mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri dari tindakan paksa yang

dilakukan pemerintahan sebagai pelaksana mandat dari rakyat.

Tidak dapat dihindari bahwa dalam demokrasi, mayoritas anggota

masyarakat yang mengambil keputusan dalam menjalankan pemerintahan.

Mayoritas masyarakat ini diharapkan akan menjamin kedaulatan rakyat secara

benar dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap mayoritas anggota

masyarakat tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kedaulatan

ditangan rakyat yang dijalankan oleh mayoritas masyarakat. Sementara itu, Hans

Kelsen mengemukakan pengertian tentang demokrasi sebagai berikut: “demokrasi

berarti bahwa kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan

kehendak umum.”42

Apabila hukum yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan

kemauan rakyat maka apa yang dinamakan demokrasi itu telah tertuang dalam

hukum yang dibuat.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat, bahwa dengan

demokrasi masyarakat merasa haknya terjamin dalam menentukan sendiri

jalannya negaranya. Maka dari itu semua pengertian mengenai demokrasi

40

Ibid., h. 17.

41 Ibid. Bentuk pemerintahan rakyat tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk ikut

serta dalam menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan dan gerak politik negaranya

dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Salah satunya bebas berorganisasi,

berkumpul, dan menyatakan pendapat.

42 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Op.Cit., h. 284. Kesesuaian

hukum dengan kehendak rakyat berarti demokrasi mengandung makna bahwa setiap warga negara

dilibatkan dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan derajat, serta memperoleh jaminan

kemerdekaan dan kebebasan.

21

memberikan posisi yang penting kepada rakyat dalam suatu negara. Demokrasi

sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir

rakyat yang menentukan terkait kehidupannya dan rakyatlah yang dapat menilai

kebijakan yang dibuat pemerintah apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan

kemauan rakyat. Kemudian pengertian lain tentang demokrasi sebagai berikut:

“pemerintahan yang didasarkan pada kehendak dan kemauan rakyat serta

pengorganisasian negara harus atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada

ditangan rakyat.”43

Secara umum, demokrasi diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat. Terkait demokrasi, Munir Fuady memberikan definisi mengenai

demokrasi sebagai berikut:

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu

negara dimana semua warga negara secara memiliki hak,

kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam

menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi

terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak ikut serta

dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan

negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang publik

(public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih

secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan

semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem

pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat,

dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the

people, by the people, to the people).44

Bonger dalam bukunya mengemukakan adanya dua pengertian demokrasi,

yaitu 45

:

43

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op.Cit., h. 8.

44 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Op.Cit., h. 2.

45 Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara,

Op.Cit., h. 27- 34.

22

a. Sudut formeel daripada demokrasi

Bersumber pada kemerdekaan dan persamaan sehingga

dalam prosesnya yang dilaksanakan adalah demokrasi di

bidang politik.

b. Sudut materiil daripada demokrasi

a) Didasarkan pertama-tama pada kemerdekaan;

b) Didasarkan pertama-tama kepada kemajuan di bidang

sosial dan ekonomi;

c) Demokrasi yang berdasar atas kedua hal di atas

bersama-sama secara simultan.

Pernyataan resmi mengenai demokrasi pernah dikemukakan oleh HOS

Tjokroaminoto bahwa demokrasi yang ia inginkan adalah demokrasi dalam

rangka pluralisme yang harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi

peranan rakyat untuk menentukan jalannya negara.46

Pendapat selanjutnya

mengenai demokrasi, dikemukakan oleh Ismail Suny bahwa: “demokrasi berakar

pada teori kedaulatan rakyat yang dapat dirumuskan sebagai wewenang tertinggi

yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara adalah

rakyat.”47

Sejalan dengan pendapat-pendapat sebelumnya mengenai demokrasi,

Jimly Asshiddiqie memberikan pengertian demokrasi yang lebih partisipatif

bahwa “demokrasi sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama

rakyat.”48

Pendapat Jimly Asshiddiqie di atas didasari oleh ide bahwa untuk

kemanfaatan rakyat sesungguhnya segala kegiatan negara harus ditujukan bagi

46

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op.Cit., h. 34, dikutip dari

Arief, Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan, dalam Prisma No 7 Tahun

1982, h. 4.

47 Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Penerbit Gramata

Publishing, Bekasi, 2014, h. 15, dikutip dari Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila,

Aksara Baru, Jakarta, 1984, h. 7.

48 Jilmy Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op.Cit., h. 293.

Arti dari demokrasi yang lebih partisipatif bahwa kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari

rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberikan arah serta yang

sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan itu

pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan

pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat

dalam arti yang seluas-luasnya.

23

rakyat.49

Keempat unsur yang terdapat dalam demokrasi itulah yang tercakup

dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan

rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus

membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam

penyelenggarakan negara.50

Dengan demikian konsep demokrasi merujuk pada

pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan oleh rakyat.51

Demokrasi

menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan

prinsip kedaulatan rakyat.52

Pada masa kemerdekaan Indonesia istilah yang

dipakai untuk menyebut demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Atas dasar sejarah

kemerdekaan itulah sumber kekuasaan pemerintah adalah rakyat dengan

kedaulatannya. Inilah akar teori kedaulatan rakyat yang kemudian disebut

demokrasi.53

Demokrasi sering diidentikkan dengan ajaran kedaulatan rakyat.

Keidentikan tersebut mengerucut pada satu pengertian bahwa kekuasaan tertinggi

berada ditangan rakyat. Dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi,

wewenang tertinggi berasal dari rakyat bukan berasal dari penguasa yang otoriter.

49

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Sinar

Grafika, Jakarta, 2010, h, 118.

50 Jilmy Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op.Cit., h. 294.

51 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit., h. 120.

Pemerintahan oleh rakyat dalam suatu negara mengandung arti bahwa rakyat berdaulat baik dalam

perencanaan, penetapan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika penyelenggaraan

negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan nasib dan masa depan mereka sendiri sebagai

rakyat negara yang bersangkutan.

52 Ibid., h. 200.

53 Ibid., h. 96. Dengan teori kedaulatan rakyat ini, dasar kekuasaan negara itu bukan lagi

vox dei (suara Tuhan), tetapi vox populi (suara rakyat). Inilah dasar legitimasi baru (menggantikan

teori kedaulatan Tuhan) bagi kekuasaan pemerintah.

24

Negara hanya menempati posisi sebagai penampung aspirasi rakyat sehingga

rakyat dapat ikut serta dalam pemerintahan kedepannya.

UUD NRI 1945 tidak pernah menggunakan kata demokrasi dalam pasal-

pasalnya tetapi UUD NRI 1945 menggunakan kata kedaulatan rakyat sebagai

penyebutan lain demokrasi dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Asas

demokrasi sebagai asas hukum sering disebut sebagai kedaulatan rakyat. Asas

kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam

pemerintahan negara, rakyat yang menentukan kehendak negara, rakyat yang akan

menentukan apa yang akan diperbuatnya dan rakyat yang akan menentukan pula

bagaimana cara berbuatnya.54

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam asas

kedaulatan rakyat terkandung makna bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi

atas berjalannya negaranya sendiri. Kedaulatan rakyat apabila diartikan secara

sederhana adalah rakyat yang menjadi sumber kekuasaan tertinggi negara.

Menurut Jean Jacques Rosseau:

Manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak

yang lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang

satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Dalam

situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka

manusia itu serentak bersama-sama menyerahkan kedaulatan

masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksanaan perintah-

perintah ialah negara dan pemerintahan. Penyerahan itu disertai

dengan satu syarat: ia harus turut serta untuk menyusun

kemauan umum, volonte generale, yang akan dijadikan

kemauan negara.55

Dengan demikian maka rakyat secara sukarela mau menyerahkan

keinginannya kepada suatu organisasi yaitu negara untuk selanjutnya menjalankan

54

Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Penerbit PT Bina Aksara,

Jakarta, 1982, h. 17.

55 M. Hutauruk, Asas-Asas Ilmu Negara, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978, h. 25.

25

kekuasaaan berdasarkan rakyat. Pengertian ajaran kedaulatan oleh Imanuel Kant

yang menyatakan bahwa:

Tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan

menjamin kebebasan para warganya. Dalam pengertian bahwa

kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas

perundang-undangan, sedangkan undang-undang yang di sini

yang berhak membuat adalah rakyat sendiri. Maka undang-

undang itu merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau

kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan

tertinggi atau kedaulatan.56

Namun kedaulatan tidak serta-merta dapat dilakukan oleh rakyat dalam

menentukan keputusan. Keputusan rakyat yang akan menjadi pedoman

pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus dibentuk sesuai dengan

prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan konstitusi. Selanjutnya Bagir Manan

mengemukakan arti kedaulatan rakyat sebagai berikut:

Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur

pemerintahan negara ada pada rakyat. Rakyat yang berdaulat,

berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah.

Tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi

semua orang, ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara

mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan

jalannya. Bukan keputusan yang sekonyong-konyong diambil

dengan cara yang tersendiri saja, dengan menyerukan bersama-

sama “mufakat”. Di sini tidak ada permusyawaratan terlebih

dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan

rakyat.57

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, bahwa negara Indonesia

berdasarkan asas demokrasi. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-

Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan

56

Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 161.

57 Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Op.Cit., h. 15,

dikutip dari Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-

Undang Pelaksananya), Unsika, Karawang, 1993, h. 47-48.

26

menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi

(constitutional democracy).58

UUD NRI 1945 tidak berbicara tentang demokrasi

tetapi menyebut asas demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang berposisi sebagai

asas hukum. Konstitusi Indonesia merupakan landasan bagi pemerintah dalam

menyelenggarakan negara atas kehendak rakyat. Indonesia dalah negara

demokratis tertuang dalam konstitusi Pasal 1 Ayat (2) “kedaulatan berada

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”59

, ketentuan

ini memberikan penegasan bahwa MPR tidak mempunyai kewenangan untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden. MPR tidak dapat secara serta-merta

memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang

dianggap melakukan pelanggaran hukum dan penghianatan terhadap negara.

Kemudian bukti negara Indonesia menganut asas demokrasi diturunkan

dalam ketentuan-ketentuan lain yang mencerminkan demokrasi pada beberapa

Pasal dalam konstitusi. Antara lain yang mencerminkan bahwa negara Indonesia

adalah demokrasi yaitu perubahan pemilihan Presiden yang semula dipilih oleh

MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ketentuan pemilihan Presiden secara langsung termuat dalam pasal 6A Ayat (1)

UUD NRI 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat.”60

Pemilihan Presiden secara langsung ini

58

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit., h. 58.

59 Amandemen ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (2).

60 Amandemen ketiga UUD NRI 1945 Pasal 6A Ayat (1).

27

dijustifikasi oleh asas demokrasi.61

Bukti lain yang menguatkan bahwa Indonesia

adalah negara demokrasi adalah dimuatnya pengakuan dan penghormatan

terhadap Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, salah satunya adalah pengakuan

hak politik setiap warga negara dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 “setiap

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat."62

Dalam rangka membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia, konstitusi telah memberikan ketentuan mengenai batasan waktu

mereka menjabat dan batasan periode masa kepemimpinan. Batasan tersebut

termuat dalam konstitusi Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang

jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali mas jabatan.”63

Penegasan tentang

pembatasan masa jabatan Presiden ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan

kekuasaan sekaligus menutup peluang Presiden dapat menjabat tanpa batas waktu

seperti pada rezim Orde Baru.64

Termuatnya berbagai ketentuan dalam UUD NRI

1945 tersebut dijustifikasikan oleh salah satu asas utama dalam UUD NRI 1945

yaitu demokrasi (Pasal 1 UUD NRI 1945).65

61

Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Op.Cit., h. 33. Pemilihan

secara langsung ini sangat tepat sebagai wadah terhadap hak-hak rakyat untuk berpartisipasi secara

aktif dalam pemerintahan.

62 Amandemen kedua Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945.

63 Amandemen pertama Pasal 7 UUD NRI 1945.

64 Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sitem Hukum Indonesia, Op.Cit., h. 32.

65 Ibid.

28

Berdasarkan pendapat di atas mengenai arti kedaulatan rakyat maka dapat

disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Kesimpulan tersebut

diperkuat oleh Sodikin bahwa: “bahwa dapat juga dikatakan bahwa ajaran

kedaulatan rakyat memperoleh bentuk yang lebih konkret ke dalam apa yang

disebut dengan demokrasi.”66

Kedaulatan di sini oleh para ahli sering diartikan

dengan kekuasaan. Jadi dengan demikian dominasi kekuasaan berada di tangan

rakyat.67

Rumusan kedaulatan berada di tangan rakyat di dalam Undang-Undang

Dasar 1945 ”menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

kedudukan rakyatlah yang paling menonjol dan paling sentral.”68

C. Perlindungan Minoritas sebagai Salah Satu Unsur dari Asas

Demokrasi

Pemerintahan oleh mayoritas merupakan konsekuensi logis dari dianutnya

asas demokrasi dalam suatu negara. Pemerintahan mayoritas tersebut mempunyai

legitimasi keberadaannya ketika didasarkan pada kedaulatan rakyat seperti yang

tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Kedaulatan rakyat mengandung

arti bahwa kehendak rakyat dalam negara demokrasi akan sahih apabila

dijalankan oleh mayoritas. Prinsip mayoritas didasari dengan prinsip penentuan

66

Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Op.Cit., h. 18.

67 Harris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, Op.Cit., h. 20,

dari Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pncasila, Aksara Baru, Jakarta, 1978, h. 15.

68 Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Op.Cit., h. 33,

dikutip dari Dahlan Thalib, Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945

dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR Sebagai Pelaku

Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya), Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000, h. 293-294.

29

kehendak sendiri69

; artinya, setiap keputusan yang diambil kelompok mayoritas

akan berkekuatan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh semua

elemen. Keputusan yang ditentukan oleh mayoritas tersebut berimplikasi pada

keharusan persetujuan semua elemen pembuat keputusan apabila keputusan

tersebut akan diubah.70

Prinsip mayoritas yang sejalan dengan prinsip penentuan kehendak sendiri

perlu mendapatkan batasan agar tidak menjadi dominasi mayoritas absolut.71

Pembatasan tersebut dijamin oleh kemerdekaan individu72

bahwa perubahan

terhadap setiap keputusan tidak serta-merta dapat dirubah tetapi memerlukan

persetujuan oleh sebagian besar individu. Menurut prinsip mayoritas, jumlah

individu yang menyetujuinya selalu lebih besar dari jumlah individu yang tidak

menyetujuinya, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan tetapi mereka yang tidak

menyetujuinya akan tetap terikat oleh keputusan tersebut.73

Ide yang melandasi

prinsip mayoritas adalah ”keputusan yang ditetapkan harus selaras dengan dari

para subyek sebanyak-banyaknya, dan tidak selaras dengan kehendak para subyek

69

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Loc.Cit. Penentuan

kehendak sendiri menuntut bahwa tatanan sosial harus dibuat dengan keputusan bulat dari semua

subyeknya dan bahwa keputusan itu harus tetap mengikat hanya sepanjang keputusan tersebut

mendapat persetujuan dari semua subyeknya.

70 Ibid.

71 Ibid., h. 407. Prinsip mayoritas tidak sama dengan keabsolutan mayoritas terhadap

minoritas. Dengan demikian untuk batas tertentu dimungkinkan mencegah isi keputusan yang

dibuat oleh mayoritas tidak bertentangan mutlak dengan kepentingan minoritas.

72 Ibid., h. 405.

73 Ibid. Ketika jumlah mereka yang tidak menyetujui keputusan tersebut lebih besar dari

yang menyetujuinya, maka dimungkinkan perubahan kembali keputusan tersebut di mana

keputusan tersebut nantinya akan selaras dengan kehendak yang lebih besar jumlahnya daripada

yang kehendaknya tidak selaras dengan keputusan.

30

dalam jumlah sekecil-kecilnya.”74

Apabila suatu keputusan tidak dapat diubah

oleh kehendak mayoritas tetapi hanya oleh kehendak seluruhnya, atau kehendak

dari mayoritas bersyarat maka sekelompok kecil orang saja dapat mencegah

terjadinya perubahan tatanan sosial. Dengan demikian tatanan sosial tersebut

dapat menjadi tidak selaras dengan kehendak dari sejumlah subyek yang mungkin

lebih besar dari jumlah subyek yang kehendaknya selaras dengan tatanan sosial

tersebut.75

Prinsip mayoritas sangat erat hubungannya dengan ide-ide kebebasan dan

persamaan. Derajat kebebasan seseorang dapat dilihat dari seberapa jauh

perlakuan negara terhadap persamaan hak-hak minoritas dengan mayoritas. Setiap

individu pada dasarnya mempunyai nilai politik yang sama dan setiap orang

mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasan; artinya setiap orang dapat

menuntut agar kehendak mayoritas selaras dengan kehendaknya.76

Prinsip

mayoritas tidak sama dengan dominasi absolut mayoritas atau kediktatoran

mayoritas atas minoritas.77

Keterlibatan minoritas menentukan tata hukum

penting, namun pada akhirnya isi dari keputusan tersebut ditentukan oleh

kehendak mayoritas.78

Keterlibatan minoritas dalam pembentukan maupun

perubahan sebuah keputusan merupakan konsekuensi dari prinsip mayoritas.

74

Ibid., h. 406.

75 Ibid.

76 Ibid.

77 Ibid., h. 407.

78 Ibid. Walaupun penentuan isi dari keputusan tersebut ditentukan oleh kehendak

minoritas, namun tetap harus dilandasi oleh ide kebebasan dan persamaan sebagai batasan prinsip

mayoritas.

31

Namun pada akhirnya keterlibatan tersebut diputuskan oleh mayoritas.79

Keterlibatan minoritas dalam pembentukan sebuah keputusan memunculkan suatu

proses kompromi80

antara mayoritas dan minoritas sehingga kepentingan mereka

dapat disatukan menjadi sebuah keputusan yang adil.

Kompromi merupakan suatu bentuk yang ideal dari perlindungan terhadap

hak-hak minoritas yang biasanya tersingkirkan oleh kelompok mayoritas yang

memerintah. Namun persoalan lain yang sangat krusial adalah masalah persamaan

dalam hukum dan pemerintahan dari setiap warga negara yaitu kaitannya dengan

hak-hak minoritas yang selalu kalah oleh prinsip mayoritas. Menurut ajaran

demokrasi, “golongan minoritas ini tetap mempunyai hak sesuai kedudukannya

sebagai minoritas, sementara yang memerintah adalah pihak mayoritas dengan

atau tanpa mengikutsertakan pihak minoritas.”81

Demokrasi yang ideal adalah

demokrasi yang memberikan perlindungan terhadap minoritas; artinya,

keikutsertaan dan tindakan minoritas dalam pemerintahan akan sahih apabila hak-

hak minoritasnya dalam politik maupun non politik diakui dan dilindungi oleh

negara. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas menjadi pedoman bagi

pemerintahan mayoritas untuk menyelenggarakan negara berdasarkan asas

demokrasi. Perlindungan minoritas tersebut sering disebut dengan konsep

79

Ibid. Keterlibatan tersebut ditujukan untuk mengurangi kemungkinan keputusan yang

dibuat oleh mayoritas dipengaruhi oleh kehendak minoritas. Keterlibatan minotitas dalam

pembentukan keputusan ditujukan juga untuk mencegah terjadinya kediktatoran mayoritas atas

minoritas.

80 Ibid., h. 408. Kompromi berarti penyelesaian suatu konflik melalui suatu norma yang

tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga

seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain. Metode kompromi ini

merupakan suatu pendekatan ke arah penentuan kehendak sendiri secara sempurna.

81 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Op.Cit., h. 51.

32

“pemerintahan oleh mayoritas dengan mempertahankan hak dari minoritas

(majority rule, minority rights).”82

Perlindungan minoritas dalam sebuah negara demokrasi menjadi aspek

yang paling penting. Perlindungan minoritas dalam negara demokrasi dapat dilihat

pada catatan kaki yang terkenal di Amerika serikat dalam kasus United States v.

Carolene Products Co., yang diputuskan pada tahun 1938. Pada kasus ini terdapat

hubungan dengan perlindungan minoritas yang menyebutkan bahwa kepentingan

setiap individu adalah esensial83

; artinya kepentingan setiap individu ini dalam

negara demokrasi dianggap setara sehingga dengan adanya kesetaraan

kepentingan maka mayoritas tidak dapat melakukan tirani terhadap minoritas.

Demi mengatasi kesewenang-wenangan mayoritas terhadap minoritas, maka perlu

adanya mekanisme kerjasama84

antara mayoritas dengan minoritas. Pemerintahan

mayoritas agar tidak menjadi mayoritas absolut perlu dilakukan pemisahan

kepentingannya dari kepentingan-kepentingan mayoritas, namun di sisi lain ia

juga tidak memisahkan koalisi mayoritas dari beragam minoritas.85

Mengenai

perlindungan yang sama diantara warga negara, Mahkamah Agung Amerika

Serikat dalam membuat peraturan pada kondisi tertentu harus melindungi

kepentingan minoritas yang tidak memiliki suara kemudian melalui konstitusi

82

Ibid.

83 John Hart Elly, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Harvard

University Press, Cambridge-Massachusetts, 1980, h. 79. Kepentingan setiap individu harus

menjadi suatu unsur yang harus dipatuhi dalam proses legislasi sebab legislasi yang

memperhatikan kepentingan setiap individu akan menghasilkan peraturan yang tidak saja

menguntungkan mayoritas tetapi di sisi lain melindungi kepentingan minoritas.

84 Ibid., h. 81. Kerjasama antara mayoritas dan minoritas akan membantu proses

demokrasi manakala pemerintahan yang dijalankan oleh mayoritas menjaga kepentingan rakyat

secara keseluruhan sehingga menciptakan kepercayaan antara kedua kelompok tersebut.

85 Ibid., h. 82.

33

kepentingan mereka dititipkan kepada kelompok-kelompok yang memiliki

kekuasaan politik sehingga kelompok-kelompok tersebut diharapkan dapat

menjamin kepentingan minoritas.86

Pemerintahan yang dijalankan oleh mayoritas harus memberikan ruang

kepada setiap warga negara termasuk di dalamnya kelompok minoritas untuk

diadakannya diskusi terbuka dan informasi yang penuh tentang isu-isu politik

yang bertujuan untuk memastikan dan mengecek proses pemerintahan yang

dilakukan oleh mayoritas bekerja sesuai dengan cita-cita demokrasi yaitu

perlindungan minoritas.87

Perlindungan yang sama terhadap setiap warga negara

ditegaskan melalui Amandemen ke-4 konstitusi Amerika Serikat yang

memfokuskan untuk menghindari perlakuan yang tidak adil.88

Perlakuan yang

tidak adil ini biasanya dialami oleh kelompok minoritas yang tidak memiliki

kekuatan politik di pemerintahan sehingga memungkinkan terjadinya tirani oleh

mayoritas. Mayoritas yang tirani akan mengganggu kebebasan kelompok

minoritas untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan, kondisi

yang seperti ini memungkinkan mengesampingkan kepentingan minoritas yang

sepatutnya menjadi perhatian pemerintahan mayoritas. Untuk menjamin kebijakan

yang dibuat pemerintah selaras dengan kehendak minoritas maka diperlukan

86

Ibid., h. 84. Penitipan kepentingan-kepentingan minoritas kepada kelompok-

kelompok yang memiliki kekuasaan politik dilakukan melalui mekanisme kontrak politik.

87 Ibid., h. 94. Perlindungan minoritas perlu dikuatkan agar menjamin kebebasan

berekspresi, kebebasan berbicara, dan berorganisasi sekaligus menjadi jembatan bagi penyaluran

hak politik setiap individu untuk memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Kedudukan

yang sama setiap individu berakibat pada keharusan bagi pemerintah untuk memerintah dengan

mempertimbangkan kehendak dari minoritas.

88 Ibid., h. 97.

34

keputusan yang bersifat terbuka89

bagi seluruh warga negara. Selain harus bersifat

terbuka, keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus berpegang pada

kepentingan semua elemen masyarakat.90

Perlindungan pada kelompok minoritas

yang tergolong kecil seperti misalnya Amish, hari ketujuh kaum Adven, dan

kesaksian Jehovahs.

89

Ibid., h. 100. Keputusan yang bersifat terbuka menjadi konsekuensi logis dari

dianutnya asas demokrasi. Keputusan yang bersifat terbuka akan mengurangi tingkat kecurigaan

masyarakat kepada pemerintah terhadap kebijakan yang ditetapkan.

90 Ibid.