BAB I · Web viewBAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan

terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban

untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai

dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan

sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas

pelaksanaan amanah yang diterimanya secara objektif.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan

ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah;

3. Menyediakan informasi mengenai posisi suumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas pemerintah daerah;

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang

ditetapkan;

7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja,

transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Adapun Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri

dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Laporan Operasional

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah

daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi

Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

2

realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur

sebagai berikut :

1. Pendapatan

2. Belanja

3. Transfer

4. Surplus/defisit

5. Pembiayaan

6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan

jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan

setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang

diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima

atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-

kurangnya pos-pos berikut:

1. Aset

2. Investasi jangka panjang

3. Aset Tetap

4. Dana Cadangan

5. Aset Lainnya

6. Kewajiban

7. Ekuitas

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan dari kegiatan operasional

2. Beban Operasional dari Beban

3. Surplus Non Operasional

4. Defisit Non Operasional

5. Pos Luar Biasa

3

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal

2. Surplus/defisit LO

3. RK-PKD

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5. Ekuitas Akhir dan Koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai

berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan SKPD

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,

antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 7) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

5

13.Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di

Pemda ;

14.Perda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penataausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

2019 ;

1.3. Sistematia penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD TA 2016

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas

5.3. Penjelesan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

5.3.2 Beban

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

6

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

7

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2019 tumbuh 5,62 persen (y-on-y). Dari sisi

produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan

tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh

19,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen

Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 12,89 persen.

Perekonomian Jawa Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai Rp 339.791,18

miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 248.808,27 miliar.

Ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2019 tumbuh 5,62 persen (y-on-y). Dari sisi

produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan

tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh

19,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen

Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 12,89 persen.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah pada kuartal I/2019 5,14 persen.Pertumbuhan tersebut lebih rendah 0,23

poin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2018 sebesar

5,37 persen. pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kuartal pertama tahun ini

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu didukung oleh semua lapangan

usaha. Beberapa sektor menurut lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Beberapa faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada

kuartal pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada

periode yang sama tahun lalu.

Sektor-sektor tersebut, lanjutnya seperti sektor konstruksi dan industri.

Menurutnya, konstruksi yang terjadi pada kuartal pertama tahun ini di Jawa Tengah

tidak sebanyak konstruksi pada Januari - Maret 2019 yang terdapat pembangunan

jalan tol trans-Jawa.

Sementara itu terkait dengan industri, pertumbuhan yang lebih rendah dapat

terjadi karena beberapa faktor, kemungkinan salah satunya adalah penundaan. Contoh

sektor industri yang belum bergerak pada kuartal pertama tahun ini adalah industri

makanan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang

8

memiliki pertumbuhan paling rendah pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,96%

Kemudian diikuti oleh administrasi pemerintahan sebesar 2,10%, dan

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur yang tercatat tumbuh 2,58% pada

Januari – Maret 2019 dibandingkan Januari—Maret 2018.

Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha dicatatkan oleh sektor

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,55%. Kemudian, diikuti

Informasi dan Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing

tercatat sebesar 12,12% dan 9,92%.

Adapun berdasarkan pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga

non profit yang melayani rumah tangga tercatat sebagai komponen yang tumbuh

paling besar pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama

tahun lalu, yakni 12,41%.

Struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari sisi produksi masih tetap

didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni sebesar 34,20%.

Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga

masih mendominasi dengan komposisi 60,86%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah

dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa

Tengah, (GRMS) yaitu bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi

jawa tengah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 122 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun

2018 tentang Pedoman Penataausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2019. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan

mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis,

periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan

pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan

perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

9

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan

umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 meliputi :

a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;

b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan

mengoptimalkan pengelolaan BUMD;

d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak,

bukan pajak dan pembaharuan data;

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia

yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui potensi riil sumber-sumber pendapatan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan

mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi

pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan

lain-lain.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas

pembangunan daerah tahun 2019 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN

tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk

menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT

dan pendampingan DAK;

b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;

c. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa

Tengah Tahun 2019, meliputi :

1) Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;

2) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan

daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

masyarakat;

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung

pengembangan wilayah;

5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta

pengurangan risiko bencana;

10

6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance);

7) Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.

d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional,

dengan tetap mempriotitaskan pembangunan daerah serta memiliki skala

pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran

dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas

pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun

mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebagai

sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada

perhitungan yang cermat dan rasional;

b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-

hatian (prudential);

c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan

anggaran;

d. Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan,

maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang

dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung

tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

11

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah

sebesar Rp. 15.735.195.935 ( Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta

Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) atau

tercapai sebesar 136,83 % dari target sebesar Rp. 11.500.000.000 ( Sebelas Miltar

Lima Ratus Juta Rupiah ) . Jumlah tersebut didapat dari sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.624.888.250 ( Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh

Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh

Rupiah ) atau 109,52 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.309.781.000

( Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu

Rupiah ). Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal dan Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah ;

2. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 400.950.000 ( Empat Ratus Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah ) atau 132,91 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp.

301.675.000 ( Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ).

Retribusi Perizinan Tertentu berupa Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada

Badan;

3. Pendapatan Denda Retribusi Rp. 16.428.185 ( Enam Belas Juta Empat Ratus Dua

Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah ) dari anggaran

pendapatan sebesar sebesar Rp. 0. Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pendapatan Denda

Retribusi Izin Trayek ;

4. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Rp. 11.692.929.500 ( Sebelas Milyar Enam

Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima

Ratus Rupiah ) atau 148,23 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 7.888.544.000

( Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat

Puluh Empat Ribu Rupiah ). Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

berasal dari Fasilitas Umum.

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) adalah sebesar Rp. 197.483.656.737 ( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar

12

Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh

Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ) atau tercapai 96,05 % dari anggaran sebesar Rp.

205.614.796.000 ( Dua Ratus Lima Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus

Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ). Pada pendapatan sebesar Rp. 15.735.195.935 (

Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima

Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) masih terhitung atau terdapat

pendapatan pada tahun lalu kas di bendahara penerimaan yang masih di catat dalam

SPJ sebesar Rp. 23.972.500 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua

ribu Lima Ratus Rupiah) jadi pendapatan netto nya adalah sebesar Rp. 15.711.223.435.

(Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat

Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai sebesar Rp. 46.368.491.321

( Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus

Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah ) atau 98,96 % dari

anggaran belanja sebesar Rp. 46.856.796.000.

2. BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.762.660.000 ( Dua

Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )

atau 89,15 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.099.002.000

3. BELANJA LANGSUNG - Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 78.557.640.816

( Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus

Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah ) atau 94,63 % dari anggaran

belanja sebesar Rp. 83.018.034.000.

4. BELANJA LANGSUNG - Belanja Modal Rp. 69.794.864.600 ( Enam Puluh

Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam

Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah ) atau 96,08 % dari anggaran belanja

sebesar Rp. 72.640.964.000

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah

Ditetapkan

a. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1) Selain Human Error, Indikator kecelakaan lalu lintas akibat kurang optimalnya

pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas,

RPPJ, Traffic Light dan LPJU, masih mendominasi penyebab kecelakaan di

Jawa Tengah.

2) Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi pengelola

Teknologi Informasi.

b. Strategi Pemecahan Masalah

13

Belajar dari pengalaman, ke depan dalam rangka meningkatkan kinerjanya perlu:

1) Optimalisasi prioritas penganggaran APBD untuk pemenuhan kebutuhan

fasilitas keselamatan jalan utamanya pada jalur-jalur alternatif di jalan

provinsi.

2) Peningkatan koordinasi dan komunikasi utamanya kepada Kementerian

Perhubungan dan pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Penyusunan dokumen rencana induk penataan informasi teknologi dengan

implementasi jangka pendek, menengah dan panjang.

4) Optimalisasi dan Modernisasi peralatan pendukung teknologi informasi secara

bertahap dan berkelanjutan.

5) Optimalisasi pemanfaatan SDM dan peningkatan kapasitas SDM melalui

Diklat teknis maupun kursus pendek SDM IT.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2018 ( EXCEL )

14

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai

entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai

kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah

adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan

tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di

luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau

kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan

keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan

Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh

karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah

SKPD dan PPKD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Sistem Akutansi

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semuah penerimaan Kas Derah (Kasda) yang menmbah ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan di Akui pada saat

kas di terima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azaz

bruto, yaiut dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) BELANJA

Belnja adalah semuah pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam

periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali

15

oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda,

Khusus melalui bendahara Pengeluran, pengekuan belanja terjadi pada Saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

3) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikusai dan / atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi /sosial di masa depan

diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta

dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber

daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini

tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan

kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak

kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,

dan Aset Lainya.

4) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada

SKPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa

uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainya.

5) EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang

pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas

Dana Diinventasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan

keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus

disajikan bersama-sama.

2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan

dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target;

b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

16

c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

adalah basis akrual.

5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat

pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara

keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan

Biro Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemeriintah yang sangat likuid,

yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung

dari tanggal perolehan.

3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo

simpanan di Bank, dan setara kas.

4) Kas dan setara kas diakui pada saat :

a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan

b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.

5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam

nilai rupiah.

6) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

c. Kebijakan Akuntansi Investasi

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

seperti Bungan, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek

dan investasi jangka panjang.

3) Pengakuan investasi :

a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

17

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

(reliable).

b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut :

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

(reliable).

4) Pengukuran Investasi

a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi

diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai

wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya,

metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value).

5) Penyajian/pengungkapan

a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca.

Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagi pendapatan dan

disajikan pada LRA dan LO.

b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik

yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non

permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang

investasi jangka non permanen.

c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12

bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar

investasi non permanen pada aset lancar.

d. Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau

hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sabagai akibat perjanjian

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih

pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan,

transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.

18

3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai

dengan akhir periode pelaporan.

4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode

pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi

besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat

dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak

tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak

tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

e. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berupa :

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional pemerintah,

b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses

produksi,

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat,

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintahan.

3) Persediaan diakui pada saat :

a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya

berpindah.

4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya

dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah

persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan

terakhir.

5) Persediaan disajikan sebesar :

a) biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan

persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

19

c) Nilai wajar apabila persediaan dipeoleh dari cara lainnya.

f.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan

dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap

lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai

aset tetap adalah:

a) Berwujud

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya

perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka

nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :

a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah

dikurangi dengan diskon dan rabat

b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan

dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksuudkan.

6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama

dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau

lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat

dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,

kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,

20

b) Pengeluaraan tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset

Tetap/aset lainnya.

8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersanngkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis

lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat.

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak

memiliki nilai sisa (residu).

9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun

menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun

penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset

secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi

masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau

dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya

perolehan atau pertukaran.

12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut

dikurangi akumulasi penyusutan.

13) Perlakuan khusus, penyajiian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap

diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan

bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam

satu tahun anggaran.

2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke

dana cadangan.

3) Dana cadangaan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang

diklasifikasikan ke dana cadangan.

4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar.

Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

2) Aset lainnya antara lain :

a) Aset tak berwujud

21

(1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset

tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti,

software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud

dalam pengerjaan.

(2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut :

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa

datang yang diharapkan atau jas potensial yang diakibatkan

dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir

kepada/dinikmati oleh entitas dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan

anda.

(3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang

harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud

hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut

mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau

jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir

masuk kedalam entitas tersebut.

b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah

(1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah

daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan

melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

(2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab

mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian

sementara.

(3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat

keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan

pembebanan penggantian kerugian sementara.

c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga

(1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau

digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

(2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari

aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

d) Aset lain-lain

(1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak

dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan

22

angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan

kemitraan dengan pihak ketiga.

(2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah dan direklasifikasika ke dalam aset lain-lain.

(3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan

aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut

nilai tercatatanya.

i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi :

1) Kewajiban jangka pendek

a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari uang perhiungan fihak ketiga,

utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima

dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakuka untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang

dapat diukur dengan andal.

d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan

dalam Neraca dan CaLK

2) Kewajiban jangka panjang

a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang

jangka panjang lainnya.

c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal.

23

d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus

diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang

handal.

j.Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu

jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan

perubahan Ekuitas.

k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1) Pendapatan LO

(a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui

sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk

menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi

pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi.

(b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

(c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang

diklasifikasikanmenurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang

rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

2) Pendapatan LRA

(a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali.

(b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima

di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan

dalam LRA dan LAK.

l. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

1) Beban

(a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk

potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi

tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan

ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

(b) Pengakuan dan pengukuran beban

24

(1) Beban Operasi

i. Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/

TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan

pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang

pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D

atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.

ii. Beban barang dan Jasa

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan

yaitu pada saat barang telah diterima

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat

sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan

dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo

untuk dibayarkan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah

Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai

nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang

tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial

berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh

Pihak Ketiga.

Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan

metode penyusutan yang telah ditetapkan.

Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan

metode amortisasi yang telah ditetapkan.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan

piutang dan metode penghapusan langsung

(2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat

timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

2) Belanja

(a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

(b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas

Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang

25

dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang

sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

(c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

(1) LRA sebagai pengeluaran daerah

(2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi

(3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi

(4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

3) Transfer

(a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

(b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan

pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran

yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap

pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai

transfer diakui sebesar nilai bruto.

m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran)

1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas

umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan

oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui

pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Peneriman dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan

dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai

dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berajalan

26

atau perode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan

dalam 2 (dua) jenis yaitu :

i. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan

terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode

berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.

ii. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat

alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan

terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan

koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk

mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA

maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap

posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

BAB V

27

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah

pendapatan yang diterima selama TA. 2019 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas

Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun

anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut

diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2019.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.711.223.435 atau

136,47 % dari target Rp. 11.500.000.000 dan untuk realisasi Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. Rp. 9.421.337.665 dengan rincian sebagai berikut :

2019% Realisasi 2018

Anggaran Realisasi

Pendapatan Asli daerah 11,500,000,000 15,711,223,435 136.62% 9,421,377,665

Jumlah 11,500,000,000 15,711,223,435 9,421,377,665

Sesuai dengan Sistem GRMS bahwa Penyetoran Dinas Perhubungan adalah

sebesar Rp. 15.693.238.935 adalah setoran sampai dengan per 31 Desember 2019

( Jam Bank Operasional), tetapi penerimaan Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp.

15.735.195.935 dan yang telah disetor adalah Rp. 15.693.238.935 jadi penerimaan

dinas perhubungan secara jumlah real dalam akuntansi akrual basis adalah jumlah

penerimaan sebesar Rp. 15.735.195.935 untuk penerimaan Rp. 41.957.000

disetorkan pada tanggal 2 Januari 2020 pada jam kas bank buka.

Akan tetapi penerimaan pada tahun lalu kas di bendahara penerimaan pada

tahun 2018 Rp. 23.972.500 ikut ada dalam penerimaan tahun 2019, jadi

penerimaan secara murni di tahun 2019 adalah Rp. 15.735.195.935 di kurangi

dengan kas di bendahara penerimaan sejumlah Rp. 23.972.500 yaitu Rp.

15.711.223.435

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

28

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar 15,711,223,435 atau 136,62 %

dari target Rp. 11.500.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

9.421.337.665 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Hasil Retribusi Daerah 3,611,456,000 4,025,838,250 111.47 2,731,983,500

7,888,544,000 11,685,385,185 148.13 6,689,394,165

Jumlah 11,500,000,000 15,711,223,435 137 9,421,377,665

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.1.1.1.1.1. Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.025.838.250 atau

111,47 % dari target Rp. 3.611.456.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 2.731.983.500 dengan rincian sebagai berikut :

\ 2018% Realisasi 2017

Anggaran Realisasi

Retribusi Jasa Usaha 3,309,781,000 3,624,888,250 109.52 2,032,583,500

Retribusi Perizinan Tertentu 301,675,000 400,950,000 132.91 699,400,000

Jumlah 3,611,456,000 4,025,838,250 111.47 2,731,983,500

5.1.1.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha





Anggaran Realisasi

186,000,000 188,500,000 101.34 213,000,000

1,385,254,000 1,420,464,000 102.54

1,738,527,000 2,015,924,250 115.96 1,819,583,500

Jumlah 3,309,781,000 3,624,888,250 109.52 2,032,583,500

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan

Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5.1.1.1.1.1.2. Retribusi Perizinan Tertentu

29

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 400.950.000 atau

132,91 % dari target Rp. 301.675.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 699.400.000 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

301,675,000 400,950,000 132.91 699,400,000

Jumlah 301,675,000 400,950,000 132.91 699,400,000

Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan

5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11,685,385,185 atau




Anggaran Realisasi

Pendapatan Denda Retribusi - 16,428,185 #DIV/0! 41,733,165

7,888,544,000 11,668,957,000 147.92 6,647,661,000

Penerimaan Lain-Lain - - - -

Jumlah 7,888,544,000 11,685,385,185 148.13 6,689,394,165

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah

realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2019.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 127.688.792.137 atau 96.03 %

dari anggaran Rp. 132.973.832.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


30

2019 % Realisasi 2018

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai 49,955,798,000 49,131,151,321 98,35 46,128,130,408

Belanja Barang & Jasa 83,018,034,000 78,557,640,816 94,63 56,817,129,784

Jumlah 132,973,832,000 127,688,792,137 96,03 102,945,260,192

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 49.131.151.321 atau 98,35

% dari anggaran Rp. 49.955.798.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp. 46,128,130,408 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Tidak Langsung 46,856,796,000 46,368,491,321 98.96 44,017,080,408

Belanja Pegawai langsung 3,099,002,000 2,762,660,000 89.15 2,111,050,000

Jumlah 49,955,798,000 49,131,151,321 98.35 46,128,130,408

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa



Rp. 56.817.129.784 dengan rincian sebagai berikut :

31


Anggaran Realisasi

Belanja Bahan Pakai Habis 10,335,508,000 9,901,349,272 95.80 6,651,415,743

Belanja Bahan/Material 392,445,000 366,481,650 93.38 62,875,000

Belanja Jasa Kantor 19,246,917,000 18,569,948,041 96.48 15,359,146,529

Belanja Premi Asuransi 709,819,000 640,553,268 90.24 527,058,743

1,574,050,000 1,494,569,106 94.95 1,499,066,714

Belanja Cetak dan Penggandaan 832,962,000 790,389,550 94.89 445,435,825

464,140,000 415,507,382 89.52 144,700,000

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 31,535,133,000 29,070,458,000 92.18 18,432,939,000

Belanja Sewa Alat Berat - - - -

220,500,000 173,522,500 78.70 174,347,000

Belanja Makanan dan Minuman 1,465,130,000 1,312,329,700 89.57 996,352,500

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - - #DIV/0! 265,174,000

Belanja Pakaian Kerja 222,794,000 218,907,000 98.26 126,514,000

- - #DIV/0! 343,997,500

Belanja Perjalanan Dinas 8,340,532,000 8,156,943,047 97.80 6,823,282,830

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - - -

90,110,000 78,946,000 87.61 23,708,000

Belanja Pemeliharaan 5,561,404,000 5,381,266,800 96.76 3,661,537,400

Belanja Jasa Konsultansi 1,984,390,000 1,944,944,500 98.01 1,254,379,000

Belanja Barang Dana BOS - - - -

Belanja Hadiah Barang 24,200,000 23,525,000 97.21 7,200,000

- - - -

- - - -

18,000,000 18,000,000 100.00 18,000,000

Belanja Barang dan Jasa BLUD - - - -

Belanja Pengadaan Jasa Lainnya - - - -

Belanja Publikasi - - - -

Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - - -

Belanja Hadiah Uang - - - -

- - - -

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga

Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32

5.1.2.1.3. Belanja Modal


96,08 % dari anggaran Rp. 72.640.964.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018



Anggaran Realisasi

Belanja Modal Pengadaan Tanah 40,000,000,000 38,368,783,800 95.92 -

2,964,296,000 2,833,088,585 95.57 7,628,682,750

17,783,020,000 16,900,372,912 95.04 4,326,087,800

11,893,648,000 11,692,619,303 98.31 6,497,037,000

- - #DIV/0! -

- - #DIV/0! -

Jumlah 72,640,964,000 69,794,864,600 96.08 18,451,807,550

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah



Rp. 0


Anggaran Realisasi

Tanah 40,000,000,000 38,368,783,800 95.92 -

Jumlah 40,000,000,000 38,368,783,800 95.92 -

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.833.088.585 atau 95.57


Rp. 7,628,682,750 dengan rincian sebagai berikut :

33


Anggaran Realisasi

Alat-alat Besar 151,000,000 143,186,000 94.83 147,259,000

Alat-alat Angkutan 738,000,000 659,486,000 89.36 1,150,599,550

Alat-alat Bengkel 216,380,000 204,275,000 94.41 17,325,000

176,700,000 171,484,000 97.05 -

Pengadaan Alat Kantor 512,720,000 506,625,000 98.81 1,116,660,000

Pengadaan Alat Rumah Tangga 77,000,000 76,722,800 99.64

Pengadaan Komputer 208,088,000 206,955,000 99.46

Alat-alat Studio dan Komunikasi 270,662,000 266,207,000 98.35 989,434,000

Alat-alat Laboratorium - - #DIV/0! -

Alat-alat Keamanan 613,746,000 598,147,785 97.46 4,207,405,200

Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan


95,04 % dari anggaran Rp. 17.783.020.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018



Anggaran Realisasi

17,783,020,000 16,900,372,912 95.04 4,326,087,800

Jumlah 17,783,020,000 16,900,372,912 95.04 4,326,087,800

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.692.619.303. atau

98,31 % dari anggaran Rp. 11.893.648.000. dan untuk Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 6.497.037.000. dengan rincian sebagai berikut :

34


Anggaran Realisasi

Pengadaan Jalan 198,960,000 198,191,300 99.61 -

Bangunan Air / Irigasi - - #DIV/0! 49,493,000

Instalasi - - #DIV/0! 6,447,544,000

Pengadaan Jaringan Listrik 11,694,688,000 11,494,428,003 98.29 -

Jumlah 11,893,648,000 11,692,619,303 98.31 6,497,037,000

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 181.772.433.302,00 sedangkan

Tahun 2018 sebesar Rp. 111,975,690,077.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. Aset Lancar

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 723.956.324,72 sedangkan per 31

Desember 2018 sebesar Rp. 398.465.328,31.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Aset Lancar per 31 Desember 2019 dalam Kas dan Setara Kas sebesar Rp.

41.957.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.

23.972.500,-

2019 2018

Kas di Kas Daerah - -

Kas di Bendahara Penerimaan 41,957,000 23,972,500

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Kas di Bendahara BLUD - -

Kas di Bendahara Sekolah - -

Setara Kas - -

Jumlah 41,957,000 23,972,500

35

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang

persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2019. (

DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA

PENGELUARAN DI TAHUN 2018 )

NO URAIAN 2018 2017

1 NIHIL - -

Jumlah - -

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN 2018 2017

1 NIHIL - -

Jumlah - -

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai

dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. ( DILAMPIRI

DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2019 )

NO URAIAN 2018 2017

1 NIHIL - -

Jumlah - -


NO URAIAN 2018 2017

1 NIHIL - -

Jumlah - -

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara

Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2019 yang akan dipergunakan untuk membayar

kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ

kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2019. ( PENJELASAN

KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH

LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2019 DILAMPIRKAN )

36

NO URAIAN 2018 2017

1 NIHIL - -

Jumlah - -


NO URAIAN 2018 2017

1 NIHIL - -

Jumlah - -

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara

Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari

pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum

disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2019. ( DILAMPIRI

DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2019 )

NO URAIAN 2019 2018

1 Hasil Retribusi Daerah - -

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41,957,000 23,972,500

Jumlah 41,957,000 23,972,500


NO URAIAN Nilai Penyetoran

1 Retribusi Perizinan Tertentu - -

2 Fasilitas Umum 41,957,000 41,957,000

Jumlah 41,957,000 41,957,000

Bukti setor STS sebesar Rp. 41.957.000,- dilampirkan di daftar lampiran dalam

Laporan Keuangan ini.

5.2.1.1.2. Piutang Pendapatan

Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- dan sedangkan dibandingkan saldo per 31

Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

37

2019 2018

Piutang Retribusi 20,569,000.00 22,105,080

Penyisihan Piutang Pendapatan (110,525.40) (110,525)

Piutang Retribusi Netto 20,458,474.60 21,994,554.60

Piutang retribusi pada tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah

sebesar Rp. 20.569.000,- dibanding tahun lalu sebesar Rp. 22.105.080. Piutang retribusi

tersebut dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Lahan di Terminal

Terminal Kartosuro, Terminal Madureso, Terminal Banjarnegara dan Terminal Purbalingga.

Untuk data tersebut dapat dilihat dalam lampiran Piutang 2019.

2019 2018

Piutang lain-lain PAD yang Sah - -

Penyisihan Piutang Pendapatan - -

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto - -

5.2.1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk

membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019

sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa

Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp.

210.089.497,92 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 204.650.391,51 dengan

rincian sebagai berikut :

2019 2018

Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Asuransi) 210,089,497.92 204,344,125.42

Jumlah 210,089,497.92 204,344,125.42

Belanja dibayar dimuka tersebut dari Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah meliputi Mobil

/ jasindo Oto Plus TLO, Kendaraan Bermotor Roda Dua, Bangunan / Property All Risk Ritel,

Gempa Bumi dan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1 yang mana jumlah premi nya

terdapat pada lampiran laporan keuangan ini.

5.2.1.1.4. Persediaan

38

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan

diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga

pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 450.582.160. dan

dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 146.978.690. dengan rincian sebagai

berikut :

2019 2018

Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 55,020,050 109,627,450

Barang Cetak 88,562,500 37,351,240

Alat kebersihan 119,368,510 -

Beban Persediaan Alat Listrik 187,631,100 -

Jumlah 450,582,160 146,978,690

CATATAN :

Terlampir Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan.

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar NIHIL

5.2.1.3. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.433.237.093.450,- naik sebesar

Rp.102.844.617.211,- atau 31,13% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar

Rp.330.392.476.239,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :(pengsian menggunakan kertas kerja aset

tetap terlampir)

No. Uraian

Saldo AkhirTahun 2019


Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)

1. Tanah 155 169.901.249.453 85 119.866.465.653

39

2. Peralatan dan Mesin 4.767 57.389.038.314 4.463 54.573.137.655

3. Gedung dan Bangunan 444 117.925.968.072 404 101.635.197.340

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.107 86.695.855.571 1.162 52.757.957.351

5. Aset Tetap Lainnya 206 461.866.440 206 461.866.440

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 6 863.115.600 10 1.097.851.800

Jumlah 817.87 710.63 710.63 0

Mutasi murni Aset Tetap selama Tahun 2019 yang terdiri dari belanja modal tahun 2019,

kapitalisasi, mutasi, hibah, dengan rincian sebagai berikut :

No.

Uraian

Saldo AwalTahun 2019

Penambahan PenguranganSaldo AkhirTahun 2019

Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)Vol

.Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)

1. Tanah 85 11

9.866.465.653

71 50.178.783.800 1 144.000.000 155 16

9.901.249.453

2. Peralatan

dan Mesin

4.463 54.573.137.655 586 4.822.635.866 282 2.006.735.207 4.767 57.389.038.314

3. Gedung

dan

Bangunan

404 10

1.635.197.340

74 28.204.997.312 34 1

1.914.226.580

444 11

7.925.968.072

4. Jalan,

Irigasi dan

Jaringan

1.162 52.757.957.351 1.196 37.253.058.023 251 3.315.159.803 2.107 86.695.855.571

5. Aset Tetap

Lainnya

206 461.866.440 0 0 0 0 206 461.866.440

6. Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

10 1.097.851.800 0 0 4 234.736.200 6 863.115.600

Jumlah710.6

3732.2 732.2 0 572 0

817.8

70

Mutasi Aset Tetap tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

40

Saldo AwalVolume Nilai (Rp)

6.330 330.392.476.239

No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)

1 Belanja Modal 1.158 69.794.864.600

2 Belanja Barang dan Jasa 7 202.880.672

3 Belanja BOS Belanja Modal 0 0

4 Belanja BLUD 0 0

5 Hibah 32 23.047.884.690

6 Mutasi Masuk 613 19.155.097.423

7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 112 8.005.926.586

8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya 0 0

9 Koreksi 5 252.821.030

Jumlah Penambahan 770.16 0

No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)

1 Ektrakomtabel 3 10.704.808

2 Mutasi Keluar 178 7.388.593.716

3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 112 8.005.926.586

4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 36 868.201.230

5 Koreksi 243 1.341.431.450

Jumlah Pengurangan 572 0

Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)

2690.65 1144

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun

2019.

Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat

menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2019 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120

Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah selama Tahun 2019.

Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena

penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset

tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya dan tidak jadi untuk

dipindahtangankan.

41

Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap, dan/atau aset

yang belum tercatat.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau

kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset

tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah.

Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2019.

Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena

penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya

karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset yang tidak digunakan untuk

operasional pemerintah, aset lain-lain lainnya dan Aset Tak Berwujud.

Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.3.1. Tanah

Nilai Tanah pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember

2019 sebesar Rp.169.901.249.453,- naik sebesar Rp.50.034.783.800,- atau 42,74%

dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.119.866.465.653,- dengan rincian sebagai

berikut :

No.

Uraian



Vol. Nilai (Rp.)Vol

.Nilai (Rp.)

Vol.

Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)

1. Tanah 85 119.866.465.653

71 50.178.783.80

0

1 144.000.000 155 169.901.249.453

Jumlah 8511

9.866.465.65371

50.178.783.80

01 144.000.000 155

169.901.249.453

Mutasi Aset Tanah dengan rincian sebagai berikut :

42


85 119.866.465.653


1 Belanja Modal 69 38.368.783.800

2 Belanja Barang dan Jasa - -

3 Belanja BOS Belanja Modal - -

4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 2 11.810.000.000

6 Mutasi Masuk - -

7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -

8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -

9 Koreksi - -

Jumlah Penambahan 71 50.178.783.800

Penambahan Mutasi Aset Tanah pada Tahun 2019 sejumlah 71 bidang tanah senilai

Rp.50.178.783.800,- yang terdiri dari :

- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 69 bidang senilai Rp.38.368.783.800,-

yang berupa Tanah Perluasan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Ds. Kemangkon,

Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.

- Penambahan karena Hibah sejumlah 2 bidang senilai Rp.11.810.000.000,- pada :

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 1

bidang senilai Rp.11.666.000.000,- terletak di Jl. Boyolali-Semarang Ds.

Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali yang digunakan Terminal Penggung dan 1

bidang senilai Rp.144.000.000,- terletak di Ds. Kiringan, Kec. Boyolali, Kab.

Boyolali yang digunakan Terminal Sunggingan. Hibah tersebut dari Pemerintah

Kabupaten Boyolali atas proses P3D Terminal Penggung dan Sunggingan.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -

3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -


5 Koreksi - -

Jumlah Pengurangan 1 144.000.000


155 169.901.249.453

43

Pengurangan Mutasi Aset Tanah pada Tahun 2019 sejumlah 1 bidang tanah senilai

Rp.144.000.000,- yang terdiri dari :

- Pengurangan karena Reklasifikasi Ke Aset Lainnya sejumlah 1 bidang senilai

Rp.144.000.000,- pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III

Surakarta sejumlah 1 bidang senilai Rp.144.000.000,- yang berupa Tanah Terminal

Sunggingan di Ds. Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali. Tanah tersebut direklas ke

Aset Lainnya karena akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Akumulasi Penyusutan Aset Tanah senilai Rp.0,- (nol rupiah).

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.57.389.038.314,- naik sebesar Rp.2.815.900.659,-

atau 5,16% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.54.573.137.655,- dengan rincian

sebagai berikut :

44

No. Uraian



Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)

1. ALAT BESAR 15 1.722.270.500 7 305.637.241 2 143.186.000 20 1.884.721.741

2. ALAT ANGKUTAN 103 30.092.198.421 58 795.486.000 25 515.950.000 136 30.371.734.421

3. ALAT BENGKEL

DAN ALAT UKUR

59 4.686.658.200 10 207.675.000 0 0 69 4.894.333.200

4. ALAT PERTANIAN 0 0 87 171.484.000 87 171.484.000 0 0

5. ALAT KANTOR

DAN RUMAH

TANGGA

3.334 6.024.427.155 354 1.257.204.819 139 361.233.542 3.549 6.920.398.432

6. ALAT STUDIO

KOMUNIKASI DAN

PEMANCAR

333 2.076.953.626 10 283.378.880 6 108.743.880 337 2.251.588.626

7. ALAT

KEDOKTERAN DAN

ALAT KESEHATAN

0 0 0 0 0 0 0 0

8. ALAT

LABORATORIUM

4 163.343.000 0 0 0 0 4 163.343.000

9. ALAT

PERSENJATAAN

18 31.204.725 7 598.147.785 7 598.147.785 18 31.204.725

10. ALAT KOMPUTER 588 5.070.400.594 51 373.030.666 16 107.990.000 623 5.335.441.260

11. ALAT EKSPLORASI 0 0 0 0 0 0 0 0

12. ALAT

PENGEBORAN

0 0 0 0 0 0 0 0

13. ALAT PRODUKSI,

PENGELOLAAN

DAN PEMURNIAN

0 0 0 0 0 0 0 0

14. ALAT BANTU

EKSPLORASI

0 0 0 0 0 0 0 0

15. ALAT

KESELAMATAN

KERJA

0 0 0 0 0 0 0 0

16. ALAT PERAGA 0 0 0 0 0 0 0 0

17. PERALATAN

PROSES/

PRODUKSI

0 0 0 0 0 0 0 0

18. RAMBU RAMBU 9 4.705.681.434 2 830.591.475 0 0 11 5.536.272.909

19. PERALATAN OLAH

RAGA

0 0 0 0 0 0 0 0

45

Jumlah1132.

330 586 0 282 0

1221.

550

1. Alat Besar (1.3.2.01)

Nilai Alat Besar pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per

31 Desember 2019 sebesar Rp.1.884.721.741,- naik sebesar Rp.162.451.241,- atau

9,43% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.722.270.500,- dengan



15 1.722.270.500


1 Belanja Modal 2 143.186.000



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 2 4.815.241

6 Mutasi Masuk 2 143.186.000

7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 1 14.450.000


9 Koreksi - -

Jumlah Penambahan 7 305.637.241

Penambahan Mutasi Alat Berat pada Tahun 2019 sejumlah 7 buah senilai


- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-

pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 2 buah senilai

Rp.143.186.000,- yang berupa Mesin Pemasang Marka Jalan.

- Penambahan karena Hibah sejumlah 2 buah senilai Rp.4.815.241,- pada :

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta

sejumlah 2 buah senilai Rp.4.815.241,-. Hibah tersebut dari Pemerintah

Kabupaten Boyolali pada Terminal Penggung.

- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-

pada :

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang

sejumlah 1 buah senilai Rp.71.593.000,- yang berupa Mesin Pemasang Marka

Jalan. Mesin tersebut pada awalnya berlokasi di Dinas Perhubungan Provinsi

46

Jawa Tengah kemudian dimutasikan ke Balai Pengelola Sarana Prasarana

Perhubungan Wilayah IV Magelang.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas

sejumlah 1 buah senilai Rp.71.593.000,- yang berupa Mesin Pemasang Marka

Jalan. Mesin tersebut pada awalnya berlokasi di Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah kemudian dimutasikan ke Balai Pengelola Sarana Prasarana

Perhubungan Wilayah V Banyumas.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar 2 143.186.000


4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -

5 Koreksi - -



20 1.884.721.741

Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)

- 1.567.124.455,13

Pengurangan Mutasi Alat Berat pada Tahun 2019 sejumlah 2 buah senilai


- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-

pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-

yang berupa Mesin Pemasang Marka Jalan. Mesin tersebut dimutasikan ke

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV dan V.

Akumulasi Penyusutan Alat Besar senilai Rp. 1.567.124.455,13.

2. Alat Angkut (1.3.2.02)

Nilai Alat Angkut pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per

31 Desember 2019 sebesar Rp.30.371.734.421,- naik sebesar Rp.279.536.000,- atau



47


103 30.092.198.421





4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk 25 70.000.000



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Alat Angkut pada Tahun 2019 sejumlah 58 buah senilai


- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 9 buah senilai Rp.659.486.000,- pada :


Rp.659.486.000,- yang berupa Truk Marka 1 unit dan Sepeda Motor 8 unit.

- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 25 buah senilai Rp.70.000.000,- pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.4.000.000,-

yang berupa Sepeda Motor Suzuki TS dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 3

buah senilai Rp.8.250.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan

disetiap terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 1 buah

senilai Rp.2.750.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan disetiap

terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah

10 buah senilai Rp.27.500.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan



Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah 4




Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah 2


48



Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah

4 buah senilai Rp.11.000.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan



- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 24 buah senilai

Rp.66.000.000,- pada :


Rp.66.000.000,- yang berupa Gerobak Sampah. Gerobak Sampah tersebut dalam

Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Pengadaan Alat Pertanian. Sehingga

direklas ke Klasifikasi Barang yang sesuai pada Alat Angkut.

No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)

1 Ektrakomtabel - -




5 Koreksi - -

Jumlah Pelepasan 25 515.950.000


136 30.371.734.421


- 27.566.356.258,5

Pengurangan Mutasi Alat Angkut pada Tahun 2019 sejumlah 25 buah senilai



pada :


Rp.515.950.000,- yang berupa Gerobak Sampah sejumlah 24 buah senilai

Rp.66.000.000,- dan Mikro Bus sejumlah 1 unit senilai Rp.449.950.000,-.

Gerobak Sampah dimutasikan ke masing-masing Terminal. Sedangkan Mikro

Bus dimutasikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Akumulasi Penyusutan Alat Angkut senilai Rp.27.566.356.258,5.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (1.3.2.03)

49

Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan BMD Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.894.333.200,- naik sebesar

Rp.207.675.000,- atau 4,43% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar


Saldo Awal Volume Nilai (Rp)

59 4.686.658.200





4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Tahun 2019 sejumlah 10

buah senilai Rp. 207.675.000,- yang terdiri dari :


Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 7 buah senilai

Rp.16.275.000,- yang berupa Toolkit Elektro dan 2 buah senilai Rp.188.000.000,-

yang berupa Portable Brake Tester.


Rp.3.400.000,- pada :

Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.3.400.000,- yang

berupa Mesin Bor Beton. Mesin Bor tersebut dalam Anggaran masuk dalam

Rekening Belanja Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sehingga direklas

ke Klasifikasi Barang yang sesuai pada Alat Bengkel dan Alat Ukur.

50


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -

Jumlah Pengurangan - -


69 4.894.333.200


- 4.620.843.060

Tidak terdapat pengurangan Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Tahun 2019.

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 4.620.843.060.

4. Alat Pertanian (1.3.2.04)

Nilai Alat Pertanian pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember

2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :


- -





4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Alat Pertanian pada Tahun 2019 sejumlah 87 buah senilai


51


pada :


Rp.171.484.000,- yang berupa Gerobak Sampah (24 buah), Mesin Potong

Rumput (15 Buah), dan Tempat Sampah (48 buah). Karena dalam Anggaran

masuk dalam Rekening Alat Pemeliharaan Tanaman.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -

3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 87 171.484.000


5 Koreksi - -



- -


- -

Pengurangan Mutasi Alat Pertanian pada Tahun 2019 sejumlah 87 buah senilai


- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sejumlah 87 buah senilai

Rp.171.484.000,- pada :


Rp.171.484.000,- yang berupa berupa Gerobak Sampah (24 buah), Mesin Potong

Rumput (15 Buah), dan Tempat Sampah (48 buah). Dalam Anggaran masuk

Rekening Alat Pemeliharaan Tanaman sehingga direklas ke Alat Angkut

(Gerobak Sampah) dan direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin

Potong Rumput dan Tempat Sampah).

52

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (1.3.2.05)

Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMD Dinas Perhubungan





3.334 6.024.427.155





4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 16 41.021.451

6 Mutasi Masuk 177 464.182.734



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2019 sejumlah

354 buah senilai Rp.1.257.204.819,- yang terdiri dari :


pada :


Rp.171.597.800,- yang berupa berupa AC Split (14 buah) dan Kursi Tunggu

Terminal (50 buah).


berupa Alat E-Ticketing (14 buah), TV LED 32” (1 buah), PC (2 unit), Mesin

53

Absensi (1 buah), Tangga Alumunium (9 buah), Genset (1 buah) dan Mesin Bor

(1 buah).



16 buah senilai Rp.41.021.451,- yang berupa Bangku Tunggu (10 buah), Tandon

Air (3 buah), dan Alat Pemadam (3 buah). Hibah tersebut dari Pemerintah

Kabupaten Boyolali atas Terminal Penggung.

- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 177 buah senilai Rp.464.182.734,- pada

:


Rp.151.375.000,-. Mutasi tersebut dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

yang berupa AC Split (4 buah) dan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah yang

berupa Meja Belajar 1 Biro (22 buah), Lemari Buku (4 buah), Lemari Pakaian (10

buah), dan Tempat Tidur (10 buah).


buah senilai Rp.119.715.299,-. Di Kantor Balai berupa AC Split (2 buah);

Terminal Penggaron berupa CCTV (1 buah), Tempat Sampah (6 buah), Bangku

Tunggu (35 buah) Mesin Pemotong Rumput (1 buah); Terminal Bintoro berupa

Tempat Sampah (2 buah); Terminal Purwodadi berupa Tempat Sampah (2 buah),

Mesin Pemotong Rumput (1 buah). Barang tersebut mutasi dari Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.


senilai Rp.16.250.266,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah) dan Terminal Gagak

Rimang berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah).

Barang tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.


26 buah senilai Rp.49.543.868,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah); Terminal

Baturetno berupa Tempat Sampah (2 buah); Terminal Jatisrono berupa Tempat

Sampah (2 buah); Terminal Pracimantoro berupa Tempat Sampah (2 buah);

Terminal Purwantoro berupa Tempat Sampah (2 buah); Terminal Pilangsari

berupa Mesin Potong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah); Terminal

Tegalgede berupa Tempat Sampah (2 buah); Terminal Tawangmangu berupa

Tempat Sampah (2 buah); Terminal Kartasura berupa Mesin Potong Rumput (2

buah) dan Tempat Sampah (2 buah); Terminal Sukoharjo berupa Tempat Sampah

(2 buah); Terminal Penggung berupa Mesin Potong Rumput (1 buah) dan Tempat

Sampah (2 buah). Barang tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah


54

Drs. Prayitno berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2

buah); Terminal Madureso berupa Bangku Tunggu (15 buah), Mesin Pemotong

Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah). Barang tersebut mutasi dari

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.


buah senilai Rp.21.540.132,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah); Terminal

Banjarnegara berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2

buah); Terminal Purbalingga berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan

Tempat Sampah (2 buah). Barang tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan




Banyuputih berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2

buah); Terminal Kajen berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah), Tempat

Sampah (2 buah) dan CCTV (1 buah); Terminal Bumiayu berupa Mesin

Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah); Terminal Tanjung

berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah). Barang

tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap 68 buah senilai Rp.168.652.834,-

pada :


Rp.168.652.834,- yang berupa CCTV (3 buah), Tempat Sampah (48 buah) dan

Mesin Pemotong Rumput (15 buah). CCTV (2 buah) dalam Anggaran masuk

dalam Rekening Belanja Modal Alat Studio. Sehingga direklas ke Klasifikasi

Barang yang sesuai pada Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sedangkan CCTV (1

buah) dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Modal Alat Keamanan

dan Perlindungan dan direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga. Tempat

Sampah dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Modal Alat

Pemeliharaan Tanaman, sehingga direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Mesin Pemotong Rumput dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja

Modal Alat Pemelihara Tanaman.


berupa Tangga Alumunium. Tangga Alumunium dalam Anggaran masuk dalam

Belanja Modal Alat Kantor sehingga direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga.


1 Ektrakomtabel 2 725.808

2 Mutasi Keluar 127 312.807.734


55


5 Koreksi - -



3.549 6.920.398.432


- 5.315.542.904,2

Pengurangan Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2019 sejumlah

139 buah senilai Rp. 361.233.542,- yang terdiri dari :

- Pengurangan karena Ektrakomtabel sejumlah 2 buah senilai Rp. 725.808,- pada :


buah senilai Rp. 725.808,- yang berupa Alat Pemadam Kebakaran. Barang

tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali atas Terminal

Penggung.


pada :


Rp.312.807.734,- yang berupa AC Split (12 buah) dimutasikan keluar ke masing-

masing Balai sebanyak 2 buah; CCTV (2 buah) dimutasikan keluar ke Terminal

Penggaron dan Terminal Kajen; Tempat Sampah (48 buah) dimutasikan ke

Terminal; Bangku Tunggu (50 buah) dimutasikan ke Terminal Penggaron dan

Terminal Madureso dan Mesin Pemotong Rumput (15 buah) dimutasikan keluar

ke Terminal.


Rp.37.550.000,- pada :


berupa Tangga Alumunium (2 buah), Mesin Bor Beton (1 buah), PC Unit (2

buah) dan Genset (1 buah). Barang-barang tersebut dalam Rekening Anggaran

masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya sehingga direklas

ke Klasifikasi Barang yang sesuai. Tangga Alumunium direklas Alat Rumah

Tangga. Mesin Bor Beton direklas ke Alat Bengkel dan Alat Ukur. PC Unit

direklas ke Alat Komputer. Genset direklas ke Alat Besar.

- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 4 buah senilai

Rp.10.150.000,- pada :

56


Rp.10.150.000,- yang berupa AC Split. AC tersebut direklas ke Aset Lainnya

karena barang tersebut diusulkan penghapusan.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai

Rp.5.315.542.904,2.

6. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (1.3.2.06)

Nilai Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Laporan BMD Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.251.588.626,-

naik sebesar Rp.174.635.000,- atau 8,41% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar



333 2.076.953.626





4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi 3 17.171.880


Penambahan Mutasi Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Tahun 2019

sejumlah 10 buah senilai Rp.283.378.880,- yang terdiri dari :



Rp.266.207.000,- yang berupa Server CCTV (1 buah), CCTV (2 buah), dan

Proyektor (3 buah).

- Penambahan karena Koreksi Masuk 3 buah senilai Rp. 17.171.880,- pada :

57

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 buah senilai Rp.

17.171.880,- yang berupa Handy Talky (HT). HT tersebut ditemukan saat

inventarisasi.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -


Saldo Akhir Volume Nilai (Rp)

337 2.251.588.626

Akumulasi Penyusutan Volume Nilai (Rp)

- 1.859.421.426

Pengurangan Mutasi Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Tahun 2019

sejumlah 6 buah senilai Rp.108.743.880,- yang terdiri dari :


Rp.91.572.000,- pada :


Rp.91.572.000,- yang berupa CCTV (2 buah) dan Server CCTV (1 buah). CCTV

tersebut direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga. Server CCTV tersebut

direklas ke Alat Komputer.


Rp.17.171.880,- pada :


Rp.17.171.880,- yang berupa HT. HT tersebut direklas ke Aset Lainnya karena

barang tersebut rusak dan diusulkan penghapusan.

Akumulasi Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar senilai

Rp.1.859.421.426,-.

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan (1.3.2.07)

Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per

31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Kedokteran dan

Kesehatan.

8. Alat Laboratorium (1.3.2.08)

58

Nilai Alat Laboratorium pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.163.343.000,- sama dengan per 31 Desember

2018 sebesar Rp.163.343.000,- dengan rincian sebagai berikut :


4 163.343.000


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -

Jumlah Penambahan - -


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



4 163.343.000

59


- 163.343.000

9. Alat Persenjataan (1.3.2.09)

Nilai Alat Persenjataan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa




18 31.204.725





4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Alat Persenjataan pada Tahun 2019 sejumlah 7 buah senilai

Rp. 598.147.785,- yang terdiri dari :

- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 7 buah senilai Rp. 598.147.785,- pada :


598.147.785,- yang berupa CCTV Pos PJL Demak (1 buah), EWS Perlintasan

KAI (1 buah), Sumur Bor sejumlah 4 buah (Pos PJL Cilacap 2 buah, Pos PJL

60

Demak 2 buah dan Pos PJL Grobogan 1 buah) dan kamar Mandi Pos PJL Demak

(1 buah).


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



18 31.204.725

Pengurangan Mutasi Alat Persenjataan pada Tahun 2019 sejumlah 7 buah senilai

Rp. 598.147.785,- yang terdiri dari :

- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Keluar sejumlah 7 buah senilai Rp.

598.147.785,- pada :


Rp.598.147.785,- yang berupa CCTV Pos PJL Demak (1 buah), EWS Perlintasan

KAI (1 buah), Sumur Bor sejumlah 4 buah (Pos PJL Cilacap 2 buah, Pos PJL

Demak 2 buah dan Pos PJL Grobogan 1 buah) dan Kamar Mandi Pos PJL Demak

(1 buah). Barang-barang tersebut dalam Anggaran masuk dalam Rekening

Belanja Pengadaan Alat Keamanan. Sehingga direklas ke Klasifikasi Barang yang

sesuai. CCTV direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga. EWS Perlintasan KAI

direklas ke Rambu-rambu. Sumur Bor direklas ke Instalasi Sumur Gali. Kamar

Mandi direklas ke Gedung.

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan senilai Rp.31.204.725,-.

10. Alat Komputer (1.3.2.10)

Nilai Alat Komputer pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.335.441.260,- naik sebesar




588 5.070.400.594




61


4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk 16 107.990.000



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Alat Komputer pada Tahun 2019 sejumlah 51 buah senilai



pada :


Rp.206.955.000,- yang berupa PC Unit sejumlah 11 buah, Printer sejumlah

10 buah, Switch Hub sejumlah 6 buah dan Acces Point sejumlah 5 buah.

- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 16 buah senilai Rp.

107.990.000,- pada :


Rp.24.335.000,- berupa PC Unit. Mutasi Masuk dari Dinas Kominfo


Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang

sejumlah 2 buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah)

dan Printer (1 buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 2

buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah) dan Printer (1

buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta



Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang



Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas


62


Tengah.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan



Tengah.


Rp.58.085.666,- pada :

Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 2 buah senilai Rp.13.200.000,-

yang berupa PC Unit E-Ticketing. PC Unit E-Ticketing dalam Rekening

Anggaran masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

sehingga direklas ke Klasifikasi Barang Alat Komputer.


Rp.44.885.666,- berupa Server CCTV. Server dalam Rekening Anggaran

masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Studio sehingga direklas ke

Klasifikasi Barang Alat Komputer.


1 Ektrakomtabel - -




5 Koreksi - -



623 5.335.441.260

Pengurangan Mutasi Alat Komputer pada Tahun 2019 sejumlah 16 buah senilai


- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 12 buah senilai Rp.83.655.000,- pada :


Rp.83.655.000,- yang berupa PC Unit (6 buah) dan Printer (6 buah). Barang

tersebut dimutasi ke Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah.

63


Rp.24.335.000,- pada :


Rp.24.335.000,-. Barang tersebut direklas ke Aset Lainnya karena kondisi barang

rusak dan sudah diusulkan proses Penghapusan.

Akumulasi Penyusutan Alat Komputer senilai Rp.4.080.636.306,5,-.

11. Alat Eksplorasi (1.3.2.11)

Nilai Alat Eksplorasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa


2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Eksplorasi.

12. Alat Pengeboran (1.3.2.12)

Nilai Alat Pengeboran pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa


2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Pengeboran.

13. Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian (1.3.2.13)

Nilai Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian pada Laporan BMD Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama

dengan Nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat

Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian.

14. Alat Bantu Eksplorasi (1.3.2.14)

Nilai Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31

Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Bantu Eksplorasi.

15. Alat Keselamatan Kerja (1.3.2.15)

Nilai Alat Keselamatan Kerja pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31

Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Keselamatan Kerja.

16. Alat Peraga (1.3.2.16)

Nilai Alat Peraga pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018

sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Peraga.

17. Peralatan Proses/Produksi (1.3.2.17)

64

Nilai Peralatan Proses/Produksi BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018

sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Peralatan Proses/Produksi.

18. Rambu-Rambu (1.3.2.18)

Nilai Rambu-Rambu pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa





9 4.705.681.434


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 1 272.183.190

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Rambu-Rambu pada Tahun 2019 sejumlah 2 buah senilai




buah senilai Rp.272.183.190,- yang berupa APILL di Terminal Penggung. APILL

tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.


Rp.558.408.285,- pada :


Rp.558.408.285,- yang berupa EWS Perlintasan KAI. EWS tersebut dalam

Anggaran masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Kemanan, sehingga

direklas ke Rambu Bersuar Sinyal Kereta Api.


65

1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



9 4.705.681.434

Tidak ada Pengurangan Mutasi Rambu-Rambu pada Tahun 2019.

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu senilai Rp.1.280.244.292,88,-.

19. Peralatan Olahraga (1.3.2.19)

Nilai Peralatan Olahraga BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31

Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018 sebesar

Rp.0,- karena tidak mempunyai Peralatan Olahraga.

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Bangunan dan Gedung pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.117.925.968.072,- naik sebesar



No Uraian

Saldo Akhir

Tahun 2018Penambahan Pengurangan

Saldo Akhir

Tahun 2019


1. BANGUNAN

GEDUNG

351 87.060.349.467 73 27.609.285.497 34 11.914.226.580 390 102755408384

2. MONUMEN 51 14.405.571.873 0 0 0 0 51 14405571873

3. BANGUNAN

MENARA

1 148.776.000 1 386.581.815 0 0 2 535357815

4. TUGU TITIK

KONTROL/

PASTI

1 20.500.000 0 209.130.000 0 0 1 229630000

Jumlah 404 74 74 28.204.997.312 34 11.914.226.580 444 117925968072

1. Bangunan Gedung (1.3.3.01)

Nilai Bangunan Gedung pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa


66




351 87.060.349.467


1 Belanja Modal 52 16.900.372.912

2 Belanja Barang dan Jasa 7 202.880.672


4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 6 6.106.266.734

6 Mutasi Masuk 4 4.212.821.079



9 Koreksi 2 118.281.050


Penambahan Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 sejumlah 73 buah

senilai Rp.27.609.285.497,- yang terdiri dari :

- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 52 buah senilai Rp.16.900.372.912,-

pada :


Rp.7.101.522.516,-.

Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 40 buah senilai Rp.2.493.387.667,-

yang berupa Shelter BRT Portabel Koridor Semarang-Kendal (40 buah) dan

Belanja Modal Pemeliharaan Kantor Operasional BRT Banyumas.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang senilai

Rp.4.513.182.109,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Penggaron

dan Gedung Terminal Purwodadi.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati senilai

Rp.629.878.111,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Balai.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta senilai

Rp.1.265.908.864,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Pilangsari.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang senilai

Rp.399.111.394,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Madureso.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan senilai

Rp.497.382.251,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Tanjung.

- Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa sejumlah 7 buah senilai

Rp.202.880.672,- pada :

67


berupa Shelter/Halte BRT Trans Jateng koridor Purwokerto-Purbalingga.

- Penambahan karena Hibah sejumlah 6 buah senilai Rp.6.106.266.734,- pada :


buah senilai Rp.6.106.266.734,- yang berupa Mushola, Kios, Kantor Terminal,

Pos Jaga dan Shelter. Hibah tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali

atas Terminal Penggung.

- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 4 buah senilai Rp.4.212.821.079,-

pada :


buah senilai Rp.1.994.307.040,- yang berupa Anjungan Keberangkatan/

Kedatangan Terminal Penggaron. Mutasi tersebut dari Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah,-.


buah senilai Rp.1.463.234.423,- yang berupa Anjungan Keberangkatan/

Kedatangan Terminal Madureso dan Pos Jaga Selatan Terminal Madureso.

Mutasi tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,-.


1 buah senilai Rp.755.279.616,- yang berupa Kios Terminal Tanjung. Mutasi

tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,-.


Rp.68.663.050,- pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,-

yang berupa Kamar Mandi. Kamar Mandi dalam Anggaran masuk dalam Belanja

Modal Pengadaan Alat Kemanan sehingga direklas ke Bangunan Gedung Untuk

Kamar Mandi.


1 buah senilai Rp. 58.684.050,- berupa DED Terminal Tanjung. DED tersebut

direklas ke Gedung Terminal Tanjung.

- Penambahan karena Koreksi sejumlah 2 buah senilai Rp.118.281.050,- pada :


berupa Shelter/Halte BRT Trans Jateng (Halte Tawang dan Elisabeth). Dilakukan

koreksi karena bangunan tersebut belum tercatat dan ditemukan saat

Inventarisasi.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta senilai

Rp.58.684.050,- yang merupakan DED Terminal Pilangsari.


1 Ektrakomtabel 1 9.979.000

68

2 Mutasi Keluar 4 4.212.821.079

3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 8 7.048.488.751


5 Koreksi - -

Jumlah Pengurangan 34 11.914.226.580


390 102.755.408.384


- 27.693.561.019,76

Pengurangan Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 sejumlah 34 buah

senilai Rp. 11.914.226.580,- yang terdiri dari :

- Pengurangan karena Ektrakomtabel sejumlah 1 buah senilai Rp. 9.979.000,- pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,

yang berupa Kamar Mandi Pos PJL Demak.

- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 4 buah senilai Rp. 4.212.821.079,- pada

:


4.212.821.079 berupa Pos Jaga pada Terminal Madureso, Gedung Terminal

Tanjung, Gedung Terminal Madureso dan Gedung Terminal Penggaron.


Rp.7.048.488.751,- pada :


Rp.2.329.303.903,- yang berupa Gedung Terminal.


buah senilai Rp.4.320.073.454,- yang berupa Gedung Terminal Penggaron dan

Gedung Terminal Purwodadi.


buah senilai Rp.399.111.394,- yang berupa Gedung Terminal Madureso.


Rp.642.937.750,- pada :


21 buah senilai Rp.642.937.750,- yang berupa Gedung-gedung di Terminal

Sunggingan. Bangunan tersebut dipindah ke Aset Lainnya karena dalam proses

Hibah ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung senilai Rp.27.693.561.019,76.

69

2. Monumen (1.3.3.02)

Nilai Monumen pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 sebesar Rp.14.405.571.873,- sama dengan per 31 Desember

2018 sebesar Rp.14.405.571.873,- dengan rincian sebagai berikut :


51 14.405.571.873


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -



1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -

Jumlah Pelepasan - -


51 14.405.571.873


- 4.393.760.578,96

3. Bangunan Menara (1.3.3.03)

Nilai Monumen pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 sebesar Rp.535.357.815,- naik sebesar Rp.386.581.815,- atau

70

259,84% disbanding per 31 Desember 2018 sebesar Rp.148.776.000,- dengan rincian

sebagai berikut :


1 148.776.000


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 1 386.581.815

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Bangunan Menara pada Tahun 2019 sejumlah 1 buah senilai




buah senilai Rp.386.581.815,- yang berupa Menara Pengawas Penggung.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



71

2 535.357.815


- 34.511.316,3

4. Tugu Titik Kontrol / Pasti (1.3.3.04)

Nilai Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.229.630.000,- naik sebesar


Rp.20.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :


1 20.500.000


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -

7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - 209.130.000


9 Koreksi - -

Jumlah Penambahan - 209.130.000

Penambahan Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2019 senilai


- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp.209.130.000,- pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.209.130.000,-. Reklasifikasi

tersebut adanya Pemeliharaan Pagar Kantor.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -


72


1 229.630.000


- 17.938.333,33

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti senilai Rp. 17.938.333,33,-.

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan




No. Uraian

Saldo Akhir

Tahun 2018Penambahan Pengurangan

Saldo Akhir

Tahun 2019


1. JALAN DAN

JEMBATAN

26 15.210.305.903 46 12.038.952.047 41 1.486.787.070 31 25.762.470.880

2. BANGUNAN

AIR

17 15.186.490.630 0 0 2 28.356.600 15 15.158.134.030

3. INSTALASI 256 5.841.730.878 385 12.056.521.707 0 0 641 17.898.252.585

4. JARINGAN 863 16.519.429.940 765 13.157.584.269 208 1.800.016.133 1.420 27.876.998.076

Jumlah 1162 1196 1196 37.253.058.023 251 3.315.159.803 2.107 86.695.855.571

1. Jalan dan Jembatan (1.3.4.01)

Nilai Jalan dan Jembatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa





26 15.210.305.903




73


4 Belanja BLUD - -

5 Hibah 4 4.427.016.259

6 Mutasi Masuk 1 1.288.595.770

7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 1 6.007.780.618


9 Koreksi - 117.368.100


Penambahan Mutasi Jalan dan Jembatan pada Tahun 2019 sejumlah 46 buah

senilai Rp.12.038.952.047,- yang terdiri dari :


pada :


buah senilai Rp.198.191.300,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.

- Penambahan karena Hibah sejumlah 4 buah senilai Rp.4.427.016.259,- pada :


buah senilai Rp.4.427.016.259,- yang berupa Jalan Kabupaten, Jalan Trotoar dan

Jalan Khusus Terminal. Hibah tersebut dari Pemerintah Kabupaten Boyolali atas

Terminal Penggung.


pada :


buah senilai Rp.1.288.595.770,- yang berupa Landasan Terminal Purbalingga.

Mutasi tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.


Rp.6.007.780.618,- pada :


Rp.1.288.595.770,- yang berupa Jalan Khusus. Landasan dalam Anggaran masuk

dalam Rekening Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya sehingga direklas ke Klasifikasi Barang Jalan Khusus.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang senilai Rp.

4.320.073.454,- yang berupa Landasan Terminal Purwodadi dan Landasan

Terminal Penggaron. Landasan dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja

Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sehingga direklas ke

Klasifikasi Barang Jalan Khusus.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang senilai

Rp.399.111.394,- yang berupa Landasan Terminal Madureso. Landasan dalam

74

Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja Lainnya sehingga direklas ke Klasifikasi Barang Jalan Khusus.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar 1 1.288.595.770



5 Koreksi 40 198.191.300

Jumlah Pelepasan 41 1.486.787.070


31 25.762.470.880


- 14.313.800.195,51

Pengurangan Mutasi Jalan dan Jembatan pada Tahun 2019 terjadi pelepasan

sejumlah 41 buah senilai Rp.1.486.787.070,- pada :

- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 1 buah senilai Rp.1.288.595.770,-

pada :


Rp.1.288.595.770,- yang berupa Landasan. Landasan tersebut dimutasikan ke

Terminal Purbalingga.

- Pengurangan karena Koreksi sejumlah 40 buah senilai Rp.198.191.300,- pada :


buah senilai Rp.198.191.300,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU. Lampu

tersebut dilakukan koreksi keluar fisik barang tersebut masuk dalam jenis

Persediaan.

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan senilai Rp.14.313.800.195,51.

2. Bangunan Air (1.3.4.02)

Nilai Bangunan Air pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.15.158.134.030,- turun sebesar




17 15.186.490.630

75


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


Tidak terjadi Penambahan Mutasi Bangunan Air pada Tahun 2019.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



15 15.158.134.030


- 3.092.733.505,8

Mutasi Bangunan Air pada Tahun 2019 terjadi pelepasan sejumlah 2 buah senilai

Rp.28.356.600,- pada :


Rp.28.356.600,- pada :

Balai Pengelola sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 2

buah senilai Rp.28.356.600,- yang berupa Bangunan MCK Terminal Sunggingan.

Direklas ke Aset Lainnya karena dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten

Boyolali.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air senilai Rp.3.092.733.505,8.

3. Instalasi (1.3.4.03)

Nilai Instalasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per

31 Desember 2019 sebesar Rp.17.898.252.585,- naik sebesar Rp.12.056.521.707,- atau

76




256 5.841.730.878


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk 381 12.036.743.707



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Instalasi pada Tahun 2019 sejumlah 385 buah senilai



pada :


buah senilai Rp.214.238.100,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan Umum

(LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM Provinsi Jawa

Tengah.


senilai Rp.1.730.966.823,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM Provinsi Jawa

Tengah.


104 buah senilai Rp.3.417.999.784,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan

Umum (LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM



164 buah senilai Rp.5.063.938.200,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan

Umum (LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM


Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah

51 buah senilai Rp.1.609.600.800,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan Umum

77

(LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM Provinsi Jawa

Tengah.

- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap 4 buah senilai Rp.19.778.000,-

pada :


Rp.19.778.000,- yang berupa Instalasi Sumur Bor.


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



641 17.898.252.585


- 2.560.855.181,86

Pengurangan Mutasi Instalasi pada Tahun 2019 terjadi sejumlah 0 (nol) buah

senilai Rp.0,- (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Instalasi senilai Rp. 2.560.855.181,86.

4. Jaringan (1.3.4.04)

Nilai Jaringan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per

31 Desember 2019 sebesar Rp.27.876.998.076,- naik sebesar Rp.6.447.544.000,- atau



78


863 16.519.429.940


1 Belanja Modal 751 11.494.428.003



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk 7 831.578.133



9 Koreksi - -


Penambahan Mutasi Jaringan pada Tahun 2019 sejumlah 765 buah senilai


- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 751 buah senilai Rp.11.494.428.003,-

pada :


Rp.10.340.888.003,- yang berupa LPJU.


senilai Rp.195.281.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.


50 buah senilai Rp.373.483.600,- yang berupa LPJU (10 buah) dan Penggantian

Lampu LPJU (40 buah).


40 buah senilai Rp.194.531.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.





- Penambahan karena Mutasi masuk sejumlah 7 buah senilai Rp.831.578.133,- pada :


buah senilai Rp.356.366.717,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Penggaron (2

buah) dan Di Terminal Purwodadi (1 buah).


buah senilai Rp.113.173.569,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Pilangsari.


buah senilai Rp.119.179.616,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Madureso.

79


buah senilai Rp.119.652.663,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Purbalingga.


1 buah senilai Rp.123.205.568,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Tanjung.


Rp.831.578.133,- pada :


Rp.831.578.133,- yang berupa LPJU Hightmas di Terminal Penggaron,

Purwodadi, Pilangsari, Madureso, Purbalingga dan Tanjung.


1 Ektrakomtabel - -




5 Koreksi 200 967.188.000

Jumlah Pelepasan 208 1.800.016.133


1.420 27.876.998.076


- 1.851.856.754,67

Pengurangan Mutasi Jaringan pada Tahun 2019 terjadi sejumlah 208 buah senilai

Rp.1.800.016.133,- pada :

- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 7 buah senilai Rp.831.578.133,- pada :


Rp.831.578.133,- yang berupa LPJU Hightmas di Terminal Penggaron,

Purwodadi, Pilangsari, Madureso, Purbalingga dan Tanjung.


Rp.1.250.000,- pada :

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta 1 buah

senilai Rp.1.250.000,- berupa Jaringan Listrik Terminal Sunggingan. Direklas ke

aset Lainnya karena dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.



senilai Rp.195.281.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.

80


40 buah senilai Rp.193.131.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU (40

buah).







Akumulasi Penyusutan Jaringan senilai Rp.1.851.856.754,67.

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa



No. Uraian




1. BAHAN

PERPUSTAKAA

N

136 26.090.000 0 0 0 0 136 26.090.000

2. BARANG

BERCORAK

KESENIAAN/KE

BUDAYAAN/OL

AH RAGA

28 396.311.440 0 0 0 0 28 396.311.440

3. HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0

4. BIOTA

PERAIRAN

0 0 0 0 0 0 0 0

5. TANAMAN 42 39.465.000 0 0 0 0 42 39.465.000

6. BARANG

KOLEKSI NON

BUDAYA

0 0 0 0 0

0

0 0

7. ASET TETAP

DALAM

RENOVASI

0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 206 0 0 0 0 0 206 0

1. Bahan Perpustakaan (1.3.5.01)

Nilai Bahan Perpustakaan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.090.000,- sama dengan per 31

Desember 2019 sebesar Rp.26.090.000,- dengan rincian sebagai berikut :

81


136 26.090.000


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -



1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



136 26.090.000


- -

2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (1.3.5.02)

Nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan BMD

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.396.311.440,- sama dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.396.311.440,- dengan


82


28 396.311.440


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -



1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



28 396.311.440


- -

3. Hewan (1.3.5.03)

Nilai Hewan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per

31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018

sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Hewan.

83

4. Biota Perairan (1.3.5.04)

Nilai Biota Perairan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa


2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Biota Perairan.

5. Tanaman (1.3.5.05)

Nilai Tanaman pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 sebesar Rp.39.465.000,- sama dengan per 31 Desember 2018

sebesar Rp.39.465.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal Volume Nilai (Rp)

42 39.465.000


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -



1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi - -



42 39.465.000

Akumulasi Penyusutan Volume Nilai (Rp)

- -

6. Barang Koleksi Non Budaya (1.3.5.06)

Nilai Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan BMD Dinas Perhubungan


31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Barang Koleksi Non

Budaya.

84

7. Aset Tetap Dalam Renovasi (1.3.5.07)

Nilai Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan


31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Aset Tetap Dalam Renovasi.

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan BMD Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.863.115.600,- turun sebesar Rp.234.736.200,- atau 21,38% dibandingkan per

31 Desember 2018 sebesar Rp.1.097.851.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian




1. Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

10 1.097.851.800 0 0 4 234.736.200 6 863.115.600

Jumlah 10 1.097.851.800 0 0 4 234.736.200 6 863.115.600

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut :


10 1.097.851.800


1 Belanja Modal - -



4 Belanja BLUD - -

5 Hibah - -

6 Mutasi Masuk - -



9 Koreksi - -


85

Penambahan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2019 sejumlah 0

(nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).


1 Ektrakomtabel - -

2 Mutasi Keluar - -



5 Koreksi 3 176.052.150



6 863.115.600


- -

Pengurangan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2019 terjadi

sejumlah 4 buah senilai Rp.234.736.200,- pada :


Rp.58.684.050,- pada :


1 buah senilai Rp.58.684.050,- yang DED Terminal Tanjung. Reklas Masuk ke

Gedung Kios Terminal.



buah senilai Rp.58.684.050,- yang berupa DED Terminal Purwodadi. Dilakukan

koreksi keluar dan dikapitalisasi dalam Landasan Terminal Purwodadi.


buah senilai Rp.58.684.050,- yang berupa DED Terminal Pilangsari. Dilakukan

koreksi keluar dan dikapitalisasi dalam Gedung Terminal Pilangsari.

86


buah senilai Rp.58.684.050,- yang berupa DED Terminal Purbalingga. Dilakukan

koreksi keluar dan dikapitalisasi dalam Landasan Terminal Purbalingga.

1. Tanah Rusak Berat (1.5.4.01.01.01.001)

Saldo Aset Lainnya berupa Tanah Rusak Berat pada Laporan BMD Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah

0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).

2. Peralatan dan Mesin Rusak Berat (1.5.4.01.01.01.002)

Saldo Aset Lainnya berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat pada Laporan

BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019

sejumlah 557 buah senilai Rp.3.617.059.321,- turun sebesar

Rp.2.334.778.327,- atau 39,23 dibandingkan per 31 Desember 2018

sejumlah 796 buah senilai Rp.5.951.837.648,- dengan rincian sebagai berikut

:

No. UraianSaldo AkhirTahun 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Tahun 2019


1. Peralatan dan Mesin Rusak Berat

796 5.951.837.648 11 51.656.880 250 2.386.435.207 557 3.617.059.321

Penambahan Mutasi Peralatan dan Mesin Rusak Berat sejumlah 11 buah

senilai Rp.51.656.880,- karena masuk dalam Penghapusan.

Pengurangan Mutasi Peralatan dan Mesin Rusak Berat sejumlah 250 buah

senilai Rp.2.386.435.207,- karena telah dilakukan Penghapusan dengan

Penjualan.

3. Gedung dan Bangunan Rusak Berat (1.5.4.01.01.01.003)

Saldo Aset Lainnya berupa Gedung dan Bangunan Rusak Berat pada

Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember

2019 sejumlah 30 buah senilai Rp.6.661.992.831,- turun sebesar

Rp.288.787.675,- atau 4,15% disbanding per 31 Desember 2018 adalah

sejumlah 32 buah senilai Rp.6.950.780.506,- dengan rician sebagai berikut :

No. Uraian

Saldo AkhirTahun 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Tahun 2019


1. Gedung dan Bangunan Rusak Berat

32 6.950.780.506 - - 2 288.787.675 30 6.661.992.831

87

Tidak terjadi penambahan Mutasi Gedung dan Bangunan Rusak Berat.

Pengurangan Mutasi Gedung dan Bangunan Rusak Berat sejumlah 2 buah

senilai Rp.288.787.675,- karena telah dilakukan Penghapusan dengan

Penjualan.

4. Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional

Pemerintah (1.5.4.01.01.02.001)

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam

Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 0 (nol) buah senilai

Rp.0,- (nol rupiah).

5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam

Operasional Pemerintah (1.5.4.01.01.02.002)

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak

Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas



6. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam


Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak

Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas



7. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam


Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang

Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas



8. Aset Lain-lain Tanah (1.5.4.01.01.03.001)

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Tanah pada Laporan BMD Dinas


1 buah senilai Rp.144.000.000,- berupa Tanah Terminal Sunggingan yang

dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.

88

9. Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan (1.5.4.01.01.03.003)

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan pada


2019 adalah sejumlah 21 buah senilai Rp.642.937.750,- berupa Gedung

Terminal Sunggingan yang dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten

Boyolali.

10. Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan (1.5.4.01.01.03.004)

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan pada


2019 adalah sejumlah 3 buah senilai Rp.29.606.600,- berupa Gedung

Terminal Sunggingan yang dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten

Boyolali.

Aset Ekstrakomtabel

a) Peralatan dan Mesin

1. Alat Angkutan (1.3.2.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 1 buah senilai

Rp.390.000,-.

Saldo awal Alat Angkutan per 1 Januari 2019 sejumlah 1 buah senilai

Rp.390.000,-.

Mutasi Alat Angkutan pada Tahun 2019 tidak terjadi penambahan

maupun pengurangan.

2. Alat Kantor Dan Rumah Tangga (1.3.2.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMD Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 874

buah senilai Rp.436.697.386,-.

Saldo awal Alat Kantor dan Rumah Tangga per 1 Januari 2019 sejumlah

872 buah senilai Rp.435.971.578,-.

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2019 terjadi

penambahan sejumlah 2 senilai Rp.725.808,-. Mutasi tersebut terdiri dari :

- Koreksi Tambah sejumlah 2 senilai Rp.725.808,-. Mutasi Tersebut

berupa Alat Pemadam Kebakaran pada Terminal Penggung yang

merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Tidak terdapat Mutasi Kurang selama Tahun 2019.

89

3. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (1.3.2.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan BMD

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah

sejumlah 4 buah senilai Rp.1.257.500,-.


maupun pengurangan.

4. Alat Komputer (1.3.2.10)

Saldo Alat Komputer pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 71 buah senilai

Rp.14.516.080,-.


maupun pengurangan.

5. Bangunan Gedung (1.3.3.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 194.089.000,- naik

sebesar Rp.9.979.000,- atau 0,05% disbanding per 31 Desember 2018 adalah

sejumlah 16 buah senilai Rp.184.110.000,-.

Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 terjadi penambahan

sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,-. Mutasi tersebut terdiri dari :

- Koreksi Tambah sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,-. Koreksi tersebut

berupa Kamar Mandi Pos PJL Demak.

Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 terjadi pengurangan sejumlah 0

(nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).

6. Tugu Titik Kontrol/Pasti (1.3.3.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan BMD Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 1 buah senilai

Rp.1.987.911,.

Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2019 tidak terjadi

penambahan maupun pengurangan.

Aset Pemanfaatan

Saldo Aset Pemanfaatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).

Aset Tak Berwujud

90

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 1 buah senilai Rp.43.457.500,-.

Aset Tak Berwujud ini berupa Aplikasi Cek Tiket pada BRT Trans Jateng.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.

101.059.815.718,40 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.

91.699.759.309,36 dengan rincian sebagai berikut :

2019 2018

Alat-alat Besar 1,567,124,455 1,501,806,000

Alat-alat Angkutan 27,566,356,259 27,282,397,315

Alat-alat Bengkel dan Ukur 4,620,843,060 4,485,743,920

Alat-alat Pertanian - -

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 5,315,542,904 4,520,457,113

Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1,859,421,426 1,670,368,376

Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan - -

Alat-alat Laboratorium 163,343,000 163,343,000

Alat-alat Persenjataan 31,204,725 31,204,725

Alat-alat Komputer 4,696,718,711 4,080,636,307

Alat-alat Eksplorasi - -

Alat-alat Pengeboran - -

- -

Alat-alat Bantu Eksplorasi - -

Alat-alat Keselamatan Kerja - -

Alat-alat Peraga - -

Alat-alat Peralatan Proses/Produksi - -

Alat-alat Rambu-Rambu 1,280,244,293 588,210,179

Alat-alat Olahraga - -

Bangunan Gedung 27,693,561,020 26,041,792,612

Monumen 4,393,760,579 3,673,816,688

Bangunan Menara 34,511,316 23,804,160

Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 17,938,333 11,890,000

Jalan dan Jembatan 14,313,800,196 12,828,225,546

Bangunan Air / Irigasi 3,092,733,506 2,744,931,057

Instalasi 2,560,855,182 902,255,610

Jaringan 1,851,856,755 1,148,876,702

Aset TetapLainnya - -

Jumlah 101,059,815,718 91,699,759,309

Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

91

2019 2018

Aset Tak Berwujud Lainnya 43,457,500.00 43,457,500.00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (26,074,500.00) (17,383,000.00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto 17,383,000.00 26,074,500.00

Aset Lain-Lain

2019 2018

Aset Lain-Lain 11,095,596,502.00 12,902,618,154.00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (8,917,249,002.64) (10,687,299,500.00)

Penyusutan Aset Lain-Lain Netto 2,178,347,499.36 2,215,318,654.00

5.2.1.5.1. Aset Tetap Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar 11.095.596.502

dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 12,902,618,154.00

merupakan barang rusak dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai

berikut :

92

2019 2018

Tanah Rusak Berat - -

Peralatan dan Mesin Rusak Berat 3,617,059,321 5,951,837,648

Gedung dan Bangunan Rusak Berat 6,661,992,831 6,950,780,506

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat - -

Aset Tetap Lainnya Rusak Berat - -

Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasiona - -

- -

- -

- -

- -

Aset Lain-lain Tanah 144,000,000 -

Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin - -

Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan 642,937,750 -

Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan 29,606,600 -

Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya - -

Jumlah 11,095,596,502 12,902,618,154

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

5.2.1.5.2. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar 0,- dibandingkan

saldo per 31 Desember 2017 sebesar 53,015,478,670.00 dengan rincian sebagai

berikut :

93

2019 2018

Sewa Tanah - -

Sewa Peralatan dan Mesin - -

Sewa Gedung dan Bangunan - -

Sewa Jalam, Irigasi dan Jaringan - -

Kerja Sama Pemanfaatan Tanah - -

- -

- -

- -

Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetap Lainnya - -

- -

- -

- -

- -

- -

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tanah - -

- -

- -

- -

- -

Pinjam Pakai Tanah - -

Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin - -

Pinjam Pakai Bangunan dan Gedung - -

Pinjam Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

Pinjam Pakai Aset Tetap Lainnya - -

Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin

Kerja Sama Pemanfaatan Gedung dan Bangunan

Kerja Sama Pemanfaatan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah

Bangun Serah Guna (BSG) Peralatan dan Mesin

Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan

Bangun Serah Guna (BSG) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Bangun Serah Guna (BSG) Aset Tetap Lainnya

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Peralatan dan Mesin

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Bangunan dan Gedung

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Aset Tetap Lainnya

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

94

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0

5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar

0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0

5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar 0

naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 334.736.568.806,88 dibandingkan saldo

per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 241.332.575.412,51

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang

telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2019. Pendapatan-LO per 31

Desember 2019 sebesar Rp. 15.732.872.436 dibandingkan saldo per 31 Desember

2018 sebesar Rp. 9.400.369.745 dengan rincian sebagai berikut :

2019 2018

Pendapatan Asli Daerah 15,732,872,435 9,400,369,745

Jumlah 15,732,872,435 9,400,369,745

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.732.872.436 dengan rincian

sebagai berikut :

2019 2018

Pendapatan Retribusi Daerah 4,047,487,250 2,710,975,580

Lain-Lain PAD yang Sah 11,685,385,185 6,689,394,165

Jumlah 15,732,872,435 9,400,369,745

95

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.


2019 2018

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 2,203,921,250 2,011,575,580

Retribusi Terminal - LO 1,442,616,000 -

Retribusi Izin Trayek - LO 400,950,000 699,400,000

Jumlah 4,047,487,250 2,710,975,580

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar

11.685.385.185,00 dengan perincian sebagai berikut :

2019 2018

Pendapatan Denda Retribusi - LO 16,428,185 41,733,165

Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO 11,668,957,000 6,647,661,000

Jumlah 11,685,385,185 6,689,394,165

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah (HIBAH)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 23.047.884.690 dibandingkan

saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.086.495.364,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap

dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Berita Acara Hibah terlampir di

belakang laporan keuangan ini.

5.3.2. BEBAN

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 102.945.260.192 naik

sebesar Rp. 24,031,824,874 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar

Rp. 78.913.435.318 dengan rincian sebagai berikut :

96

2019 2018

Beban Pegawai 49,131,151,321.00 46,128,130,408

Beban Persediaan 10,206,659,452.00 7,416,920,603

Beban Jasa 52,920,597,334.59 37,373,953,836.16

Beban Pemeliharaan 6,672,955,234.00 5,160,604,114

Beban Perjalanan Dinas 8,156,943,047.00 6,823,282,830.00

Beban Bunga - -

Beban Subsidi - -

Beban Hibah - -

Beban Bantuan Sosial - -

Beban Penyusutan/Amortisasi 9,253,191,219.79 7,100,736,604

Beban Lain-Lain 10,704,808.00 68,052,000.00

Jumlah 136,352,202,416 110,071,680,395

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 49.131.151.321 dibandingkan

saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 46.128.130.408

2019 2018

Gaji dan Tunjangan 21,283,368,049 21,453,438,115

Tambahan Penghasilan PNS 25,085,123,272 22,563,642,293

Honorarium PNS 1,810,290,000 1,497,650,000

Honorarium Non PNS 952,370,000 613,400,000

Jumlah 49,131,151,321 46,128,130,408

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 87.221.051.095.38

dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 63.943.549.987,22

97

2019 2018

Beban Persediaan 10,206,659,452.00 7,416,920,603.00

Beban Jasa 52,920,597,334.59 37,373,953,836.16

Beban Pemeliharaan 6,672,955,234.00 5,160,604,114.00

Beban Perjalanan Dinas 8,156,943,047.00 6,823,282,830.00

Beban Bunga - -

Beban Subsidi - -

Beban Hibah - -

Beban Bantuan Sosial - -

Beban Penyusutan dan Amortisasi 9,253,191,219.79 7,100,736,604.06

Beban Lain-Lain 10,704,808.00 68,052,000.00

Jumlah 87,221,051,095.38 63,943,549,987.22

BAB VI

Penjelasan Informasi Non Keuangan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 (enam) Balai Perhubungan

98

Wilayah dan 1 (satu) Balai Transportasi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok Dinas

Perhubungan dan masing – masing Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah

serta Balai Transportasi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan

Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan

Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan,

Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja

di lingkungan Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubngan Provinsi Jawa Tengah,

dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan

5. Kepala Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian

6. Kepala Bidang Pelayaran

7. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah mempunyai tugas

melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu

dinas di bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan

4. Pengelolaan ketatausahaan dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

C. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis

operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan

prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah, sedangkan fungsinya adalah:

99

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan

operasional transportasi Jawa Tengah

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan

operasional transportasi Jawa Tengah

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional

transportasi Jawa Tengah

4. Pengelolaan ketatausahaan dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

100

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov. Jateng

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

101

SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

BIDANG PELAYARANSEKSI ANGKUTAN LAUT

SEKSI KEPELABUHANAN

SEKSI LALU LINTASANGKUTAN SUNGAI, DANAU

DAN PENYEBERANGAN

BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN

PERKERETAAPIAN

SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALANSEKSI PERENCANAAN

TRANSPORTASISEKSI PERKERETAAPIAN

BPSPP

BIDANG ANGKUATAN JALAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KESELAMATAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN

JALANSEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN

JALAN

SEKSI MANAJEMENLALU LINTAS JALAN

JALANBIDANG

LALU LINTAS JALAN

2. Struktur Organisasi Balai Perhubungan Wilayah

STRUKTUR ORGANISASIBALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN

WILAYAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Balai Perhubungan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

102


SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSIANGKUTAN

KEPALA BALAI

SEKSILALU LINTAS

3. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASIBALAI TRASNPORTASI JAWA TENGAH KELAS A DINAS

PERHUBUNGANPROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Balai Transportasi Provinsi Jawa Tengah

BAB VII

103

SUB BAGIAN TATA USAHA


KEPALA BALAI

SEKSIOPERASIONAL

SEKSISARANA DAN PRASARANA

Penutup

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2019. Catatan atas laporan

keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan

atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang, Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. SATRIYO HIDAYATNIP. 19601214 198703 1 005

104

Daftar Lampiran Tambahan Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran Perhitungan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset

Lainnya dan Penyusutan Aset Lainnya ;

2. Lampiran Polis Asuransi ;

3. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Objek GRMS ;

4. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Objek SAKD ;

5. Lampiran STS Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penerimaan di Tahun 2020 ;

6. Lampiran Laporan Persediaan Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2019 ;

7. Lampiran Berita Acara Penyerahan Aset Tetap yang Diterima dan atau

Dilepaskan dari Dinas / Kabupaten / Kota / Kementerian ;

8. Lampiran SPJ Belanja Fungsional ;

9. Lampiran SPJ Pendapatan Fungsional ;

10. Lampiran Data Piutang 2019.

*Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut

SKPD.2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan

diberi kertas pembatas di setiap bab.5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai

sofcopy dalam bentuk CD.

105

Documents

BAB I · Web viewBAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi