1

Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

Oleh :

P3D JAKARTA

Disampaikan pada

Diklat Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Di Hotel Gren Alia Jakarta, 23 Mei 2013

Dasar Hukum

• Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.

• Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah.

• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentangLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Line Item

Budgeting

Performance

Budgeting

Tidak dapat dinilaiefisiensi dan efektifitasprogram

Berorientasi jangkapendek

Belum mengaitkan setiappengeluaran denganmanfaatnya

Perubahan Penganggaran

Mengaitkan setiappengeluaran denganmanfaatnya

dapat dinilai efisiensi danefektifitas program

Berorientasi jangkapanjang

ManfaatAnggaran Berbasis Kinerja

• Alat Komunikasi kepada Stakeholder tentangPerencanaan Stratejik

• Memberdayakan Pimpinan

• Alat pengukur hasil dari penggunaan anggaran

• Mendorong pimpinan untuk berakuntabilitasyang transparan dan obyektif kepada publik

• Mendorong setiap unit kerja untuk selektif dalammerencanakan program/kegiatan sehinggamenghindari adanya belanja yang kurang efektifdan tumpang tindih.

APBDAnggaran

Kinerja=

Proses Penyusunan APBD

1. Kegiatan pendahuluan yang terdiri atas aktivitassebagai berikut :

Penjaringan aspirasi masyarakatEvaluasi kinerja masa laluPenjabaran renstrada

2. Penentuan arah dan kebijakan umum APBD (KUA)

3. Penentuan strategi dan prioritas APBD (Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara = PPAS)

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

5. Evaluasi dan seleksi RKA-SKPD6. Pembahasan RAPBD dan Penetapan APBD

1. Kegiatan Pendahuluan

Penjaringan aspirasi masyarakat

Telaah dan evaluasi atas kinerja

pemerintah di masa lalu

Penjabaran RENSTRADA

Rencana Stratejik Daerah

(Renstrada)

Menjabarkan tentang:

Posisi organisasi saat ini

Arahan kemana organisasi harus

menuju

Bagaimana cara (strategi) untuk

mencapai tujuan

Hal-hal yang terdapat dalamRenstrada

Visi dan Misi Organisasi

Analisis mengenai lingkungan internal daneksternal (environmental scanning)

Tujuan dan sasaran organisasi

Strategi-strategi untuk mencapai tujuan dansasaran tersebut.

Indikator-indikator yang penting dalam mencapaisasaran

RENSTRADA

MASYARAKAT

(Tokoh, LSM,

Ormas, PT, dll)

Pokok Pikiran

DPRD

Evaluasi Kinerja

Masa Lalu

Kebijakan

Pmth Pusat

PEMDA

(Eksekutif)

DPRD

(Legislatif)

Arah & Kebjk

Umum APBD

Kesepakatan

2. Penentuan Arah dan

Kebijakan Umum APBD

Arah dan Kebijakan Umum APBD

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidangpendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah(RKPD) dan pedoman SE Mendagri

RKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja (Renja) SKPD,dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis(Renstra) SKPD yang diambil dari program yang tercantumdalam RPJMD.

Rancangan awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintahdaerah (TAPD)

Rancangan KUA awal berisi: 1) target pencapaian kinerja, 2)proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber danpenggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari.

3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD

Rancangan awal PPAS dibuat oleh TAPD

berdasarkan nota kesepakatan KUA dengan

tahapan sbb:

• Menentukan skala prioritas untuk urusan

wajib dan urusan pilihan sesuai dengan visi

dan misi pemda.

• Menentukan urutan program untuk masing-

masing urusan.

• menentukan plafon anggaran untuk tiap

program

3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD

merupakan sebuah strategi operasional

yang bersifat jangka pendek

merupakan program–program prioritas

pemerintah selama setahun

Arah dan Kebijakan Umum APBD :

Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 1 :30

Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat pencapaian 10 %

Strategi dan Prioritas APBD :

Pengangkatan dan penempatan guru

Pembinaan dan pengembangan karier guru

4. Penyusunan RKA-SKPD

(Penentuan Kegiatan & Anggarannya)

• Aktivitas dalam penyusunan APBD akan dijelaskan dalam

dokumen yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

• RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga

sifatnya adalah usulan dengan acuan pembuatannya adalah PPAS

• Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia

anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD.

RKA-SKPD dibagi menjadi 3, yaitu :

S.1 :berisi tentang pernyataan strategi organisasi (visi, misi, tujuan)

S.2 :berisi tentang rincian program dan kegiatan

S.3 :berisi tentang anggaran atas program & kegiatan yg direncanakan

5. Evaluasi dan Seleksi RKA-

SKPD

review & ranking

diajukan kepada DPRD

untuk kemudian dibahas

bersama

Usulan RKA-SKPD

dibahas dan direview oleh

pihak pemerintah sendiri

(RAPBD)

6. Pembahasan & Penetapan

APBD

Pembahasan RAPBD dilakukan oleh pihak

pemerintah bersama dengan DPRD

Hasil pembahasan berupa APBD dituangkan

dalam peraturan daerah (Perda) selambatnya

tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

Indikator Kinerja

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif

yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan.

Jenis–Jenis Indikator Kinerja

• Kualitas

Keluaran (output)

Efisiensi

Masukan (Input)

Hasil/Manfaat

(Outcome)

Sumber daya yang digunakan

untuk pelayanan pemerintah

Produk dari aktivitas/kegiatan

yang dihasilkan unit kerja

Berkaitan dengan biaya setiap

aktivitas/kegiatan dan menjadi

alat dlm membuat SAB serta

menentukan standar biayanya

Untuk menentukan apakah

harapan konsumen sudah

dipenuhi

Menggambarkan hasil nyata

dari output suatu kegiatan

Struktur APBD

Pendapatan

Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang

menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah

Belanja

Semua pengeluaran melalui rekening kas umum daerah, yang mengurangi

ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah

Pembiayaan

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Struktur APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

PAD (pajak, retribusi, hsl pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan)

Pendpt. Dana Perimbangan (dana bagi

hasil, DAU, DAK)

Lain-Lain Pendpt. yang sah (hsl

penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, jasa giro, bunga, dll)

Belanja menurut organisasi

Belanja menurut fungsi

Belanja menurut program dan kegiatan

Belanja menurut jenis belanja

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Klasifikasi Belanja

• Klasifikasi menurut Organisasi (disesuaikan

dengan susunan organisasi pemerintah

daerah)

• Klasifikasi menurut Fungsi

• Klasifikasi menurut Program dan Kegiatan

(disesuaikan dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah)

• Klasifikasi menurut Jenis Belanja

Klasifikasi Belanja menurut Fungsi

• Berdasarkan urusan pemerintahan (pemerintahan provinsidan kabupaten/kota)

• Fungsi pengelolaan keuangan negara:– Pelayanan Umum– Ketertiban dan Keamanan– Ekonomi– Lingkungan Hidup– Perumahan dan Fasilitas Umum– Kesehatan– Pariwisata dan Budaya– Agama– Pendidikan– Perlindungan Sosial

Klasifikasi Belanja menurutJenis Belanja

• belanja pegawai;

• belanja barang dan jasa;

• belanja modal;

• bunga;

• subsidi;

• hibah;

• bantuan sosial;

• belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

• belanja tidak terduga.

Struktur APBD

Pendapatan

Belanja

Defisit

Surplus

Penerimaan:

1. SiLPA tahun sebelumnya

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan

daerah yg dipisahkan

4. Penerimaan pinjaman

5. Penerimaan kembali

pemberian pinjaman

Pengeluaran:

1.Pembentukan dana cadangan

2.Penyertaan modal Pemda

3.Pembayaran pokok utang

4.Pemberian pinjaman

Pembiayaan

25

Dilampiri:

Laporan Keuangan

Perusahaan DaerahBentuk dan Isi Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBN/APBD

disusun dan disajikan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan

(PP No.24/2005)

Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Laporan Realisasi APBD

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

26

Bentuk dan Isi Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

disusun dan disajikan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan

(PP No.24/2005)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD

Laporan Realisasi APBD

Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan

...Perbuatan hari ini Harus Lebih Baik dari Hari

kemarin, sedangkan Perbuatan Hari esok harus

lebih baik dari hari ini...

Insya Allah

TERIMA KASIH