BAB I PENDAHULUAN - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/01/RENSTRA-Cinambo.pdf · Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Rencana Strategis Kecamatan Cinambo 2013 - 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan

tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan

jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka

pendek (1 tahun). Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sehingga setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

kota Bandung diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi

dan Program Walikota terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode

masa jabatan.


2

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan

sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD

dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota

Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui

tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan

akhir dan penetapan Renstra Kecamatan Cinambo.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap

tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo tersebut diatas,

dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut ;

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra. Pada tahap ini dilakukan

kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun

Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim

Renstra serta pengumpulan data dan informasi;

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra

dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap

penyajian rancangan Renstra Kecamatan Cinambo

c. Tahapan penetapan Renstra Kecamatan Cinambo.

Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra

dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap

kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Cinambo selaku kepala

SKPD, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh

Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cinambo


3

Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota

Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan

Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan antara Renstra dan RPJMD

Sumber : RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah

yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi

dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Stratejik

Perencanaan Operasional

RPJMD RENSTRA

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan

Daerah - Program Pembangunan

Daerah

- Program Prioritas - Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas


4

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Kecamatan

Cinambo sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandung

berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan

Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Tahun 2013–2018 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota

Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode

masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Tahun 2013–2018 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun

2005 – 2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018

Diharapkan dengan Rencana Strategis dapat tersusun dokumen

perencanaan Jangka menengah Kecamatan Cinambo dalam 5 Tahun ke

depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari

proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana

Strategis Kecamatan Cinambo adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan

Nepotisme;

2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang


5

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang–undang Nomor 3 Th 2005 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang;

5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2014 jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 158 Tahun 2004 Tentang

Pedoman Organisasi Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 159 Tahun 2004 Tentang

Pedoman Organisasi Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

11. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 2007 tentang

Struktur Organisasi Kecamatan;


Tahapan Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;


6


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung

2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013 - 2018

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2007 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah;

18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung.

19. Keputusan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014 Tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Cinambo Tahun 2013-2018 ini

disusun untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kecamatan Cinambo 5

(lima) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan

Misi Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013-2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota

Bandung tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Menciptakan keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran

pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Kecamatan

Cinambo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,


7

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi

SKPD Kecamatan Cinambo Bandung.

2. Sebagai landasan operasional bagi internal Kecamatan

Cinambo sendiri dan seluruh Kelurahan di lingkungan

Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan

untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi

terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan

Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur.

4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan

di Lingkungan Kecamatan Cinambo Kota Bandung untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun

ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) SKPD

Kecamatan Cinambo Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai

pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam


8

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD

dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan

Renja.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN CINAMBO

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung

memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di

Kecamatan Cinambo

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI KECAMATAN CINAMBO

Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi memuat

penjelasan mengenai identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Kecamatan Cinambo.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN KECAMATAN CINAMBO

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi Kecamatan

Cinambo, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Cinambo, serta Strategi dan Kebijakan dalam

mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas

mengenai penjelasan tentang program-program dan

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target

sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun


9

secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CINAMBO YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

BANDUNG

Indikator Kinerja Kecamatan Cinambo Kota Bandung yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat

mengenai indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapain tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CINAMBO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 dan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008, SKPD Kecamatan

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggraan ketentraman

dan ketertiban umum;

3. Mengkordinasikan penerapan dan penegakanan

peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggraan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan;

6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.


11

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

Pejabat Struktural Kecamatan tergambar dalam bagan struktur

organisasi Kecamatan.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Cinambo

Pada Kecamatan Cinambo, struktur organisasinya dapat

digambarkan dan dijelaskan, sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan

Sumber : Vide Perda Kota Bandung No.14 Tahun 2007

1. Camat

(1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat

mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

CAMAT

SEKRETARIAT

KECAMATAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

KETRENTAMAN &

KETERTIBAN

SEKSI

PENDIDIKAN &

KEMASYARATAN

SEKSI

PELAYANAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

EKONOMI,

PEMBANGUNAN

& LINGKUNGAN HIDUP

UPTD UPTDKELURAHAN

SUB BAGIAN

PROGRAM &

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM &

KEPEGAWAIAN


12

b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum; dan

e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2. Sekretaris Kecamatan

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanan penyusunan rencana program kegiatan

kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan

kecamatan dan kelurahan;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana,

program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan

dan Kelurahan;

d. pengkoordianasian penyelenggaraan tugas Seksi

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan

dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi kecamatan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan

pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan

dan kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan

lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan

kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan

kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta

pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan

c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.

4. Sub bagian Keuangan dan Program

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Kecamatan di bidang keuangan dan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja

Kecamatan;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran,

koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan

dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;


14

c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan

kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan

program serta koordinasi pengendalian program

serta penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja

kecamatan; dan

d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan program

kerja Kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

pemerintahan


dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan materi bahan lingkup

pemerintahan;

b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetanggga;

c. pelayanan administrasi pertanahan;

d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan

pemerintahan dengan Instansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di

bidang ketentraman dan ketertiban.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi:


15

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup

ketentraman dan ketertiban;

b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

d. pemberdayaan masyaakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana;


ketentraman dan ketertiban dengan Instansi

terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan

ketertiban.

7. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

(1) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan

di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;


dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan

Kemasyarakatan mempunyai fungsi:


pendidikan dan kemasyarakatan;

b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial

kemasyarakatan;

c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan

informal;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di

tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan

serta generasi muda;


16

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang

pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi

terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan

dan kemasyarakatan.

8. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

(1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan

dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:


ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil

dan menengah.

c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan

pembangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik

fasilitas umum dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pelestarian lingkungan hidup

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi

dan ketahanan pangan, pembangunan, serta

lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup.


17

9. Seksi Pelayanan

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang

pelayanan.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai

fungsi:


pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;


pelayanan dengan Instansi Terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN CINAMBO

2.2.1. Potensi Geografis Kecamatan Cinambo

Kecamatan Cinambo pada awalnya termasuk dalam wilayah

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bandung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan

Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung dibentuklah Kecamatan Cinambo sebagai

salah satu dari 4 (empat) Kecamatan hasil pemekaran, yang diresmikan

oleh Walikota Bandung H.Dada Rosada pada tanggal 22 Maret 2007.


18

Luas Wilayah Kecamatan Cinambo kurang lebih : 389,64 Ha

dengan tata guna lahan sebagian besar terbagi dalam :

1. Tanah Kering (Permukiman/Usaha) : 235,31 Ha ;

2. Fasilitas Umum : 59, 93 Ha.

3. Tanah Sawah/lahan basah: 94,4 Ha .

Secara geografis Kecamatan Cinambo memiliki bentuk

wilayah datar / berombak sebesar 158% dari total keseluruhan luas

wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Cinambo

berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu

maksimum dan minimum di Kecamatan Cinambo berkisar 25-30 Co,

sedangkan dilihat dari curah hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah

hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

Secara administrasi Kecamatan Cinambo terbagi dalam 4

Kelurahan yaitu :

Tabel 2.1 Kelurahan, RW dan RT

Kelurahan RW RT

Pakemitan 5 23

Sukamulya 6 25

Cisaranten wetan 6 25

Babakan Penghulu 8 27

Jumlah 25 101

Adapun batas - batas wilayah Kecamatan Cinambo adalah :

Sebelah Selatan : Kecamatan Gedebage (Rel Kereta Api);

Sebelah Utara : Kecamatan Ujung Berung

(Jl.AH.Nasution);

Sebelah Timur : Kecamatan Panyileukan (Sungai

Cinambo);

Sebelah Barat : Kecamatan Arcamanik (Sungai


19

Cipanjalu/Jl.Golf).

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas, sebagaimana

ditunjukkan dalam peta wilayah Kecamatan Cinambo, sebagai

berikut :

Gambar 2.2 : Peta Kecamatan Cinambo


20

2.2.2. Potensi demografis

Kecamatan Cinambo memiliki jumlah penduduk sebanyak

20.166 jiwa, yang terdiri dari 9.734 jiwa laki-laki dan 10.432 jiwa

perempuan serta terdiri dari kepala keluarga (KK) sekitar 5974 KK,

dengan kepadatan penduduk sekitar 44.60 jiwa/hektar yang cenderung

terus bertambah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2

PENDUDUK KECAMATAN CINAMBO

(BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN)

No Umur Jumlah

L P Jumlah

1 0 – 5 tahun 713 722 1435

2 6 – 9 tahun 739 747 1486

3 10 – 15 tahun 955 880 1835

4 16 – 19 tahun 674 732 1406

5 20 – 24 tahun 670 788 1458

6 25 – 29 tahun 783 871 1654

7 30 – 34 tahun 824 896 1720

8 35 – 39 tahun 810 875 1685

9 40 – 44 tahun 726 739 1465

10 45 – 49 tahun 677 726 1403

11 50 – 54 tahun 768 683 1391

12 55 – 59 tahun 410 503 913

13 60 – 64 tahun 465 475 940

14 65 – keatas 580 795 1375

Jumlah total: 9.734 10.432 20.166

Sumber : Profil Kecamatan Cinambo 2013


21

2.2.3. Potensi Sosiologis

Kecamatan Cinambo jika ditinjau dari kondisi sosiologis/

Keagamaan, penduduk Kecamatan Cinambo merupakan mayoritas

pemeluk agama Islam sebanyak 19.295 orang (95,68 %). Sisanya Kristen

Protestan 448 orang (2,22%), Kristen Katholik 226 orang (1,12%), Hindu

101 orang (0,50%) dan Budha 96 orang (0,47 %)

Kehidupan beragama penduduk Kecamatan Cinambo sangat

kental, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pesantren yaitu

sebanyak 1 pondok pesantren, 74 masjid dan Mushola, 1 gereja dan 1

Pure.

Seni budaya di Kecamatan Cinambo cukup berkembang, hal ini

ditandai dengan banyaknya potensi dan padepokan seni budaya,

diantaranya seni budaya benjang dan tari tradisionil sunda klasik.

2.2.4. Potensi SDM Aparatur

Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Cinambo, terdiri

dari 1 (satu) orang Camat (eselon III-A), dengan membawahkan :

1. 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan (eselon III-B), yang

membawahkan 2 (dua) orang pejabat eselon IV-B, yaitu Ka Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian dan Ka Sub Bagian Program dan

Keuangan.

2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi

Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pendidikan

dan Kemasyarakatan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan

Hidup, dan Kasi Pelayanan.

3. 4 (empat) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Pakemitan,

Sukamulya, Cisaranten Wetan dan Babakan Penghulu, yang

membawahkan pula pejabat eselon IV-B sebanyak 5 orang pada

setiap Kelurahan, sehingga pada 4 (empat) Kelurahan tersebut

terdapat 20 (dua puluh) orang pejabat eselon IV-B, yang terdiri dari


22

Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan, Kasi Dikmas, Kasi

Ekbang dan LH serta Kasi Pelayanan. Namun di beberapa

Kelurahan masih terdapat kekosongan beberapa orang Seklur dan

Kepala Seksi.

Keadaan real pegawai di Kecamatan Cinambo per Januari 2014,

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

POTENSI SDM SE-KECAMATAN CINAMBO

NO SATUAN KERJA

JUMLAH

PERSONIL

PNS

ESELON FUNGSIONAL

UMUM

(PNS)

IV

B

IV

A

III

B

III

A

1 KECAMATAN 21 2 5 1 1 12

2 KEL. PAKEMITAN 6 4 1 - - 1

3 KEL. SUKAMULYA 6 4 1 - - 1

4 KEL. CISWET 8 5 1 - - 2

5 KEL. BBK.

PENGHULU 6 4 1 - - 1

JUMLAH 47 17 4 1 1 17

Sumber Kecamatan Cinambo 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai se

Kecamatan Cinambo (per Januari 2014), sebanyak 47 orang yang

tersebar di Kecamatan dan 4 Kelurahan.

Jabatan struktural yang kosong sebanyak 3 jabatan yaitu Kasi

Pelayanan Kelurahan Pakemitan, Kasi Pelayanan Kelurahan Sukamulya

dan Sekretaris Kelurahan Babakan Penghulu. Jumlah fungsional umum

(staf pelaksana) sangat terbatas menyebabkan sebagian besar (85%)


23

Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan tidak memiliki tenaga

fungsional umum (staf pelaksana) untuk membantu dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.4

KOMPOSISI PNS KECAMATAN CINAMBO

(BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN)

NO SATUAN

KERJA

GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN

I II III IV JML SD SMP SMA DPL S1 S2 JML

1 KECAMATAN 1 9 9 2 21 - 2 9 1 6 3 21

2 KEL.

PAKEMITAN

- 2 4 - 6 - - 3 - 2 - 6

3 KEL.

SUKAMULYA

- 1 5 - 6 - 1 1 - 3 1 6

4 KEL. CISWET - 1 6 1 8 - - 3 - 4 1 8

5 KEL. BBK.

PENGHULU

- 1 5 - 6 - - 6 - - - 6

JUMLAH 1 14 29 3 47 - 3 19 2 15 5 47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dilihat dari Pangkat dan

Golongan Pegawai Kecamatan Cinambo paling banyak adalah Gol III,

sedangkan paling sedikit adalah Gol IV. Selanjutnya bila berdasarkan

pendidikan maka yang terbanyak adalah lulusan SMA/Sederajat dan

yang paling sedikit adalah lulusan SMP.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cinambo


24

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat tren

yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat

kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, maka kita

juga dapat menentukan tren yang akan terjadi 5 tahun kedepan.

Setelah mengetahui tren tersebut, barulah didapat rencana apa yang

akan dilaksanakan untuk mengantisipasi tren yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cinambo dilaksanakan

berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai

Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 009 tahun 2007. Menurut pedoman tersebut maka

pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Cinambo

ini mengacu pada hasil kerja sebagaimana tabel berikut:


25

Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CINAMBO

KOTA BANDUNG

NO. Indikator Kinerja

Sesuai Tugas Pokok

dan Fungsi

Target

SPM

TARGET

IKK

Target

Indikator

Kinerja

Lainnya

Target Renstra

Tahun ke

Realisasi Capaian

Tahun ke

Rasio Capaian

Tahun ke

4 5 4 5 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- % Kelurahan tertib

administrasi

- Jumlah layanan

pengalihan dan

peningkatan hak

atas tanah

- % RT/RW tertib

administrasi

80%

40 buah

90%

100%

50 buah

95%

80%

34 buah

90%

100%

38 buah

95%

100%

85%

100%

100%

76%

100%


26

- % penduduk wajib

KTP yang sudah

memiliki KTP.

- % kepala keluarga

yang memiliki kartu

keluarga

- % permohonan KTP

diproses tepat

waktu

- % permohonan

surat keterangan di

proses tepat waktu

- % anggota linmas

aktif

85%

85%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

100%

85%

85%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


27

- Jumlah penertiban

PKL

- Jumlah relawan

bencana (Satwankar

dan Linmas)

- % usulan

Musrenbang yang

ditindaklanjuti /

dilaksanakan SKPD

- Jumlah pohon yang

ditanam

- Jumlah sumur

resapan yang dibuat

12 kali

60 org

30%

2000

200

15 kali

70 org

30%

2500

250

12 kali

60 org

30%

2000

200

15 kali

70 org

30%

2500

250

12 kali

60 org

100%

2000

200

15 kali

70 org

100%

2500

250


28

- Jumlah lubang

biopori yang dibuat

- Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

- Terfasilitasinya

pembinaan dan

pengembangan

koperasi

- Terbantunya

kegiatan ekonomi

skala kecil dan

mikro

- % lembaga

100

70%

70%

70%

80%

125

80%

80%

80%

90%

100

69%

69%

69%

80%

125

79%

79%

79%

90%

100

98%

98%

98%

100%

125

98%

98%

98%

100%


29

pendidikan non

formal yang aktif

- % lembaga

kemasyarakatan

yang aktif

- % lembaga

perempuan aktif

- % lembaga

kepemudaan yang

aktif

80%

80%

80%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan

baik yaitu 100%. Dari semua indikator tersebut ada 3 (tiga) indikator

yang pencapaian nya tidak 100% :

1. Indikator kinerja jumlah layanan pengalihan dan peningkatan hak

atas tanah target untuk tahun ke 4 sebanyak 40 buah terealisasi

sebanyak 34 buah, rasio realisasi sebesar 85%. Target untuk tahun

ke – 5 sebanyak 50 buah terealisasi sebanyak 38 buah, rasio

realisasi sebesar 76%. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya

sebagian pengalihan dan peningkatan hak atas tanah yang melalui

notaris tidak melalui Kecamatan dan adanya beberapa layanan

yang masih belum bisa di proses dikarenakan status tanah nya

masih dalam sengketa.

2. Indikator kinerja terwujudnya peningkatan kesejahteraan

masyarakat rasio realisasinya sebesar 98% untuk tahun ke – 4 dan

tahun ke – 5;

3. Indikator kinerja terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan

koperasi rasio realisasinya sebesar 98% tahun ke – 4 dan tahun ke

– 5.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Cinambo

Dengan konsekuensi pemekaran wilayah di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Cinambo

merupakan salah satu kawasan yang akan dijadikan pusat primer

kedua, Kecamatan Cinambo melalui penyusunan Renstra Tahun

2013 - 2018 ini menyampaikan peluang dan tantangan pelayanan

SKPD .


31

2.4.1. Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap

tuntutan pelayanan publik Kecamatan secara

maksimal.

b. Semakin transparannya informasi melalui media

elektronik dituntut peran kecamatan Cinambo harus lebih

responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

c. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang

akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan

pelaksanaan pembangunan masih kurang.

d. Belum adanya pemasaran hasil daur ulang sampah

organik dan un-organik.

e. Masih ada masyarakat yang membuang sampah pada

sungai

f. Penduduk yang heterogen dari berbagai daerah.

g. Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di daerah

pemukiman

h. Masih terdapat sarana dan prasarana umum yang belum

dimanfaatkan karena belum adanya penyerahan dari

developer ke aset daerah

i. Komplesitas kepentingan masyarakat

j. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan

khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak

kepada masyarakat yang merupakan amanah.

2.4.2. Peluang

a. Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014

tentang pelimpahan Pelimpahan Sebagian Urusan

Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

b. Komitmen Kepala Daerah dalam pemberdayaan

masyarakat (LKK) dan peningkatan kualitas sarana

prasarana dan pelayanan publik.

c. Diklat peningkatan kualitas aparatur.


32

d. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah kepada

kecamatan untuk memacu dan motivasi menjawab

permasalahan melalui LAPOR

e. Jumlah penduduk Kecamatan Cinambo yang cukup tinggi

dan memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik.

f. Potensi ekonomi masyarakat skala kecil yang cukup

tinggi.

g. Perubahan Paradigma keuangan daerah berdasarkan

permendagri 54 Tahun 2006 tentang Penggelolaan

Keuangan Daerah.

h. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis

berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan di daerah dan Undang Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah sehingga dapat meningkatkan peran

kecamatan dan mendorong partisipasi masyarakat.


33

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Tahun 2013 - 2018, terlebih dahulu perlu digali permasalahan yang

terdapat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Cinambo yang

kemudian dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah

permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas

penanganan permasalahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang.

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah

Kecamatan Cinambo yang dijadikan isu strategis di Kecamatan Cinambo

adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan belum

optimal dan kuantitas personil relatif masih sangat kurang

dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi kecamatan yang

ditanggung.

2. Pemanfaatan Sarana Fasum yang tidak sesuai karena digunakan

untuk berjualan PKL sehingga mengganggu kenyamanan bagi

penghuni.

3. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan

antara lembaga/instansi belum optimal.

4. Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat Kecamatan

Cinambo.


34

5. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang relatif

belum memadai, belum sesuai dengan hasil musrenbang.

6. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pengelolaan

keuangan daerah;

7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk

membantu kelancaran tugas maupun pelayanan;

8. Belum optimalnya pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan

kepada Pemerintah Kota Bandung;

9. Rendahnya pemahaman aparatur tentang tupoksi sebagai aparatur

kecamatan;

10. Rendahnya kapasitas aparatur

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cinambo

sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat

untuk menangani sebagian urursan otonomi daerah adalah faktor

internal dan faktor eksternal Kecamatan Cinambo, masalah internal

yang mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Cinambo adalah sebagai

berikut:

1. Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tugas sesuai

dengan beban kerja;

2. Tingkat pemahaman tupoksi aparatur masih kurang ;

3. Pola pembinaan aparatur belum berorientasi kepada peningkatan

berbasis kinerja.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pelayanan

kecamatan Cinambo adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah masih belum

sepenuhnya diserahkan dan tidak didukung oleh pembinaan dari

dinas yang terkait serta tidak didukung oleh personil, peralatan,

pembiayaan dan dokumentasi;

2. Kurangnya Sumber daya manusia.


35

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum

isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cinambo

Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah

sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan

secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai

tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam

sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta

dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan

di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan

adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas

aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang

mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman

terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and

public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis

dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam

penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang

lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan


36

kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain

hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada

transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan,

akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada

upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan

dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cinambo

dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya

pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur

pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna

mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara

(public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan

tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak

terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang

baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan

seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada

sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan

adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak

pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum

sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain


37

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai

shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik

perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan

lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau

kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment

system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur

organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal

utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena

itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal

yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah

lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada

intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah

yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada

kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management

system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung

terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang

sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan

Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan

internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan

anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money

sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan


38

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan

hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan

pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya

tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang

inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan

sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas

penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4)

Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah

barang daerah

Dengan melihat faktor – faktor diatas dan serta isu-isu

strategis maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci

keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cinambo Kota

Bandung, adalah terdiri dari :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan

secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.

2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.

3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.

4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki

komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki

dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi.

5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan

Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan.

6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja

pegawai.

7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk

meningkatkan kinerja aparatur.

8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan

non formal serat sektor swasta.


39

9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial

yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi

penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

yaitu :

“ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera “

Atau biasa disebut “Bandung Juara”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya

Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan

dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga

sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh

bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan

kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran

dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air,

dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali

serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif

terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat


40

memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan

kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan

sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan

juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati

adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan

seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi

dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini

diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan

yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah

dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang

paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk

kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk

mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi

teladan bagi kota lainnya.

Selanjutnya Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan

penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025

dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III

tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-

langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang

menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia

yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik,

infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang

garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana

memandang pembangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Misi Kota Bandung ,

terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan

(sustainable) dan nyaman.


41

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya

saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Kemudian Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota

Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye

dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

JANJI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TERPILIH

No. Aspek Indikator

1 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan

2. Ambulance gratis

3. Santunan Kematian Rp. 2

juta/jiwa

4. Puskesmas gratis dan pelayanan

24 jam

2 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun

2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun

3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3

Tahun

4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

3 BANDUNG

NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain

di setiap RW

2. Penyediaan sarana air bersih

3. Perbaikan 10.000 rumah tidak

layak huni

4. Bantuan 100 juta/RW/tahun


42

No. Aspek Indikator

5. Bantuan 100 juta

PKK/kelurahan/tahun

6. Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

4 BANDUNG

SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000

wirausahawan

2. Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru

3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk

siswa SD, SMP, SMU dan

mahasiswa per tahun

4. Bantuan keuangan untuk guru

honorer, guru madrasah, dan

tempat ibadah

5. Subsidi Harga sembako dan gas 3

kg


43

Gambar 3.1

BAGAN JANJI WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA BANDUNG TERPILIH

2014 2015 2016 2017 2018

Asuransi Kesehatan

Ambulance gratis

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Puskesmas gratis dan pelayanan 24

jam

Sarana olahraga/taman

bermain di setiap RW

Penyediaan sarana air bersih

Perbaikan 10.000 rumah tidak

layak huni

Bantuan 100 juta/RW/tahun

Bantuan 100 juta

PKK/kelurahan/tahun

Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

Menciptakan 100.000

wirausahawan

Menciptakan 250.000

lapangan pekerjaan baru

Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah

Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Sehat

Bandung Nyaman

Bandung Sejahtera

Bandung Resik

Bebas Sampah : 2 thn

Bebas Banjir : 3 thn

Jalan Mulus & Caang : 3 thn

Bebas Macet : 4 thn


44

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung

umumnya, dan Kecamatan Cinambo pada khususnya bersama

stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok,

fungsi dan kewenangan Kecamatan Cinambo untuk mengawal janji-janji

politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara

terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan

Cinambo dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002

Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju

Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335

(tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan

Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota /

Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cinambo Kota

Bandung. Adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang

digagas oleh Walikota Bandung rekapitulasinya sebagaimana tabel,

sebagai berikut:

Tabel 3.2

RENCANA AKSI MENUJU BANDUNG JUARA

No Kelompok Kerja Jumlah Kegiatan/

Rencana Aksi

1 KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG 24

2 KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA 11

3 KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG 18

4 KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU 30

5 KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)

11


45

6 KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG 7

7 KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG

16

No Kelompok Kerja Jumlah Kegiatan/

Rencana Aksi

8 KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA

15

9 KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY 13

10 KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG 22

11 KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA 21

12 KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG

15

13 KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN

14

14 KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG 14

15 KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG

6

16 KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK 21

17 KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM

12

18 KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN

15

19 KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN

(INDEX OF HAPINNES) BANDUNG 7

20 KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG

5

21 KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG

8

22 KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG

9


46

23 KELOMPOK KERJA KESEHATAN 6

24 KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP 15

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

Berdasarkan telaahan visi, misi walikota terpilih dan uraian

pendukung lainnya maka dapat dikemukakan beberapa faktor

pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Cinambo

dalam mencapai Visi, Misi Pemerintah Kota Bandung tersebut

diantaranya :

1. Adanya Perda No 14 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung;

2. Adanya Perwal No 870 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian

kewenangan Walikota kepada Camat;

3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai

kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi

tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Cinambo;

4. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai di Kecamatan

Cinambo dan Kelurahan.

5. Wilayah dan potensi sebagi kawasan perekonomian dan industri

terkemuka Bandung Timur, yang dapat dimanfaatkan Kecamatan

Cinambo untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi dunia

usaha dengan masyarakat.

Disamping kekuatan yang disampaikan diatas terdapat pula

beberapa kelemahan untuk pencapaian Visi, Misi Walikota terpilih

diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas :


47

a. Masih adanya kekosongan jabatan eselon IV b di Kelurahan,

sebanyak 1 jabatan Sekretaris Kelurahan dan 2 jabatan kepala

seksi;

b. Jumlah PNS di Kecamatan dan Kelurahan sangat terbatas dimana

85 % para kepala seksi Kecamatan dan para Seklur dan Kepala

Seksi Kelurahan tidak mempunyai staf pelaksana dalam

membantu pelaksanaan tugasnya;

c. Tidak adanya PNS dengan kualifikasi teknokrat pada Seksi

Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan hidup di Kecamatan dan

Kelurahan sehingga ketika ada pekerjaan yang berhubungan

dengan teknis masih harus meminta bantuan teknis ke Dinas

Teknis terkait.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana bangunan gedung kantor

terutama di Kelurahan. Ada 4 (empat) Kelurahan yang

membutuhkan rehabilitasi gedung Kantor yaitu Kelurahan

Pakemitan, Sukamulya, Cisaranten Wetan dan , Babakan Penghulu;

Keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Kecamatan menyebabkan

masih biasnya proporsi antara anggaran publik dibandingkan

dengan anggaran apratur;

3. Kewenangan Kecamatan masih pada taraf Koordinasi dan Fasilitasi

sehingga berdampak pada terbatasnya Program dan Kegiatan yang

bisa digunakan oleh Kecamatan terutama di bidang Teknis di

lapangan;

4. Sebagai SKPD yang mempunyai Tupoksi yang sama seharusnya ada

keseragaman setiap Kecamatan dalam menentukan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran di dalam perumusan Renstra Kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri


48

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun

2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014

adalah ”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan

yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014

yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik

dalam negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik;

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah

dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD

tahun 2013-2018 adalah :

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".

Dari visi tersebut, lahir 5 misi yakni:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;


49

3. Meningkatkan kinerja, profesionalisme aparatur dan perluasan

partisipasi public;

4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan

infrastruktur strategis berkelanjutan;

5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda

dan olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai

kearifan lokal.

Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, maka telah

dipilih 8 fokus bidang pembangunan, yakni; pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, ekonomi pertanian, ekonomi non pertanian, lingkungan

hidup, seni budaya kepemudaan dan ketahanan keluarga dan

kependudukan. Ditopang dengan 2 (dua) fokus bidang pembangunan

multisektor. Kesemuanya itu atau sepuluh bidang pembangunan itu

disebut common goals yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik

sektoral dan tematik kewilayahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang

aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif

yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan,

kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang RTRWK yang berfungsi

sebagai :

a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;

b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah

dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :


50

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral

lainnya;

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar

sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas:

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

c. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien

dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan

Nasional;

b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu

dan terkendali;

c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan

prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang

efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai

kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan

Nasional meliputi:


51

a. Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Kota Bandung Bagian

Barat dan wilayah Kota Bandung Bagian Timur , dimana Kecamatan

Cinambo sebagai bagian wilayah Kota Bandung Bagian Timur;

b. Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani

oleh 1 (satu) SPK;

c. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan

sesuai skala pelayanannya; dan

e. Menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan

dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas

pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi

publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan

masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan

pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta

menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. Memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal

yang terpadu;

e. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan

pusat-pusat kegiatan;

f. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun

terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;

g. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem

transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;


52

b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan

lindung meliputi:

a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di

Kawasan Bandung Utara;

b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan

hutan kota;

c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air

atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin

ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta

melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam

bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur

rel kereta api;

e. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak

memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai

penyediaan ruang terbuka hijau;

f. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,

bentuk, dan wujud arsitektural;

g. Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan

diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan

dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk

mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan

jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan,

perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai

kota jasa menjadi perhatian penting.


53

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010,

bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama

Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk

dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri

kreatif.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Cinambo Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan

Cinambo Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif

dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional

dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi

kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan

menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan

perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju

good governance and clean government sehingga akan berdampak pada

kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah

pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cinambo Kota Bandung

pada tahun 2013-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan

isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan

yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat

SDM untuk meningkatkan kemampuannya.


54

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan

dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,

indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan

program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Cinambo Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,

efisien, dan transparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang

sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi

SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


55

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah

Kecamatan Cinambo Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut

Tabel 3.3

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KECAMATAN CINAMBO

KOTA BANDUNG DAN DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS

No. Tupoksi Isu Strategis

1.

2.

3.

Mengkoordinasikan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat ;

1. Mengkoordinasikan

upaya penyelenggraan

ketentraman dan

ketertiban umum;

Mengkordinasikan

penerapan dan

penegakanan

peraturan perundang-

undangan;

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

(Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan

faktor yang sangat menentukan berjalannya

penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa

harus dilanjutkan secara terus menerus

sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin

kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

tuntutan masyarakat serta dinamika global yang

senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah

yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan

sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan

adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang

bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent)

perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang


56


4.

5

6

Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

Mengkoordinasikan

penyelenggraan

kegiatan pemerintahan

di tingkat Kecamatan;

Melaksanakan

pelayanan masyarakat

yang menjadi ruang

lingkup tugasnya

dan/atau yang belum

dapat dilaksanakan

pemerintah desa atau

kelurahan

mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan

komunikasi dan presentasi serta pemahaman

terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang

lebih menekankan kepada semangat kerja dan

menghidupkan kembali paradigma aparatur

sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu

sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan, yang menekankan pada

transparansi, manajemen pemerintahan yang

lebih transparan, akuntabilitas, dan

peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh

terhadap penanganan dan pemberantasan

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah

Kecamatan Cinambo dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya

pembinaan, penyempurnaan, penertiban,

pengawasan dan pengendalian manajemen

secara terencana, bertahap dan berkelanjutan

untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara

terkoordinasi guna mengambil langkah

pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka

mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen

Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-

upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja

organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut

pembenahan seluruh unsure pemerintahan

Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih

kepada menata pada sistem peyelenggaraan

layanan publik yang lebih responsif dan adaptif


57


sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan

kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan

aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM,

PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan

pelayanan publik perlu melakukan perubahan

menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system

dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan

pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah

merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh

karena itu manajemen keuangan dan barang

daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan

pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya

diarahkan pada pengelolaan keuangan dan

barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan

(Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan

bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan.

Bagian-bagian lain yang sama pentingnya

adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta

sistem pengawasan internal pemerintah atau

pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan

sistem keuangan tersebut adalah agar

pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga

tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi

beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan,

penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan,


58


pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga

penghapusan aset daerah harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan

barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai

kekayaan daerah, menyangkut barang

inventarisasi tanah dan bangunan,

penghapusan barang daerah dan sistem

pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3)

Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya

data dan informasi yang akurat mengenai

jumlah barang daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI Kecamatan Cinambo

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana SKPD

Pemerintah Daerah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan

inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa


59

depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi

dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu

tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolak ukur

keberhasilan melaksanakan tugas. Hal ini sesuai Ketentuan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan

Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025.

Dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya

dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun,

dalam RPJMD Kota Bandung, dalam rangka mendukung terwujudnya

Visi dan Misi Kota Bandung 2013-2018, yaitu :

“ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan

Sejahtera “

Atau biasa disebut “Bandung Juara”

Diikuti dengan Misi Kota Bandung , terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable)

dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya

saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.


60

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung 2013-2018

tersebut, maka ditetapkanlah Visi Kecamatan Cinambo 2013-

2018, yaitu :

“Terwujudnya Penyelengaraan Pemerintahan Kewilayahan

yang BERSATU (Bersih, Sehat, Amanah dan Tuntas) di

Kecamatan Cinambo, Guna Mendukung Kota Bandung yang

Unggul, Nyaman dan Sejahtera (Bandung Juara) 2018”

Pemerintahan Kewilayahan yang BERSATU di Kecamatan

Cinambo memiliki dimensi, sebagai berikut:

1. Bersih, diharapkan dapat tercipta kondisi lingkungan hidup

yang bersih, indah, hijau dan asri serta kondisi lingkungan

sosial yang aman, tertib, dan dinamis;

2. Sehat, diharapkan dapat terwujud masyarakat Kecamatan

Cinambo yang sehat fisik dan mental sehingga terhindar dari

segala macam penyakit jasmani maupun rohani;

3. Amanah, diharapkan Aparatur Kecamatan Cinambo dapat

dipercaya dan profesional dalam mengemban tugas pokok dan

fungsi yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik

yang prima;

4. Tuntas, diharapkan Aparatur Kecamatan Cinambo bersama

masyarakat dan mitra kerja terkait dapat menyelesaikan semua

permasalahan yang dihadapi dalam rangka membangun dan

melayani masyarakat.

Arah dari visi tersebut, adalah semangat BERSATU (satu Visi dan

Persepsi, Satu gerak yang sama), yang dimiliki oleh aparat dan warga

masyarakat Kecamatan Cinambo dalam mewujudkan agenda

pembangunan Kota Bandung guna mendukung terwujudnya Visi Kota

Bandung Tahun 2014 -2018 yaitu “Kota Bandung yang Unggul, Nyaman

dan Sejahtera (Bandung Juara 2018)”


61

4.2 MISI Kecamatan Cinambo

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan

stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Cinambo dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini

memungkinkan Pemerintah Kecamatan Cinambo mengukur sejauhmana

visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan

stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance

indikator) yang terukur.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata

dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cinambo

Kota Bandung merumuskan dari 3 misi Kecamatan Cinambo. Misi ini

menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi

tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan penyediaan fasilitas umum

yang bersih dan sehat;

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas

pembangunan guna Tuntaskan permasalahan

masyarakat

3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur yang amanah,

professional;

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan


62

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cinambo Kota telah

menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cinambo Kota Bandung merupakan

penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan

dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program

dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat

dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat,

adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi

Kecamatan Cinambo Kota Bandung adalah sebanyak 3 (tuga) tujuan dan

3 (Tiga) sasaran pada masing-masing misi.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap

sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana /

instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan

pencakan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan

pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cinambo Kota

Bandung adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Indikator pada masing-

masing untuk menunjukan pencapaian sasaran.


63


64

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Tahun 2013-2018

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan public kecamatan dan kelurahan

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI 65 72 73 74 5

2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2. Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

% 0,80 0.85 0,90 0,95 1,00

4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

3. Nilai AKIP Kecamatan Nilai CC CC B B A

4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK

dan Inspektorat % 100 100 100 100 100

5. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan % 100 100 100 100 100


65

TABEL 4.2 Untuk menghitung capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

Bidang pemerintahan NILAI 0,8 0.85 0,90 0,95 1,00

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, NILAI 0,8 0.85 0,90 0,95 1,00

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan NILAI

0,8 0.85 0,90 0,95 1,00

Bidang ketentraman dan ketertiban NILAI

0,8 0.85 0,90 0,95 1,00

Bidang pelayanan NILAI

0,8 0.85 0,90 0,95 1,00

Rata-rata Tugas Umum Pemerintahan

0,8 0,85 0,90 0,95 1.00


66

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana

diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini

belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan

secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools

pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Rincian Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan berdasarkan PP

19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas

Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda

pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja

berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan

Arcamanik dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui

capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.


67

Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP

Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan

perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi :

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi

pada Kecamatan.

2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi

4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5. Satuan Indikator Kinerja

6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja

8. perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator

pada setiap TUP)

9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang)

11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan

jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan,

sebagaimana tabel berikut :


67

Tabel 4.3 : Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

BIDANG TUGAS / SEKSI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN NILAI

PEMBAGI BIDANG

TARGET TAHUN n

SATUAN CAPAIAN TAHUN n

PENGUKURAN KINERJA

KEGIATAN

KINERJA KEPALA SEKSI

1 2 3 4 5 6 7 = 6/4 8 = 7/3 9 = ∑ tiap

bidang Bidang

pemerintahan 1

Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi 4

Kelurahan

2 Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan

4

RW/RT

3 % Pelayanan adm. Pertanahan …….. 4

%

4 % surat keterangan ahli waris tepat waktu 4

%

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup

1 % hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan) 12

%

2 Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) 12

meter

3 Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) 12

meter

4 Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) 12

meter

5 Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC) 12

rw

6 Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan 12

rw

7 Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih 12

sungai/ anak

sungai

8 Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan 12

rumah


68

9 Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan 12

rumah ibadah

10 Jumlah Sumur Resapan 12

sumur

11 Jumlah Lubang Resapan Biopori 12

lubang

12 Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam 12

pohon

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

1 Jumlah LPM Aktif 9

LPM

2 Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan 9

forum

3 % Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll 9

%

4 Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif 9

lembaga

5 Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan 9

TP/Pok

6 Jumlah posyandu aktif se Kecamatan 9

pos

7 Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif 9

Karang Taruna

8 Fasilitasi keg Bidang seni Budaya 9

Kegiatan

9 Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi 9

Kegiatan

Bidang ketentraman dan ketertiban

1 Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat 12

kejadian

2 Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah 12

%

3 Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau 12

%

4 Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau 12

%

5 Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan 12

%

6 Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun, 12

Kegiatan

7 Jumlah Anggota Linmas Aktif 12

anggota


69

8 Peningkatan swadaya murni bidang linmas 12

Rp.

9 Jumlah Siskamling aktif 12

RW

10 Jumlah Pos Kamling 12

pos

11 Jumlah Anggota Satwankar Aktif 12

anggota

12 Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional 12

RW

Bidang pelayanan umum

1 % Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP) 2

%

2 % Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP) 2

%

5 BIDANG *) TOTAL KINERJA 5 BIDANG

**) Maks = 5 CAPAIAN

penjelasan Instrumen Pengukuran

Kolom

1

Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3

Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang

4

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5 Satuan Indikator Kinerja

6 Capaian Kinerja Tahun kegiatan

7 Pengukuran Kinerja Kegiatan

8 Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi

9 Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi

** Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)


70

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan

Cinambo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin

dicapai oleh Kecamatan Cinambo Kota Bandung secara memadai, serta

menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur

(kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung 2013 - 2018 tersebut

diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh

Kecamatan Cinambo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target

capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang

direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut

diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk

strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan

eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat

di lingkungan Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

4.4 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cinambo

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung 2014-2018 tersebut

diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh

Kecamatan Cinambo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target

capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang


71

direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut

diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk

strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan

eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat

di lingkungan Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Cinambo

Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien

maka dianalis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai

yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan

internal Kecamatan Cinambo antara lain :

a. Kekuatan (straight)

Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain :

1. Undang Undang no.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.8

tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang No.3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas

Undang Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang Undang.

2. Peraturan Daerah Kota Bandung no.06 tahun 2006 Tentang

Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. Peraturan Daerah Kota Bandung No.8 tahun 2007 Tentang

Urusan Daerah Kota Bandung.


72

4. Peraturan Daerah Kota Bandung no.14 tahun 2006 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

5. Peraturan Walikota Bandung No.250 tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung.

6. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal

tingkat Kecamatan.

7. Adanya Program Kerja Kecamatan.

8. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang

berkesinambungan.

9. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut

gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor ( baik perangkat

keras maupun perangkat lunak ).

b. Kelemahan (weakness)

Faktor – faktor kelemahan tersebut antara lain :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan

fungsi.

3. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai dalam

menunjang kegiatan sehari-hari.

4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum

memadai.

5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai

dengan aturan kepegawaian.

7. Pemeliharaan sarana & prasarana belum optimal, kuantitasnya

masih kurang, kualitasnya sudah menurun.

c. Peluang (Oportunity)

Faktor – faktor peluang tersebut antara lain :


73

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Bandung

kepada Camat.

2. Adanya dukungan dari Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan

dan partisipasi masyarakat cukup tinggi.

3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menegah, dan besar.

4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan

informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah.

d. Ancaman (Threatness)

Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain :

1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya

jumlah pengangguran.

2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

3. Rendahnya daya beli masyarakat.

4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima.

5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat.

6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang

ada.

Dengan melihat faktor – faktor SWOT diatas maka dapat

diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Cinambo Kota Bandung, adalah terdiri dari :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan

secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.

2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.

3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.

4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki

komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki

dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi.


74

5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan

Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan.

6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja

pegawai.

7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk

meningkatkan kinerja aparatur.

8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan

non formal serat sektor swasta.

9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial

yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi

penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan

strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan

oleh Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam melaksanakan

pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi

bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis

Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam periode 2014-2018,

sebagaimana tabel berikut ini :


75

Tabel 4.4

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu

untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarkat (ST)

Meningkatkan

Peran kecamatan dan

kelurahan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Mengoptimalkan anggaran untuk

meningkatkan kinerja aparatur (SO)

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

Meningkatkan pelayanan publik untuk

meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan (WO)

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Kecamatan

Memanfaatkan koordinasi dengan

instansi pemerintah Kota untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan (WO)

Mengembangkan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan

Cinambo Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui

program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai,

sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan

efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program

adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran..

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana

kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran


76

dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama

periode tahun 2013 - 2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya

peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat

terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan,

pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan

tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik

dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi

birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain

sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi

kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap

perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan

termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik

terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang

menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik

yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara

langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan

dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya

organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang

implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta


77

kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana)

dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam

kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan

ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang

bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari

setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas

terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada

Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama

yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,

terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan

anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan

program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian

kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam

Rencana Kerja Kecamatan Cinambo pada periode 2014-2018. Dalam

implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan

penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan

kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu

rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara

berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan

perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian

target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan

merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas


78

kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan

pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak

pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja

pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan

sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan

dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

pada Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7

(tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Cinambo periode tahun 2014 – 2018

sebagaimana tabel berikut :


79

Tujuan Sasaran Program dan

Kegiatan

Indika tor

Kinerja Pro

gram

(outcome) dan

Kegiatan (out

put)

Data

Capa

ian

pada

Tahu

n

Awal

Peren

canaa

n

Target kinerja Program Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Penggun

g jawab

Lokasi

Tahun 1

(2014)

Tahun 2

(2015)

Tahun 3

(2016)

Tahun 4

(2017)

Tahun 5

(2018)

Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Renstra SKPD

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp Tar get Rp

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

kualitas

pelayanan public

kecamatan dan

kelurahan

Meningkatnya kulitas pelayanan public kecamatan dan

kelurahan

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan

Kelurahan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

48.89

65

72

73

74

75

75

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Meningkatnya kinerja Tugas Umum Pemerintahan

kecamatan

Capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan

- 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.00

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan & Kelurahan

Jumlah keg

fasilitasi bidang

peningkatan

perekonomian

7 73.893.000 8 81.282.300 9 89.410.530 10 98.351.583 11 108.186.741 11 108.186.741 Cinamb

o

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan

Kecamatan & Kelurahan

Jumlah kegiatan

fasilitasi

peningkatan

kualitas

kehidupan

kemayarakatan

18 531.076.000 20 584.183.600 21 642.601.96

0 22 706.862.156 23 777.548.372 23 777.548.372

Peningkatan infrastruktur dan

lingkungan hidup tk kec da kel

Jumlah kegiatan

Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tk kec da kel

6 857.081.000 7 942.789.100 8 1.037.068.0

10 8

1.140.744.81

1 8 1.254.852.292 8

1.254.852.29

2


80

Peningkatan kualitas penanganan

ketentraman dan ketertiban tk kec dan

kel

Jumlah kegiatan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tk kec dan kel

6 42.750.000 7 47.025.000 8 51.727.500 9 56.900.250 10 62.690.275 10 62.690.275

Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum

kec dan kel

Jumlah kegiatan Fasilitasi

peningkatan pemerintahan

umum kec dan kel

6 453.214.000 7 498.535.400 8 538.488.94

0 10 592.337.834 11 651.571.617 11 651.571.617

Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada

masyarakat

Jumah kegiatan Fasilitasi

peningkatan pelayanan kepada

masyarakat

6 141.336.000 7 155.469.600 8 171.016.56

0 9 188.118.216 10 206.930.038 10 206.930.038

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja kecamatan

Program Peningkatan pengembangan

system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1. Nilai AKIP

Kecamatan

2.

Ditindaklanjuti

nya seluruh

temuan BPK

dan inspektoray

3. tertib adm

barang/asset

daerah di

kecamtan

CC

100%

100%

CC

100%

100%

B

100%

100%

B

100%

100%

A

100%

100%

A

100%

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan

keuangan 6 29.000.000 6 31.900.000 6 35.090.000 38.599.000 6 42.458.900 6 42.458.900

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

JUmlah laporan keuangan

semesteran 2 11.400.000 2 12.540.000 2 13.794.000 2 15.173.400 2 16.690.740 2 16.690.740

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun 1 17.225.000 1 18.947.000 1 20.842.250 1 22.926.475 1 25.219.120 1 25.219.120

Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan

Tingkat inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan

- - sedang sedang tinggi tinggi tinggi


81

Fasilitasi

pemberdayaan lingkup RW

% Lembaga kemasyarakatan aktif

- sedang 2.832.400.000 sedang 3.115.640.0

00 tinggi 3.115.640.00

0 tinggi 3.115.640.000 tinggi 3.115.640.00

0

Fasilitasi

pemberdayaan lingkup PKK


- sedang 400.000.000 sedang 440.000.00

0 tinggi 440.000.000 tinggi 440.000.000 tinggi 440.000.000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang

Taruna


- sedang 400.000.000 sedang 440.000.00


Fasilitasi

pemberdayaan lingkup LPM


- sedang 400.000.000 sedang 440.000.00


Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

107.220.000 1 th 117.942.000 1 th 129.736.20

0 1 th 142.709.820 1 th 156.980.802 1 th 156.980.802

Penyeiaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional

Penyeiaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas /

operasional

- 1 Th 15.000.000 1 Th 16.500.000 1 Th 18.150.000 1 Th 19.965.000 1 Th 19.965.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor Tersdianya jasa

kebersihan kantor 1 th 160.600.000 1 th 176.660.000 1 th

194.326.00

0 1 th 213.758.600 1 th 235.134.460 1 th 235.134.460


82

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja 1 th 60.000.000 1 th 66.000.000 1 th 72.600.000 1 th 79.860.000 1 th 87.846.000 1 th 87.846.000

Penyediaan ATK Tersedianya ATK 1 th 92.755.000 1 th 102.030.500 1 th 112.223.55

0 1 th 123.456.905 1 th 135.802.596 1 th 135.802.596

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan 1 th 42.680.000 1 th 46.948.000 1 th 51.642.800 1 th 56.807.080 1 th 62.487.788 1 th 62.487.788

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1 th - 1 th 9.000.000 1 th 9.900.000 1 th 10.890.000 1 th 11.979.000 1 th 11.979.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

1 th 1.179.660.00

0 1 th 1.297.626.000 1 th

1.427.388.6

00 1 th

1.570.127.46

0 1 th 1.727.140.206 1 th

1.727.140.20

6

Penyediaan peralatan

rumah tangga

tersedianya peralatan rumah

tangga 1 th - 1 th 1.000.000 1 th 1.100.000 1 th 1.210.000 1 th 1.331.000 1 th 1.331.000

Penyediaan bahan bacaan dan perundang –

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

perundang – undangan

1 th 10.020.000 1 th 11.022.000 1 th 12.124.200 1 th 13.336.620 1 th 14.670.282 1 th 14.670.282

Penyediaan makanan

dan minuman

Tersedianya makanan dan

minuman 1 th 205.415.000 1 th 225.957.353 1 th

248.553.08

8 1 th 273.408.397 1 th 300.749.236 1 th 300.749.236


83

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1 th 80.700.000 1 th 88.770.000 1 th 97.647.000 1 th 107.411.700 1 th 118.152.870 1 th 118.152.870

Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi perkantoran

Tersedianya jasa tenaga

pendukung administrasi perkantoran

1 th - 1 th 5.000.000 1 th 5.500.000 1 th 6.050.000 1 th 6.655.000 1 th 6.655.000

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

tersedianya jasa pengamanan

kantor 1 th - 1 th 155.550.000 1 th

171.105.00

0 1 th 188.215.500 1 th 2207.037.050 1 th 2207.037.050

Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Pembangunan gedung

kantor Tersedianya

gedung kantor - - - - - -

Pengadaan mebelair Tersedianya

mebelair 1 paket 32.500.000 1 paket 35.750.000 1 paket 39.325.000 1 paket 43.257.500 1 paket 47.583.250 1 paket 47.583.250

Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket 15.000.000 1 paket 16.500.000 1 paket 18.150.000 1 paket 19.965.00 1 paket 21961.500 1 paket 21961.500

Pengadaan kendaraan

dinas / oprasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

- 1 16.000.000 - - -


84

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor Terpeliharanya

gedung kantor

5 gd

kantor 30.000.000

5 gd

kantor 33.000.000

5 gd

kantor 36.300.000

5 gd

kantor 39.930.000

5 gd

kantor 42.923.000

5 gd

kantor 42.923.000

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

17

kend

dinas

233.000.000

17

kend

dinas

256.300.000

17

kend

dinas

281.930.00

0

17

kend

dinas

310.123.000

17

kend

dinas

341.135.300 17 kend

dinas 341.135.300

Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Terrehabnya gedung kantor

5 gd

kantor 240.000.000

5 gd

kantor 264.000.000

5 gd

kantor

290.400.00

0

5 gd

kantor 319.440.000

5 gd

kantor 351.384.000

5 gd

kantor 351.384.000

Program Peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

- - 55 stel 27.000.000 55 stel - 55 stel 30.000.000 55 stel 30.000.000

Pengadaan pakain

korpri Tersedianya pakain korpri

- - - 55 stel 30.000.000 55 stel 33.000.000 55 stel 33.000.000

Pengadaan pakain

khusu hari-hari tertentu

Tersediamya pakain khusu hari-

hari tertentu 48 stel 34.600.000 50 stel 38.060.000 55 stel 41.866.000 55 stel 46.052.600 55 stel 50.657.860 55 stel 50.657.860

Program Peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur


85

Pembinaan kinerja

aparatur Terbinanya aparatur 1 paket 70.000.000 1 paket 77.000.000 1 paket 84.700.000 1 paket 93.170.000 1 paket 102.487.000 1 paket 102.487.000

Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Pengembangan dan pemeliharaan system

informasi

Terpeliharanya system informasi

1 paket 144.950.000 1 paket 159.445.000 1 paket 175.389.50

0 1 paket 192.928.450 1 paket 212.221.295 1 paket 212.221.295


86

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cinambo bersama dengan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat

mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2013-2018

yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cinambo

dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2013-2018

sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

dan bersih,

b. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,

c. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam

mendukung pembangunan daerah,

d. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi

tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,

e. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan

dengan berbagai pihak,

f. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang

didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam

mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Cinambo tercantum

dalam tabel di bawah ini.


87

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

INDIKATOR KINERJA

Kondisi kinerja

awal periode

RPJMD

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

- 65 72 73 74 5

2. Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

- 0,80 0.85 0,90 0,95 1,00

3. Nilai AKIP Kecamatan - CC CC B B A

4. Ditindaklanjutinya seluruh

temuan BPK dan

Inspektorat - 100 100 100 100 100

5. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan

- 100 100 100 100 100


88

Tabel 6.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SESUAI DENGAN RENSTRA KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melaui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan

Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey

kepuasan masyarakat

Hasil survey

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Capaian Kinerja Umum Pemerintahan

Nilai

Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan

Rata-rata capaian kinerja 5 (lima) Bidang/Seksi di

Kecamatan /Kelurahan

Kecamatan

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan

Nilai

Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP

Sesuai dgn Permenpan

No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

%

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah

Berita acara penyelesaian tindak lanjut

temuan BPK/ inspektorat


89

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

%

Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib adminsitrasi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan

Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)

Hasil rekonsiliasi

barang dengan

Simda Barang di DPKAD


90

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Cinambo 2013-2018 yang berisi

Visi, Misi dan Rencana Pembangunan ini merupakan pedoman bagi

Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Kecamatan Cinambo dalam

menyelenggarakan pembangunan dengan harapan dapat mendukung

upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan Pelayanan Prima

kepada masyarakat dalam konteks “Mewujudkan Kota Bandung yang

Unggul, Nyaman dan Sejahtera (Bandung Juara 2018)”.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan

pembangunan di Kecamatan Cinambo diharapkan dapat berjalan sesuai

dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi

arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Cinambo selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cinambo dalam

Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh

Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan

Cinambo, Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

Bandung, 20 Juni 2014

CAMAT CINAMBO

Dra. RINA DEWIYANTI, M.Si NIP. 19651205 199303 2 008

Documents

BAB I PENDAHULUAN - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/01/RENSTRA-Cinambo.pdf · Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan