BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Narasi-RKT... · 2016-09-28 · 1.1 Latar Belakang ... Pemerintahan Daerah sebagai

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 1

DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya

suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan

semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut

sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam

implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No.29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah

sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 termasuk

sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan

mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pelayanan PajakKota

Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana

Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014–2018,

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung Tahun 2014-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun

2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota

Bandung, maka dari itu berubah pulanomenklatur Dinas Pendapatan

Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat

DISYANJAKdan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan

Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Tengah,

Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan,

Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan

yang menjadi landasan hukum tentang uraian tugas pokok dan fungsi

Dinas Pelayanan Pajak, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, susunan

organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai

unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan

Daerah yang mempuyai tugas pokok sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan dibidang pajak daerah berdasarkan azas otonomi dan

pembantuan.



TUGAS POKOK

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak

Daerah yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak;

2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi:

perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak

daerah;

3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pelayanan PajakKota Bandung sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013tanggal

07 Januari 2013 terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan dan

3. Sub Bagian Program dan Anggaran

c. Bidang Perencanaan, membawahi :

1. Seksi Data dan Potensi Pajak

2. Seksi Perencanaan Pajak Daerah

3. Seksi Analisa dan Pelaporan

d. Bidang Pajak dan Pendaftaran, membawahi :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan

3. Seksi Piutang



e. Bidang Pengendalian, membawahi :

1. Seksi Penindakan

2. Seksi Pengawasan

3. Seksi Penyuluhan

f. Bidang Pajak Penetapan, membawahi :

1. Seksi Penilaian dan Pengaduan

2. Seksi Penetapan dan Pembukuan

3. Seksi Penagihan

g. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan menjadi Unit Pelayanan

Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP ditetapkan

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor288Tahun 2013tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413

Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pada Dinas

Pelayanan Pajak terdapat Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang meliputi 5

(lima) wilayah, yaitu :

1. UPP Wilayah Bandung Utara

2. UPP Wilayah Bandung Barat

3. UPP Wilayah Bandung Tengah

4. UPP Wilayah Bandung Timur

5. UPP Wilayah Bandung Selatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi SOTK Dinas Pelayanan Pajak

berdasarkan PERDA NO. 05 Tanggal 07 Januari 2013 sebagaimana

terlihat pada Gambar 1.1. berikut ini :

SOTK DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

BERDASARKAN PERDA NO. 05 TANGGAL 07 JANUARI TAHUN 2013

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB.BAGIAN

KEUANGAN

SUB. BAGIAN

PROGRAM &ANGGARAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

PAJAKPENDAFTARAN

BIDANG

PERENCANAAN

BIDANG

PAJAK PENETAPAN

BIDANG

PENGENDALIAN

SEKSI

PERENCANAANPAJAK DAERAH

SEKSI

PENDAFTARANDANPENDATAAN

SEKSI

DATA DANPOTENSI PAJAK

SEKSI VERIFIKASI OTORISASI

DAN PEMBUKUAN

SEKSI

ANALISA & PELAPORAN

KEPALA UPP

WILAYAH BANDUNG BARAT

KASUBAG. TATA USAHA

KEPALA UPP

WILAYAH BANDUNG UTARA

KASUBAG. TATA USAHA

KEPALA UPP

WILAYAH BANDUNG SELATAN

KASUBAG. TATA USAHA

KEPALA UPP

WILAYAH BANDUNG TENGAH

KASUBAG. TATA USAHA

KEPALA UPP

WILAYAH BANDUNG TIMUR

KASUBAG. TATA USAHA

SEKSI

PENYELESAIANPIUTANG

SEKSI

PENILAIANDAN PENGADUAN

SEKSI

PENETAPANDAN PEMBUKUAN

SEKSI

PENAGIHAN

SEKSI

PENYULUHAN

SEKSI

PENGAWASAN

SEKSI

PENINDAKAN



1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung Tahun 2009-2013.

1.4 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika



BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi

2.2. Misi

2.3. Review Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

2.5. komponen Rencana Strategis

BAB III HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 DAN TRIWULAN 1

TAHUN 2015

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2014.

3.2. Capaian kinerja SKPD triwulan 1 tahun 2015.

3.3. Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2014 dan

Triwulan 1 Tahun 2015

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2016

4.1 Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

4.2 Rencana Kinerja Tahun 2016

BAB V PENUTUP



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala

Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2013–2018

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan

penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1. Visi

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan visi

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi

dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan

serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah

sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan

otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia



aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal,

efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang

implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung telah menetapkan Visinya, yaitu:

“Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju

Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”

Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah.

Menurut Undang-undang dan Perda tersebut serta berdasarkan

potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan

PajakKota Bandung terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

i. Pajak Bumi dan Bangunan

2.2. Misi

Mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi

organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi.



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi

DISYANJAK adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi DISYANJAK. Rumusan misi

DISYANJAK yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi

DISYANJAK yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang

harus dilakukan oleh DISYANJAK.

2.3 Review Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Penyempurnaan Visi dan Misi yang merupakan hasil reviu

sertarekomendasi/konsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara Reforfmasi Birokrasi maka disusunlah visi, misi, tujuan, sasaran

dan indikator sesuai arahan Kemenpan RB tersebut untuk memperjelas

jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai

perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran DISYANJAK. Atas dasar

konsultasi dan arahan tersebut maka diadakan penyederhanan dan

penyempurnaan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas,

dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang

baik di Indonesia maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Adapun hasil hasil rekomendasi sebagai berikut :

2.3.1. MISI

Tabel. 2.1

Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI

(sebelum reviu)

MISI

(setelah reviu)

1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai

Penopang Pembangunan

1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai

Penopang Pembangunan

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak

Daerah

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pajak Daerah

3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan

kepatuhan masyarakat dalam -



membayar pajak

4. Mewujudkan pertanggungjawaban

keuangan yang wajar, akurat, akuntabel

dan pelaksanaan kinerja yang optimal

-

2.3.2.TUJUAN

Tabel. 2.2 Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN

(sebelum reviu)

TUJUAN

(setelah reviu)

Optimalisasi penerimaan pajak daerah Optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Melaksanakan kebijakan Insentif dan

disinsentif

Terpenuhinya aspek keadilan dan

kemampuan masyarakat dalam

pengenaan pajak daerah.

Meningkatkan kepuasan atas

Pelayanan Pajak Daerah Meningkatkan kepuasan atas

Pelayanan Pajak Daerah.

Terwujudnya Partisipasi dan

kepatuhan Masyarakat Terhadap

Pentingnya Membayar Pajak -

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD

dan Laporan Akuntabilitas kinerja

yang wajar dan akuntabel

-

Tabel. 2.3

Tujuan dan Indikator Tujuan

TUJUAN

Uraian Indikator

Optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Jumlah Penerimaan pajak daerah:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan

4. Pajak Parkir

5. Pajak BPHTB

6. Pajak Penerangan Jalan

7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah

9. PBB



Terpenuhinya aspek keadilan dan

kemampuan masyarakat dalam

pengenaan pajak daerah.

Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan insentif pajak

Meningkatkankepuasan atas

PelayananPajak Daerah. IKM bidang pelayanan pajak daerah

2.3.3. SASARAN

Tabel. 2.4 Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN

(sebelum reviu)

SASARAN

(setelah reviu)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah agar tercapainya

Penerimaan pajak daerah sesuai

potensi

Tercapainya target Penerimaan Pajak

Daerah

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor

swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan

fasilitas publik

Insentif (pengurangan) pajak bagi

wajib pajak kategori tertentu sesuai

dengan perundangan yang berlaku

sebagai bentuk penghargaan.

Terwujudnya peningkatan kualitas

pelayanan publik.


pelayanan publik.

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar

pajak.

Meningkatnya kesadaran dan

kepatuhan masyarakat membayar

pajak.

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan

perpajakan daerah.

Meningkatnya kapasitas danakuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (birokrasi).

Meningkatnya kapasitas

danakuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (birokrasi).

2.3.4. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tabel. 2.5

Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA

(sebelum reviu)

INDIKATOR KINERJA

(setelah reviu)



INDIKATOR KINERJA

(sebelum reviu)

INDIKATOR KINERJA

(setelah reviu)

Penerimaan pajak daerah

Jumlah Penerimaan pajak daerah: 1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Parkir

5. Pajak BPHTB

6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame

8. Pajak Air Tanah

9. PBB

Jumlah realisasi penerimaan

pajak dibandingkan dengan

target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Hotel

2. PajakRestoran

3. PajakHiburan

4. PajakParkir

5. Pajak BPHTB

6. PajakPeneranganJalan

7. PajakReklame

8. Pajak Air Tanah

9. PBB

-

Jumlah kelompok sasaran/jenis

yang mendapatkan insentif pajak

Jumlah kelompok sasaran yang

mendapatkan insentif pajak

IKM bidang pembayaran pajak

daerah IKM bidang pelayanan pajak daerah

Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah

Prosentase Wajib Pajak yang membayar

Pajak Daerah

Prosentase Wajib Pajak yang membayar

Pajak Daerah secara tepat waktu

Prosentase jumlah Wajib Pajak

(WP) yang ditindaklanjuti

terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti.

-

Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

dibandingkan dengan jumlah

pengaduan yang masuk.

-



INDIKATOR KINERJA

(sebelum reviu)

INDIKATOR KINERJA

(setelah reviu)

Prosentase Temuan BPK/

Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat

yang ditindaklanjuti.

Penilaian AKIP/Lakip SKPD oleh

Kementerian PAN /inspektorat.

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh

Kemenpan RB /Inspektorat.

Prosentase tertib Administrasi

Barang / Aset Daerah.

-

Tabel. 2.6

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR

(1) (2) (3) (4) (5)

Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak

Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera

1. Menjadikan

Pajak Daerah sebagai

Penopang

Pembangunan

1. Optimalisasi

penerimaan pajak daerah

1. Tercapainya

target Penerimaan Pajak

Daerah

1. Jumlah

Penerimaan pajak daerah:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Parkir

5. Pajak BPHTB 6. Pajak

Penerangan Jalan

7. Pajak Reklame

8. Pajak Air

Tanah 9. PBB

2. Meningkatnya

kesadaran dan

kepatuhan

masyarakat

membayar pajak

1. Prosentase Wajib

Pajak yang

membayar Pajak

Daerah

2. Prosentase Wajib

Pajak yang membayar Pajak

Daerah secara

tepat waktu

2. Terpenuhinya

aspek keadilan

dan

kemampuan masyarakat

dalam

pengenaan

pajak daerah.

3. Insentif

(pengurangan)

pajak bagi wajib

pajak kategori tertentu sesuai

dengan

perundangan

yang berlaku

1. Jumlah kelompok

sasaran yang

mendapatkan

insentif pajak



VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR

(1) (2) (3) (4) (5)

sebagai bentuk

penghargaan

2. Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Pajak Daerah

3. Meningkatkan

kepuasan atas

Pelayanan Pajak

Daerah.

4. Meningkatkan

kepuasan atas

Pelayanan Pajak

Daerah.

1. IKM bidang

pelayanan pajak

daerah

5. Meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

(birokrasi)

1. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat

yang

ditindaklanjuti.

2. Nilai hasil evaluasi

AKIP SKPD oleh

Kemenpan RB

/Inspektorat.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung periode 2014-2018 dapat dilihat pada Tabeldibawah ini.

Tabel.2.7 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Visi: Profesional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju

Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Misi I : Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Optimalisasi penerimaan

pajak daerah

1. Tercapainya target Penerimaan Pajak

Daerah

Penyempurnaan regulasi pajak daerah

Merumuskan dan Menyempurnakan

Regulasi Pemungutan

Pajak

Optimalisasi Pajak

daerah dan

peningkatan jumlah WP daerah

Meningkatkan

Ekstensifikasi dan

Intensifikasi Pajak

Rencana target

penerimaan Pajak

Daerah

Disusunnya kajian

potensi penerimaan

pajak daerah

denganAnalisa Potensi

Penerimaan Pajak

Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah

2. Meningkatnya

kesadaran dan

Peningkatan

kesadaran

Meningkatkan

Kesadaran Wajib Pajak




kepatuhan

masyarakat

membayar pajak

masyarakat dan wajib

pajak dalam

pemenuhan kewajiban pajak

daerah

dengan mengadakan WP

Gathering

Mengadakan penyluhan

atau sosialisasi peraturan daerah

mengenai pajak daerah

Melakukan Penegakan

Hukum dalam Rangka

Peningkatan Kepatuhan

Wajib Pajak

Meningkatkan

pengawasan wajib pajak yang belum

membayar pajak

sebelum ditetapkan

sebagai wajib pajak

yang memiliki piutang

Membangun Sistem

Pengawasan Pajak Sebagai Sistem

Pengendalian Internal

Yang Handal

Peningkatan intensitas

Pemeriksaan pajak

daerah dari hasil nota pengantar

Meningkatkan integritas petugas

pemeriksa pajak yang

Ramah, Bersih dan

Berwibawa

Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan teknis

untuk Pengembangan

Etika dan Kepribadian

2. Terpenuhinya

aspek keadilan dan

kemampuan

masyarakat

dalam

pengenaan

pajak daerah.

Insentif

(pengurangan) pajak bagi wajib pajak

kategori tertentu

sesuai dengan

perundangan yang

berlaku sebagai

bentuk penghargaan

Menyusun kebijakan

insentif / disinsentif pajak kepada

kelompok

sasaran/jenis

Jumlah kelompok

sasaran/jenis yang mendapatkan insentif

pajak

Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah


3. Meningkatkan

kepuasan atas

Pelayanan Pajak

Daerah.

4. Meningkatkan

kepuasan atas

Pelayanan Pajak

Daerah.

Membangun

Kemudahan Layanan

Sarana Dan

Prasarana Sebagai

Partisipasi Layanan Publik

Membangun Sistem

Pelayanan Publik Dalam

Manajemen Pajak

Daerah Yang Transparan, Partisipatif

Dan Akuntabel

Tersedianya sarana dan

prasarana yang

memadai dalam menunjang operasional

pengelolaan pajak

daerah




Tersedianya Sistem

Informasi dan

Teknologi Informasi Pelayanan

Perpajakan yang

Terintegrasi dan

mengembangkan

Sistem Informasi

Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online

Membangun dan

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen

Pajak Daerah (MPD)

Online

Mengintegrasikan Sistem

Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD)

Online

Mengintegrasikan lokal

kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Menyediakan

Gedung UPP yang

Memadai dan

Representatif

Meningkatkan

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan

Pajak berbasis IT

Meningkatkan

kompetensi dan

integritas petugas

Pelayanan Pajak

dengan meningkatkan

keterampilan dan

pengetahuan petugas

pajak yang ramah,

bersih, dan berwibawa

Mengadakan Sosialisasi

peraturan-peraturan dan

perundangan

perpajakan

Mengadakan Pelatihan

dan Bimbingan teknis

untuk Pengembangan Etika dan Kepribadian

Penyediaan Bahan

Bacaan dan bahan

peraturan perundangan

5. Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

(birokrasi)

Menindaklanjuti

Temuan BPK atau

Inspektorat dengan kinerja birokrasi

optimal untuk dapat

menyelesaikan

temuan tersebut

secara akuntabel

Membuat laporan hasil

pemeriksaan secara

terukur, akurat dan akuntabel sesuai format

yang diinginkan

Pelaporan Akuntabilitas kinerja

dan keuangan yang

matang, terukur dan

akuntabel

Menyusun Sistem Perencanaan dan

Pelaporan kinerja yang

Akuntabel dan

Transparan




Tertibnya pengelolaan

barang/Aset Daerah

secara tertib dengan laporan barang

daerah

Dibuatkannya laporan

barang aset daerah

sesuai dengan format yang telah ditentukan

agar tertib administrasi

barang/Aset Daerah

2.5 Komponen Rencana Strategis

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana

kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Tahun 2014-2018 yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi

instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang :

sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana

capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain

menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan–kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen

antara lain sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran

sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana

tingkat capaiannya (targetnya).



2.5.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

2.5.2 Rencana Strategis

Sebagai Acuan perencanaan kinerja Tahunan Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung adalah Rencana Strategis Periode 2014-2018, sebagaimana

terlihat pada tabeldi bawah ini :



Tabel. 2.8.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2018 (SETELAH REVIU)

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE- KONDISI AKHIR

RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Optimalisasi penerimaan pajak daerah

Tercapainya target penerimaan

pajak daerah

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah :

Triliun Rp.

1,194 1,400 1,613 1,850 2,118 2,426 2,426

1. Pajak Hotel

Miliar Rp.

177,490 199,350 236 281 326 381 381

2. Pajak Restoran 118,700 135 156 181 216 261 261

3. Pajak Hiburan 37,767 45 56,5 66,5 76 87 87

4. Pajak Parkir 7,797 12 15 18 21 22,5 22,5

5. Pajak BPHTB 415,761 439,650 488 540 602 670 670

6. Pajak Penerangan Jalan 135,297 156 180 210 245 275,658 275,658

7. Pajak Reklame 17,604 23 26,5 30 35,181 42 42

8. Pajak Air Tanah 3,566 30 33 36,5 40 45 45

9. PBB 280,104 360 422 487 557 642 642


kepatuhan masyarakat membayar pajak

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah

% 72.95 81.9 83 84 85 86 86

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara

tepat waktu

% 66.87 80.9 82 83 84 85 85



NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AWAL RENSTRA

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE- KONDISI AKHIR

RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Terpenuhinya aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak

daerah

Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak

kategori tertentu sesuai dengan

perundangan yang berlaku sebagai bentuk

penghargaan


Jumlah Kelompoksasaran

0 12 13 14 15 15 15

3. Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah


pelayanan publik

IKM bidang pelayanan pajak

daerah Nilai 86.78 516.14 75.5 79.5 83.5 87.5 87.5

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

% - 80 80 85 90 90 90

Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD

oleh Kemenpan RB/ Inspektorat Nilai 53.41 63.89 65 68 70 76 76



BAB III

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2014

DAN TRIWULAN 1 TAHUN 2015

3.1 Capaian kinerja tahun 2014.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2014 Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan Perjanjian Kinerja

Perubahan melalui 5(lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,07% atau

interpretasi melebihi target.

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau

interprestasi tercapai.





Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 112,5% atau

interprestasi melebihi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima)

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran

100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target

dan melampaui target.



Secara umum Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2014-2018. Jumlah sasaran

yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran

strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana

Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, pencapaian kinerja

sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Pelayanan Pajak Kota BandungTahun 2014

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN Tahun 2014 Tahun 2018

Target Realisasi % Target %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Tercapainya target


Jumlah Penerimaan Pajak Daerah :

Triliun Rp. 1.400.000.000.000 1.400.939.931.884 100,07 2.426.158.437.500 57,74

1. Pajak Hotel

Miliar Rp.

202.850.000.000 204.674.481.155 100,90 381.000.000.000 53,72

2. Pajak Restoran 140.000.000.000 142.676.225.418 101,91 261.000.000.000 54,67

3. Pajak Hiburan 45.000.000.000 40.980.498.102 91,07 87.000.000.000 47,10

4. Pajak Parkir 12.000.000.000 12.198.543.998 101,65 22.500.000.000 54,22

5. Pajak BPHTB 428.150.000.000 418.786.427.368 97,81 670.000.000.000 62,51

6. Pajak Penerangan Jalan 158.000.000.000 159.123.681.023 100,71 275.658.437.500 57,72

7. Pajak Reklame 24.000.000.000 23.694.034.638 98,73 42.000.000.000 56,41

8. Pajak Air Tanah 30.000.000.000 26.230.430.978 87,43 45.000.000.000 58,29

9. PBB 360.000.000.000 372.575.609.204 103,49 642.000.000.000 58,03


kepatuhan masyarakat membayar pajak

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah

% 81,90 81,90 100 86 95,23

Prosentase Wajib Pajak

yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu

% 80,90 80,90 100 85 95,18



NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN Tahun 2014 Tahun 2018

Target Realisasi % Target %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak

kategori tertentu sesuai dengan perundangan

yang berlaku sebagai bentuk penghargaan


Jumlah Kelompoksasaran

12 12 100 15 80

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

publik

IKM bidang pelayanan pajak daerah

Nilai 516.14 516.14 100 87,5 -

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

% 80 100 125 100 100

Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB/ Inspektorat

Nilai 63.89 65 100 77 84,07



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data

dan informasi kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandungpada beberapa

table berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

NO. SASARAN STRATEGIS JUMLAH

INDIKATOR CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 2 28,57%

2 Sesuai Target 5 71,43%

3 Tidak Mencapai Target - -

Berdasarkan table tersebut diatas dapat diketahui sebanyak 7

(tujuh) indikator berikut pencapaiannya, dengan rincian sebagai

berikut :

Sebanyak 2(dua) indikator melebihi target yang direncanakan

dengan kategori sangat baik

Sebanyak 5 (lima) indikator sesuai target dengan kategori sangat

baik, Seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1

Grafik Capaian Kinerja Indikator Sasaran

28,57%; 29%

71,43%; 71%

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN

Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target



3.2 Capaian kinerja SKPD Triwulan 1 tahun 2015.

Capaian kinerja Dinas Pelayanan Pajak pada triwulan I tahun

2015 secara umum belum dapat digambarkan capaian kinerjanya,

beberapa indikator telah dilakukan pengukuran kinerja sedangkan

sebagian besar masih dalam proses implementasi pencapaian kinerja,

perkembangan capaian kinerja sampai dengan triwulan ke-satu tahun

2015,sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:



NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TARGET TAHUN 2015

TARGET TRIWULAN I

REALISASI S/D TRIWULAN I

CAPAIAN TARGET

TW I (%)

CAPAIAN TAHUN

2015 (%)

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tercapainya target

penerimaan pajak daerah.

Jumlah Penerimaan pajak daerah :

Rp.

1.613.000.000.000

311.300.000.000

272.611.365.531

87,57% 16,90%

Data yang disampaikan sebelum rekon dengan DPKAD

1. Pajak Hotel

260.000.000.000 48.350.000.000 48.425.559.341 100,16% 18,63% 2. Pajak Restoran

170.000.000.000 38.650.000.000 38.603.986.273 99,88% 22,71%

3. Pajak Hiburan

60.000.000.000 10.775.000.000 10.819.052.435 100,41% 18,03%

4. Pajak Parkir

30.000.000.000 4.250.000.000 4.271.327.771 100,50% 14,24%

5. Pajak BPHTB

428.150.000.000 90.875.000.000 90.910.437.678 100,04% 21,23%

6. PPJ

180.000.000.000 44.775.000.000 44.803.255.396 100,06% 24,89%

7. Pajak Reklame

30.000.000.000 2.750.000.000 2.798.482.039 101,76% 9,33%

8. PAT

32.850.000.000 7.625.000.000 8.033.359.625 105,36% 24,45%

9. PBB

422.000.000.000 63.250.000.000 23.945.904.973 37,86% 5,67%

2.

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah.

% 83 82,19

70,37

85,62% 84,78%

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu.

% 82 81,19

72,63

89,46% 88,57%

TABEL 3.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

TRIWULAN I TAHUN 2015




KINERJA SATUAN

TARGET TAHUN 2015

TARGET TRIWULAN I

REALISASI S/D TRIWULAN I

CAPAIAN TARGET

TW I (%)

CAPAIAN TAHUN

2015 (%)

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan.

Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan insentif pajak.

Jumlah Kelompok

sasaran 13 12 12 100,00% 92,31%

4.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

IKM bidang pelayanan pajak daerah.

Nilai 75,5 - - - -

5.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi)

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 80 - - - -

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh KEMENPAN RB/Inspektorat

Nilai 65 - - - -



3.3 Rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun 2014 dan triwulan I

tahun 2015

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi

dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang tercantum dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pelayanan Pajak

Tahun 2014 dan belum terdapat rekomendasi yang diperoleh dari hasil

monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Triwulan ke-satu Tahun

2015. Rekomendasi yang tercantum dalam LKIP Tahun 2014

berdasarkan sasaran strategis sebagaimana table berikut.

Tabel 3.4

Rekomendasi Evaluasi Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran

Sub Indikator Kinerja yang

tidak Tercapai pada Tahun 2014

Rekomendasi Rencana Aksi Keterangan

1 2 3 4 5 6

1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah.

a. Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Memerintahkan Kepada : a. Kepala Bidang

Pengendalian untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak hiburan yang melakukan penunggakan pajak daerah.

b. Kepala Seksi

Penyuluhan untuk melakukan upaya penyuluhan

pajak daerah secara intensif.

Dinas Pelayanan Pajak akan :

1. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaporan pengelolaan administrasi piutang pajak daerah termasuk penagihannya sesuai dengan Perwal No. 16 Tahun 2013 (SOP –

Tatacara Pemungutan Pajak Daerah)

2. Melaksanakan Sosialisasi terhadap wajib pajak melalui media elektronik

dan media cetak



No

Sasaran




1 2 3 4 5 6

b. Jumlah Penerimaan BPTHB

a. Melakukan Kerja sama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bandung dalam hal validasi BPHTB

1. Melaksanakan pengembangan sistem koneksi jaringan antara Disyanjak dengan BPN dan PPAT yang berbasiskan web Service

Adanya nota kesepahaman antara Disyanjak dengan BPN Kota Bandung mengenai pertukaran data informasi kaitannya dengan jual

beli tanah dan bangunan di Kota Bandung.

c. Jumlah Penerimaan Pajak Reklame

a. Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait distribusi Nota Pengantar ijin reklame

b. Kepala Bidang Pengendalian untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan penunggakan pajak daerah.

1. Melaksanakan pengembangan sistem koneksi jaringan antara Disyanjak dengan BPPT berbasis Web Service.

2. Melaksanakan

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaporan pengelolaan administrasi piutang pajak daerah termasuk penagihannya sesuai dengan Perwal No. 16 Tahun 2013 (SOP – Tatacara Pemungutan Pajak Daerah)

Koordinasi dalam kaitannya monitoring penerbitan Nota Pengantar

Reklame dari BPPT ke Disyanjak untuk diterbitkan SKPD

d. Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah

a. Memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengendalian untuk melaksanakan

pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang melakkan penunggakan Pajak Air Tanah

b. Memerintahkan kepada Kepala Seksi

1. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaporan pengelolaan administrasi

piutang pajak daerah termasuk penagihannya sesuai dengan Perwal No. 16 Tahun 2013 (SOP – Tatacara Pemungutan Pajak Daerah)

2. Melaksanakan Sosialisasi



No

Sasaran




1 2 3 4 5 6

Penyuluhan untuk melakukan upaya penyuluhan pajak daerah secara intensif

c. Memerintahkan Kepada Kepala Seksi

Perencanaan Pajak Daerah untuk menyusun rancangan penguatan Unit Pelayanan Pajak (UPP) Disyanjak Kota Bandung.

terhadap wajib pajak melalui media elektronik dan media cetak

3. Melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan daerah mengenai SOTK,

dan SOP Disyanjak Kota Bandung

Rekomendasi tersebut di atas sedapat mungkin untuk

direalisasikan pada Tahun 2015 dan tahun 2016 dengan maksud

untuk mengakselerasi capaian kinerja sasaran dalam upaya

mewujudkan pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014-2018.



BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung maka perlu dikembangkannya cara pencapaian secara

optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana

Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung masing-masing

dikembangkan dalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran

dan tujuan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan

program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan

diperjanjikan.

4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2016


KINERJA SATUAN TARGET 2016

1 2 3 4 5

1.

Tercapainya target

penerimaan pajak daerah.

Jumlah Penerimaan

pajak daerah :

Rp. 1.850.000.000.000

1. Pajak Hotel 281.000.000.000

2. Pajak Restoran 181.000.000.000

3. Pajak Hiburan 66.500.000.000

4. Pajak Parkir 18.000.000.000

5. Pajak BPHTB 540.000.000.000

6. PPJ 210.000.000.000

7. Pajak Reklame 30.000.000.000

8. Pajak Air Tanah 36.500.000.000

9. PBB 487.000.000.000

2.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas pelayanan

publik.

IKM bidang

pelayanan pajak

daerah.

Nilai 79.5



4.2 Rencana Kinerja Tahun 2016

Tabel 4.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2016

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1

Tercapainya target

penerimaan pajak

daerah

Jumlah Penerimaan Pajak

Daerah :

Rp.

1.850.000.000.000

1. Pajak Hotel 281.000.000.000

2. Pajak Restoran 181.000.000.000

3. Pajak Hiburan 66.500.000.000

4. Pajak Parkir 18.000.000.000

5. Pajak BPHTB 540.000.000.000

6. Pajak Penerangan Jalan 210.000.000.000

7. Pajak Reklame 30.000.000.000

8. Pajak Air Tanah 36.500.000.000

9. PBB 487.000.000.000

2

Insentif

(pengurangan)

pajak bagi wajib

pajak katagori

tertentu sesuai dengan

perundangan yang

berlaku sebagai

bentuk

penghargaan

Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan insentif

pajak

Jumlah KelompokS

asaran

14

3

Meningkatnya

Kesadaran dan Kepatuhan

Masyarakat Dalam

Membayar Pajak

Prosentase Wajib Pajak yang

membayar Pajak Daerah % 84

Prosentase Wajib Pajak yang

membayar Pajak Daerah secara

tepat waktu.

% 83

4

Terwujudnya

peningkatan

kualitas pelayanan

publik

IKM bidang pelayanan pajak

daerah Nilai 79.5

5

Meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

(Birokrasi)

Prosentase temuan

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

% 85

Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB/

Inspektorat

Nilai 68



Tabel 4.3

Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2016

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

TAHUN 2016 PROGRAM/KEGIATAN

BESARAN ANGGARAN YANG

DIGUNAKAN

(Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Tercapainya

target


1. Jumlah Penerimaan

pajak daerah :

1.850.000.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

13.874.850.000

1. Pajak Hotel

281.000.000.000

1. Peningkatan sumber pendapatan daerah

dengan pengembangan sistem informasi

manajemen

1.512.000.000

2. Pajak Restoran 181.000.000.000 2. Penyusunan data base pajak daerah 6.445.600.000

3. Pajak Hiburan 66.500.000.000

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

1.065.000.000

4. Pajak Parkir

18.000.000.000 4. Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran 949.000.000

5. Pajak BPHTB 540.000.000.000

5. Peningkatan penerimaan Pajak Penetapan

melalui informasi teknologi

2.286.650.000

6. PPJ

210.000.000.000

6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak

Penetapan

1.616.600.000

7. Pajak Reklame 30.000.000.000

Program Perencanaan dan Pengembangan

Pengelolaan Pajak Daerah

4.710.500.000

8. Pajak Air Tanah 36.500.000.000

1. Peningkatan penerimaan Pajak Penetapan

melalui informasi teknologi

2.286.650.000

9. PBB 487.000.000.000 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak

Penetapan

1.616.600.000





BESARAN

ANGGARAN YANG

DIGUNAKAN (Rp)

1 2 3 4 5 6



4.710.500.000

1. Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan

Bangunan setiap kelurahan

572.500.000

2. Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah

750.000.000

3. Pengembangan Pengelolaan Data dan

Potensi Pajak Daerah

350.000.000

4. Penyusunan Masterplan satu Data Pajak

Daerah

500.000.000

5. Penyusunan Masterplan Pengelolaan data

PBB

500.000.000

6. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi pajak daerah

1.800.000.000

7. Analisa data bahan penyusunan verifikasi,

otorisasi dan pembukuan pajak pendaftaran

238.000.000

2

Meningkatnya

kesadaran dan

kepatuhan

masyarakat

membayar

pajak

1. Prosentase Wajib Pajak

yang membayar Pajak Daerah

84,00 Program Perencanaan dan Pengembangan


2.615.400.000

2.

Prosentase Wajib Pajak

yang membayar Pajak

Daerah secara tepat waktu

83,00

1. Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak

Daerah

1.460.900.000

2. Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut

temuan hasil pemeriksaan pajak

634.600.000

3. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 519.900.000





BESARAN

ANGGARAN YANG

DIGUNAKAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3 Insentif

(pengurangan)

pajak bagi

wajib pajak

kategori

tertentu sesuai dengan

perundangan

yang berlaku

sebagai

bentuk penghargaan.

1. Jumlah kelompok

sasaran yang

mendapatkan insentif

pajak

14 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

700.000.000

1. Penyusunan peraturan Perundang

undangan tentang pajak daerah

700.000.000

4 Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

1. IKM bidang pelayanan

pajak daerah

79,50 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

13.700.425.000

1. Penyediaan jasa surat menyurat 217.425.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.178.000.000

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

350.000.000

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.100.000.000

5. Penyediaaan jasa kebersihan kantor

850.000.000

6. Penyediaan alat tulis kantor

950.000.000

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

950.000.000





BESARAN

ANGGARAN YANG

DIGUNAKAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

8. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

400.000.000

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

3.250.000.000

10. Penyediaan peralatan rumah tangga

420.000.000

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

250.000.000

12. Penyediaan makanan dan minuman

300.000.000

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

300.000.000

14. Belanja jasa pengamanan kantor

185.000.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.950.000.000

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

300.000.000

2. Pengadaan mebeulair

300.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.100.000.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

150.000.000

5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair 100.000.000

1.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

600.000.000

600.000.000





BESARAN

ANGGARAN YANG

DIGUNAKAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.050.000.000

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

300.000.000

2. Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan

750.000.000



194.900.000

1. Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan

Pajak

194.900.000

Program Pemeliharaan Rutin/berkala

sarana dan prasarana kearsipan

595.350.000

1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 595.350.000

5 Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas kinerja

pemerintah

(birokrasi)

1. Prosentase temuan

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

100,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana

kegiatan

200.000.000

2. Nilai hasil evaluasi AKIP

SKPD oleh KEMENPAN

RB/Inspektorat

68,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

200.000.000



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung tahun 2016merupakan komitmen Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan

oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing–masing Bidang

dan Sub Bagian dilingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016, sehingga dapat

memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun

target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, Juni 2015

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19600308 198503 1 007

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Narasi-RKT... · 2016-09-28 · 1.1 Latar Belakang ... Pemerintahan Daerah sebagai