BAB I PENDAHULUAN I.1 Alasan Pemilihan .Pada orisinalitas penulisan karya tulis sebuah penelitian,

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN I.1 Alasan Pemilihan .Pada orisinalitas penulisan karya tulis sebuah penelitian,

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Alasan Pemilihan Judul

Judul merupakan unsur pokok yang harus terdapat dalam sebuah karya

tulis, baik dalam karya tulis yang bersifat ilmiah maupun non ilmiah. Dengan

adanya judul, maka pembaca akan lebih mudah untuk menemukan atau

memperkirakan fokus yang menjadi bahasan yang akan dibaca dalam karya

tulis tersebut. Dalam karya tulis, judul berfungsi sebagai penunjuk untuk

menunjukkan kepada pembaca mengenai hakekat dari obyek dan fokus

penelitian, wilayah, serta metode yang digunakan.

Penelitian ini mengambil judul tentang Evaluasi Program Keluarga

Harapan Berbasis Masyarakat

Secara teoritis, judul dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan

ilmu yang digeluti serta terdapat aspek aktualitas dan orisinalitas. Berikut

alasan-alasan yang mendasari penelitian dengan judul tersebut antara lain:

I.1.1. Aktualitas

Hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan

kemiskinan yang tak kunjung usai dalam penanganannya.

Permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia telah membentuk

suatu rantai kemiskinan yang apabila tidak ditangani secara bijak,

maka masyarakat miskin akan terus berada pada rantai kemiskinan

2

tersebut. Untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia,

sebenarnya telah banyak kebijakan yang dirancang dan diterapkan oleh

pemerintah dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Namun, pada

kenyataannya kebanyakan dari kebijakan tersebut, justru menimbulkan

permasalahan baru dan menambah beban pemerintah dalam upaya

penyelesaiannya. Seperti hasil evaluasi mengenai Program Bantuan

Siswa Miskin (BSM) yang dikemukakan oleh Dr. Elan Satriawan

bahwa, masih banyak ditemukan permasalahan pada program tersebut,

salah satunya adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM) hanya menutupi

30% dari biaya pendidikan (ugm.ac.id). Hal ini menunjukkan bahwa,

program-program yang selama ini digulirkan oleh pemerintah, yang

tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin, belum mampu

menunjukkan hasil yang efektif terhadap perubahan kondisi kehidupan

masyarakat miskin, dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam

hidupnya. Oleh karena itu, isu mengenai program-program

pengentasan kemiskinan masih sangat menarik untuk dibahas,

terutama dalam hal evaluasi program.

I.1.2. Orisinalitas

Pada orisinalitas penulisan karya tulis sebuah penelitian,

seharusnya merupakan hasil karya asli dari seorang peneliti, dan bukan

hasil dari jiplakan (plagiat) pada penelitian sebelumnya. Sudah banyak

hasil dari penelitian sebelumnya, yang juga membahas mengenai

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan hampir diseluruh

3

daerah di Indonesia. Sebagai contoh penelitian yang ditulis oleh

Slamet Agus Purwanto, Sumartono, dan M. Makmur, Jurusan Ilmu

Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, pada tahun 2013,

mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

(PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Mojosari,

Kabupaten Mojokerto. Penelitian tersebut lebih berfokus kepada

pengamatan dari proses berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH)

dari segala aspek yang terkait dalam upaya memutus rantai

kemiskinan, di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Selain itu,

penelitian lain mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) juga

dilakukan oleh Debora Hemi Manongko pada tahun 2011 mengenai,

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitan tersebut bertujuan

untuk mengetahui ketersesuaian jalannya Program Keluarga Harapan

terhadap pedoman dan ketentuan umum dari penyelenggaraan Program

Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti

memiliki tema yang agak berbeda dengan penelitian tersebut, yaitu

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Masyarakat di

Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, DIY.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengevaluasi pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) dengan berbasis kepada masyarakat, yang

ada di Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, DIY.

4

I.1.3. Relevansi dengan Jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan

Kesejahteraan

Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) merupakan

cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai aspek mengenai

kehidupan sosial yang ada dimasyarakat dan bersifat kompleks,

dengan berbagai permasalahan yang muncul beserta solusi dalam

penyelesaiaanya.

Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan memiliki 3

konsentrasi yaitu Social Policy, Community Development, dan

Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam penelitian ini, fokus

yang akan dibahas adalah mengenai Program Keluarga Harapan (PKH)

yang juga termasuk dalam salah satu konsentrasi Jurusan

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, yaitu Kebijakan Sosial

(Social Policy). Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan

bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang sebagai jembatan

untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, terutama pada bidang

kesehatan dan pendidikan.

I.2 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan nampaknya masih menjadi permasalahan yang

masih sulit untuk diselesaikan bagi negara-negara berkembang hingga saat ini,

salah satunya adalah Negara Indonesia. Padahal, apabila dilihat dari sumber

daya alamnya, Indonesia termasuk negara yang kaya. Jika sumber daya alam

5

tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, tentunya dapat mencukupi

kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara layak. Berdasarkan hasil

sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah

penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa (BPS, 2010), dan 27,73 juta

jiwa (BPS, September 2014) diantaranya, masih hidup dibawah garis

kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia, menunjukan

masih buruknya penanganan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Berbagai kebijakan penanganan kemiskinan telah diupayakan oleh pemerintah

Indonesia, dengan harapan bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi angka

kemiskinan. Namun, pada kenyataannya kebijakan pemerintah justru

cenderung menambah permasalahan baru yang semakin kompleks.

Permasalahan kemiskinan yang masih sulit untuk diselesaikan hingga saat

ini, tentunya memiliki penyebab pada awal kemunculannya. Pada dasarnya,

kemiskinan dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu secara Struktural dan

Kultural. Kemiskinan Struktural merupakan kemiskinan yang terjadi bukan

dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan

karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan

kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin untuk bekerja.

Sedangkan Kemiskinan Kultural merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian

diri sekaligus merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal

mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, individualis dan berciri

kapitalis (Edi Suharto, 2010). Kemiskinan Struktural dan Kemiskinan

Kultural ini, akan menjadi dasar dari penyebab munculnya permasalahan

6

kemiskinan, yang dapat disebabkan dari permasalahan sistem kebijakan

maupun sikap yang dihasilkan dari budaya masyarakat miskin.

Permasalahan kemiskinan yang saat ini muncul, dapat dihubungkan

dengan dua penyebab kemiskinan tersebut. Kebijakan maupun program

pemberantasan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah, memang

diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Tetapi pada kenyataannya, program

maupun kebijakan yang ada, kurang memperhatikan kondisi dan kebutuhan

masyarakat. Dalam menyusun program dan kebijakan, pemerintah cenderung

melihat secara top down, sehingga program yang digulirkan kurang

memberikan manfaat kepada masyarakat, karena sulitnya akses dan

ketidaksesuaian program terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu,

kebudayaan masyarakat yang cenderung sering menerima bantuan, juga dapat

menumbuhkan budaya malas dan bergantung, sehingga masyarakat sulit

untuk mengembangkan diri, dan mengusahakan kebutuhannya secara

mandiri. Kemiskinan yang masih menjadi permasalahan dan masih sulit

untuk diselesaikan, merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam upaya

penyelesaiannya, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan yang

seringkali diwujudkan melalui berbagai program bantuan pengentasan

kemiskinan, seperti penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Seringkali

pemerintah hanya merumuskan kebijakan dengan melihat secara top down

dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Seharusnya, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di

masyarakat, pemerintah hendaknya menggunakan identifikasi secara bottom

7

up, sehingga apa yang akan diberikan kepada masyarakat dapat sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi dimasyarakat (Soetomo, 2013).

Hingga saat ini, telah banyak program pemerintah yang sudah digulirkan,

dengan tujuan mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi

kebutuhannya. Program-program bantuan ters