BAB I PENDAHULUAN - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/jambi/files/DATA 2016...bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019,

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Rencana Strategis 2015-2019 | - 1 -

BAB IPENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun RencanaStrategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dankegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5Tahun 2014. Tahapan RPJMN tahun 2015 – 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 –2025, memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunandengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomianberlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusiaberkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunanpengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunanbidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas keduaRPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agendaprioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalamreformasi dan penegakan hukum. Namun demikian, sebagai aparat Presiden, BPKPdiamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh Sasaran PokokPembangunan yang dirumuskan berdasarkan Sembilan Agenda PrioritasPembangunan (NAWACITA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasanintern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasukakuntabilitas keuangan negara; dan (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuaidengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugasBPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasanintern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitaspengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut,BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan danpengkoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertamameliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap



akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatanyang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatanlain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengkoordinasian dansinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasanintern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit,reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah danakuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasionaldan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai olehanggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnyayang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dariPemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaankeuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan danpelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkaitdengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadapinstansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yangstrategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/ataukegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaianharga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e)pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan(f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistempengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badanlainnya.

A. KONDISI UMUM: KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitaspengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a)pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaanaset, (c) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan (d)pengelolaan program lintas sektoral.



1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKPProvinsi Jambi melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK)Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda (K/L/Pemda).Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan KeuanganPemerintah Daerah tahun 2014 di wilayah Provinsi Jambi, dari 12 PemerintahDaerah yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 3 atau 25% Pemdamemperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu 1 provinsi dan 2kabupaten/kota. Sedangkan 9 kabupaten/kota lainnya memperoleh opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP dari BPK atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 menunjukkan penurunan kualitasakuntabilitas pelaporan keuangan jika dibandingkan dengan opini atasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana terlihat padaTabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Opini BPK Jambi atas LKPD Pemda Jambi Tahun 2014 – 2013

No Pemerintah Daerah Opini 2014 Opini 2013

1 Provinsi Jambi WTP WTP2 Kota Jambi WDP WDP3 Kota Sungai Penuh WTP WDP

4 Kabupaten Muaro Jambi WDP WTP

5 Kabupaten Batanghari WDP WTP6 Kabupaten Merangin WDP WDP7 Kabupaten Sarolangun WDP WDP8 Kabupaten Bungo WDP WDP9 Kabupaten Tebo WDP WDP

10 Kabupaten Kerinci WTP WDP11 Kabupaten Tanjung Jabung Timur WDP WTP12 Kabupaten Tanjung Jabung Barat WDP WDP

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, masihbanyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum memeroleh opiniWTP yang disebabkan oleh kurang andalnya SPIP, belum tertibnyapengelolaan aset daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalampengelolaan keuangan daerah.



2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara & Pengelolaan Aset

Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negaradiprioritaskan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematanpengeluaran keuangan negara. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasanuntuk wilayah Jambi adalah koreksi atas tunggakan Tunjangan Profesi Gurusebesar Rp3.494.686.850,00 dan koreksi atas klaim dana Jaminan KesehatanMasyarakat dan Jaminan Persalinan sebesar Rp24.291.134.925,73.

Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan besarnya potensipenghematan pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa ditingkatkan dimasa yang akan datang. Namun demikian, BPKP masih belum dapatmelaksanakan pengawasan BUN ini secara optimal karena masih dibatasioleh pembatasan peraturan yaitu harus berdasarkan penetapan MenteriKeuangan selaku BUN. Penetapan ini dilakukan dalam jangka waktu pendeksehingga upaya peningkatan potensi penerimaan oleh BPKP tidak maksimal.

3. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik danBersih

Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yangbersifat preventif-edukatif diantaranya melalui pendampinganpenyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control plan, sosialisasi program antikorupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitasAPIP, fasilitasi peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia(AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), serta pemantauanterhadap transparansi proses PBJ. Kegiatan pengawasan yang bersifat represifdalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan auditinvestigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, danpemberian keterangan ahli.

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi dan supervisipencegahan korupsi pada pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota diwilayah Provinsi Jambi sebagai bentuk realisasi kerja sama BPKP denganKPK dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, serta koordinasidan supervisi penindakan korupsi berupa peningkatan kapasitas AparatPenegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.



Untuk mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, diperlukanantara lain kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasanyang memadai dan kompeten. Secara kuantitas, sampai dengan saat ini,jumlah PFA pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi adalah sebanyak 76 orangdan PFU sebanyak 26 orang.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan danpenguatan SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi danpengawasan, BPKP juga telah menugaskan pegawai untuk dipekerjakan dibeberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilaiefisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritaspembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas perspektif ini ditunjukkan olehhasil pengawasan BPKP, di antaranya sebagai berikut:

a. Monitoring atas implementasi Rencana Aksi Prioritas PembangunanNasional untuk posisi per 31 Desember 2014, meliputi 1 provinsi dan --kabupaten/kota, menunjukkan bahwa secara umum implementasi rencanaaksi yang dimonitor telah berjalan dengan baik, meskipun pada beberapatitik lokasi masih dijumpai permasalahan;

b. Monitoring atas implementasi BPJS Kesehatan untuk periode Januari-Maret 2014 dilakukan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kesiapanimplementasi BPJS Kesehatan rumah sakit lebih baik dibandingkandengan kesiapan puskesmas, dengan jumlah rujukan ke rumah sakitmeningkat;

c. Audit kinerja atas pelaksanaan Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan (PPIP) menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan PPIPtahun 2014 termasuk dalam kategori cukup berhasil meskipun masihdijumpai permasalahan; dan

d. Mediasi hambatan kelancaran pembangunan.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Indonesia sedang menapaki kehidupan bernegara dengan menerapkan demokrasisecara lebih nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakatdalam penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi



pemerintahan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPJMN danturunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat, yang sering diwakilioleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menilai, termasuk scrutinizehasil pekerjaan pemerintah. Kondisi ini harus diimbangi oleh peran pengawasanintern sehingga masyarakat diberi informasi yang simetris ditandingkan denganinformasi dari LSM, yang biasanya opposite terhadap pemerintah. Untukmenghasilkan informasi simetris dimaksud, kapabilitas pengawasan perluditingkatkan dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan serta perlunyapenajaman fokus pengawasan pada sasaran pokok pembangunan.

1. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Intern

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkanidentifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Potensipengawasan internal BPKP antara lain adalah sebagai berikut:

a. BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman,berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya yang tersebar di 33perwakilan seluruh Indonesia, sehingga cukup untuk melaksanakanpengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya;

b. BPKP memiliki core competency unggulan di bidang pengawasan yangdapat diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruhstakeholders;

c. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan PresidenNomor 192 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandatuntuk melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis,pembinaan penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yangberskala nasional ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA;

d. Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari top executiveBPKP untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan APIP terhadapseluruh stakeholders;

e. BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern danbertanggungjawab langsung kepada Presiden;

f. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders(GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKPmelakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan stakeholders;



g. BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapatmemberikan data yang terkait dengan hasil pengawasan intern;

h. BPKP memiliki jejaring yang cukup baik terhadap stakeholders danmencakup seluruh sektor;

i. BPKP memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakanevaluasi kebijakan atau evaluasi program; dan

j. BPKP mempunyai karakter organisasi pembelajar, hal ini terbukti dengandipilihnya BPKP sebagai salah satu instansi dari 10 finalis MAKE Study.

Pelaksanaan pengawasan intern BPKP bukan tanpa masalah. Perubahanparadigma pengawasan intern dari watchdog menjadi quality assurance atauconsultant, memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karenabeberapa permasalahan keterbatasan pengawasan antara lain:

a. Dalam kaitannya dengan SDM, kegiatan recruitment, seleksi dan prosesregenerasi SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal;

b. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik itu assurancemaupun consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang idealbaik kuantitas maupun kualitas;

c. Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya,BPKP belum mempunyai strategi pengawasan memadai;

d. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perludidukung dengan adanya reward and punishment system, namun dalamhal ini BPKP belum dapat mengimplementasikannya secara optimal;

e. Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perluditingkatkan untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP;

f. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasanlintas sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakanoleh BPKP masih perlu ditingkatkan;

g. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkankompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP,



namun kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki olehSDM BPKP;

h. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana danSDM BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yangdimandatkan oleh pemerintah; dan

i. Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasionalyang terintegrasi.

2. Peluang dan Tantangan Pengawasan Intern

BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenanganyang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasanlintas sektoral yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasannasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaanpembangunan nasional di instansi pemerintah yang saling terkait dalammencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untukmelakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasionalyang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenanganuntuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangankapasitas APIP di instansi pemerintah.

Peluang dan tantangan penyelenggaraan pengawasan intern BPKP jugamempunyai magnitude yang sama. Visi dan misi pengawasan yang dimilikioleh Presiden dapat dioptimalkan BPKP dalam melakukan danmengembangkan peran pengawasan intern, peningkatan akuntabilitaskeuangan negara serta peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah.

Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan WakilPresiden Jusuf Kalla, terhadap peran pengawasan membuka peluang yangcukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunanpengawasan nasional dan pengawasan pembangunan nasional terkait denganterwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien yaitu“Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsipembinaan dan pengawasan”. Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaranutama peluang besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. Peluanglengkapnya sebagai berikut:



a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapastakeholders, menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuaidengan mandat yang diberikan oleh pemerintah;

b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yangbersih, tertib, dan bertanggung jawab (clean government and goodgovernance), menjadi peluang BPKP untuk dapat berperan dalampengawasan intern;

c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansipemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasanintern;

d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukanselama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yangmemerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri;

e. Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tatakelola kepemerintahan yang baik;

f. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan PresidenNomor 192 Tahun 2014, maka memungkinkan peran baru yang dapatdilaksanakan oleh BPKP;

g. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pulaharapan instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan auditinvestigatif atas kasus TPK;

h. Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;

i. Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifatspesifik (tailor made). Selain pengawasan intern yang dilakukan BPKPsecara umum, saat ini banyak stakeholder yang membutuhkan peranBPKP untuk melakukan pengawasan yang bersifat spesifik;

j. Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatanpengawasan oleh stakeholder, membuka peluang bagi BPKP untukmelaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya;



k. Presiden sangat membutuhkan peran BPKP dalam bidang pengawasan,sehingga BPKP semakin sering dilibatkan dalam rapat kabinet;

l. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang salah satufungsinya adalah melakukan pengawasan juga menuntut peran BPKPyang lebih baik. Hal ini terlihat dengan adanya forum rapat dengarpendapat dengan DPR yang menuntut peningkatan pengawasan BPKP;dan

m. Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensiakuntansi relative, membuka peluang bagi BPKP untuk memenuhikebutuhan stakeholders.

Dalam periode 2010 – 2014, banyak penugasan pengawasan dalam rangkamemenuhi permintaan stakeholders yang sering tidak dapat diantisipasi olehBPKP. Hal ini membuat rencana pengawasan untuk penguatan akuntabilitaskeuangan sesuai risiko pencapaian tujuan pembangunan nasional sangatrentan untuk dibatalkan. Kegagalan melaksanakan pengawasan berbasis risikomerupakan permasalahan konseptual pengawasan. Permasalahan pengawasansecara lebih lengkap yaitu:

a. Masih adanya sebagian kelompok birokrasi yang belum memahami danbelum dapat menerima pentingnya peran BPKP yang baru sesuaidengan PP Nomor 60 Tahun 2008 atau Peraturan Presiden Nomor 192Tahun 2014;

b. Banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkrondalam mendukung peran BPKP;

c. Banyak tenaga BPKP yang potensial keluar dari BPKP akibat tingginyaminat dan permintaan tenaga BPKP;

d. Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen ataupihak lain yang produknya sejenis dengan produk BPKP, sehinggabanyak stakeholders BPKP menggunakan jasa konsultan tersebut;

e. Adanya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintah Daerah menimbulkan keraguan bagi K/L/Pemda tentangperan BPKP sebagai Pembina APIP;



f. Timbulnya arus pemikiran yang memertanyakan relevansi keberadaanBPKP yang masih beranggapan tumpah tindih dengan lembagapengawasan lain (BPK);

g. Munculnya keraguan instansi menerima jasa pengawasan BPKP karenameningkatnya faktor persaingan dan/atau peraturan perundangan;

h. Ketidakterbukaan K/L tentang database ekonomi, demografi, sosial danpotensi daerah; dan

i. Mulai berkurangnya pasokan tenaga lulusan dari STAN untuk mengisiformasi CPNS di lingkungan BPKP.

Penyusunan Renstra 2015-2019 ini diselenggarakan dalam suatu metodologiperencanaan strategis yang cukup komprehensif. Penjajagan dimulai darieksplorasi tentang impian dan manfaat BPKP bagi pemerintahan dan masyarakatmelalui kegiatan workshop "Visioning BPKP" dan "Leadership For Result BPKPdengan bantuan konsultatif dari World Bank Jakarta. Selanjutnya, BPKPyang diwakili oleh suatu satgas yang personelnya berasal dari seluruh unitpusat BPKP, melanjutkan penjajagan tentang kemungkinan peran BPKP didalam administrasi pemerintahan 2015 - 2019 berdasarkan konsep scenarioplanning yang antara lain menggambarkan BPKP menjadi AuditorPemerintah RI Berkelas Dunia (Worldclass Government Internal Auditoi).

Dengan status berkelas dunia, BPKP memokuskan diri pada pengawasanyang bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas akuntabilitas kinerjapada tingkat outcome dan impact dalam rangka pengawalan pembangunannasional, baik di pusat maupun daerah. Untuk dapat mencapai statustersebut, BPKP menetapkan milestone termasuk di antaranya adanyaperaturan presiden tentang BPKP; menyusun strategy map untuk memastikanadanya pedoman strategis untuk mengelola sumber daya yang dapatmenyeimbangkan pengembangan internal dengan pemenuhan kebutuhanstakeholder BPKP.

Menyadari perlunya perubahan mindset, bahkan culture set, dalamimplementasi Renstra 2015-2019 ini, BPKP membuat dan melaksanakan empatwilayah prioritas sebagai quick win prarenstra 2015-2019 menuju world classgovernment internal auditor. Tiga di antaranya telah selesai dilaksanakan, yaitu(1) piloting Evaluasi Program Ketahanan Pangan dan Evaluasi ProgramPengentasan Kemiskinan dan (2) Pengembangan Kapasitas Evaluasi



Program; dan (3) Asesmen Internal Auditor Capability Model (IA-CM)BPKP sebagai auditor pemerintah RI. Satu quick win lainnya, yaituPenyusunan Sistem Pengendalian Intern untuk Program Lintas masih dalamproses.

Renstra 2015-2019 BPKP ini akan dirinci lebih lanjut dalam Renstra UnitKerja Eselon satu dan Eselon II mandiri sesuai kebijakan Kepala BPKP.Untuk kebutuhan itu, uraian lebih rinci tentang proses penyusunan RenstraBPKP akan dituangkan dalam dokumen tersendiri. Dalam dokumen tersebutjuga diidentifikasi (1) faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misidan tujuan BPKP; (2) risiko strategis yang menghambat pencapaian kinerjaBPKP; serta (3) nilai-nilai organisasi BPKP.



BAB IIVISI MISI DAN TUJUAN BPKP

Visi, misi dan tujuan BPKP yang diuraikan di bab ini merupakan gambaran besartentang tekad besar BPKP pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengansasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkanpenggunaan seluruh sumber daya pengawasan BPKP ke satu arah yang sama, yaituVisi Pembangunan Nasional 2015 2019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

A. GAMBARAN VISI BPKP

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hinggapimpinan tertingginya, BPKP menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkanvisi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk MeningkatkanAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsistendengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKPdiharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untukmelaksanakan tugasnya. Beberapa kata kunci perlu diberi makna secara khususagar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkunganBPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaituaudit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern



Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu padadefinisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu“an independent, objective assurance and consulting activity designed toadd value and improve an organization’s operations. It helps anorganization accomplish its objectives by bringing a systematic,disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of riskmanagement, control, and governance processes”.Sesuai definisi tersebut, dua peran BPKP dalam melaksanakanpengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasaconsultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksudmenuntut jasa assurance dan consultancy yang diperoleh denganpendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi danmeningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan prosesgovernance. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakanpembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapanpendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasiperbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RIAuditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparatpengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepadaPresiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI,BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untukmelihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikanrespon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan,dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tatarantertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden ataudelegatee kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP jugaberfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasaconsultancy. Jika informasi assurance di atas menunjukkan adanya risikoterhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsimemberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, danmemastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaranpembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dantanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai



potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan dibidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuenuntuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untukmelaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, tetapi jugamenekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian danproses governance.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yangstrategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in factmaupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitukementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengandemikian, diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatanpengawasan oleh BPKP bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensioleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditorinternal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya ManusiaSumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professionalcare dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajibmemenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanyaditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagaiorganisasi profesi.SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidangpengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensisesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yangmemungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasanintern, berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku danmemperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan qualityassurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaanpengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaanstratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikanrisiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannyatetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) untukmelindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas OrganisasiKewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian,lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan penilaian yang



independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalamsertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahliandan kapasitas yang memadai dalam koordinasi dan kerjasama tim, pahamatas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Disamping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dengankemampuan komunikasi, kemampuan dalam mengidentifikasi masalahdan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standarbaru di bidang pengawasan.Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untukmemenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko,proses governance yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dansasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Ketua Lembaga atauKepala Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadapkeberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presidensebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejik yangperlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional.Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalamaudit charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dantanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujuiPresiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yangmendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedomanpelaksanaan peran pengawasan intern.Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selaludilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasanyang berlangsung di negara-negara lain (best practices benchmarking)melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit yangbersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut diharapkanBPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparatpengawasan pemerintah lainnya.Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKPdiarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Modeldengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengankarakteristik sebagai berikut:1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP

dalam assurance & consulting menuju kepada peran sebagaipenggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element).

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yangprofesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensidan kerjasama tim (People Management Element).



3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasanberfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder denganmemperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologipengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices Element).

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasimaupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasanuntuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untukmanajemen sumber daya pengawasan (Performance Management andAccountability Element).

5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalampengawasan lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjutperbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasilpengawasan BPKP untuk menghasilkan rekomendasi kepada Presidendan pimpinan KLPK untuk mewujudkan hubungan yang harmonis danefektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship and CultureElement).

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukanpengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaanmandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untukmelakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalianintern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan danmendorong tercapainya tujuan organisasi (Governance StructureElement).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKPsenantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian internpemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapattercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan padapenyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematanganimplementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan beradapadal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkankebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP,sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur ataskegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasionaltelah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) Leverage Rekomendasi Hasil PengawasanDari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupainformasi assurance dan/atau consultancy. Informasi assurancememberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa proses



penyelenggaraan pemerintah atau program pembangunan dikelola sesuaidengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemenrisiko dan governance lainnya. Lebih spesifik lagi bahwa Sasaran PokokPembangunan dalam RPJMN 2015 2019 dapat tercapai. Informasiconsultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko,aktivitas pengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraanpemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi assurancedan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehinggamempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalammeningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemenlingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait denganlingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, programprioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untukmerespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yangmenjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapatdilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPKdalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untukMeningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan PembangunanNasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 2019. Haltersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP denganbeberapa agenda prioritas (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinyaadalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkupyang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas danfungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucutsebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam MembangunTata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.



Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadirdalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercayatersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

a. Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampaipada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saatdibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selaluhadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintahselalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat danpemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunanpengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebutmulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporanakuntabilitasnya. Selain itu pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKPdiharapkan juga dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yangsifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden Jokowi dan WakilPresiden Jusuf Kalla, beserta kabinetnya. Program atau kegiatan tersebutmisalnya terhadap program pembangunan yang bersifat lintas dan programkegiatan yang menjadi curent issue di masyarakat luas. Kehadiran fungsipengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkandapat memberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai maknamendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagaimembangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranyamenjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengantools pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi,verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Nawacita keempat, fungsipengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untukpreventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas TindakPidana Korupsi (TPK) dan memberi rekomendasi untuk mencegah TPKberulang.

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKPdapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIPserta mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK yang



telah menerapkan SPIP. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalahSPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakanlain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untukmeningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jikabeberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelolapemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

c. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagaiupaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasilpelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan awal dan mampu memenuhikebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalambentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang cukup dan kualitas yangtepat merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknyadapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapatmenghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkanoleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahapperencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya inidilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhanmasyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasaninternal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaanprogram tersebut.

d. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagaiupaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkankepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama inidirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalammemberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah punberupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKPdiharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggarapemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikanpelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran BPKP sebagai auditor



internal yang berpartisipasi dalam rekruitmen CPNS melalui ComputerAssisted Test (CAT) merupakan salah satu contoh nyata bahwa pemerintahsudah mulai berubah dari perilaku KKN menjadi lebih obyektif dantransparan. Hal ini juga disambut dengan optimisme dan suka citamasyarakat atas langkah yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

B.URAIAN MISI BPKP

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkandalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsipengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakandalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata KelolaPemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yangEfektif; dan

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten.

1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Internterhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan PembangunanNasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasiyang Bersih dan Efektif”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas danfungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasanintern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” danmanfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yangbersih dan efektif.



a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasiassurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitaspengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsipdari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah memberikan kemampuanmerespon terhadap pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholderlainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yangdiamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsipengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPKmelalui jasa assurance, jasa consultancy dan pelaksanaan pengawasanintern. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presidententang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut.Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang strategis yaiturekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerjaKLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan interntersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadaimelalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, danefektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansipemerintah dan sasaran pembangunan nasional. Dengan informasiassurance tersebut dan/atau ditambah dengan rekomendasi pengawasanintern, BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan diniterhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,inefektivitas manajemen risiko, dan absensi kualitas proses tata kelolapenyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran

Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 2019.

Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatanassurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, InstruksiPresiden Nomor 9 tahun 2014 maupun pada konsepsi internal auditingyang digagas oleh Internal Auditing Assosiation. PP 60/2008 memberibatasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap



penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikankeyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuaidengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untukkepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKPmelaksanakan fungsi pengawasan intern di jalur pengelolaan keuangandan pembangunan. Jika dalam periode sebelumnya fokus pengawasannyabanyak di jalur pengelolaan keuangan, dalam hal ini pelaporan keuangan,maka pada periode 2015 2019, sesuai misi ini, BPKP akanmelaksanakan fungsi pengawasan intern bukan hanya pada jalurpengelolaan keuangan (baik pembiayaan, kebijakan fiskal, maupunkebijakan alokasi atau transfer daerah) tetapi juga pengelolaanpembangunan, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan hinggapelaporan akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikutikerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan internBPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presidensebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangandan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. KeuanganNegara kemudian diimplisitkan dalam Perpres 192/2014 yang terdiri dariKeuangan Negara dan Keuangan Daerah. Akuntabilitas pengelolaankeuangan dimaksud akan mencakup kualitas pelaporan keuangan dankualitas kebijakan fiskal.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorongmitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporankeuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPKatas LK KLPK. Dengan demikian, kalaupun dilaksanakan, kegiatanpengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belummendapatkan opini WTP dari BPK. Arah kebijakan pengawasan inisekaligus untuk memberi kepercayaan bagi KLPK untuk mempertahankankualitas pelaporannya dan memberi koridor bagi BPKP untuk mengawasiefektivitas program pembangunan.



Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepadapenerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yangditerapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakanpembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untukmenghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan UmumNegara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakanpengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatanpengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakupantara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan PenerimaanNegara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan AlokasiAnggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan PelaksanaanPemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang,(e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukansecara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara,namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional.Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan,yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensipembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensipemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlumenciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harusterpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebutdituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 2019.

Masih terdapat missing link dalam pelaksanaan program bersifat lintassektor dalam APBN 2015 dan dalam RPJMN 2015 2019. Sasaran pokokpembangunan dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK, namuntidak ada suatu entitas sistem yang memadai untuk mengintegrasikanprocess bussiness program dan kegiatan tersebut. Untuk tujuanpengawasan intern, BPKP akan memastikan bahwa process businessProgram Lintas Bidang dalam RPJMN adalah berbasis risiko. ArahPengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK serta pengawasanterintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untukmengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintasbidang dalam RPJMN.



Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untukmelakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah danpembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif.BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunanlintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaranpembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKPmeningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatanpembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahapperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai denganpertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikanbahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatanutama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dandilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapaitujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melaluipelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberikepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspekketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai SasaranPokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsistendengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaituprogram atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukanpengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yangmenjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi padapencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatankesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas(Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan saranauntuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat duaatau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untukpembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawabuntuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab inimengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenanganmasing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambatsinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula.Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKPdiharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja



program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasukrekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaranpembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan danpembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintahyang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan internBPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secarapartisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapatstruktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kuncidalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah danpembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yangcukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan danpembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkanmereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunantercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggaramenyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskanjika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan danpembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaiantujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansidan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahandan korporasi yang bersih dan efektif.

2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua BPKP yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah yang Efektif”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu.Untuk menjamin pelaksanaan tujuan suatu organisasi, termasuk organisasipemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian internyang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif danefisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan asetyang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PPtersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, selama ini pembinaan penyelenggaraanSPIP yang dilakukan oleh BPKP berfokus pada penyusunan pedoman teknis



penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dankonsultansi SPIP. Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraanSPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkanhingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. PenyelenggaraanSPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawabmasing-masing KLPK. Namun, sebagai implementasi tanggung jawabpembinaan, BPKP dan seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untukmeningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunanpedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemenSPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebutdilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko olehsemua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yangdituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP).Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan danpelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel danpimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang padaakhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secarakeseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsungdengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dankorporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaankarakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber dayapengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan danpembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkutpenggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasanitu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalianintern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas PengawasanIntern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Misi ini juga terkaitdengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaituLingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintahuntuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yangmenimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan budayapengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budayakendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat



pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peranAPIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untukmenjalankan tugas dan fungsinya.

Peraga 2.1 Kaitan Antar Misi BPKP

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya,tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut,sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitasAPIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasiAPIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitasAPIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a)peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c)praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerjadan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan atasandan pimpunan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasukkualitas independensi APIP.

Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 diatas.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPKP 2019

Dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisiyang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan PembangunanNasional yang Bersih dan Efektif;



2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah; dan

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

SasaranStrategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna MendukungTata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif”secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaianmisi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatankualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyataoleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkanoleh adanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasanintern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilanpencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dansasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangannegara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatankualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran inisebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan(APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan levelassurance BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkanrespon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan



pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yangdiamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinankualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dankeyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah

SasaranStrategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian

Intern pada Kementerian, Lembaga, PemerintahDaerah dan Korporasi dan Program PrioritasPembangunan Nasional

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif”secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaianmisi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaanpenyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhirtahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaranstrategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian InternPemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasidan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP KLPK oleh BPKPmerupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkanprogram prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikatoruntuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan EfektivitasPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dansasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan EfektivitasPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukurankuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikatorpengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIPini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar



kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yangdapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generikpeningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunannasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untukmewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian,lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunannasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatianBPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi,perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan inimencakup:

a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah padaKementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahankorupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan PemerintahDaerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atastercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, danketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktifmenawarkan antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasipemahaman anti korupsi.

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapatmeningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambahkualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Disamping hal tersebut peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorongupaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapatmeningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. BPKP sesuai denganperannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengankorporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga perankorporasi semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten

SasaranStrategis

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatifdan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesionaldan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnyayaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah padaKementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”.

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintahpada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyataoleh APIP KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yangditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaanAPIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilaikeberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dansasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan KapabilitasPengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagaiukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkanindikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. TingkatKapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat ataumeningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju daritingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat,efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan internpemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkunganpengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:



a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah;

b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemenrisiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugasdan fungsi Instansi Pemerintah.



BAB IIIARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN BPKP

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telahdiamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Oleh karena itu arah kebijakan strategi,kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikankontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunanyang dicita-citakan selama lima tahun ke depan. Uraian pada di bab ini diawalidengan berbagai isu strategis yang selama ini dirasakan oleh masyarakat danselanjutnya diakhiri dengan kerangka kelembagaan (strategi internal).

A. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritaskarena adanya isu keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalahperlunya pengamanan terhadap keuangan dan aset disertai dengan peningkatantata kelola kepemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Pencapaian Tujuan Program Pembangunan Prioritas NasionalUntuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintahmemfokuskan pada tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu programwajib, program percepatan, dan program pendukung untuk mengatasipermasalahan dimensi pembangunan manusia dan permasalahan dimensipembangunan sektor unggulan.

a. Permasalahan Pembangunan Manusia

Permasalahan pembangunan manusia atau program wajib mencakup tigabidang pembangunan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dankemiskinan. Isu strategis dan sasaran pokok pembangunan yang akandicapai di akhir tahun 2019 masing-masing diuraikan di bawah ini.

Bidang Pendidikan



Terdapat beberapa permasalahan di bidang pendidikan yang merupakantantangan ke depan yang harus dipecahkan. Secara umum, permasalahanyang masih dihadapi antara lain: (1) masih belum meratanya aksespendidikan, (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saingpendidikan, (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasiakademik minimal S1/D4 serta telah tersertifikasi, (4) belum meratanyadistribusi guru, dan (5) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa.Kewajiban pemerintah seperti yang diatur dalam UUD 1945 adalah untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membangun manusiaseutuhnya.Adapun beberapa isu strategis terkait dengan mentalitas bangsa Indonesiameliputi merosotnya budi pekerti dan karakter anak bangsa, memudarnyapersatuan dan wawasan kebangsaan, serta semakin menurunnya kesadaranakan pluralitas. Disamping itu menguatnya budaya konsumsidibandingkan budaya produksi serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama di kalangan pelajar dan mahasiswa sudah saatnyamendapatkan perhatian pemerintah melalui pembangunan revolusi mentaldan karakter bangsa.

Isu-isu penting tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang pendidikan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kesehatan

Secara umum permasalahan kesehatan sampai dengan saat ini masihdidominasi oleh beberapa persoalan mendasar, misalnya keterbatasan dantidak proporsionalnya distribusi tenaga medis dan paramedis di daerah,jarak jangkau tempat tinggal masyarakat ke Puskesmas, dan rendahnyakesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sertaketerbatasan sarana/prasarana kesehatan. Pelayanan kesehatan bagisebagian besar masyarakat perdesaan dan daerah terpencil seringkalimenjadi komoditas mahal bagi mereka. Tidak mengherankan apabilauntuk mendapatkan pelayanan kesehatan mereka masih bergantungkepada dukun atau paranormal.

Walaupun pemerintah sudah mencanangkan program kesehatan gratisbagi masyarakat miskin, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan



agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yangsemakin baik. Masalah aksesibilitas, penyederhanaan prosedur pelayanan,ketersediaan kamar dan obat serta kecepatan untuk mendapatkanpelayanan merupakan hal pokok yang harus diselesaikan sebagaimanadambaan masyarakat saat ini.

Isu-isu strategis tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaranpokok pembangunan nasional bidang kesehatan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kemiskinan dan Sosial

Masalah perlindungan sosial merupakan permasalahan penting yang harusdifasilitasi oleh pemerintah. Hal ini merupakan amanat UUD 1945(perubahan keempat) pasal 28 H yang intinya bahwa setiap orang berhakhidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanankesehatan.

Adapun isu strategis lainnya yang terkait dengan permasalahankemiskinan adalah belum terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagikeluarga miskin, penanganan kawasan permukiman kumuh, danterbatasnya penyediaan layanan air minum bagi masyarakatberpenghasilan rendah. Isu lainnya yang terkait dengan pemukimanadalah keterbatasan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak baikpersampahan, drainase maupun air limbah.

Isu-isu pokok tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang perlindungan sosial (Tabel 5.1 RPJMN2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

b. Permasalahan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Permasalahan pembangunan ekonomi dan infrastruktur atau programpercepatan mencakup empat bidang pembangunan yaitu bidangkedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, dan infrastruktur. Isu



strategis dan sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai di akhirtahun 2019 masing-masing diuraikan di bawah ini.

Bidang Kedaulatan Pangan

Indonesia sebagai negara agraris saat ini menghadapi permasalahanpangan yang sangat serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnyapenggunaan produk bahan pangan dari impor yang menguras devisa. Haltersebut tentu saja tidak baik dari sisi ketahanan nasional karenaketergantungan yang sangat besar pada Negara lain untuk kebutuhan dasarberupa pangan.

Isu-isu utama tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang kedaulatan pangan (Tabel 5.1 RPJMN2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kemaritiman

Permasalahan di bidang kemaritiman di Indonesia antara lain adalahbelum optimalnya hasil dari kemaritiman, dan belum maksimalnyapemanfaatan transportasi yang berbasis pada kelautan. Padahal perludiketahui bahwa besarnya pengiriman barang melalui laut pada tingkatinternasional yang melewati perairan Indonesia kurang lebih 60%. Tidakhanya itu saja potensi perikanan dan perhubungan juga belum tergarapsecara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut ditambah dengan isu besar lainnya di bidangkemaritiman yaitu belum maksimalnya penanganan illegal fishing yangberakibat potensi perikanan laut di Indonesia belum dapat berkontribusisecara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat nelayan diIndonesia. Hal ini diperparah dengan model penangkapan ikan yangmerusak biota laut yang mengancam kelestarian dan kontinuitas produksiperikanan.

Isu-isu penting tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang kemaritiman (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.



Bidang Kedaulatan Energi

Permasalahan atau isu strategis bidang kedaulatan energi sudah nyata didepan mata antara lain masalah subsidi BBM yang terus membengkaknilainya sehingga sangat membebani struktur APBN dan dinikmati olehsebagian besar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Di sampingitu, masalah besarnya ketergantungan pada impor BBM sebagai akibatproduksi minyak dalam negeri yang semakin menurun dan perlunya reviuterhadap kontrak-kontrak baru serta kebijakan di bidang energi yangdirasakan kurang berpihak pada masyarakat.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah masih minimnya jumlah stasiunpompa bahan bakar gas, belum diperluasnya jaringan gas kota keperumahan, dan kurangnya pembangunan kilang untuk mengatasipermasalahan energi. Berbagai masalah tersebut tentu saja akan segeradipecahkan melalui agenda pembangunan selama lima tahun ke depan.

Isu-isu strategis tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaranpokokpembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel 5.1 RPJMN2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar seperti pemenuhan kebutuhan perumahan, listrik,sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yangharus dipenuhi agar dapat hidup layak dan sejajar sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Saat ini hampir 7% masyarakat Indonesia belumdapat mengakses sarana sanitasi tersebut secara baik. Bahkan di berbagaikota muncul hunian kumuh yang rawan terhadap permasalahan sosial.Selain itu terbatasnya akses hunian sehingga tidak dapat dijangkau olehmasyarakat berpenghasilan kecil.

Isu lain di bidang ini adalah penyediaan pasokan energi listrik saat inijuga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individumaupun masyarakat industri. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadipemadaman listrik pada beberapa tempat di pulau Sumatra, Kalimantan,



Sulawesi dan pulau lainnya yang tentu saja dapat menghambat prosespelaksanaan pembangunan.

Isu-isu pokok tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang infrastruktur dasar (Tabel 5.1 RPJMN2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Permasalahan infrastruktur juga erat kaitannya dengan isu ataupermasalahan di bidang perhubungan atau konektivitas. Indonesia sebagainegara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang di satusisi merupakan modal potensial untuk melaksanakan pembangunan.Namun di sisi lain besarnya jumlah penduduk tersebut merupakanpermasalahan tersendiri yang mengharuskan disediakannya sarana danprasarana perhubungan yang memadai.

Luasnya wilayah Indonesia juga belum sepenuhnya didukung denganketersediaan jumlah bandara, pelabuhan, dan sarana jalan untukmenunjang lalu lintas arus barang dan manusia. Jalan yang sudahdibangun di beberapa daerah juga belum sepenuhnya memperolehdukungan pemeliharaan yang memadai karena keterbatasan alokasianggaran. Demikian halnya dengan arus komunikasi antara pusat dandaerah, serta antar daerah belum semuanya difasilitasi oleh pemerintahdengan sarana internet yang memadai. Beberapa daerah yang sudahtersedia fasilitas internet kecepatannya perlu ditingkatkan untukmendukung proses pembangunan.

Isu-isu utama tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang perhubungan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perludimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Selain itu isu penyediaan infrastruktur juga terkait dengan pembangunandi bidang pariwisata karena ketersediaan infrastruktur dalam jumlah dankualitas yang cukup diharapkan akan dapat meningkatkan arus kunjunganwisatawan baik dalam maupun luar negeri. Sebuah realita bahwa masihbanyak potensi pariwisata di Indonesia yang belum digarap secaraprofesional untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatandaerah dan devisa.



Permasalahan yang seringkali muncul di bidang ini adalah masihterbatasnya akses ke tempat wisata, ketersediaan sarana dan prasaranatempat wisata, bandara, pelabuhan dan jalan raya. Selain itu keterbatasanpromosi dan belum optimalnya penyusunan agenda wisata juga menjadipermasalahan tersendiri.

Isu-isu penting tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokokpembangunan nasional bidang pariwisata (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019).Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasimelalui fungsi pengawasan.

c. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Pada saat ini terdapat tiga isu strategis terkait dengan tata kelolapemerintahan dan reformasi birokrasi yaitu (1) birokrasi yang bersih danakuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yangmemiliki pelayanan publik yang berkualitas. Isu tersebut menjadiperhatian sekaligus tuntutan masyarakat dalam era global saat ini.Pemerintahpun menyadari bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 tatakelola pemerintahan dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan atauperbaikan, namun hasil dari kemajuan tersebut belum sepenuhnya sesuaidengan harapan dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dapatkita maklumi bersama karena tata kelola pemerintahan dan birokrasi yangbaik merupakan kondisi yang diperlukan agar dalam proses pelaksanaanpembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Beberapa persoalan di lingkungan birokrasi yang harus dipecahkan olehpemerintah saat ini misalnya praktik korupsi yang masih marak,rendahnya kinerja aparatur sipil negara, dan buruknya pelayanan publik,serta akuntabilitas pelaporan keuangan K/L/P yang belum maksimal. Disamping itu masih rendahnya kapabilitas APIP, belum optimalnyaimplementasi SPIP di instansi pemerintah, serta gemuknya institusibirokrasi tidak dapat dipungkiri juga menjadi pekerjaan besar yang harusdiselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu pembangunan tata kelolapemerintahan menjadi penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah saat inidengan memperluas, mempertajam, dan mendorong akselerasipelaksanaan reformasi birokrasi. Sudah saatnya pelaksanaan reformasibirokrasi tidak hanya bertumpu pada proses dan bentuk formal semata,



namun yang lebih penting adalah berorientasi pada outcome yang dapatdirasakan oleh masyarakat luas. Bahkan mulai saat ini seyogyanyapelaksanaan reformasi birokrasi sudah harus dimulai di lingkunganpemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

Oleh karena itu kondisi yang perlu dan strategis di bidang tata kelolapemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan untuk mencapai targetsebagaimana telah ditetapkan dalam sasaran pokok pembangunan nasionalbidang aparatur Negara (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaiansasaran ini masih memiliki risikosehingga perlu dimitigasi melalui fungsipengawasan.

2. Kapasitas FiskalRuang fiskal sebagaimana sering disebutkan oleh pemerintah sebagaipengeluaran diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untukpembangunan proyekproyek infrastruktur) yang dapat dilakukan olehpemerintah tanpa menyebabkan terjadinya fiscal insolvency. Menyempitnyaruang fiskal disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yangdialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dansubsidi.

Ruang fiskal yang sempit tersebut akan menjadi ancaman bagi pembangunannasional. Beberapa sektor pembangunan, khususnya pada bidang infrastrukturyang masih membutuhkan intervensi dari pemerintah akan sulit terwujud.Rendahnya pembangunan infrastruktur ini menyebabkan sistem logistik tidakberjalan dengan baik dan cenderung inefisien dan mengakibatkan ekonomibiaya tinggi. Anggaran untuk belanja infrastruktur di Indonesia tidak sampai3% dari PDB, sedangkan anggaran infrastruktur di Vietnam dan Malaysiasudah mencapai 9%, India 7%, dan Cina sekitar 10%. Perbandingan anggaraninfrastruktur terhadap PDB tersebut sebagaimana digambarkan pada Grafik3.1.

Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaanpembangunan nasional. Penerimaan pemerintah saat ini masih didominasidari penerimaan pajak selain penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP).Negara sebesar Indonesia masih memerlukan sumber-sumber pembiayaanyang besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di sampingpenyelamatan dan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber yang sudahada. Meskipun penerimaan negara terbesar dari penerimaan pajak, namun tax



ratio belum maksimal yang pada tahun 2013 baru mencapai 11,47%.Berdasarkan data OECD, tax ratio tersebut masih tergolong rendah.

Grafik 3.1 Perbandingan Anggaran Infrastruktur terhadap PDB

Pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran atau dana transfer dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah semakin besar dan akan terus bertambahseiring dengan adanya pemekaran daerah. Dalam lima tahun terakhirperkembangan besarnya dana transfer ke daerah digambarkan dalam Grafik3.2

Grafik 3.2. Perkembangan Dana Transfer ke Daerah



Dari Grafik 3.2 tersebut terlihat bahwa dalam APBD, dana transfermerupakan porsi terbesar dari sisi penerimaannya. Ini juga menunjukkanbahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah belum sesuai denganharapan pemerintah.

3. Pemanfaatan Keuangan/Aset Negara/Daerah

Hambatan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara danpembangunan nasional sangat mungkin terjadi. Dalam rilis daya saing olehWorld Economic Forum (WEF), korupsi dan birokrasi yang tidak efisienmenempati urutan teratas yang menghambat daya saing Indonesia. Olehkarena itu masih maraknya perilaku KKN dalam kehidupan masyarakat danbirokrasi harus disikapi dengan tindakan nyata baik secara preventif danrepresif secara terus-menerus.

Terkait dengan pemanfaatan aset negara, sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun2014 terhadap 37 BUMN dan badan lainnya, BPK menemukan masalah diantaranya: aset-aset tetap yang dibeli dari entitas publik tidak dicatat dandilaporkan dalam laporan keuangannya, terdapat aset yang belum dapatditelusuri keberadaannya, dan aset tidak dilengkapi dengan buktikepemilikan. BPK juga menemukan penyertaan saham yang belum jelasstatus dan nilainya, serta belum dicatat atau diungkapkan dalam LaporanKeuangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh permasalahanpemanfaatan asset negara yang belum dilakukan secara maksimal.

Isu strategis lain dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah adalahrendahnya penyerapan anggaran dan penyerapan yang kurang terencanaterlihat dari pencairan anggaran cenderung melonjak secara cukup signifikandi akhir tahun. Selain itu beberapa pemerintah daerah bahkan mengalamiSILPA dengan jumlah signifikan sebagai akibat tidak terealisasinya kegiatan.Hal tersebut tentu saja berakibat tidak maksimalnya proses pembangunanyang berimbas pada pergerakan ekonomi di sektor riil.

4. Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP

Permasalahan tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kematanganimplementasi (maturitas) penyelenggaraaan SPIP dan kapabilitas APIP yangbelum memadai.



a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian internditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIPpada KLPK dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan,Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkatkematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upayakomprehensif suatu instansi (KLPK) yang melibatkan pimpinan danseluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaiantujuan instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakansecara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telahdipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturanperundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upayastrategis dalam mendorong KLPK dalam meningkatkan kualitas SPIP-nya.

Sampai dengan tahun 2014 belum ada penyelenggaraan SPIP yangmencapai level 3 (Tersistem). Berdasarkan piloting penilaian tingkatkematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada dua pemerintahkabupaten menunjukkan bahwa, nilai maturitas instansi pemerintahtersebut masih berada di antara level 2 dan level 3 dengan nilai masing-masing 2,48 dan 2,92.

b. Kapabilitas Pengawasan Intern

Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilaikapabilitas APIP menurut framework Internal Audit-Capability Model(IA-CM). Hasil assessment BPKP terhadap 14 APIP menunjukkan bahwakapabilitas APIP (sampai dengan tahun 2014) masih belummenggembirakan. Sejumlah 13 APIP atau 92,86% APIP masih beradapada level 1 (initial), 1 APIP atau 7,14% berada pada level 2(infrastructure), dan belum ada yang berada pada level 3 dari lima level 5yang mungkin dicapai.

Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaanSumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan. Dari sisi kuantitas, jumlahSDM Pengawasan pemerintah daerah di wilayah provinsi Jambi



seluruhnya sebanyak --- orang yang terdiri dari 70 orang PejabatFungsional Auditor dan --- Pejabat Fungsional P2UPD.

Belum adanya jumlah APIP yang berada pada posisi level 3 perlu menjadiperhatian segenap komponen pemerintah dengan berbagai upayamaksimal guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih danakuntabel.

Melihat beberapa isu strategis dan mempertimbangkan kondisi yang telahdikemukakan di muka, seperti pelayanan publik yang masih belummemuaskan, pembangunan manusia yang belum maksimal, tingkatpendidikan dan standar hidup serta daya saing yang masih perludiperbaiki, kualitas lembaga publik yang perlu ditingkatkan, demikianjuga dengan persepsi korupsi yang masih tinggi, maka BPKP akan lebihfokus untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang terkait denganprogram pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi birokrasimaupun dari sisi obyek pembangunan nasional yaitu pendidikan,kesehatan dan infrastruktur dasar pendukungnya.

B. KEBIJAKAN NASIONAL PENGAWASAN INTERN

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, danefisien dilakukan strategi antara lain penetapan kebijakan nasional pengawasanintern untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional untuk lebihmenjalankan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional secara lebih maksimal serta peningkatan kelembagaan APIP untukmendukung implementasi SPIP. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern inidiharapkan menjadi acuan pelaksanaan dari masing-masing APIP termasukBPKP.

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyatperiode lima tahun mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara berpartisipasi secaraterbuka menyikapi kebijakan dan program pemerintah dalam RPJMNtersebut. Di satu sisi, partisipasi tersebut wajib dikelola secara baik olehpemerintah dalam suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,



demokratis, dan terpercaya sebagaimana tertuang dalam Sembilan AgendaPemerintah (Nawacita).

Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menghadirkan tatakelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatukegamangan bagi pemerintah, khususnya bagi pimpinan KLPK dengan minimlatar belakang birokrasi. Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasionalPengawasan Intern Pemerintah, diarahkan untuk mengawal PencapaianSasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunandalam RPJMN berbasiskan pada magnitut dan kepemilikan risikopenyelenggaraan RPJMN. Risiko dimaksud adalah risiko yang menghambatpencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisikapabilitas pengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasanintern diarahkan untuk membangun kapabilitas pengawasan intern yangmampu mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional melaluipeningkatan Kapabilitas APIP dan peningkatan Maturitas SPIP.

Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitasyang mampu melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah danpembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif didukungoleh SPIP yang handal. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaiansasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawalpencapaian pencapain sasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya danBPKP meningkatkan Kapabilitas pengawasan intern APIP. Bersama-samadengan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka kebijakan nasionalpengawasan intern adalah sebagaimana tersaji pada Peraga 3.1.



Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap StrategiPembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjaditanggung jawab APIP Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.Fokus BPKP adalah pada program pembangunan yang bersifat lintas bidang,dan fokus APIP KLPK adalah pada program pembangunan yang hanyamenyangkut KLPK. Namun, BPKP mempunyai tanggung jawab untukmembuat APIP berdaya atau mempunyai kapasitas dan kapabilitas untukmelakukan pengawasan intern terhadap program pembangunan tersebut.



Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

2. Hasil Pengawasan Untuk Perencanaan PembangunanMengikuti model sederhana manajamen dalam planning, organizing,actuating dancontrolling, hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen ataumekanisme manajemen RPJMN 2015–2019, khususnya dalam pelaksanaantahunan APBN. Hasil Pengawasan yang jelas berupa produk assurance BPKPterhadap capaian target kinerja KLPK, atauproduk assurance APIP terhadapcapaian kinerja unit kolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalamperencanaan dan penganggaran kinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP atauAPIP, sesuai dengan lingkup kajiannya, sudah harus sedia denganrekomendasi alternatif tentang pengarahan alokasi anggaran berdasarkanoutput consultingnya.



Untuk dapat efektif, alokasi anggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerjadan penyerapan anggaran. Efektivitas alokasi ini diharapkan menutupi adanyafakta bahwa Negara mengalami kekurangan anggaran sementara fakta lainmenunjukkan bahwa Silpa Pemda jumlahnya cukup signifikan. Mekanismealokasi ini sudah saatnya dioptimalkan dalam perencanaan kinerja danpenganggaran. Mekanisme ini adalah bentuk lain dari akuntabilitas dariMenteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbuktimelakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Penjelasan tentangayat ini secara gambling menyebutkan bahwa kebijakan “tercermin padamanfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan programkementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan”.

Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan danpenganggaran kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya.Pertama, Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah. Laporan evaluasi tentang kinerja program menjadi pertimbanganuntuk analisis anggaran tahun berikutnya. Kedua, untuk memenuhi Pasal 7 PPNomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga yang menuntut bahwa “dalam penyusunan anggaranberbasis kinerja diperlukan … evaluasi kinerja dari setiap program danjenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembaga wajib melakukan evaluasi.Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi dan efektivitas, serta konsistensiprogram dan atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan termasuk pencapaiansasaran program pembangunan.

Komunikasi tentang peran pengawasan dalam perencanaan pembangunanharus dilakukan secara efektif. Pola dan efektivitas kegiatan musyawarahperencanaan pembangunan dijadikan sebagai ajang dan acuan untukmenghadirkan aspek pengawasan secara seimbang dengan aspek perencanaanpembangunan. Dengan demikian, dalam rangkaian dan serial Musrenbang,outlook ekonomi yang dipandang secara makro ke depan oleh KementerianKeuangan harus ditandingkan dengan realitas nyata assurance pengawasanterhadap hasil pembangunan. Produk assurance dari pengawasan adalahmissing link yang selama ini dinanti kehadirannya dalam perencanaan danpelaksanaan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.



C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPKP

Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan interndan pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplisitkan dandiperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 danInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yang mengemuka adalahkewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain. Sinergi dankoordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalampelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkandalam meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, meningkatkan maturitasSPIP dan dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerahdan pembangunan nasional.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satudengan lainnya. Kebijakan BPKP merupakan penjabaran dari urusanpengawasan intern nasional sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasionalyang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategispenyelenggaraan dan pembangunan pengawasan intern dengan indikator kinerjayang terukur¹. Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya,dibuatlah strategi² BPKP sebagai langkah-langkah yang berisikanprogramprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPKP.

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukungterwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekatpengawasan intern berperan penting dalam meningkatkan tata kelola,memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan system pengendalian intern.Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur tidakdapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalamlingkup nasional.

1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengawasanpembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKPdiarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelolapemerintahan yang bersih,efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan



BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakansistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadapkinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasanintern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapansistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CMAPIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistempengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dankorporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalammembangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dandalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional;

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergisbersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerahdan korporasi serta pengawasan terintegrasi dengan sistem perencanaandan penganggaran untuk mengawal pencapaian sasaran programpembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015 2019;

c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkanpenerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluarannegara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan asetnegara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; danpengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melaluidebottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk preventifserta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

e. Penguatan kapasitas internal melalui penguatan profesionalitas, integritas,obyektivitas, netralitas, independensi, dan responsibilitas penguatanfungsi pengawasan internal BPKP; inovasi pengawasan intern dan SPIP;enterprise architecture-bussiness architecture based ITC; sertapeningkatan sarana prasarana

Arah dan kebijakan pengawasan BPKP tersebut secara ringkas digambarkandalam Peraga 3.2 berikut:



2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri dari strategi eksekutif maupun strategioperasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagipimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan danjejaring pengawasan dan perencanaanpembangunan nasional. Keseluruhanstrategi BPKP 2015 terlihat pada Peraga 3.3 di bawah ini.

Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalamprogram teknis pengawasan BPKP, Program 06 yaitu Program PengawasanIntern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional sertaPembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Karena hanya terdapatsatu program teknis di BPKP, untuk pembagian intern tugas pengawasan,Program 06 ini dipecah sesuai dengan kedeputian teknis yang terdapat diBPKP.



Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015 2019 adalahmemfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isustrategis melalui penguatan SPIP,penguatan kapasitas APIP, dan penguatankapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebuttertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis) sebagaimana terlihatpada Peraga 3.3.

a) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergipengawasan program pemerintah dan mendukung penguatanpenyelenggaraan SPIP;

b) Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau programpembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015 2019,termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern programlintas;

c) Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan

d) Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi.



Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menetapkan sinergi dankoordinasi sebagai kaidah pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalianpengawasan serta dalam pelaksanaan operasional pengawasan.Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal(supporting), yaitu:a) Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar serta

SOP berbasis risiko;b) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT)

berbasis BPKP’s Enterprise Architecture dan Bussiness Architectureuntuk setiap sasaran strategis pengawasan; dan

c) Peningkatan sarana dan prasarana.

Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CMBPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI.Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yangakan dilakukan dalam program dan kegiatan BPKP selalu bertumpu padatujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkansumber daya yang tersedia. Secara substantive langkah-langkahpencapaian visi misi sampai dengan optimalisasi sumber daya BPKPdapat dideskripsikan dalam Peraga 3.4 berikut ini.



Peraga 3.4. Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP

3. Program BPKP

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi danmisi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP danberisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerjayang terukur3. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsiBPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara danpembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah (Program 06);

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya(Program 01).



Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untukmemastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasteknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan(Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakandalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkunganBPKP.

4. Subprogram BPKP

Program Teknis BPKP adalah tunggal yaitu Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta PembinaanSistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program tunggal ini konsistendengan eselonisasi tunggal di BPKP. Dalam rangka lebih menyelaraskanseluruh aktivitas sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing unitkedeputian, program-program indikatif dibagikan ke subprogram PengawasanBPKP. Dari Program Pengawasan BPKP hasil restrukturisasi program dankegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian InternPemerintah dirumuskan 15 subprogram dengan uraian sebagai berikut:

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan KeuanganSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance maupun consulting yang berkaitan denganpengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerahdalam mewujudkan opini atas Laporan Keuangan.

2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum NegaraSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting yang berkaitan dengan peranKementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan peranKLPK dalam pengelolaan keuangan yang bersifat strategis, antara lain:penerimaan negara/daerah, alokasi anggaran, pengelolaan aset dankekayaan negara/daerah, pengelolaan hutang, pengelolaan subsidi danpengelolaan korporasi.

3. Subprogram Pengawasan Korporasi (BUMN/D/BLU/D/BUL)Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting untuk mendorong implementasi



yang harmonis antara governance, risk, dan control di lingkup korporasikhususnya pada BUMN, BUMD, dan BLUD serta badan usaha lainnya.

4. Subprogram Pengawasan Pengelolaan Keuangan DaerahSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting yang berkaitan denganpengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada efisiensi dan efektivitaspengelolaan keuangan.

5. Subprogram Pengawasan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, sertaFokus Pembangunan Nasional Lainnya.Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting yang berkaitan denganpembangunan yang strategis yang memberikan aksesibilitas bagimasyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan dasar dan pengawasanstrategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat danperekonomian rakyat.

6. Subprogram Pengawasan Keinvestigasian & Penyelesaian HambatanKelancaran Pembangunan.Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan yang bersifat represif guna mendukung peran aparat penegakhukum. Selain itu, subprogram ini juga diarahkan pada penyelesaianberbagai hambatan kelancaran pembangunan.

7. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Infrastruktur,Pendidikan dan Kesehatan serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance maupun consulting dalam membina terwujudnyaefektivitas SPIP pada program lintas.

8. Subprogram Pembinaan SPIP K/LSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance maupun consulting dalam membina terwujudnyaefektivitas SPIP pada K/L.

9. Subprogram Pencegahan Korupsi pada K/L



Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi padaK/L baik preemptive, preventif maupun edukatif guna meminimalkanterjadinya fraud pada K/L.

10. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah DaerahSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance maupun consulting dalam membina terwujudnyaefektivitas SPIP pada Pemerintah Daerah.

11. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Pemerintah DaerahSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi padaPemerintah Daerah baik preemptive, preventif maupun edukatif gunamendukung peran Pemerintah Daerah yang lebih signifikan dalampenerimaan negara, pelayanan publik dan pembangunan perekonomian.

12. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada KorporasiSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting yang berkaitan denganpembinaan Satuan Pengawas Intern korporasi yang lebih efektif.

13. Subprogram Pencegahan Korupsi pada KorporasiSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi padakorporasi baik preemptive, preventif maupun edukatif guna mendukungperan korporasi yang lebih signifikan dalam penerimaan negara,pelayanan publik dan pembangunan perekonomian.

14. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/LSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting yang berkaitan denganpembinaan kapabilitas APIP K/L baik pembinaan Jabatan FungsionalAuditor maupun tata kelola APIP.

15. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern PemdaSubprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang salingberkaitan baik assurance dan consulting yang berkaitan denganpembinaan kapabilitas APIP Pemda baik pembinaan Jabatan FungsionalAuditor maupun tata kelola APIP.



5. Kegiatan Pengawasan BPKP

Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran,kegiatan pengawasan BPKP disesuaikan dengan nomenklatur yangrumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisikomponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yangterukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkanrekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasidihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknispengawasan dengan menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan sepertiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukunglangsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauanpelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapatpelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi,penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan,penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidaklangsung kegiatan teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasaranapengawasan juga termasuk di dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat 26kegiatan pengawasan (program 06) dan 7 kegiatan dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan BPKP, yaitu:1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi;

2. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi;

3. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam;

4. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP pada Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan Bantuan LuarNegeri;

5. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya;



6. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan;

7. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan SekretariatLembaga Tinggi Negara;

8. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat;

9. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya;

10. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatra;

11. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali;

12. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,Maluku, dan Papua;

13. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis,Jasa Konstruksi, dan Perdagangan;

14. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangandan Manufaktur;

15. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha JasaPerhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya sertaKementerian;

16. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah;

17. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/LembagaPerminyakan dan Gas Bumi;



18. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Terkait Investigasi pada BUMN/D;

19. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan;

20. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan PenyelenggaraanSPIP Terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga;

21. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP(Perwakilan BPKP seluruh Indonesia);

22. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur;

23. Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;

24. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;

25. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan PelatihanPengawasan;

26. Penyelenggaraan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengawasan;

27. Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi;

28. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata Laksana;

29. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan;

30. Harmonisasi, Pembinaan, dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganserta Bantuan Hukum dan Penyelenggaraan dan Pembinaan Komunikasidan Informasi Publik;

31. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP,

32. Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP; dan

33. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP.

6. Alur Logika Program Pengawasan

Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP ditata mengikuti alurlogika program pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visimisi sebagaimana terlihat pada Peraga 3.5 berikut:



Peraga 3.5. Alur Logika Program Pengawasan

D. KERANGKA REGULASI

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimanadiuraikan di atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis BPKPmemuat kerangka regulasi. Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atasregulasi dimaksud dapat dipantau baik oleh Bappenas maupun pemangkukepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan untuk memfasilitasi, mendorong, danmengatur perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengawasan danpenyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara4. Pengawasanintern yang dimandatkan kepada BPKP diselenggarakan dalam rangkapelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara.

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akandibakukan dalam suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihakyang terlibat dalam pengawasan intern demi terlaksananya peran pengawasan



intern yang dijalankan oleh BPKP. Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasiyang terkait dengan pelaksanaan peran pengawasan dan terkait ruang lingkuppengawasan BPKP, yaitu regulasi pengawasan terhadap akuntabilitaspengelolaan keuangan dan pembangunan oleh Presiden RI; regulasi yangmengatur tentang pengawasan kebendaharaan umum negara; regulasipengawasan terkait asset negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasi yangmengatur BPKP sebagai reviewer Laporan Keuangan Republik Indonesia(konsolidasi antara LKPP dan LKPD).

Regulasi akan memberikan penguatan mandat pengawasan kepada BPKP agardapat mempromosikan kepada pemerintah tentang kredibilitas, kesetaraan,perilaku yang pantas bagi aparat pemerintah serta mengurangi risiko terjadinyakorupsi. Rencana pembentukan regulasi dimaksud adalah sebagai berikut (Tabel3.2):

Tabel 3.2. Rencana Pembentukan Regulasi

NO ARAH KERANGKAREGULASI

DAN/KEBUTUHANREGULASI

URGENSI BERDASARKANEVALUASI REGULASI

EXISTING KAJIAN DANPENELITIAN

UNITPENANGGUNG

JAWAB

UNIT TERKAIT TARGETPENYELE-

SAIAN

1 Penetapan Regulasipengawasanterhadapakuntabilitaspengelolaankeuangan danpembangunan olehPresiden RI

Informasi pengawasan terhadapakuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunanbelum tersedia berdasarkansiklus pengelolaan keuangan danpembangunan, yaitu:pengelolaan atas penerimaannegara, alokasi anggaran negarauntuk program nasional,pembiayaan program nasional,dan aset nasional.

BPKP(SekretariatUtama,KedeputianTeknis, Pusat)

SekretariatNegara,Bappenas,Kemenkeu ,Kemendagri,KemenkumHAM,Kemenpan &RB

Perpres Nomor192/2014merupakanbentuk nyatadari regulasi ini.Masih perluadanya Perprestentang arahpokokpengawasanintern selamalima tahuan

2 Penetapanpenugasan MenteriKeuangan terkaitpengawasanKebendaharaanUmum Negara

Pengawasan terselenggarasecara sporadis baik penetapantema maupun inisiasinyasehingga berisiko tidak tersediainformasi pengawasankebendaharaan umum negarayang tepat substansi dan waktuuntuk kebijakan kebendaharaanumum negara.


Kemenkeu ,Bappenas,KemenkumHAM

Tahun 2015

3 Penetapanpenugasanpengawasan terkaitaset negara di luar

Informasi terkait hasilpengawasan dalam rangkamelindungi dan memanfaatkankekayaan negara yang tidak


Kemenkeu ,BPN,Kemenhut,Kementerian

Tahun 2015



LKPP dan LKPD. tercatat dalam LKPP dan LKPDbelum tersedia.

ESDM,KementerianKelautan danPerikanan,Kemendikbud,KemenkumHAM

4 Penetapan regulasiPresiden yangmenunjuk BPKPsebagai reviewerLaporan KeuanganRepublik Indonesia(konsolidasi antaraLKPP dan LKPD).

Laporan Keuangan RepublikIndonesia (LKRI) harus segeradibuat sebagai akuntabilitaspengelolaan keuangan secaranasional serta untuk melindungiaset NKRI.

BPKP(SekretariatUtama,KedeputianTeknis danPuslitbang)

Kemenkeu,Kemendagri,Kemenkumham,serta K/Llainnya

Tahun 2016

5 Undang-undang yangmengaturpengawasan internsecara nasional

Perlu balancing antarapengawasan ekstern danpengawasan intern.

BPKP danKemenpan &RB

Bappenas,Kemenkeu,Kemendagridan K/L lainnya

Tahun 2015

E. KERANGKA KELEMBAGAAN: MENUJU LEVEL 3 IA-CM

Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasanBPKP, penataan kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secaraefektif mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP berdasarkan padaPerpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk dapat meningkatkan APIP yangmampu melakukan pengawasan pembangunan, peningkatan kapabilitaspengawasan (pembangunan pengawasan) di lingkungan internal BPKP wajibdibangun terlebih dahulu sebagai kondisi yang perlu agar dapat bersinergidengan APIP lainnya mengawal keberhasilan pembangunan nasional. Penataankelembagaan BPKP Pengawasan pembangunan membutuhkan peran setiapsatuan kerja pengawasan BPKP dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalammemberi saran dan rekomendasi atas tata kelola organisasi, pengelolaan risikodan pengendalian intern dari setiap instansi (badan usaha milik pemerintah) baikdari sudut pemberian jasa assurance maupun consultancy.

Untuk membangun kemampuan assurance dan consultancy tersebut,pembangunan pengawasan yang akan dilakukan BPKP berfokus pada (1)peningkatan kapasitas internal BPKP; (2) Peningkatan kapabilitas pengawasanintern berkelas dunia; dan (3) Penguatan struktur tata kelola dan budayaorganisasi dalam kerangka (framework) IA-CM. Kerangka IA-CM inimengidentifikasi kebutuhan fundamental untuk pelaksanaan pengawasan internyang efektif, yang mengarah kepada pemenuhan tata kelola organisasi dan



praktek-praktek profesional. Kerangka ini menguatkan pengawasan internmelalui banyak lima tahapan atau level mulai dari Initial, Infrastructure,Integrated, Managed hingga Optimizing. Tahapan tersebut sekaligusmenunjukkan pengembangan untuk maju dari tingkat pengawasan intern yangkurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Dalam setiap level , pengembangan dilakukan dalam enam elemen penting IA-CM yaitu: (1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern (Service and Role ofInternal Auditing) ; (2) Pengelolaan SDM (People Management) ; (3) PraktikProfesional (Professional Practices) ; (4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas(Performance Management and Accountability) ; (5) Hubungan Organisasi danBudaya (Organizational Relationship and Culture) ; dan (6) Struktur TataKelola (Governance Structure).

Kerangka kelembagaan diselenggarakan untuk memastikan bahwa pada tahun2019 atau sebelumnya, kapabilitas BPKP sebagai aparat pengawasan internberada pada Level 3– Integrated. yaitu bahwa BPKP mampu menilai efisiensi,efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi padatata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, dengan karakteristiksebagai berikut:

1) Kebijakan, proses, dan prosedur pengawasan BPKP ditetapkan,didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakaninfrastruktur organisasi;

2) Manajemen serta praktik profesional BPKP mapan dan seragam diterapkan diseluruh kegiatan pengawasan;

3) Kegiatan pengawasan BPKP diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yangdihadapi;

4) BPKP berbenah dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadimengintegrasikan diri sebagai kesatuan dari Pemerintah RI dan memberikansaran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5) BPKKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independesi sertaobjektivitas; serta

6) Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara umum telah sesuai dengan standar.

Penataan kerangka kelembagaan mengarahkan perangkat organisasi dan sumberdaya manusia BPKP dan proses pengawasan adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan Kapasitas BPKP

Peningkatan kapasitas BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa kapasitasSDM memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsipengawasan intern sebagaimana tuntutan visi dan misi dan dikelola untukdapat memenuhi praktik profesional sesuai tuntutan standar profesi dan kodeetik organisasi. Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi,keahlian dan sikap SDM BPKP yang mendukung pencapaian misi dan visiorganisasi sebagai Auditor Pemerintah RI berkelas dunia, dengan sasaran:

- Terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi auditor yang profesional dengankompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, baik melaluirekrutmen maupun melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan;

- Terpenuhinya kemampuan kerja sama tim yang lebih kuat, baik dalamkoordinasi perencanaan pengawasan maupun optimalisasi sumber dayadalam pelaksanaan pengawasan; dan

- Terpeliharanya keanggotaan SDM BPKP dalam organisasi profesipengawasan intern.

Dalam kerangka IA-CM, ketiga sasaran tersebut terkait dengan elemen 2 danelemen 3 IA-CM.

a. Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Pola Karir SDM BPKP

Dengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukanuntuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesional denganpendidikan dan pelatihanyang berkelanjutan, menyelenggarakansertifikasi keahlian pengawasan, mengikutsertakan auditor dalam asosiasiprofesi, serta peningkatan kompetensi SDM pengawasan dalamoptimalisasi dan alokasi komposisi tenaga pengawasan dalam waktu yangtepat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Keahlian SDM yang dibangun terutama dalam bidang pengawasan internyang bersifat mikro dan makro. Kombinasi kapasitas kedua bidangtersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (hard skill) yang dibutuhkanuntuk dapat mencapai misi dan visi BPKP. Kompetensi yang bersifatmikro diharapkan untuk membangun personal mastery insan BPKP dalambidang (1) pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan (2) tata



kelola (governance) dan tools audit . Kompetensi yang bersifat makrodiharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikapoutward-looking dan forward-thinking, termasuk membangunkemampuan tools audit seperti evaluasi program atau evaluasi kebijakan.

Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas soft skill. Didalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi,mentoring, team building dan keahlian lain yang dibutuhkan dalampemberian jasa consultancy dan dalam melakukan sinergi dan koordinasi.Peningkatan kapasitas kompetensi diharapkan memampukan SDM untukmenganalisis dan menilai prioritas pengawasan sesuai dengan kebutuhanpemerintah RI dan mampu mengalokasikan auditor pada pengawasanyang berdampak besar dan berisiko tinggi.

Peningkatan kompetensi tersebut dibangun terintegrasi denganpengembangan pola karir di BPKP. Pengelolaan kompetensi SDM yangdimulai periode sebelumnya dengan identifikasi kebutuhan kompetensidalam Human Capital Development Plan, perlu dilanjutkan dandiintegrasikan dengan pengembangan pola karir BPKP. Untukmelengkapi integrasi pengembangan kompetensi, pengelolaan SDM perludiintegrasikan atau dikaitkan dengan penerapan penilaian kinerja pegawaimelalui Sistem Kinerja Kinerja Pegawai (SKP).

b. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah didisain dalamEnterprise Architecture (EA BPKP). Termasuk di dalam desain ini adalahmembangun literacy SDM dalam bidang teknologi informasi yang dapatmenunjang tugas pengawasan intern, pembinaan SPIP maupunpeningkatan kapasitas APIP. Literacy ini diharapkan memampukan SDMBPKP menggunakan TI dalam proses audit dan/atau reviu, membuatKertas Kerja elektronik (paperless working paper) dan dalam komunikasihasil audit.

Terkait dengan pembangunan “Presiden Accountability Sistems atau PASsyang pada periode sebelumnya ditujukan untuk menyediakan informasibagi Presiden”, keberadaan suatu sistem seperti PASS dapat memberifeedback berupa informasi assurance kepada Presiden. BPKP tetapmembutuhkan keberadaan PASs sebagai kondisi yang perlu. Namun,



karena pengembangan PASs ini secara peraturan bukan tugas utamanya,BPKP wajib berkoordinasi dengan pihak K/L lainnya untuk menjadikanSistem Informasi Hasil Pengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atauSistem Informasi Management Akuntabilitas, sebagai media untukmenghasilkan informasi kepada Presiden.

SIMA dibangun berdasarkan BPKP’s Enterprise Architecture (EABPKP). Subunsur selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKPsecara metodologis. Berdasarkan EA BPKP, dilanjutkan denganpengembangan Bussiness Architecture, sebagai operasionalisasi misi, barudilanjutkan dengan penyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasanseperti SOP dan pendukung pengawasan, khususnya ICT sepertiApplication Architecture, Infrastructure Architecture, Data Architecturedan lain sebagainya. Pengembangan SOP dalam SIMA tersebuthendaknya diintegrasikan atau dikaitkan dengan penggunaan IT dalamtugas pengawasan.

c. Praktik Profesional dan Manajemen Kualitas Pengawasan

Penguatan praktik profesional pengawasan diarahkan untuk memberikanjaminankepada pihak pengguna atau pihak ekstern lainnya tentangkualitas pengawasan, baik dari sudut persyaratan umum SDM, prosesmaupun hasil pengawasan sebagaimana dituntut oleh ketaatan praktikpengawasan intern terhadap suatu standar profesi atau kode etikorganisasi. Mengacu pada standar profesi, untuk menunjang danmemelihara praktik profesional pengawasan ini, BPKP perlumengembangkan kerangka kerja pengelolaan kualitas pengawasan yangselama ini dikenal dengan sistem kendali mutu.

Dikaitkan dengan pengembangan kapasitas TI SDM BPKP, penguatanpraktik profesional dan peningkatan kualitas manajemen pengawasandilakukan dengan memperbaiki kebijakan, proses dan prosedurpengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentukknowledge based hasil pengawasan dan penerapan e-document dan e-office (e-audit/ paperless audit).



d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis Prioritas

Untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko danberbasis prioritas, perencanaan pengawasan akan dimulai denganidentifikasi obyek pengawasan atau audit universe (program, kegiatan,entitas). Bersama-sama dengan auditan, BPKP menganalisis risikomasing-masing obyek dalam audit universe tersebut. Analisis harusmenghasilkan daftar kegiatan berdasarkan prioritas penanganan risikountuk setiap auditan sebagai Risk-based Audit Universe. Keputusan untukmenetapkan rencana kerja pengawasan dalam PKPT dilakukanberdasarkan prioritas risiko dalam audit universe tersebut.

Setiap direktorat yang mempunyai portopolio KLPK wajib menyusunaudit universe direktorat yang sudah berbasis risiko. Kumpulan audituniverse direktorat ini selanjutnya dianalisis untuk lingkup nasional ataulingkup BPKP sebagai bahan perencanaan tahunan BPKP searah denganrisiko pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. dan mampumemberikan masukan atas pengelolaan risiko bagi Pemerintah RI. Peranserta direktorat teknis pengawasan untuk dapat menyediakan profil obyekpengawasan berbasis risiko sangat diperlukan melalui kerja sama yangintensif dengan mitra kerja masing-masing untuk menjamin data yang upto date dan relevan.

2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern BPKP diarahkan untukmeningkatkan elemen IACM dalam peran layanan pengawasan intern(elemen 1) dan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas (elemen 4).

a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasanperan dan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1)peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan; (b) peningkatankualitas pengawasan terhadap kinerja/value-for-money audit; dan (3)peningkatan kualitas advisory services.

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan(compliance) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkan



mampu menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan KLPKbahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan ataudengan rencana, atau informasi yang disajikan mitra telah sesuai denganrealitasnya. Pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja telah menjadikegiatan utama BPKP selama ini, namun masih berfokus pada individualkegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkan sesuai dengantuntutan manajemen akan assurance atau ketaatan pelaksanaan seluruhkegiatannya dengan tuntutan standar, target atau aturan.

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/value-for-moneyaudit, BPKP perlu mengagregasi dan/atau memperdalam lingkup auditnyauntuk bisa memberikan assurance bahwa kegiatan yang dilakukan olehobyek telah efektif dan efisien. Untuk menyiapkan kapabilitas tersebut,SDM yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis melalui pendidikandan pelatihan wajib dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilan untukmemahami substansi permasalahan pengawasan sesuai dengan bidangorganisasi yang akan dilakukan pengawasan.

Audit kinerja BPKP selama ini juga mengandung baik unsur assurancemaupun unsur consultancy. Unsur consultancy ditunjukkan olehrekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari tugas assurance, yaitu audit.Namun rekomendasi perbaikan ini masih baru dilembagakan dalamRenstra 2015–2019 melalui pewajiban unit operasional menghasilkanrekomendasi strategis. Pengembangan rekomendasi strategis ini menjadiinti dari pemberian jasa consultancy, dalam hal ini policy advice darikegiatan assurance. Untuk dapat menghasilkan policy advice darikegiatan assurance memerlukan penerapan metodologi yang tepat dalamperencanaan audit, sinergi dan koordinasi pengolahan hasil audit untukmenghasilkan ouput audit berupa policy advice dimaksud.

Selain hasil dari kegiatan assurance, peningkatan kualitas jasa advisoryjuga dapat menghasilkan rekomendasi dari pendidikan dan pelatihan(diklat), pemberian bimbingan ahli dan bimbingan teknis, yang dapatmemampukan SDM KLPK untuk melaksanakan fungsi dasarnya. Fungsidasar dimaksud mencakup pengelolaan keuangan (termasuk penyusunanlaporan keuangan) pengembangan sistem, pelaksanaan audit,penyelenggaraan sistem pengendalian intern, bahkan pelaksanaan auditoleh SDM APIP. Peningkatan kualitas ini memampukan BPKP bukanhanya untuk melakukan kegiatan assurance di atas, namun juga



memberikan rekomendasi bahwa SDM yang mendapatkan jasaconsultancy tersebut telah dapat melaksanakan tugas tekni atau tugassubstantif yang didapatnya. Pusdiklat Pengawasan, misalnya, setelahmendiklatkan SDM APIP, perlu memberikan rekomendasi bahwa anakdidiknya telah mampu melaksanakan audit sesuai dengan peranfungsional yang diperolehnya dari diklatwas. Hal yang sama bagi unitdirektorat teknis atau perwakilan, dalam melakukan konsultasi dan jasaadvisory lainnya diharapkan bermuara pada pemberian rekomendasikepada unit organisasi penerima jasa consultancy tersebut.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan padapemberian assurance dan consultancy pada kegiatan lintas bidang dalamsasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 dengan dimensi3 : 4 : 1 masing-masing untuk dimensi pembangunan manusia,pembangunan sektor unggulan, dan pembangunan tata kelola danreformasi Birokrasi. BPKP diharapkan menganalisis secara mendalam dankomprehensif dan proaktif masalah strategis terkait dengan risiko,pengendalian dan proses governance dalam pencapaian sasaranpembangunan dimaksud.

b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKP

Penataan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan diarahkan untukmemperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan terkait denganpeningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan serta kapasitas unitpendukung lainnya. Penataan kelembagaan dilakukan untukmenyesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan kinerja pengawasandengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- Mengakomodasi perubahan perbaikan business process terkait denganpengawasan pembangunan nasional dan pemberian rekomendasipengawasan yang lebih bersifat strategis. Penyesuaian kelembagaandilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi terkait dengankedeputian dan unit perwakilan dalam bentuk penyesuaian strukturperencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan;

- Mengakomodasi peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitasterkait dengan pembiayaan pengawasan dilakukan denganmemperbaiki struktur organisasi dalam bentuk penyesuaian unitperencanaan dan penganggaran;



- Mengakomodasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasandilakukan dengan optimalisasi dan pemberdayaan SDM pengawasansesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam bentukperbaikan sistem terkait dengan perekrutan, pola pengembangankompetensi dan karir, penghargaan dan promosi serta pengisian danpenempatan jabatan; dan

- Melembagakan proses bisnis yang lebih baik dan profesional dalambentuk pengembangan budaya organisasi untuk meningkatkanindependensi, obyektivitas, komunikasi dan koordinasi denganstakeholder dan pihak lainnyadiluar organisasi.

c. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas

Manajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan danpengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1)tersedianya pengukuran kinerja pengawasan yang lebih akurat; (b)tersedianya alat analisis penggunaan sumber daya pengawasan yang lebihkomprehensif; dan (3) tersedianya media akuntabilitas perencanan danpelaksanaan pengawasan yang lebih baik.

Dengan ketiga sasaran tersebut maka manajemen kinerja dan akuntabilitasdilakukan dengan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis TIyang dikenal dengan Integrated Performance Management System atauIPMS. IPMS ini diharapkan dapat merekam jejak rencana dan realisasikinerja, realisasi penggunaan sumber daya pengawasan, dan merekamcapaian kinerja pengawasan dengan real time online.

IPMS ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi perencanaan pengawasanyang terintregrasi dengan pengembangan knowledge management atashasil-hasil pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian,informasi pengawasan dapat diketahui sejak perencanaan, pelaksanaan,pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk lebih meningkatkankepuasan pengguna jasa BPKP, sistem perlu dilengkapi pula dengananalisis atas ketepatan waktu penyampaian hasil pengawasan dan mediauntuk merekam respon kepuasan stakeholder atas penugasan pengawasanyang telah dilaksanakan.



Sistem IPMS diharapkan membantu Satuan Kerja menyediakan laporanmonitoring kepada Kepala BPKP tentang pencapaian kinerja (capaianoutput) secara bulanan. Monitoring output ini bukan sekedar memberilaporan kepada Kepala BPKP, namun juga menjadi media evaluasi bagiunit kerja untuk memastikan target kinerjanya tercapai. Pencapaiankinerja outcome menjadi tanggung jawab deputi. IPMS diharapkan dapatmenyediakan bahan penyusunan Laporan Deputi kepada Kepala BPKPtentang capaian outcome pengawasan yang dilakukan secara berkala.

d. Peningkatan Efisiensi Pemanfataan Sumber Daya Pengawasan

Penyelenggaraan IPMS di atas dapat digunakan untuk mengukur efisiensipemanfaatan sumber daya pengawasan dan mengukur efektivitaspencapaian tujuan dan misi BPKP. Oleh karena pengembangan IPMSharus diprioritaskan, karena selain dapat digunakan untuk mengukurefisiensi, juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi baik intramaupun antar unit organisasi BPKP, termasuk dalam memastikanoptimalisasi alokasi anggaran pada pengawasan prioritas.

Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dipermudahdengan penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) pengawasan. Untuk itu,dalam perencanaan dan penganggaran pengawasan di masa mendatang,Sekretariat Utama wajib menyusun SBK, untuk diterapkan paling tidakdalam perencanaan dan penganggaran tahun 2017.

3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi

Penguatan ini diarahkan untuk memenuhi elemen 5 dan elemen 6 IACMdalam pengembangan hubungan organisasi dan budaya dan struktur tatakelola. Struktur tata kelola diharapkan mengefektifkan terpenuhinyakepentingan para stakeholder dengan sasaran: (1) adanya reviu bahwarencana kerja pengawasan BPKP telah berbasis risiko; (2) adanya reviuterhadap kecukupan anggaran dan ketepatan struktur organisasi; (3) danadanya komunikasi hasil pengawasan BPKP kepada kantor kepresidenan.



a. Hubungan Kerja dengan BPK RI

BPKP perlu menjalin hubungan kerja dengan BPK RI untukmenghilangkan duplikasi pengawasan sekaligus mengefektifkan hasilpengawasan intern. Efektivitas hasil pengawasan dimaksud antara lainuntuk mengkomunikasikan kepada BPK kondisi penyelenggaraan SPIP.Pemaparan kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah ini,selain dapat memberi guidance kepada pemeriksa BPK terhadap lingkuppemeriksaannya, juga menambah leverage pembinaan penyelenggaraanSPIP oleh BPKP. Dengan hubungan kerja ini, selanjutnya diharapkanmenjadi sarana perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif danefisien untuk tujuan keberhasilan pembangunan nasional dan kemajuanbangsa.

b. Hubungan Kerja dengan Kementerian PPN/Bappenas

Hubungan Kerja dengan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional (PPN) atau Bappenas diarahkan baik untuk memahami lebih dinisubstansi pembangunan yang direncanakan maupun menjagakeberlanjutan perencanaan dan penganggaran kinerja pengawasan BPKP.Pemahaman lebih dini perencanaan pembangunan secara substansimembantu BPKP mengidentifikasi risiko pembangunan, khususnyapembangunan lintas bidang, termasuk mengidentifikasi arah alokasianggaran berdasarkan hasil pengawasan tahun sebelumnya.

Upaya menjaga keberlanjutan perencanaan dan penganggaran kinerjapengawasan BPKP memastikan adanya analisis terhadap risikopembangunan, jika perencanaan kinerja pengawasan oleh BPKP tidakdiikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai.

c. Hubungan Kerja dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Hubungan Kerja dengan Kementerian Penertiban Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (PAN & RB) diarahkan untuk menjaga keamananpenyediaan pegawai untuk APIP, khususnya untuk BPKP serta untukmemastikan pengajuan Rancangan Undang Undang tentang SistemPengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai pembina aparatur negara,formasi auditor ditentukan oleh kementerian ini. Padahal ketersediaanformasi auditor ini menentukan pencapaian salah satu misi BPKP.



Sebagai anggota dalam komunitas aparatur negara, penggalanganhubungan kerja dengan Kementerian PAN & RB menambah kekuatansinergi dan koordinasi karena adanya irisan tugas kementerian ini denganBPKP. Sinergi dan koordinasi ini sekaligus memastikan bahwa dalamperencanaan dan pelaksanaan akan tereliminasi tumpang tindihpembinaan pengawasan.

d. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi PereviuLainnya

Sinergi dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkancoverage dan kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugaspengawasan pada bidang prioritas sesuai dengan keahlian dankewenangan. Sinergi dan koordinasi dengan APH diarahkan untukmenindaklanjuti hasil pengawasan investigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansilainnya dengan DPR dan lembaga assesor lain dalam menilai kinerjapengawasan BPKP serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikanpemahaman atas peran dan fungsi BPKP sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 192 tahun 2014 sehingga pelaksanaan pengawasan danberjalan efektif.

e. Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden

Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden dimaksudkan untuk mendukungkeberhasilan program-program prioritas nasional melalui hasilpengawasan yang dilakukan BPKP dan penyampaian hasil pengawasanBPKP kepada Presiden. Dengan koordinasi ini diharapkan pengendalianatas program-program prioritas nasional yang dilakukan Kantor StafPresiden menjadi lebih efektif dan sinergis, berdasarkan hasil pengawasanBPKP dan berdasarkan permintaan pengawasan oleh Presiden melaluiKantor Staf Presiden. Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden menjadisarana untuk menyampaikan informasi assurance dan mendapatkandukungan dari Presiden, melalui kantor ini juga diharapkan dapatmenguatkan sinergi peran pengawasan BPKP dan mendapatkan dukunganpendanaan.



f. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP

Penguatan tata kelola tidak lepas dari stakeholder intern BPKP. Budayaorganisasi yang unggul di BPKP dibentuk oleh nilai positif yang diyakinidan dipraktekkan oleh setiap individu di lingkungan BPKP. Nilai-nilaiunggul BPKP berupa profesional, integritas, orientasi pada pengguna,nurani dan akal sehat, independen dan responsibel disingkat denganPIONIR yang dekat dengan kata pioner atau perintis. BPKP dikenalunggul dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalambidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah danpembangunan nasional.

Untuk memelihara keberlanjutannya, nilai-nilai dalam PIONIR ini wajibdilaksanakan secara integral dengan pelaksanaan tugas pengawasan.Untuk memastikan pelaksanaannya, praktis nilai ini perlu dipastikansecara konsisten dengan operasionalisasi pelaksanaan etika pengawasandalam Kode Etik BPKP.



BAB IVTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM PENGAWASAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan BPKP yangpencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasarankegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangkapendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

A. TARGET KINERJA

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitukinerja sasaran strategis (impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerjasasaran kegiatan (output). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

1. Pengukuran KinerjaPengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan olehpengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasarankegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebutditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaranprogram dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkahpenting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauhmana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yangberkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukanakar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukurankinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dankinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerjatersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alurlogikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapaisasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalamrangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasarankegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yangdikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dansatuan hasil yang direncanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikator



kinerjanya 1 . Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan.Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target denganrealisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada levelsasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yangdibangun telah memenuhi kaidah-kaidah Spesific, Measurable, Achievable,Relevant dan Time bound atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran targetkinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil PengukuranKinerja BPKP.

a. Target Kinerja Sasaran ProgramArah kebijakan pengawasan BPKP akan dilaksanakan dengan progampengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunannasional, pembinaan SPIP, serta program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama dilaksanakan dengankegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaankeuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraanSPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah,sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut dapat dilihatpada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP ProvinsiJambi

Sasaran ProgramIndikator Kinerja Outcome

Uraian Satuan Target2015

Target2016

Target2017

Target2018

Target2019

1 Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara/daerah danPeningkatankepabilitas APIP

Persentase Tindaklanjut hasilpengawasan

% 40 50 60 70 80

Maturitas SPIP % 50 60 70 80 80Kapabilitas APIPProvinsi (level 3)

% 0 0 0 0 100

PeningkatanKapabilitas APIPKabupaten/Kota(level 3)

% 5 10 15 20 25

1Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014



2 Tersedianya dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnya dalammencapai kepuasanlayanan

Kepuasan layananBagian TataUsaha

Skalalikert

7 7 7 8 8

3 Termanfaatkannya asetsecara optimal dalammencapai kepuasanlayanan pegawai

Kepuasan layananpenyediaansarana prasarana

Skalalikert

7 7 7 8 8

SPIP serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya. Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utamapengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara danpembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP sertapembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, sasaranyang akan dicapai dari program-program tersebut dapat dilihat pada Tabel4.1 di atas.

b. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapaiterlaksananya kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern atasakuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah danpembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP sertapembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaranyang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 4.2berikut:

Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran Strategis Indikator KinerjaOutput Satuan Target

2015Target2016

Target2017

Target2018

Target2019

1 Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara/daerah dan

RekomendasiHasilPengawasan

Reko-mendasi

126 139 139 139 139

RekomendasiPembinaanPenyelenggaraan SPIP

Reko-mendasi

2 2 2 2 2



Sasaran Strategis Indikator KinerjaOutput Satuan Target

2015Target2016

Target2017

Target2018

Target2019

pningkatan kepabilitasAPIP

RekomendasiPembinaanKapabilitasAPIP

Reko-mendasi

2 2 2 2 2

2 Tersedianya dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnya dalammencapai kepuasanlayanan

LaporanDukunganManajemenPerwakilanBPKP

Lap 60 60 60 60 60

3 Termanfaatkannyaaset secara optimaldalam mencapaikepuasan layananpegawai

Indikator KinerjaKegiatan :1. Tersedianya

mebelairPerwakilanBPKP

2. Tersedianyaalat pengolahdata BPKP

3. Tersedianyasarana danprasaranaBPKP

Unit

Unit

Unit

130

5

1

2. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikTata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi isusentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunannasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu,penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turutberkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkunganinternasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsistenditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas,efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Konsep good governance di Indonesia menguat pada era reformasi ketikaterdapat desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlaludominatif dan tidak efektif (bad government). Untuk mengatasi hal ini, negara



perlu membagi kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta(private sector) dan masyarakat sipil (civil society). Interaksi di antara ketigaaktor ini dalam mengelola kekuasaan dalam penyelenggaraan pembangunandisebut governance. Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruangkesetaraan (equality) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsipseperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapatterwujud.

Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan good governancebelum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakatdalam penyelengaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisilain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (key actor) pembangunancenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorongperluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan, yaitu denganterbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsipgovernance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untukmenginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembagaPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupayamemantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala areaperubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur,maupun perubahan mind set dan culture set. Reformasi birokrasi diharapkandapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggisehingga kualitas pelayanan BPKP kepada stakeholders akan meningkat.

a. Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKPadalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik,(ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakanpublik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnyakualitas pelayanan publik.



b. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan danstrategi sebagai berikut:1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di

antaranya melalui pembentukan PPID dalam rangka KeterbukaanInformasi Publik;

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;

3. Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasanpelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melaluipenguatan pengawasan oleh masyarakat.

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi juga ikut mendukung ketercapaianindikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perluditerapkan di BPKP seperti disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan

BPKP Provinsi Jambi

No.Isu/

KebijakanNasional Kebijakan dalam Renstra Indikator

Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

Pembentukan PusatPelayanan Informasi danDokumentasi (PPID)dalam rangkaKeterbukaan InformasiPublik

Pembentukan PPIDpada setiap unitorganisasi

% PPID di Perw. BPKP 100% 100% 100% 100% 100%

Kerjasama denganmedia massa dalamrangka publicawareness campaign(PAC)

% unit kerja yangmelakukan kerjasamadengan media massa

20% 40% 60% 80% 100%

Publikasi semua prosesperencanaan danpenganggaran ke dalamwebsite BPKP

% unit kerja yangmempublikasi prosesperencanaan &penganggaran

30% 60% 100% 100% 100%

Publikasi informasipenggunaan anggaran

% unit kerja yangmempublikasipenggunaan anggaran

30% 60% 100% 100% 100%



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan1 Penciptaan ruang-

ruang partisipasidan konsultasipublik

Pembentukan forumkonsultasi publik dalamperumusan kebijakan

% unit kerja yangmelaksanakan forumkonsultasi publik

20% 40% 60% 80% 100%

Pengembangan sistempublikasi informasiproaktif yang dapatdiakses dan mudahdipahami

% unit kerja yangmemiliki sistempublikasi informasi danmudah dipahami

20% 40% 60% 80% 100%

Pengembangan websiteyang berinteraksidengan masyarakat

% unit kerja yangmemiliki website yanginteraktif

50% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi

1 PenyusunanGrandDesign danRoadMapReformasiBirokrasi

PenyusunanGrandDesigndanRoadMapReformasiBirokrasiBPKP

TersusunnyaGrandDesign danRoadMapReformasiBirokrasiBPKP

100% 100% 100% 100% 100%

3 Penataanketatalaksanaaninstansipemerintah

Penyederhanaanproses bisnis danpenyusunan SOPutama khususnya yangberkaitan denganpelayanan kepadamasyarakat

2 PenataankelembagaaninstansiPemerintahyangmencakuppenataanfungsi

Melakukanrestrukturisasiorganisasi dantatakerjainstansiuntukrights

%tersusunnyastrukturorganisasidantatakerjayangproporsional,efektif

100% 100% 100% 100% 100%



danstrukturorganisasi

izingdidasarkanpadasasarandankebijakanRPJMN

,efisien

4 Penerapan SPIP Percepatan penerapanSPIP di setiap unitorganisasi pemerintah

% jumlah unit kerja yangmenerapkan SPIP

100% 100%100% 100% 100%

5 Akuntabilitaspengelolaankeuangan negara

Penyusunan laporankeuangan yangakuntabel dan sesuaidengan SAP

Opini WTP BPKP 100% 100% 100% 100% 100%

6 Pengembangandan penerapane-Government

Pengembangan danpenerapane-Government

% jumlah unit kerja yangmembangun danmenerapkan e-Government

40% 55% 65% 75% 90%

7 Penerapan e-Arsip Penerapan e-Arsip diBPKP

% unit kerja yang telahmenerapkanmanajemen arsip secaralebih efektif

8% 20% 40% 60% 80%

8 PenyelenggaraanSistemAkuntabilitasKinerja Aparatur

Penerapan sistemakuntabilitas kinerjainstansi pemerintahberbasis TI

% penerapan SAKIPyang berbasis TI

20% 40% 60% 80% 100%

Penyusunan LAKIPyang berkualitas

LAKIP BPKPmemeroleh nilai A

100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Pembentukan unitpengaduanmasyarakat yangberbasis TI

Penerapan manajemenpengaduan berbasis TIyang efektif pada setiapunit pelayanan publik

% unit pengaduanmasyarakat berbasis TI

50% 100% 100% 100% 100%

2 Membangunsistempengelolaan danlayanan informasipublik yang andaldan profesional

Mengembangkan sistempublikasi informasiproaktif yang dapatdiakses, dengan bahasayang mudah dipahami

% unit kerja yangmemiliki sistempublikasi informasiproaktif yang dapatdiakses, dan mudahdipahami

100% 100% 100% 100% 100%



Mengembangkanwebsite yangberinteraksi denganmasyarakat

% unit kerja yangmemiliki website yanginteraktif

100% 100% 100% 100% 100%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan danaorganisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun kedepan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalammenyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperolehdan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber danapendanaan BPKP diperoleh dari sumber APBN, penerimaan negara bukan pajak(PNBP), dan pembiayaan hibah bantuan luar negeri (PHLN). Jumlah anggarantahun 2015, dan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan dari tahun 2016-2019disajikan pada Lampiran 1 Renstra ini. Dalam Lampiran tersebut, output kegiatanyang menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuat merata denganpertimbangan bahwa sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih incremental.Perhitungan anggaran tahunan tetap mengikuti kebijakan umum penganggaranyang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

1. Perkiraan Pendanaan 2015-2019Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 2015-2019 harusmemerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasilpengawasan yang ditargetkan, dan ketersediaan dana. Ketersediaan danaAPBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi danketersediaan dana. Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalampenghitungan Kerangka Pengenluaran Jangka Menengah sebesar 5%, makaalokasi anggaran perwakilan BPKP Provinsi Jambi dapat diprediksi sebagaiberikut:Tabel 4.4. Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Tahun 2015-2019

Program 2015 2016 2017 2018 2019

01 19.872.284.000 20.865.898.200 21.909.193.110 23.004.652.766 24.154.885.404

06 3.421.594.000 3.592.673.700 3.772.307.385 3.960.922.754 4.158.968.892

23.293.878.000 24.458.571.900 25.681.500.495 26.965.575.520 28.313.854.296



BAB VPENUTUP

Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 2015-2019 merupakan dokumenperencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan danpembangunan nasional. Dokumen ini menjadi rancangan kerja yang memberikanarah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan di Perwakilan BPKP ProvinsiJambi.

Visi BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untukmeningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional adalahimpian sekaligus leverage (daya ungkit) peningkatan kualitas pengawasan internsehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja keuangan dan pembangunan, yangpada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja PembangunanNasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk berubah(meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersama dari seluruhpegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jambi baik dari pimpinan maupun dari pegawaifungsional dalam seluruh tingkatan.

Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat darisetiap kegiatan dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dankualitas karakter sebagai auditor berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawaiperlu memahami kemana arah pengawasan BPKP ke depan.

Seluruh pimpinan dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jambi diharapkan hadirmenjadi wakil pemerintah di bidang pengawasan, selalu hadir dalam membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengawasanyang dapat memberi output assurance dan output consultancy kepada Presiden dankabinetnya sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian EnamSasaran Pokok Pembangunan yang dirancang sebagai indikator peningkatankesejahteraan rakyat.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/jambi/files/DATA 2016...bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019,