BAB I PENDAHULUAN - bpbd.cilegon.go.idbpbd.cilegon.go.id/download/15655777044ISI_LAKIP.pdf · 1 LAKIP BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ahwa sebagai

1

LAKIP BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

ahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Pembangunan Daerah Kota

Cilegon. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimite serta untuk memantapkan

pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta

dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap

penyelenggara pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan

strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang

merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi

gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan

disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Oleh sebab itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif

B

2


dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi

pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan

masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2017

dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi

pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah


Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB No. 25 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;

3


B. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cilegon

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota, yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan,

koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana berdasarkan prosedur dan

ketentuan yang berlaku. tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut:

1. Tugas

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta

rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap

bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan

penerimaan lain yang sah; danmelaksanakan kewajiban lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

4


b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi BPBD Kota Cilegon

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon sebagai berikut :

I. Kepala Badan;

II. Unsur Pengarah;

III. Unsur Pelaksana; terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

1. Seksi Tanggap Darurat; dan

2. Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi; dan

2. Seksi Rekonstruksi.

f. Satuan Tugas

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Kepala BPBD dan unsur pelaksana berdasarkan

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran tugas dan fungsi

Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada

gambar 2.1 berikut ini:

5


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

KEPALA

UNSUR PENGARAH

- INSTANSI - PROFESIONAL /AHLI

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON

Ir. RASMI WIDYANI, MA

SEKRETARIS

KASUBAG PROGRAM DAN

EVALUASI

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

KEPALA BIDANG

KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

KEPALA SEKSI TANGGAP DARURAT

KEPALA SEKSI LOGISTIK

KEPALA SEKSI REHABILITASI

KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABFUNG

BPBD KOTA CILEGON

SATUAN TUGAS

SEKDA (Ex Officio)

PURWADI, S.Sos, M.Si

E. MILA CANDRAYANI, S.IP,

MM

UMU ATIYAH, S.IP, M.Si

MHIA LHIANA, SE

GAYATRA LUBAY,SE Drs. UBAIDILLAH SUDARSONO,S.Sos

UTANG SUTARDI,S.Sos H. AHMAD MAFRUH, S.Ag, M.Si

ADRIAN IBNUDIN,SE AGUSCHI, SH

PUTRI HANNY ZAMANI, ST

ANRY SETIAWAN, SE, MM

6


D. Sumber Daya Aparatur BPBD Kota Cilegon

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

memiliki sumber daya antara lain menyangkut sumber daya manusia dan peralatan serta

perlengkapan kantor.

Dari sisi sumber daya manusia, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cilegon terdiri dari para pegawai yang diurai menurut status kepegawaian, kepangkatan,

tingkat pendidikan formal/fungsional/struktural, dan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

a. Berdasarkan Status Kepegawaian :

Pegawai Negeri Sipil = 22 orang

Pegawai Non PNS = 16 orang

Petugas Kebersihan = 2 orang

Petugas Keamanan = 3 orang

Jumlah = 43 orang

b. Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan :

Gol. IV = 5 orang

Gol. III = 14 orang

Gol. II = 3 orang

Gol. I = -

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Pendidikan Formal :

Pasca Sarjana ( S2) = 7 orang

7


Sarjana ( S1 ) = 14 orang

Diploma III ( D3) = 1 orang

SLTA = 21 orang

Pendidikan Struktural :

SPAMEN / Diklatpim Tk. II = -

SPAMA / Diklatpim Tk. III = 4 orang

ADUM/ADUMLA / Diklatpim Tk.IV = 9 orang

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Laki – laki = 32 orang

Perempuan = 11 orang

( Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD, Desember 2017)

Dari sisi peralatan dan perlengkapan kantor, aset yang dimiliki Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cilegon dan diperoleh Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

DAFTAR ASET BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017

Provinsi : BANTEN

Kab./Kota : KOTA CILEGON

Bidang

: SOSIAL

Unit Organisasi : BPBD

Sub Organisasi : BPBD

UPB NO. KODE LOKASI :

NO. Kode Nama Barang/ Merk/ Ukuran/

Bahan Asal usul Harga Keterangan

Urut Barang Jenis Barang Type CC Cara perolehan (Rp) (Harga Satuan/Rp)

1 2 3 5 6 7 8 9 10

8


1 2 . 3 . 1 . 3 . 2 Mobil Pickup Isuzu/ Panther

2,500 Besi Hibah 300,100,000

harga Sat

150,050,000

2 2 . 6 . 2 . 1 . 47 Tenda Tenda Pengungsi

Calf/Besi

Hibah BNPB

193,116,000

harga Sat

64,372,000

3 2 . 6 . 2 . 1 . 47 Tenda Tenda Keluarga

Calf/Besi

Hibah BNPB

149,050,000

harga Sat

14,905,000

4 2 . 6 . 2 . 1 . 47 Tenda Tenda Posko

Calf/Besi

Hibah BNPB

74,272,000

harga Sat

74,272,000

5 2 . 6 . 2 . 1 . 8 Tempat Tidur Velbed Calf/Besi

Hibah BNPB

23,265,000

harga Sat

775,500

6 2 . 9 . 3 . 6 . 1 Generator Set 10 Kva Besi Hibah BNPB

33,275,000

harga Sat

33,275,000

7 2 . 5 . 1 . 1 . 12 Chain Saw besi Hibah BNPB

4,037,000

harga Sat

4,037,000

8 2 . 3 . 4 . 2 . 1 Perahu Penumpang

Polytech Poly Ethylen

e

Hibah BNPB

266,761,000

harga Sat

133,380,500

9 2 . 3 . 3 . 2 . 2 Motor Boat/Mesin Perahu

Tohatsu 9,8 PK Besi Hibah BNPB

41,030,000

harga Sat

20,515,000

10 2 . 3 . 1 . 3 . 2 Mobil Pick Up Isuzu/DMAX Doube

Cabin

3000 cc Besi Hibah BNPB

456,016,000

harga Sat

456,016,000

11 2 . 3 . 1 . 5 . 1 Sepeda Motor Kawasaki /LX 150

Trail 150 cc

Besi Hibah BNPB

56,122,000

harga Sat

28,061,000

12 2 . 7 . 2 . 1 . 14 Handy Talkie ICOM/IC V80

Formika Hibah BNPB

9,790,000

harga Sat

1,958,000

13 2 . 7 . 2 . 2 .2 SSB ICOM/ICM7000 PRO

Formika Hibah BNPB

27,802,500

harga Sat

27,802,500

14 2 . 7 . 2 . 2 . 4 Alat Radio Komunikasi SSB Lainnya (RIG)

ICOM IC2200

Formika Hibah BNPB

6,473,500

harga Sat

6,473,500

15 2 . 6 . 3 . 5 . 3 Printer Epson/L850 Formika Pembelian 11,496,600

Harga Sat

5,748,300

16 2 . 6 . 3 . 5 . 4 Scanner Plustek Smart

Office/PS286P

Formika Pembelian 8,699,400

Harga Sat

8,699,400

17 2 . 7 . 2 . 1 . 14 Handy Talky Motorola CP1300

Formika Pembelian 16,539,000

Harga Sat

2,756,500

18 2 . 2 . 3 . 5 . 2 Pompa Air Portable

MBI Set/MBI-P150T

6" Besi Pembelian 80,193,120

Harga Sat

40,096,560

19 2 . 7 . 2 . 1 . 8 Sound System Mayaka formika Pembelian 9,000,000

20 2 . 7 . 1 . 1 . 20 Compact Disk Player

LG formika Pembelian 800,000

21 2 . 3 . 1 . 3 . 2 Pickup Nissan/Navara New NP

2,5 HI

2498 cc besi Pembelian 429,100,000

Double Cabin

22 2 . 7 . 2 . 1 . 24 Alat Komunikasi Lain

MOTOROLA/M1633

formika Pembelian 9,960,000

RIG Harga Sat : Rp.

4.980.000

23 2 . 6 . 2 . 1 . 47 Tenda - Tenda Posko

Parasut Hibah 145,002,000

Harga Sat

72,501,000

24 2 . 6 . 2 . 1 . 47 Tenda - Tenda Pengun

gsi


Harga Sat

69,025,000

25 2 . 6 . 2 . 1 . 47 Tenda - Tenda Keluarg

a


Harga Sat

17,666,000

26 2 . 6 . 2 . 1 . 8 Tempat Tidur - Velbed Besi/Calf

Hibah 22,000,000

Harga Sat

880,000

27 2 . 7 . 2 . 1 . 14 Handy Talkie ICOM/ICV80

formika Hibah 5,874,000

Harga Sat

1,958,000

28 2 . 7 . 2 . 2 . 4 Alat Radio Komunikasi SSB Lainnya (RIG)

ICOM/ICN7000 PRO


Harga Sat

7,375,500

29 2 . 7 . 2 . 2 .2 SSB ICOM/IC2200


Harga Sat

27,802,500

9


30 2 . 8 . 1 . 1 . 60 Senter POLARION/

PSPH40

40 W HID


Harga Sat

25,025,000

31 2 . 9 . 3 . 6 . 1 Generator Set TROPIC 5,5 KVA

Hibah 14,520,000

Harga Sat

14,520,000

32 2 . 9 . 3 . 6 . 1 Generator Set TROPIC 1,2 KVA

Hibah 2,200,000

Harga Sat

2,200,000

33 2 . 2 . 1 . 11 . 4 Water Treatment

Hibah 48,711,300

Harga Sat

48,711,300

34 2 . 2 . 3 . 5 . 2 Portable Water Pump

HONDA Hibah 6,138,000

Harga Sat

6,138,000

35 2 . 6 . 2 . 6 . 37 Tangga Aluminium

Werner Pembelian 32,550,000

Harga unit 1

14,310,000

Harga Unit 2

7,850,000

Harga Unit 3

6,800,000

Harga Unit 4

3,590,000

3,090,906,420

Sumber: Pengurus Barang BPBD, Desember 2017

E. Permasalahan Utama (strategic Issued) yang dihadapi BPBD

Kota Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha sebagai kota perdagangan dan jasa dewasa ini

banyak diminati oleh investor dalam dan luar negeri. Perkembangan pembangunan kota

cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya oleh

masyarakat. Dengan bertambahnya industri di kota cilegon dewasa ini tentunya

menambah pula jumlah bangunan dan penduduk di Kota Cilegon.

Seiring dengan perkembangan kota, terdapat peningkatan kebutuhan akan pembangunan

prasarana kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih, drainase, persampahan,

pengendalian banjir dan bencana lainnya serta juga adanya peningkatan jumlah bangunan

fasilitas umum dan sosial termasuk ruang terbuka hijau. Kondisi ini tentunya bisa

memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Cilegon. Dampak positifnya

antara lain yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, sedangkan

dampak negatifnya yaitu bisa timbul bencana.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Potensi penyebab

bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

10


1. Bencana alam

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi,

angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena

faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian

antariksa/benda-benda angkasa.

2. Bencana non alam

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan

oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak

industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

3. Bencana sosial

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam

masyarakat yang sering terjadi.

Menurut data Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB 2013, Kota Cilegon masuk dalam

kategori kelas risiko tinggi dengan skor 182 seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1 dan ada 8

jenis ancaman potensi bencana di Kota Cilegon yaitu: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah

longsor, gelombang ekstrem, abrasi, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Tabel 1.3

INDEKS RISIKO BENCANA DI PROVINSI BANTEN

BERDASARKAN INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI) BNPB

TAHUN 2013

I. INDEKS RISIKO BENCANA MULTI ANCAMAN

NO KABUPATEN/KOTA SKOR KELAS RISIKO

1. PANDEGLANG 215 TINGGI 2. LEBAK 215 TINGGI

11


3. KAB. SERANG 203 TINGGI 4. KAB. TANGERANG 201 TINGGI

5. KOTA SERANG 185 TINGGI

6. CILEGON 182 TINGGI 7. KOTA TANGERANG 136 SEDANG

8. KOTA TANGERANG SELATAN 102 SEDANG

PROV. BANTEN 180 TINGGI

II. INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR


1. KAB. TANGERANG 36 TINGGI

2. KAB. SERANG 36 TINGGI

3. PANDEGLANG 36 TINGGI

4. LEBAK 36 TINGGI

5. KOTA TANGERANG 34 TINGGI


7. CILEGON 34 TINGGI

III. INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI





4. KOTA TANGERANG SELATAN 22 TINGGI

5. LEBAK 22 TINGGI


7. KOTA SERANG 22 TINGGI 8. CILEGON 22 TINGGI

IV. INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI





4. LEBAK 24 TINGGI



12


V. INDEKS RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR


1. LEBAK 24 TINGGI



4. KAB. SERANG 12 TINGGI 5. CILEGON 12 TINGGI

6. KOTA SERANG 12 SEDANG

7. KOTA TANGERANG 11 SEDANG

8. KOTA TANGERANG SELATAN 11 SEDANG

VI. INDEKS RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI



2. KAB. SERANG 36 TINGGI 3. PANDEGLANG 36 TINGGI

4. LEBAK 36 TINGGI



VII. INDEKS RISIKO BENCANA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN


1. LEBAK 36 TINGGI



4. CILEGON 36 TINGGI 5. KOTA SERANG 35 TINGGI



VIII. INDEKS RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM


1. KAB. TANGERANG 14 SEDANG

2. KAB. SERANG 14 SEDANG 3. KOTA TANGERANG 14 SEDANG

4. KOTA SERANG 14 SEDANG

5. PANDEGLANG 14 SEDANG

13


6. LEBAK 14 SEDANG

7. KOTA TANGERANG SELATAN 14 SEDANG 8. CILEGON 7 SEDANG

IX. INDEKS RISIKO BENCANA KEKERINGAN


1. KAB. TANGERANG 24 TINGGI 2. KAB. SERANG 24 TINGGI

3. LEBAK 24 TINGGI


5. CILEGON 24 TINGGI 6. KOTA SERANG 23 TINGGI



Selain 8 risiko bencana di Kota Cilegon ini masih terdapat risiko bencana yaitu kegagalan

teknologi. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pengembangan kawasan industri berskala

nasional maupun internasional yang secara langsung atau tidak sangat mempengaruhi

kualitas lingkungan hidup. Beberapa aktifitas yang dapat menimbulkan ancaman bencana

kegagalan teknologi yang ada di Kota Cilegon antara lain kegiatan bongkar muat B3,

penyimpanan dan penampungan limbah B3, proses produksi bahan kimia, keberadaan

radioaktif di pabrik – pabrik di sekitar Cilegon, penempatan beberapa pipa interkoneksi yang

berisi limbah B3, adanya pipa gas dan aktifitas industri lainnya.

Dalam perkembangannya di Kota Cilegon, untuk penanganan bencana sebelum SKPD BPBD

terbentuk, dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang

didalamnya terlibat beberapa SKPD dan Instansi vertikal misalnya SKPD Badan Kesbang

linmas (Sekretariat Satlak PB), Unsur Kodim Cilegon, Unsur Polres Cilegon, Dinas Sosial,

Dinas Kesehatan, Dinas PU, PMI,Tagana dan lain-lain, sehingga apabila terjadi bencana

kelemahannya adalah sulitnya dalam koordinasi antar unsur dimaksud.

14


Menyadari adanya ancaman bencana dan sulitnya koordinasi antar instansi di Kota Cilegon,

sebagai langkah antisipasi untuk pengurangan risiko bencana dan upaya mengurangi atau

menghilangkan kerugian serta korban jiwa yang lebih besar bagi masyarakat, maka

Pemerintah Kota membentuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan

Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan

Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota

Cilegon Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun

2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

15


strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan baik belanja

tidak langsung maupun belanja langsung.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

16


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

ada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini

,mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan masih mengacu pada

Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah,

yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya,

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun

Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan

P

17


memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021

merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun yang menggambarkan Visi, Misi,

Tujuan,Sasaran, Program dan kegiatan. RENSTRA BPBD secara sistematis mengedepankan

isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan

anggaran pembiayaan.

berikut ini Indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra BPBD Kota Cilegon Tahun 2016-

2021 pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra BPBD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

NO INDIKATOR

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Indeks Resiko bencana

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Rendah

Rendah

2.

Rasio Peningkatan kemampuan tentang pencegahan dan kesiapgsiagaan bencana

28,57% 50% 71,43% 85,71% 100% 100% 100%

3. Prosentase Penanganan Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.

Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

20% 40% 60% 80% 90% 100% 100%

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan

18


dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam

tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya, Program,

Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung

yang harus diorganisasi. Indikator kinerja ini sangat spesifik dan jelas, dapat diukur secara

objektif, dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta tidak bias.

Berikut ini kami sampaikan Rencana dan Penetapan Kinerja pada Tahun 2017 dengan

Jumlah Anggaran setelah perubahan anggaran Tahun 2017 pada 3 Program Teknis sebesar

Rp. 1.539.727.500 dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 13.048.529.417 sebagaimana

tertuang dalam tabel 2.2 :

22


Tabel 2.3 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Sasaran Program

Kegiatan Pagu Anggaran (Rp.) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target

Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana

Indeks Risiko Bencana

Tinggi

1.539.727.500


50%

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

343.890.500

Pelatihan Pemetaan Resiko Bencana

72.000.000

Drill Penanggulangan Kebencanaan

0

Penguatan Sistem Peringatan Dini Pusdalops PB

39.890.500

Sosialisasi informasi kebencanaan melalui radio, media cetak dan elektronik

116.000.000

Sosialisasi Pencegahan

80.000.000,00

23


Sasaran Program


Bencana

Sosialisasi Risiko Bencana

36.000.000,00

Prosentase Penanganan Bencana

100%

Program Kedaruratan dan Logistik

945.802.000

Penyediaan dukungan logistik kebencanaan

160.400.000,00

Penyusunan tata laksana logistik

74.402.000,00

Pengadaan kendaraan mobil komando

431.000.000,00

Operasional tanggap darurat (OTD)

180.000.000,00

Peningkatan SDM penanggulangan bencana

100.000.000,00


40%

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

250.035.000

Pelayanan Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

60.000.000

Koordinasi Penanganan Rehabilitasi

55.000.000

24


Sasaran Program


Pasca Bencana

Pelayanan Dukungan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

50.035.000

Koordinasi dan evaluasi penanganan rekonstruksi pasca bencana

35.000.000

Penyusunan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I

50.000.000

22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

Pada BAB ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi

dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis

tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon sebagai salah satu organisasi

perangkat daerah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kota Cilegon yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP BPBD Tahun 2017 ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

A

23


dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Cilegon tahun 2016-2021. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kota Cilegon. Pelaporan Kinerja BPBD Tahun

2017 ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA BPBD Tahun

2016-2021.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan

diberlakukan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

URUTAN

RENTANG CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

I 85 s/d 100 Baik Sekali

II 70 s/d lebih kecil 85 Baik

III 55 s/d lebih kecil 70 Cukup

IV Lebih kecil 55 Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 yang

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target

No Indikator Sasaran Sat. Tahun 2017 Capaian

Kinerja 2017

Target Realisasi

1 Indeks Resiko Bencana Kelas Risiko

Tinggi Sedang Sedang

(skor 124)

24


Pendekatan teknis perhitungan indeks resiko bencana didasarkan pada Peraturan

Kepala (Perka) BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko

Bencana.

Analisa risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai

berikut :

Keterangan :

a. R : Risiko Bencana (R : Disaster Risk) b. A : Ancaman (H : Hazard Threat): Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu

cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu c. K : Kerentanan (V : Vulnerability): Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah

tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana

d. K : Kapasitas (C : Adaptive Capacity): Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu.

e. Indeks Risiko bencana Skor 0-45 (kelas risiko Rendah) f. Indeks Risiko bencana Skor 45-145 (kelas risiko sedang) g. Indeks Risiko bencana Skor 145- ke atas (kelas risiko tinggi)

Pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini

digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas

yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan

pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada :

1. Tingkat ancaman kawasan;

2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;

3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana

disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen

Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian.

Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik

dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas

25


regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi

dan sistem kesiapsiagaan.

Selanjutnya Capaian sasaran Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan

bencana pada Tahun 2017 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan BNPB yaitu

bahwa indeks risiko bencana Kota Cilegon dengan skor 124 kelas risiko sedang.

Dengan demikian capaian sasaran pada Tahun 2017 melebihi target (indeks risiko

bencana target tinggi dan capaian sedang). Berikut ini tabel mengenai capaian indeks

risiko bencana Kota Cilegon :

Tabel 3.2

CAPAIAN INDEKS RISIKO BENCANA KOTA CILEGON

TAHUN TARGET INDEKS RISIKO

BENCANA

CAPAIAN INDEKS RISIKO

BENCANA

KETERANGAN

2016 Tinggi Tinggi Target tercapai

2017 Tinggi Sedang Melebihi target

2018 Tinggi

2019 Sedang

2020 Sedang

2021 Rendah

Hal ini berarti upaya peningkatan kapasitas daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kota Cilegon pada Tahun 2017 sudah sesuai yang diharapkan karena mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga indeks risiko bencananya berkurang dari tinggi

menjadi sedang.

26


No Indikator Sasaran Sat. Tahun 2017 Capaian

Kinerja 2017 (%)

Target Realisasi

2 Rasio Peningkatan Kemampuan tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

% 50 42,86 87,5

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat bahwa indikator sasaran ke-2

menghasilkan capaian kinerja mencapai sebesar 87,5 % dalam kategori baik sekali. Pada I

dikator kedua ini dibagi menjadi 2 sub indikator, dengan rincian capaian kinerja pada sasaran

misi 2 ini adalah pada sub indikator Meningkatnya usaha pencegahan bencana capaian

kinerjanya mencapai 100 % dan sub indikator Meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana

mencapai 75 %.

Jenis bencana yang terjadi pada Tahun 2017 yaitu bencana banjir, kekeringan, tanah

longsor, angin puting beliung dan kegagalan teknologi. Realisasinya adalah dari kejadian

bencana sebanyak 23 kejadian dan jumlah bencana yang ditangani yaitu sebanyak 23

kejadian, jadi capaian kinerja BPBD Kota Cilegon sebesar 100 % dalam kategori baik

sekali.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator

sasaran ke- 3 menghasilkan capaian kinerja mencapai target yaitu sebesar 100 %.

Sedangkan capaian anggaran kegiatan Program Kedaruratan dan Logistik Sepanjang

Tahun 2017 sebesar 85,59%.

No Indikator Sasaran Sat. Tahun 2017

Capaian Kinerja 2017

(%)

Target Realisasi

3 Prosentase Penanganan Bencana

% 100 100 100

27


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator

sasaran ke- 4 menghasilkan capaian kinerja yaitu sebesar 75 % dalam kategori baik,

sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 50,42%. Capaian kinerja Program

Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama Tahun 2017 tercapai sebesar 75% dimana hanya

3 kegiatan yang terlaksana dari 5 target kegiatan yang sudah ditentukan .

Salah satu indikator keberhasilan Program rehabilitasi dan rekonstruksi adalah

Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihitung dari prosentase jumlah

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berikut disampaikan pencapaian target misi sebagai berikut :

Adapun Rekapitulasi beserta perhitungan ketercapaian indikator sasaran terhadap

target Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini:

No Indikator Sasaran Sat. Tahun 2017

Capaian Kinerja 2017

(%)

Target Realisasi

4 Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

% 40 30

75

28


TABEL 3.3

REKAPITULASI KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERHADAP TARGET TAHUN 2017

No Indikator Kinerja

Utama

Uraian Cara Perhitungan

Tahun 2017 Capaian Indikator Sasaran 2017 (%)

Satuan Tahun 2017 Capaian

Kinerja 2017 (%) Target

Realisasi

Target (%)

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Indeks Resiko Bencana

a. Skor 0-45 = Kelas Risiko Rendah Ancaman x Kerentanan Tinggi Sedang

Kelas Risiko Tinggi Sedang

b.Skor 45-145= Kelas Risiko Sedang

Kapasitas

c. Skor 145-keatas= Kelas Risiko Tinggi

2 Rasio Peningkatan Kemampuan Tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

a Meningkatnya usaha pencegahan bencana

Jumlah Kelompok aparatur pemerintah dan masyrakat

yang dilatih

X 100%

3 3 42,86 % 42,86 42,86 100

Jumlah kelompok aparatur dan masyarakat yang ada ( Klp.

Pemuda, wanita, buruh/karyawan,pelajar/mhs, aparatur TNI/POLRI/PNS non

Guru, Guru, RT/RW)

29


b Meningkatnya peralatan Kesiapsiagaan bencana

Jumlah Jenis Peralatan kesiapsiagaan yang tersedia

X 100%

4 3 42,86 % 57,14 42,86 75

jumlah Jenis peralatan kesiapsiagaan yang dibutuhkan

(sirine tsunami, rambu evakuasi, rambu bencana,

analisa bencana/aloha, cctv zona industri, Alat Pelindung

diri, cctv zona kota)

Jumlah= (a + b)/2 50 42,86 87,50

3 Prosentase Penanganan Bencana

a. Persentase distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana

Jumlah distribusi logistik

X 100%

23 23 100 % 100 100 100

jumlah bencana yang terjadi

b. Persentase Penanganan bencana

Jumlah Bencana yang ditangani

X 100%

23 23 100 % 100 100 100

Jumlah Bencana yang terjadi

Jumlah= (a + b)/2 100 100,00 100,00

4 Prosentase jumlah

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

Jumlah Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang

dilaksanakan

X 100%

9 6 30 40 30 75

Jumlah Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang

direncanakan

30


2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Mengingat BPBD Kota Cilegon baru efektif pada tanggal 26 Januari 2015, sehingga

perbandingan kinerja yang disajikan hanya pada Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun

2017 Berikut ini ditampilkan realisasi kinerja BPBD pada Tahun Tahun 2015, Tahun

2016, dan Tahun 2017 pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO

SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

1 Terwujudnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana

60 75 125

2 Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien

70 100 143

3 Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik di banding sebelum bencana

80 50 63

1 Terwujudnya kesadaran, Kesiapsiagaan dan kemampuan aparatur pemerintah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

28.57 28.57 100

28.57 28.57 100

2 Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana

100 100 100

3 Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

20 15 75

1 Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

31


a. Indeks Risiko Bencana

Tinggi (Kelas Risiko)

124 (Skor) Sedang (Kelas

Risiko)

b.


50 42.86 87.5

c. Prosentase Penanganan Bencana

100 100 100

d.


40 30 75

Jumlah

331

375 262.5

Capaian Kinerja

110.33

93.75 87.50

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka

Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi atau

RPJMD Kota Cilegon 2016-2021

LAKIP harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diperjanjikan/diterapkan

dalam Perjanjian Kinerja dan terkait dengan rencana kinerja yang telah direncanakan

dalam Rencana Jangka Menengah (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). BPBD

Kota Cilegon yang relatif baru dibentuk dan melanjutkan program dari

BadanKesbangLinmas Kota Cilegon telah membuat Renstra Tahun 2016-2021 yang

mengacu pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021. Sehingga realisasi kinerja Tahun

2017 merupakan capaian kinerja dari target jangka menengah yang terdapat dalam

Dokumen RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

32


Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka

Menengah dalam Dokumen Renstra

NO SASARAN INDIKATOR

Realisasi Kinerja Renstra

2017

1 Meningkatnya Pencegahan Dampak dan Penanggulangan Bencana

Indeks Risiko Bencana Sedang Tinggi

2 Rasio Peningkatan kemampuan

tentang pencegahan dan kesiapgsiagaan bencana

42,86% 50%

3 Prosentase Penanganan

Bencana 100% 100%

4 Prosentase penanganan

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

30% 40%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa penyebab menurunnya pencapaian target kinerja BPBD Kota Cilegon dari Tahun

sebelumnya antara lain:

a. Masih kurangnya pegawai BPBD, pada saat ini masing-masing kasi pada bidang tidak

memiliki staf/pelaksana

b. Pegawai yang ada masih kurang trampil

c. Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan BPBD, seperti belum

adanya gedung bangunan kantor dan belum memiliki alat pelindung diri untuk petugas

d. Masih kurang koordinasi dengan SKPD/instansi terkait, sehingga hasil belum maksimal

e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan bencana dan

pengurangan risiko bencana

f. Masih belum terjalin komunikasi yang efektif dengan industri baik yang berada di zona I,

II maupun III, sehingga masih ada industri yang enggan memberikan data terkait

kebencanaan

g. Masih kurangnya regulasi di daerah terkait dengan kebencanaan

Strategi pemecahan masalah yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

33


pada tahun 2017 yaitu:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik petugas BPBD maupun

SKPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan

b. Membuat usulan ke BKD untuk penambahan PNS pada BPBD

c. Memberdayakan Pegawai non PNS untuk diperbantukan di bidang-bidang yang tidak ada

staf/pelaksana

d. Melalui Musrenbang BPBD Kota Cilegon mengusulkan penambahan peralatan

pendukung, upaya yang lain yaitu membuat Proposal ke BNPB dan BPBD Propinsi Banten

untuk mendapatkan bantuan logistik dan peralatan.

e. Melakukan peningkatan koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait baik melalui pertemuan

formal maupun non formal

f. Melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan langsung kepada

masyarakat maupun melalui media cetak/elektronik dan radio.

g. Menjalin komunikasi dengan industri baik melalui simulasi bersama maupun pertemuan

baik formal maupun non formal dan menyarankan ke Pihak industri melalui Zona I, II, III

untuk melakukan drill/simulasi penanggulangan bencana.

h. Telah ditetapkannya Perda Kota Cilegon No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, Perwal Kota Cilegon No. 62 Tahun 2017 tentang Pembagian

Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah dan BUMD di

Kota Cilegon, dan Perwal Kota Cilegon No. 39 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana di Kota Cilegon.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2017 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah melaksanakan

37 (tiga puluh tujuh) kegiatan kesekretariatan dan 16 (enam belas) kegiatan pada bidang.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2017.

untuk mencapai 4 (empat) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan

mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian

sendiri ( self assessment ) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017, penyerapan

pembiayaan untuk program kegiatan prioritas dengan anggaran sebesar Rp 13.048.529.417,-

dan terealisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.401.457.056,- atau tingkat realisasi

sebesar 87,37 % Atas capaian kinerja sebesar 87,50 % dan realisasi anggaran tahun 2017

34


tersebut, terlihat bahwa BPBD Kota Cilegon telah melakukan efisiensi penggunaan sumber

daya.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja dapat diuraikan dibawah ini.

a. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan

Salah satu indikator keberhasilan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah

meningkatnya usaha pencegahan bencana dimana meningkatnya usaha pencegahan bencana

dihitung dari prosentase aparatur pemerintah dan masyarakat yang terlatih dalam

penanggulangan bencana dan meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana dihitung dari

prosentase jumlah peralatan kesiapsiagaan bencana

Pada kegiatan pencegahan Tahun 2017 yaitu sebanyak 1 kelompok (Kelompok RT/RW) yang

sudah dilatih. Dengan demikian sampai dengan Tahun 2017 sudah terdapat 3 kelompok yang

dilakukan upaya pencegahan. Sehingga dari target 7 kelompok masyarakat sampai dengan

Tahun 2021, sudah tercapai 3 kelompok masyarakat yang terpenuhi artinya bahwa target

sampai dengan Tahun 2017 sebesar 42,86 % Realisasi 42,86 % sehingga capaian kinerja

pencegahan Tahun 2017 sebesar 100 %.

Tujuh kelompok aparatur dan masyarakat adalah sbb:

1) Kelompok Pemuda;

2) Kelompok Wanita (Tahun anggaran 2016)

3) Kelompok Buruh/Karyawan

4) Kelompok Pelajar/Mahasiswa

5) Kelompok AparaturTNI/POLRI/PNS/Non Guru

6) Kelompok Guru (Tahun anggaran 2016)

7) Kelompok RT/RW (Tahun anggaran 2017)

Pada Kegiatan kesiapsiagaan Tahun 2017 dari target 2 peralatan yaitu CCTV Zona Kota dan

Rambu Evakuasi, hanya 1 peralatan yang dapat direalisasikan yaitu CCTV Zona Kota. Adapun 1

peralatan yang tidak tercapai yaitu Pengadaan Rambu Evakuasi yang ada pada kegiatan Drill

Penanggulangan Kebencanaan. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya efisiensi

anggaran (dinihilkan).

35


Sehingga dari target 7 peralatan sampai dengan Tahun 2021, baru 3 peralatan yang terpenuhi

artinya bahwa target pada Tahun 2017 sebesar 57,14 % Realisasi 42,86 % dan capaian kinerja

kesiapsiagaan tahun 2017 sebesar 75 %, dengan rincian sebagai berikut:

1) SirineTsunami,

2) Rambu Evakuasi,

3) Rambu Bencana,

4) Analisa Bencana/Aloha (Tahun anggaran 2016)

5) CCTV Zona Industri

6) Alat Pelindung Diri (Tahun anggaran 2016)

7) CCTV Zona Kota (Tahun anggaran 2017)

Realisasi kegiatan pada program Pencegahan dan Kesiapsiagaan sudah terlaksana dan

mencapai 100%, yang meliputi Pelatihan Pemetaan Risiko Bencana, Penguatan Sistem

Peringatan Dini Pusdalops PB, Sosialisasi informasi bencana melalui media cetak dan

elektronik, Sosialisasi Pencegahan Bencana dan Sosialisasi Risiko Bencana.

Sedangkan pada APBD-P TA. 2017 terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Drill

Penanggulangan Kebencanaan sebesar Rp.120.000.000 dinihilkan dikarenakan surat edaran

dari Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Ketua TAPD Kota Cilegon Nomor : 910/3548/Bapp

Tanggal 13 Juni 2017, perihal Surat Edaran Pengurangan Anggaran Belanja Perangkat Daerah

pada APBD Tahun 2017.

b. Program Kedaruratan dan Logistik

Salah satu indikator keberhasilan Program Kedaruratan dan Logistik yaitu tercapainya

penanganan kedaruratan bencana, mengenai capaian penanganan kedaruratan bencana.

Kejadian Bencana di Kota Cilegon selama Tahun 2017 yang berjumlah 23 kejadian dengan

rincian sebagai berikut :

1) Bencana banjir sebanyak 8 kejadian

2) Bencana Longsor sebanyak 3 kejadian

3) Bencana angin puting beliung sebanyak 8 kejadian

4) bencana Kegagalan Teknologi sebanyak 3 kejadian

Seluruh kejadian bencana tersebut dapat ditangani dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas

penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh Unsur TNI/Polri, Pihak kecamatan dan

kelurahan, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Keluarahan tangguh Bencana, unsur akademisi

36


dan masyarakat yang peduli dengan kebencanaan. Berikut ini adalah diagram tentang kejadian

bencana di Kota Cilegon Tahun 2017 .

Diagram 3.1

Untuk tabel data kejadian bencana per kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Kejadian Bencana Kota Cilegon

Tahun 2017

NO

KECAMATAN

JENIS BENCANA

BANJIR LONGSOR ANGIN PUTING

BELIUNG

KEGAGALAN TEKNOLOGI

KEKERINGAN

1 Cibeber 1

2 Purwakarta 1

3 Citangkil 1

4 Ciwandan 1 2

5 Pulomerak 3 2 1 1

6 Cilegon 1 3

7 Jombang 3 2

8 Grogol 2 2 1 1

banjir 8

longsor 3

kegagalan teknologi 3

angin putting beliung 8

kekeringan 1

jumlah 23

DATA BENCANA TAHUN 2017

37


Berkaitan dengan logistik selama tahun 2017 yaitu terdiri dari Pangan, Sandang, Papan dan

Logistik lainnya yang berasal dari Bantuan Propinsi, Badan Kesbang dan APBD Kota Cilegon.

Adapun rekapitulasi data persediaan barang logistik kebutuhan dasar kebencanaan Tahun 2017

sebagai berikut:

Tabel 3.7

Rekapitulasi Data Persediaan barang logistik kebutuhan dasar kebencanaan Tahun 2017

NO

URAIAN SATUAN Expired SUB

TOTAL SISA

TOTAL SISA

KET

A PANGAN

1 Air Mineral Botol (Aqua) Dus 3/19/2018 151 151 APBD II Th.

2016

2 Sarden (Permata) Dus 1/19/2018 65 65 BANTUAN

PROV.

3 Tambahan Gizi Paket 10/21/2017 0 0 BANTUAN

PROV.

4 Air Mineral Gelas (Aqua) Dus 5/23/2019 250 250

APBD II TA. 2017

5 Mie Instan Dus 1/18/2018 330 330

6 Sarden/Ikan Kemasan Kaleng Dus 4/22/2019 30 30

7 MINYAK GORENG Botoll UK. 1 LITER Botol 2/4/2019

200 200

8 Saos Dus 4/22/2018 25 25

9 Kecap Dus 7/6/2018 25 25

B SANDANG

1 Selimut Potong 19

263

KESBANG

2 Selimut Potong 133 APBD II Th.

2015

3 Selimut Potong

111 BANTUAN

PROV.

4 Sarung (Laki-Laki) Ptng

156

284

APBD II Th. 2015

5 Sarung (Perempuani) Ptng

128 APBD II Th.

2016

6 Pakaian Anak Perempuan Ptng 146 292

APBD II Th. 2015 7 Pakaian Anak Laki-Laki Ptng 146

8 Sepatu Boat Psng

1 1 BANTUAN

PROV.

9 Masker Box

100 100 APBD II Th.

2016

10 Masker Lembar

500 500 BANTUAN

PROV.

38


C PAPAN

1 Tikar Buah

9 82

APBD II Th. 2015

2 Tikar Lembar

73 BANTUAN

PROV.

3 Terpal/Tenda Gulung lembar/Buah

81 84 BANTUAN

PROV.

4 Matras lembar/Buah 10 114

BANTUAN PROV. 5 Matras lembar/Buah 104

D LOGISTIK LAINNYA

1 Ember Besar Buah 50 50

BANTUAN PROV.

2 Gayung Buah 50 50

3 Handy Mop Buah 30 30

4 Cangkul + Doran Buah 20 20

5 Garukan + Doran Buah 20 20

6 Kantong Mayat Buah 25 25

7 Golok Buah 10 10

8 Gerobak Sorong Buah 10 10

9 Karung Plastik Lembar 1500 1500

10 Family Kit Paket 46 46

11 Kids Ware Paket 60 60

Adapun capaian indikator kegiatan pada program Kedaruratan dan Logistik sudah mencapai

diatas 80% Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan, Penyusunan Tata Laksana Logistik,

Pengadaan Kendaraan Mobil Komando, Operasional Tanggap Darurat dan Peningkatan SDM

Penanggulangan Bencana

Pada anggaran APBD-P terdapat 3 kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan dukungan logistik kebencanaan

2. Penyusunan Tata Laksana Logistik, dan

3. Pengadaan Kendaraaan Mobil Komando

Perubahan/Pergeseran kegiatan tersebut dikarenakan Perubahan metode pola kerjasamanya

menjadi pola jasa konsultansi dengan pihak swasta yang mengakibatkan perubahan kode rek

belanja dan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Ketua TAPD Kota Cilegon

Nomor : 910/3548/Bapp Tanggal 13 Juni 2017, perihal Surat Edaran Pengurangan Anggaran

Belanja Perangkat Daerah pada APBD Tahun 2017

Alokasi anggaran kas Program ini adalah sebesar Rp. 1.056.852.000 ( Satu Milyar Lima Puluh

Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) sedangkan pada APBD-P anggaran

sebesar Rp.945.802.000 berkurang sebesar Rp.111.050.000.

39


Sedangkan Capaian serapan anggaran yang rendah terdapat di kegiatan Operasional Tanggap

darurat, hal ini karena disesuaikan dengan jumlah kejadian bencana di wilayah Kota Cilegon

dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat Bencana, sehingga

anggaran yang tersedia dalam DPA tidak dapat diserap seluruhnya.

c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi

Salah satu indikator keberhasilan Program Rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu tercapainya

penanganan kedaruratan bencana, mengenai capaian penanganan kedaruratan bencana.

Capaian kinerja Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama Tahun 2017 tercapai sebesar

75%, dimana hanya 3 kegiatan yang terlaksana dari 5 target kegiatan yang sudah ditentukan .

Pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki target 5 Kegiatan yaitu Pelayanan

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana, Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana,

Pelayanan Dukungan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, Koordinasi dan

Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Penyusunan SOP Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Tahap I

Pada APBD-P terdapat 3 Kegiatan yang mengalami perubahan dan pergeseran, antara lain:

1. Kegiatan Pelayanan perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

2. Pelayanan Dukungan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana,

3. Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana

Perubahan/Pergeseran disebabkan karena Perubahan mekanisme yang semula menggunakan

jasa upah tenaga kerja menjadi swakelola namun dengan nilai pagu tetap dan surat edaran dari

Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Ketua TAPD Kota Cilegon Nomor : 910/3548/Bapp

Tanggal 13 Juni 2017, perihal Surat Edaran Pengurangan Anggaran Belanja Perangkat Daerah

pada APBD Tahun 2017

Capaian Kegiatan yang sudah sudah mencapai diatas 80% yaitu Koordinasi Penanganan

Rehabilitasi Pasca Bencana, Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana

dan Penyusunan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I.

Sedangkan yang capaiannya rendah yaitu 0% ada 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan

perbaikan Lingkungan Daerah Bencana dan Kegiatan Pelayanan Dukungan Rekonstruksi

Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, hal ini dikarenakan tidak ada pelaporan dan proposal

dari masyarakat terkait kerusakan dan kerugian dampak bencana yang dimohonkan kepada

BPBD Kota Cilegon.

40


B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun

Anggaran 2017 dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kebijakan umum sesuai yang

tertuang dalam RENSTRA BPBD Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

Jumlah Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2017 berdasarkan

DPA Perubahan APBD Kota Cilegon tahun 2017 adalah sebesar Rp 13.048.529.417 dengan

realisasi anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.401.457.056,- atau tingkat realisasi

sebesar 87,37 % .Dimana belanja tidak langsung berupa belanja pegawai/personalia yang

ditetapkan realisasi pencapaiannya sebesar 76,14% dan Belanja Langsung. dengan realisasi

pencapaiannya sebesar 91,18%.

Realisasi Belanja Pegawai/Personalia hanya mencapai 76,14% dikarenakan Jumlah Pegawai

yang ditargetkan sebanyak 22 orang tetapi realisasinya hanya terdapat 8 orang PNS dan belum

ada penambahan PNS.

Tabel. 3.8

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2017

Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisai Keterangan

PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN

PEMERINTAHAN 8,207,521,400 7.615.214.003 92,78%

1 Belanja Jasa Surat Menyurat Rp 3,000,000.00 Rp 2,995,000.00 99.83%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Rp 106,000,000.00 Rp 72,006,790.00 67.93%

3 Penyediaan jasa kebersihan dan

keamanan kantor Rp 81,250,000.00 Rp 81,250,000.00 100.00%

4 Penyediaan jasa pegawai Non

PNS Rp 364,650,000.00 Rp 347,073,750.00 95.18%

5 Penyediaan jasa promosi dan Rp 29,000,000.00 Rp 23,250,000.00 80.17%

41


propaganda

6 Penyediaan alat tulis kantor Rp 70,000,000.00 Rp 49,858,000.00 71.23%

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Rp 30,000,000.00 Rp 25,239,000.00 84.13%

8

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Rp 10,000,000.00 Rp 9,850,000.00 98.50%

9 Penyediaan peralatan rumah

tangga Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 100%

10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Rp 39,000,000.00 Rp 27,997,000.00 71.79%

11 Penyediaan makanan dan

minuman Rp 142,580,000.00 Rp 121,484,000.00 85.20%

12 Penyediaan jasa asuransi lainnya Rp 40,000,000.00 Rp 32,211,156.00 80.53%

13

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah

Rp 246,110,000.00 Rp 243,835,300.00 99.08%

14 Penyediaan jasa transaksi

keuangan Rp 1,000,000.00 Rp 270,000.00 27.00%

15 Pengadaan lahan Rp 5,700,000,000.00 Rp 5,535,695,000.00 97.12%

16 Pengadaan komputer Rp 22,000,000.00 Rp 20,196,000.00 91.80%

17 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor Rp 140,000,000.00 Rp 112,743,120.00 80.53%

18 Pengadaan alat-alat studio Rp 10,000,000.00 Rp 9,800,000.00 98.00%

19 Pengadaan alat-alat komunikasi Rp 26,600,000.00 Rp 26,499,000.00 99.62%

20 Pengadaan sewa gedung/rumah Rp 110,000,000.00 Rp 100,200,000.00 91.09%

21 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Rp 55,690,000.00 Rp 15,450,000.00 27.74%

42


22

Pemeliharaan dan perijinan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rp 410,642,900.00 Rp 254,403,917.00 61.95%

23

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Rp 20,664,500.00 Rp 7,555,000.00 36.56%

24 Pemeliharaan rutin/berkala alat-

alat komunikasi Rp 20,000,000.00 Rp 13,000,000.00 65%

25 Pemeliharaan rutin/berkala

computer Rp 30,000,000.00 Rp 10,720,000.00 35.73%

26 Penyediaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Rp 68,400,000.00 Rp 65,820,000.00 96.23%

27 Penyediaan pakaian kerja

lapangan Rp 63,000,000.00 Rp 61,582,500.00 97.75%

28 Penyediaan pakaian khusus hari-

hari tertentu Rp 33,500,000.00 Rp 32,915,000.00 98.25%

29 Penyediaan pakaian olahraga Rp 50,500,000.00 Rp 49,757,500.00 98.53%

30 Peningkatan kualitas dan

kapasitas SDM Rp - Rp - -

31 Penyusunan laporan keuangan Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 100%

32 Penatausahaan keuangan SKPD Rp 30,900,000.00 Rp 30,900,000.00 100%

33 Penyusunan laporan kinerja Rp 35,000,000.00 Rp 28,625,000.00 81.79%

34 Penyusunan dokumen

perencanaan SKPD Rp 56,910,000.00 Rp 36,560,000.00 64.24%

35 Penyusunan evaluasi pelaporan

kinerja SKPD Rp 30,124,000.00 Rp 26.824.000.00 89,34%

36 Penyelenggaraan forum SKPD

penanggulangan bencana Rp 80,000,000.00 Rp 71,475,000.00 89.34%

43


37 PHBN dan hari jadi Kota Cilegon Rp 21,000,000.00 Rp 18.500.000.00 88,10%

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN Rp 343,890,500.00 Rp 336,776,600.00 97.93%

1 Pelatihan pemetaan resiko

bencana Rp 72,000,000.00 Rp 71,167,000.00 98.84%

2 Drill penanggulangan

kebencanaan Rp - Rp - -

3 Penguatan sistem peringatan dini

pusdalops PB Rp 39,890,500.00 Rp 39,469,600.00 98.94%

4

Sosialisasi informasi kebencanaan

melalui radio, media cetak dan

elektronik

Rp 116,000,000.00 Rp 111,390,000.00 96.03%

PROGRAM KEDARURATAN DAN

LOGISTIK Rp 945,802,000.00 Rp 759,978,200.00 80.35%

1 Penyusunana dukungan logistik

kebencanaan Rp 160,400,000.00 Rp 120,020,700.00 74.83%

2 Penyusunan tata laksana logistik Rp 74,402,000.00 Rp 63,132,500.00 84.85%

3 Pengadaan kendaraan mobil

komando Rp 431,000,000.00 Rp 429,100,000.00 99.56%

4 Operasional tanggap darurat

(OTD) Rp 180,000,000.00 Rp 50,790,000.00 28.22%

5 Peningkatan SDM penanggulangan

bencana Rp 100,000,000.00 Rp 96,935,000.00 96.94%

PROGRAM REHABILITASI DAN

REKONTRUKSI Rp 250,035,000 Rp 126,062,,000.00 44.53%

1 Pelayanan perbaikan lingkungan

daerah bencana Rp 60,000,000.00 Rp 0.00 0.00%

44


Selanjutnya berikut ini Rekapitulasi Anggaran Belanja baik belanja langsung maupun belanja

tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 :

Tabel 3.9

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Cilegon

Tahun Anggaran 2017

URAIAN BELANJA RENCANA

ANGGARAN (RP)

REALISASI ANGGARAN (RP)

CAPAIAN (%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.301.280.517 2.513.866.253 76,14

Belanja Pegawai/Personalia 3.301.280.517 2.513.866.253 72,05

BELANJA LANGSUNG 9.747.248.900 8.887.590.803 91,18

Belanja Pegawai/Personalia 817.250.000 636.139.750 77,83

Belanja Barang dan Jasa 2.600.398.900 2.117.417.933 81,42

Belanja Modal 6.329.600.000 6.134.033.120 96,91

TOTAL BELANJA DAERAH 13.048.529.417 11.401.457.056 87,37

2 Koordinasi penanganan rehabilitasi

pasca bencana Rp 55,000,000.00 Rp 47,250,000.00 85.91%

3

Pelayanan dukungan rekontruksi

sarana dan prasarana pasca

bencana

Rp 50,035,000.00 Rp 0.00 0.00%

4

Koordinasi dan evaluasi

penanganan rekontruksi pasca

bencana

Rp 35,000,000.00 Rp 29,990,000.00 85.69%

5 Penyusunan SOP rehabilitasi dan

rekontruksi Tahap I Rp 50,000,000.00 Rp 48,822,000.00 97.64%

45


BAB IV

PENUTUP

ebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Tahun 2016, dapat disimpulkan

bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada

Tahun Anggaran 2017, sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cilegon tahun 2016-2021 berjumlah 4 (Empat) sasaran dengan 4 (empat)

indikator sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 4 sasaran beserta indikatornya dengan hasil

sebagai berikut :

1. Indeks Risiko Bencana dengan Skor 124 %, (Kelas risiko sedang).

2. Rasio Peningkatan Kemampuan tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana capaian

kinerja mencapai target yaitu sebesar 87,5 % (baik sekali), dan Seluruh kegiatan pada

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan sepanjang Tahun 2017 serapan anggaran kegiatan

sebesar 97,93%.

3. Prosentase Penanganan Bencana menghasilkan capaian kinerja mencapai target yaitu

sebesar 100 % (baik sekali). Sedangkan serapan anggaran kegiatan Program Kedaruratan

dan Logistik Tahun 2017 sebesar 85,59%.

4. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tercapai sebesar 75% (baik) ,

Sedangkan capaian anggaran kegiatan Program Kedaruratan dan Logistik Sepanjang Tahun

2017 sebesar 50,42%.

Total pencapaian sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun

2017 yaitu 87,50% kategori baik sekali. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator

sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah

S

46


sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik petugas BPBD maupun

SKPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan

2. Membuat usulan ke BKPP untuk penambahan PNS pada BPBD

3. Memberdayakan Pegawai non PNS untuk diperbantukan di bidang-bidang yang tidak ada

staf/pelaksana

4. Melalui Musrenbang BPBD Kota Cilegon mengusulkan penambahan peralatan pendukung,

upaya yang lain yaitu membuat Proposal ke BNPB dan BPBD Propinsi Banten untuk

mendapatkan bantuan logistik dan peralatan.

5. Melakukan peningkatan koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait baik melalui pertemuan

formal maupun non formal

6. Melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan langsung kepada

masyarakat maupun melalui media cetak/elektronik dan radio.

7. Menjalin komunikasi dengan industri baik melalui simulasi bersama maupun pertemuan

baik formal maupun non formal

Selanjutnya sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yaitu

Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana pada Tahun 2017

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan BNPB yaitu bahwa capaian indeks risiko bencana

Kota Cilegon dengan skor 124 kelas risiko sedang, sedangkan pada Tahun 2016 dengan skor

182 kelas risiko tinggi. Dengan demikian capaian sasaran pada Tahun 2017 melebihi target

(karena target indeks risiko bencana pada Tahun 2017 target tinggi sedangkan capaiannya

sedang).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa

indikator sasaran yang dicantumkan dalam RENSTRA BPBD Kota Cilegon Tahun 2016-2021,

dapat terlaksana dengan kategori sangat baik dan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang

belum memenuhi target yang ditetapkan, tentunya harus menjadi motivasi bagi BPBD untuk

lebih baik lagi kedepan dalam pencapaian indikator kinerja yang sudah ditargetkan.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - bpbd.cilegon.go.idbpbd.cilegon.go.id/download/15655777044ISI_LAKIP.pdf · 1 LAKIP BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ahwa sebagai