BAB I PENDAHULUAN - Badan KOMINFO KOTA BATAM I-V RKPD 2016... · (RPJPD) ... Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ... dokumen RKPD dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menjalankan amanat perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) yang diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik dokumen rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka

menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjangdua puluh tahunan (RPJPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupunyang dilakukan dengan bantuan dari pemerintah provinsi dan

pemerintah pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kota Batam Tahun 2016

menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)Tahun 2016, dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Batam

tahun 2016 yang penetapannya dilakukan secara bersama-sama dengan DPRD Kota Batam.

Secara normatif penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2016 mempunyai tiga fungsi utama

yaitu :

1. Fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin

dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat pelayanan publik seperti penanganan

prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;

2. Fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan

mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan,

pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya.

3. Fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan

dan ketertiban.

RKPD Kota Batam Tahun 2016 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan

kegiatan. Pemerintah Daerah menyusun RKPD Kota Batam tahun 2016sebagai penjabaran dari

RPJMD dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

3. Penyusunan Rancangan RKPD.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD


5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Batam

6. Penetapan RKPD

PenyusunanRKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang

telah ditetapkan untuk tahun 2016 didalam RPJMD. RKPD juga harus mengacu pada

pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan

pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Permendagri 54/2010 dan Permendagri

27/2014.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2016 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir

diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 tentang Perubahan

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (LNRI 2005/108, TLNRI

4548)

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas

pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam

Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor

76);


I.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Batam Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan dan

merupakan penjabaran tahun ke-empat dari RPJMD 2011-2016. Penyusunan dokumen RKPD

dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu,

substansi penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-

2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang

penyusunannya antara lain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Batam Tahun 2005 – 2025, dan merupakan kelanjutan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011.

Secara diagram hubungan antara dokumen RKPD Kota Batam dengan dokumen

Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

PE

ME

RIN

TA

H

PU

SA

T

APBN

RENJA

K/L

RKA

K/L

RINCIAN

APBN

RAPBN RKP RPJMD

NASIONAL

RPJP

NASIONAL

RENSTRA

K/L

PE

ME

RIN

TA

H

DA

ER

AH

RINCIAN

APBD

RKPD RAPBD APBD

RKA SKPD RENJA SKPD RENSTRA SKPD

RPJP

DAERAH RPJMD DAERAH

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan

UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui musrenbang

Ped

om

an

Ped

om

an

Dia

cu

Dia

cu

Gambar 1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan


I.3 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2015 ini secara hierarki berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal

RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, Proses penyusunan RKPD,

Kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Keterkaitan antara

dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Dasar Hukun Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti

RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab

serta garis besar isi setiap bab didalamnya

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran

penyusunan dokumen RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasipelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD

tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun

berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi

demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan

pembangunan.


2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi daerah

yang meliputi aspek geografis, demografis beserta indikator kinerja Pemerintah

Daerah;

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis daerah, potensi

pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan table, grafik dan gambar;

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai

bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan;

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian

dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan;

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada bab ini menjelaskan isu-isu permasalahan Kota Batam yang berhubungan

dengan prioritas pembangunan Kota Batam dan permasalahan lainnya yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah

Kota Batam.

2.2.1 Permasalahandaerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

2.2.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah.

2.3Isu Isu dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pada bab ini menjabarkan apa yang menjadi isu permasalahan pembangunan nasional

dan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2015. Materi pembahasan

ini tercantum didalam dokumen perencanaan nasional yaitu RPJMN dan RKP 2015

2.3.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015

2.3.2 Isu Kesetaraan Gender

2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari

dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi yang

tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Batam.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 danPerkiraan Tahun 2015.

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian

daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan

PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang

tersedia di Daerah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013dan

Tahun 2015.

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada

tahun berjalan (2013) dan tahun rencana (2015), antara lain dengan terlebih

dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan

juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-

tujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1,

subbab 2.2 dan subbab 3.1.1.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah

berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah,

berdasarkan hasil analisis pada bab III.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan

prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi

sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan

Proyeksi/Target Pendapatan Daerah,

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah

daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja

daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan

daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan

yang sah.


3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja

Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan

pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan

kebijakanpemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(SILPA), pencairan danacadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,penerimaan kembali pemberian

pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisikeuangan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis

dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi

daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran

prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program

pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program

dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan

dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan

tinggi bagi masyarakat.


BAB VI. PENUTUP

Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-

bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah dalam penyusunan RKPD

beserta lampiran hasil (kertas kerja).

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun

2015adalah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

antar wilayah antar bidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran tahun ke-empat

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun

2011-2016.

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2016 adalahsebagai

berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015,

RAPBD dan APBD Kota Batam tahun 2015.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016

dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sekaligus juga sebagai pedoman

dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemerintah

Kota Batam dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kota Batam dalam

menyusun Rencana Kerja Pembangunan (Renja) tahun 2015 dan dalam rangka

menjabarkan visi dan misi Walikota Batam, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas

pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas

kegiatan (sektoral).

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan Kepada Pemerintah Pusat.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

II.1 Gambaran Umum

Secara umum kondisi daerah Kota Batam akan dijelaskan melalui empat aspek yang

meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah.

II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada penjabaran dan penjelasan aspek geografis dan demografi akan diberikan gambaran

yang terdiri dari kondisi geografis daerah, topografi dan kemiringanlereng, iklim dan curah

hujan serta demografis.

a. Kondisi Geografis Daerah

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berada di

jalur pelayaran dunia internasional dengan garis lintang dan bujur terletak antara 0° 25’ 29 ”-

1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34'35” - 104° 26' 04” Bujur Timur dengan luas wilayah

Kota Batam 426.563,28Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108.265 Ha dan luas wilayah

perairan/laut 318.298.28. Wilayah Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau,

329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pulau diantaranya telah mempunyai nama, termasuk di

dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang

Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga

Sumber: Buku RTRW Kota Batam

Gambar 2. Peta Wilayah Kota Batam


merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini

merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari

Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan pulau Moro dan Kundur

serta Karimun di bagian selatan.

Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi

makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak

strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas

industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi

yang diberikan.

Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah

barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional, Kota Tanjung Pinang dan

Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki

keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus

merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi.

Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar baik wisata bahari dan terutama

wisata sejarah.

b. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau,

ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl

terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang

serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya

sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian

sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan

air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan

Galang serta Galang Baru.

Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai

di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang

memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari

Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang danTanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk

Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk

kegiatan perkotaan.

Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif

rendah tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 –

40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas

Pancur dan Bukit Senyum.


Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit

Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur

169m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m.

Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah yaitu:

(1) Perbukitan lipatan yang terdapat hampir disebagian wilayah.

Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu

pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah

tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah serta pada material rombakan

hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.

(2) Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku.

Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit

dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di

Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau

Melawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada

daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap

air.

c. Iklim dan Curah Hujan

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2014 antara 21,4 - 23,9

°C dan suhu maksimum berkisar antara 31,8 - 34,1°C. Suhu rata-rata sepanjang tahun 2014

adalah 22,5 hingga 33,0°C. Tekanan udara rata-rata per bulan tahun 2014 berkisar antara

1008,6 – 1012,0 mbs dengan tekanan minimum antara 1004,4 – 1007,7 mbs dan tekanan

maksimum antara 1013,3 – 1016,0 mbs. Kelembabanudara minimum berkisar antara 43-58%

dan kelembaban maksimum berkisar antara 93-100%, dengan rata-rata kelembaban per bulan

berkisar antara 75-86%. Kecepatan angin maksimum 21 knot hingga 50 knot dengan

kecepatan angin rata-rata per bulan berkisar antara 4 knot hingga 10 knot. Banyaknya hari

hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2014 adalah 171 hari atau hari hujan di Kota

Batam rata-rata perbulan 14 haridengan curah hujan setahun 2.025,9 mm. Banyak curah hujan

di Kota Batam tergolong tinggidibanding tahun 2013 mengalami penurunan.

d. Demografis

d.1. Penduduk

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia,

dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam Tahun 2011

tercatat sebanyak 1.137.894 jiwa. Penduduk Kota Batam pada tahun 2012 tercatat

sebanyak 1.235.651 jiwa terdiri dari 638.404 jiwa atau 51,67% laki-laki dan 597.247


jiwa atau 48,33% perempuan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Batam menjadi

sebanyak 1.135.412 jiwa dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batam sebesar

1.030.528 jiwa, terdiri dari 529.745 jiwa atau 51,41 persen penduduk laki-laki dan

500.783 jiwa atau 48,59 persen penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan

jumlah pendudukpada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 9,24

persen atau sebanyak 104.884 jiwa. Jumlah penduduk Kota Batam sejak

diberlakukannya perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara

nasional terjadi perubahan, hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2013 telah diadakan

pembersihan data ganda nasional oleh Tim Pengolah Data Administrasi Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis data ganda dan perekaman KTP-el Batam

yang terekam ganda akan dibersihkan atau dihapus dari data base kependudukan Kota

Batam, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan

Tahun 2001-2014

Nama Kecamatan Tahun

2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5

Belakang Padang 24.469 25.184 24.137 21.608

Bulang 12.223 12.687 11.299 11.484

Galang 15.842 17.468 16.419 16.955

Sei Beduk 123.189 126.697 107.928 88.858

Nongsa 61.737 66.150 62.140 57.601

Sekupang 136.579 148.927 137.472 123.972

Lubuk Baja 109.438 114.093 105.114 94.249

Batu Ampar 97.465 101.035 86.986 73.443

Bengkong 120.639 127.744 115.912 104.398

Batam Kota 152.976 175.515 165.271 152.737

Sagulung 170.238 188.317 176.491 165.517

Batu Aji 113.099 131.834 126.243 119.706

Jumlah 1.137.894 1.235.651 1.135.412 1.030.528

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2014, penduduk Kota Batam

terpadat masih berada di wilayah Kecamatan mainland yaitu Kecamatan Sagulung dan

Batam Kota sedangkan yang terendah berada pada wilayah Kecamatan hinterland yaitu

Kecamatan Bulang dan Galang.


Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk Kota Batam pada tahun 2014 berdasarkan

rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 106, yang berarti setiap 106 orang penduduk laki-laki

terdapat 100 orang penduduk.

d.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam,

dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Penggunaan Lahan berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

No. JENIS PENGGUNAAN LUAS

m² Ha

1 LINDUNG

a. Buffer Jalan 109,000 10.90

b. Genangan 117,100 11.71

c. Hutan Bakau 20,740,000 2,074

d. Hutan Buru 21,660,000 2,166

e. Hutan Kota 119,577,700 11,957.77

f. Hutan Lindung 144,800,000 14,480

g. Hutan Wisata 9,016,000 901.60

h. Waduk 31,070,000 3,107

i. Sempadan Pantai 4,863,000 4,863.30

TOTAL KAWASAN LINDUNG 351,952,800 35,195.28

2

BUDIDAYA

a. Fasilitas Pelabuhan 22,460,000 2,246

b. Fasilitas Umum 23,300,000 2,330

c. Jasa 56,240,000 5,624

d. Kawasan Bandara 12,260,000 1,226

e. KKOP 1,554,000 155,4

f. Wisata 100,600,000 10,060

g. Perikanan 2,381,000 238.13

h. Industrian 129,300,000 12,930

i. Permukiman 182,900,000 18,290

j. Pertanian/Peternakan 138,400,000 13,840

k. Pusat Pemerintahan 667,500 66.75

l. Infrastruktur Jalan 60,634,700 6,063.47

TOTAL KAWASAN BUDIDAYA 730,697,200 73069.72

TOTAL KESELURUHAN 1,082,650,000 108,265

Struktur Ruang Wilayah

- Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen

pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub

Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan


kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai

arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas.

- Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan

langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-

kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:

- Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan

lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;

- Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk

pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan

- Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat

pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan

atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit).

- Dalam jangka waktu Tahun 2011 – 2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam

sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan,

perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota

termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan

peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan

pariwisata.

- Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung

pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan

dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-

kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

- Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan

global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan

dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut,

dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan

internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.

- Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi

realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala

pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar

dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi

“pelabuhan internasional hub” (hub international port).


- Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta

internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada

di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi

yang strategis di P. Rempang dan/atau Galang.

- Untuk menciptakan aksessibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat

Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta

ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan,

Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas

(flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan

transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan

tanah/air.

- Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem

jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan

sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya

air, dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pola Ruang Wilayah

- Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu

dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan

kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan

kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;

- Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota,

jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan

dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat

kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan

iklim mikro, dan estetika kota;

- Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta

karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan

standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;

- Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas

sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada kawasan-kawasan

pemanfaatan yang tersedia di P. Batam, selanjutnya ke pulau-pulau yang lain dari

delapan pulau yang telah ditetapkan;

- Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara

delapan pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan


Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui pengembangan Kawasan Strategis,

Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan

Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI);

- Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada

Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan

pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan

pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;

- Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang

memiliki nilai ekonomi tinggi di P. Batam, P. Rempang dan pulau-pulau yang lain

dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;

- Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai

untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di

P. Batam, dan melakukan subtitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir

laut; dan

- Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah

darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk

menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.


Gambar 3. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah



d.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu maksimum berkisar antara 31,8 - 34,1°C

dankecepatan angin maksimum 21 knot hingga 50 knot disamping itu curah hujan di Kota

Batam relatif tinggi dengan karateristik wilayah yang berlembah dan berbukit serta memiliki

besarnya luasan wilayah laut serta wilayah pantai, dimana hal ini tentu saja berpengaruh

terhadap kejadian rawan bencana di Kota Batam. Kondisi rawan bencana yang sering terjadi di

Kota Batam adalah bencana kebakaran, banjir, tanah lonsor, angin puting beliung, bencana

gelombang pasang, abrasi pantai dan rawan terhadap pencemaran tumpahan minyak kotor yang

terbawa air laut sehingga membawa kerugian khususnya terhadap masyarakat pesisir yang

berprofesi sebagai nelayan.

Namun kejadian rawan bencana di Kota Batam masih dikatagorikan ke dalam bencana

lokal dan dapat cepat ditanggulangi dan jarang sampai menimbulkan korban jiwa.

Penanggulangan pasca bencana biasanya dilakukan langsung melalui pendirian posko darurat

penanggulangan bencana, penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan, tenda

dan bahan bangunan untuk para korban di bawah koordinasi dinas sosial dengan melibatkan

pihak terkait antara lain badan pengusahaan kawasan, pihak keamanan, kecamatan, kelurahan

serta elemen masyarakat. Langkah-langkah penanggulangan bencana dalam RPJMD Kota

Batam diakomodir melalui kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana Pemerintah

Kota Batam yang dituangkan dalam program pengendalian banjir dan pengamanan

tebing/pantai serta program penanggulangan bencana serta jaminan sosial.

Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari:

Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi

mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara

tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-

kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;

Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi

mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia

secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur

geologi dan lapisan tanah yang rentan;

Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi

mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara

tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur

geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang

menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan


Kawasan Rawan Gerakan Tanah yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang

berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu diPulau Rempang,

Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya

diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.

Kawasan Rawan Gelombang Pasang yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang

terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musim-

musim tertentu rawan gelombang pasang.

II.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pola Konsumsi Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran konsumsi

masyarakat. Pengeluaran konsumsi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu konsumsi

makanan dan bukan makanan. Awalnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan

makanan menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga, dengan meningkatnya

pendapatan secara perlahan pengeluaran non makanan akan menggeser pengeluaran

untuk makanan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Dari

tabel. 4 dapat dilihat, walaupun sangat lambat, terjadi pergeseran porsi pola konsumsi

masyarakat dari makanan ke non makanan.

Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Bulan

di Kota Batam Tahun 2009-2013

Tahun

Makanan Non Makanan Jumlah

(Juta Rp) % (Juta Rp) % Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2009

2010

1,95

2,13

39,90

40,55

2,94

3,12

60,10

59,45

4,89

5,25

2011

2012*)

2013*)

2,25

2,26

2,51

41,59

35,82

36,59

3,16

4,05

4,35

58,41

64,18

63,41

5,41

6,31

6,86

Sumber : BPS Kota Batam, Hasil Survei Harga Konsumen

* )Tahun dasar 2012

Pada tahun 2013, proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 36,59 persen dan

non makanan sebesar 63,41 persen, dimana hal ini berarti proporsi pengeluaran untuk

makanan di Kota Batam jauh lebih baik dari rata-rata nasional dan pada tahun 2014

dipekirakan juga mengalami hal yang sama yaitu adanya kenaikan konsumsi masyarakat

untuk pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan.


Tabel 3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Batam

Tahun 2012 –Mei 2015

Kelompok Pengeluaran 2012 2013 2014 Mei

2015

Umum 2,02 7,81 7,61 0,77

1. Bahan makanan 1,95 3,49 1,31 3,19

2. Makanan jadi, minuman rokok dan

tembakau

2,83 0,94 1,12 0,27

3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,81 1,03 1,25 0,25

4. Sandang 3,69 -0,01 0,25 0,06

5. Kesehatan 1,66 0,12 0,65 0,08

6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,25 0,21 0,33 0,12

7. Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,88 2,02 2,75 0,06

Sumber : BPS Kota Batam

b. Pendidikan

Dalam jabaran UUD 1945 tentang pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang

No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kota Batam. Berikut ini akan

dipaparkan data penunjang hasil capaian pendidikan di Kota Batam.

b.1. Salah satu hal dasar dan menjadi faktor penting yang menunjang kemajuan di bidang

pendidikan adalah tersedianya sarana ataupun fasilitas pendidikan, karena akses

terhadap fasilitas tersebut memberikan pengaruh tersendiri terhadap tingkat partisipasi

sekolah di suatu daerah. Sampai tahun 2014 jumlah bangunan sekolah di Kota Batam

negeri dan swasta adalah sebanyak 1.057 unit yang terdiri dari 436 unit gedung TK,

353 unit gedung SD/MI, 141 unit gedung SLTP/Mts dan 127 buah gedung

SMA/MA/SMK, secara lebih rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 4.Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Jenis Sekolah

di Kota Batam Tahun 2014

Jenis Sekolah Jumlah

(1) (2)

TK 436

SD/MI 353

SLTP/MTs 141

SMA/MA/SMK 127

Total Fasilitas 1.057

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

b.2.Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam (IPM)

Berdasarkan prediksi IPM Kota Batam untuk indikator bidang pendidikan /

pengetahuan,diperkirakan rata-rata lama sekolahdi Kota Batam tahun 2014 adalah

10,91 tahun. Dari capaian tersebut berarti bahwa, wajib belajar 10 tahun yang

dicanangkan pemerintah pusat sudah terealisasi sebesar 109,10 persen atau

dengan kata lain untuk Kota Batam sudah melebihi target nasional sebesar 9,10

persen. Angka melek huruf Kota Batam diperkirakan akan mencapai sebesar

99,31 persen yang berarti bahwa angka buta huruf di Kota Batam hanya sebesar

0,69 persen.

Tabel 5. Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf

di Kota Batam Tahun 2011 - 2014

Tahun Rata-Rata Lama

Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf

(%)

1 2 3

2011 10,78 98,97

2012* 10,84 99,29

2013* 10,90 99,30

2014** 10,91 99,31


* Angka Perbaikan

** Angka Prediksi

b. 3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai


jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan

dinyatakan dalam persentase. Indokator ini digunakan untuk mengetahui

banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang

pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang

bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih

besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di

semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kota BatamTahun 2011 - 2014

Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5

SD 96,69 98,41 98,87 99,12

SLTP 97,80 94,76 96,92 97,35

SLTA 61,50 67,37 71,42 72,33


Angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting diketahui, dengan mengetahui

angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai

masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program

pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya

kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti

program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas.

b.4. Angka Putus Sekolah (APTS)

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi

atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun

kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun

dan 16-18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi

pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus

sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.


Tabel 7. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS)

Kota Batam Tahun 2011 - 2014


1 2 3 4 5

SD 0,16 0,10 0,03 0,03

SLTP 0,06 0,06 0,13 0,08

SLTA 0,25 0,18 0,11 0,11


b.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan

sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan

dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk

mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan

tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak

anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu

wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang

berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada

daerah perbatasan.

Tabel 8. Angka Partisipasi Kasar (APK)



1 2 3 4 5

SD 110,3 111,50 111,90 112,50

SLTP 97,89 99,55 101,66 102,20

SLTA/SMK 68,35 70,20 72,00 72,70


b. 6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan

penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator


APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Tabel 9. Angka Partisipasi Murni (APM)



1 2 3 4 5

SD 99,65 99,90 100,93 101,25

SLTP 79,34 79,85 80,25 80,95

SLTA/SMK 59,95 60,90 61,96 62,21


Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di

suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 %

karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya

mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

b.7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan suatu hasil yang diperoleh selama melaksanakan

suatu pendidikan dalam institusi tertentu, dan hasil ini juga menjadi indikator

penting prestasi belajar. Predikat kelulusan merupakan status yang disandang

oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu pendidikan yang ditentukan oleh

besarnya indeks prestasi yang dimiliki Waktu tempuh pendidikan seseorang

dalam menyelesaikan studinya menjadi salah satu ukuran prestasi, yang

menyelesaikan studinya lebih awal menandakan prestasinya baik, sebaliknya

waktu tempuh pendidikan yang melebihi waktu normal menandakan prestasi

yang kurang baik. Presentase angka kelulusan per jenjang pendidikan di Kota

Batam dapat dlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10. Persentase Angka Kelulusan

Kota Batam Tahun Pelajaran 2010/2011-2013/ 2014

Jenjang

Pendidikan 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

1 2 3 4 5

SD 99,98 99,97 100,00 100,00

SLTP 98,82 99,50 99,43 99,96

SLTA 98,08 99,24 99,92 99,89



Keberhasilan tingkat kelulusan siswa juga sangat dipengaruhi oleh proses belajar

mengajar yang dilakukan pada lingkungan sekolah khususnya antara jumlah murid

dan jumlah guru, untuk itu berikut ini disajikan perkembangan rasio antara murid per

guru serta rasio murid per kelas.

Tabel 11. Perkembangan Rasio Murid dan Guru

Tahun 2011 - 2014

Indikator

Jenjang

Pendidikan 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5

Rasio Murid

Per Guru

SD 24 34 33 33

SLTP 12 43 36 36

SLTA 12 20 24 14


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio murid per guru untuk jenjang pendidikan

SD berkisar antara 24 sampai 34 siswa yang harus ditanggani oleh satu orang guru.

Untuk jenjang SLTP berkisar antara 12 sampai dengan 43 siswa sedangkan untuk

jenjang SLTA berkisar antara 12 sampai 24 siswa per satu orang guru. Sedangkan

untuk rasio murid per kelas untuk jenjang pendidikan SD rasionya berkisar antara 31

sampai dengan 44 siswa per kelas. Pada jenjang SLTP berkisar antara 26 sampai

dengan 40 siswa per kelas dan pada jenjang SLTA jumlah siswa dalam satu kelas

berkisar antara 26 sampai 28 siswa.

Tabel 12. Perkembangan Rasio Murid per Kelas

Tahun 2011 - 2014

Indikator

Jenjang

Pendidikan 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5

Rasio Murid

Per Kelas

SD 44 31 31 31

SLTP 26 36 40 40

SLTA 28 28 26 26



II.1.3 Aspek Pelayanan Umum

a. Standar Pelayanan Pemerintah Kota Batam

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Batam terus

berbenah dengan melakukan penataan organisasi, penataan tatalaksana manajemen SDM

aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan budaya kerja serta

terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut antara lain

dilakukan dengan pembuatan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang telah ditetapkan pada lembaran daerah

Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1 pada tanggal 15 Januari 2014. Disamping itu dalam

rangka peningkatan pelayanan juga telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Lain melalui Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2

pada tanggal 12 Maret 2014. Melalui peraturan dearah tersebut untuk pelayanan

perizinan sudah dibentuk SKPD teknis yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sejalan dengan hal itu Pemerintah Kota Batam juga

membuatStandar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada khususnya

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara langsung melakukan pelayanan kepada

masyarakat.

SOP merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan standar pelayanan dan

pelaksanaan kegiatan oleh SKPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta

transparansi kinerja. SOP selain sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas

pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD juga bisa dipakai sebagai alat

penilaian kinerja SKPD berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada SKPD

bersangkutan sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi akuntabel. Melalui

penyusunan SOP ini diperoleh beberapa manfaat, antara lain, yaitu:

Membentuk system kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan dapat

dipertanggungjawabkan;

Adanya gambaran bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan

kebijakan dan peraturan yang berlaku;

Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung;

Sebagai saran tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan

harian sebagaimana metode yang ditetapkan;

Menjamin konsisten dan proses kerja yang sistematik dan menetapkan hubungan

timbal balik antar satuan kerja.


Terkait pencapaian grand design reformasi birokrasi 2010-2025 khususnya pada

struktur organisasi Pemerintah Kota Batam, juga telah dilakukan penyusunan analisis

jabatan dan beban kerja yang meliputi 225 analisis jabatan struktural dari 1.119

kompetensi jabatan struktural yang ada di struktur jabatan organisasi Pemerintah

Kota Batam. Dalam analisis jabatan ini diuraikan tentang berbagai klasifikasi jabatan

dan kebutuhan personil dengan memberikan analisis tentang persyaratan-persyaratan

dalam menduduki suatu jabatan, yang meliputi : jenjang eselon, klasifikasi minimal

golongan pangkat dan ruang, klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, serta

persyaratan diklat teknis dan fungsional untuk menduduki suatu jabatan struktural.

Penyusunan SOP maupun ANJAB yang telah dilakukan tersebut masih terus

disempurnakan.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik, pemerintah pusat melalui Menteri

Negara PAN sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik melalui Surat Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor

63 Tahun 2003, pedoman umum ini kemudian diikuti oleh dua SK MenPAN pada tahun

2004 melalui SK Nomor 25 dan 26 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

IKM diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat yang dikumpulkan melalui survei

kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik. Dengan adanya Penyusunan IKM

ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik

di instansi pemerintah kepada masyarakat. Guna merespon tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan publik tersebut. Pemerintah Kota Batam juga telah melakukan survei kepuasan

masyarakat terhadap unit kerja yang melakukan pelayanan.

II.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan

nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat dilihat dari komposisi sektor

ekonomi yang merupakan bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total

PDRB, yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai

keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk

memahami sektor-sektor manakah yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam


memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah.Empat sektor potensi

unggulan dari sektor ekonomi yang dominan menyumbangkan andil ke dalam PDRB

Kota Batam adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran,

sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor bangunan. Secara rinci

potensi unggulan daerah Kota Batam menurut sektor ekonomi tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 13.Distribusi Potensi unggulan pada PDRB Kota Batam Tahun 2011 – 2013

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)

No. Lapangan Usaha 2011 2012* 2013**

1 Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 1,18 1,16 1,12

2 Pertambangan dan penggalian 0,13 0,12 0,12

3 Industri pengolahan 60,69 59,92 58,99

4 Listrik, gas dan air bersih 0,67 0,66 0,67

5 Bangunan 2,90 2,95 3,02

6 Perdagangan, hotel dan restoran 25,72 26,53 27,40

7 Pengangkutan dan komunikasi 3,06 3,06 3,07

8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,44 4,41 4,43

9 Jasa-jasa 1,21 1,19 1,18


* Angka Perbaikan

** Angka Sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam

tahun 2013, sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama Kota

Batam dengan prediksi kontribusi sebesar 58,99 persen. Sektor unggulan kedua yaitu

sektor perdagangan hotel dan restoran diprediksikan mengalami peningkatan dari 26,53

persen menjadi 27,40 persen. Sektor unggulan ketiga yang memberikan kontribusi besar

dalam PDRB Kota Batam adalah sektor jasa keuangan persewaan dan jasa perusahaan

yaitu sebesar 4,43 persen dan sektor ke empat adalah bangunan dengan kontribusi 3,02

persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2013

S e k t o r 2011 2012* 2013**

(1) (3) (4) (5)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 7,01 4,56 2,50


Perikanan

2. Pertambangan dan Pengalian 1,03 1,01 0,82

3. Industri 5,55 5,43 4,20

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 10,24 5,28 8,64

5. Bangunan 10,37 8,86 8,26

6. Perdagangan 11,19 10,12 9,32

7. Angkutan 7,74 6,78 6,10

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 6,17 6,16 6,16

9. Jasa-jasa 3,77 4,54 4,84

Kota Batam 7,20 6,78 5,83


Ket : * Angka Perbaikan

** Angka Sementara

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar 7,20% dan pada tahun

2012 pertumbuhan ekonomi Kota Batam mengalami perlambatan dengan laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,78% perlambatan tersebut selaras dengan menurunnya

realisasi nilai ekspor Kota Batam pada tahun 2012 dengan nilai ekspor Kota Batam pada

periode tersebut sebesar US$ 10,72 juta dimana pertumbuhan ekspor Kota Batam

menurun sebesar -7,16 persen, begitu juga dengan nilai impor Kota Batam hanya sebesar

US$ 9,28 juta dengan pertumbuhan impor sebesar -3,31 persen. Namun demikian neraca

perdagangan Kota Batam masih mengalami surplus sebesar US$ 1,44 juta. Melambatnya

pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga tidak terlepas dari pengaruh melambatnya

investasi akibat dari belum pulihnya perekonomian global, perlambatan kinerja industri

pengolahan serta masih rendahnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2015.

Dari sisi inflasi dapat disampaikan bahwa perkembangan inflasi Kota Batam pada

bulan Januari s/d Desember 2014 sebesar 7,61% mengalami penurunan dibandingkan

dengan inflasi yang terjadi pada periode Januari s/d Desember 2014 dengan besar inflasi

7,81%. Masih tingginya inflasi yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan terjadinya

kenaikan indeks kelompok bahan makanan sebesar 1,31 persen; kelompok makanan jadi,

minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,12 persen; kelompok perumahan, listrik, air, gas

dan bahan bakar sebesar 1,25 persen; kelompok sandang sebesar 0,25 persen; kelompok

kesehatan sebesar 0,65 persen; dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan

sebesar 2,75 persen. Pada tahun 2014 semua inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks

harga tidak ada satupun indeks harga di Kota Batam pada tahun yang mengalami

penurunan.Inflasi Tahun Kalender (Januari-Mei) 2015 di Kota Batam sebesar 0,56 persen

dan laju inflasi 'year on year' di Kota Batam (Mei 2015 dibandingkan dengan Mei 2014)

sebesar 7,63 persen.



Gambar 4. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2011- Mei 2015


c. Fasilitas Infrastruktur

Kondisi Jalan

Pembangunan Infrastruktur jalan sebagian besar sudah mampu membuka

keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga

berdampak pada pertumbuhan perekonomian kota. Perkembangan kondisi jalan di

Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Perkembangan Sarana Jalan di Kota Batam

Tahun 2011 s/d 2014

Tahun

Y e a r Aspal

Asphalted

Kerikil

Grave Tanah

Earth

Tidak

Dirinci

Unspecified

Jumlah

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2011 931,23 73,00 84,85 - 1.089,08

2012 947,13 73,00 68,95 - 1.183,13

2013 926,22 123,89 48,27 - 1.098,38

2014*) 751,37 117,44 13,76 - 882,57 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

*) Tidak Termasuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.

Fasilitas Air Bersih.

Sejak bulan November 1995 pengadaan dan pengusahaan air bersih di Pulau Batam

dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan ini memudahkan pendanaan swasta dalam

membiayai sejumlah pekerjaan perbaikan dan pengembangan sistem distribusi


Sumber air bersih yang memasok kebutuhan air di Pulau Batam berasal dari air baku

yang terdapat pada beberapa WTP yang tersebar di Kota Batam, antara lain yaitu WTP

Sei Baloi, WTP Sei. Ladi, WTP Sei. Harapan, WTP Sei Nongsa, WTP. Muka Kuning,

WTP Tanjung Piayu dan WTP Duriangkang, dengan kapasitas desain WTP sebesar

3.000 liter/detik dimana banyaknya air yang distribusikan pada tahun 2014 adalah :

Rumah Tempat Tinggal dan Instansi Pemerintah 72,41%

Industri 8,09%

Badan sosial, Rumah Peribadatan dan Rumah Sakit 4,50%

Niaga (Hotel, Taurism) 14,52%

Pelabuhan / Bandara 0,46%

Lokasi Waduk di Kota Batam seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. Peta Lokasi Waduk di Pulau Batam

Dengan kapasitas produksi sebesar 4.682 lt/det. Gambaran kapasitas waduk di Kota

Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Kapasitas Air Bersih di Kota Batam Tahun 2014

Nama Waduk

Volume

( m 3)

Kapasitas

Desain WTP

(Lt/Dtk)

Kapasitas/Produksi

(Lt/Dtk)

(1) (2) (3) (4)

1. Sei Harapan 3.600.000 210 212,96

2. Sei Baloi 270.000 30 26,10

3. Sei Nongsa 720.000 60 85,64

4. Sei Ladi 9.490.000 240 316,40

5. Muka Kuning 12.270.000 310 333,52

6. Duriangkang 78.180.000 3000 1.368,72

7. Rencana Waduk Tembesi 41.876.080 600 -

8. Waduk Rempang 5.166.400 232 -

9. Waduk Sei Gong - - -

Sei Harapan

Nongsa

Sei Ladi

Muka Kuning Duriangkang

Sei Baloi


Jumlah 151.572.480 4.682 2. 343,62

Sumber : BP Kawasan Batam

Perkembangan Kota Batam yang pesat mengakibatkan kebutuhan air yang semakin

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam, perkembangan

usaha dan industri yang mengharuskan untuk mencari alternatif sumber air baku. Mengingat

sumber air baku di Kota Batam berasal dari air permukaan / tadah hujan, maka perlu

pengamanan lahan di lokasi Catchment Area.

- Tenaga Kelistrikan

Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk

wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang

Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau

Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang

Tanjung Pinang. Data pengusahaan kelistikan Batam Tahun 2012-2014 melalui PT. PLN

Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Data Pengusahaan Kelistikan PT. PLN Batam

Tahun 2012 s/d 2014

Indikator 2012 2013 2014

Jumlah Pelanggan 237.354 5,0% 251.727 6,1% 268.775 6,8%

Penjualan T/L (MWh) 1.644.224 7.7% 1.826.038 11,1% 1.985.419 8,7%

Daya Mampu (MW) 374 18,4% 344 -8,0% 364,6 6,0%

Beban Puncak (MW) 288 9,1% 310 7,6% 339 9,4%

Fuel Mix BBM (%) 4,91% 0,01% 0,01%

Susut (T & D) (%) 5,97% 6,24% 5,94%

SAIDI (mnt/plg/thn) 29,3 24,31 23,32

SAIFI (Kl/plg/thn) 0,7 0,69 0,59

Batubara (MW)

2x55 2x55 2x55

Gas (MW) 264 234 254 Sumber : PT. PLN Batam

Jumlah pelanggan listrik PLN wilayah khusus Batam sampai dengan tahun

2014sebanyak 268.775 pelanggan dengan daya tersambung 1.192.445 KVA dan beban puncak

339 MW. Komposisi pelanggan pada tahun 2014 jumlahpelangan rumah tangga sebesar 71,35

persen, pelanggan industri 0,12 persen, pelangan usaha 12,04 persen, dan jenis pelanggan


umum 16,06 persen. Kebuttuhan kelistrikan Kota Batam 5 tahun tahun ke depan dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

- Perhubungan Laut

Untuk menunjang lalu lintas orang dan barang serta bongkar muat barang tersedia beberapa

penumpang dan pelabuhan kargo untuk sandar kapal dengan kapasitas sampai dengan

150.000 DWT yang terdapat di Pelabuhan Kabil, sedangkan untuk kapasitas kontainer saat

ini sebesar 90.000 TEUs di Pelabuhan Batu Ampar yang rencananya akan terus

dikembangkan secara bertahap sampai dengan 4.000.000 TEUs. Sedangkan untuk kapasitas

sandar kapal saat ini sebesar 35.000 DWT. Berikut kondisi dan lokasi pelabuhan yang ada

di Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 6.Gambar Dermaga Utara Terminal Batu Ampar

Kapasitas Sandar : 30,000 DWT Panjang : 176 m Dalam : 10 m

Kebutuhan Listrik Kota Batam 5 Tahun ke Depan

1. Kapasitas Terpasang 374 MW 2. Beban Puncak 266 MW 3. Kebutuhan 5 Tahun ke depan 580 MW 4. Rencana Pengembangan Kelistrikan ke depan 783 MW

Tabel 18. Kebutuhan Listrik Kota Batam


Gambar 7.Peta Lokasi Pelabuhan Kota Batam

Untuk menunjang lalu lintas orang saat ini di Kota Batam memiliki beberapa pelabuhan

penumpang baik domestik maupun pelabuhan internasional, antara lain Pelabuhan Ferry

Sekupang, Pelabuhan Internasional Ferry Batam Center, Pelabuhan Ferry Internasional Nongsa

Pura, Teluk Senimba dan Harbour Bay.

- Perhubungan Udara

Sarana dan fasilitas perhubungan udara di Kota Batam selama ini dilakukan pada

Bandara Hang Nadim Batam yang melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat.

Kondisi kapasitas Bandara Hang Nadim Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19.Kapasitas Bandara Hang Nadim

DESKRIPSI UNIT KONDISI SAAT INI RENCANA

PENGEMBANGAN AKHIR

LANDASAN PACU APRON TERMINAL JENIS PESAWAT KAPASITAS TERMINAL KAPASITAS KARGO KAPASITAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Meter M² M²

Type Penumpang per

Ton

Kilo liter

4025 X 45 110,541

35,122 (2 Lantai 4 Gar Barata)

B 747 3,300,000

16,230

52,000

4025 X 45 170,000

88,000 (12 Pasang Gar Barata) B 747

8,300,000 700,000

52,000

8. Sekupang, Kargo & Ferry Terminal

Kapasitas 10,000 DWT Ultimate 15,000 DWT Panjang 177 m (1,200 m) Dalam 9 m (12 m) Gudang Terbuka 116,100 m² (143,600 m²)

Gudang Tertutup 42,240 m² ( 92,000 m²) 5. Kabil, (CPO & Cargo)

Kapasitas Sandar : 35,000 DWT ( 150,000 DWT) Panjang : 420 m (5,500 m) Dalam : 13 m (18 m)

Gudang Terbuka : 100,000 m²

1. Batu Ampar, Kargo Kapasitas 35,000 DWT Panjang 600 m (3,000 m) Dalam 6-12 m (17m)

Area Kontainer 60,000 m² (650,000 m²)

3. Nongsa Pura

6. Telaga Punggur

7. Teluk Senimba

2. BatamCenter

4. Kabil, (Container &

General Cargo)

RORO



- Telekomunikasi dan Informasi

Perkembangan dunia selular beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat pesat

hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penggunaan telepon selular di hampir seluruh

pelosok dunia. Pesatnya perkembangan dunia selular juga terjadi di Kota Batam.

Meningkatnya penggunaan telepon seluler di Kota Batam bisa dilihat dari banyaknya operator

seluler yang beroperasi di Kota Batam dan berjamurnya menara telekomunikasi yang terus

bertambah jumlahnya. Provider yang beroperasi di Kota Batam ada sebanyak 20 provider, dan

terdapat 19 penyedia menara dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 437 menara.

Maraknya keberadaan menara-menara telekomonikasi tersebut disamping memberikan

kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya disisi lain juga menimbulkan dampak

terhadap nilai estetika dan keindahan Kota Batam.

Guna meminimalisir keadaan tersebut maka berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007

Pemerintah Kota Batam bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya telah mengupayakan

adanya penataan terhadap keberadaan menara-menara telekomunikasi tersebut. Dengan

melalui proses yang panjang maka pada tanggal 10 Juli 2009 Dewan Perwakilan Daerah Kota

Batam telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009tentang Menara

Telekomunikasi di Kota Batam. Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota

Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20.Fasilitas dan Infrastuktur Telekomunikasi

NO URAIAN Satuan

A PSTN dan ISDN Switch

Sentral Telepon Otomat

Kapasitas Total Sentral

18 Lokasi 111,768 SST

B CDMA Switch

Kapasitas Sentral

Jumlah BTS

35.000 CDMA 19 BTS

C

Kapasitas Jaringan

Jaringan Kabel Tembaga

Lebar Pita Serat Optik - Lokal Batam - Ke kota lain melalui Pekanbaru - Sambungan bawah laut TIS

Lebar Pita Radio Gelombang Mikro Dijital - Lokal Batam - Ke kota lain melalui

Pekanbaru - Ke Singapura

Lebar Pita Satelit Dijital

98.690 Satuan Sambungan 377,5 Gbps 15 Gbps 12,5 Gbps 350 Gbps 904 Mbps 34 Mbps 560 Mbps 310 Mbps 52 Mbps


D Penyedia Layanan Internet

TELKOMNET INSTAN

INDOSATNET

IDOLANET

CENTRIN


Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 8. Infrastruktur Informasi di Kota Batam (Layanan Telekomunikasi)


- Perbankan

Dalam menunjang aktifitas berbagai usaha, bisnis maupun perdagangan, di Kota Batam

saat ini telah beroperasi sebanyak 81 bank yang terdiri dari 39 buah bank umum dengan

jumlah kantor sebanyak 155 serta 42 buah bank perkreditan rakyat dengan jumlah kantor

sebanyak 71 buah. Jumlah keseluruhan kantor bank baik bank umum maupun bank


perkreditan rakyat sebanyak 226 kantor. Rincian jumlah bank umum dan BPR yang ada di

Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21. Jumlah Bank dan Kantor Bank

di Kota Batam Tahun 2014

Jenis Bank Bank Kantor Bank

1 2 3

Bank Umum

- Bank Persero

- Bank Devisa

- Bank Non Bank

- Bank Pembangunan Daerah

- Bank Asing dan Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

- Konvensianal

- Syariah

4

25

2

3

5

40

2

61

72

7

8

7

68

3

Jumlah 81 226

Sumber: Bank Indonesia Batam

- Investasi

Berdasarkan data dari BP Kawasan selama periode bulan Januari sampai dengan September

2014 untuk pendaftaran investasi di BP Batam tercatat ada 106 proyek dengan nilai USD

510.730.526 dan terealisasi sebanyak 46 proyek dengan nilai USD 151.568.947, sedangkan

untuk pendaftaran perluasan investasi ada sebanyak 16 proyek dengan nilai investasi USD

408.566.523 dan terealisasi sebanyak 18 proyek dengan nilai USD 117.362.867.

Beberapa peluang investasi yang masih terbuka dari berbagai sektor kegiatan dalam

upaya mengembangkan ekonomi Kota Batam antara lain sektor industri yang meliputi :

- industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan dan

industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

- Aneka Industri meliputi : konveksi, kimia, logam, pengolahan hasil pertanian,

elektronika dan pengolahan kayu,

- Industri berat meliputi industri baja, industri permesinan dan alat pengeboran

minyak.

Sektor Pertanian, meliputi :

- perikanan, peternakan (Fatening) dan hortikultura, seperti yang telah dirintis di

Pulau Nguan dimana Pulau Nguan akan dimanfaatkan sebagai lokasi pertanian dan

perikanan. Hal ini telah dirintis salah satunya dengan kerjasama dengan BPPT


melalui pembibitan ikan kerapu yang telah berhasil menikmati panen pertama yang

dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Bapak Walikota Batam

beberapa waktu yang lalu.

- Komoditas yang memerlukan teknologi tinggi dan padat modal dapat dilaksanakan

oleh pemodal yang berskala besar dan orientasi pasarnya untuk ekspor.

- Komoditas dengan teknologi tidak terlalu tinggi, padat karya dan modal dapat

dilaksanakan oleh investor yang berskala usaha menengah dengan orientasi

utamanya memenuhi kebutuhan lokal.

- Komoditas dengan teknologi tepat guna, yang tidak memerlukan modal yang terlalu

tinggi. Usaha ini diutamakan untuk memenuhi pasar lokal.

Sektor Perdagangan, meliputi :

- Berpeluang pada kegiatan ekspor dan perdagangan retail menengah/besar.

- Potensi investasi di bidang prasarana dan sarana pasar & pergudangan (Cold

Storage).

Sektor Pariwisata, antara lain :

- Perjalanan wisata terpadu dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu

memberikan suguhan objek wisata, atraksi wisata dan akomodasi.

- Entertaiment bisnis yang mengelola pelaksanaan workshop, seminar dan event-

event kegiatan berskala internasional.

- Pengembangan kawasan wisata terpadu.

- Pengembangan wisata budaya, sejarah dan bahari.

Sektor Transportasi dan Teknologi, meliputi :

- Pengadaan sarana transportasi darat

- Potensi di bidang transportasi udara (Batam Airline)

- Investasi di bidang perhubungan laut (RO-RO)

- Potensi untuk pengembangan teknologi di bidang informasi Information

Technology (IT)

Sektor lainnya antara lain sebagai berikut :

- Pengelolaan kebersihan termasuk pengelolaan sampah

- Pegelolaan limbah industri

- Pengelolaan air bersih

- Pembangunan pusat perkemahan terpadu dan ketenagalistrikan.


II.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah di Kota Batam mengacu kepada isu strategis

dan permasalahan mendesak yang perlu ditangani dan diatasi dalam mewujudkan sasaran dan

target yang direncanakan. Adapun yang menjadi permasalahan ataupun isu strategis yang

dihadapi di Kota Batam dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat

propinsi dan nasional.

II.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

a. Pendidikan

Capaian pembangunan di bidang pendidikan menunjukan hasil yang cukup baik

akan tetapi jika dilihat dari data capaian indikator di bidang pendidikan, diperoleh

permasalahan Masih rendahnya Kualitas dan Akses Jangkauan Pendidikan serta

terdapatnya kesenjangan antara Kabupaten/Kota. APS untuk jenjang pendidikan SD

dan SLTP sudah baik yaitu masing-masingnya 99,12 persen dan 97,35 persen hanya

saja untuk jenjang SLTA baru sekitar 72,33 persen. Rendahnya APS di tingkat

pendidikan SLTA disbanding dengan tingkat SD dan SLTP disebabkan angka

kelulusan SMP yang masih rendah. Walaupun angka indikator di tingkat

pendidikan sudah cukup baik, tetapi capaian di tiap Kabupaten/Kota belum merata

(masih terdapat kesenjangan). Hal tersebut antara lain disebabkan masih kurangnya

untuk beberapa jenis guru, khususnya guru eksakta dan penyebaran tenaga guru

juga belum merata. Secara keseluruhan tenaga guru jumlahnya sudah cukup

memadai dengan rasio yang tergolong baik. Demikian juga dengan prasarana dan

sarana belajar baik kuantitas dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama

untuk daerah pesisir dan Hinterland

b. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, permasalahan dirasakan adalah Masih rendahnya Akses

terhadap Pelayanan Kesehatan antar Wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya

tenaga medis dan prasarana/sarana kesehatan terutama di Desa dan Kecamatan.

Jumlah tenaga medis seperti Dokter, Perawat dan Bidan masih terbatas, demikian

juga dengan peralatan dan obat-obatan. Untuk itu maka jangkauanpelayanan

kesehatan harus diperluas dan kualitas pelayanannya ditingkatkan. Disamping itu

angka kematian bayi dan ibu melahirkan terutama di daerah yang terisolir dan

kawasan kumuh (slum) di perkotaan masih cukup tinggi walaupun secara

keseluruhan Kota Batam berada dibawah rata-rata nasional. Selain itu, jaminan

pembiayaan kesehatan dan kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan


masih kurang. Penyakit infeksi menular seperti demam berdarah dengue (DBD),

HIV/AIDS, tuberculosis dan malaria masih merupakan masalah kesehatan

masyarakat yang menonjol.

Saat ini Pemerintah Daerah Kota Batam telah memiliki Rumah Sakit Umum

Daerah yang telah ditingkatkan menjadi kategori rumah sakit rujukan tipe B,

dimana kedepannya tetap akan terus ditingkatkan dengan tambahan sarana dan

prasarana operasional RSUD serta tambahan SDM untuk pengelolaannya.

c. Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam sampai dengan tahun 2014 menunjukkan

gejala perlambatan. Melihat dari potensi perekonomian yang ada di Kota Batam,

dapat dikatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Belum Dikelolanya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara

Maksimal

Wilayah Kota Batam 74,62 persen merupakan perairan/ lautan, dan

memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ternilai harganya.

Potensi ekonomi keluatan meliputi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan

perikanan, budidaya rumput laut. Potensi energi kelautan seperti gelombang,

pasang surut, angin danenergi panas laut (ocean thermal), namun sayangnya

belum dikelola secara maksimal. Belum maksimalnya pengelolaan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi dari sub

sektor perikanan di dalam PDRB Kota Batam yang hanya menyumbangkan

sebesar Rp 241 milyar atau 0,446 persen rata-rata selama lima tahun terakhir

ini. Rendahnya kontribusi sub sektor perikanan mungkin dikarenakan di Kota

Batam terdapat suatu musim dimana nelayan sulit menangkap ikan karena

ombak yang kuat atau oleh masyarakat setempat sering disebut musim utara.

Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan dalam meningkatkan hasil

penangkapan ikan.

Dengan luasnya wilayah perairan Kota Batam diharapkan ke depan sub

sektor perikanan bisa menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Batam.

Adanya upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan belum sepenuhnya memperhatikan pengelolaan kelautan dan

perikanan yang berkesinambungan, dimana bukan hanya sektor hulu

(penangkapan dan permanenan) saja yang perlu ditingkatkan tetapi juga harus

memperhatikan dan memikirkan sektor hilirnya (pengolahan dan pemasaran)


sehingga menjadi suatu kesatuan yang efektif dalam memaksimalkan potensi di

bidang kelautandan perikanan.

2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Industri Pengolahan yang Berbasis

Pengembangan Ekonomi Lokal

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memberikan

kontribusi PDRB paling besar di Kota Batam khususnya dari sub sektor industri

besar dan industri sedang. Masih menariknya Kota Batam sebagai daerah tujuan

investasi tidak terlepas dari letak Kota Batam yang strategis, dan kebijakan

pemerintah pusat dengan menetapkan Kota Batam sebagai Daerah Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB). Namun penetapan tersebut perlu cepat

harus ditunjang dengan regulasi perangkat hukum yang mengaturnya sehingga

tidak ada keraguan-keraguan investor dalam berinvestasi di Kota Batam.

Disamping itu pengembangan Industri di Kota Batam belum

memaksimalkan sektor industri pengolahan yang berorientasi kepada

pengembangan ekonomi lokal. Dengan telah ditetapkan Batam, Bintan dan

Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka Kabupaten/Kota yang berada

disekitarnya diharapkan mampu menangkap peluang pengembangan

perekonomian dengan lebih mengoptimalkan industri pengolahan yang

memberdayakan masysarakat. Selain itu, promosi merupakan hal yang perlu

dalam pengembangan perekonomian lokal di Kota Batam

3. Masih Kurang Maksimalnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pelaku

dan Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merupakan pelaku ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi secara tidak langsung juga

memajukan ekonomi di suatu daerah. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di

Kota Batam belum sepenuhnya berhasil hal ini disebabkan pelaksanaan

pemberdayaan yang berorientasi ke arah individu atau keluarga dirasakan

kurang efektif. Peran usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan

peningkatan pemberdayaan “kelompok masyarakat’ di berbagai sektor ekonomi

masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan bimbingan agar terjadinya

kemandirian dan peningkatan perekonomian masyarakat.

4. Masih Tingginya Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan

Jumlah pengangguran di Kota Batam cenderung mengalami

peningkatan, pada tahun 2014 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Kota Batam sebesar 6,64 persen. Besarnya tingkat penggangguran di Kota

Batam lebih disebabkan olehfaktor migrasi dari luar daerah Kota Batam yang

belum memiliki skill yang dibutuhkan pasar Batam, dimana saat ini di sektor

industry Kota Batam lebih banyak didominasi oleh steel workindustry dan

shipyard yang tentunya lebih membutuhkan SDM yang menguasai skill

dibidang mechanic baja, pipa dan perkapalan dan lain sebagainya. Dengan

terjadinya modernisasi dan perkembangan teknologi, di Kota Batam untuk

kedepan diperlukan tenaga kerja yang mempunyai skill dan pendidikan yang

memadai pada suatu bidang tertentu.

Kendala ketenagakerjaan di Kota Batam antara lain masih tingginya

angka pengangguran terbuka akibat rendahnya serapan lapangan kerja bagi

lulusan sekolah dan kurikulum pendidikan yang belum terintegrasi dan selaras

dengan kebutuhan lapangan kerja serta belum optimalnya Balai Latihan Kerja

bagi penyiapan calon tenaga kerja siap pakai. Hal ini perlu menjadi perhatian

untuk kedepannya, dengan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) tenaga

kerja diharapkan agar penyerapan kebutuhan akan tenaga kerja di Kota Batam

dapat diperoleh dari penduduk usia bekerja yang ada di Kota Batam sendiri.

Jumlah penduduk miskin di Kota Batam berdasarkan survey PPLS 2011

adalah sebanyak 40.493 Rumah Tangga Sasaran atau 169.540 jiwa atau sama

dengan 17,08 persen dari total jumlah penduduk Kota Batam hasil sensus sosial

ekonomi nasional (susenas) BPS Kota Batam. Persentase penduduk miskin

Kota Batam cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional

yaitu 12,49 persen. Besarnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam perlu

menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam dengan tetap

meneruskan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah, disamping

terus mengantisipasi arus urbanisasi pendatang yang masuk ke Kota Batam

yang tidak memiliki keahlian dan berpendidikan karena akan berpotensi untuk

menambah angka kemiskinan terutama di kawasan perkotaan apabila tidak bisa

masuk ke bursa kerja yang tersedia serta menekan angkakelahiran dan

meningkatkan kembali program keluarga berencana.

d. Infrastruktur

Masalah infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya

iInfrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat

pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu ditanggulangi

untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota

dalam hal ketersediaan infrastruktur darat berupa jalan dan jembatan,


infrastruktur laut berupa pelabuhan, dermaga dan kapal angkutan serta

infrastruktur udara berupa penambahan dan peningkatan sarana bandara.

Penyediaan infrastruktur tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong

pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan

tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam.

Sedangkan masalah mendesak terkait dengan penyediaan infrastruktur

yang dihadapi adalah belum selesainya perumahan rakyat, penyediaan air bersih

dan listrik serta pembukaan akses terhadap daerah terisolir.

e. Lingkungan Hidup

Pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak beberapa tahun

belakangan ini secara tidak disadari telah menyebabkan permasalahan kurang

terjaganya kualitas lingkungan hidup. Tingginya kebutuhan akan perumahan

yang diikuti dengan kebutuhan lahan menyebabkan terjadinya kerusakan

ekosistem kawasan hutan dibeberapa titik lokasi hutan, lahan mangrove, pesisir

pantai dan laut serta meluasnya lahan kritis dan perubahan iklim yang sebagian

besar diakibatkan oleh kesalahan perilaku manusia dalam mengelola sumber

daya alam terutama pada tahapan proses yang menggunakan pola cut and fill .

Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis telah berdampak

terhadap lingkungan, hal ini dapat dilihat dari menurunnya kuantitas dan

kualitas air, bencana kekeringan yang cukup lama melanda Kota Batam akhir-

akhir ini.

f. Pulau – pulau Terdepan

Kota Batam mempunyai 4 pulau terdepan yang berbatasan langsung

dengan Negara Tetangga yaitu pulau Batu Berhenti, pulau Putri, pulau

Pelampung dan pulau Nipah serta dengan adanya rencana penambahan 2 (dua)

pulau terluar lagi yaitu pulau Karang Helen Mars dan Karang Banteng.

Kurangnya pemanfaatan pulau-pulau terdepan menjadi isu strategis pada tahun

2013 sehingga wacana pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

yang khusus mengurusi masalah perbatasan sangat mendesak untuk didirikan.

Pemanfaatan pulau-pulau terdepan di Kota Batam hendaknya menjadi perhatian

mengingat banyak dari pulau terdepan yang mempunyai potensi untuk

dikembangkan. Disamping itu, hampir semua pulau terdepan hingga saat ini

kebanyakan hanya menjadi pulau untuk pengawasan dalam hal perbatasan dan


praktek ilegal fishing, dengan demikian masih banyak potensi Kelautan dan

Perikanan Kepulauan yang belum dimanfaatkan.

g. Kinerja Pemerintahan

Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen untuk mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean

Government) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Isu strategis yang

muncul terkait hal ini adalah perlunya Meningkatkan kinerja Pemerintahan

yang Bersih dan Berwibawa sehingga kelemahan penyediaan data perlu diatasi

agar lebih optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan

pemerintahan.

Percepatan perwujudan Good Governance dan Clean Government masih

dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas

aparatur di jajaran Pemerintah Kota Batam melalui pendidikan dan pelatihan

secara berkala. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan tersebut diharapkan akan

mampu menciptakan aparatur yang akuntabel dan profesional. Selain itu, msih

terbatasnya sarana dan prasarana bangunan pemerintah termasuk gedung kantor

yang representatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan publik juga perlu mendapat perhatian serius di tahun 2016.

II.3Isu Isu dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Isu-isu strategis dan prioritas nasional memiliki pengaruh yang cukup fundamental

dalam menentukan arah pembangunan di daerah selain isu isu strategis yang bersifat lokal. Hal

ini disebabkan arahan dan indikasi target capaian nasional merupakan juga target yang akan

dicapai oleh seluruh pemerintah daerah. Selain itu, arah kebijakan dan prioritas nasional juga

akan menentukan besar dan jumlah program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan baik

secara langsung maupun melalui pemerintah daerah.

Dalam Rancangan Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, pusat-pusat pertumbuhan yang

diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dimana Kota Batam diarahkan untuk

mengembangkan kegiatan industry pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-

komoditas unggulan seperti perikanan dan pariwisata. Sementara peranan PKN Batam sebagai

pusat industry pengolahan untuk tujuan ekspor tetap dipertahankan.

II.3.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015

Hitung mundur tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)

tahun 2015 kian mendekat, namun dari 8 (delapan) sasaran / target yang ingin dicapai masih

terdapat beberapa hal yang masih belum tercapai namun masih memungkinkan untuk dicapai


serta beberapa sasaran masih ada yang dalam kriteria mengkhawatirkan atau sulit untuk

dipenuhi. Esensi utama dari tujuan pembangunan millennium sebagaimana yang dicanangkan

dalam deklarasi MDGs di United Nation Summit pada bulan September tahun 2000 di New

York pada dasarnya berfokus pada penanganan aspek kemanusiaan dalam rangka memerangi

kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Delapan target yang dikenal sebagai MDGs (millennium development goals) dapat

dijabarkan sebagai penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesetaraan jender,

penurunan angka kematian bayi, kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan

penyakit-penyakit lain, lingkungan berkelanjutan, serta kerja sama pembangunan global.

Indonesia saat ini menghadapi 4 (empat) masalah pokok kependudukan yang terkait

erat dengan tujuan MDGs yaitu: tingkat kelahiran yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak

merata, pengangguran dan kemiskinan, serta urbanisasi desa-kota. Meskipun pernah

mengalami era keberhasilan dalam program kependudukan lewat Keluarga Berencana (KB)

dan slogan ‘dua anak cukup’ guna mencapai ‘zero growth population’ namun saat ini tingkat

demografi Indonesia sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik memberikan data proyeksi

tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 255.461.700 jiwa bahkan pada tahun

2020 diproyeksikan menjadi 271.066.400 jiwa.

Struktur kependudukan didominasi oleh usia muda yang berimplikasi pada

meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendukung pertumbuhan dari sisi kebutuhan

pangan hingga sarana kesehatan dan pendidikan. Angka ketergantungan penduduk menjadi

tinggi yang menjadi beban oleh kelompok usia produktif sebagai pencari nafkah. Ini akan

mengakibatkan keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan akan sangat mudah jatuh ke

dalam kelompok keluarga miskin begitu ada faktor pengganggu keuangan seperti pendidikan

dan kesehatan. Sebaliknya, kemiskinan akan membuat penduduk usia muda tidak sehat dan

tidak mendapat pendidikan tinggi sehingga akhirnya tidak dapat bersaing mendapatkan

pekerjaan.

Untuk itulah pentingnya tujuan MDGs ini dituangkan dalam penyusunan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahunan, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga

demikian juga diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun

kota/kabupaten untuk juga menuangkan tujuan MDGs ke dalam indikator dokumen dokumen

perencanaan pembangunan daerah sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.

Tabel 22. Capaian Indikator MDG’s Kesehatan

Tahun 2011-2014 Kota Batam

Indikator Capaian Indikator Tahun Target MDG’S

2015 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6

1. Prevalensi balita dengan berat badan lahir rendah/kekurangan gizi (%)

- 0,72 1,04 1,10 15,05

2. Prevalensi balita gizi buruk (%) 0,4 0,45 0,42 0,41 3,6

3. Prevalensi balita gizi kurang (%) - 2,37 1,80 1,84 2,9

4. Angka kematian balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup

4,24 3,16 8,2 9,72 32

5. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

- 3,2 7,2 8,67 23

6. Angka kematian neonatal per 100.000 kelahiran hidup

- 2,69 6,10 7,09 Menurun

7. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)

- 72,06 74,0 84,9 Meningkat

8. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

78,57 66,45 67,00 111,53 102

9. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan (%)

98,01 98,83 91,20 89,28 Meningkat

10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (semua cara, cara tradisional dan cara modern) %

- 69,21 67,60 79,74 Meningkat

11. Cakupan pelayanan antenatal sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)

a. 1 kali kunjungan (%) - 95,39 83,0 94,07 Meningkat

b. 4 kali kunjungan (%) - - - 89,09 Meningkat

12. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)

0,03 0,04 0,05 0,05 Menurun

13. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria (%)

a. Angka kejadian (%) - 0,34 1,14 0,30 Menurun

b. Angka kematian (%) - 0 0 0

14. Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS (%)

a. TBC terdeteksi (%) - 14,91 151,70 100,00

70% Terdeteksi

b. TBC terobati (%) - 61,76 46,00 54,00 85% Terobati

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

II.3.2 Program Pengentasan Kemiskinan

”Setiap kemiskinan memiliki penyebab masing-masing sehingga

penyelesaiannya harus satu persatu, tidak ada resep umum” (Jeffrey D Sachs-

The End of Poverty).

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi sehingga dalam penyelesaiaannya

memerlukan penanganan lintas bidang dengan dukungan dari berbagai pihak mulai dari

kementerian/lembaga di pusat maupun dinas teknis di tingkat daerah, sampai pada perguruan

tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakatnya sendiri. Penurunan

kemiskinan yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dapat

dicapai jika terjadi peningkatan dan perluasan terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar,


peningkatan keberdayaan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan

serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mereka.

Keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan pada tahun 2014

telah berdampak positif dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun

jumlah penduduk miskin secara nasional berkurang dari 32,5 juta orang pada pada tahun 2009

menjadi 27,7 juta orang pada bulan September 2014. Tingkat kemiskinan turun dari 14,1

persen menjadi 10,96 persen pada periode yang sama.Sasaran angka pengangguran dan

kemiskinan padaRPJMN 2014-2019untuk sasaran tingkat pengangguran pada tahun 2016

proyeksinya 5,2-5,5 persen dan tingkat kemiskinan 9,0-10,0 persen.

Selain menjadi perhatian pemerintah pusat, pengentasan kemiskinan juga menjadi

program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang dijabarkan dalam Visi

dan Misi di dalam RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2010-2015. Dengan bekerja sama dengan

pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan dipimpin oleh Wakil Gubernur dengan

pola sharing dana 2 : 1. Program Pengentasan Kemiskinan ini mencakup beberapa kriteria

pembiayaan yang terangkum dalam 3 (tiga) program/kegiatan kemiskinan yaitu: Program

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Rumah Layak Huni, dan Program

Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal.

Tabel 23.Jumlah Sharing Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2014di

Kota Batam

TAHUN APBD Kota Batam

(Rp)

APBD Propinsi Kepri

(Rp) Jumlah

1 2 3 4

2011 14.984.722.950 28.465.799.900 43.450.522.850

2012 14.776.594.481 19.225.235.271 34.001.829.752

2013 23.488.202.713 37.120.398.490 60.608.601.203

2014 29.275.022.252 41.372.006.514 70.647.028.766

Sumber : Perda APBDP Kota Batam

Pada tahun 2014 untuk pengentasan masalah kemiskinan ini telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp 70.647.028.766 (tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta

dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) melalui sharing anggaran, yaitu

dari APBD Propinsi Kepri sebesar Rp 41.372.006.514 dan APBD Kota Batam sebesar Rp

29.275.022.252.


II.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator

makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013, RKPD 2014 dan Prediksi Tahun 2015

No Indikator*) Target Tahun

2014 Target Tahun

2015

Kondisi Yang Dicapai Tahun

2013

Tingkat Pencapaian Terhadap

Target RPJMD (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%) 7.65 8,0 5.83 76,20

2. Laju inflasi Kota Batam 5.00 4.00 7,81 -

3. PDRB ADH Berlaku (dalam trilyun Rp)

63.60 69.60 65.56 103,08

4. PDRB ADH Konstan (dalam trilyun Rp)

37.86 41.51 34.05 89,93

5. PDRB Per-Kapita ADH Berlaku (juta Rp)

45.14 45.54 59.89 132,67

6. PDRB Per-Kapita ADH Konstan (juta Rp)

26.87 27.11 31.11 115,77

7. Jumlah Penduduk (jiwa) 1.214.890 1.299.933 1.135.412 93,46

8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) dari sensus tahun 2010

28,66 37,66 20,24 -

9. Angka Partisipasi Murni (APM)

a. SD 103 105 100,93 97,99

b. SMP 95 97 80,25 84,47

c. SMU 75 78 61,96 82,61

10. Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. SD 115 117 111,90 97,30

b. SMP 103 105 101,66 98,69

c. SMU 75 78 72,00 96,00

11. Angka melek huruf (%) 100 100 99,30 99,30

12. Angka Buta huruf (%) 0,00 0,00 0,70 0,70

13. Angka rata-rata lama sekolah 10,91 11,02 10,90 99,90

14. Angka usia harapan hidup 71,01 71.14 70,96 99,92

15. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,64 5.80 6,09 91,26


BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA

PENDANAAN

III.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada

tahun 2014 melambat menjadi 5,0 persen di tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013

yang besarnya 5,6 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya

permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait

dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan

tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan

oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran

pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih

cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya.

Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional juga sama dengan kondisi pertumbuhan

ekonomi Kota Batam yang pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,83 persenkemudian pada tahun

2014melambatmenjadi 5,76 persen.Perlambatan yang dialami Kota Batam relatif masih lebih

kecil jika dibandingkan dengan nasional.

III.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional

bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.Selain

menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 25. PDRB Kota Batam

Tahun PDRB adhb (Juta Rupiah) PDRB adhk Tahun 2000

(Juta Rupiah)

2009 40.969.225,33 26.079.846,95

2010 47.297.634,49 28.107.277,22

2011 52.624.417,00 30.130.948,64

2012 57.645.949,75 32.174.806,25

2013 65.548.923,96 34.051.405,08

Sumber: Batam Dalam Angka 2009 – 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Batam mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 40,969 trilyun pada

tahun 2009 menjadi Rp 65,548 pada tahun 2013 (adhb). Sedangkan berdasarkan adhk PDRB Kota Batam juga mengalami

kenaikan yaitu yang semula Rp 26,079 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp 34,051 trilyun pada tahun 2013.

Apabila dilihat dari tren pertumbuhan PDRB, maka terlihat bahwa tren PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku maupun

harga konstan mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 9. Tingkat pertumbuhan PDRB Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam 2014

Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku mengalami tren menurun,

walaupun pada tahun 2013 PDRB adhb mengalami kenaikan tajam sebesar 13,7%. Hal yang sama juga terjadi pada

pertumbuhan PDRB adhk yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2010, yaitu yang semula 7,7% pada tahun 2010

menjadi 5,8% pada tahun 2013.

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri yang merupakan kontributor

terbesar terhadap PDRB Kota Batam juga mengalami penurunan nilai kontribusi. Sektor yang mengalami peningkatan

kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Adapun sektor lainnya memberikan nilai kontribusi yang stabil

dan tidak terlalu berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini:

Gambar 10. Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku (adhb)

Sumber : PDRB Kota Batam 2014

Dari Gambar 2.5 dan 2.6 terlihat adanya penurunan kontribusi sektor industri dan peningkatan kontribusi dari sektor

perdagangan, hotel, dan restoran. Namun peningkatan kontribusi dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran tidak dapat

menaikkan nilai PDRB Kota Batam secara keseluruhan.


Gambar 11. Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan (adhk)

Sumber : BPS Kota Batam 2014

Gambar 2.6 dan 2.7 juga memperlihatkan struktur ekonomi Kota Batam, dimana ekonomi Kota Batam lebih banyak

dikontribusi oleh sektor industri, lalu kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini menunjukkan bahwa potensi

ekonomi Kota Batam terletak pada kedua sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi

Kota Batam akan lebih menguntungkan bila diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi kedua sektor tersebut.

PDRB per Kapita Kota Batam cenderung meningkat (Gambar 2.10). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kota Batam. Pada tahun 2010, PDRB per Kapita Kota Batam atas dasar harga berlaku sebesar Rp 49,548 Juta

meningkat menjadi Rp 59,885 juta pada tahun 2013. Adanya tren meningkat ini baik atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan menunjukkan bahwa PDRB per Kapita Kota Batam akan terus meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya.

Gambar 12. PDRB per Kapita Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam 2014

III.1.2 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Batam terus mengalami penurunan jumlah (Gambar 2.12). Hal ini sesuai dengan capaian

Indeks Gini Kota Batam yang juga rendah. Dengan demikian, pemerataan kesejahteraan juga dinikmati oleh masyarakat

miskin di Kota Batam sehingga persentasenya menurun. Pada tahun 2009, penduduk miskin di Kota Batam sebesar 6,76%

dari total penduduk, dan menurun hingga 5,20% dari total penduduk Kota Batam pada tahun 2013.


Gambar 13. Persentase penduduk miskin Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam 2014

III.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara

menyeluruh. Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan

distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase

kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat

pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan

atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Dengan demikian, Indeks Gini bernilai 0 (nol) berarti terjadinya kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1

(satu) berarti terjadinya ketimpangan sempurna.

Gambar 14. Indeks Gini Kota Batam, Kepri, dan Nasional Sumber : BPS Kota Batam 2014 Gambar 2.11 memperlihatkan Indeks Gini Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa

Indeks Gini Kota Batam berada dibawah tingkat Provinsi dan Nasional. Hal ini juga berarti bahwa telah terjadi distribusi

kesejahteraan yang hampir merata di Kota Batam dan lebih baik daripada pemerataan kesejahteraan di tingkat Provinsi

maupun Nasional. Meski demikian, telah terjadi kenaikan nilai Indeks Gini Kota Batam yaitu yang semula 0,25 pada tahun

2009 meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2012.


III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung menurun.

Pada tahun 2012, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 64,83%,

menurun menjadi 59,68% pada tahun 2013, dan kemudian menurun lagi menjadi 57,11%

pada tahun 2014 (tabel 3.9). Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup

besar sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam

No Uraian

Total belanja untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran)

Persentase

(Rp) (Rp) (%)

1 Tahun anggaran 2012 893.593.781.083,00 1.378.395.207.767,42 64,83

2 Tahun anggaran 2013 999.770.638.858,47 1.675.134.478.242,67 59,68

3 Tahun anggaran 2014 1.123.673.224.380,77 1.967.617.828.158,85 57,11

III.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan

daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.Analisis pembiayaan daerah dilakukan

dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riilanggaran, sekaligus mencari penutup

defisit riil anggaran tersebut.

Defisit riil anggaran Kota Batam disajikan pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10. Analisis Defisit Riil Anggaran Kota Batam

NO. Uraian 2012 2013 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

1.

Realisasi Pendapatan Daerah 1.490.029.364.338,29 1.749.105.184.923,83 2.021.561.920.494,82

Dikurangi realisasi:

2. Belanja Daerah 1.378.395.207.767,40 1.675.134.478.242,67 1.967.617.828.158,85

3.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 8.678.224.854,88 17.149.000.000,00 56.901.322.724,00

Surplus/Defisit riil 102.955.931.716,01 56.821.706.681,16 -2.957.230.388,03


Berdasarkan tabel 3.43 ini selama kurun waktu 2012-2013, APBD Kota Batam mengalami

surplus yang berarti realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun

pada tahun 2014 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari

realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp. 2.957.230.388,03. Kemampuan untuk menutup

defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.11 di bawah

ini:

Tabel 3.11. Analisis sumber penutup defisit riil anggaran Kota Batam

No. Uraian 2012 2013 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Realisasi Pendapatan Daerah 1.490.029.364.338,29 1.749.105.184.923,83 2.021.561.920.494,82

Dikurangi realisasi:

2. Belanja Daerah 1.378.395.207.767,40 1.675.134.478.242,67 1.967.617.828.158,85

3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 8.678.224.854,88 17.149.000.000,00 56.901.322.724,00

A Surplus/Defisit riil 111.634.156.570,89 56.821.706.681,16 -2.957.230.388,03

Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:

4.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 88.152.954.948,59 191.108.886.664,58 258.837.337.353,74

5. Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

6.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

-

-

-

7. Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

8.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

10.906.332.998,00

10.814.508.964,00

9. Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

B

Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

88.152.954.948,59

202.015.219.662,58

269.651.846.317,74

A-B

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

199.787.111.519,48

258.836.926.343,74

266.694.615.929,71

Dari tabel 3.11 terlihat bahwa pada tahun 2012-2014 Pemerintah Kota Batam mempunyai

surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan


pembiayaan yang relatif besarsementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil. Kondisi

demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Batam cukup kuat untuk

membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

III.2.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk

menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat

dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.Belanja periodik wajib dan mengikat

adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar

setiap tahun oleh Pemerintah Kota Batam. Komponen belanja periodik wajib dan mengikat

serta prioritas utama dalam Belanja Tidak Langsung seperti gaji dan tunjangan pegawai serta

anggota Dewan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja bunga, dan belanja bagi

hasil. Adapun komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam

Belanja Langsungseperti belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis,

belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan), belanja sewa

gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya), serta belanja sewa perlengkapan

dan peralatan kantor. Sedangkan komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta

prioritas utama dalam Pembiayaan Pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan dan

pembayaran pokok utang. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas

utama disajikan dalam tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No Uraian

2012 2013 2014 Rata-rata Pertumbuhan

(Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (%)

A Belanja Langsung 104.451 138.964 176.076 29,87

B Belanja Tidak Langsung 295.344 324.427 303.946 1,77

C Pembiayaan Pengeluaran 8.678 15.149 13.960 33,36

TOTAL 408.474 478.541 493.983 10,19

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis belanja dengan nilai pengeluaran wajib dan mengikat

yang paling besar ada pada jenis belanja tidak langsung. Meski demikian, rata-rata

pertumbuhan untuk pengeluaran periodik wajib dan mengikat pada belanja tidak langsung


mengalami pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 1,77% per tahun, sedangkan terhadap belanja

langsung mengalami pertumbuhan sebesar 29,87% per tahun. Komponen belanja tidak

langsung terbesar yang merupakan periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah

komponen belanja gaji dan tunjangan.

Adapun pembiayaan pengeluaran mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini

disebabkan oleh pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 sebesar Rp 15,149 milyar yang

dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah Kota Batam, pembayaran pinjaman

dalam negeri kepada Pemda lainnya, serta pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah.

Hal ini berarti pengeluaran pembiayaan Kota Batam bersifat insidental. Walaupun begitu,

secara keseluruhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Batam

mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,19% per tahun.

III.2.4 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta

Prioritas Utama

Alokasi anggaran untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta

prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Belanja

tidak langsung merupakan komponen terbesar dari belanja wajib dan mengikat serta prioritas

utama. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta

prioritas utama untuk periode 2016 – 2020 disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

No. Uraian

Data Tahun Dasar*

Tingkat pertumbuhan

Proyeksi

2016 2017

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (Juta Rp)

A Belanja Langsung 176.076 29,87 228.676 296.991

B Belanja Tidak Langsung 303.946 1,77 309.326 314.801

C Pembiayaan Pengeluaran 13.960 33,36 18.618 24.829

TOTAL 493.983 556.622 636.622

No. Uraian

Proyeksi

2018 2019 2020 2021

(Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Rp)

A Belanja Langsung 385.714 500.942 650.592 844.949

B Belanja Tidak Langsung 320.373 326.044 331.815 337.688

C Pembiayaan Pengeluaran 33.112 44.159 58.890 78.537

TOTAL 739.200 871.145 1.041.299 1.261.175

Ket.: Data Tahun Dasar* = data tahun dasar diasumsikan data tahun 2014


III.2.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2012-2014, pada masa yang

akandatang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang

diikutidengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.Dalam hal proyeksi

pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama periode tahun

2009 – 2014, yang kemudian disesuaikan dengan perkiraan inflasi dan kondisi perekonomian

nasional.Proyeksi pendapatan daerah Kota Batam disajikan dalam tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Batam 2016 - 2021

No. Uraian

Data Tahun Dasar*

Tingkat pertumbuhan

Proyeksi

2016 2017

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (Juta Rp)

1 PENDAPATAN 2.021.561 2.339.953 2.729.856

2 Pendapatan Asli Daerah

779.966 17,29

914.836

1.073.026

3 Dana Perimbangan 969.923 7,89 1.046.430 1.128.972

4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

271.671 39,39

378.686

527.856

No. Uraian

Proyeksi

2018 2019 2020 2021

(Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Rp)

1 PENDAPATAN 3.212.383 3.815.925 4.578.848 5.553.230

2 Pendapatan Asli Daerah 1.258.571 1.476.199 1.731.459

2.030.858

3 Dana Perimbangan 1.218.025 1.314.102 1.417.758 1.529.590

4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

735.786 1.025.623 1.429.630

1.992.782

Ket: *= data tahun dasar diasumsikan sama dengan realisasi tahun 2014

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan

sebesar Rp. 2,339 trilyun, dan meningkat menjadi Rp. 2,729trilyun pada tahun 2017.

Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan daerah Kota Batam akan

menjadi Rp. 5,553 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar

diproyeksikan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Proyeksi pendapatan ini merupakan

sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat

indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami

perubahan.

III.2.6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang

wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah Kota Batam yang akan digunakan untuk membiayai program


dan kegiatan untuk periode 2016 – 2021. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Kota Batam disajikan dalam tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam untuk mendanai pembangunan daerah

No. Uraian

Proyeksi

2016 2017

(Juta Rp) (Juta Rp)

1. Pendapatan 2.339.953 2.729.856

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 346.924 443.022

Total penerimaan 2.686.878 3.172.878

Dikurangi:

4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 556.622 636.622

Kapasitas riil kemampuan keuangan 2.130.256 2.536.256

No. Uraian

Proyeksi

2018 2019 2020 2021

(Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp)

1. Pendapatan 3.212.383 3.815.925 4.578.848 5.553.230

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 565.740 722.450 922.568 1.178.120

Total penerimaan 3.778.123 4.538.375 5.501.417 6.731.351

Dikurangi:

4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 739.200 871.145 1.041.299 1.261.175

Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.038.922 3.667.230 4.460.118 5.470.175.

Proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran didasarkan pada hasil penghitungan komponen

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (tabel 3.11) dengan laju pertumbuhan

sebesar 27,70%. Hal ini disatu sisi menunjukkan adanya inefisiensi anggaran, namun disisi lain

menunjukkan adanya potensi surplus penerimaan daerah. Kondisi ini memberikan dampak

positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam

relatif cukup besar. Biaya yang dapat dialokasikan untuk pembangunan Kota Batam pada

tahun 2016 sebesar Rp 2,130 trilyun meningkat hingga menjadi Rp 5,470 trilyun pada tahun

2021. Meski demikian, proyeksi kapasitas kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu

tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat

perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.


III.3Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi Kota Batam adalah

sebagai berikut :

1. Konsistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pelaksanaan peraturan ini akan

sangat berpengaruh terhadap percepatan kinerja perekonomian di Kota Batam.

Apabila pelaksanaannya benar-benar konsisten dan memberikan kepastian hukum

dalam berinvestasi di Kota Batam, maka kondisi ini akan memberikan prospek

perekonomian yang positif untuk pembangunan di Kota Batam. Namun sebaliknya

apabila ini tidak dilakukan sebagaimana yang diharapkan akan mempengaruhi

prospek perekonomian di Kota Batam karena tidak direspon oleh kalangan dunia

usaha sehingga hal ini menyebabkan Kota Batam tidak mempunyai daya saing

dalam investasi yang dimiliki kawasan sejenis seperti Johor, Vietnam, dan Filipina.

2. Pengelolaan Kawasan Rempang, Galang, dan Galang Baru serta implementasi

untuk kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai

strategis (DPCLS) terutama setelah keluarnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI Nomor 76/MENLHK-II/2015 tentang Peruntukan Kawasan Menjadi

Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan

Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan. Penerbitan SK Menteri ini merupakan

hasil dari rekomendasi Ombudsemen RI Nomor

0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014

3. Ketersediaan infrastruktur jalan, drainase, air, pelabuhan dan energi merupakan

fasilitas sarana vital dalam menciptakan daya saing kawasan Batam sebagai

kawasan investasi. Tantangan yang dihadapi saat ini oleh Kota Batam adalah masih

terbatasnya sarana pelabuhan kargo dan ketersediaan sumber energi gas, kondisi ini

sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kota Batam.

4. Potensi tenaga kerja yang cukup tersedia juga merupakan tantangan dan prospek

perekonomian di Kota Batam. Namun potensi ini jika tidak dijaga

keharmonisannya akan menjadi bumerang dalam kegiatan investasi.

5. Tantangan dan prospek lain yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kota Batam

adalah ketersediaan dana pembangunan. Hal ini sangat diperlukan sebagai stimulus

pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kesejahteraan sosial melalui antara lain

penyiapan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur dan penciptaan suasana


kondusif di Kota Batam. Selain daripada itu ketersediaan dana ini juga sangat

penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam

meningkatkan pelayanan publik untuk kegiatan perekonomian Kota Batam.

6. Hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Kota Batam adalah

pengaruh globalisasi dibidang moneter, pangan dan energi sebagai contoh yang

pernah kita alami dalam bidang moneter pada tahun 1997 dan dibidang pangan dan

energi pada tahun 2007 dan terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008.

7. Kebersihan lingkungan terutama masalah pencemaran lingkungan dan masalah

pengolalaan sampah yang menjadi suatu kebutuhan bagi daerah industri seperti

Batam.

8. Penyediaan rumah yang murah dan representatif guna mengurangi living cost

masyarakat disamping untuk mengatasi rumah illegal yang masih ada saat ini.

9. Penyediaan transportasi massal yang murah dah representatif guna mengurangi

kemacetan dan menekan living cost.

10. Peningkatan daya saing Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas antara lain menyangkut masalah aspek legal, kelembagaan dan

organisasi, pelaksanaan dan pengawasan serta menciptakan situasi yang kondusif

bagi investasi.

11. Pemantapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean antara lain melalui

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing dengan Tenaga

Kerja Asing terutama dalam hal iptek, penyediaan sarana dan prasarana serta

infrastruktur yang berkualitas, peningkatan daya saing kawasan melalui jaminan

stabilitas ekonomi, social, politik dan keamanan. Pembentukan Networking antara

daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga serta inventarisasi

produk-produk unggulan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

12. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan penguatan kapasitas daerah dalam

menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

13. Persiapan dan pemantapan rencana pemekaran kecamatan dan keluarahan di Kota

Batam dimana hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat.

14. Tantangan Kependudukan antara lain pengendalian pertumbuhan penduduk dan

pemerataan penyebaran penduduk.

Tabel 26. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kota Batam

Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman


Letak geografis wilayah Batam yang sangat strategi

Sulitnya aksesibilitas dalam penyelenggaraan pembangunan

Adanya PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam

Globalisasi dibidang moneter, pangan dan energi

Lahan yang masih cukup luas di P. Rempang, Galang.

Tidak meratanya sebaran penduduk

Minat sektor swasta yang tinggi untuk menamkan investasi cukup tinggi.

Terbatasnya bahan material di Kota Batam

Adanya dukungan infrastruktur dan utilitas perkotaan

Tingginya penduduk miskin

Adanya kerjasama ekonomi subregional di kawasan Asean

Adanya kesenjangan pembangunan antara Mainland dan Hinterland

Adanya Potensi-potensi ekonomi dalam peningkatan kegiatan investasi dan PAD

Sumberdaya alam yang tidak memadai

Adanya permintaan pasar internasional yang terus meningkat , khususnya untuk sektor industri

Infiltrasi budaya asing melalui berbagai media

Adanya peraturan daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam

Tingkat penguasaan teknologi masih rendah

Pergantian perubahan iklim yang dapat menimbulkan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi

Kualitas tenaga kerja masih rendah

Kebijakan pemerintah memberikan bantuan BLSM kepada masyarakat

Adanya keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga jual BBM

III.4Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah untuk menjaga stabilitas prospek perekonomian di

Kota Batam masih tetap sesuai dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pemantapan infrastruktur yang layak untuk mendukung aktivitas usaha

para pelaku bisnis/eksportir terutama pelabuhan, jalan, listrik dan telekomunikasi.

2. Meningkatkan aksesibilitas publik terhadap sarana sosial ekonomi dengan meningkatkan

pelayanan pada masyarakat.

3. Penyederhanaan mekanisme birokrasi terutama dalam hal perizinan bagi dunia usaha

dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibawah koordinasi Badan

Penanaman Modal Kota Batam.

4. Realisasi implementasi kebijakan MoU antara Pemko dan BP Batam di bidang air,

pertanahan dan telekomunikasi.

5. Konsisten pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam.

6. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan

meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko

Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran,

pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;


7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam

bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

8. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara keseluruhan

9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi

10. Melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan,

pemantapan sistem distribusi dan pertambangan serta energi

11. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja

untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

12. Pengembangan ekonomi masyarakat daerah hinterland melalui intensifikasi dan

diversifikasi usaha pertanian dan perikanan

13. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai seni budaya melayu dan budaya daerah lainnya dan

pengembangan obyek kepariwisataan


BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Batam tahun 2011-2016, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern serta Menjadi

Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”.

Guna mewujudkan Visi Kota Batam di atas yang telah dicanangkan sejak tahun 2011,

kemudian ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada

masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Penjabaran Visi/Misi beserta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam

tahun 2011 – 2016

Visi/Misi Tujuan Sasaran

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern serta Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”.

1. Mensukseskan misi

pemerintah untuk

mengembangkan Kota Batam

sebagai Bandar Modern

berskala internasional

dilengkapi dengan fasilitas

pusat perdagangan, kawasan

industri besar, menengah

kecil, koperasi, usaha rumah

tangga, industri pariwisata,

pusat perbelanjaan dan

kuliner, pengelolaan

sumberdaya kelautan melalui

kerjasama dengan Pengelola

Kawasan dan pemangku

kepentingan pembangunan

lainnya.

1. Menjalin kerjasama program

dengan Pengelola Kawasan dan

pemangku kepentintan

pembangunan lainnya dalam

merealisasi upaya

pengembangan bandar modern

berskala internasional

1. Tercapai kesepakatan program

bersama yang saling

memberikan manfaat untuk

tahun 2012-2016

2. Memfasilitasi standar perijinan

pada kawasan-kawasan binaan

Pengelola Kawasan

2. Memfasilitasi pengembangan

kawasan industri

1. Meningkat dan berkembangnya

kawasan industri baru berskala

internasional dengan

kelengkapan sarana dan



prasarana industry

3. Memfasilitasi tumbuhkembang

pusat perdagangan modern dan

internasional

1. Mempersiapkan lahan kawasan

untuk pembangunan pusat

perniagaan dan transaksi

2. Meningkat dan berkembangnya

jasa dan perdagangan secara

optimal dengan putaran

transaksi rata-rata bulanan

tertentu

3. Meningkatkan keterkaitan

aktivitas antara distribusi dan

logistik

4. Meningkatkan fasilitasi

pengelolaan sumberdaya

Kelautan

1. Menambah dan atau

mengembangkan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) dan

mendorong jumlah pasar ikan

non pemerintah berstandar baik.

2. Menumbuhkan koperasi

nelayan dan budidaya kelautan

dengan keikutsertaan anggota

3. Fasilitasi pembangunan pasar

dan pusat transaksi perikanan

laut internasional dengan pola

swasta

5. Mengembangkan zona

pariwisata alam, pusat belanja

dan kuliner

1. Mendorong berdirinya pusat

kuliner rakyat nasional maupun

kuliner mancanegara dengan

pola zoning ekslusif

2. Mendorong berdirinya pusat

retail kerajinan, fashion modern

dan tradisional, elektronik skala

internasional

3. Memfalitasi berdirinya 1 pusat

batik ASEAN yang telah

dicanangkan pemerintah dalam

ASEAN summit 2011

6. Menumbuhkembangkan UKM

dan koperasi yang profesional

1. Mendorong berdirinya fasilitas

dan akses untuk usaha kecil non

pemerintah untuk pedagang

2. Mendorong berkembangnya

jumlah koperasi berbagi jenis

usaha



3. Meminimalisir / meniadakan

pedagang kaki lima dengan

menyediakan kawasan usaha

dagang kecil di kawasan yang

mendukung

4. Memfasilitasi dan

mempermudah upaya

masyarakat untuk mengakses

KUR pada industri dan

pedagang mikro, kecil dan

menengah.

2. Mengembangkan sistem

pendukung strategis penataan

ruang terpadu meliputi

komponen fasilitas sarana dan

prasarana sistem transportasi

darat laut dan udara yang

memadai, sistem

telekomunikasi dan teknologi

informasi (ICT) modern dan

prima, ekosistem hutan kota,

penataan lingkungan kota

yang bersih, sehat, aman,

nyaman dan lestari.

1. Mewujudkan penataan ruang

yang dinamis antisipatif

1. Terwujud perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian

penataan ruang secara terpadu,

baik di wilayah darat maupun

wilayah laut

2. Mengembangkan sistem

manajemen pertanahan di Kota

Batam yang terpadu

1. Terwujudnya tatakelola

pertanahan dan land banking

yang optimal

3. Meningkatkan fasilitas sarana

dan prasarana transportasi darat

laut dan udara

1. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur dasar,

serta utilitas di wilayah

perkotaan dan hinterland

2. Meningkatnya sistem

transportasi dan perhubungan

secara optimal

2. Meningkatkan sistem

teknologi komunikasi dan

informasi (ICT) yang terpadu

1. Meningkatnya Teknologi

Informasi yang adaptif,

aplikatif dan terpadu dalam

pembangunan

3. Mengembangkan ekosistem

hutan kota yang lestari dan

meningkatkan kenyamanan

1. Meningkatnya pengelolaan

sumberdaya kehutanan yang

ramah lingkungan dan



bermukim dan berbisnis berkelanjutan

4. Menyelenggarakan

(membangun,

mengoperasionalkan dan

merawat) sistem sarana

prasarana utilitas kota yang

prima

1. Terwujudnya penataan

lingkungan perkotaan yang

bersih, hijau, indah dan

nyaman

2.Penyelenggaraan sistem

pengelolaan dan pengolahan

persampahan

3. Terbangun dan terkelola sistem

pengolahan sampah dan

reduksi sampah sesuai beban

kota

4. Penyelenggaraan sistem

pengelolaan limbah cair

permukiman dan industri


drainase yang baik

6. Pusat kota terbebaskan dari

genangan

7. Penyelenggaraan ruang terbuka

hijau dan hutan tertata seluas

30%


penyediaan air minum

memenuhi 80% cakupan

layanan

9, Fasilitasi pihak pengelolaan

sumber energi listrik dan

alternatif lain

3. Meningkatkan pelayanan prima

dalam hal pendidikan,

kesehatan, perumahan yang

layak dan terjangkau, sosial

budaya, fasilitasi keimanan dan

ketaqwaan, kepemudaan dan

olahraga agar kualitas hidup

manusia dan kecerdasan

seluruh lapisan masyarakat

meningkat serta

meminimalisasi kemiskinan

1. Meningkatkan hunian yang

layak dan terjangkau terutama

bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) yang disertai

dengan peningkatan kualitas

lingkungan hunian

1. Meningkatnya hunian yang

layak dan terjangkau, terutama

bagi MBR

2. Mendorong industri

memfasilitasi pekerja dengan

perumahan untuk buruh

industri.

3. Menurunkan luasan daerah

kumuh

4. Mendorong penyediaan rumah

bagi PNS dan pemberi layanan

di daerah terpencil

2. Meningkatkan jumlah sarana 1. Menambah kapasitas dan



pelayanan kesehatan dan

kualitas pelayanan medis

pemerintah maupun swasta

layanan puskesmas

2. Meningkatkan layanan rumah

sakit pemerintah

3. Mendorong berdirinya rumah

sakit non pemerintah

4. Menambah jumlah dokter

5. Peningkatan sediaan obat

6. Meningkatnya kualitas hidup

melalui pengendalian jumlah

penduduk

3. Menambah jumlah sarana dan

guru pendidikan formal dasar

dan menengah pemerintah

maupun swasta

1. Menambah jumlah SD

2. Menambah Jumlah SMP

3. Menambah jumlah SMA

4. Meningkatkan kualitas

pendidikan dasar dan

menengah

5. Mendorong tumbuhnya

pedidikan ketrampilan non

formal

6. Menambah tenaga pengajar

tingkat dasar dan menengah

7. Mendorong tumbuh

kembangnya perpustakaan

keliling dan taman baca

4. Mendorong berdirinya

pendidikan tinggi non

pemerintah berakreditasi baik

1. Beroperasinya pendidikan

tinggi yang memiliki

keterkaitan kuat dengan dunia

usaha dan meningktan

profesionalitas SDM

5. Menambah pelayanan sarana

olahraga dan kepemudaan

pemerintah maupun swasta

1. Membangun atau mendorong

berdirinya pusat olahraga

bertaraf nasional

4. Menumbuhsuburkan kehidupan

harmonis dan berbudi pekerti

atas dasar nilai multi etnis,

multi kultur dan melestarikan

nilai-nilai seni budaya melayu,

kearifan lokal, dan memelihara

kelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatkan nilai seni dan

budaya melayu dan daerah

lainnya yang multi kultur dan

etnis di Kota Batam

1. Berkembangnya nilai-nilai seni

budaya melayu dan daerah

lainnya

2. Batam menjadi kota

internasional yang multi kultur

dan multi etnik

3. Memfasilitasi acara tahunan

budaya multi kultur dan multi

etnik di Kota Batam yang dapat

menarik minat wisatawan



4. Memberikan ruang publik bagi

kegiatan masyarakat untuk

mengaktualisasikan dirinya

2. Mewujudkan kerukunan dan

ketertiban hidup antar

kelompok dan antar etnis dalam

masyarakat

1. Meningkatnya keharmonisan

kerukunan hidup antar

kelompok dan agama dalam

masyarakat

2. Meningkatnya ketertiban hidup

masyarakat

3. Meningkatkan kualitas

kehidupan dan perlindungan

perempuan dan anak

1. Meningkatnya kualitas hidup

dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak

5. Mewujudkan pelaksanaan

pemerintahan yang baik, bersih

dan berwibawa

1. Penerapan keterbukaan

informasi publik

1. Membangun kerjasama dengan

stasiun radio dan TV untuk

pengelolaan kota

2. Bekerjasama dengan media

cetak lokal untuk keluhan

pelayanan publik (rubrik

walikota menjawab)

3. Mengoptimalisasi penggunaan

WEB Pemerintah Kota Batam

2. Penerapan program reformasi

birokrasi

1. Sosialisasi pada seluruh lapisan

aparat tentang reformasi

birokrasi

2. Membangun sistem reformasi

birokrasi

3. Mendorong implementasi

pelayanan prima’ Kota Batam

3. Menstandarkan prosedur

perijinan dan peningkatan

pelayanan

1. Meningkatkan kinerja

Pelayanan Perijinan Terpadu

Satu Pintu

2. Meniadakan beberapa biaya

perijinan pelayanan publik

(perijinan usaha, surat tanda

kenal lahir dan lain

sebagainya)

4. Meningkatkan kualitas dan

efektifitas perencanaan,

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan

1. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan

2. Meningkatnya efektifitas

perencanaan, pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan



pembangunan

5. Meningkatkan penataan

kelembagaan dan peningkatan

kinerja aparatur

1. Mengikutsertakan aparatur

untuk mengikuti pendidikan

dan pelatihan yang relevan dan

sesuai dengan kebutuhannya

2. Menyusun tata kerja dan tata

laksana peningkatan kinerja

aparatur

6. Mewujudkan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah

yang akuntabel.

1. Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi pengelolaan keuangan

daerah

2. Memiliki sistem pemerkiraan

pendapatan daerah yang handal

3. Meningkatnya pengelolaan

kekayaan daerah

7. Menciptakan Iklim investasi

yang kondusif

1. Memberikan informasi yang

handal dan terbarukan bagi

investasi di Kota Batam

2. Memberikan kepastian

dukungan berinvestasi

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun 2013 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 yang

merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, maka ditetapkan isu strategis :

1. Penyediaan pelayanan infrastruktur kota yang prima

2. Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota

3. Pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup

4. Peningkatan kemitraan atau kerjasama dengan Pengelola Kawasan Batam

5. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Kota Batam

6. Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas

industri yang berkembang.

7. Optimalisasi manajemen pemerintahan kota

8. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

9. Meminimalisir ekses negatif dari pelaksanaan pembangunan.

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya,

sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi

upaya penanganan isu strategis lainnya


IV.2 RKPD Tahun 2016 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 dimana didalamnya ditetapkan visi pembangunan nasional untuk Tahun

2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 5.1 yang

menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh

menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan

pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan

menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi

keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertum-buhan. Hal ini

dimaksudkan untuk menciptakan pertum-buhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan

mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ma-nusia dan masyarakat yang

menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan


otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia

Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang

tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental

dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi

tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha

yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berde-

dikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya

bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi

pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi

kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara

berlebihan kepada negara lain.

- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-

besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat

dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang

unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan

industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai

tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat

di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil

kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun

kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk

miskin sebagian besar tinggal di desa;

- Wilayah pinggiran;

- Luar Jawa;

- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlu-kan sebagai prasyarat

pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:

a. Kepastian dan penegakan hukum;

b. Keamanan dan ketertiban;

c. Politik dan demokrasi; dan


d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.

4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan

merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu

dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah

pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi

masyarakat.

Strategi Pembangunan Nasional

IV.3Prioritas dan Pembangunan

Prioritas pembangunan Kota Batam untuk tahun 2015 merupakan tindak lanjut tahun

sebelumnya serta dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016. Prioritas dan

sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan

urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan,

kebersihan kota dan pengendalian banjir.


2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,

peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas

kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya.

4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Hinterland dan pengembangan

kawasan perbatasan.

5. Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal,

pemanfaatan pasar pemerintah, dan meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke

lembaga keuangan.

6. Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka

meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam.

7. Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta

perlindungan sosial.

8. Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

9. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan supremasi hukum


IV.3Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi,misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 – 2016 disusun prioritas program dan kegiatan

Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2016. Secara rinci prioritas program dan kegiatan

pokok yang akan dilakukan pada tahun 2016 melalui sumber dana APBD Kota Batam dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Kota Batam Tahun 2016

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM PAGU SKPD PENANGGUNG

JAWAB

1 Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan

Program

Peningkatan dan

Pengelolaan

Utilitas Perkotaan

24.442.400.519,00 Dinas Tata Kota & Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pengurangan genangan air di pusat kota

Program

Pengendalian

Banjir dan

Perbaikan Jaringan

Pengairan

238.194.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum

Program

Pembangunan,

Pemeliharaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Sarana dan

Prasarana

Perumahan dan

Permukiman

181.747.650.000,00 Dinas Tata Kota

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan


Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah


Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

Program

Perencanaan dan

Pengendalian Tata

Ruang

2.000.000.000,00 Dinas Tata Kota dan Bappeda


penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut

Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun

Program

Peningkatan

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan

4.320.602.000,00 Bapedalda dan Kantor Pemadam Kebakaran

Program Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

121.896.197.183,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bapedalda, Dinas KP2K dan Kantor Pemadam Kebakaran

Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal

Program Penataan Tata Guna Tanah

3.820.000.000,00 Badan Pertanahan Daerah

2 Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatam kualitas mutu pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan

Meningkatnya SDM yang bermuatan imtaq, pemerataan pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia dan kualitas kepemudaan serta keterampilan tenaga kerja

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini, Non

Formal dan

Pembinaan

Kesiswaan

6.010.440.800,00 Dinas Pendidikan

Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

233.052.667.150,00 Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota

Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Program

Peningkatan Mutu

dan Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

17.670.047.000,00 Dinas Pendidikan

Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan pembatasan khusus

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.982.228.000,00 Dinas Kesehatan

Upaya Kesehatan

dan Perbaikan Gizi

20.625.000.000,00 Dinas Kesehatan


Masyarakat serta

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit

Pembangunan,

Peningkatan

Puskesmas dan

Jaringannya (Pustu,

Polindes dan

Posyandu)

28.500.000.000.00 Dinas Kesehatan

Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

Program

Pengadaaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Kesehatan dan

RSUD Embung

Fatimah

35.835.010.000,00 Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah

Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

Program

Pengadaan Obat,

Pengawasan Obat

dan Makanan serta

Perbekalan

Kesehatan

22.354.674.000,00 Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender

2.200.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan PPA

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS

2.070.000.000,00 Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan PPA

Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

Program

Peningkatan,

Pembinaan,

Pengawasan dan

Perlindungan

Ketenagakerjaan

2.563.781.900,00 Dinas Tenaga Kerja

Tersedianya lapangan kerja baru

Program

Peningkatan

Kualitas,

Produktivitas

Tenaga Kerja dan

Kesempatan Kerja



Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

Program

Peningkatan,

Pembinaan dan

Pelayanan

Kepemudaan dan

Olahraga

72.031.719.000,00 Kantor Pemuda dan Olahraga

3 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya

Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi

50.579.550.000,000 Dinas Perhubungan

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Masyarakat


4 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah Hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/Pelantar

36.596.000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya kualitas dan akses sarana prasarana & tingkat layanan transportasi/perhubungan bagi masyarakat secara optimal termasuk dengan hinterland

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi


5 Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal, pemanfaatan pasar pemerintah dan meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke lembaga keuangan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

Peningkatan,

pembinaan dan

pengembangan

usaha kecil

menengah dan

koperasi

13.574.196.385.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam

Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri

1.450.000.000.00

Dinas Perindag & ESDM

Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

3.166.162.050,00 Dinas Perindag & ESDM dan Dinas PMPK-UKM


Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor

1.497.939.600,00 Dinas Perindag & ESDM dan Dinas PMPK-UKM

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

480.810.000,00 Dinas KP2K

Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian

4.143.271.250,00 Dinas KP2K

Pengembangan, Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan

11.890.045.250,00 Dinas KP2K

6 Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahan-bahan pertanian lokal

Pengembangan Dunia Pariwisata

9.300.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pengembangan zona pariwisata alam

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan

5.390.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

7 Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial

Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah

Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah – masalah Sosial

28.652.500.000,00 Dinas Sosial dan Permakaman dan Sekretariat Daerah

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender

2.200.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS

2.300.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikandan Dinas Kesehatan

Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

2.563.781.900,00

Dinas Tenaga Kerja

Program Peningkata gn Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja



8 Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik

1.125.000.000,00 Badan Kesbangpol-Linmas dan Sekretariat Daerah

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Seluruh SKPD Pemerintah Kota Batam

Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Program Pembangunan Peningkatan Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perkantoran


Membangun sistem reformasi birokrasi

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

12.303.575.260,00 Badan Kominfo dan Sekretariat Daerah

Peningkatan Layanan Informasi serta Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

1.850.000.000,00 Badan Kominfo dan Di

Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan

8.105.130.150.00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

3.810.000.000.00 Dinas Tata Kota dan Bappeda

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

17,000,000,000.00


Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

6,685.539.500.00 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.560.500.000.00 Badan Kepegawaian dan Diklat


Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

22.001.736.200,00 Dispenda dan Sekretariat Daerah

Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3.920.000.000,00 Inspektorat

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

25.172.842.200.00 Sekretariat Dewan

9 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan supremasi hukum

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

800.000.000,00 Badan Kesbangpol dan Satpol PP

Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.945.000.000,00 Badan Kesbangpol-Linmas dan Sekretariat Daerah

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta penanggulangan bencana alam

8.877.700,000.00 Badan Kesbangpol, Dinas Sosial dan Satpol PP


BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam RKPD yang disampaikan ini akan memuat beberapa informasi seperti Prioritas

Pembangunan Daerah, indikator hasil program penanggung jawab program dan kegiatan. Serta

rincian pembiayaan baik dari anggaran APBD Kota, APBD Provinsi, maupun APBN. Program

dan kegiatan dapat dilihat dalam matrik usulan program kegiatan sebagai berikut:

Documents

BAB I PENDAHULUAN - Badan KOMINFO KOTA BATAM I-V RKPD 2016... · (RPJPD) ... Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ... dokumen RKPD dengan