RPJPD Provinsi Jawa Barat

Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( R P J P )

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2 0 0 8

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Sejak terbentuknya pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juli

1950, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat, pembangunan di Jawa Barat telah dilaksanakan

oleh segenap unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Rencana

pembangunan daerah jangka panjang disusun untuk dua puluh lima tahun yang

secara sistematis dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun

(REPELITA) yang dimulai sejak tahun 1969. Melewati tahap pembangunan dua

puluh lima tahun pertama, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi nasional yang

berkembang menjadi krisis multidimensi berkepanjangan telah memicu gerakan

reformasi. Reformasi diharapkan dapat menata ulang kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut memberi dorongan kepada terwujudnya

sistem politik yang demokratis dan berorientasi pada keadilan serta berpengaruh

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralistik

menjadi desentralistik. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah

memberikan landasan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk mengatur

dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut

dibutuhkan pedoman berupa perencanaan pembangunan daerah yang sistematis

dan bertahap.

Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan

dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah

diamanatkan menyusun perencanaan jangka panjang (duapuluh tahun), jangka

menengah (lima tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah

serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita

bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun


2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,

ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut

ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional;

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah

memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development

Goals (MDGs), yang terdiri dari :

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;

2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;

3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Memperbaiki kesehatan maternal;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;

7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Berdasarkan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah kurun waktu 2005 - 2025 yang diarahkan untuk mencapai

tujuan daerah dan nasional 20 (duapuluh) tahun mendatang.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJP Daerah

Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang


merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2007, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah

untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan

Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud :

1. untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

Nasional dan visi serta misi Provinsi Jawa Barat;

2. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Jawa Barat;

3. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Jawa Barat;

4. untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota di

Jawa Barat.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025

adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa

Barat;

2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.;

3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi

dan misi daerah serta nasional;

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.


1.4 Landasan Hukum

Landasan idiil RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Pancasila dan

landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-

undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;


13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Peraturan Daerah.

1.5 Tata Urut

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 disusun dengan

urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan,

landasan hukum, tata urut serta kerangka pikir.

Bab II Kondisi umum yang memuat penjelasan mengenai kondisi sampai

dengan titik awal penyusunan RPJP Daerah dalam setiap sektor

pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke

depan dan modal dasar.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005 - 2025, yang memuat visi

pembangunan daerah Jawa Barat dan misi pembangunan yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005 - 2025 yang memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi

Jawa Barat.

Bab V Penutup

1.6 Kerangka Pikir

Kecenderungan pembangunan global menunjukkan bahwa seiring dengan

perjalanan waktu, jumlah penduduk terus meningkat dan diperkirakan akan

mencapai puncaknya pada tahun 2030 (Meadows, 1992, hal.133, WRI, 1996). Bagi

Indonesia, periode 2015 - 2025 merupakan sebuah periode emas, yang berarti

pada masa itu proporsi penduduk usia produktif mencapai jumlah tertinggi

sepanjang sejarah dan hal tersebut hanya akan dicapai satu kali dalam perjalanan

sebuah bangsa. Hal tersebut merupakan peluang yang berharga bagi Jawa Barat,

mengingat jumlah penduduk di Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia, dan

jumlah penduduk produktif sebagian besar akan berada di Jawa Barat.

Bersama dengan laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai

fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi


lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk

pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar

minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses industrialisasi, konsumsi

energi transportasi, dan domestik. Namun, di sisi lain ketersediaan sumber daya

alam yang terbatas menunjukkan laju pengurangan yang cukup tajam.

Permintaan akan sumber daya alam untuk pemenuhan pembangunan pada

saatnya akan sampai pada titik jenuh, karena keterbatasan daya dukung

lingkungan. Dampaknya berantai dan berlipat ganda terhadap proses

pembangunan berikutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah terganggunya

berbagai proses pembangunan apabila tidak ada intervensi atau upaya mengatasi

kondisi yang berlangsung. Pengendalian populasi penduduk, pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan, penggunaan teknologi, laju pembangunan ekonomi,

khususnya industrialisasi, merupakan faktor – faktor utama yang mempengaruhi

prediksi kondisi pembangunan jangka panjang ke depan.

Mencermati perkembangan tersebut berbagai langkah perlu ditempuh untuk

menjamin terlaksananya pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian

tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk

menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.7 Proses Penyusunan

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 disusun dengan

pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah (top

down) serta bawah-atas (bottom up), dengan mengedepankan proses evaluasi,

prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan

daerah.

Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 melalui

berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog lintas sektor yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga

swadaya masyarakat serta masyarakat. Penyusunan dokumen RPJP Daerah

Provinsi Jawa Barat 2005-2025 juga melibatkan masyarakat luas melalui sosialisasi

di media elektronik seperti radio dan televisi serta penjaringan aspirasi dengan


menyebarkan angket di surat kabar daerah dan media elektronik. Selain itu dibuka

ruang publik agar masyarakat dapat berperan serta secara langsung dalam

penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tahapan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025

dapat dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 -2025

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008

Penyusunan Evaluasi Pembangunan

Musrenbang Rancangan Awal RPJP Daerah

Penyusunan Proyeksi Pembangunan

Penyempurnaan Rancangan Awal

Penyusunan Rancangan

RPJP Daerah

Sosialisasi dan Konsultasi PublikMedia Cetak, Radio & Televisi,

Website dan open house

Musrenbang Rancangan Akhir RPJP

Daerah

Pembahasan dan Penetapan Perda RPJP

Daerah, Pemerintah Daerah bersama DPRD

Penyusunan Konsep Rancangan Awal RPJP Daerah

Focus Group Discussion (FGD) Sektoral : 1. Ekonomi Makro 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Pemerintahan 5. Tata Ruang & LH 6. Infrastruktur 7. Agribisnis 8. Indagjaspar 9. KUKM 10. Kependudukan 11. Ketenagakerjaan 12. Visi dan Misi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT II - 1

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan

beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana,

politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan

pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah

telah mencapai kemajuan pada berbagai bidang. Namun demikian, masih ditemui

berbagai masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan

daerah 20 (duapuluh) tahun mendatang, dengan memperhatikan modal dasar

yang dimiliki Provinsi Jawa Barat.

2.1 Kondisi Saat Ini

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama

berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda, olah raga, seni budaya, dan

keagamaan.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan

menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana

pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan

luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan

pemerataan distribusi tenaga pendidik. Namun aksesibilitas masyarakat terhadap

pendidikan masih rendah, angka putus sekolah masih tinggi, kualitas dan relevansi

serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam

rangka peningkatan daya saing.

Pada Tahun 2006, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar

96,65%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs/Paket B

dan SMA/SMK/MA/Paket C masing-masing sebesar 88,9% dan 51,83%. Adapun

untuk jumlah siswa putus sekolah, pada tahun 2006 tercatat sebanyak 21.219

orang untuk jenjang SD, SMP sebanyak 93.875 orang, SMA 2.191 orang, dan SMK

2.073 orang.


Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan

pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian,

peningkatan pada indikator kesehatan masyarakat Jawa Barat tersebut capaiannya

masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai

40,26 per seribu kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar

321,15 per seratus ribu kelahiran hidup, serta jumlah penderita gizi buruk dan gizi

kurang pada balita sebanyak 419.433 dari jumlah 3.536.981 balita yang ditimbang.

Penyakit menular, khususnya flu burung dan HIV-AIDS menjadi masalah

penting yang dihadapi Jawa Barat. Untuk flu burung, dari 60 jumlah suspect pada

bulan Maret 2007, tercatat 6 orang penderita meninggal dunia. Adapun untuk HIV-

AIDS, dari jumlah kumulatif tahun 1989 – 2006, tercatat untuk AIDS terdapat 755

penderita dan HIV positif 1.354 penderita.

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dasar, dapat diidentifikasi

dengan tersedianya 1.007 puskesmas dari kebutuhan sebanyak 1.358 puskesmas.

Sedangkan untuk bidan desa/kelurahan, baru tersedia 4.636 orang dari kebutuhan

5.973 orang pada tahun 2007.

Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang

punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan

kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan

tingkat kesehatannya. Jumlah penduduk usia 15 s.d. 44 tahun di Jawa Barat pada

tahun 2007 adalah 19.716.573 jiwa atau 47,52% dari jumlah penduduk Provinsi.

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen masyarakat yang potensial

untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

Kualitas kehidupan beragama di Jawa Barat menunjukkan kesadaran

masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara

sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah

penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan

kerja. Tinggi rendahnya TPT mengalami kepekaan terhadap dinamika pasar kerja

dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan

memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Hasil Suseda 2006

menggambarkan bahwa TPT Jawa Barat mencapai 10,95%, menurun dari tahun

2005 yang sebesar 11,91%. Pada tahun 2006, TPT penduduk laki-laki sebesar


8,79% dan TPT penduduk perempuan sebesar 15,88%. Hal ini mengindikasikan

bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Jawa Barat belum terserap secara

optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang

dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Beban tingginya angka pengangguran yang ditanggung Provinsi Jawa Barat

disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja

dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang menjadi pemicu timbulnya

permasalahan sentral dalam ketenagakerjaan.

Angkatan kerja pada tahun 2006 sebesar 17,34 juta meningkat

dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 17,04 juta orang, sedangkan angka

pencari kerja terjadi penurunan dari 2,029 juta pada tahun 2005 menjadi 1,89

juta pada tahun 2006. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka

penanggulangan pengangguran, antara lain melalui program pemberian kerja

sementara di desa, pengiriman tenaga kerja keluar negeri serta pemberian

pelatihan agar kualitas tenaga kerja semakin produktif.

Struktur Ketenagakerjaan di Jawa Barat pada tahun 2006 masih didominasi

oleh sektor pertanian sebesar 26,37%, selanjutnya di sektor perdagangan 25,60%,

sektor industri 17,37%, sektor jasa 13,6%. Apabila dibandingkan dengan tahun

2005, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, namun di

sisi lain terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan

jasa.

Pembinaan olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga

pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan

masyarakat dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjadi tulang

punggung Jawa Barat dalam pentas kompetisi olahraga nasional sehingga terkesan

bahwa pembinaan olahraga cenderung eksklusif dan tidak berfondasi pada angka

partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara luas. Dalam kondisi seperti ini,

ruang publik dan fasilitas olahraga tidak bertambah bahkan cenderung menurun

sehingga para pelajar dan masyarakat luas sebagian besar tidak terlayani secara

baik untuk berolahraga. Di sisi lain juga sarana dan prasarana bagi pentas

olahraga kompetisi tidak pernah berkembang sejak Jawa Barat menjadi tuan

rumah PON V tahun 1961. Sedangkan pada tahun 2013 Provinsi Jawa Barat telah

direncanakan sebagai salah satu daerah yang ditunjuk menjadi penyelenggara Sea

Games.


Kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap peningkatan peran kaum

perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan telah dilakukan. Namun

upaya pengarusutamaan gender ini masih perlu lebih diaktualisasikan di segala

bidang. Pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Jender

dan Indeks Pembangunan Jender yang meliputi angka partisipasi perempuan

dalam parlemen, perempuan dalam posisi manajer, staf teknis, dan tingkat

partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2006, Indeks Pemberdayaan Jender Jawa

Barat mencapai 54,4 dan Indeks Pembangunan Jender 60,8.

Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan untuk melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai

budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan budaya

global. Pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan

yang ditandai dengan meningkatnya pemahanan terhadap nilai budaya dan

penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai

bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri

masyarakat Jawa Barat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan

terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya

berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan

kemandirian dirasakan makin memudar.

2.1.2 Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca krisis tahun 1997 menunjukkan

kecenderungan meningkat. Sampai dengan tahun 2006, pertumbuhan tersebut

berasal dari sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan

Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian, dengan laju pertumbuhan masing-

masing 8,51%, 7,09%, dan - 0,62%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi

tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai

dengan masih tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Pada tahun

2007 jumlah pengangguran sebanyak 1.149.188 orang dari jumlah angkatan kerja

sebanyak 18.340.008 orang. Sedangkan data rumah tangga miskin penerima

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Tahun 2007 sebanyak 2.897.807 rumah

tangga miskin.

Sektor industri pengolahan merupakan komponen utama pembangunan

daerah yang mampu memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 45,24%, diikuti

oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian masing-masing


sebesar 19,40% dan 11,12%. Tingginya kontribusi sektor Industri Pengolahan

terhadap PDRB karena didukung oleh banyaknya jumlah kawasan industri. Akan

tetapi, daya saing industri di Jawa Barat masih rendah yang disebabkan oleh

tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam

pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya

industri.

Pengembangan perdagangan di Jawa Barat difokuskan pada

pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar baik pasar

dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi

diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah,

mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang

cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar baik

dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat.

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar

dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk

pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan

hutan). Kondisi tersebut mendukung Jawa Barat sebagai produsen terbesar untuk

40 (empat puluh) komoditas agribisnis di Indonesia khususnya komoditas padi

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional. Sektor

pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada tahun

2007 yaitu sebesar 4,67 juta orang (27,20%) dari jumlah 17,19 juta penduduk

bekerja. Namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya

menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional, dan nasional.

Paradigma sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian serta

ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang

masih dihadapi sektor pertanian.

Potensi pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam

pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut , bioteknologi

kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan perlu untuk

dikembangkan. Kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang

besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan

kelautan yang baik. Terbukti dengan masih rendahnya tingkat investasi sarana dan

prasarana pendukung bisnis kelautan dan perikanan, serta belum optimalnya

pemanfaatan produksi sumber daya kelautan dan perikanan yang masih jauh dari

potensi khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa Barat pada tahun 2005 baru


tereksploitasi sebesar 68,7% dari total areal tangkap, serta lemahnya kondisi

pembudidayaan pesisir yang baru dimanfaatkan sebesar 51.791 Ha dari luas

potensi sebesar 126.791 Ha.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik

dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan, dengan alam dan budaya yang

dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Peringkat sektor

pariwisata secara nasional dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan berada pada

posisi 3 setelah DKI Jakarta dan Bali. Kendala yang masih dihadapi adalah belum

tertatanya objek dan daerah tujuan wisata dan masih rendahnya kualitas

infrastruktur pendukungnya.

Iklim investasi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang

terus membaik. Posisi Jawa Barat yang strategis menempatkan Jawa Barat

menjadi tujuan utama untuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA)

maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada tahun 2007 tercatat PMA

sebesar $US 980 juta dengan jumlah proyek 237 buah, sedangkan PMDN sebesar

Rp 11,1 trilyun dengan jumlah proyek 33 buah. Namun demikian, realisasi

investasi masih terpusat di Wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta

dan Bandung. Hal ini disebabkan ketersediaan infrastruktur pendukung yang

belum merata pada daerah lainnya. Di lain pihak pertumbuhan investasi tersebut,

belum memanfaatkan secara optimal potensi ekonomi lokal karena lebih

berorientasi pada bahan baku impor.

Peranan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu dikembangkan dalam

perekonomian daerah. Permasalahan akses permodalan, sumberdaya manusia,

dan pemasaran masin menjadi kendala. Tingginya kredit konsumsi dibandingkan

dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi KUMKM terhadap

pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk yang besar tentunya

akan berimplikasi terhadap besarnya kebutuhan energi. Laju konsumsi energi terus

bertambah baik disektor domestik, industri, transportasi dan komersil. Disisi lain

ketergantungan sektor-sektor pengguna BBM masih sangat tinggi, terutama

disektor transportasi yang masih menggunakan BBM 100%. Disektor rumah

tangga sekitar 68,03% masih menggunakan minyak tanah, 23,93% menggunakan

kayu bakar dan baru sekitar 8,04% menggunakan gas.


Dengan komposisi penggunaan energi di atas, menunjukan bahwa

ketergantungan terhadap energi konvensional masih besar. Sementara itu,

pemerintah pada tahun 2007 telah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti

penggunaan minyak tanah ke gas bagi kebutuhan rumah tangga. Kebijakan

konversi gas masih difokuskan pada daerah perkotaan sehingga untuk daerah

perdesaan akan semakin berat. Minyak tanah yang masih dimanfaatkan sebagain

besar penduduk perdesaan akan semakin berkurang pasokannya namun upaya

untuk mengganti sumber energi perdesaan masih sangat kurang. Hal ini

menunjukan bahwa konversi minyak tanah ke energi lain termasuk gas akan

menjadi tantangan dan membutuhkan peran dari semua elemen masyarakat.

Secara umum pembangunan infrastruktur energi masih terbatas dan belum

merata serta rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap energi. Hal ini

dikarenakan tingginya harga BBM yang berimplikasi terhadap pasokan energi listrik

Jawa Barat, karena sebagian besar sumber pembangkit yang ada masih

menggunakan BBM. Sistem kelistrikan Jawa Barat merupakan bagian dari sistem

kelistrikan nasional Jawa-Madura-Bali (Jamali). Jawa Barat mengkonsumsi energi

listrik sekitar 28% dari sistem Jamali. Beban puncak listrik Jawa Barat pada tahun

2007 sebesar 4.355 MW sedangkan daya mampu pembangkit sebesar 4.337,05

MW yang berarti masih mempunyai surplus kapasitas pembangkit. Cakupan desa

yang sudah mendapat tenaga listrik mencapai 99,59%. Namun demikian angka

rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 61,05%.

Peran Jawa Barat terhadap energi nasional sangat besar, hal ini ditunjukan

dengan keberadaan pembangkit listrik tenaga air seperti Jatiluhur, Saguling dan

Cirata dimana Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 46,21% dari pembangkit

tenaga air (PLTA). Sumber pembangkit lainnya adalah dari energi Panas Bumi

dimana Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 92,81% terhadap energi listrik

nasional. Pemerintah Pusat berencana menambah pasokan energi dengan

membangun pembangkit PLTU batubara yang berkapasitas sekitar 1800 MW. Hal

ini tentunya akan meningkatkan peran penting Jawa Barat terhadap penyediaan

energi Nasional.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Jawa Barat memiliki potensi untuk pengembangan IPTEK, yang ditandai

dengan jumlah perguruan tinggi (PT) yang cukup banyak. Pada tahun 2005

terdapat 358 PT, dengan perincian Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari 5 PT,


sedangkan Perguruan Tinggi Swasta 353 PT yang tersebar di kabupaten dan kota

se – Jawa Barat.

Walaupun demikian, kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan

IPTEK masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing, hal ini ditunjukkan

antara lain oleh publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian

baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di

Jawa Barat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan

oleh sumber daya IPTEK masih terbatas, mekanisme intermediasi yang

menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan

pengguna belum efektif, sinergi kebijakan yang lemah menyebabkan kegiatan

IPTEK belum sanggup memberikan hasil yang signifikan, dan budaya pemanfaatan

IPTEK belum berkembang serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kebutuhan

riil masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menuntut

berbagai respon dan tindakan yang harus dirumuskan secara cermat dan tepat,

mengingat kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan kemampuan

keuangan daerah yang relatif terbatas. Ke depan pemerintah dan pemerintah

daerah perlu lebih proaktif terhadap perubahan dan lebih mendayagunakan IPTEK

dalam pelaksanaan pembangunan.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penguasaan IPTEK

merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencerdaskan masyarakat, sehingga

pembangunan akan berjalan dengan baik yang didukung oleh sumberdaya

manusia yang berkualitas, menguasai IPTEK, yang dapat ditempuh dengan

menekan biaya seminim mungkin dan memanfaatkan sumber daya alam yang

tersedia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus bekerjasama dengan perguruan

tinggi dan lembaga ristek untuk berperan dalam membangun Jawa Barat, agar

pembangunan di Jawa Barat ke depan akan terus memperhatikan perkembangan

pengetahuan, kajian, data, penelitian dan fakta. Dengan dilibatkannya perguruan

tinggi dan lembaga ristek diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran,

ide, penelitian, dan teknologi yang efektif dalam menganalisis suatu pemasalahan

sekaligus memecahkannya. Karena itu diharapkan perguruan tinggi dan lembaga

ristek dapat mempersiapkan berbagai pengembangan IPTEK untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat.


2.1.4 Infrastruktur Wilayah

Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi,

sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan

prasarana dasar permukiman memiliki peran yang penting bagi peningkatan

perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian secara umum

kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah masih rendah dan

belum merata.

Pada aspek transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut,

rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan

rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan

dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan

provinsi; belum optimalnya kemantapan jalan provinsi terutama di jalur jalan

vertikal yang menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat; masih

kurangnya pembangunan jalan tol; rendahnya kapasitas ruas jalan di perkotaan

dengan nilai Volume Capacity Ratio (VCR) rata-rata mendekati nilai 0,8 pada tahun

2006; kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel; belum

optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat

pertukaran moda; belum optimalnya pelayanan Bandar Udara Husein Sastranegara

dan bandara lainnya dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa

Barat; serta masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan

niaga.

Keberadaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi juga masih belum

memadai, yang dicirikan dengan masih tingginya fluktuasi ketersediaan air

permukaan yang menimbulkan banjir dan kekeringan; masih terbatasnya

penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, serta belum optimalnya intensitas

tanam padi akibat rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air irigasi.

Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa

menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah

yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah

perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan

untuk beberapa daerah perkotaan dan kabupaten kondisi teledensitasnya masih

rendah.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti,

perumahan dan cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan


masih banyaknya rumah tangga yang belum bisa memiliki rumah layak huni.

Keberadaan prasarana persampahan juga masih belum optimal baik yang

layanannya bersifat lokal maupun regional.

2.1.5 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam

keberlanjutan pembangunan Jawa Barat. Namun demikian, peran penting ini

belum dioptimalkan hingga saat ini. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan

bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Barat berada pada

tingkat cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif dari fenomena ini diantaranya

adalah semakin berkembangnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan dan

munculnya konflik sosial antara pencemar dan yang tercemar, serta konflik

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir.

Faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung

lingkungan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain, masih tingginya

tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, kerusakan dan

berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang, pencemaran udara

perkotaan, pengrusakan dan kebakaran hutan, pencemaran dan sedimentasi

sungai serta waduk, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan

sumber daya air yang kurang terkendali, di samping meningkatnya frekuensi

kejadian bencana alam dan pengaruh dari pemanasan global. Hal tersebut

diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan, baik dari

sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Upaya

pengelolaan lingkungan saat ini masih belum mampu menahan laju kerusakan dan

pencemaran yang terjadi.

Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat mencapai 1,83% yang dipicu oleh

tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk Jawa Barat. Pembangunan kualitas

hidup manusia Jawa Barat menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan

kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan

yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,69 poin pada tahun 2007.

Pencapaian tersebut merupakan komposit dari Angka Melek Huruf (AMH) sebesar

95,32 %, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,50 tahun, Angka Harapan Hidup

waktu lahir (AHH e0) sebesar 67,58 tahun, serta paritas daya beli (purchasing

power parity) sebesar Rp 623.840,00.


2.1.6 Politik

Sejak 1998, gerakan reformasi telah mendorong demokratisasi baik pada

tingkat nasional maupun lokal. Pada tahun 1999, ditetapkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberi kebebasan kepada

masyarakat untuk membentuk partai politik, baik yang muncul secara sendiri,

maupun karena pemisahan dari partai dominan yang diakui selama Orde Baru,

kebebasan berorganisasi yang makin luas dengan membentuk berbagai organisasi

kemasyarakatan, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan dari Pusat ke

daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu paket perundang-undangan lainnya

yang menandai demokratisasi berlangsung di Indonesia antara lain adalah

mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pada 1999, Susunan dan

kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya mendorong demokratisasi dilakukan pula dengan mengubah

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilakukan pada 2004,

sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung. Dengan demikian

secara kelembagaan dan prosedur, Indonesia telah memasuki tahap demokrasi

yang sangat kuat. Di Jawa Barat pemilihan kepala daerah secara langsung telah

berjalan dengan baik dengan ditandai oleh kesiapan elite dan masyarakat untuk

menerima kekalahan atau kemenangan pihak lain. Hal tersebut menandakan

bahwa masyarakat telah siap dan percaya dengan aturan main dalam

berdemokrasi.

Demokrasi juga telah mendorong masyarakat untuk lebih berani

mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk

daerah otonom baik pada level kabupaten/kota maupun level provinsi. Di Jawa

Barat sejak tahun 1999 telah terbentuk 1 provinsi, yaitu Provinsi Banten yang

sebelumnya merupakan wilayah Keresidenan Banten, selanjutnya Kota

Tasikmalaya dan Kota Cimahi pada tahun 2001, serta Kota Banjar pada tahun


2003 dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007. Aspirasi pembentukan

daerah otonom kabupaten/kota di Jawa Barat berkembang sejalan dengan

tuntutan untuk ikut serta dalam berpemerintahan dan peningkatan pelayanan

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Hukum di daerah diarahkan untuk mewujudkan

harmonisasi produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

penegakkan hukum dan hak asasi manusia. Namun proses demokratisasi

mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional

yang pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan

yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai

kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum

yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih

lanjut menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan

hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-

undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera

ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan

daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan

dalam implementasinya. Sampai dengan 2006 masih banyak peraturan daerah

yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang

dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penegakkan HAM telah disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RAN-HAM) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

pembangunan. Rencana aksi tersebut menjadi acuan semua pihak di daerah dalam

implementasi peraturan perundang-undangan mengenai HAM, terutama lembaga

pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan

memenuhi hak asasi warga negara.

2.1.8 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan

untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan

pembangunan lainnya. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat


berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Kondisi sosial Jawa Barat

sampai dengan akhir tahun 2007 berlangsung dinamis. Berbagai organisasi

kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan

berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan,

dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam

kehidupan bermasyarakat, kondisi sosial tersebut berkaitan dengan kondisi politik

dan kondisi hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan

demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat

yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang

mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum,

penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi

ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Hal

ini disebabkan karena Jawa Barat merupakan daerah penyangga ibu kota negara

dan lintasan Jawa Sumatera. Jumlah penduduk yang besar dan heterogen,

terdapatnya obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan

industri serta banyaknya permasalahan kepemilikan lahan. Di samping itu protes

ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas

umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk

mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan

ketertiban cukup baik.

2.1.9 Aparatur

Reformasi sistem politik yang diarahkan pada demokratisasi telah

mendorong reformasi birokrasi melalui penataan struktur, sistem dan kultur. Upaya

penataan struktur masih berlangsung setelah penetapan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Pembenahan dan penataan struktur organisasi

pemerintahan di daerah masih mencari bentuk antara kebutuhan daerah dengan

tuntutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

meskipun daerah diberi otonomi yang luas, tetapi dalam menetapkan struktur

organisasi masih bergantung kepada Pusat.

Penataan sistem untuk lebih memudahkan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan mengalami kendala, karena dipengaruhi oleh peraturan perundang-

undangan yang tidak sinkron atau belum ada peraturan pelaksanaannya.


Penetapan standar pelayanan minimal untuk beberapa bidang sudah dapat

diimpelementasikan meskipun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum dapat

dilakukan. Untuk standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap alur kegiatan

administrasi pemerintahan belum dapat diimplementasikan.

Reformasi birokrasi menginginkan perubahan kultur birokrasi yang

mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan. Transisi

dalam reformasi birokrasi masih mengalami kendala dalam mewujudkan birokrasi

yang ideal. Kultur tradisional dan primordial masih mewarnai birokrasi Pemerintah

Provinsi Jawa Barat walaupun dari sisi sarana dan prasarana telah cukup modern,

namun dukungan teknologi komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal

lainnya adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.

Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya

masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal

tersebut mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi sarana dan prasarana aparatur sudah cukup baik dengan gedung

kantor yang layak dan seluruh organisasi perangkat daerah telah memiliki gedung

tersendiri. Namun sarana dan prasarana yang secara langsung memberikan

pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai

dengan standar pelayanan minimal, seperti unit pengelola teknis daerah dalam

pemungutan pajak daerah, dan unit perijinan.

2.1.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat

mengamanatkan proporsi kawasan lindung sebesar 45% dan kawasan budidaya

55%. Namun pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala dalam

mewujudkan proporsi tersebut. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan

lahan terbangun yang cenderung acak dan menyebar, serta degradasi lingkungan

di wilayah Jabar Selatan merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan.

Selain itu, terjadinya pergeseran tutupan lahan hutan dan sawah menjadi

permukiman dan industri merupakan permasalahan dalam upaya pengendalian

tata ruang.

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Jawa Barat sampai saat

ini masih timpang. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Jawa Barat, terjadi


pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan

tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Jawa Barat yang seharusnya

dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian

agro kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di

wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan

prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan.

2.2 Tantangan

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Dalam dua puluh tahun mendatang, Jawa Barat menghadapi tekanan

jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Jawa

Barat diperkirakan sekira 52,7 juta jiwa. Pengendalian jumlah penduduk dan laju

pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh

dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya.

Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian

sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara kabupaten dan

kota serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen-

komponennya, tantangan peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus

pada peningkatan Indeks Daya Beli. Namun demikian, pelayanan pendidikan dan

kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin

peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan.

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan

teknologi dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan antisipasi melalui

pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi

guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana

dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis

kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal,

peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi tingkat persaingan melanjutkan

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan

lapangan pekerjaan. Dalam hal pengembangan sain dan teknologi, peningkatan

kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

(TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal.


Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap

pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di

bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku

kepentingan untuk mengatasinya. Memperhatikan hal tersebut, pembangunan

kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan

terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial

yang mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, perlu juga didorong

kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian

kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang.

Terkait dengan pembangunan yang diwujudkan bersama dengan

masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan

kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui

berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan

aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan

kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan

sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat,

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan

yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan.

Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2025 diperkirakan

mencapai 21,5 juta jiwa dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 19 juta jiwa

dan pencari kerja sebanyak 2,5 juta jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja

yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya

untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas

dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam

rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar

di masa mendatang.

Berdasarkan gambaran kondisi kepemudaan di Jawa Barat, pemuda Jawa

Barat memilki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan

tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup

besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Sementara peluang yang dimiliki oleh

pemuda Jawa Barat adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik

dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem

politik. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang


belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran

nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa

depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya.

Seiring dengan kondisi aktual pembangunan keolahragaan saat ini, dirasa

perlu mengembangkan institusi birokrasi pemerintahan di bidang keolahragaan

guna memperhatikan sinergitas sistem pembinaan olahraga baik menyangkut

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Di samping itu

pengembangan ruang publik dan fasilitas olahraga agar bisa bertambah sehingga

para pelajar dan masyarakat luas dapat terlayani secara baik untuk berolahraga.

Demikian pula pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan demi

kepentingan sentralisasi pembinaan maupun pentas olahraga nasional dan

internasional secara terpadu perlu segera diwujudkan agar Jawa Barat dapat

mengambil posisi menjadi kekuatan inti olahraga nasional. Oleh karena itu,

pengembangan olahraga ke depan mesti ditangani secara sungguh-sungguh untuk

mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya seiring dengan

lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

Stigma bahwa perempuan makhuk lemah, porsi perempuan di rumah,

perempuan merupakan obyek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia

usaha maupun politik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya

pemberdayaan perempuan. Karena itu, kesetaraan jender menjadi perhatian dalam

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui

peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan jender, peningkatan kualitas hidup

dan peran perempuan, serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat

(khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan jender.

Imbas perubahan global dan pertentangan antara Nilai-nilai tradisional,

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman dengan arus perubahan

teknologi informasi dan era komputerisasi, serta lemahnya kemampuan

masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya diantaranya orientasi

kelompok, agama, etnis, dan krisis jati diri karena dapat menimbulkan konflik

sosial dan disintegrasi; menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang

diinginkan. Untuk itu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek

kebudayaaan tersebut, penerapan muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah

terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, serta revitalisasi terhadap

lembaga/organisasi kesenian dan kebudayaan pelestarian cagar dan desa budaya,

dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan strategi yang


optimal dalam pembangunan budaya daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah beban

permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat

terjadinya berbagai krisis sosial. Upaya yang harus dilakukan diantaranya

pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, pengelolaan yang profesional

dan komprehensif panti rehabilitasi sosial. Selain itu, penanggulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan

pendayagunaan potensi yang dimiliki, peningkatan sarana dan prasarana,

peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/ optimalisasi bagi organisasi/lembaga

sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat

sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma

agama dan budaya.

2.2.2 Ekonomi

Pembangunan ekonomi Jawa Barat dua puluh tahun mendatang dihadapkan

pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara

berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan

kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta

pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat tahun 2005–2025

diperkirakan akan berada pada kisaran 6% sampai 8% per tahun. Struktur

ekonomi Jawa Barat ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu

sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Seiring dengan era

perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di

masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu

bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi

daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan

teknologi serta pasar.

Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari

stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum,

ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan

dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan

masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar

dapat menanamkan modalnya di Jawa Barat. Upaya promosi investasi juga


menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru.

Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka

panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing

industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan

pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan

teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan

demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama

perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat

serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik dan

internasional.

Adapun tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Jawa

Barat adalah di fokuskan peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan

peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan

ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan

peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan

pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen.

Tantangan utama dalam pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat

adanya konversi lahan usaha tani ke nonpertanian menyebabkan terjadi

konsentrasi kapital di nonpertanian yang semakin menekan posisi tawar sektor

pertanian, rendahnya sumberdaya manusia di sektor pertanian akibat

berkurangnya minat dan ketersediaan sekolah kejuruan serta pendidikan dan

latihan (diklat) di bidang pertanian, rendahnya skala usaha tani, dan rendahnya

penghargaan terhadap petani serta lemahnya akses petani terhadap teknologi

baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain pengembangan sarana dan

prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian,

peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Untuk itu perlu

dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarsubsistem dalam

sistem pertanian, serta menumbuhkembangkan kepedulian pemerintah terhadap

pendidikan dan budaya pertanian. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa

yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara

perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan

penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun.

Bisnis kelautan di masa mendatang akan dihadapkan pada pengembangan

usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta

berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang berkelanjutan dan melibatkan


masyarakat sehingga mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor

kelautan dan perikanan menjadi keunggulan bersaing.

Tantangan pengembangan pariwisata dua puluh tahun mendatang adalah

mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah kunjungan wisata utama. Potensi wisata

Jawa Barat cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang variatif dan

menarik. Proyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat sebesar 16,4% per

tahunnya. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Jawa Barat, maka

pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang

berakar pada alam dan budaya Jawa Barat sehingga dapat mencerminkan jati diri

masyarakat Jawa Barat, yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia,

pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata.

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan

individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan

akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan

tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan

kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan

prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada

tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Dalam bidang energi, tantangan dalam dua puluh tahun kedepan adalah

terpenuhinya pasokan energi yang handal dan efisien, terciptanya pengelolaan

energi yang berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam

pengebangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.

Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi,

divertifikasi energi, dan konservasi energi . Dalam upaya intensifikasi energi, maka

eklporasi dan eksploitasi sumber-sumber energi baru perlu terus dilakukan. Upaya

diversifikasi energi dilakukan dengan mengembangkan berbagai energi alternatif

baik energi baru maupun energi terbarukan seperti mikro hidro, Biomassa, panas

bumi, tenaga uap, tenaga surya, dan angin.

Dalam kebijakan ketenaga lsitrikan, khususnya dalam pemanfaatan sumber

energi terbarukan, energi air merupakan energi yang potensial lokal yang

diarahkan pemanfaatannya untuk pelistrikan di daerah perdesaan atau daerah

terpencil. PLTMH menjadi prioritas utama karena teknologi ini mampu memasik

kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat di perdesaan dan juga melayani

kebutuhan industri kecil perdesaan. Potensi energi surya dan angin menunjukan


bahwa energi ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan

energi di perdesaan.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sumberdaya panas bumi terbesar

kedua di Indonesia atau sekitar 27,791 MW dan baru termanfaatkan 13,3% saja.

Pengembangan energi panas bumi untuk energi listrik skala nasional perlu

didorong karena ketersediaan energi ini dapat menggantikan BBM yang selama ini

menjadi sumber energi terbesar bagi pembangkit listrik. Sifatnya energi panas

bumi yang berkelanjutan akan menjadikan energi ini terus tersedia selama kondisi

lingkungan sekitarnya terjaga dan tentunya akan sejalan dengan kebijakan

pembangunan berkelanjutan. Dalam jangka panjang harus mulai dimulai pula

pengembangan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi lsitrik nasional.

Di sektor rumah tangga, maka diversifikasi energi akan memerlukan

pengembangan teknologi tidak hanya dalam penyediaan gas tetapi juga energi

lainnya seperti biomassa. Jawa Barat memiliki potensi energi biomassa cukup

besar. Pemanfaatan energi biomassa dapat disesuaikan dengan potensi daerah

masing-masing baik dengan biogas atau biofuel.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan

berdasarkan sumber daya yang dimiliki (resource-based competitiveness) menjadi

keunggulan berdasarkan pengetahuan (knowledge-based competitiveness). Karena

itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai IPTEK menjadi salah satu faktor

dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya.

Dalam rangka peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi

dalam dua puluh tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan IPTEK yang

ditunjang oleh ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK, diantaranya SDM yang

berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju

masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu,

pembangunan IPTEK mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat

dipertanggunjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh ke depan.


2.2.4 Infrastruktur Wilayah

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam

pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Jawa Barat adalah meningkatkan

kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massal

terutama untuk kota-kota yang berpenduduk padat; pengembangan jaringan jalan

yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal;

pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar

menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif; peningkatan pelayanan

bandara-bandara yang telah ada dan mengembangkan bandara baru yang lebih

tinggi kapasitas layanannya untuk menunjang perkembangan kegiatan

perekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya; peningkatan sarana dan prasarana

pelabuhan yang ada dan mengembangkan pelabuhan baru; revitalisasi dan

pengembangan jaringan jalan rel untuk melayani pergerakan dalam kota dan

antarkota; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat

alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan

kekeringan; peningkatan layanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan

sistem irigasi serta meningkatkan intensitas tanam padi sawah serta menjaga alih

fungsi lahan sawah beririgasi teknis dalam mempertahankan Jawa Barat sebagai

lumbung padi; pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan

jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya

masih rendah; pengembangan sarana dan prasarana dasar pemukiman, berupa

pengembangan rumah susun, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dan

sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah yang berskala

regional. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan

prasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pengelolaan

sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama

antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola.

2.2.5 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan besar yang dihadapi Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2025

adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pe-

laksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi

masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan

budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus


ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan

prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan

seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga

memberikan nilai tambah yang berarti.

Jawa Barat dengan keanekaragaman potensi sumber daya alamnya tidak

hanya menjadi pengekspor sumber daya alam bernilai rendah dan mengimpornya

kembali dalam bentuk produk bernilai tinggi, melainkan harus menjadi pengekspor

sumber daya alam yang telah diolah dan bernilai tinggi.

Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini

sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antarpihak atau antar

daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola

pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan,

dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai

dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara

konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih

maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses

pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin

timbul atas hasil – hasil pembangunan yang dicapai.

2.2.6 Politik

Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi

warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi

indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola

pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif

dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat

diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi

pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena

partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan

kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi

mediasi yang merupakan cerminan masyarakat madani (civil society) seperti

jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di

lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat


partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta

keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan.

Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Jawa Barat, di-

perlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dalam

penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan

spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi – kolusi – dan nepotisme, dan

visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan

konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan

tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan

bermuara pada terciptanta kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian

kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan

gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta ke-

cermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di

masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam

kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui penguatan masyarakat

madani (civil society) yang terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan

masyarakat untuk membentuk daerah otonom akan terus bermunculan selama

aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan.

2.2.7 Hukum dan HAM

Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance) diukur berdasarkan orientasi pemerintah (government

orientation) yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan

warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur

penegakan hukum/efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk

menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang

telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu

memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas.

Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna


melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk

pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap

pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara

berkeadilan.

2.2.8 Ketentraman dan Keteriban Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan faktor utama yang

memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam

menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Jawa Barat. Potensi ancaman

terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat akan dihadapi dari friksi dan

konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan

dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian

keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Ancaman lain yang

cenderung meningkat adalah kejahatan transnasional, mengingat Jawa Barat

merupakan jalur mobilitas orang dan barang yang strategis.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih

berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru

dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan

dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan

terhadap kekayaan Negara.

2.2.9 Aparatur

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak

hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan

juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka

perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi,

penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung

tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi

pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan.

Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan

sepanjang 1984-2005 dan tantangan yang dihadapi sampai dengan 2025 adalah

masih rendahnya kinerja aparatur karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan


Pegawai Negeri Sipil; struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah,

kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan

didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara

optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur.

Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem

pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi

yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan

aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung

jawab.

2.2.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi

antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya

tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan

regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor.

Tantangan lainnya adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

khususnya antara wilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya yang berada di

Selatan Jawa Barat dan menyeimbangkan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan

Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga dapat berkembang secara merata dan

optimal.

Tantangan aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk

kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan

yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh

berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan

keberadaannya. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi

tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi

penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan

prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang

yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain :


1. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya adiluhung

mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan

pembangunan;

2. Posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara

menjadikan Jawa Barat sebagai penyangga DKI Jakarta dan menjadi lintasan

utama arus regional penumpang dan barang Sumatera – Jawa – Bali

merupakan dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah di

berbagai aspek;

3. Sumber daya air yang melimpah dan keanekaragaman hayati menjadi potensi

pembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran

masyarakat;

4. Jumlah penduduk terbesar di Indonesia menjadi sumber daya yang potensial

dan produktif bagi pembangunan daerah;

5. Keragaman budaya Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan

mempercepat proses pembangunan;

6. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam

peningkatan investasi di Jawa Barat;

7. Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik

bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah;

8. Sumberdaya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal untuk

memberdayakan masyarakat;

9. Luas wilayah Jawa Barat menjadi potensi ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

III-1

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan

dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal

dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -

2025 adalah :

“DENGAN IMAN DAN TAKWA,

PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”

Pernyataan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat di atas, memiliki makna :

1. Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna

pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama.

Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat

akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan

daerah;

2. Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang

memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Keunggulan tersebut ditunjukkan dalam semua aspek kehidupan terutama

aspek sumberdaya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan

lingkungan hidup.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 – 2025, ditandai dengan :

1. Provinsi termaju dalam aspek sumberdaya manusia ditunjukkan dengan

masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi

sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang memiliki jatidiri

yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga

menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal,

nasional, dan internasional.


III-2

2. Provinsi termaju dalam aspek ekonomi ditunjukkan dengan penciptaan

struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah

tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa

Barat, serta mampu bersaing dalam percaturan global. Kemajuan dalam

pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk

memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, keberadaan sumberdaya

manusia pengelola yang berkualitas, kemitraan yang saling menguntungkan

dalam lingkup regional, nasional dan internasional yang difokuskan pada 4

(empat) bisnis utama yaitu industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan

energi. Perekonomian yang maju didukung oleh penyediaan infrastruktur

yang memadai dan berkualitas serta pemanfaatan ruang dan pengelolaan

sumberdaya alam secara rasional, efisien dan berkelanjutan.

3. Provinsi termaju dalam aspek pemerintahan ditunjukkan dengan kondisi

demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap

demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial,

penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong

peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan

publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang

telah mampu menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

4. Provinsi termaju dalam aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan

kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat,

terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara

konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta

pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu

menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5. Provinsi termaju dalam aspek lingkungan hidup ditunjukkan dengan

diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan,

rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya

pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan

serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam

dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar

generasi.


III-3

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat jangka panjang dilakukan dengan

menerapkan prinsip-prinsip stabilitas yang mantap, pertumbuhan yang tinggi,

pemerataan yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip stabilitas yang mantap ditunjukkan dengan terciptanya ketentraman

dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, konsistennya penegakan

hukum serta rendahnya gejolak di masyarakat yang berpotensi menghambat laju

pembangunan daerah.

Prinsip pertumbuhan yang bernilai tambah tinggi menekankan pada

tingginya produktivitas seluruh faktor produksi (total factor productivity)

masyarakat Jawa Barat. Prinsip ini tidak menghilangkan pentingnya pertumbuhan

tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya produk domestik regional bruto,

tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tingginya produktivitas masyarakat Jawa

Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi dalam negeri,

investasi asing maupun investasi masyarakat, tingginya nilai ekspor Jawa Barat

serta terkendalinya inflasi, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan peran

sumberdaya manusia berkualitas serta kemandirian teknologi.

Prinsip pemerataan yang berkeadilan ditunjukan dengan pemerataan

pembangunan dalam setiap sektor pembangunan, seluruh wilayah Jawa Barat

serta seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan juga

dimaksudkan dengan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan

wilayah perbatasan untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Prinsip pembangunan berkelanjutan ditunjukan dengan terciptanya orientasi

pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang

akan datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara

bijaksana serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan

proporsional.

3.2. Misi Pembangunan

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat

tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Jawa

Barat tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Misi Satu : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang

berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya

saing; adalah membangun sumber daya manusia yang


III-4

sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat

pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya

saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai

luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap

pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas,

terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat;

Misi Dua : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing

dan berbasis potensi daerah; adalah mengembangkan

dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya

saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif,

kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap

potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi,

dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi

regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang

memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta

regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang

kondusif.

Misi Tiga : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;

adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup

secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung

lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan

ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya,

dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Misi Empat : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;

adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban,

meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun

akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab,

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan

efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antarlegislatif

dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan

konsistensi dalam penegakan hukum.


III-5

Misi Lima : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang

berkeadilan; adalah mengurangi kesenjangan sosial

secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada

daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana

dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi

dalam berbagai aspek.

3.3. Perwujudan Visi dan Misi

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025

tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (alignment vision and mission) antara provinsi dan

kabupaten/kota;

2. Komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota melalui

kepemimpinan Gubernur dan Bupati/Walikota, melaui prinsip – prinsip :

kebersamaan (togetherness), kemandirian (selfhelp), keadilan dan

keberlanjutan (sustainability). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui

pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (social

capital), pemberdayaan (empowerment), tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance), membangun saling kepercayaan (trust each others),

dan komunikasi yang sehat (health of communication);

3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT IV - 1

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH TAHUN 2005–2025

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka

panjang daerah, ditentukan sasaran pembangunan pada setiap misi sebagai

berikut :

1. Terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu

dan teknologi, produktif dan berdaya saing, ditandai oleh hal-hal

berikut:

a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

b. Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya

hidup sehat;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan

dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau;

d. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas;

e. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal, nonformal, dan

informal;

f. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis

kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan;

g. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

h. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi

pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan

implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam

kehidupan bermasyarakat;

i. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama;

j. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar

kerja;

k. Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan

angkatan kerja;

l. Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;


m. Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak;

n. Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada korban trafficking

pada anak dan perempuan;

o. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya

potensi kesejahteraan sosial;

p. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga;

q. Meningkatnya kualitas pemuda dan peran dalam bidang politik, ekonomi

dan budaya serta IPTEK.

2. Meningkatnya perekonomian yang berdaya saing dan berbasis

potensi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan

sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan

berdaya saing serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi

antarwilayah;

b. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi

bersamaan dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi

yang handal dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi

yang berkelanjutan, infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan modern,

pasokan energi yang andal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar

permukiman yang berkualitas;

c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja,

investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan

terhadap bahan baku impor;

d. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat;

e. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi

yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang

berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang

efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal;

f. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Jawa Barat

terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya

wirausaha baru.


3. Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari, ditandai oleh hal-

hal berikut :

a. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya

dukung dan daya tampung lingkungan;

b. Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun penduduk

migrasi;

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;

d. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

efektif, efisien dan bernilai tambah.

4. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-

hal berikut :

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang

didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika;

b. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis nilai-nilai

keagamaan, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang

bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi

informasi.

5. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ditandai

oleh hal-hal berikut :

a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Jawa Barat;

b. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan sosial antar

kelompok masyarakat;

c. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana

dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau

bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh;

d. Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk

menanggulangi pengangguran;

e. Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Jawa

Barat.


Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, arah pembangunan jangka

panjang selama kurun waktu 2005 - 2025 adalah sebagai berikut :

4.1. Arah Pembangunan

4.1.1 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu

dan teknologi, produktif, dan berdaya saing

Terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sehat, berperilaku cerdas dan

berbudi pekerti luhur yang mendasarkan setiap tindakan kepada norma dan nilai

luhur agama dan budaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan di bidang lainnya.

Tanpa disertai dengan SDM yang mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat

menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, pembangunan tidak akan

berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak akan mampu memenuhi aspek

keberlanjutan.

Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi

pendidikan, pengguna, dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber

daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, berkepribadian

nasional, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan

perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Pembangunan di bidang

pendidikan diarahkan pada:

1. Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan

berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan nonformal

dengan memperhatikan kondisi wilayah;

2. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan

transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan

bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;

3. Pengembangan fungsi, peran dan kualitas aparatur institusi pendidikan Jawa

Barat yang berskala nasional, regional, dan internasional yang dikembangkan

melalui pusat-pusat pelatihan;

4. Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan

pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;


5. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan merata, peningkatan

penelitian dan penyebarluasan hasilnya, serta pelaksanaan pengabdian pada

masyarakat;

6. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik negeri

maupun swasta dengan standar yang memadai, disertai upaya peningkatan

kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;

7. Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel yang dapat

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

secara akademik;

8. Peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah

pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis

dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan

potensi dirinya;

9. Pemenuhan tuntutan anggaran dan pembiayaan pendidikan sesuai dengan

UUD 1945 dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat

pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat,

peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan

peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk mem-

bentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum

perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan

masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan pada :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas

bagi penduduk miskin;

2. Peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan

ketimpangan antardaerah dan antarkelompok penduduk;

3. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan

kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik;

4. Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif

dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.

Pembangunan bidang keagamaan merupakan landasan bagi terciptanya

sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas. Karakteristik masyarakat Jawa


Barat yang religius dan berbudaya adiluhung diharapkan mampu mendorong

terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Karena itu

pembangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang agamis diarahkan

untuk:

1. Peningkatan pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama melalui

pendidikan agama dan dakwah agar kesadaran dan keyakinan keagamaan

umat semakin meningkat;

2. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang

akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan

individual dan kesalehan sosial;

3. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat

beragama dan kerukunan antarumat beragama;

4. Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;

5. Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antarumat beragama pada

proses pembangunan.

Pembangunan bidang kebudayaan juga merupakan modal bagi terciptanya

sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan

terwujudnya masyarakat yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya,

diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pelaksanaan dan pencapaian target-

target pembangunan. Oleh karenanya pembangunan bidang kebudayaan

diarahkan untuk :

1. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Jawa Barat;

2. Revitalisasi, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan

kearifan lokal masyarakat Jawa Barat;

3. Pemantapan serta penguatan identitas dan jatidiri masyarakat Jawa Barat;

4. Penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menciptakan masyarakat pembelajar.

Pembangunan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks.

Pembangunan ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih

didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal lainnya memerlukan

kebijakan pasar kerja yang lentur.


Adapun arah pembangunan ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga

kerja di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat termasuk di luar negeri;

2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan,

jasa serta sektor pertanian;

3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal;

4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan,

perguruan tinggi serta dunia usaha.

Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari pembangunan SDM Jawa Barat diselenggarakan untuk memberikan dukungan

nyata pada upaya peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan

daya saing serta membentuk karakter masyarakat Jawa Barat yang memiliki

semangat dan daya juang yang tinggi. Pembangunan di bidang pemuda dan

olahraga diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas pemuda agar menjadi modal manusia (human capital)

yang memiliki karakter dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi,

budaya serta IPTEK;

2. Pengembangan lembaga kepemudaan yang mampu memberikan manfaat

nyata bagi proses pembangunan dan bagi kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan kualitas aktivitas olahraga yang diarahkan pada budaya

berolahraga dan olah raga prestasi.

Untuk aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, upaya

pembangunannya diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan;

2. Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

3. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan jenderl;

4. Ketersediaan data dan statistik.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui

sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-

nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat

pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan


Sosial (PMKS). Untuk mendukung semua hal tersebut maka perlu dilakukan

berbagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga

masyarkat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan,

keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat;

2. Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),

diarahkan untuk :

1. Memantapkan penguasaan dan pengambangan IPTEK yang mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi;

2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan pengembangan teknologi

pada setiap aspek pembangunan guna perwujudan masyarakat sejahtera

4.1.2 Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis

potensi daerah

Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus

berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan

kemakmuran bagi seluruh masyarakat Jawa Barat secara adil dan proporsional

dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian

visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk

memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (core

business) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat tahun

2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya

ekonomi melalui pengembangan pertanian, bisnis kelautan, industri manufaktur,

jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi,

infrastruktur wilayah dan keuangan daerah.

Pengembangan industri manufaktur Jawa Barat diarahkan pada :

1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui diversifikasi produk hasil

penelitan dan pengembangan, pendalaman struktur, penguatan hubungan

kemitraan antar industri dan pendukungan infrastruktur industri;


2. Pembangunan industri yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek

lingkungan, pengembangan industri ramah lingkunganserta pengembangan

industri berbahan baku yang terbarukan;

3. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing

baik di pasar lokal maupun internasional;

4. Pengembangan industri substitusi impor, industri yang potensial dan industri

kreatif.

Selanjutnya untuk pengembangan jasa difokuskan pada perdagangan dalam

negeri dan luar negeri yang diarahkan pada :

1. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan

regional, nasional dan internasional;

2. Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang

efektif dan efisien;

3. Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran

penggunaan produksi dalam negeri;

4. Penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor.

Pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada :

1. Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas, dan

waktu sesuai dengan tuntutan pengembangan agribisnis hilir;

2. Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat

meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan dengan menggunakan

lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang

berkualitas dan aman bagi konsumen;

3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer;

4. Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan

permintaan konsumen;

5. Pengembangan penunjang sistem yang berfungsi mengatur dan memandu

sistem pertanian dan bisnis kelautan;

6. Pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yang menggambarkan harmoni

antarpelaku bisnis pada tingkat institusi pemerintah terkait, produsen dan

pelaku jasa pertanian dalam lingkup wilayah dan lingkup fungsional.


Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan kawasan-

kawasan unggulan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan citra Jawa

Barat sebagai daerah tujuan wisata diarahkan untuk dapat mampu mendorong

kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta

memberikan perluasan kesempatan kerja.

Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(KUMKM) sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Jawa Barat

diarahkan pada peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan,

pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya

peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi

dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Untuk itu, pengembangan

KUMKM dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang berbasis

ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu

memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik.

Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada

pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat,

peningkatan kemitraan strategis di antara pelaku pembangunan ekonomi untuk

memperkuat basis ekonomi lokal serta perumusan strategi dan kebijakan

pengembangan teknologi.

Pengembangan investasi daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi

yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam

bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha,

pemberian bantuan teknis, keringan biaya dan percepatan pemberian izin usaha.

Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi

yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi

rakyat.

Pembangunan energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi

dan listrik yang bersumber dari potensi energi terbarukan seperti, potensi hidro,

surya, angin, panas bumi, uap dan gelombang laut.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi,

sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi dan sarana dan prasarana

pemukiman diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur

dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya

dengan memperhatikan keserasian pembangunan antardaerah dan wilayah serta


daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan

dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui investasi swasta, yang

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur

wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah dikembangkan melalui pendekatan

pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung

tumbuhnya pusat – pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur wilayah

meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi,

telekomunikasi dan sarana dan prasarana pemukiman diarahkan untuk

meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur dalam rangka mendukung

peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan

keserasian pembangunan antardaerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan.

Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan meningkatkan peran

serta masyarakat melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan

kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur wilayah.

Pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pendekatan

pengembangan wilayah, guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan

pembangunan antardaerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat

pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang terdiri dari

transportasi darat, laut, dan udara dilaksanakan melalui pengembangan

infrastruktur transportasi yang efektif dan efisien, yang diarahkan pada

peningkatan pergerakan orang dan barang, melalui kualitas pelayanan dan

optimalisasi biaya, mempercepat dan memperlancar pergerakan melalui perbaikan

manajemen transportasi antarmoda, angkutan umum massal terutama di

perkotaan, pengembangan jalan bebas hambatan di perkotaan dan antar kota

yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama serta peningkatan kualitas dan

kuantitas jaringan jalan primer. Pembangunan transportasi udara dan laut

dilakukan melalui pembangunan dan revitalisasi bandara serta pelabuhan nasional

maupun internasional, guna memenuhi kebutuhan pergerakan dari dan ke Jawa

Barat dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

Pengembangan infrastruktur sumber daya air dilakukan melalui upaya

konservasi, sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya

rusak air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, serta peningkatan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk itu,


pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada penyediaan air baku

melalui pengembangan dan pengelolaan sumber air sekaligus sebagai pengendali

banjir dan daya rusak air, peningkatan keterpaduan pengelolaan daerah aliran

sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran

masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan.

Adapun pengembangan infrastruktur irigasi diarahkan pada peningkatan layanan

jaringan irigasi melalui optimalisasi penyediaan air irigasi dan kehandalan

prasarana irigasi untuk menciptakan keberlanjutan sistem irigasi.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan

akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi, dengan

prioritas pengembangan pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah.

Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi

kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan

sanitasi) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Hal tersebut ditujukan terutama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan

pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada

pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan pedesaan dan skala

besar untuk kawasan perkotaan. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah,

pengolahan air bersih, dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui

peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat/kelompok

masyarakat, sehingga secara bertahap peran pemerintah akan terus berkurang

yang pada akhirnya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja.

Pengembangan sarana perumahan diarahkan pada pembangunan rumah-rumah

susun terutama di kawasan perkotaan.

4.1.3.1 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari

Lingkungan hidup yang asri dan lestari akan meningkatkan kualitas hidup

manusia dan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi

pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan Jawa Barat yang termaju, daya

dukung lingkungan memegang peran penting dalam proses pembangunan.

Penerapan prinsip–prinsip pembangunan berkelanjutan dan sinergitas

implementasi di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.


Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya diarahkan untuk

menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu,

pengendalian terhadap laju pertambahan penduduk alami maupun arus migrasi

terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan

persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak

positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari

sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan,

infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau

bahan buangan yang dihasilkan.

Kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan merupakan

aspek penting untuk memperoleh kualitas lingkungan yang layak. Upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat lebih diarahkan melalui peningkatan

pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan,

serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

memerlukan suatu perhatian. Keteladanan sebagai bagian dari budaya

masyarakat Jawa Barat mendapat perhatian khusus agar berbagai upaya untuk

mewujudkan masyarakat berperilaku ramah lingkungan dapat tercapai.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang

berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta

mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan

tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk

mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga menjadi

suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang

meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona

lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi

beserta dukungan sistem transportasi masal yang efisien dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan,

menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan

penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan

pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber

daya air, sumber daya pesisir dan laut dan kawasan lindung. Berbagai upaya

tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang


baik, dengan arahan pada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang

memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan

konsisten.

Secara geografis wilayah Jawa Barat terletak pada area yang rentan

terhadap bencana alam, dan perubahan iklim, bahkan di beberapa wilayah

mempunyai resiko tinggi terhadap bencana. Upaya penanganan bencana ke depan

lebih diarahkan kepada pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap

perubahan iklim. Pengurangan resiko bencana diarahkan kepada pencegahan lebih

dini, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk meminimalkan tingkat

kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa. Dalam pelaksanaannya, upaya

pengurangan resiko bencana harus masuk dalam setiap proses tahapan

pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang yang berbasis

kebencanaan, sistem informasi kebencanaan dan kerentanan terhadap iklim,

sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, sosialisasi dan

pelatihan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesiapan dan ketahanan

menghadapi bencana, merupakan hal–hal yang mendapat perhatian khusus.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada

upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya

meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa

instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan

akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R (recycle/daur ulang,

reduce/pengurangan, reuse/pemakaian ulang). Perhatian khusus juga perlu

diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya nonstruktur dalam

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ekolabel,

sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola

insentif dan disinsentif.

Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan

kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, reklamasi lahan pasca maupun

bekas penambangan, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah,

tsunami, dan banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem

kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan

kualitas sumber daya air permukaan, air tanah, dan pesisir. Pola kemitraan perlu

dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan

kualitas lingkungan.


Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan

peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem

kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan

menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Kawasan lindung Jawa Barat memegang

peran penting bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan

pengurangan resiko bencana alam, kawasan lindung akan bermanfaat besar guna

mencegah atau mengurangi besaran serta dampak akibat bencana alam, seperti

banjir, longsor, dan tsunami. Kawasan lindung juga mempunyai potensi yang

dapat dimanfaatkan secara ekonomi dari sisi jasa lingkungan, keanekaragaman

hayati, atau sumber daya air. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya harus tetap

dalam kaidah konservasi yang telah ditentukan.

Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada

upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatannya,

menciptakan kemandirian, serta peningkatan nilai tambahnya dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap upaya

pengembangan energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi,

pemanfaatan jasa–jasa lingkungan dalam pengembangan pengelolaan wilayah

pesisir dan laut yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan, kepariwisataan dan

pendidikan, pengelolaan sumber daya air terpadu, pengembangan nilai tambah

keanekaragaman hayati dan produk pertambangan, peningkatan pencadangan

energi atau sumber daya alam tak terbarukan, pengembangan pemanfaatan

sumber daya alam terbarukan dan pembatasan penggunaan sumber daya alam

tidak terbarukan. Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab.

4.1.4 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu perubahan

perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam menciptakan demokrasi

berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan ke-

adaan yang aman, tertib, dan tenteram dalam melaksanakan pembangunan. Hal

tersebut didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, produk hukum yang

mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan

perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja,

profesionalitas, peraturan, sistem dan prosedur, dan sistem karier yang lebih

terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya.


Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi

kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis

informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses

pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Peningkatan profesionalitas aparatur ditunjang oleh struktur

organisasi tata kerja yang lebih efisien dan efektif.

Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang

berbasis etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi

dicapai melalui konsensus seluruh pemangku kepentingan untuk berperan sesuai

fungsinya masing-masing yang didukung oleh kemapanan suprastruktur dan

infrastruktur politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi

politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan sarana pengatur konflik, sehingga

dapat meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun

horizontal, juga semakin kuatnya peran masyarakat madani (civil society) dalam

mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Demokrasi diarahkan untuk

memperkuat otonomi daerah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa yang

menjamin pertisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui :

1. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;

2. Penataan hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin

tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Penguatan peran masyarakat madani (civil society) dalam demokratisasi;

4. Perluasan akses partisipasi publik;

5. Pengembangan budaya politik kewargaan;

6. Penataan daerah otonom kabupaten dan kota dalam rangka pemerataan

pembangunan dan efektivitas rentang kendali;

7. Pengembangan kerja sama daerah.

Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk

mewujudkan tertib sosial berlandasan hukum. Ketenteraman dan ketertiban

masyarakat sebagai faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi

kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat. Dalam mewujudkan

kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi


penegakan hukum dengan aparat hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang

kuat dan independen.

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari

berbagai gangguan;

2. Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam

mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

3. Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi

manusia.

Pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk

hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman, sehingga dapat

meningkatkan kualitas legislasi daerah. Produk hukum yang ditetapkan harus

diikuti dengan penegakkan hukum yang konsisten didukung aparat penegak

hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

1. Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat ;

2. Perwujudan harmonisasi produk hukum ;

3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ;

4. Pembangunan budaya hukum;

5. Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan

pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung

jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika,

dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan wadah struktur

kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi

yang efisien.

Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

1. Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi

serta kesejahteraan aparatur;


2. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan

prosedur serta standardisasi kualitas pelayanan;

3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;

4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara

pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha;

5. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya

saing;

6. Peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan

pemangku kepentingan lainnya.

4.1.5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan diarahkan pada :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana

dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam

suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan

sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar

pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;

2. Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah

tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang

telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan

pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan

manusianya maupun sarana dan prasarananya;

3. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan usaha

mikro dan pengembangan koperasi dan penciptaan akses terhadap lembaga

keuangan lainnya sebagai wahana yang efektif untuk mendukung kegiatan

ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

4. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah

perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang

mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Barat;

5. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan

kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan

diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di

wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada


pengembangan agroindustri dan agropolitan sesuai dengan ketersediaan

tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;

6. Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan kondisi saling

menguntungkan. Kerjasama antardaerah diarahkan dalam rangka efisiensi

pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama

pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama;

7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan melalui sistem perlindungan

dan jaminan sosial bagi bagi masyarakat yang kurang beruntung dan bagi

masyarakat penyandang masalah sosial;

8. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya

dilakukan melalui penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya;

9. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu air minum dan sanitasi

diarahkan pada peningkatan kualitas penyediaan air minum dan sanitasi,

pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi

masyarakat, penyelenggaran pelayanan air minum dan sanitasi yang

akuntabel dan profesional serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan

murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi;

10. Peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan dan

kesehatan akan terus dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan

kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat,

pembenahan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau

bagi seluruh masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan dasar dan

peningkatan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Jawa Barat

dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah,

yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM = 80),


diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan RPJM Daerah Ketiga yaitu pada tahun

2015, yang merupakan komitmen bersama dalam perwujudannya antara

pemerintahan provinsi jawa barat, pemerintahan kabupaten/kota se jawa barat,

peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat serta dukungan yang

kuat dari pemerintah. Bentuk komitmen tersebut diimplementasikan ke dalam

kerangka anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Non

APBN/APBD serta dana masyarakat/dunia usaha) dan kerangka regulasi.

Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

4.2.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2008)

Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode

sebelumnya, pembangunan daerah pada tahap ini diprioritaskan pada akselerasi

peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi ‘Dengan

Iman dan Takwa Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra

Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010’

Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan implementasi lima visi

pembangunan sebagai berikut :

Pertama, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia

Jawa Barat yang akan diraih terutama melalui upaya peningkatan pendidikan,

kualitas kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Jawa Barat. Faktor

kunci keberhasilan misi ini adalah mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah

untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Adapun

tujuannya adalah meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan,

kesehatan, dan produktivitas untuk peningkatan daya saing SDM Jawa Barat.

Kedua, Pengembangan Struktur Perekonomian Regional yang Tangguh, hal

ini diperlukan untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

ekonomi masyarakat Jawa Barat agar memiliki kemandirian, kemampuan, dan

daya saing dalam menghadapi persaingan global serta mengentaskan masyarakat

miskin. Faktor kunci keberhasilan misi ini adalah meningkatkan kinerja pemerintah

daerah dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi

masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan daya tarik Jawa Barat serta

membaiknya kondisi perekonomian nasional,

Ketiga, Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya

pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM. Melalui pemantapan kinerja ini


diharapkan pemerintah daerah di Jawa Barat dapat menjadi pendorong bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan untuk misi ini

adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah

Provinsi sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tujuan

yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya sinergitas, produktivitas dan

akuntabilitas pemerintah daerah.

Keempat, Peningkatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan,

terutama untuk mengendalikan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan

jumlah dan persebaran penduduk dalam satu kesatuan ruang, serta upaya

meningkatkan mitigasi bencana alam. Faktor kunci keberhasilannya adalah

optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah dalam rangka pengelolaan

pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi lingkungan. Tujuan

yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

Kelima, Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial yang Berlandaskan Agama

dan Budaya Daerah, yang harus menjadi landasan pembangunan di Jawa Barat,

baik dalam pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik dan hukum

maupun pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Faktor kunci keberhasilannya

adalah meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas

kehidupan sosial berlandaskan agama dan budaya daerah untuk mengantisipasi

kekuatan pengaruh negatif. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya

pengamalan ajaran agama, keharmonisan sosial, dan apresiasi terhadap budaya.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini adalah :

Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada

percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Upaya-upaya yang

dilakukan untuk mendukung target tersebut dilakukan melalui pembagian peran

(Role Sharing) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta

bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar

Dua Belas Tahun di kota – kota yang telah memenuhi syarat. Upaya tersebut

dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari

keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

menengah. Selain itu Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional menjadi


prioritas pada periode ini. Pemberantasan buta aksara juga menjadi target yang

tak kalah pentingnya, melalui pengembangan pendidikan keaksaraan dan Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terutama untuk daerah-daerah terpencil yang

sulit mengakses pendidikan formal.

Pembangunan bidang kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada nilai-

nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya langkah dan

upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan

tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan

lokal sebagai landasan pembangunan Jawa Barat.

Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini

diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga

kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan

puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat

pada persalinan, peningkatan pengamtan yang terus menerus (surveilans)

penyakit dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai

media.

Bidang Keagamaan. Pembangunan di bidang keagamaan

memprioritaskan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik

interumat maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut

pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan

pemahaman dan pengamalan agama.

Langkah dan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan prioritas

pembangunan keagamaan tersebut, dilakukan dengan dialog-dialog secara

berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai

harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara

sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Selain itu untuk

meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya

penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, fasilitasi kepada lembaga-

lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada

masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.

Bidang Kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan di Jawa Barat

diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat.

Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas


pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai

tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Jawa Barat.

Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada

aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk pemenuhan

kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis

peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan

industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan

kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda di Jawa

Barat diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga

kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang olahraga diarahkan pada upaya

untuk meningkatkan prestasi olahraga yang berskala regional, nasional, serta

melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi dari seluruh daerah di

Jawa Barat. Selain olahraga prestasi, pengembangan olahraga tradisional dan

olahraga masyarakat menjadi prioritas pada RPJM Daerah tahap pertama. Salah

satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah dengan

membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di kecamatan yang dilakukan

secara bertahap.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

diprioritaskan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan

pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan

pemahamanan semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan dan anak, pemampuan lembaga pemerintah dalam

pemberdayaan perempuan, serta penyediaan data terpilah pada setiap aspek

pembangunan.

Bidang Sosial. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada

peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga,

kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi

sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diprioritaskan pada

penggalangan kerjasama antara lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi

dengan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sesuai

kebutuhan pembangunan daerah.


Bidang Industri dan Perdagangan. Pembangunan industri di Jawa Barat

dilakukan melalui tahapan revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi yang

ditandai dengan penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di

sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial

dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri

besar. Disamping itu, untuk peningkatan sistem perdagangan Jawa Barat melalui

penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, serta perintisan

pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Free Trade Zone (FTZ).

Bidang Pertanian dan Kelautan. Pengembangan pertanian sebagai salah

satu core business Jawa Barat ditandai dengan beberapa penguatan yaitu

penguatan sub sistem agribisnis. Strategi penguatan sistem agribisnis Jawa Barat

didasarkan kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribinis serta

adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan

lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis Jawa Barat diharapkan dapat

menghantarkan pertanian pada kondisi ideal sebagai salah satu core business

Jawa Barat dan mampu mewujudkan masyarakat Jawa Barat sejahtera. Tahapan

penguatan sistem agribisnis Jawa Barat disusun meliputi enam aspek penguatan

antara lain 1) penguatan sumber daya manusia, 2) penguatan usaha, 3)

penguatan kondisi lingkungan, 4) penguatan sarana dan prasarana, 5) penguatan

penelitian dan pengembangan agribisnis, dan 6) Penguatan koordinasi

kelembagaan.

Pembangunan bisnis kelautan diarahkan pada pembenahan TPI/PPI,

pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat

pengolah/pengrajin ikan tradisional, peningkatan fungsi pelabuhan/pangkalan

pendaratan ikan, pelestarian lingkungan pesisir dan laut untuk mendukung

kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, pembuatan database kelautan,

pembuatan tata ruang wilayah pesisir dan laut, penegakan hukum dan kebijakan,

pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, keuangan dan permodalan,

teknologi, produksi, pemasaran, pengembangan kemitraan dan kelembagaan

pertanian, pengembangan sarana dan prasarana.

Bidang Kepariwisataan. Adapun dalam rangka peningkatan citra Jawa

Barat sebagai daerah kunjungan wisata, dilakukan upaya penataan objek dan daya

tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Jawa Barat, pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat (community based development) serta

peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata.


Bidang KUMKM. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(KUMKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUMKM melalui peningkatan

kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar,

pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan

KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam

tahapan pelaksanaan implementasinya.

Bidang Investasi. Pada tahap RPJMD I bidang investasi diarahkan pada

penyiapan prasarana dan saran iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta

promosi investasi Jawa Barat. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang

kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Jawa Barat sebagai daerah tujuan

investasi disegala bidang.

Bidang Energi. Pada tahap ini penyiapan pranata dalam pengelolaan

energi difokuskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya

konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi

alternatif.

Bidang Infrastruktur Wilayah. Pengembangan infrastruktur wilayah

diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan

prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada

tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung

pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis

dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja

sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi

kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang

telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi : jalan tol

dan arteri, angkutan massal perkotaan, bandara, pelabuhan, jalur kereta api,

waduk dan jaringan air baku, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan

sanitasi serta rumah susun.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Upaya

meningkatkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, dilakukan melalui perbaikan

kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah

maupun pengendalian migrasi, penataan ruang yang mampu mengarahkan

pergerakan orang dan barang, antisipasi pertumbuhan wilayah, khususnya

kawasan perkotaan, sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Provinsi dengan

kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan

ke arah yang lebih baik. Upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah,


berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,

tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan

evaluasi pengelolaan lingkungan, serta peraturan lingkungan yang memadai,

berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan, serta meningkatnya upaya

mitigasi bencana.

Bidang Kependudukan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk

diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem

administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam

maupun keluar wilayah Provinsi.

Bidang Politik. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada penguatan

semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan

demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan

peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta

pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif

Bidang Hukum dan HAM. Dalam bidang hukum dan HAM dilakukan

upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk

memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Pembangunan bidang

ketentraman dan ketertiban umum diarahkan pada upaya mewujudkan rasa

tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial,

menurunnya angka kriminalitas dan tercapainya prasyarat pembangunan.

Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Pembangunan Bidang Aparatur

diarahkan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, penguatan

unit-unit pelayanan publik, pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu

(PPTSP), dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

manajemen pemerintahan.

Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan bidang keuangan daerah

diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan

daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi

Perangkat Daerah Penghasil.

Bidang Tata Ruang. Pelaksanaan Penataan Ruang diarahkan untuk

mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui

pencapaian kawasan lindung sebesar 34% pada tahun 2008 serta perwujudan


struktur tata ruang Jawa Barat, terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan infrastruktur

wilayah dalam rangka pengembangan 8 (delapan) kawasan andalan.

4.2.2 RPJM Daerah Kedua (2008-2013)

RPJM Daerah kedua ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis,

revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya

saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan

daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Pada tahapan ini

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 77,20 pada tahun

2013.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bidang Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk

peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui

upaya Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah (JB-BPJS), melalui penuntasan

penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar

Dua Belas Tahun di kota–kota terpilih. Pada kurun waktu ini dilakukan akselerasi

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui pengembangan

pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga

tidak mampu (pendidikan untuk semua/Education For All).

Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan

pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan,

sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara

bertahap. Perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang

memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah perdesaan, daerah

perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan

rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan

formal.

Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui

pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal

terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian,


kelautan, industri dan pariwisata. Pembangunan sekolah kejuruan tidak terlepas

dari upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah SMK berbanding SMA menjadi 60 :

40. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap

berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Peningkatan kepedulian dari pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan

terhadap pendidikan pertanian dan peningkatan budaya pertanian perlu

dikembangkan secara berkelanjutan.

Adapun dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan

tinggi dilakukan melalui upaya kerjasama pemerintah provinsi dan perguruan tinggi

serta lembaga riset yang difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa

berprestasi dan mahasiswa tidak mampu, serta pendampingan perguruan tinggi

dalam perwujudan pembangunan daerah.

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk

meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan

Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan

kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya

pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak

menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter

dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak.

Bidang Keagamaan. Sedangkan fokus pembangunan bidang keagamaan

diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama

maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut

pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk

mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam

kehidupan bermasyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas

pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan

merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan

pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup

umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan

pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya optimalisasi

lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat.


Bidang Kebudayaan. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan

diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat

Jawa Barat. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional

dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat terutama pada kalangan generasi muda

dalam peran sertanya untuk pembangunan yang harmoni dan berbudaya tinggi.


aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan

sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang

kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial

melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas,

kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang olahraga

diprioritaskan pada persiapan pembangunan Stadion Utama Jawa Barat (West Java

Stadium) di Kawasan Sarana Olah Raga Gedebage sebagai pusat sarana dan

prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas

olahraga yang berskala nasional maupun internasional, serta sebagai salah satu

upaya untuk mendorong prestasi olahraga di Jawa Barat. Sedangkan untuk

pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan

melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada

masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. Adapun pembangunan

bidang pemuda diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda baik sebagai

individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan

kewirausahaan.


Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis

kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan

terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah

tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan

permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan.

Bidang Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas

kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan


peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Bidang IPTEK. Pada tahap ini, bidang IPTEK diarahkan untuk

pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam

menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; pengembangan SDM dan

sarana prasarana yang dibutuhkannya dalam mendukung peningkatan kualitas

insani yang berdaya saing serta berbudaya ilmu (science) dan teknologi;

perwujudan layanan pemerintahan provinsi berbasis teknologi informasi (cyber

province)

Bidang Industri dan Perdagangan. Bidang industri dan perdagangan,

diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui

peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri,

peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-

industri andalan masa depan Jawa Barat sebagai kekuatan penggerak

pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk

mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan

efisien serta meningkatkan ekspor produk Jawa Barat .

Bidang Pertanian dan Kelautan. Pembangunan pertanian pada tahap

RPJM kedua diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan

infrastruktur pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia

pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, pengendalian

alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Dalam

kaitannya dengan pengembangan agribisnis, upaya yang dilakukan adalah: (1)

penataan agribisnis yang ada dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang tepat

guna menghasilkan produksi pertanian yang tinggi per hektar antara lain dengan

menggunakan pendekatan SRI (System of Rice Intensification), (2) perbaikan

subsistem agribisnis, (3) revitalisasi agribisnis, (4) meningkatkan nilai tambah

agribisnis dalam struktur perekonomian, dan (5) realokasi sumber daya,

pendanaan, dan pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap kedua ini

diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai

Utara, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha teknologi

komunikasi kelautan, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha

pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.


Bidang Kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada

peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata

yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang

berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata

yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar

internasional.

Bidang KUMKM. Pembangunan KUMKM dilakukan melalui melalui

optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM

yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan

teknologi tepat guna untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian

kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan

dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Jawa Barat. KUMKM

pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan dalam lingkup nasional.

Bidang Investasi Daerah. Upaya peningkatan investasi yang dilakukan

pada tahap kedua ini adalah mempertahankan keberadaan invetasi yang ada, dan

menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif,

pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta,

perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan

lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.

Bidang Energi. Semakin membaiknya pengelolaan energi, dicerminkan

dengan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, penyiapan desain dan

rencana induk energi regional Jawa Barat, dan rencana pengembangan desa

mandiri energi, meningkatnya upaya efisiensi energi, meningkatnya upaya

konservasi dan hemat energi, meningkatnya kemampuan pasokan energi,

meningkatnya akses energi bagi masyarakat perdesaan serta memberdayakan

masyakarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.

Meningkatnya penyediaan infrastruktur energi diantaranya dengan

meningkatkan kemampuan pembangkit listrik tenaga air dengan perbaikan

lingkungan sekitarnya, pengembangan energi panas bumi untuk skala nasional,

serta mendorong pengembangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),

Pembangkit Listrik Tenaga Angin serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk


tercapainya akses listrik di seluruh desa di Jawa Barat menuju Program Jabar

Caang Tahun 2010.

Bidang Infrastruktur Wilayah. Pada tahap ini, pengembangan

infrastruktur wilayah, diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur

wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan

infrastruktur yang telah ada, mengembangakan sistem transportasi massal (Mass

Rapid Transport) serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah strategis pada tahap ini, ditandai

dengan peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa, melalui

penyelesaian pembangunan jalan horizontal di wilayah Jabar Selatan,

pembangunan jalan tol dalam kota yang dilaksanakan pada ruas Depok-Antasari,

ruas Cinere-Jagorawi, ruas Tanjung Priok-Cikarang, dan ruas Bogor Ring Road

Tahap I, serta persiapan dan pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cikopo-

Palimanan, Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan pada ruas Soreang-Pasirkoja.

Berkenaan dengan penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur

transportasi jalan, dilakukan tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan

jalan tol antar kota pada ruas Ciawi-Sukabumi, ruas Sukabumi-Ciranjang, dan ruas

Ciranjang-Padalarang, serta jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur-

Ujungberung-Gedebage.

Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur

transportasi jalan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan

kebijakan mekanisme pendanaan jalan melalui konsep Road Fund dan Turn Key

Project. Sedangkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur

wilayah secara keseluruhan, pada tahap ini akan dikembangkan dan

diimplementasikan konsep Multi Years Project, sebagai konsep pendanaan

pembangunan infrastruktur dalam tahun jamak, termasuk penyiapan konsep

kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur-infrastruktur strategis.

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api ditandai dengan

ketersediaan pranata, melalui konsep revitalisasi jalur eksisting, pembangunan

jalur ganda KA serta peningkatan fungsi Dry Port Gedebage. Adapun perencanaan

dan persiapan revitalisasi yang akan dilaksanakan adalah pada jalur Kiaracondong

– Ciwidey, Jalur Cicalengka – Tanjungsari – Kertajati, dan jalur Bandung –


Sukabumi – Bogor. Sedangkan pembangunan jalur ganda KA akan dilakukan pada

jalur Purwakarta – Padalarang dan jalur Padalarang – Cicalengka.

Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi laut, proses penyiapan

pranatanya dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pengembangan

Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di

Kabupaten Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Muara Gembong dan Tarumajaya di

Bekasi, Pelabuhan Perikanan Samudera Palabuhanratu, serta perencanaan dan

persiapan pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kabupaten

Karawang. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara,

proses penyiapan pranata dilakukan melalui perencanaan dan persiapan

pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka,

serta persiapan pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder Husein

Sastra Negara di Bandung, serta Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier

Cakrabhuwana di Cirebon, dan Bandar Udara Nusawiru di Ciamis.

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak

air, dilakukan melalui pembangunan waduk-waduk strategis, pengendalian

bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan jaringan irigasi. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dalam rangka pembangunan waduk

strategis antara lain penyelesaian pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten

Sumedang; perencanaan dan persiapan pembangunan Waduk Sukahurip, Waduk

Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di

Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di

Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; persiapan dan

pembangunan tahap awal Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Waduk

Sadawarna di Kabupaten Subang; perencanaan, persiapan dan pembangunan

tahap awal Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong di Kab. Garut dan DI strategis lainnya.

Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui

peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan

cakupan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, pengembangan

konsep Jabar Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi

lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Semakin

membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan

oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,


meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta

semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara

ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya

pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang

secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, berkembangnya kearifan

lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup,

tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi

sebagai media pendidikan lingkungan, kecukupan air baku, kelembagaan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Membaiknya

upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan

teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, meningkatnya upaya

pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan

infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan,

air tanah, mangrove dan terumbu karang, tercapainya kawasan lindung sebesar

35% dari luas Jawa Barat, serta meningkatnya penegakan hukum lingkungan.

Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan

kawasan daratan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana

terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah diarahkan melalui integrasi aspek

lingkungan dalam kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan membangun

sinergitas antar daerah serta pemangku kepentingan dalam rangka memulai upaya

mewujudkan Jawa Barat sebagai Eco-province.


diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan

penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran

penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Provinsi.

Bidang Politik. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada pemantapan

kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan

fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan

politik, penguatan peran masyarakat madani (civil society), pengembangan

kelembagaan demokrasi lokal, penatahan hubungan eksekutif dan legislatif,

penyusunan rencana induk daerah otonom, penataan daerah otonom serta


pengembangan kerjasama dengan institursi provinsi Jawa Barat dengan institusi

lainnya.

Bidang Hukum dan HAM. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada

penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya

hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga

peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu pentaan perlindungan dan

memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.

Bidang Keamanan dan Ketertiban. Pembangunan bidang ketentraman

dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk membangun sinergi penyelenggaraan

keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan

dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.

Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Pembangunan bidang aparatur

diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai

sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur,

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi

informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari

perwujudan Jabar Cyber Province; penerapan insentif berbasis kinerja untuk

peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta

standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan desa

bersama pemerintahan Kabupaten/Kota dalam dalam rangka penguatan daya

saing desa; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan

dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik

secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan yang bermutu dan akuntabel

diseluruh tingkatan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif bagi kalangan

internal maupun eksternal khususnya dunia usaha/investor akan dikembangkan

upaya terobosan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah

melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual

maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan

fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS). Disamping itu guna

meningkatkan kualitas pembangunan Jawa Barat dalam perspektif pelibatan

masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan perhatian khusus secara melembaga

pada aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, pemberdayaan perempuan

dan pengembangan olah raga.


Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan bidang keuangan daerah

diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan

daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi

Perangkat Daerah Penghasil, serta peningkatan pendayagunaan aset-aset daerah

dan BUMD serta persiapan pemanfaatan Obligasi Daerah. Selain itu, diupayakan

penggalangan sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN serta sumber-

sumber pendapatan lainnya yang sah. Penyertaan modal kepada badan usaha

milik daerah (BUMD) dilakukan dengan mengembangkan opsi kolateral dan

pembelian saham BUMD yang maju.

Bidang Tata Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang

ditandai dengan ditetapkannya Perda tentang RTRWP Jawa Barat, kemudian

dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRWP

Jawa Barat dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal tersebut diikuti dengan

pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengawasan penataan ruang antara provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan

Struktur Ruang Jawa Barat ditandai dengan mulai terbentuknya Sistem Kota-Kota

yang dicapai melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek yang

berada dalam Sistem Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Pengembangan Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Pengembangan/

Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Cirebon.

Selain itu, dilakukan persiapan dalam Pengembangan/Peningkatan Fungsi Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, dan PKW Tasikmalaya,

serta Pengembangan/Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Indramayu, dan Pengembangan Baru Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Palabuhanratu, PKW Kadipaten, PKW Pangandaran. Perwujudan Pola Ruang Jawa

Barat ditandai dengan peningkatan fungsi dan luasan menuju capaian 45%

Kawasan Lindung, yang di antaranya merupakan Taman Nasional (TN) Gn. Gede

Pangrango, TN Halimun Salak, TN Gunung Ciremai, Cagar Alam (CA) Gunung

Tangkuban Parahu, CA Leuweung Sancang, CA Gunung Tilu, CA Gunung

Papandayan, CA. Gunung Burangrang, CA Kawah Kamojang, CA Gunung Simpang,

CA Pangandaran, CA Cibanteng, CA Laut Leuweung Sancang, Suaka Margasatwa

(SM) Cikepuh, SM Gunung Sawal, Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas,

TWA Pangandaran, TWA Laut Cijulang, Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi,

Taman Hutan Raya (THR) Ir. H. Juanda di Bandung, dan kawasan berfungsi

lindung lainnya, serta menuju penetapan lahan sawah abadi dalam rangka


ketahanan pangan Jawa Barat. Perwujudan Struktur dan Pola Ruang tersebut juga

didukung melalui langkah persiapan dalam Pengembangan Kawasan Andalan di

Bopunjur dsk, Pengembangan Kawasan Andalan di Sukabumi dsk, Pengembangan

Kawasan Andalan di Purwasuka, Pengembangan Kawasan Andalan di Cekungan

Bandung, Pengembangan Kawasan Andalan di Ciayumajakuning, Pengembangan

Kawasan Andalan di Priangan Timur-Pangandaran, serta memfasilitasi

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Jawa Barat yang meliputi Kawasan

Strategis (sudut kepentingan ekonomi) Jabodetabek-Punjur, Kawasan Strategis

(sudut kepentingan lingkungan hidup) Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan

(Pacangsanak), Kawasan Strategis (sudut kepentingan ekonomi) Kawasan

Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Strategis (sudut kepentingan

pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi) Fasilitas Uji Terbang Roket

dan Stasiun Pengamat Dirgantara di Pameungpeuk Garut, Kawasan Strategis

(sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi)

Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari di Sumedang, serta Kawasan Strategis

(sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi)

Stasiun Tele Comand dan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro. Selain itu,

pengembangan wilayah Jawa Barat mulai diarahkan pada persiapan

pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya yang

ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi untuk mencapai optimasi

pemanfaatan ruang khususnya dalam penyediaan ruang-ruang investasi.

Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana disebutkan di atas perlu diiringi dengan

pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan

jaringan data spasial nasional.

4.2.3 RPJM Daerah Ketiga (2013-2018)

RPJM Daerah ketiga ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat

Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak

eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan

untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional. Pada

tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi

(IPM = 80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2015, dan di akhir tahapan akan

terwujud IPM sebesar 80,81.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :


Bidang Pendidikan. Sasaran utama bidang pendidikan yaitu penuntasan

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan bagi

kabupaten/kota se-Jawa Barat pada periode sebelumnya. Upaya-upaya yang

dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya

penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan

unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB)

serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga

tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada

periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga

PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Pada periode ini juga dilakukan upaya pendidikan keterampilan dan

penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan

melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator

pendidikan keterampilan di perdesaan.

Adapun upaya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi,

dilakukan melalui peningkatan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang

diprioritaskan pada peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan

tidak mampu, serta implementasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dalam

pembangunan.

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan untuk

memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian

penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga

kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Bidang Keagamaan. Pembangunan bidang keagamaan di Jawa Barat

memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik

interumat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu

tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk

mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam

kehidupan bernegara.



pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan merevitalisasi dan

mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama,

masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam

kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk

mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan

agama dalam kehidupan bernegara, agar penyelenggaraan kehidupan bernegara

dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Bidang Kebudayaan. Perhatian di bidang kebudayaan diprioritaskan pada

upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal

masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan

prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan mengembangkan

nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat yang dapat

dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.


bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan

sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis

peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pemantapan pelaksanaan

hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda dan

olahraga diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan

untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak

tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan

melalui perwujudan Jawa Barat sebagai provinsi yang mampu berprestasi baik

sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event

olahraga internasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan olahraga masyarakat

dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua

lapisan masyarakat Jawa Barat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan

upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan

kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak


melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi

lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak

dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.





Bidang IPTEK. Bidang IPTEK diarahkan pada peningkatan kerjasama

dengan lembaga-lembaga penelitian internasional dalam penciptaan teknologi

tepat guna untuk meningkakan daya saing ekonomi daerah, persiapan Provinsi

Jawa Barat sebagai pusat pengembangan SDM dan sarana prasarana IPTEK secara

nasional, serta perluasan perwujudan provinsi berbasis teknologi informasi pada

setiap Kabupaten/Kota.

Bidang Industri dan Perdagangan. Pembangunan bidang industri dan

perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan

kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber

daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan

perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam

negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

Bidang Pertanian dan Kelautan. Pada bidang pertanian diarahkan pada

pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan

hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap pembangunan pertanian di Provinsi

Jawa Barat. Pemantapan mutu merupakan komitmen Provinsi Jawa Barat untuk

merespons setiap tuntutan konsumen, terutama terhadap mutu, kenyamanan,

keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya. Pada tahap ini

diperlukan: (1) Pengelolaan kualitas rantai produksi (Supply Chain Management)

yang efektif dan efisien, (2) Budaya mutu dan merk, (3) Sertifikasi dan standisasi

produk, (4) Respons terhadap upaya mencapai kepuasan konsumen, dan (5)

Kelembagaan penunjang yang efisien.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap ketiga

diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di Pantai

Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan

usaha sarana produksi, pengembangan teknologi komunikasi kelautan,

pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha


penunjang rekreasi, pengembangan jejaring usaha kelautan, pengembangan

usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang

tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan

usaha permodalan, serta pengembangan usaha informasi kelautan.

Bidang Kepariwisataan. Pengembangan pariwisata diarahkan pada

penciptaan destinasi wisata Jawa Barat, dimana persaingan dalam kepariwisataan

yang semakin tajam, menuntut setiap wilayah untuk terus menggali potensi

sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan.

Bidang KUMKM. Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian

melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang

mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi

dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat

menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Barat dan dan memiliki daya saing

untuk memenangkan kompetisi dalam konteks regional ASEAN.

Bidang Investasi Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah,

pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang

investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan provinsi lainnya di

Indonesia dan negara-negara lain.

Bidang Energi. Dalam upaya kemandirian energi regional, maka pada

tahap ketiga, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi,

diupayakan untuk mendorong kehandalan pasokan energi, terciptanya desa

mandiri energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan, semakin

meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan hemat energi,

pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi,

mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola

insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan,

meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang

berkelanjutan, mengembangakan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas

bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut.

Bidang Infrastruktur Wilayah. Pada aspek infrastruktur wilayah

diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih

meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan

kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah

diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya


kemandirian masyarakat Jawa Barat yang produktif dan memiliki daya saing.

Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan

berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), jaringan

infrastruktur transportasi, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai

keperluan, optimalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya

ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi,

meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta meningkatnya penyediaan

rumah susun bagi masyarakat perkotaan.

Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini

ditandai dengan peningkatan kuantitas kemantapan infrastruktur yang telah ada

serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada

tahap sebelumnya, melalui penyelesaian persiapan pembangunan jalan tol antar

kota pada ruas Ciawi-Sukabumi, ruas Sukabumi-Ciranjang, dan ruas Ciranjang-

Padalarang, serta penyelesaian persiapan pembangunan jalan tol dalam kota pada

ruas Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi dan pembangunan jalan tol dalam

kota pada ruas Soreang-Pasirkoja. Selain itu dilakukan perencanaan dan persiapan

pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi-Nagreg-Ciamis, penyelesaian

pembangunan jalan tol dalam kota ruas Bogor Ring Road Tahap II, pembangunan

jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api dilakukan melalui

penyelesaian persiapan dan permulaan revitalisasi jalur KA eksisting pada jalur

Kiaracondong-Ciwidey, jalur Cicalengka-Tanjungsari-Kertajati, serta jalur Bandung-

Sukabumi-Bogor. Selain itu dilakukan penyelesaian pembangunan jalur ganda KA

pada jalur Padalarang-Cicalengka dan jalur Purwakarta-Padalarang.

Pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan melalui

penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal pada Pelabuhan

Internasional Arjuna di Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di Kabupaten

Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Muara Gembong dan Tarumajaya di Bekasi,

Pelabuhan Perikanan Samudera Laut Palabuhanratu, serta penyelesaian persiapan

dan pembangunan tahap awal Pelabuhan Internasional Cilamaya di Karawang.

Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan melalui

penyelesaian persiapan dan pembangunan tahap awal Bandar Udara Pusat

Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, serta penyelesaian persiapan dan

pengembangan tahap awal Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder Husein

Sastra Negara di Bandung dan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier


Cakrabhuwana di Cirebon, serta Nusawiru di Ciamis. Selain itu, pada tahap ini,

sebagai proses penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur

transportasi udara, dilakukan perencanaan dan persiapan pengembangan Bandar

Udara pusat penyebaran tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di

Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor.


konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

dilakukan melalui persiapan dan pembangunan tahap awal Waduk

Sukahurip,Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk

Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk

Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; penyelesaian

pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Waduk Sadawarna di

Kabupaten Subang; penyelesaian pembangunan DI Leuwigoong di Kab. Garut dan

DI strategis lainnya.

Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan

antara lain melalui penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir

kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jabar Cyber Province, peningkatan

ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan

rumah susun sederhana di perkotaan.

Bidang Kependudukan. Pada periode ini, upaya pengendalian

pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga

berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan

persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program

transmigrasi.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Daya dukung

lingkungan Jawa Barat yang mantap atau sebagai eco-province dicerminkan oleh

proses penataan ruang Jawa Barat yang mampu mewadahi jumlah penduduk,

persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan kota–kota, secara seimbang

sesuai daya tampungnya, meningkatnya potensi sumberdaya alam dan

membaiknya infrastruktur alam serta fungsi lingkungan hidup, terutama dari

ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur dan produktif, kulaitas

udara dan ekosistem pesisir yang lebih baik, terwujudnya optimalisasi dalam

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya

dukung lingkungan. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran aktif dan


kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan

pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non

formal. Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang yang

handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap

dan memadai. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang

semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya

penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin efektifnya

upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan

lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai

dan cekungan air bawah tanah. Terciptanya sistem mitigasi dan penanggulangan

bencana yang handal, pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu, dan

tercapainya luasan 45% kawasan lindung dari luas Jawa Barat.

Peningkatan efisiensi, efektivitas dari nilai tambah dalam pengelolaan

sumberdaya alam lingkungan hidup tetap menjadi prioritas untuk menjaga daya

dukung lingkungan yang memadai bagi proses pembangunan di Jawa Barat.

Sistem pemantauan dan penilaian lingkungan semakin dimantapkan dalam rangka

perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) kualitas lingkungan.

Bidang Politik. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada perwujudan

demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun

kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (civil

society). Pada tahapan ini pula dilakukan upaya perluasan akses partisipasi publik,

penataan daerah otonom di jawa Barat serta pemantapan kerjasama dengan

institusi di Provinsi Jawa Barat dengan institusi lainnya.

Bidang Hukum dan HAM. Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada

penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi

dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan

perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan

harmonisasi produk hukum juaga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang

memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun

kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Bidang Keaman dan Ketertiban. Pembangunan Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan

ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh


hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari

berbagai gangguan.

Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Pembangunan Bidang Aparatur

diarahkan pada Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan

sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi

informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik,

pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan

harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku

kepentingan lainnya. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan

kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaran pelayanan

publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.

Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah,

disamping tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah ditempuh pada RPJM Daerah

Kedua, juga diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah,

optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja

daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan

menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Bidang Tata Ruang. Perkembangan wilayah di Jawa Barat semakin baik

yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan

perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem pengendalian

serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan

penataan ruang. Proporsi Kawasan lindung sebesar 45% dan Kawasan Budidaya

sebesar 55% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan

sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. Pengembangan

wilayah Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah

disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor,

perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis provinsi. Penataan

ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir

(selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur

data spasial.

4.2.4 RPJM Daerah Keempat (2018-2023)

RPJM Daerah keempat ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat

Jawa Barat dalam segala bidang dalam konteks pembangunan nasional.


Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Jawa Barat memiliki daya

saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan

Jawa Barat relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Jawa

Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah

lain. Pada akhir tahapan ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan

sebesar 82,23.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan keempat ini adalah :

Bidang Pendidikan. Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023

adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan

peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Upaya - upaya yang terus

dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses

pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus

ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak

mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan

upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan

bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan

tinggi.

Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target

tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik

yang bersifat formal maupun nonformal.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan

tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa

berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam

era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan

kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum

internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan

multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah

dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu

meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan

melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah

diperoleh.

Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan

pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas


implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras

dengan prioritas pembangunan daerah.

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui

peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit

menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan,

peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi

kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.


diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama

maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut

pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk

mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan

peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat

beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan

mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan

berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-

nilai dan etika agama.

Bidang Kebudayaan. Perhatian di bidang kebudayaan di Jawa Barat

diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat

Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas

pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai

tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat dalam berbagai aspek

kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Jawa Barat.



sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja

pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan.


Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industril untuk menciptakan

peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda dan

olaharaga diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain

mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Adapun pembangunan

olahraga diarahkan untuk mempertahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di

tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari

budaya masyarakat Jawa Barat.


Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan

pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian

ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap

perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga,

pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan

permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan.





Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan

kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi

sebagai hasil penerapan teknologi tepat guna (TTG).

Bidang Industri dan Perdagangan. Pada bidang industri dan

perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui

perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan

pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan

perdagangan luar negeri.

Bidang Pertanian dan Kelautan. Pada tahap ini, pengembangan

pertanian Provinsi Jawa Barat harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam

sistem pertanian. Untuk itu diperlukan: (1) Perusahaan induk (Holding Company)

dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2) Kolaborasi bisnis


di tingkat Jawa Barat dan Provinsi lain, dan (3) Relasi bisnis di pasar internasional.

Pada tahap ini pertanian Provinsi Jawa Barat sudah berkembang menembus batas-

batas wilayah Provinsi dan negara. Konsekuensinya adalah pada tahap ini

persaingan global akan semakin kuat. Selama tahapan sebelumnya dapat dilalui

dengan baik, pada tahap pengembangan jaringan ini akan dapat dilalui dengan

baik.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap keempat


Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal

penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha

pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak

dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha

informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (marine culture),

pengembangan kota-kota pantai (coastal cities), pengembangan wisata kelautan

dan pengembangan usaha eko-konservasi.

Bidang Kepariwisataan. Sementara itu, pada bidang pariwisata,

diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Jawa Barat,

pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta

penciptaan daya tarik wisata.

Bidang KUMKM. Pada tahapan ini, pengembangan KUMKM diarahkan

pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan

global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan,

kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam

pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan

perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.

Bidang Investasi Daerah. Pembangunan investasi daerah diarahkan pada

pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan

teknologi.

Bidang Energi. Semakin mantapnya kemandirian energi pada tahap ini

diharapkan dapat tercapai dengan mantapnya desa mandiri energi, mantapnya

infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, tingkat efisiensi

pendayagunaan energi semakin baik, meningkatnya pengembangan energi

alternatif, meningkatnya investasi swasta dalam pengembangan energi alternatif,

dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi.


Bidang Infrastruktur Wilayah. Arah pengembangan infrastruktur

wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan

meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap

meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan

masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan

infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid

Transport), terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan,

handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan

irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air

bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah susun bagi masyarakat

perkotaan.

Pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi jalan ditandai dengan

peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur yang telah ada serta

penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap

sebelumnya, melalui penyelesaian pembangunan jalan tol antar kota pada ruas

Ciawi-Sukabumi, ruas Sukabumi-Ciranjang, dan ruas Ciranjang-Padalarang, serta

jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi. Selain itu

dilakukan pula pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi-Nagreg-

Ciamis. Adapun pada pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi laut,

dilakukan melalui penyelesaian pengembangan Pelabuhan Internasional Arjuna di

Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di Cirebon, Pelabuhan Pengumpan

Muara Gembong dan Tarumajaya di Bekasi, Pelabuhan Perikanan Samudera

Palabuhanratu, serta penyelesaian pembangunan Pelabuhan Internasional

Cilamaya di Karawang.

Dalam hal pengembangan transportasi jalan kereta api, dilakukan melalui

penyelesaian revitalisasi jalur kereta api pada jalur Kiaracondong-Ciwidey, jalur

Cicalengka-Tanjungsari-Kertajati, dan jalur Bandung-Sukabumi-Bogor. Sedangkan

pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan melalui

pembangunan tahap lanjutan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan

Primer Kertajati di Majalengka, serta penyelesaian pengembangan Bandar Udara

Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastra Negara di Bandung, Bandar Udara

Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, dan Bandar Udara Nusawiru

di Ciamis. Selain itu, pada tahap ini dilakukan penyelesaian persiapan dan

pengembangan tahap awal Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di


Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang

Sanjaya di Bogor.



dilakukan melalui penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten

Sumedang, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Sukahurip, Waduk



Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; serta penyelesaian

pembangunan DI strategis lainnya.

Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan

antara lain melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun

2020, pelaksanaan konsep Jabar Cyber Province, peningkatan ketersediaan air

bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun

sederhana di perkotaan.


pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data

penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan

peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam rangka

semakin memantapkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, terus dijaga dan

dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan

fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam

dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah

lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui,

membudayanya perilaku ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya

sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya

status mutu sungai-sungai dan waduk besar, fungsi kawasan lindung, kondisi 15

(lima belas) cekungan air bawah tanah, kualitas udara perkotaan, kondisi lahan

bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan

pertanian dan perkebunan. Bertambahnya potensi dan cadangan sumberdaya alam

dan terciptanya diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang


ramah lingkungan. Menguatnya ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana,

serta tertatanya kawasan rawan bencana.

Bidang Politik. Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus

antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah

otonom di jawa Barat serta penguatan kerjasama antar institusi.

Bidang Hukum dan HAM. Pada Bidang Hukum diarahkan pada

pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk

hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia

(HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan

masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum

serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Bidang Keamanan dan Ketertiban. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat

memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik

secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan

masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Bidang Aparatur diarahkan

pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik

yang didukung oleh sistem dan dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan

serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara

pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa

diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya

saing. Pada aspek pelayan publik diarahkan pada penyelenggaran pelayanan publik

yang bermutu dan akuntabel dibidang pajak daerah dan retribusi.

Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan

terus diarahkan pada pemantapan upaya-upaya yang telah dilakukan pada RPJM

sebelumnya dan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar dalam

berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Tata Ruang. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Jawa Barat

semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai

dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh

dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.


Melalui koordinasi penataan ruang pelaksanaan kegiatan pembangunan di

Jawa Barat telah sesuai dengan rencana tata ruang dan keseimbangan lingkungan

dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. Hal ini

ditandai dengan terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung, dan terjaminnya

lahan untuk sawah, serta optimalnya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk

tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian

lingkungan hidup. Infrastruktur data spasial telah dapat digunakan dengan mantap

dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

4.2.5 RPJM Daerah Kelima (2023-2025)

RPJM Daerah kelima ditujukan untuk mempertahankan keunggulan Jawa

Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Barat memiliki

sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin

meningkat. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada akhir kurun waktu

RPJP Daerah 2005-2025, adalah sebesar 82,82.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan kelima ini adalah :

Bidang Pendidikan. Pemantapan pembangunan di bidang pendidikan

yang diawali dengan rintisan Program Wajib Belajar Lima Belas Tahun pada

periode sebelumnya, pada periode ini dicanangkan untuk dilakukan di seluruh

kabupaten/kota di Jawa Barat. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka

pencanangan tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan tinggi

melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak

mampu dan siswa berprestasi dari setiap kabupaten/kota.

Selain itu dilakukan upaya pengembangan lembaga pendidikan tinggi di

kabupaten/kota yang berbasis keunggulan daerah dan berelevansi terhadap

kebutuhan kerja.

Pada periode RPJM Daerah Kelima ini, peningkatan kualitas

penyelenggaraan PAUD dilakukan melalui pemantapan lembaga PAUD sebagai

media penyiapan menuju jenjang pendidikan dasar sembilan tahun, sesuai dengan

standar yang berlaku.

Adapun pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan

melalui pengembangan sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan

tinggi bertaraf internasional yang memiliki keunggulan komparatif dalam era


persaingan global, yang didukung oleh pengembangan kurikulum internasional

berbasis kompetensi.

Pada periode ini PKBM diarahkan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang

mengutamakan kemandirian , serta tetap diupayakan pemantapan pendidikan

keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat yang berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan upaya dukungan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi,

difokuskan pada pemantapan kerjasama pemerintah provinsi dan perguruan tinggi,

melalui implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi pada

berbagai aspek pembangunan, serta peningkatan peran serta sumber daya

manusia perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan melalui

peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit

menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga

kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) dan terwujudnya

pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam meningkatkan derajat kesehatan.


diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan

mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai

wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama.

Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan

pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi

dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya

untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan

agama dalam berbagai aspek kehidupan.

Bidang Kebudayaan. Perhatian di bidang kebudayaan di Jawa Barat

diprioritaskan pada upaya pemantapan Ketahanan Budaya Jawa Barat dalam

kehidupan global. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas

pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan menjadikan budaya Jawa

Barat, termasuk nilai-nilai luhur yang dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi

sosial masyarakat Jawa Barat dalam pergaulan masyarakat berskala regional,

nasional maupun internasional.




sarana, prasarana dan penerapan kurikulum yang terkait dengan dunia kerja dan

kewirausahaan pada pendidikan formal. Pembudayaan pelaksanaan hubungan

industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan

kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda dan olah

raga pada periode terakhir RPJP Daerah diarahkan pada upaya mempertahankan

kemandirian pemuda dan mendorong daya saing pemuda Jawa Barat di skala

internasional baik di bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK. Sedangkan

pembangunan olahraga Jawa Barat diarahkan untuk tetap mempertahankan

keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta

menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Jawa Barat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada

Tahapan terakhir RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025, bidang pemberdayaan

perempuan diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan

berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya

perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam

rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam

penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan.





Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada

mempertahankan dan terus mengambangkan inovasi IPTEK serta pemantapan

provinsi berbasis teknologi informasi sebagai rujukan nasional

Bidang Industri dan Perdagangan. Pada bidang industri dan

perdagangan, diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui

pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan

memanfaatkan bahan baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan

dan penguatan jaringan antar industri. Adapun pada sektor perdagangan, di

arahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negri,


pemberdayaan produk dalam negri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi

barang.

Bidang Pertanian dan Kelautan. Pembangunan bidang pertanian pada

tahap ini harus sudah memasuki tahap pemenangan persaingan, baik nasional

maupun global. Untuk itu diperlukan: (1) Penguatan keunggulan kompetitif, (2)

Terpenuhinya konsumsi Provinsi Jawa Barat dan domestik, (3) Tingginya daya

terima pasar internasional, dan (4) Nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan

pertanian pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan

memenangkan keunggulan kompetitif di pasar global, dengan ciri bisnis yang

berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap kelima


Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha penunjang

rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan

baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha

permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya

kelautan (marine culture), pengembangan kota-kota pantai (coastal cities),

pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.

Bidang Kepariwisataan. Pada tahapan ini pariwisata diarahkan untuk

keberlanjutan pariwisata, melalui pengembangan pariwisata yang ramah

lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Jawa

Barat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya

keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam,

budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya

konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan

memperhatikan dukungan spesifik Daerah.

Bidang KUMKM. Tahap pembangunan jangka menengah ke lima

pembangunan KUMKM melalui pemantapan KUMKM dengan peningkatan daya

saing KUMKM, pengembangan struktur ekonomi KUMKM serta penyerapan tenaga

kerja dan investasi.

Bidang Investasi Daerah. Pada tahap ini diarahkan pada penciptaan

Jawa Barat sebagai daerah tujuan uutama investasi skala nasional dan

internasional.


Bidang Energi. Dalam tahap akhir pembangunan jangka panjang maka

kemantapan sektor energi yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan

sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan energi, mantapnya

desa mandiri energi, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan

energi.

Bidang Infrastruktur Wilayah. Tahap ini merupakan akumulasi dari

tahapan sebelumnya, dimana arah pengembanganya adalah pemantapan

infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan

RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah

dengan swasta dan masyarakat, sebagai stakeholder pembangunan. Pada tahap

ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan

infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem

transportasi massal (Mass Rapid Transport), mantapnya pemenuhan kebutuhan

air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan

kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan

telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya

kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi

dilakukan melalui penyelesaian pembangunan jalan tol yang telah dilakukan pada

tahap sebelumnya termasuk pada ruas Cileunyi-Nagreg-Ciamis sebagai jalan tol

antar kota, peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, serta

pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut dan jalan kereta api

yang telah terbangun pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada pengembangan

infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar

Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian

pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar

Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor,

serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah

terbangun sebelumnya.



dilakukan melalui Penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten

Sumedang, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Sukahurip, Waduk




Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; serta Penyelesaian

pembangunan DI strategis lainnya.

Sedangkan untuk pemantapan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan

antara lain melalui pemantapan pelaksanaan program Desa Punya Internet (Desa

Pinter), peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan

percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

Bidang Kependudukan. Pada periode kelima RPJP Daerah 2005 – 2025

ini, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan untuk mewujudkan

keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai

dasar acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri

dan berkualitas.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Kemantapan daya

dukung lingkungan Jawa Barat harus tetap terjaga secara konsisten bagi

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan

fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui, perbaikan

menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu

mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara

fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana

lingkungan yang terbangun.

Bidang Politik. Pembangunan bidang politik diarahkan pada konsolidasi

demokrasi sebagai pranata kehidupan bernegara, penataan dan penguatan daerah

otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata

kelola kepemerintahan.

Bidang Hukum dan HAM. Bidang Hukum diarahkan pada perwujudan

fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak

asasi manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang

memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum.

Bidang Keamanan dan Ketertiban. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat diarahkan untuk memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban

masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya

sehari-hari serta pengutan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak

asasi manusia.


Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Bidang Aparatur diarahkan

pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi

anatara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi

pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organiasasi, penataan sistem dan

prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan

antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta

pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan

akuntabel di semua bidang. Dalam pembangunan desa diarahkan pada

pemantapan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing.

Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan

terus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan,

serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Bidang Tata Ruang. Penataan ruang Jawa Barat telah dapat mewujudkan

pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat

lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa

Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat

pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Penyelenggaraan

Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis

baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan

ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota)

didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.


V-1

BAB V

P E N U T U P

Rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 – 2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun

kedepan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada setiap sektor. RPJP

Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 merupakan pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 merupakan pedoman

dalam :

1. Penyusunan RTRW Provinsi, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat

Daerah dan RKPD, Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta dokumen

perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi

Jawa Barat;

2. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten/Kota, RPJM

Daerah Kabupaten/Kota, Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota, Renja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan

RKPD Kabupaten/Kota;

3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.;

4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi

dan misi daerah serta nasional;

5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 –

2025 sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggaraan pemerintahan

daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Jawa

Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Documents

RPJPD Provinsi Jawa Barat