LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG - Biro .RPJPD Kota Semarang mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG - Biro .RPJPD Kota Semarang mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah

- 1 -

LEMBARAN DAERAH

KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2005 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota

Semarang dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah,

berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat

mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu

disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD);

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Semarang Tahun 2005 2025.

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400)

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- 3 -

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844 );

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara,

dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 4 -

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 133);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E

Nomor 1);

- 5 -

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E

Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 18).

- 6 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 20052025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Walikota adalah Walikota Semarang.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai

tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

- 7 -

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan

penjabaran dari visi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD

Kota Semarang serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional.

8. R