RPJPD Provinsi Jawa Barat

5/21/2018 RPJPD Provinsi Jawa Barat

1/100

Rancangan Peraturan DaerahTentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang( R P J P )

Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2 0 0 8


2/100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Sejak terbentuknya pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juli

1950, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat, pembangunan di Jawa Barat telah dilaksanakan

oleh segenap unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Rencana

pembangunan daerah jangka panjang disusun untuk dua puluh lima tahun yang

secara sistematis dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun(REPELITA) yang dimulai sejak tahun 1969. Melewati tahap pembangunan dua

puluh lima tahun pertama, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi nasional yang

berkembang menjadi krisis multidimensi berkepanjangan telah memicu gerakan

reformasi. Reformasi diharapkan dapat menata ulang kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut memberi dorongan kepada terwujudnya

sistem politik yang demokratis dan berorientasi pada keadilan serta berpengaruh

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralistik

menjadi desentralistik. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah

memberikan landasan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk mengatur

dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut

dibutuhkan pedoman berupa perencanaan pembangunan daerah yang sistematis

dan bertahap.

Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan

dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah

diamanatkan menyusun perencanaan jangka panjang (duapuluh tahun), jangka

menengah (lima tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah

serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita

bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun


3/100


2005 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,

ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut

ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya danberadab berdasarkan falsafah Pancasila;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional;

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah

memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development

Goals(MDGs), yang terdiri dari :

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;4. Menurunkan angka kematian anak;5. Memperbaiki kesehatan maternal;6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Berdasarkan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah kurun waktu 2005 - 2025 yang diarahkan untuk mencapai

tujuan daerah dan nasional 20 (duapuluh) tahun mendatang.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJP Daerah

Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang


4/100


merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2007, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah

untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan

Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud :

1.

untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahandaerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

Nasional dan visi serta misi Provinsi Jawa Barat;

2. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Jawa Barat;

3. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Jawa Barat;

4. untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota diJawa Barat.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025

adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi JawaBarat;

2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.;

3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visidan misi daerah serta nasional;

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan;

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.


5/100


1.4 Landasan Hukum

Landasan idiil RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Pancasila dan

landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi JawaBarat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional;


6/100


13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentangPembentukan Peraturan Daerah.

1.5 Tata Urut

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 disusun dengan

urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan,

landasan hukum, tata urut serta kerangka pikir.

Bab II Kondisi umum yang memuat penjelasan mengenai kondisi sampai

dengan titik awal penyusunan RPJP Daerah dalam setiap sektor

pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke

depan dan modal dasar.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005 - 2025, yang memuat visi

pembangunan daerah Jawa Barat dan misi pembangunan yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005 - 2025 yang memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi

Jawa Barat.

Bab V Penutup

1.6 Kerangka Pikir

Kecenderungan pembangunan global menunjukkan bahwa seiring dengan

perjalanan waktu, jumlah penduduk terus meningkat dan diperkirakan akan

mencapai puncaknya pada tahun 2030 (Meadows, 1992, hal.133, WRI, 1996). Bagi

Indonesia, periode 2015 - 2025 merupakan sebuah periode emas, yang berarti

pada masa itu proporsi penduduk usia produktif mencapai jumlah tertinggi

sepanjang sejarah dan hal tersebut hanya akan dicapai satu kali dalam perjalanan

sebuah bangsa. Hal tersebutmerupakan peluang yang berharga bagi Jawa Barat,

mengingat jumlah penduduk di Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia, dan

jumlah penduduk produktif sebagian besar akan berada di Jawa Barat.

Bersama dengan laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai

fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi


7/100


lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk

pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar

minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses industrialisasi, konsumsi

energi transportasi, dan domestik. Namun, di sisi lain ketersediaan sumber daya

alam yang terbatas menunjukkan laju pengurangan yang cukup tajam.

Permintaan akan sumber daya alam untuk pemenuhan pembangunan pada

saatnya akan sampai pada titik jenuh, karena keterbatasan daya dukung

lingkungan. Dampaknya berantai dan berlipat ganda terhadap proses

pembangunan berikutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah terganggunya

berbagai proses pembangunan apabila tidak ada intervensi atau upaya mengatasi

kondisi yang berlangsung. Pengendalian populasi penduduk, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, penggunaan teknologi, laju pembangunan ekonomi,

khususnya industrialisasi, merupakan faktor faktor utama yang mempengaruhi

prediksi kondisi pembangunan jangka panjang ke depan.

Mencermati perkembangan tersebut berbagai langkah perlu ditempuh untuk

menjamin terlaksananya pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian

tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada kecenderungan tersebut untukmenjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.7 Proses Penyusunan

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 disusun dengan

pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah (top

down) serta bawah-atas (bottom up), dengan mengedepankan proses evaluasi,

prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan

daerah.

Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 melalui

berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog lintas sektor yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga

swadaya masyarakat serta masyarakat. Penyusunan dokumen RPJP Daerah

Provinsi Jawa Barat 2005-2025 juga melibatkan masyarakat luas melalui sosialisasi

di media elektronik seperti radio dan televisi serta penjaringan aspirasi dengan


8/100


menyebarkan angket di surat kabar daerah dan media elektronik. Selain itu dibuka

ruang publik agar masyarakat dapat berperan serta secara langsung dalam

penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tahapan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025dapat dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 -2025

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008

Penyusunan Evaluasi Pembangunan

Musrenbang

Rancangan Awal RPJP Daerah

Penyusunan Proyeksi Pembangunan

Penyempurnaan Rancangan Awal

PenyusunanRancangan

RPJP Daerah

Sosialisasi dan Konsultasi PublikMedia Cetak, Radio & Televisi,

Website dan open house

MusrenbangRancangan Akhir RPJP

Daerah

Pembahasan danPenetapan Perda RPJP

Daerah,PemerintahDaerah bersama DPRD

Penyusunan Konsep

Rancangan Awal RPJP Daerah

Focus GroupDiscussion (FGD)Sektoral :

1. Ekonomi Makro2. Pendidikan3. Kesehatan4. Pemerintahan5. Tata Ruang & LH6. Infrastruktur7. Agribisnis8. Indagjaspar9. KUKM10. Kependudukan11. Ketenagakerjaan

12. Visi dan Misi


9/100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT II - 1

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupanberagama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana,

politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan

pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah

telah mencapai kemajuan pada berbagai bidang. Namun demikian, masih ditemui

berbagai masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan

daerah 20 (duapuluh) tahun mendatang, dengan memperhatikan modal dasaryang dimiliki Provinsi Jawa Barat.

2.1 Kondisi Saat Ini

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama

berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda, olah raga, seni budaya, dan

keagamaan.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan

menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana

pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan

luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan

pemerataan distribusi tenaga pendidik. Namun aksesibilitas masyarakat terhadappendidikan masih rendah, angka putus sekolah masih tinggi, kualitas dan relevansi

serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam

rangka peningkatan daya saing.

Pada Tahun 2006, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar

96,65%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs/Paket B

dan SMA/SMK/MA/Paket C masing-masing sebesar 88,9% dan 51,83%. Adapun

untuk jumlah siswa putus sekolah, pada tahun 2006 tercatat sebanyak 21.219

orang untuk jenjang SD, SMP sebanyak 93.875 orang, SMA 2.191 orang, dan SMK

2.073 orang.


10/100


Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan

pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian,

peningkatan pada indikator kesehatan masyarakat Jawa Barat tersebut capaiannya

masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai

40,26 per seribu kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar

321,15 per seratus ribu kelahiran hidup, serta jumlah penderita gizi buruk dan gizi

kurang pada balita sebanyak 419.433 dari jumlah 3.536.981 balita yang ditimbang.

Penyakit menular, khususnya flu burung dan HIV-AIDS menjadi masalah

penting yang dihadapi Jawa Barat. Untuk flu burung, dari 60 jumlah suspect pada

bulan Maret 2007, tercatat 6 orang penderita meninggal dunia. Adapun untuk HIV-

AIDS, dari jumlah kumulatif tahun 1989 2006, tercatat untuk AIDS terdapat 755penderita dan HIV positif 1.354 penderita.

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dasar, dapat diidentifikasi

dengan tersedianya 1.007 puskesmas dari kebutuhan sebanyak 1.358 puskesmas.

Sedangkan untuk bidan desa/kelurahan, baru tersedia 4.636 orang dari kebutuhan

5.973 orang pada tahun 2007.

Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang

punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan

kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan

tingkat kesehatannya. Jumlah penduduk usia 15 s.d. 44 tahun di Jawa Barat pada

tahun 2007 adalah 19.716.573 jiwa atau 47,52% dari jumlah penduduk Provinsi.

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen masyarakat yang potensial

untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

Kualitas kehidupan beragama di Jawa Barat menunjukkan kesadaran

masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara

sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah

penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan

kerja. Tinggi rendahnya TPT mengalami kepekaan terhadap dinamika pasar kerja

dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan

memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Hasil Suseda 2006

menggambarkan bahwa TPT Jawa Barat mencapai 10,95%, menurun dari tahun

2005 yang sebesar 11,91%. Pada tahun 2006, TPT penduduk laki-laki sebesar


11/100


8,79% dan TPT penduduk perempuan sebesar 15,88%. Hal ini mengindikasikan

bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Jawa Barat belum terserap secara

optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang

dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Beban tingginya angka pengangguran yang ditanggung Provinsi Jawa Barat

disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja

dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang menjadi pemicu timbulnya

permasalahan sentral dalam ketenagakerjaan.

Angkatan kerja pada tahun 2006 sebesar 17,34 juta meningkat

dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 17,04 juta orang, sedangkan angka

pencari kerja terjadi penurunan dari 2,029 juta pada tahun 2005 menjadi 1,89

juta pada tahun 2006. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka

penanggulangan pengangguran, antara lain melalui program pemberian kerja

sementara di desa, pengiriman tenaga kerja keluar negeri serta pemberian

pelatihan agar kualitas tenaga kerja semakin produktif.

Struktur Ketenagakerjaan di Jawa Barat pada tahun 2006 masih didominasi

oleh sektor pertanian sebesar 26,37%, selanjutnya di sektor perdagangan 25,60%,

sektor industri 17,37%, sektor jasa 13,6%. Apabila dibandingkan dengan tahun

2005, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, namun di

sisi lain terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan

jasa.

Pembinaan olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga

pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan

masyarakat dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjadi tulang

punggung Jawa Barat dalam pentas kompetisi olahraga nasional sehingga terkesan

bahwa pembinaan olahraga cenderung eksklusif dan tidak berfondasi pada angka

partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara luas. Dalam kondisi seperti ini,

ruang publik dan fasilitas olahraga tidak bertambah bahkan cenderung menurun

sehingga para pelajar dan masyarakat luas sebagian besar tidak terlayani secara

baik untuk berolahraga. Di sisi lain juga sarana dan prasarana bagi pentas

olahraga kompetisi tidak pernah berkembang sejak Jawa Barat menjadi tuan

rumah PON V tahun 1961. Sedangkan pada tahun 2013 Provinsi Jawa Barat telah

direncanakan sebagai salah satu daerah yang ditunjuk menjadi penyelenggara Sea

Games.


12/100


Kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap peningkatan peran kaum

perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan telah dilakukan. Namun

upaya pengarusutamaan gender ini masih perlu lebih diaktualisasikan di segala

bidang. Pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Jender

dan Indeks Pembangunan Jender yang meliputi angka partisipasi perempuan

dalam parlemen, perempuan dalam posisi manajer, staf teknis, dan tingkat

partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2006, Indeks Pemberdayaan Jender Jawa

Barat mencapai 54,4 dan Indeks Pembangunan Jender 60,8.

Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan untuk melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai

budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan budayaglobal. Pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan

yang ditandai dengan meningkatnya pemahanan terhadap nilai budaya dan

penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai

bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri

masyarakat Jawa Barat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan

terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya

berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dankemandirian dirasakan makin memudar.

2.1.2 EkonomiPertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca krisis tahun 1997 menunjukkan

kecenderungan meningkat. Sampai dengan tahun 2006, pertumbuhan tersebut

berasal dari sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan

Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian, dengan laju pertumbuhan masing-

masing 8,51%, 7,09%, dan - 0,62%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi

tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai

dengan masih tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Pada tahun

2007 jumlah pengangguran sebanyak 1.149.188 orang dari jumlah angkatan kerja

sebanyak 18.340.008 orang. Sedangkan data rumah tangga miskin penerima

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Tahun 2007 sebanyak 2.897.807 rumah

tangga miskin.

Sektor industri pengolahan merupakan komponen utama pembangunan

daerah yang mampu memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 45,24%, diikuti

oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian masing-masing


13/100


sebesar 19,40% dan 11,12%. Tingginya kontribusi sektor Industri Pengolahan

terhadap PDRB karena didukung oleh banyaknya jumlah kawasan industri. Akan

tetapi, daya saing industri di Jawa Barat masih rendah yang disebabkan oleh

tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam

pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya

industri.

Pengembangan perdagangan di Jawa Barat difokuskan pada

pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar baik pasar

dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi

diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah,

mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yangcukup dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar baik

dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat.

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar

dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk

pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan

hutan). Kondisi tersebut mendukung Jawa Barat sebagai produsen terbesar untuk

40 (empat puluh) komoditas agribisnis di Indonesia khususnya komoditas padi

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional. Sektor

pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada tahun

2007 yaitu sebesar 4,67 juta orang (27,20%) dari jumlah 17,19 juta penduduk

bekerja. Namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya

menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional, dan nasional.

Paradigma sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian serta

ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang

masih dihadapi sektor pertanian.

Potensi pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam

pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut , bioteknologi

kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan perlu untuk

dikembangkan. Kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang

besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan

kelautan yang baik. Terbukti dengan masih rendahnya tingkat investasi sarana dan

prasarana pendukung bisnis kelautan dan perikanan, serta belum optimalnya

pemanfaatan produksi sumber daya kelautan dan perikanan yang masih jauh dari

potensi khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa Barat pada tahun 2005 baru


14/100


tereksploitasi sebesar 68,7% dari total areal tangkap, serta lemahnya kondisi

pembudidayaan pesisir yang baru dimanfaatkan sebesar 51.791 Ha dari luas

potensi sebesar 126.791 Ha.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baikdari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan, dengan alam dan budaya yang

dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Peringkat sektor

pariwisata secara nasional dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan berada pada

posisi 3 setelah DKI Jakarta dan Bali. Kendala yang masih dihadapi adalah belum

tertatanya objek dan daerah tujuan wisata dan masih rendahnya kualitas

infrastruktur pendukungnya.

Iklim investasi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang

terus membaik. Posisi Jawa Barat yang strategis menempatkan Jawa Barat

menjadi tujuan utama untuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA)

maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada tahun 2007 tercatat PMA

sebesar $US 980 juta dengan jumlah proyek 237 buah, sedangkan PMDN sebesar

Rp 11,1 trilyun dengan jumlah proyek 33 buah. Namun demikian, realisasi

investasi masih terpusat di Wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta

dan Bandung. Hal ini disebabkan ketersediaan infrastruktur pendukung yang

belum merata pada daerah lainnya. Di lain pihak pertumbuhan investasi tersebut,

belum memanfaatkan secara optimal potensi ekonomi lokal karena lebih

berorientasi pada bahan baku impor.

Peranan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu dikembangkan dalam

perekonomian daerah. Permasalahan akses permodalan, sumberdaya manusia,

dan pemasaran masin menjadi kendala. Tingginya kredit konsumsi dibandingkan

dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi KUMKM terhadap

pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk yang besar tentunya

akan berimplikasi terhadap besarnya kebutuhan energi. Laju konsumsi energi terus

bertambah baik disektor domestik, industri, transportasi dan komersil. Disisi lain

ketergantungan sektor-sektor pengguna BBM masih sangat tinggi, terutama

disektor transportasi yang masih menggunakan BBM 100%. Disektor rumah

tangga sekitar 68,03% masih menggunakan minyak tanah, 23,93% menggunakan

kayu bakar dan baru sekitar 8,04% menggunakan gas.


15/100


Dengan komposisi penggunaan energi di atas, menunjukan bahwa

ketergantungan terhadap energi konvensional masih besar. Sementara itu,

pemerintah pada tahun 2007 telah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti

penggunaan minyak tanah ke gas bagi kebutuhan rumah tangga. Kebijakan

konversi gas masih difokuskan pada daerah perkotaan sehingga untuk daerah

perdesaan akan semakin berat. Minyak tanah yang masih dimanfaatkan sebagain

besar penduduk perdesaan akan semakin berkurang pasokannya namun upaya

untuk mengganti sumber energi perdesaan masih sangat kurang. Hal ini

menunjukan bahwa konversi minyak tanah ke energi lain termasuk gas akan

menjadi tantangan dan membutuhkan peran dari semua elemen masyarakat.

Secara umum pembangunan infrastruktur energi masih terbatas dan belummerata serta rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap energi. Hal ini

dikarenakan tingginya harga BBM yang berimplikasi terhadap pasokan energi listrik

Jawa Barat, karena sebagian besar sumber pembangkit yang ada masih

menggunakan BBM. Sistem kelistrikan Jawa Barat merupakan bagian dari sistem

kelistrikan nasional Jawa-Madura-Bali (Jamali). Jawa Barat mengkonsumsi energi

listrik sekitar 28% dari sistem Jamali. Beban puncak listrik Jawa Barat pada tahun

2007 sebesar 4.355 MW sedangkan daya mampu pembangkit sebesar 4.337,05MW yang berarti masih mempunyai surplus kapasitas pembangkit. Cakupan desa

yang sudah mendapat tenaga listrik mencapai 99,59%. Namun demikian angka

rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 61,05%.

Peran Jawa Barat terhadap energi nasional sangat besar, hal ini ditunjukan

dengan keberadaan pembangkit listrik tenaga air seperti Jatiluhur, Saguling dan

Cirata dimana Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 46,21% dari pembangkit

tenaga air (PLTA). Sumber pembangkit lainnya adalah dari energi Panas Bumi

dimana Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 92,81% terhadap energi listrik

nasional. Pemerintah Pusat berencana menambah pasokan energi dengan

membangun pembangkit PLTU batubara yang berkapasitas sekitar 1800 MW. Hal

ini tentunya akan meningkatkan peran penting Jawa Barat terhadap penyediaan

energi Nasional.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Jawa Barat memiliki potensi untuk pengembangan IPTEK, yang ditandai

dengan jumlah perguruan tinggi (PT) yang cukup banyak. Pada tahun 2005

terdapat 358 PT, dengan perincian Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari 5 PT,


16/100


sedangkan Perguruan Tinggi Swasta 353 PT yang tersebar di kabupaten dan kota

se Jawa Barat.

Walaupun demikian, kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan

IPTEK masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing, hal ini ditunjukkanantara lain olehpublikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian

baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di

Jawa Barat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan

oleh sumber daya IPTEK masih terbatas, mekanisme intermediasi yang

menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan

pengguna belum efektif, sinergi kebijakan yang lemah menyebabkan kegiatan

IPTEK belum sanggup memberikan hasil yang signifikan, dan budaya pemanfaatanIPTEK belum berkembang serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kebutuhan

riil masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menuntut

berbagai respon dan tindakan yang harus dirumuskan secara cermat dan tepat,

mengingat kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan kemampuan

keuangan daerah yang relatif terbatas. Ke depan pemerintah dan pemerintah

daerah perlu lebih proaktif terhadap perubahan dan lebih mendayagunakan IPTEK

dalam pelaksanaan pembangunan.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penguasaan IPTEK

merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencerdaskan masyarakat, sehingga

pembangunan akan berjalan dengan baik yang didukung oleh sumberdaya

manusia yang berkualitas, menguasai IPTEK, yang dapat ditempuh dengan

menekan biaya seminim mungkin dan memanfaatkan sumber daya alam yang

tersedia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus bekerjasama dengan perguruan

tinggi dan lembaga ristek untuk berperan dalam membangun Jawa Barat, agar

pembangunan di Jawa Barat ke depan akan terus memperhatikan perkembangan

pengetahuan, kajian, data, penelitian dan fakta. Dengan dilibatkannya perguruan

tinggi dan lembaga ristek diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran,

ide, penelitian, dan teknologi yang efektif dalam menganalisis suatu pemasalahan

sekaligus memecahkannya. Karena itu diharapkan perguruan tinggi dan lembaga

ristek dapat mempersiapkan berbagai pengembangan IPTEK untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat.


17/100


2.1.4 Infrastruktur Wilayah

Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi,

sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan

prasarana dasar permukiman memiliki peran yang penting bagi peningkatanperekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian secara umum

kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah masih rendah dan

belum merata.

Pada aspek transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut,

rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan

rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan

dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan

provinsi; belum optimalnya kemantapan jalan provinsi terutama di jalur jalan

vertikal yang menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat; masih

kurangnya pembangunan jalan tol; rendahnya kapasitas ruas jalan di perkotaan

dengan nilai Volume Capacity Ratio(VCR) rata-rata mendekati nilai 0,8 pada tahun

2006; kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel; belum

optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat

pertukaran moda; belum optimalnya pelayanan Bandar Udara Husein Sastranegara

dan bandara lainnya dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa

Barat; serta masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan

niaga.

Keberadaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi juga masih belum

memadai, yang dicirikan dengan masih tingginya fluktuasi ketersediaan air

permukaan yang menimbulkan banjir dan kekeringan; masih terbatasnya

penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, serta belum optimalnya intensitas

tanam padi akibat rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air irigasi.

Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa

menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah

yang belum terlayani.Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah

perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan

untuk beberapa daerah perkotaan dan kabupaten kondisi teledensitasnya masih

rendah.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti,

perumahan dan cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan


18/100


masih banyaknya rumah tangga yang belum bisa memiliki rumah layak huni.

Keberadaan prasarana persampahan juga masih belum optimal baik yang

layanannya bersifat lokal maupun regional.

2.1.5 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam

keberlanjutan pembangunan Jawa Barat. Namun demikian, peran penting ini

belum dioptimalkan hingga saat ini. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan

bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Barat berada pada

tingkat cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif dari fenomena ini diantaranya

adalah semakin berkembangnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan danmunculnya konflik sosial antara pencemar dan yang tercemar, serta konflik

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir.

Faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung

lingkungan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain, masih tingginya

tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, kerusakan dan

berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang, pencemaran udara

perkotaan, pengrusakan dan kebakaran hutan, pencemaran dan sedimentasisungai serta waduk, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan

sumber daya air yang kurang terkendali, di samping meningkatnya frekuensi

kejadian bencana alam dan pengaruh dari pemanasan global. Hal tersebut

diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan, baik dari

sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Upaya

pengelolaan lingkungan saat ini masih belum mampu menahan laju kerusakan dan

pencemaran yang terjadi.Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat mencapai 1,83% yang dipicu oleh

tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk Jawa Barat. Pembangunan kualitas

hidup manusia Jawa Barat menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan

kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan

yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,69 poin pada tahun 2007.Pencapaian tersebut merupakan komposit dari Angka Melek Huruf (AMH) sebesar

95,32 %, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,50 tahun, Angka Harapan Hidup

waktu lahir (AHH e0) sebesar 67,58 tahun, serta paritas daya beli (purchasing

power parity) sebesar Rp 623.840,00.


19/100


2.1.6Politik

Sejak 1998, gerakan reformasi telah mendorong demokratisasi baik pada

tingkat nasional maupun lokal. Pada tahun 1999, ditetapkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberi kebebasan kepadamasyarakat untuk membentuk partai politik, baik yang muncul secara sendiri,

maupun karena pemisahan dari partai dominan yang diakui selama Orde Baru,

kebebasan berorganisasi yang makin luas dengan membentuk berbagai organisasi

kemasyarakatan, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan dari Pusat ke

daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu paket perundang-undangan lainnya

yang menandai demokratisasi berlangsung di Indonesia antara lain adalahmengenai penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pada 1999, Susunan dan

kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya mendorong demokratisasi dilakukan pula dengan mengubah

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilakukan pada 2004,

sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung. Dengan demikian

secara kelembagaan dan prosedur, Indonesia telah memasuki tahap demokrasi

yang sangat kuat. Di Jawa Barat pemilihan kepala daerah secara langsung telah

berjalan dengan baik dengan ditandai oleh kesiapan elite dan masyarakat untuk

menerima kekalahan atau kemenangan pihak lain. Hal tersebut menandakan

bahwa masyarakat telah siap dan percaya dengan aturan main dalam

berdemokrasi.

Demokrasi juga telah mendorong masyarakat untuk lebih berani

mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk

daerah otonom baik pada level kabupaten/kota maupun level provinsi. Di Jawa

Barat sejak tahun 1999 telah terbentuk 1 provinsi, yaitu Provinsi Banten yang

sebelumnya merupakan wilayah Keresidenan Banten, selanjutnya Kota

Tasikmalaya dan Kota Cimahi pada tahun 2001, serta Kota Banjar pada tahun


20/100


2003 dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007. Aspirasi pembentukan

daerah otonom kabupaten/kota di Jawa Barat berkembang sejalan dengan

tuntutan untuk ikut serta dalam berpemerintahan dan peningkatan pelayanan

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Hukum di daerah diarahkan untuk mewujudkan

harmonisasi produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

penegakkan hukum dan hak asasi manusia. Namun proses demokratisasi

mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional

yang pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan

yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai

kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum

yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih

lanjut menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan

hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-

undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera

ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan

daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan

dalam implementasinya. Sampai dengan 2006 masih banyak peraturan daerah

yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang

dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penegakkan HAM telah disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RAN-HAM) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

pembangunan. Rencana aksi tersebut menjadi acuan semua pihak di daerah dalam

implementasi peraturan perundang-undangan mengenai HAM, terutama lembaga

pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan

memenuhi hak asasi warga negara.

2.1.8 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan

untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan

pembangunan lainnya. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat


21/100


berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Kondisi sosial Jawa Barat

sampai dengan akhir tahun 2007 berlangsung dinamis. Berbagai organisasi

kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan

berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan,

dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam

kehidupan bermasyarakat, kondisi sosial tersebut berkaitan dengan kondisi politik

dan kondisi hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan

demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat

yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang

mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum,

penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi

ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Hal

ini disebabkan karena Jawa Barat merupakan daerah penyangga ibu kota negara

dan lintasan Jawa Sumatera. Jumlah penduduk yang besar dan heterogen,

terdapatnya obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan

industri serta banyaknya permasalahan kepemilikan lahan. Di samping itu protes

ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitasumum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk

mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan

ketertiban cukup baik.

2.1.9 Aparatur

Reformasi sistem politik yang diarahkan pada demokratisasi telah

mendorong reformasi birokrasi melalui penataan struktur, sistem dan kultur. Upaya

penataan struktur masih berlangsung setelah penetapan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Pembenahan dan penataan struktur organisasi

pemerintahan di daerah masih mencari bentuk antara kebutuhan daerah dengan

tuntutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

meskipun daerah diberi otonomi yang luas, tetapi dalam menetapkan struktur

organisasi masih bergantung kepada Pusat.

Penataan sistem untuk lebih memudahkan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan mengalami kendala, karena dipengaruhi oleh peraturan perundang-

undangan yang tidak sinkron atau belum ada peraturan pelaksanaannya.


22/100


Penetapan standar pelayanan minimal untuk beberapa bidang sudah dapat

diimpelementasikan meskipun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum dapat

dilakukan. Untuk standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap alur kegiatan

administrasi pemerintahan belum dapat diimplementasikan.

Reformasi birokrasi menginginkan perubahan kultur birokrasi yang

mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan. Transisi

dalam reformasi birokrasi masih mengalami kendala dalam mewujudkan birokrasi

yang ideal. Kultur tradisional dan primordial masih mewarnai birokrasi Pemerintah

Provinsi Jawa Barat walaupun dari sisi sarana dan prasarana telah cukup modern,

namun dukungan teknologi komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal

lainnya adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.

Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya

masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal

tersebut mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi sarana dan prasarana aparatur sudah cukup baik dengan gedung

kantor yang layak dan seluruh organisasi perangkat daerah telah memiliki gedung

tersendiri. Namun sarana dan prasarana yang secara langsung memberikan

pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai

dengan standar pelayanan minimal, seperti unit pengelola teknis daerah dalam

pemungutan pajak daerah, dan unit perijinan.

2.1.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Baratmengamanatkan proporsi kawasan lindung sebesar 45% dan kawasan budidaya

55%. Namun pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala dalam

mewujudkan proporsi tersebut. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan

lahan terbangun yang cenderung acak dan menyebar, serta degradasi lingkungan

di wilayah Jabar Selatan merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan.

Selain itu, terjadinya pergeseran tutupan lahan hutan dan sawah menjadi

permukiman dan industri merupakan permasalahan dalam upaya pengendaliantata ruang.

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Jawa Barat sampai saat

ini masih timpang. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Jawa Barat, terjadi


23/100


pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan

tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Jawa Barat yang seharusnya

dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian

agro kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di

wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan

prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan.

2.2 Tantangan

2.2.1.Sosial Budaya dan Kehidupan BeragamaDalam dua puluh tahun mendatang, Jawa Barat menghadapi tekanan

jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Jawa

Barat diperkirakan sekira 52,7 juta jiwa. Pengendalian jumlah penduduk dan laju

pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh

dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya.

Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian

sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara kabupaten dan

kota serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen-

komponennya, tantangan peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus

pada peningkatan Indeks Daya Beli. Namun demikian, pelayanan pendidikan dan

kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin

peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan.

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan

teknologi dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan antisipasi melalui

pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi

guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana

dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis

kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal,

peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi tingkat persaingan melanjutkan

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan

lapangan pekerjaan. Dalam hal pengembangan sain dan teknologi, peningkatan

kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

(TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal.


24/100


Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap

pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di

bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku

kepentingan untuk mengatasinya. Memperhatikan hal tersebut, pembangunan

kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan

terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial

yang mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, perlu juga didorong

kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian

kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang.

Terkait dengan pembangunan yang diwujudkan bersama dengan

masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakankondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui

berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan

aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan

kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan

sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat,sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan

yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan.

Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2025 diperkirakan

mencapai 21,5 juta jiwa dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 19 juta jiwa

dan pencari kerja sebanyak 2,5 juta jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja

yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya

untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas

dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam

rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar

di masa mendatang.

Berdasarkan gambaran kondisi kepemudaan di Jawa Barat, pemuda Jawa

Barat memilki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan

tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup

besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Sementara peluang yang dimiliki oleh

pemuda Jawa Barat adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik

dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem

politik. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang


25/100


belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran

nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa

depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya.

Seiring dengan kondisi aktual pembangunan keolahragaan saat ini, dirasaperlu mengembangkan institusi birokrasi pemerintahan di bidang keolahragaan

guna memperhatikan sinergitas sistem pembinaan olahraga baik menyangkut

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Di samping itu

pengembangan ruang publik dan fasilitas olahraga agar bisa bertambah sehingga

para pelajar dan masyarakat luas dapat terlayani secara baik untuk berolahraga.

Demikian pula pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan demi

kepentingan sentralisasi pembinaan maupun pentas olahraga nasional daninternasional secara terpadu perlu segera diwujudkan agar Jawa Barat dapat

mengambil posisi menjadi kekuatan inti olahraga nasional. Oleh karena itu,

pengembangan olahraga ke depan mesti ditangani secara sungguh-sungguh untuk

mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya seiring dengan

lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

Stigma bahwa perempuan makhuk lemah, porsi perempuan di rumah,

perempuan merupakan obyek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia

usaha maupun politik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya

pemberdayaan perempuan. Karena itu, kesetaraan jender menjadi perhatian dalam

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui

peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan jender, peningkatan kualitas hidup

dan peran perempuan, serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat

(khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan jender.

Imbas perubahan global dan pertentangan antara Nilai-nilai tradisional,

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman dengan arus perubahan

teknologi informasi dan era komputerisasi, serta lemahnya kemampuan

masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya diantaranya orientasi

kelompok, agama, etnis, dan krisis jati diri karena dapat menimbulkan konflik

sosial dan disintegrasi; menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang

diinginkan. Untuk itu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek

kebudayaaan tersebut, penerapan muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah

terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, serta revitalisasi terhadap

lembaga/organisasi kesenian dan kebudayaan pelestarian cagar dan desa budaya,

dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan strategi yang


26/100


optimal dalam pembangunan budaya daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah beban

permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat

terjadinya berbagai krisis sosial. Upaya yang harus dilakukan diantaranyapengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, pengelolaan yang profesional

dan komprehensif panti rehabilitasi sosial. Selain itu, penanggulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan

pendayagunaan potensi yang dimiliki, peningkatan sarana dan prasarana,

peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/ optimalisasi bagi organisasi/lembaga

sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakatsehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma

agama dan budaya.

2.2.2 EkonomiPembangunan ekonomi Jawa Barat dua puluh tahun mendatang dihadapkan

pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara

berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan

kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta

pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat tahun 20052025

diperkirakan akan berada pada kisaran 6% sampai 8% per tahun. Struktur

ekonomi Jawa Barat ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu

sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Seiring dengan era

perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di

masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu

bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi

daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan

teknologi serta pasar.

Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari

stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum,

ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan

dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan

masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar

dapat menanamkan modalnya di Jawa Barat. Upaya promosi investasi juga


27/100


menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru.

Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka

panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing

industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkanpada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan

teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan

demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama

perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat

serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik dan

internasional.

Adapun tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Jawa

Barat adalah di fokuskan peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan

peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan

ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan

peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan

pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen.

Tantangan utama dalam pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat

adanya konversi lahan usaha tani ke nonpertanian menyebabkan terjadi

konsentrasi kapital di nonpertanian yang semakin menekan posisi tawar sektor

pertanian, rendahnya sumberdaya manusia di sektor pertanian akibat

berkurangnya minat dan ketersediaan sekolah kejuruan serta pendidikan dan

latihan (diklat) di bidang pertanian, rendahnya skala usaha tani, dan rendahnya

penghargaan terhadap petani serta lemahnya akses petani terhadap teknologi

baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain pengembangan sarana dan

prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian,

peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Untuk itu perlu

dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarsubsistem dalam

sistem pertanian, serta menumbuhkembangkan kepedulian pemerintah terhadap

pendidikan dan budaya pertanian. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa

yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara

perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan

penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun.

Bisnis kelautan di masa mendatang akan dihadapkan pada pengembangan

usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta

berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang berkelanjutan dan melibatkan


28/100


masyarakat sehingga mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor

kelautan dan perikanan menjadi keunggulan bersaing.

Tantangan pengembangan pariwisata dua puluh tahun mendatang adalah

mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah kunjungan wisata utama. Potensi wisataJawa Barat cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang variatif dan

menarik. Proyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat sebesar 16,4% per

tahunnya. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Jawa Barat, maka

pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang

berakar pada alam dan budaya Jawa Barat sehingga dapat mencerminkan jati diri

masyarakat Jawa Barat, yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia,

pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata.

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan

individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan

akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan

tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan

kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan

prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada

tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Dalam bidang energi, tantangan dalam dua puluh tahun kedepan adalah

terpenuhinya pasokan energi yang handal dan efisien, terciptanya pengelolaan

energi yang berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam

pengebangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.

Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi,

divertifikasi energi, dan konservasi energi . Dalam upaya intensifikasi energi, maka

eklporasi dan eksploitasi sumber-sumber energi baru perlu terus dilakukan. Upaya

diversifikasi energi dilakukan dengan mengembangkan berbagai energi alternatif

baik energi baru maupun energi terbarukan seperti mikro hidro, Biomassa, panas

bumi, tenaga uap, tenaga surya, dan angin.

Dalam kebijakan ketenaga lsitrikan, khususnya dalam pemanfaatan sumber

energi terbarukan, energi air merupakan energi yang potensial lokal yang

diarahkan pemanfaatannya untuk pelistrikan di daerah perdesaan atau daerah

terpencil. PLTMH menjadi prioritas utama karena teknologi ini mampu memasik

kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat di perdesaan dan juga melayani

kebutuhan industri kecil perdesaan. Potensi energi surya dan angin menunjukan


29/100


bahwa energi ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan

energi di perdesaan.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sumberdaya panas bumi terbesar

kedua di Indonesia atau sekitar 27,791 MW dan baru termanfaatkan 13,3% saja.Pengembangan energi panas bumi untuk energi listrik skala nasional perlu

didorong karena ketersediaan energi ini dapat menggantikan BBM yang selama ini

menjadi sumber energi terbesar bagi pembangkit listrik. Sifatnya energi panas

bumi yang berkelanjutan akan menjadikan energi ini terus tersedia selama kondisi

lingkungan sekitarnya terjaga dan tentunya akan sejalan dengan kebijakan

pembangunan berkelanjutan. Dalam jangka panjang harus mulai dimulai pula

pengembangan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi lsitrik nasional.

Di sektor rumah tangga, maka diversifikasi energi akan memerlukan

pengembangan teknologi tidak hanya dalam penyediaan gas tetapi juga energi

lainnya seperti biomassa. Jawa Barat memiliki potensi energi biomassa cukup

besar. Pemanfaatan energi biomassa dapat disesuaikan dengan potensi daerah

masing-masing baik dengan biogas atau biofuel.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK)yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan

berdasarkan sumber daya yang dimiliki (resource-based competitiveness) menjadi

keunggulan berdasarkan pengetahuan (knowledge-based competitiveness). Karena

itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai IPTEK menjadi salah satu faktor

dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya.

Dalam rangka peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi

dalam dua puluh tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan IPTEK yang

ditunjang oleh ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK, diantaranya SDM yang

berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju

masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu,

pembangunan IPTEK mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat

dipertanggunjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh ke depan.


30/100


2.2.4 Infrastruktur WilayahPada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam

pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Jawa Barat adalah meningkatkan

kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massalterutama untuk kota-kota yang berpenduduk padat; pengembangan jaringan jalan

yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal;

pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar

menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif; peningkatan pelayanan

bandara-bandara yang telah ada dan mengembangkan bandara baru yang lebih

tinggi kapasitas layanannya untuk menunjang perkembangan kegiatanperekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya; peningkatan sarana dan prasarana

pelabuhan yang ada dan mengembangkan pelabuhan baru; revitalisasi dan

pengembangan jaringan jalan rel untuk melayani pergerakan dalam kota dan

antarkota; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat

alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan

kekeringan; peningkatan layanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan

sistem irigasi serta meningkatkan intensitas tanam padi sawah serta menjaga alihfungsi lahan sawah beririgasi teknis dalam mempertahankan Jawa Barat sebagai

lumbung padi; pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan

jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya

masih rendah; pengembangan sarana dan prasarana dasar pemukiman, berupa

pengembangan rumah susun, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dan

sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah yang berskala

regional. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana danprasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pengelolaan

sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama

antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola.

2.2.5 Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupTantangan besar yang dihadapi Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2025

adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pe-

laksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi

masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan

budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus


31/100


ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan

prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan

seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga

memberikan nilai tambah yang berarti.

Jawa Barat dengan keanekaragaman potensi sumber daya alamnya tidak

hanya menjadi pengekspor sumber daya alam bernilai rendah dan mengimpornya

kembali dalam bentuk produk bernilai tinggi, melainkan harus menjadi pengekspor

sumber daya alam yang telah diolah dan bernilai tinggi.

Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini

sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antarpihak atau antar

daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola

pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan,

dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai

dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara

konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih

maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses

pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin

timbul atas hasil hasil pembangunan yang dicapai.

2.2.6 PolitikKeberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi

warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi

indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola

pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif

dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat

diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi

pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena

partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan

kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi

mediasi yang merupakan cerminan masyarakat madani (civil society) seperti

jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di

lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat


32/100


partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta

keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan.

Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Jawa Barat, di-

perlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dalampenyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan

spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, dan

visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan

konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan

tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan

bermuara pada terciptanta kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantiankepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan

gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta ke-

cermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di

masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam

kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui penguatan masyarakat

madani (civil society) yang terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan

masyarakat untuk membentuk daerah otonom akan terus bermunculan selama

aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan.

2.2.7 Hukum dan HAMPembangunan hukum dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance) diukur berdasarkan orientasi pemerintah (government

orientation) yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan

warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur

penegakan hukum/efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk

menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang

telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu

memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas.

Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna


33/100


melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk

pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap

pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara

berkeadilan.

2.2.8 Ketentraman dan Keteriban MasyarakatKetentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan faktor utama yang

memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam

menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Jawa Barat. Potensi ancaman

terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat akan dihadapi dari friksi dan

konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan

dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian

keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Ancaman lain yang

cenderung meningkat adalah kejahatan transnasional, mengingat Jawa Barat

merupakan jalur mobilitas orang dan barang yang strategis.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih

berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru

dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan

dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan

terhadap kekayaan Negara.

2.2.9AparaturAparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak

hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan

juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka

perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi,

penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung

tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi

pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan.

Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan

sepanjang 1984-2005 dan tantangan yang dihadapi sampai dengan 2025 adalah

masih rendahnya kinerja aparatur karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan


34/100


Pegawai Negeri Sipil; struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah,

kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan

didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara

optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur.

Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem

pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi

yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan

aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung

jawab.

2.2.10Tata Ruang dan Pengembangan WilayahTantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi

antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya

tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan

regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor.

Tantangan lainnya adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

khususnya antara wilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya yang berada di

Selatan Jawa Barat dan menyeimbangkan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan

Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga dapat berkembang secara merata dan

optimal.

Tantangan aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk

kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan

yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh

berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan

keberadaannya. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi

tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi

penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan

prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang

yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain :


35/100


1. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya adiluhungmendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan

pembangunan;

2. Posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negaramenjadikan Jawa Barat sebagai penyangga DKI Jakarta dan menjadi lintasan

utama arus regional penumpang dan barang Sumatera Jawa Bali

merupakan dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah di

berbagai aspek;

3. Sumber daya air yang melimpah dan keanekaragaman hayati menjadi potensipembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran

masyarakat;

4. Jumlah penduduk terbesar di Indonesia menjadi sumber daya yang potensialdan produktif bagi pembangunan daerah;

5. Keragaman budaya Jawa Barat merupakan modal sosial yang akanmempercepat proses pembangunan;

6. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalampeningkatan investasi di Jawa Barat;

7. Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarikbagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah;

8. Sumberdaya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal untukmemberdayakan masyarakat;

9. Luas wilayah Jawa Barat menjadi potensi ekonomi untuk meningkatkankesejahteraan rakyat.


36/100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT III-1

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan

dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal

dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -

2025 adalah :

DENGAN IMAN DAN TAKWA,PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

Pernyataan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat di atas, memiliki makna :

1. Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna

pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama.

Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat

akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan

daerah;

2. Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang

memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Keunggulan tersebut ditunjukkan dalam semua aspek kehidupan terutama

aspek sumberdaya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan

lingkungan hidup.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 2025, ditandai dengan :

1. Provinsi termaju dalam aspek sumberdaya manusia ditunjukkan dengan

masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi

sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang memiliki jatidiriyang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga

menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal,

nasional, dan internasional.


37/100


2. Provinsi termaju dalam aspek ekonomi ditunjukkan dengan penciptaan

struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah

tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa

Barat, serta mampu bersaing dalam percaturan global. Kemajuan dalam

pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk

memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, keberadaan sumberdaya

manusia pengelola yang berkualitas, kemitraan yang saling menguntungkan

dalam lingkup regional, nasional dan internasional yang difokuskan pada 4

(empat) bisnis utama yaitu industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan

energi. Perekonomian yang maju didukung oleh penyediaan infrastruktur

yang memadai dan berkualitas serta pemanfaatan ruang dan pengelolaan

sumberdaya alam secara rasional, efisien dan berkelanjutan.

3. Provinsi termaju dalam aspek pemerintahan ditunjukkan dengan kondisi

demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap

demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial,

penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong

peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan

publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yangtelah mampu menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance)dan pemerintahan yang bersih (clean government).

4. Provinsi termaju dalam aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan

kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat,

terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara

konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta

pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu

menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5. Provinsi termaju dalam aspek lingkungan hidup ditunjukkan dengan

diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan,

rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya

pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan

serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam

dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar

generasi.


38/100


Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat jangka panjang dilakukan dengan

menerapkan prinsip-prinsip stabilitas yang mantap, pertumbuhan yang tinggi,

pemerataan yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip stabilitas yang mantap ditunjukkan dengan terciptanya ketentramandan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, konsistennya penegakan

hukum serta rendahnya gejolak di masyarakat yang berpotensi menghambat laju

pembangunan daerah.

Prinsip pertumbuhan yang bernilai tambah tinggi menekankan pada

tingginya produktivitas seluruh faktor produksi (total factor productivity)

masyarakat Jawa Barat. Prinsip ini tidak menghilangkan pentingnya pertumbuhan

tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya produk domestik regional bruto,

tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tingginya produktivitas masyarakat Jawa

Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi dalam negeri,

investasi asing maupun investasi masyarakat, tingginya nilai ekspor Jawa Barat

serta terkendalinya inflasi, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan peran

sumberdaya manusia berkualitas serta kemandirian teknologi.

Prinsip pemerataan yang berkeadilan ditunjukan dengan pemerataan

pembangunan dalam setiap sektor pembangunan, seluruh wilayah Jawa Barat

serta seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan juga

dimaksudkan dengan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan

wilayah perbatasan untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Prinsip pembangunan berkelanjutan ditunjukan dengan terciptanya orientasi

pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang

akan datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara

bijaksana serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan

proporsional.

3.2. Misi PembangunanUpaya perwujudan visi pembang

Documents

RPJPD Provinsi Jawa Barat