BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .... RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja ... dan arah kebijakan

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .... RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja ... dan arah kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 1 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5

(lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat

sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan

RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (2)

menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara

sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1)

disebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah

tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian

perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated),

terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan

(sustainable).

RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan

umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan

program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang

merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana

yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah

telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian

dijabarkan kedalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana

profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 2 -

melakukan perencaaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi,dan

kompetensi lembaga perencana)

c) Pendekatan Partisipatif, dimana perencana harus melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui

pelaksanaan Musrenbang.

d) Pendekatan Bottom Up dan Top Down, dimana perencanaan dilakukan sesuai

jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik

ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun

Desa/kelurahan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang dan

memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai

penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-

2019 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program

kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan

rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya,

dokumen RPJMD ini juga merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan

landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang

berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 3 -

4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4700);

7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

10) Peraturan Pemerintah Nomon 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 4 -

15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun