BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - bandungkab.go.id · Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatakan tenaga kependidikan TK, SD, ... persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik”

LAKIP DISDIKBUD TAHUN 2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2012 merupakan tahun ke tiga implemetasi Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-

2015. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis

yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan

pendidikan Kabupaten Bandung serta tolok ukur dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudyaan. Dokumen ini

berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran

strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program

serta kegiatan.

Dalam upaya pencapaian Misi Kedua Pemerintah Kabupaten

Bandung yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berlandaskan Iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda,

pada Tahun 2012 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung melaksanakan 13 (tiga belas) Program yang terdiri 4 (empat)

program pada SKPD; 6 (enam) program bidang pendidikan dan 3 (tiga)

program bidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan yang

diwujudkan dalam 138 (seratus tiga puluh delapan ) kegiatan yang

terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan pada SKPD; 102 (seratus dua)

kegiatan bidang pendidikan dan 14 (empat belas) kegiatan bidang

kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka

disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2012,

sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif

trasnparansi dan akuntabilitas publik.


2

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Tahun 2012 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan,

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

3. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai

Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 No 54

Tambahan Lembaran Negara No 3952).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Pertangungjawaban Kepala Daerah.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor

589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor

239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001

tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah.


3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 9 Tahun 2002

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002

Nomor 37 seri D).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2002,

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2002 Nomor 38 seri D).


tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penelenggaraan

Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010.


tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten

Bandung.

15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Kabupaten Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

selama tahun 2012 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tahun 2010-2015.


4

Melalui penyajian , gambaran dan informasi tentang

pelaksanaan program dan kegiaan yang komprehensif, terkait dengan

fungsi LAKIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan

kapasitas instansi, penyusunan LAKIP ini berperan dan betujuan

sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku

dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan

integritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 ini juga

berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara

berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk

mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna

perbaikan pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung Tahun

2012.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah

satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dan merupakan salah satu Dinas

yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin,

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan

dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang pendidikan dan sebagian bidang kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya;


5

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris yang membawahi:

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub. Bagian Penyusunan Program

d. Kepala Bidang Data dan Informasi, yang membawahi:

Seksi Informasi

e. Seksi Pengolahan Data

f. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

3. Kepala Bidang TK/SD, yang membawahi:

a. Seksi Kurikulum

b. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan

c. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Kepala Bidang SMP, yang membawahi:

a. Seksi Kurikulum



5. Kepala Bidang SMA/SMK, yang membawahi:

a. Seksi Kurikulum



6. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal/Informal, yang

membawahi:

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

b. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat

c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan


6

7. Kepala Bidang Kebudayaan:

a. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Budaya

b. Seksi Pelayanan Kebudayaan

c. Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya

8. Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan

a. Seksi Sejarah

b. Seksi Purbakala

9. UPTD TK/SD sebanyak 31 Kecamatan.

10. UPTD SMP sebanyak 3 Wilayah.

11. UPTD SMA/SMK sebanyak 3 Wilayah.

12. UPTD SKB sebanyak 1 Kecamatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

mempunyai kewenangan dalam melaksanakan otonomi Kabupaten

dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan

yaitu :

1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan

pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan

pedoman yang ditetapkan pemerintah;

2. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan

SMK berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan

pemerintah;

3. Melaksanakan kurikulum nasional berdasarkan pedoman

yang ditetapkan pemerintah;

4. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang

ditetapkan pemerintah;

5. Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan

proses belajar-mengajar dan manajemen sekolah;

6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar

TK, SD, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang



7

7. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD,

SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang


8. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan

dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SMP, SMA, dan

SMK berdasarkan keputusan pemerintah;

9. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana

prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD,



10. Mengadakan blanko STTB dan Danem SD, SMP, SMA,

dan SMK di Kabupaten Bandung berdasarkan pedoman

yang ditetapkan pemerintah;

11. Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang

diperlukan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan

pedoman yang ditetapkan pemerintah;

12. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan

prasarasa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;

13. Menyusun petunjuk pelaksana kegiatan siswa TK, SD,



14. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;

15. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK,

SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang


16. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK,

SD, SMP, SMA, dan SMK atas dasar pedoman dari

pemerintah;


8

17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK;

18. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan

TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang


19. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMA, dan SMK

berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD,

SLTP, SMA, SMK;

21. Melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang

pendidikan dasar dan menengah sesuai pedoman yang


22. Membina pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka,

sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena

musibah/bencana alam berdasarkan pedoman yang


23. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan

dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar

mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;

24. Mengembangkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang


25. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan

berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

26. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatakan

tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;

27. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,

SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan

pemerintah;


9

D. Tupoksi dan Isu Strategis Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait erat dengan isu strategis

pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan di Kabupaten

Bandung. Isu strategis ini, adalah ”Kualitas Pendidikan masih relatif

rendah, yang disebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat

yang mampu secara ekonomi untuk mengakses pelayanan pendidikan,

belum tercapainya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan

kesejahteraan tenaga pendidik”.

Isi strategis tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan

dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pembangunan

Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan pada periode lima tahun

sebelumnya, memiliki dampak, dan perlu diatasi secara bertahap

dengan tupoksi Oraganisasi Pendidikan , sehingga tujuan misi kedua

pemerintah kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kualitas SDM yang

berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan

taqwa tercapai.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

dan KebudayaanTahun 2012, LAKIP Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


10

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa

pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor: ….. Tahun 2007 meliputi Tugas Pokok, Fungsi

dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

serta Sistematika Penulisan.

BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana

Strategis yang menjabarkan Visi Misi, Tujuan, Sasaran

Kebijakan dan program instansi 2012 ; Serta Penetapan

Kinerja yang menyajikan target-targetpenting yang

sudah ditetapkan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menitik beratkan pada pencapaian sasaran-

sasaran organisasi, menyajikan Hasil Pengukuran

Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja,

termasuk di dalamnya menguraiakan secara sistematis

Keberhasilan dan Kegagalan, Hambatan/Kendala, dan

pemasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-

target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja organisasi tahun 2013; Serta

pengungkapan akuntabilitas keuangan, dengan cara

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan

dengan pencapaiansasaran.


11

A.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan

kegiatan dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

tahun 2012 yang dirangkum ke dalam kesimpulan

terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak

Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani.

II. Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja .

III. Lampiran-lainnya.


12

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2012 merupakan tahun ke Tiga dari pelaksanaan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2010-2015 sekaligus tahun ketiga pula bagi pelaksanaan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini mejadi titik tolak dari

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) secara konprehensif, dimana SAKIP membentuk sistem kerja

dimulai dari pertama, fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA

yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan

Penetapan Kinerja (PK), selanjutnya, kedua, fase pengukuran kinerja

melalui penggunaan instrument IKU, ketiga, fase pelaporan kinerja

yang diwujudkan dalam dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi

kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Sementara itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2010-2015 merupakan dokmen perencanaan strategis untuk

memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan

kebudayaan pada tahun 2010-2015, sebagai tolok ukur dalam

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di bidang urusan Pendidikan

dan Kebudayaan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap

penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan

sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi,

misi, tuajuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode

lima tahun kedepan.


13

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSNTRA)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2015 merupakan

bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11

Tahun 2011.

1. Isu Strategis

Permasalaan-permasalahan pendidikan yang berkaitan

dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada

periode lima tahun sebelumnya, seperti : belum optimalnya

partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk

mengakses layanan pendidikan; belum memadainya kualitas

dan kuantitas sarana prasarana pendidikan; belum memadainya

jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan

keguruan; rendahnya minat siswa SMP untuk melanjutkan ke

jenjang lebih tinggi (SMA); masih rendahnya strata kependidikan

tenga pendidik sekolah dasar yang memiliki gelar S1 di bawah

50% memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, Isu strategis

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015,

yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia. Sektor Pendidikan

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan

tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia

yang diharapkan yaitu yang mampu melakkan inovasi, kreasi

serta memiliki karakter dan budi pekerti.


14

2. Visi dan Misi.

a. Pernyataan Visi

Mengacu kepada Visi dan misi kedua serta tujuan pembangunan

pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang berlandaskan iman dan taqwa serta

melestarikan budaya sunda, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung dengan komitmen kepada tugas dan

fungsinya merumuskan visinya sebagai berikut :

“Terselenggaranya layanan prima pendidikan dalam

membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai nilai

budaya lokal dengan berorientasi global”.

b. Pernyataan Misi

Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi

oleh segenap unit sistem Pendidikan dan Kebudayan. Sebagai

bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkan misi. Misi ini

yang menggambatkan hal yang harus terlaksana, yaitu:

Meningkatkan ketersediaaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan, dan Kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.

Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi

estetika, logika, etika dan historika.

Meningkatkan pencitraan publik melalui tatakelola,

transparansi dan akuntabilitas.


15

45

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2010-2015 :

Untuk mewujudka visi dan misi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung, merumuskan tujuan, sasaran-

sasaran strategis 2010-2015 operasional yang lebih

menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan

tercapainya visi, sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis :

1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa

berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat;

2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar

bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;

3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan;

4) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non

Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua

kecamatan;

5) Tersedianya sistem tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan

yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima

pendidikan .

6) Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan

akuntabel.

7) Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan

nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional:


16

b. Sasaran Strategis:

Terkait dengan tujuh tujuan tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung menetapkan sasaran yang ingin

dicapai dalam periode waktu 2010-2015, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

T1S1: Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan

fungsional). Dengan Memperluas kesempatan bagi

seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan

Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal

keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan

dalam lingkungan kehidupan di masyarakat;

Membebaskan seluruh masyarakat dari buta huruf

latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga

mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan

iptek yang fungsional bagi kehidupannya; serta

Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan

informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap

dan keterampilan yang sederajat dengan hasil

persekolahan

T1S2: Peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan.Dengan Memperluas kesempatan bagi

seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan

Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga memiliki

bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat

meningkatkan penghasilan keluarga, serta Memperluas

kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan

perempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan

Kewanitaan dan kesetaraan jender; serta Meningkatkan

mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan


17

Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap

dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan

pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat;


berikut :

T2S1: Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.

Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh anak

usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh

pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang

berkeadilan agar anak dapat mengembangkan

potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan dasar untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan

di masyarakat; serta Meningkatkan mutu, relevansi dan

daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan

Dasar,


berikut :

T3S1: Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah

jenjang SMA/Sederajat;

T3S2: Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;

T3S3: Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan

pendidikan menengah dalam rangka rintisan Wajib

belajar 12 tahun. Dengan


berikut :

T4S1: Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

T4S2: Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan

kejuruan;


18

T4S3: Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm

satuan pendidikan menengah


berikut :

T5S1 : Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dengan Memperluas kesempatan kepada seluruh anak

usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD

(Formal dan Non Formal) serta Meningkatkan mutu,

relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat

menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini

sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan

dasar


berikut :

T6S1: Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan;

T6S2 : Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik

dan kependidikan, dengan Meningkatkan mutu tata-

kelola SDM kependidikan dan kebudayaan serta

kepegawaian daerah agar memiliki pedoman yang

terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan

aman dan nyaman;


berikut :

T7S1: peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan

satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat

local, dengan Meningkatkan mutu sistem perencanaan

pendidikan agar pelaksanaan pendidikan memiliki

pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola


19

dan pelaksana, maupun bagi masyarakat pengguna

pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya;

Meningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga

melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan

tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan

target-target pencapaian hasilnya, baik secara individu

maupun kelompok; serta Meningkatkan mutu sistem

pengawasan pendidikan agar seluruh pelaksanaan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak

terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga

mendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapan

masyarakat;


berikut :

T8S1: Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan

terhadap Budaya Sunda sejak dini, dengan

Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk

mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang

seni-budaya daerah dan nasional yang perlu

dilestarikan dan dikembangkan; Memperdalam

wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai

kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional,

sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa

kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan

bangsanya; serta Memperluas kesempatan bagi

masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur

budaya lokal dan nasional:

T8S2 : Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan

nilai-nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan

dan kemasyarakatan, dengan mendapatkan


20

pendidikan, pelatihan dan penelitian seni dan budaya

lokal dan nasional:

T8S3 : Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan

sunda pengembangan dan pelestarian lembaga-

lembaga adat dan tradisi masyarakat, dengan Untuk

berpartisipasi menyelenggarakan festipal, pameran,

lomba kesenian, dan budya lokal dan nasional:

Penelitian situs dalam kaitannnya dengan objek

pariwisata:

T8S4 : Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan

dan pelestarian keragaman budaya.

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Terget Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) diarahkan guna memberikan

pedoman bagi peumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh

masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dalam rangka untuk menetapkan rencana kerja tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan untuk

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

rencana strategis tahun 2010-2015. Indiator Kinerja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan, sebagai berikut :


21

No Tujuan Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2015

(1) (2) (3) (4)

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;

Angka Melek Huruf (AMH):

Angka Melek Huruf seluruh Penduduk

Angka Melek Huruf Pada Usia Dewasa

Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24 Tahun

99.01

2. Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan

1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional 1.1. (Rata-Rata

Nilai UN SD/MI dan

1.2. Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs)

2. Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) 2.1. SD/MI 2.2. SMP/MTs

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 3.1. APS SD/MI 3.2. APS

SMP/MTs

8,00

7.50

57.863 siswa

(98,20%)

64.218 siswa

(99,52%)

99,98

95,87


22

4. Angka Ngulang Kelas 4.1. SD/MI

4.2. SMP/MTs

5. Angka Putus Sekolah (APTS) 5.1. SD/MI 5.2. SMP/MTs

6. Angka Melanjutkan Sekolah 6.1. Angka

Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs

6.2. Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK

7. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar 7.1. SD/MI 7.2. SMP/MTs

8. Kondisi Sekolah 8.1. % Gedung

SD/MI dalam Kondisi Baik

8.2. % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik

1%

0,05%

274 siswa

(0,059%)

475 siswa (0,15%)

55.731 siswa

(96,615%)

42.020 siswa

(65,43%)

6.09

3.00

6.464 RK

(67,28%)

4.842 RK

(76,715%)


23

9. Rasio Siswa per-guru (R-S/G): 9.1. Rasio guru

terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI)

9.2. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

10. Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek): 10.1. Rasio Guru

per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI)

10.2. Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

11. % SMP yang terakreditasi

12. Angka Partisipasi

Murni (APM) Pada Pendidikan Dasar 12.1. APM SD/

MI/ SDLB/ Paket A

12.2. APM SMP/MTs

1 : 20

1 : 24

1 : 39

1 : 60

100%

99,67

83,06


24

13. Angka Partisipasi Kasar (APK) 13.1. APK SD/

MI/ SDLB/ Paket A

13.2. APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B

14. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar 14.1. Rasio

SD/MI 14.2. Rasio

SMP/MTs 15. % peserta

pendidikan life skill terhadap lulusan SMP

104,58

91,61

1: 323

1:491

3. Tersedia dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan;

1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK

2. Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL)

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

4. Angka Ngulang Kelas

5. Angka Putus Sekolah (APTS)

6. Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke jenjang PT

8.50

21.933 siswa

(78,45%)

53,4%

0.01

371

(0,21%)

50%


25

7. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah

8. Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik

9. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah

10. Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah

11. % SMA/MA yang terakreditasi

12. Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah

13. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C

14. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah

15. Jumlah lulusan SMK yang diserap lapangan kerja formal

16. Jumlah lulusan SMK yang mandiri

17. % lulusan SMA yang diterima bekerja di perusahaan

3

1.743

(61,62%)

1 : 16,47

1 : 43

100%

42,65%

55,68%

1 : 632

50,61%

39,00%

5,00%


26

18. % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMA yang tidak melanjutkan

19. Rasio Jumlah

murid SMK dan SMA

5,00%

40 : 60

4. Tersedia dan terjangkaunya Layanan PAUD (Formal dan Non Formal),

1. Jumlah siswa

pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

2. APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini

3. Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

4. Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)

79.328

40%

218.807

1000

5. Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan

1. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada : 1.1. Pendidikan

Dasar SD 1.2. SMP

2. % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar

3. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah

80%

100%

100%

100%


27

4. % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Menengah

5. Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG)

6. Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan

7. jumlah guru yang mendapat beasiswa 7.1. SD 7.2. SMP 7.3. SMA/SMK

100%

241 KKG

1 sistem

4.631

409

36/19

6. Terjaminnya Pelayanan, pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel.

1. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS): 1.1. Tingkat

Pelayanan Sekolah (TPS) SD;

1.2. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP;

1.3. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA

2. Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang

3. Jumlah Dewan Pendidikan

4. Jumlah KomiteSekolah 4.1. SD 4.2. SMP

1 : 286

1 : 476

1 : 660

1 Sistem

1 DP Kab

4.151

295


28

4.3. SMA 4.4. SMK

5. Jumlah forum komunikasi Komite Sekolah

107

70

31

7. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional

KUALITAS BUDAYA: 1. Jumlah grup

kesenian aktif 1.1. Seni

Karawitan 1.2. Seni Teater 1.3. Seni

Padalangan 1.4. Seni Sastra 1.5. Seni Rupa 1.6. Seni Lukis 1.7. Seni Pertunjuk

an 1.8. Seni Tari 1.9. Seni

Kontemporer 1.10. Seni

Budaya Unggulan

2. Jumlah gedung kesenian

3. jumlah seniman dan budayawan

4. Jumlah lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan

5. Jumlah jenis Kesenian

KUANTITAS NILAI BUDAYA: 1. Jumlah atraksi

budaya yang memadukan keragaman

2. Rata-rata frekwensi ma-syarakat yang me-nyaksikan per-tunjukan budaya

76

8

20

10

8

15

342

72

3

143

2 Gedung

594

608

10

50


29

3. Rata-rata jumlah pengunjung museum perbulan

4. kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya

KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA: 1. Jumlah Benda,

Situs 2. Jumlah Kawasan

Cagar Budaya yang dilestarikan

3. Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayan

4. Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan

KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA: 1. Jumlah atraksi

budaya yang memadukan keragaman

2. Rata-rata frekwensi masystaka yang menyaksikan pertunjukan budaya

3. Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan

4. Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan

55

6

10

608


30

e. Kebijakan Strategis dan Program

Dalam mendukung pencapaian Tujuan strategis Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015,

dilakukan upaya dan langkah strategi sebagai berikut::

1. Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional).

2. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan.

3. Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.

4. Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang

SMA/Sederajat;

5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;

6. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan

menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun.

7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

8. Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan

kejuruan;

9. Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm


10. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan;

12. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan.

13. peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan

program pendidikan dan kebudayaan agar dapat local.

14. Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan

terhadap Budaya Sunda sejak dini.


31

15. Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan

kemasyarakatan.

16. Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda

pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan

tradisi masyarakat.

17. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman budaya.

Ke-17 Kebijakan Stratejik tersebut diuraian ke dalam 9

(sembilan) program Stratejik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

kabupaten Bandung, yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3. Program Pendidikan Menengah;

4. Program Pendidikan Non Formal;

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

7. Program Pengembangan Nilai Budaya;

8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


32

Tabel

Kebijakan dan Program Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

KEBIJAKAN STRATEGIS

PROGRAM

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

1. Program Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

2. Meningkatkan kesetaraan

dalam memperoleh layanan

pendidikan.

3. Pencanangan dan penerapan

wajib belajar 12 tahun.

2. Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun;

4. Fasilitasi kemudahan bagi

anak-anak usia sekolah

jenjang SMA/Sederajat;

5. Peningkatan sarana prasarana

pendidikan menengah;

6. Pemerataan pelayanan

kelembagaan satuan

pendidikan menengah dalam

rangka rintisan Wajib belajar

12 tahun.

7. Peningkatan penyelenggaraan

pendidikan kejuruan;

8. Ekstensifikasi kurikulm

pendidikan umum ke

pendidikan kejuruan;

9. Penguatan dan pendalaman

3. Program Pendidikan Menengah


33

relevansi muatan kurikulm


10.Peningkatan pendidikan non

formal (keaksaraan

fungsional)

4. Program Pendidikan Non

Formal

11.Menyelenggarakan

Pendidikan dan Pelatihan bagi

tenaga pendidik dan

kependidikan;

12.Menyediakan fasilitas

pendidikan bagi tenaga

pendidik dan kependidikan.

5. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

13.Peningkatan mutu manajemen

pendidikan bermuatan satuan

program pendidikan dan

kebudayaan agar dapat local.

6. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan;

14.Peningkatan pengenalan dan

menanamkan kecintaan

terhadap Budaya Sunda sejak

dini.

15.Pembangunan sarana dan

prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman

budaya

7. Program Pengembangan Nilai

Budaya;

16.Peningkatan pemasyarakatan

penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam

aktivitas Pemerintahan dan

8.Program Pengelolaan Kekaya-

an Budaya;


34

kemasyarakatan.

17.Peningkatan pemasyarakatan

penggunaan bahasa dan nilai-

nilai Budaya Sunda dalam

aktivitas Pemerintahan dan

kemasyarakatan.

9.Program Pengelolaan Ke-

ragaman Budaya

B. PENETAPAN KINERJA 2012

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah

sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 telah disusun

Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2012.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Pembangunan, dalam rencana

kerja tersebut dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 untuk Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :


35

No Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2012

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1) (2) (3)

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

Angka Melek Huruf (AMH):




98,65 Program PNF/ 6 Kegiatan

4.622.322.000,-

2. Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional 1.1. (Rata-Rata

Nilai UN SD/MI dan

1.2. Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs)

Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) a. SD/MI b. SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. APS SD/MI b. APS SMP/MTs

8,00

7,50

97,87%

97,36%

99,77%

93,05%

Program Wajib Belajar Pendidik- an Dasar Sembilan Tahun / 57 Kegiatan

316.948.452.413,-


36

Angka Ngulang Kelas a. SD/MI b. SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APTS) a. SD/MI b. SMP/MTs Angka Melanjutkan Sekolah 1.1. Angka

Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs

1.2. Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK

Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar a. SD/MI b. SMP/MTs Kondisi Sekolah 1.1. % Gedung

SD/MI dalam Kondisi Baik

1.2. % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik

1,29%

0,07%

0,064%

0,30%

96,009%

64,76%

6.09

3.00

61,91%

74,114%


37

Rasio Siswa per-guru (R-S/G): 1.1. Rasio guru

terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI)

1.2. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek): 1.1. Rasio

Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI)

1.2. Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

% SMP yang ter-akreditasi Angka Partisipasi Murni (APM)

1 : 23

1 : 21

1 : 38

1 : 54

90%

99,61%


38

Pada Pendidikan Dasar a. APM SD/MI b. APM SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) 1.1. APK SD/

MI/ SDLB/ Paket A

1.2. APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar a. Rasio SD/MI b.Rasio SMP/MTs % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP

81,71%

104,37

91,58

1 : 286

1 : 476

3. Tersedia dan

terjangkaunya

Layanan

Pendidikan

Menengah yang

bermutu, relevan

dan berkesetaraan;

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL)

8.50

88,55%

Program Pendidikan Menengah

32.181.202.500,-


39

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Ngulang Kelas Angka Putus Sekolah (APTS) Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke jenjang PT Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah % SMA/MA yang terakreditasi Angka Partisipasi Murni (APM) Pada

45,6 %

0,01

0,30 %

80%

3

67,667 %

1 :15,01

1 : 44

100%

41,75%


40

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada dikmen Jumlah lulusan SMK yang diserap lapangan kerja formal Jumlah lulusan SMK yang mandiri % lulusan SMA yang diterima bekerja di perusahaan % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMA yang tidak melanjutkan Rasio Jumlah murid SMK dan SMA

54,36%

1 : 660

10%

10%

1%

1%

40 : 60

4. Tersedia dan terjangkaunya Layanan PAUD (Formal dan Non Formal),

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

37.488

Program PendidikanAnak Usia Dini

2.517.830.242,-


41

APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)

40%

218.807

950

5. Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan

% Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Dasar a. SD b. SMP % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Menengah Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) Sistem pendataan dan

60%

90,82%

39,78%

99%

26,39%

241

1 sistem

Program Peningkat-an Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik an

4.641.716.000,-


42

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan jumlah guru yang mendapat beasiswa a. SD b. SMP c. SMA / SMK

2778

245

7 / 5

6. Terjaminnya Pelayanan, pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel.

Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS): 1.1. Tingkat

Pelayanan Sekolah (TPS) SD;

1.2. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP;

1.3. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA

Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang Jumlah Dewan Pendidikan Jumlah KomiteSekolah a. SD

252

139

171

1 sistem

1 DP Kab

4.151

295

107

70

Program Manaje-men Pe-layanan Pendidikan

1.775.000.000,-


43

b. SMP c. SMA d. SMK Jumlah forum Komunikasi Komite Sekolah

31

7. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional

KUALITAS BUDAYA:

Jumlah grup kesenian aktif

Seni Karawitan

Seni Teater

Seni Padalangan

Seni Sastra

Seni Rupa

Seni Lukis

Seni Per-tunjukan

Seni Tari

Seni Kontempo-rer

Seni Budaya Unggulan

Jumlah gedung kesenian

jumlah seniman dan budayawan

Jumlah lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan

Jumlah jenis Kesenian

76

8

20

10

8

15

342

72

3

143

2 gdg

594

608

10

50

Program Pengem-bangan Nilai Budaya

Program Pengelo- laan Ke- kayaan Budaya

Program Pengelo- laan Ke- ragaman Budaya

14.965.391.000,-

3.575.000.000,-

768.137.000,-


44

KUANTITAS NILAI BUDAYA:

Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman

Rata-rata frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya

Rata-rata jumlah pengunjung museum perbulan

kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya

KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA:

Jumlah Benda, Situs

Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayan

Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan

KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA:

55

6

10

608


45


Rata-rata frekwensi masystaka yang menyaksikan pertunjukan budaya

Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan

Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan


46

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten

Bandung Tahun 2012 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-

2015. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2015,

ditetapkan 8 Tujuan dan 17 Sasaran Stategis.

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung, adalah sebagai berikut :

1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa


kebutuhan masyarakat;

2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar

bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;

3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan;

4) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non

Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua

kecamatan;

5) Tersedianya sistem tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan

yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima

pendidikan .

6) Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan

akuntabel.

7) Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan

nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional:


47

Tujuan-tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 17 sasaran sebagai

berikut :

1. Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional).

Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki

bekal keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalam

lingkungan kehidupan di masyarakat; Membebaskan seluruh

masyarakat dari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis,

sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan

iptek yang fungsional bagi kehidupannya; serta Meningkatkan mutu

penyelenggaraan pendidikan informal agar peserta didik memiliki

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sederajat dengan hasil

persekolahan

2. Peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan.Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan

Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan

untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga, serta Memperluas

kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan perempuan untuk

memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan

jender; serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing

penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan

sikap dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan

yang layak di lingkungan masyarakat;

3. Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun. Dengan

Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar

(AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15

tahun) yang berkeadilan agar anak dapat mengembangkan

potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; serta Meningkatkan mutu,


48

relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan

Dasar,

4. Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang

SMA/Sederajat;

5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;

6. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah

dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun.

7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

8. Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan kejuruan;

9. Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm satuan

pendidikan menengah;

10. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan

Memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6

tahun) untuk memperoleh PAUD (Formal dan Non Formal) serta

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat

menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini sehingga

memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar;

11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik

dan kependidikan;

12. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan, dengan Meningkatkan mutu tata-kelola SDM

kependidikan dan kebudayaan serta kepegawaian daerah agar

memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan

tugasnya dengan aman dan nyaman;

13. peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan

program pendidikan dan kebudayaan agar dapat local, dengan

Meningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agar

pelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas, baik

bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagi masyarakat


49

pengguna pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya;

Meningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga melaksanakan

pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi,

wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaian hasilnya,

baik secara individu maupun kelompok; serta Meningkatkan mutu

sistem pengawasan pendidikan agar seluruh pelaksanaan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat

penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga mendapat

kepercayaan dan citra yang baik di hadapan masyarakat;

14. Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap

Budaya Sunda sejak dini, dengan Memperluas kesempatan bagi

masyarakat untuk mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang

seni-budaya daerah dan nasional yang perlu dilestarikan dan

dikembangkan; Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat

terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional,

sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai

anggota masyarakat dan bangsanya; serta Memperluas kesempatan

bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya lokal

dan nasional:

15. Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai

Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan kemasyarakatan,

dengan mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian seni dan

budaya lokal dan nasional;

16. Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda

pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi

masyarakat, dengan Untuk berpartisipasi menyelenggarakan

festipal, pameran, lomba kesenian, dan budya lokal dan nasional:

Penelitian situs dalam kaitannnya dengan objek pariwisata;

17. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman budaya.


50

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per Tujuan

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di

atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja

tiap tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing idikator tersebebut. Capaian hasil

dapat dilihat pada tabel berikut :

TujuanStrategis1 :

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa


kebutuhan masyarakat

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Angka Melek

Huruf (AMH), yaitu : Angka Melek Huruf seluruh Penduduk; Angka

Melek Huruf Pada Usia Dewasa; Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24

Tahun. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2012

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Angka Melek Huruf (AMH)

98,65 98,76 0.11





51

Hasil Pengukuran terhadap prosentase penduduk usia 15 tahun

plus yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun plus di

peroleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2012 mencapai

realisasi 98,76 %, angka ini naik 0,11% dari Target Renstra 2010-

2015 sebesar 98,65%. Dibandingkan dengan Capaian tahun 2011

angka ini naik 0,28% di mana AMH tahun 2011 sebesar 98,48%.

Tujuan 2 :

Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar

bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu : Rata-

Rata Nilai Ujian Nasional (Rata-Rata Nilai UN SD/MI dan Rata-Rata

Nilai UN SMP/ MTs); Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka

Lulusan (AL); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Ngulang

Kelas; Angka Putus Sekolah (APTS); Angka Melanjutkan Sekolah

(Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs dan Angka

Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK); Rata-Rata

Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar; Kondisi Sekolah (%

Gedung SD/MI dalam Kondisi Baik dan % Gedung SMP/MTs dalam

Kondisi Baik); Rasio Siswa per-guru (R-S/G), meliputi: Rasio guru

terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI) dan Rasio guru

terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs); Rasio Guru per-

sekolah (R-G/Sek), meliputi: Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata

pada pendidikan dasar (SD/MI) dan Rasio Guru per-murid per-kelas

rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs) ; Prosentase (%) SMP

yang ter-akreditasi; Angka Partisipasi Murni (APM) Pada

Pendidikan Dasar; Angka Partisipasi Kasar (APK), meliputi: APK

SD/ MI/ SDLB/ Paket A dan APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B; Rasio

Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada

pendidikan dasar; % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan

SMP


52

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional

Rata-Rata Nilai UN SD/MI

8.0 8.0 100%

Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs

7.50 7.50 100%


a. SD/MI

b. SMP/MTs

97,87%

97,36%

97,61 % 97,28 %

0,26 % 0,08 %


a. SD/MI b. SMP/MTs

99,77%

93,05%

94,98 % 81,60 %

4,79 %

11,45 %

4. Angka Ngulang Kelas

a. SD/MI b. SMP/MTs

1,30%

0,10%

1,29%

0,07%

0,01 % 0,03 %


a. SD/MI b. SMP/MTs

0,064 %

0,30 %

0,04 % 0,34 %

0,024 % 0,04 %

6. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs

96,009 % 92,12 %

3,889 %

Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK

64,76 % 67,22 % 2,46 %

7. Rata-Rata Lama


53

Penyelesaian Pendidikan Dasar

a. SD/MI b. SMP/MTs

6

3

6 3

100 % 100%

8. Kondisi Sekolah

% Gedung SD/MI dalam Kondisi Baik

61,91 % 63,64 % 1,73 %

% Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik)

74,114 % 79,60 % 5,486 %

9. Rasio Siswa per-guru (R-S/G)

Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI)

1 : 23 1 : 24,39 1,39

Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

1 : 21 1: 14,22 6,78

10. Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek)

Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI)

1 : 38 1 : 34,17 3,83

Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

1 : 54 1 : 36,98 17,02

11. Prosentase (%) SMP yang ter-akreditasi

90 % 90 % 100 %

12. Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Dasar

a. SD/MI/SDLB/Paket A

b. SMP/MTs

99,61

81,71

93,26 % 66,47 %

6,35 %

15,24 %

13. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK SD/ MI/ SDLB/ Paket A

104,37 105,00 % 0,63 %


54

APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B

91,58 92,87 % 1,29 %

14. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar

a. Rasio SD/MI b. Rasio SMP/MTs

1 : 286

1 : 476

1: 264,23 1 :342,71

23,77

133,29

15. % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP

Hasil Pengukuran terhadap Tujuan 2, yaitu Terjaminnya

kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan

berkesetaraan di semua kecamatan, adalah :

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional. Target Rata-Rata Nilai UN

SD/MI 2012 dari semua mata pelajaran yang di UAN-kan 8,00 realisasi

8,00 atau tercapai 100%. Sedangkan Target Rata-Rata Nilai UN SMP/

MTs 2012 dari empat mata pelajaran yang di UAN-kan sebesar 7.50,

terealiasi rata-rata 7,40).

Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL).

Dengan menggunakan perhitungan jumlah lulusan dibagi jumlah siswa

tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu dikali 100, diperoleh

nilai realisasi 97,61 % dari target 2012 dalam renstra 97,87% atau

capaian kinerja sebesar 0,26 % untuk tingkat SD/MI. Sedangkan untuk

tingkat SMP/MTs diperoleh nilai realisasi 97,28 % dari target renstra

2012 sebesar 97,36 % atau capaian kinerja 0,08 %.

Angka Partisipasi Sekolah (APS). Realisasi indikator ini pada

tahun 2012 sebesar 94,98 % dari target renstra tahun yang sama, yaitu

99,77 % atau capaian kinerja sebesar 4,79 % untuk Angka Partisipasi

SD/MI. Hasil capaian ini dihitung dari jumlah murid usia 7-12 tahun

sebanyak 377.172 siswa berbanding jumlah penduduk kelompok usia

7-12 tahun 397.093 orang dikali 100. Disisi lain dengan jumlah murid

usia 13-15 tahun sebanyak 137.314 siswa dan jumlah penduduk


55

kelompok usia 13-15 tahun meberikan gamaran pada tingkat SMP/MTs

realisasi tahun 2012 sebesar 81,60 % dari target renstra yang sama,

yaitu 93.05 % atau capaian kinerja sebesar 11,45 %.

Angka Ngulang Kelas. Realisasi kinerja indikator ini pada

jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 sebesar 1,29 %, tahun 2011

yaitu 1,47 %, dan 1,48% tahun 2010. Perbandingan angka tersebut

menunjukan hasil capaian menurun positif sebesar 0,18 %.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012

menunjukan angka realisasi yang sama dengan tahun 2011, yaitu

0,07%, terdapat capaian positif sebesar 0,02% bila dibandingkan

dengan capaian tahun 2010 sebesar 0,09%.

Angka Putus Sekolah (APTS). Realisasi kinerja indikator ini

pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 menunjukan angka

realisasi yang sama dengan tahun 2011, yaitu 0,04%, terdapat capaian

positif sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010

sebesar 0,07%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun

2012 sebesar 0,34 %, tahun 2011 yaitu 0,30 %, dan 0,44% tahun

2010. Capaian angka tersebut menunjukan hasil kenaikan negatif

sebesar 0,04 % dibandingkan realisasi tahun 2011dan target renstra

tahun 2012 sebesar 0,30%.

Angka Melanjutkan Sekolah. Angka Melanjutkan lulusan SD/MI

ke jenjang SMP/MTs kinerja tahun 2012 realiasinya sebesar 92,12%

dari jumlah lulusan SD/MI tahun yang sama yaitu 63.476 siswa, posisi

ini menurun positif bila dibandingkan realiasi kinerja indikator ini tahun

2011 sebesar 93,02% dari jumlah lulusan SD/MI tahun yang sama yaitu

56.912 siswa. Demikian pula bila dibandingkan dengan target Renstra

2012 sebesar 96,009 %. Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke

jenjang SMA/MA/SMK kinerja tahun 2012 realiasinya sebesar 67,22%

dari jumlah lulusan SMP/MTs tahun yang sama yaitu 46.000 siswa,

posisi ini menaik bila dibandingkan realiasi kinerja indikator ini tahun

2011 sebesar 66,24% dari jumlah lulusan SMP/MTs tahun yang sama


56

yaitu 44.969 siswa. Demikian pula bila dibandingkan dengan target

Renstra 2012 sebesar 64,76 %.

Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar. Dengan

menggunakan kohor dari 1.000 siswa yang diikuti perkembangannya

dari tingkat I sampai lulus dan mereka diasumsikan boleh

mengulangmaksimum 2 kali, rata-rata lama penyelesaian pendidikan

SD diperoleh realisasi kinerja sebesar 6,05 tahun dan ini berarti bahwa

ada in-efisiensi sebesar 0,05 tahun. Sedangkat rata-rata lama belajar

lulusan SMP dan SM sebesar 3,00 tahun, dan in efisiensi sebesar 0,00

tahun. In-efisiensi ii disebabkan masih adanya siswa menguang.

Kondisi Sekolah. % realiasisi Gedung SD/MI dalam Kondisi

Baik tahun 2012 sebesar 63,64 % , naik dari proyeksi renstra tahun

yang sama 61,91% atau capaian naik sebesar 1,73%. Sisanya rusak

berat 14,55% dan rusk ringan 21,81% menjadi prioritas pembangunan

2013. Sedangkan realiasi % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik

tahun 2012 sebesar 79,60%, naik dari proyeksi renstra tahun yang

sama 74,114 % atau capaian naik sebesar 5,486%, sisanya sebesar

14,24% kondisi rusak ringan dan 6,16% rusak berat menjadi prioritas

pembangunan tahun 2013.

Rasio Siswa per-guru (R-S/G), meliputi: Realisasi indikator ini

tahun 2012 adalah 1 : 24,39 untuk SD/MI dan 1 : 16,51SMP/MTs .

Capaian Indikator ini naik sebesar 1,39 digit untuk jenjang pendidikan

SD/MI dibandingkan data proyeksi yang ingin dicapai Renstra tahun

2012 untuk rasio siswa per-guru, sebesar 1 : 23 dengan proyeksi

jumlah guru (SD/MI) 18.648 dan jumlah murid 436.752 siswa.

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs realisasi terjadi

penurunan positif sebesar 4.49 digit dari jumlah guru (SMP/MTs)

10988 dan jumlah murid 156.276

Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek). Rasio Guru per-murid per-

kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI) proyeksi capaian

renstra 1 : 38, realisasi 1 : 34,17. Capaian tahun 2012 naik positif


57

sebesar 3,83. Dan Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada

pendidikan dasar (SMP/MTs) proyeksi capaian renstra 1 : 54, realisasi

1 : 36,98. Tahun 2012 positif terdapat capaian kenaikan sebesar

17,02

Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Dasar.

proyeksi capaian renstra APM pada pendidikan dasar (SD/MI) 99,61,

realisasi 94,98. Tahun 2012 Capaian Renstra negatif tidak tercapai

sebesar 4,63 %, demikian pula dibandingkan dengan capaian tahun

2011 angka ini terdapat capaian penurunan negatif sebesar 4,61. Pada

pendidikan dasar (SMP/MTs) proyeksi capaian renstra APM 81,71

realisasi 81,60. Tahun 2012 Capaian Renstra negatif tidak tercapai

sebesar 0,11. Tetapi dibandingkan dengan capaian tahun 2011 angka

ini terdapat capaian kenaikan positif sebesar 0,16% dimana capaian

tahun 2011 adalah 81,44.

Angka Partisipasi Kasar (APK). proyeksi capaian renstra APK

pada pendidikan dasar (SD/MI) 104,37, realisasi 105,35. Capaian tahun

2012 naik positif sebesar 0,63. pada pendidikan dasar (SMP/MTs)

proyeksi capaian renstra APK pada 91,58 realisasi 95,56. Capaian

tahun 2012 naik positif sebesar 3,98.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia

sekolah pada pendidikan dasar. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

SD/MI dihitung dengan rumus jumlah penduduk usia 7-12 tahun dibagi

jumlah sekolah SD/MI ekuivalen. Dari rumus tersebut proyeksi capaian,

rasio renstra untuk indikator ini pada pendidikan dasar (SD/MI) 1 : 286.

Realisasi 1 : 266 , ini menunjukan bahwa pada tahun 2012 dari sekolah

ekuivalen SD/MI 6 (enam) kelas tingkat pelayanan penduduk usia 7-12

tahun bisa dilayani sebesar 266 orang, belum tercapai target renstra

sebesar 20. Untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs proyeksi capaian,

rasio renstra untuk indikator ini sebesar 1 : 476. Realisasi 1 : 139,

Indikator ini menunjukan pada tahun 2012 dari 1 (satu) sekolah SMP


58

ekuivalen 6 (enam) kelas melayani 139 lulusan SD/MI yang akan

masuk SMP/MTs.

Tujuan 3 :

Tersedia dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan.

Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK; Angka

Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL); Angka Partisipasi

Sekolah (APS); Angka Ngulang Kelas; Angka Putus Sekolah (APTS);

Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke jenjang PT;

Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah; Prosentase

Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik; Rasio guru terhadap murid

pada pendidikan Menengah; Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata

pada pendidikan Menengah; % SMA/MA yang terakreditasi; Angka

Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah; Angka Partisipasi

Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C; Rasio Ketersediaan

Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah;

Jumlah lulusan SMK yang diserap lapangan kerja formal; Jumlah

lulusan SMK yang mandiri; % lulusan SMA yang diterima bekerja di

perusahaan; % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMA yang

tidak melanjutkan; Rasio Jumlah murid SMK dan SMA



59


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK

8,00

7,50

0,25


88,55 96,12 7,57


45,6 34,26 11,34

64. Angka Ngulang Kelas 0,07 0,04 0,03


0,30 0,57 0,27

6. Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke PT

7. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah

3,00 3,00 3,00

8. Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik

67,67 81,28 13,61

9. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah

1 : 15,01 1 :10,81 4,2

10. Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah

1 : 44 1 : 28,76 15,24

11. % SMA/MA yang terakreditasi

100 100 100 %

12. Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah

41,75 33,39 8,3

13. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C

54,36 46,47 7,89

14. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah

1 : 660 1: 495,77 0,75


60

Hasil Pengukuran terhadap Tujuan 3, yaitu Tersedia dan

terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan

dan berkesetaraan. , adalah :

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional. Target Rata-Rata Nilai UN

SD/MI 2012 dari semua mata pelajaran yang di UAN-kan 8,00 realisasi

7,75 belum tercapai 0,25 digit.

Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL).

Dengan menggunakan perhitungan jumlah lulusan dibagi jumlah siswa

tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu dikali 100, diperoleh

nilai realisasi 96,12 % terdiri dari angka lulusan SMA 99,49 %, SMK

95,27 % dan MA 86,58 %. Dibandingkan dengan target 2012 dalam

renstra 88,55 % , maka capaian kinerja diperoleh kenaikan sebesar

7,57 % .

Angka Partisipasi Sekolah (APS). Realisasi indikator ini pada

tahun 2012 sebesar 34,26 % , target renstra tahun yang sama, yaitu

45,6 %. Capaian kinerja tidak tercapai 11,34 digit.

Angka Ngulang Kelas. Realisasi kinerja indikator ini pada

jenjang pendidikan Menengah tahun 2012 sebesar 0,04% terdapat

capaian positif sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan proyeksi

capaian renstra tahun 2012 sebesar 0,07%.

Angka Putus Sekolah (APTS). Realisasi kinerja indikator ini

pada jenjang pendidikan menengah tahun 2012 menunjukan angka

0,57 %. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar

0,63%, maka ada penurunan positif sebesar 0,06 % tetapi belum

memenuhi target renstra 0,30%.

Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar. Dengan

menggunakan kohor dari 1.000 siswa yang diikuti perkembangannya

dari tingkat I sampai lulus dan mereka diasumsikan boleh

mengulangmaksimum 2 kali, rata-rata lama penyelesaian pendidikan

SM sebesar 3,00 tahun, dengan in efisiensi sebesar 0,00 tahun.


61

Kondisi Sekolah. Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam

Kondisi Baik tahun 2012 sebesar 81,28 % , naik dari proyeksi renstra

tahun yang sama 67,67% atau capaian naik sebesar 13,61%. Sisanya

rusak berat 6,70% dan rusk ringan 12,02% menjadi prioritas

pembangunan 2013.

Rasio Siswa per-guru (R-S/G), meliputi: Realisasi indikator ini

tahun 2012 adalah 1 : 10,81. Berbanding target renstra 1 : 15,01

capaian Indikator ini menurun positif sebesar 4,2 digit.

Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek). Rasio Guru per-murid per-

kelas rata-rata pada pendidikan menengah proyeksi capaian renstra

1 : 44, realisasi 1 : 28,76. Capaian tahun 2012 menurun positif sebesar

15,24.

Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah.

proyeksi capaian renstra Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012

pendidikan menengah 41,75 %. Realisasi 31,86 %. Capaian Renstra

negatif tidak tercapai sebesar 9,89 %, tetapi dibandingkan dengan

capaian tahun 2011 angka ini terdapat capaian naik sebesar 0,32.

Angka Partisipasi Kasar (APK). proyeksi capaian renstra

Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2012 pendidikan menengah

54,36% . Realisasi 44,93 %.. Capaian Renstra negatif tidak tercapai

sebesar 9,43 %, demikian pula dibandingkan dengan capaian tahun

2011 angka ini terdapat penurunan sebesar 1,13 %.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia

sekolah pada pendidikan Menengah. Tingkat Pelayanan Sekolah

(TPS) SD/MI dihitung dengan rumus jumlah penduduk usia 16-18 tahun

dibagi jumlah sekolah ekuivalen. Dari rumus tersebut proyeksi capaian,

rasio renstra untuk indikator ini pada pendidikan menengah 1 : 660.

Realisasi 1 : 495,77 , ini menunjukan bahwa pada tahun 2012 dari

sekolah ekuivalen SMA/MA 6 (enam) kelas tingkat pelayanan


62

penduduk usia 16-18 tahun bisa dilayani sebesar 495 orang, belum

tercapai target renstra sebesar 0,25%.

Tujuan 4 :

Tersedia dan terjangkaunya LayananMeningkatnya jumlah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan Non Formal

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran,

yaitu: Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak; APK Pada

Pendidikan Anak Usia Dini; Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang

TK/RA/Penitipan Anak; Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

58.021 57.583 0,99 %

2. APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini

22,23 % 33,12 % 10,89 %

3. Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

218.807

204.287 0,93 %

4. Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)

1000 lbg 950 lbg 0,95 %

5. APM Pada Pendidikan Anak Usia Dini

40,00 % 28,19 % 0,70 %


63

Hasil Pengukuran terhadap Tujuan 4, yaitu Tersedia dan

terjangkaunya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah :

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak. Realisasi

indikator ini pada tahun 2012 sebesar 57.583, target renstra tahun yang

sama, yaitu 58.021. Capaian kinerja terakomodir dalam program

0,99 %.

APK Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi indikator ini pada

tahun 2012 sebesar 33,12 %, target renstra tahun yang sama, yaitu

22,23 %. Capaian kinerja naik sebesar 10,89 %.

APM Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi indikator ini pada

tahun 2012 sebesar 28,19 %, target renstra tahun yang sama, yaitu

40 %. Capaian kinerja sebesar 0,70 %.

Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan

Anak. Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 218.807, target

renstra tahun yang sama, yaitu 204.287. Capaian kinerja sebesar

0,93 %

.

Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak). Realisasi indikator ini

pada tahun 2012 sebesar 950 lemabaga, target renstra tahun yang

sama, yaitu 1000 lembaga. Capaian kinerja sebesar 0,95 %.


64

Tujuan 5 :

Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang menjamin terselenggaranya layanan prima

pendidikan.

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu

Prosentase (%) Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada

Pendidikan Dasar; Prosentase (%) Pendidik yang memiliki sertifikat

Pendidik pada Pendidikan Dasar; % Guru yang memenuhi kualifikasi

D4/S1 pada Pendidikan Menengah; % Pendidik yang memiliki sertifikat

Pendidik pada Pendidikan Menengah; Jumlah Kelompok Kerja Guru

(KKG); Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan; jumlah guru yang

mendapat beasiswa



No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Dasar

Jenjang SD

Jenjang SMP

80 % 100 %

60 % 90,82 %

0,75 % 0,90 %

2. % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar

100 % 39,78 % 0,39 %

3. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah

100 % 99 % 0,99 %

4. % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada

100 % 26,39 % 26,39 %


65

Pendidikan Menengah

5. Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG)

241 241 100 %

6. Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan

1 sistem 1 sistem 100 %

7. jumlah guru yang mendapat beasiswa

Jenjang SD

Jenjang SMP

Jenjang SMA/SMK

4.631 409

36 / 19

2.778 245 7 / 5

0,60 % 0,60 %

0,19/0,26

Tujuan 6 :

Terjaminnya pelayanan pengelolaan pendidikan yang bersih

transfaran dan akuntabel.


Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS), meliputi: Tingkat Pelayanan Sekolah

(TPS) SD; Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP; Tingkat Pelayanan

Sekolah (TPS) SMA; Data based Bidang Pendidikan Formal maupun

Non Formal seluruh jenjang; Jumlah Dewan Pendidikan; Jumlah

KomiteSekolah; Jumlah forum komunikasi Komunikasi Komite Sekolah



66


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS):

Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD;

1:286 1:252 0,88%

Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP;

1 :476 1:139 0,29%

Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA

1 :660 1:171 0,25%

2. Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang

ada ada 100%

3. Dewan Pendidikan 1 1 100%

4. Jumlah KomiteSekolah 2.247 2.247 100%

5. Jumlah forum komunikasi Komite Sekolah

31 31 100%

Tujuan 7 :

Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan

nilai-nilai luhur budaya dan sejarah baik local dan nacional.


KUALITAS BUDAYA: Jumlah grup kesenian aktif; Jumlah gedung

kesenian; Jumlah perpustakaan; Jumlah pengunjung perpustakaan;

Jumlah atraksi budaya yang memad;% perkawian antar eknis/suku

dibandingkan dengan total perkawinan dalam 1 tahun tertentu; jumlah

seniman dan budayawan serta lembaga adat tradisi masyarakat

kebudayaan; Jumlah jenis Kesenian. KUANTITAS NILAI BUDAYA:

Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman; % peminjaman

buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan

dengan total koleksi perpustakaan yang dipinjam/dibaca; Rata-rata

frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya; Rata-


67

rata jumlah pengunjung museum perbulan; kebijakan daerah tentang

penerapan nilai baru ke dalam budaya. KUANTITAS KEKAYAAN

BUDAYA: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan; Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayan; Jumlah judul

buku sastra produk daerah terbit; Jumlah kelompok budaya yang

diberikan pembinaan. KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA: Jumlah

atraksi budaya yang memadukan keragaman; Prosentase peminjaman

buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan

dengan total koleksi perpung dipinjam/dibaca; Rata-rata frekwensi

masystaka yang menyaksikan pertunjukan budaya; Rata-rata jumlah

pengunjung meseum perbulan; Jumlah nilai budaya sunda yang dapat

dikenalkan.


Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan7 Tahun 2012

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. KUALITAS BUDAYA:

1. Jumlah grup kesenian aktif

Seni Karawitan

Seni Teater

Seni Padalangan

Seni Sastra

Seni Rupa

Seni Lukis

Seni Pertunjukan

Seni Tari

Seni Kontemporer

Seni Budaya unggulan

76 8

20 10 8

15 342 72 3

143

76 8

20 10 8

15 342 72 3

143

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Jumlah gedung kesenian 2 gedung 2 gedung 100 %

3. Jumlah seniman dan 594 594 100%


68

budayawan

4. Jumlah lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan

608 608 100 %

5. Jumlah jenis Kesenian 10 10 10 0 %

2. KUANTITAS NILAI BUDAYA:


50 50 100 %

Rata-rata frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya

Rata-rata jumlah pengunjung museum perbulan

kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya

3. KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA:

Jumlah Benda, Situs

55 55 100%

Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

6 6 100%

Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayan

10 10 100%

Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan

608 608 100%

4. KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA:


50 50 100

Prosentase peminjaman buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan dengan total koleksi perpung dipinjam/dibaca

Rata-rata frekwensi masystaka yang


69

menyaksikan pertunjukan budaya

Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan

Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan.


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun

2010-2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 7 (tujuh)

tujuan strategis, yang dituangkan dalam 13 Program Pembangunan

Pendidikan dan dituangkan dalam 138 (seratus tiga puluh delapan)

kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD

Provinsi/ dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal

yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota mencakup pelaksanaan program dan kegiatan dalam

upaya peningkatan stándar kompetensi lulusan; stándar isi; stándar

proses; stándar pendidik dan tenaga kependidikan; stándar sarana dan

prasarana; stándar pengelolaan; stándar pembiyaan; dan stándar

penilaian pendidikan.

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

secara komulatif adalah sebesar 94,77 %, terdiri dari Anggaran dan

Realisasi Belanja Langsung 91,10%; Anggaran dan Realisasi Belanja

Tidak Langsung 95,97 %; Secara umum, meskipun pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2012 berdasarkan tugas pokok dan fungsi

dan akuntabiltas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran

komulatif dan capaian kinerja tujuan komulatif, sehingga kinerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dikatagorikan


96

tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun

masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait

dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari

seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen

akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan

pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas

tinggi.

B. Langkah Kedepan

.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam upaya untuk

meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan

dilakukan adalah :

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola

pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem

manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan

sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan

efisien serta berhasilguna.

2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh

unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun

dokumen-dokumen kinerja.

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - bandungkab.go.id · Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatakan tenaga kependidikan TK, SD, ... persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik”