1

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,

merupakan salah satu upaya yang mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat

dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berkaitan

dengan upaya tersebut, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah

pemberian kredit oleh perbankan kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat

permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan,

fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dengan demikian, sebagai pihak yang memiliki dana yang cukup banyak (surplus

of founds), bank dalam fungsinya dapat memberikan pinjaman kepada pihak yang

membutuhkan atau kekurangan dana dengan didasari oleh hukum jaminan.1

Menurut J. Satrio hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang

mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang

debitur.2 Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan bahwa hukum jaminan

1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.19 2 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta,2012, hlm.9.

2

adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara

pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan

untuk mendapatkan fasilitas kredit. Namun jangan salah dalam mendefinisian suatu

arti dari “hukum jaminan”.

Hukum jaminan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah

zekeeidsrechten memiliki arti yang berbeda. Recht dalam Bahasa Jerman memiiliki

arti yang bermacam-macam. Pertama ia bisa berarti hukum (law), tetapi juga hak

(right) atau keadilan (just).3 Pitlo juga memberikan rumusan tentang

zekerheidsrechten sebagai : hak (een recht) yang memberikan kreditur kedudukan

yang lebih baik dari kreditor-krditor lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa hukum jaminan tidak berarti ketentuan yang mengatur hubungan hukum

antara kreditur dan debitur sebagai akibat dari pembebanan suatu hutang tertentu

dengan suatu jaminan saja, namun juga sebagai penjamin hak-hak yang mengatur

perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya kreditur dalam memberikan

fasilitas kredit tersebut.

Secara yuridis, Undang-undang yang berlaku di Indonesia telah

memberikan jaminan atau perlindungan hukum kepada kreditur sebagai penyalur

dan penghimpun dana dalam berbagai bentuk transakasi keuangan di masyarakat.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu :

3 Sir John Salmond “Jurisprudence” cetakan ke X, tahun 1947 hal. 8; sir Paul Vinograoff

“Common sense in law” cetakan ke-2, hal. 45, hanya menunjuk 2 arti dari kata recht, yaitu sebagai law

dan right; L.v. Apeldoorn, “Inleiing tot de stude van het Nederlandse Recht, cetakan ke 11, hal. 32,

membedakan arti recht dalam : hubungan hukum, dan peraturan.

3

“Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada di

kemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”. 4

Namun dalam pasal ini, jaminan yang dimaksud masih bersifat umum

atau dengan kata lain benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak

diperuntukan bagi kreditur tertentu. Hal ini disebabkan karena semua kreditur

mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain, yang berarti

tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur

lainnya. Dengan jaminan umum tersebut kreditor tidak mengetahui secara

persis berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan

ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja berutang, sehingga khawatir hasil

penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk melunasi hutang-

hutangnya. Hal ini menyebabkan jaminan yang bersifat umum tersebut

dianggap belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi

kreditor selaku pemberi pinjaman kepada debitor dalam hal pelunasan

hutangnya.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan kepastian bagi

kreditor dalam bentuk jaminan khusus, yang obyeknya juga milik debitor hanya

saja ditunjuk secara tertentu dan diperuntukan bagi kreditur tertentu yang

bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan. Jaminan khusus ini timbul

karena adanya perjanjian khusus antara debitur dan kreditur dengan tujuan

4 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4

adanya kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan hutang atau pelasanaan

suatu prestasi tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh debitur atau

pihak ketiga.

Dalam hukum perdata, jaminan kebendaan ini kemudian dikategorikan

menjadi dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan tersebut

memiliki arti penting dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan

penyerahan, daluarsa, kedudukan berkuasa, dan pembebanan/jaminan. Adanya

pembedaan tersebut menentukan jenis jaminan/ikatan kredit yang dapat

digunakan sebagai jaminan kredit. Jika benda jaminan itu berupa benda

bergerak, maka lembaga jaminannya berbentuk gadai atau fidusia. Jika benda

jaminan itu berbentuk benda tidak bergerak, maka lembaga jaminannya adalah

hipotik atau credietverband.

Lembaga-lembaga hak jaminan kemudian mengalami beberapa

perubahan dalam pelaksanaan penjaminan dan eksekusinya. Hal ini disebabkan

karena dalam penerapannya belum memberikan kepastian hukum dan

perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan. Khususnya, hal-hal yang

menyangkut pengaturan mengenai bumi,air serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya yang ada dalam pasal-pasal buku kedua Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut dicabut oleh Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 kecuali ketentuan mengenai hypotik yang masih berlaku

pada mulai berlakunya undang-undang ini. Dalam ketentuan Pasal 51 UUPA,

sebenarnya sudah ada lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan

5

pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti Hipoteek dan

Credietverband. Hal ini disebabkan karena perundang-undangan yang berasal

dari jaman colonial Belanda tersebut tidak sesuai dengan asas-asas Hukum

Tanah Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung

perkembangan yang terjadi dalam bidang pengkreditan dan hak jaminan

sebagai akibat dari kemajuan ekonomi.

Setelah menunggu selama 34 tahun sejak Undang-Undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria , barulah kemudian

Undang-Undang Hak Tanggungan dibuat. Dengan lahirnya UU Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang

Berkaitan dengan Tanah maka segala peraturan tentang tanah sebagai jaminan

tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak

baik dalam pelaksanaan maupun dalam eksekusinya.5

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan yang dimaksud dengan Hak tanggungan adalah :

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan

dengan tanah, yang selanjutnya di sebut hak tanggungan adalah hak

jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana

dimaksud dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya”.6

5 Habib Adjie, 2008, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan atas Tanah, Bandung,

Mandar Maju, hal. 6 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

6

Dari ketentuan di atas, maka Hak Tanggungan pada dasarnya hanya

dibebankan pada hak atas tanah dan juga seringkali terdapat benda-benda

diatasnya yang bisa berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang

secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan

sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian yang dibuat bersama

sebelumnya.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui dua (2) tahap

kegiatan, yaitu:

a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak

Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut

PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;

b. Tahap pendaftaraanya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat

lahirnya Hak Tanggungan yang diberikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hak tanggungan akan lahir jika telah

dibuat dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan dalam kantor pertanahan.

Menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan, Obyek Hak Tanggungan harus berupa hak atas tanah yang dapat

dialihkan oleh pemegang haknya yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan

Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut

ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah

tangankan dan dapat juga di bebani Hak Tanggungan.

7

Hak tanggungan sebagai salah satu lembaga hak jaminan atas tanah untuk

pelunasan utang tertentu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 3

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, memiliki ciri-ciri

sebagai berikut :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada

pemegangnya.

2. Selalui mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek

itu berada.

3. Memenuhi asas spesialis dan pubisitas sehingga dapat mengikat pihak

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi

Dengan adanya ciri-ciri diatas menjadikan Hak Tanggungan memiliki

kedudukan yang kuat dalam hukum jaminan mengenai tanah. Kredit yang dijamin

dengan hak atas tanah tersebut, apabila debitur tidak lagi mampu melunasi

hutangnya dan terjadi wanprestasi sampai menyebabkan kredit macet, maka pihak

kreditur tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan hutang

debitur tersebut dengan cara mengeksekusi jaminan kredit tersebut dengan cara

menjualnya melalui system pelelangan umum agar debitur juga tidak terlalu

dirugikan karena kemungkinan masih ada sisa atas penjualan dan atau hasil

pelelangan jaminan yang diberikan kepada kreditur.7

7 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, 2008,hal.186.

8

Eksekusi merupakan upaya pemenuhan prestasi oleh pihak yang kalah

kepada pihak yang menang dalam berperkara di pengadilan. Sedangkan hukum

eksekusi merupakan hukum yang mengatur hak ihkwal pelaksanaan putusan

Hakim. Dalam hal ini sebagaimana biasanya eksekusi Hak Tanggungan

bukanlah merupakan eksekusi riil, akan tetapi yang berhubungan dengan

penjualan dengan cara melelang obyek Hak Tanggungan, dan apabila ada

sisanya dikembalikan kepada kreditur.8

Eksekusi Hak Tanggungan melalui pelalangan umum sebagaimana

yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan ditentukan bahwa :

“Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut

tata cara yang dibutuhkan dalam peraturan perundang-undangan

untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak

mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya”.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa eksekusi atas Hak Tanggungan

tidaklah termasuk eksekusi riil, tetapi eksekusi yang mendasarkan pada alas hak

eksekusi yang bertitel atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

yang Maha Esa”. Dengan demikian, maka sertifikat Hak Tanggugan mempuya

titel eksekutorial, yang berlaku adalah Peraturan mengenai Eksekusi yang

dikenal dengan Parate Eksekusi yang diatur dalam pasal 224 HIR/pasal 258

Rbg.

8 Ibid, hal. 69

9

Dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan berupa Hak

Tanggungan atas tanah, masih banyak ditemukan kendala yang dapat memicu

terhambatnya perlindungan kepentingan pihak kreditur atas Hak Tanggungan

tersebut. Untuk mengetahui hambatan-hambatan tersebut, penulis menganalisis

sebuah Putusan Nomor 999/pdt.G/2013/Pn.Sby agar dapat menjawab

bagaimana keabsahan pemasangan hak tanggungan dan apa yang menjadi dasar

pertimbangan hakim untuk melindungi kepentingan kreditor.

Dalam kasus perdata Nomor 999/Pdt.G/2013/Pn.Sby, PT. Bank UOB

Tbk selaku Penggugat yang bergerak dalam jasa perbankan telah memberikan

pinjaman fasilitas kredit kepada Timbul Daud Nainggolan sesuai dengan

Perjanjian Kredit No. 01 tertanggal 1 November 2011 yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT Anita Anggawidjaja, SH dalam jangka waktu 1 November 2011

sampai dengan 1 November 2012. Timbul Daud Nainggolan menyerahkan

jaminan sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna

Bangunan No. 6281, seluas 409 M2, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur

tertanggal 07.09.2009 No.185/Manukan Kulon/2009, setempat terletak dan

dikenal Jl. Raya Manukan Tama No.51 Kota Surabaya. Kemudian SGHB yang

dijaminkan Tergugat ternyata sudah pernah dibebankan Hak Tanggungan

sebelumnya pada PT. Bank Mandiri namun belum di cabut/ di roya. Oleh

karenanya Tergugat membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

No. 227/2013 tanggal 27 Maret 2013 serta menyertakan Bukti Pelunasan

kepada Bank Mandiri untuk diroya pembebanannya dan dialihkan

10

pemebebanannya kepada PT. Bank UOB Tbk. Oleh karena tidak dapat

melakukan peralihan hak dan mendaftarkan APHT ke kantor pertanahan, maka

sampai kasus ini terselenggara, Hak Tanggungan masih juga dipegang oleh

PT.Bank Mandiri dan belum dialihkan kepada PT. Bank UOB sementara

fasilitas kredit sudah diberikan kepada Tergugat dan Tergugat terbukti

melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka

penulis mengambil, memilih, dan menyusun skripsi ini dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ( Studi Kasus Putusan

Nomor 999/Pdt.G/2013/Pn.Sby)” , agar mengetahui lebih jauh bagaimana

keabsahan hak tanggungan memberikan perlindungan kepada kreditor dan

perlindungan yang bagaimakah yang diberikan hakim dalam putusan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

pokok penelitian mengenai: Keabsahan Pemasangan Hak Tanggungan sebagai

bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur. Sehingga berdasarkan pokok penelitian

di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penuntun yang tujuannya agar pokok

penelitian dapat terjawab, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan pemasangan Hak Tanggungan dalam kasus

perdata nomor 999/pdt.g/2013/Pn.Sby?

11

2. Apakah pertimbangan hakim dalam kasus tersebut mencerminkan

perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak jaminan

kebendaan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang penulis rumuskan di atas, maka

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana keabsahan pemasangan

Hak Tanggungan dalam kasus perdata nomor 999/pdt.g/2013/Pn.Sby.

2. Untuk mengatahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus

suatu perkara yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap

kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang cukup dalam pengembangan ilmu hukum, yang

berkaitan dengan ilmu keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum

perjanjian, jaminan, hak tanggungan, dan perbankan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap para

praktisi hukum serta pihak-pihak lainnya dalam mengkaji dan menelaah

12

hak tanggungan, terutama mengenai perlindungan hukum bagi kreditor

pemegang hak tanggungan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis terdiri dari jenis penelitian,

metode pendekatan, dan jenis bahan hukum yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah

dirumuskan dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian yuridis

normative.9 Yuridis normative adalah suatu proses untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti. Penelitian ini berusaha

mengkontruksikan suatu langkah-langkah, tahap atau prosedur

pemasangan Hak Tanggungan sebagai wujud perlindungan terhadap

kreditur.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan kasus

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan

pendekatan hukum yang didasarkan pada studi kasus putusan Nomor

9 Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,

Jawa Timur, 2009, hal. 45.

13

999/pdt.G/2013/Pn.Sby, prinsipnya adalah menganalisis persoalan

tentang keabsahan pemasangan Hak Tanggungan terhadap kreditur.

Metode penelitian bertujuan untuk mengetahui sah tidaknya

pemasangan Hak Tanggungan sehingga menimbulkan hak Priveledge

bagi kreditur.

3. Bahan Hukum

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan sekunder,

sedangkan teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian

ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data

sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian.10

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, meliputi:

(a) Bahan hukum primer berupa kepustakaan, peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Hak Tanggungan, bahan-bahan

hukum primer yang digunakan adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (HIR);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan;

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

10 Amirrudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

hal.32.

14

(b) Bahan hukum sekunder, adalah data yang berasal dari beberapa

literatur, bahan kuliah, pendapat para pakar, yang berhubungan

dengan isu yang dibahas.

(c) Bahan hukum tersier, adalah kasus dan ansiklopedia yang memuat

pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik yang

diperoleh dari perpustakaan maupun ari media elektronik.

Unit Amatan dan Analisis

a. Unit Amatan

Unit amatannya adalah kasus putusan Nomor 999/Pdt.G/2013/Pn.Sby

dimana amar putusan dalam putusan ini adalah dikabulkan sebagian

oleh hakim. Penyelesaian kasus dengan pendekatan yuridis normatif,

yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif ( peraturan

perundang-undangan) dengan menkaji sistem suatu norma dalam

peraturan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam

memutuskan bagaimanakah perlindungan kreditur terhadap keabsahan

pembebanan Hak Tanggungan. Hal ini berkaitan dengan Hak

Tanggungan sebagai jaminan kreditur dalam pelunasan hutangnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(BW), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok agrarian (UUPA), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

15

tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

Perbankan.

b. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tentang perihal keabsahan

pemasangan Hak Tanggungan dan bagaimana perlindungan terhadap

keabsahan yang ditimbulkan bagi kreditur.