BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

Tahun 2015 disusun untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan

pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi

neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas

pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi

para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas

dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial

maupun politik dengan cara:

1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara

memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan;

2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya

ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah

daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah

dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi

kebutuhan kas;

4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan

kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan

pinjaman;

5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi

keuangan Pemerintah Kota Bandung.




Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan

keuangan tahun anggaran 2015 terlebih dahulu dilakukan

konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi,

pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos

laporan keuangan, Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset,

kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan

keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut,

maka diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota

Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif,

artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan

dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan

ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi

bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah

diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu

juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang

diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan

termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran

yang telah ditetapkan dalam APBD.

Laporan keuangan tahun anggaran 2015, merupakan tahun

pertama laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015, Pemerintah

Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali untuk

laporan keuangan tahun anggaran 2014. Kondisi ini sesuai

dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan




Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali

Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak

disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung

disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh

laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung. Neraca saldo dari semua entitas

akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar

dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah,

sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian

adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas

akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan

perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,

Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

3. Laporan Operasional (LO);

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

5. Neraca;

6. Laporan Arus Kas (LAK); dan

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).




1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan

Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian

Kinerja Keuangan

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA

2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Keuangan

3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam

Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan

Laporan.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan

Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup




BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut

ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan,

kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun

anggaran 2015 sebagai berikut:

a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah

kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2015 baik APBD murni maupun APBD

perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi

pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015

adalah :

(1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2015

Tanggal 20 Februari 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;


Tanggal 2 November 2015 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 07 tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 07 tahun 2006 Tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015

tanggal 20 Februari 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Walikota Nomor 813 Tahun 2015

Tentang Perubahan keempat Peraturan Walikota Nomor




193 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2015;

(5) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.007–

DPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang

Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa

Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

(6) Keputusan Walikota Bandung nomor 954/Kep.057-

DPKAD/2015 Tentang Penunjukkan Sekretaris Daerah

Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan

Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta

Pejabat Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara

Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2015.

b) Indikator Ekonomi Makro

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah

diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2015, dapat

dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu:

(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat

Statistik Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota

Bandung Tahun 2015 belum dapat disajikan. Namun

demikian sebagai gambaran bahwa IPM Kota Bandung

tahun 2014 adalah sebesar 79,66 point, dibandingkan

tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin

yaitu dari 79,47 pada Tahun 2013 menjadi 79,66 pada

Tahun 2014. Berdasarkan kriteria dari UNDP hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan/

kemakmuran masyarakat Kota Bandung dalam tingkat




yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan,

berarti menunjukkan sub komponen terhadap IPM yaitu

pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki

kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional.

(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota

Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Kota Bandung tahun 2015 belum dapat

disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat

kami sampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) pada tahun 2014 berdasarkan harga konstan

adalah sebesar RP 138.911.063.000.000.

(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun

2014 adalah sebesar 7,69 %. Kondisi ini apabila

dibandingkan dengan LPE tingkat Nasional maupun

Regional pada Provinsi Jawa Barat lebih tinggi, yang

mana LPE Nasional pada tahun yang sama adalah

sebesar 5% (sumber you tube). Kondisi ini

menggambarkan bahwa kebijakan fiskal yang telah

ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di

Kota Bandung.

(4) Tingkat Inflasi

Adapun tingkat inflasi di Kota Bandung tahun 2014

menunjukkan angka sebesar 7,76%, sedangkan tingkat

inflasi pada tahun 2015 adalah sebesar 3,93 % lebih

rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun

2014, dengan demikian perekonomian Kota Bandung

pada tahun 2015 sudah lebih terkendali dibanding

tahun 2014.

c) Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya APBD

murni dimaksud dilakukan perubahan dengan Perda Kota




Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015. Rincian APBD Tahun 2015 dan Perubahan APBD

Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH/(KURANG)

1. Pendapatan 5.330.912.166.997,00 5.455.361.616.094,00 124.449.449.097,00

2. Belanja 6.400.773.368.821,47 6.553.368.797.049,00 152.595.428.227,53

3. Surplus/(Defisit) (1.069.861.201.824,47) (1.098.007.180.955,00) (28.145.979.130,53)

4. Pembiayaan :

- Penerimaan 1.184.861.201.824,47 1.213.007.180.955,00 28.145.979.130,53

- Pengeluaran 115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 0,00

-Pembiayaan

Neto 1.069.861.201.824,47 1.098.007.180.955,00 28.145.979.130,53

5. SiLPA / (SiKPA) 0,00 0,00 0,00

Perubahan anggaran Pemerintah Kota Bandung dilakukan

mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus

diakomodasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi

tersebut diantaranya adalah:

(1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan

adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya serta adanya perubahan pencapaian target

pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

(2) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya

kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir,

disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan

yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening

pada pos belanja sehingga target kinerja dari

pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.

(3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan

adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran

tahun anggaran sebelumnya setelah pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan Mei

Tahun 2014.




2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak

daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana

perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan

Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan

berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus

memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di

Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah

harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan

yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber

keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di

atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan

berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas

desentralisasi dilakukan atas beban APBD,sedangkan

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN

dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat

pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas

desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk

memungut pajak dan retribusi (tax assignment) dan pemberian

bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan

keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.

Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan

pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek

untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman

jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran

untuk penyediaan sarana danprasarana Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan

anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk




tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif

untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat

serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-

indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal

adalah pemberian sumber-sumberpenerimaan bagi Daerah

yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuaidengan

potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk

memungut pajak daerah danretribusi daerah diatur dengan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang

merupakanpenyempurnaan dari Undang- undang Nomor 34

Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-undang, Daerah diberikan

kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan

28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi

daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis

pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut

hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan

yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan

yang potensial.Sesuai dengan amanat Perundangan yang

berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kota

Bandung jenis pajak yang dipungut meliputi sembilan jenis

pajak yaitu: pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan,

Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, PajakAir

Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Atas Tanah

dan bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut

meliputi 16 jenis.

Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota

Bandung berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :


tentang Pajak Daerah;





tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong

Hewan;


tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya

Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran;


tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah;


tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;


tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di

Bidang Perhubungan;


tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;


tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung

Nomor 386 tahun 2012 Tentang Tata cara Pemungutan

Pajak Hotel;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Restoran


dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1324

Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

Walikota Bandung Nomor 387 tahun 2012 tentang

Tatacara Pemungutan Pajak Restoran;





tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hiburan



tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata

cara Pemungutan Pajak Hiburan;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Reklame



Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

Walikota bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Reklame;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan



Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Parkir




Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 Tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;


tentang Tatacara Pemungutan Pajak Air Tanah




Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 Tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;


tentang Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas




Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota

Bandung Nomor1330 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393

Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemungutan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;


tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

(18) Peraturan Walikota Nomor 624 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;


tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum

dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;


tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Dana Perimbangan

a) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan

(Revenue Sharing)

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka

pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi

kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil

penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat

dan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004.

b) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang

diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan




Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh

karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah

Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan

pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya

perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah

(dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar

25% dariPenerimaan Dalam Negeri). Dengan

perimbangan tersebut, khususnya dari DAU

akanmemberikan kepastian bagi Daerah dalam

memperoleh sumber-sumber pembiayaanuntuk

membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi

tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU bagi

daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar

akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang

mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan

memperoleh DAU yang relatif besar.

c) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan

kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan

khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, menunjukkan bahwa

pendapatan daerah sebesar Rp 5.098.071.916.848,00,- atau

93,45%. dari target pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp 5.455.361.616.094,00,- Apabila dibandingkan dengan

realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp4.953.940.629.444,00,- maka mengalami kenaikan sebesar

Rp 144.131.287.404 atau 2,9%. Realisasi belanja Tahun

Anggaran 2015 sebesar Rp 5.201.938.207.165,- atau 79,38%




dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp6.553.368.797.049,00,- Apabila dibandingkan dengan

realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp

4.435.589.826.032,00,- maka mengalami kenaikan sebesar Rp

766.348.381.133 atau 17,28%. Dengan demikian, berdasarkan

realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran

2015 tersebut diperoleh deficit APBD sebesar Rp

(103.866.290.317,00,-)

Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 menghasilkan nilai

pembiayaan netto sebesar Rp 1.098.007.180.955,00,- yang

diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp

1.213.007.180.955,00,- dikurangi pengeluaran pembiayaan

sebesar Rp115.000.000.000,00,- sehingga diperoleh sisa lebih

pembiayaan anggaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp

994.140.890.638,00,-

2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015,

menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp

5.600.903.184.889,15 Beban Tahun 2015 sebesar Rp

5.008.584.815.774,13 Dengan demikian, berdasarkan

pendapatan dan beban Tahun 2015 tersebut diperoleh

surplus dari kegiatan operasional sebesar

Rp592.318.369.115,02

surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2015

menghasilkan nilai sebesar Rp538.302.554,00, yang diperoleh

dari hasil penjualan lelang kendaraan milik Pemerintah Kota

Bandung. Adapun Pos Luar Biasa Tahun 2015 menghasilkan

nilai sebesar Rp116.993.530,- yang diperoleh sebagai akibat

adanya belanja untuk kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB)

keracunan makanan di Kecamatan Panyileukan.

Baik pendapatan, beban, surplus operasional, pos luar biasa

dan surplus LO tidak bisa dilakukan perbandingan dengan

periode tahun 2014 karena LO tidak disusun. Sehingga hanya

dapat menampilkan realisasi pendapatan dan beban tahun

berjalan saja dan surplus tahun berjalan




BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015

sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan

pendapatan sebesar Rp 5.098.071.916.848,00 atau 93,45%

dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp5.455.361.616.094,00. Adapun realisasi belanja sebesar

Rp5.201.938.207.165,00 atau 79,38% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp 6.553.368.797.049,00. Dengan

demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan

belanja daerah diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto

sebesar (Rp103.866.290.317,00).

Realisasi Pendapatan sebesar Rp 5.098.071.916.848,00

terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah Rp 1.859.694.643.505,00

- Pendapatan Transfer Rp 3.144.486.854.423,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 93.890.418.920,00

Jumlah Rp 5.098.071.916.848,00

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015



sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan Realisasi

Belanja sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 atau mencapai

79,38% dari anggaran belanja sebesar Rp

6.553.368.797.049,00.

Realisasi belanja sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 tersebut

terdiri dari: - Belanja Operasi Rp 3.914.018.385.824,00 - Belanja Modal Rp 1.287.802.827.811,00




- Belanja Tak Terduga Rp 116.993.530,00

Jumlah Rp 5.201.938.207.165,00

3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2015 sampai dengan

31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN 2015

(Rp)

REALISASI 2015

(Rp) %

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA)

1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00

Jumlah Penerimaan 1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah

115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 100,00

Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0

Jumlah Pengeluaran 115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 100,00

PEMBIAYAAN NETTO 1.098.007.180.955,00 1.098.007.180.955,00 100,00

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN

TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan

khususnya pendapatan daerah Kota Bandung, bila dilihat

dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target

yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai, yaitu

pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar

93,45%. Antara lain disebabkan tidak tercapainya target

pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dari DAK

dan dana perimbangan dari bantuan provinsi.

Hambatan tersebut antara lain:

a. Pajak hiburan, antara lain disebabkan oleh adanya

pembatasan jam operasional tempat hiburan, adanya

beberapa tempat hiburan yang tutup dan tingkat

kunjungan menurun;




b. BPHTB, disebabkan oleh adanya penurunan minat

investasi sektor properti;

c. Pajak Air Tanah, disebabkan oleh adanya kenaikan

harga dasar air tanah yang semula Rp. 500,00/m3

menjadi Rp. 5.000,00/m3 sehingga wajib pajak

melakukan penghematan dan penggunaan sumber air

lain seperti PDAM;

d. Pajak Reklame, disebabkan volume Nota Pengantar

Perhitungan Pajak menurun.

e. Menurunnya pembangunan di sektor property

(pembangunan Apartemen, mall dan Hotel).

f. Adanya keterlambatan permohonan perpanjangan Izin

Trayek yang harusnya jatuh tempo tahun 2015 akibat

akan adanya peraturan baru yang mengharuskan

pengusaha angkot berbentuk Badan Usaha.

g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam

pengurusan perijinan.

h. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh

dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam

pengajuan perijinan.

i. Tidak tercapainya target penerimaan dari bagi hasil

Pemerintah pusat disebabkan adanya Prognosa realisasi

penerimaan pajak Tahun Anggaran 2015 yang

mengakibatkan perubahan alokasi dana.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 79,38%. Rendahnya

tingkat penyerapan tersebut disebabkan antara lain:

a. Terkendalanya Pembangunan lanjutan Stadion Utama

Sepakbola yang merupakan Pembangunan Stadion

Gelora Bandung Lautan Api Tahap II belum dapat

dilaksanakan mengingat masih terkait dengan Proses

hukum. Disamping itu Pembangunan Sarana Olahraga

di Lingkungan Gelora Bandung Lautan Api tidak dapat

dilaksanakan sehubungan adanya pemutusan kontrak

untuk pembangunan Lapangan Tenis Madya dan Atletik

disebabkan belum terbitnya Perda Ruang Terbuka Hijau.




b. Adanya permasalahan pada rekanan pelaksana

pengadaan alat biodegester dari Pihak Penyedia Barang

dan jasa dalam kegiatan Pengadaan Biodegester.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada dasarnya tidak mengalami banyak kendala. Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung tersedianya anggaran masih mengandalkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Sisa Lebih Tahun yang lalu.

3.3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan-LO Tahun 2015

Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015

Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

menunjukkan pendapatan sebesar Rp5.600.903.184.889,15

Adapun beban sebesar Rp 5.008.584.815.774,13 Dengan

demikian berdasarkan laporan operasional diperoleh

surplus dari kegiatan operasi sebesar

Rp592.318.369.118,02

Pendapatan sebesar Rp5.600.903.184.889,15 terdiri dari:




Jumlah Rp 5.600.903.184.889,15

2. Beban Tahun 2015

Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015

Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

menunjukkan Beban Operasional sebesar

Rp4.814.218.955.787,72. yang terdiri dari:

- Beban Pegawai

- Beban Barang dan Jasa

Rp

Rp

2.177.720.008.002,00

1.472.667.177.744,17

- Beban Subsidi Rp 116.260.455.000,00

- Beban Hibah Rp 126.741.369.485,00




- Beban Penyusutan dan

amortisasi Rp 346.746.187.214,80

- Beban Penyisihan Piutang Rp 573.183.017.121,76

- Beban Lain-lain

Rp

900.741.220,00

Jumlah 5.008.584.815.774,13




BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi

pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas

pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian

Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan

likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan

setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan

satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan

pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa

“tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas

pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan




akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”.


sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan


tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa

: “Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan

sistem akuntansi pemerintahan daerah”.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

keuangan pokok adalah meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas (LAK); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basisbasis akrual

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam

neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan

operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat

hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun

kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota

Bandun, dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan




pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan

Operasional.

Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban,

dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada

saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan

basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti

pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas

diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan

dari kas daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah tidak

menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa

perhitugan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun

anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih

realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan

pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi

yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata

uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang

diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang

diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata




uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah

Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari

entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana

perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi

hasil dari Pemerintah Provinsi

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas

pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima

oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan

daerah dan hingga tanggal pelaporan belum

disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara

penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata

uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang

diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang

diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata

uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah

Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang




menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat

terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah

berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas

daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan

mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)

pada saat terjadinya belanja.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas

daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari

entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti

pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah

Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus

pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara

pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah

berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas

daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan




mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia)

pada saat terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan

pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran,

yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang

dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau

memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan

rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain

berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara,

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada

pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya,

dan pencairan dana cadangan. Penerimaan

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak

mencatat jumlah netonya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran

rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain

pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan

modal pemerintah, pembayaran kembali pokok

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu,

dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana

cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang

diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan

penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos

pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan

pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan

dalam periode tahun anggaran tertentu.




2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima

pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi

penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

rekening kas daerah Kota Bandung. Selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan

pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama

satu periode pelaporan dicatat dalam pos

SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang

Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima

dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur

dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang

Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan

atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka

Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya.

Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai

masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu

periode akuntansi).

a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

1) Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan

di Bank yang setiap saat dapat digunakan

untuk membiayai kegiatan pemerintahan.




(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila

dalam kas terdapat valuta asing maka valuta

asing tersebut dikonversikan terlebih dahulu

berdasarkan nilai kurs pada tanggal

transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas

dalam valuta asing dikonversi ke dalam

Rupiah dengan menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil

kas opname di masing-masing pemegang kas

(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang

Kas).

2) Piutang

(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak

ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas

dalam satu periode akuntansi.

(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil

penjualan barang, kewajiban pihak ketiga

yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi

atau pinjaman uang yang belum dilunasi

pada saat pencatatan.

(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca

sebesar jumlah yang dapat direalisasikan

setelah memperhitungkan penyisihan

piutang tidak tertagih dan penghapusan

piutang.

(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas

piutang tersebut.

(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai

piutang apabila telah diterbitkan dasar

ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat

Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan

Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

3) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh

dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah daerah dan atau




untuk dijual/diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi

dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik

persediaan.

(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam

neraca berdasarkan:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian. Nilai pembelian yang

digunakan adalah biaya perolehan

persediaan yang terakhir diperoleh;

- Biaya standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh

dengan cara lain seperti

donasi/rampasan.

(4) Jenis-jenis persediaan:

- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-

barang yang bekas penggunaannya tidak

dapat digunakan kembali, misalnya ATK.

- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah

persediaan yang dapat digunakan

berulang kali, misal kotak file.

- Persediaan untuk dijual, misal aspal

dalam drum, obat-obatan, alat-alat

kedokteran, bibit tanaman, benih ikan

dan sebagainya.

b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah

jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah

untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik

Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya

dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan

yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca

sebesar nilai nominal.




c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai

masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi

untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan

dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan

atau pembangunan yang sumber dananya baik

sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD,

hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya

dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk

keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,

biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah

nilai wajar pada saat neraca awal tersebut

disusun. Aset tetap yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi

definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai

tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku

aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu

aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila

penilaian konstruksi dalam pengerjaan

berdasarkan SPM yang diterbitkan tidak

memungkinkan, maka konstruksi dalam

pengerjaan dicatat berdasarkan harga perolehan

yang diestimasikan.

Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam

pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing,

penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai

rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)

pada saat perolehan.

d. Aset Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan

yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai




wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual.

Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak

Berat adalah aset yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah dan harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan

nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP

No. 07 Paragraf 79.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban

yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke

dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)

pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada

Pemerintah Pusat.

Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada

Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu

periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee.

- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang

telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu

periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat

sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang

ditetapkan dalam perjanjian.

- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai

akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau




bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu

sesuai perjanjian.

- Comitment Fee adalah kewajiban yang harus

dibayar sebesar persentase tertentu terhadap

jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik

sampai batas waktu yang telah disepakati dalam

perjanjian pinjaman.

(3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga.

Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak

ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode

akuntansi.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai

akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah

diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum

ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah

dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan

Diterima Dimuka.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang

harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu

periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana

tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban

dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai

tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah

bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang

akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang

merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa

bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih

dari satu periode akuntansi.




4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas

berasal dari ekuitas awal ditambah(dikurang) oleh

surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo

perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti

koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap,

dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau

penurunan hak pemerintah atas kekayaan

pemerintah, yang diakibatkan oleh

adanyasurplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, serta

penutupan saldo Perubahan SAL.;

3. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang

mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah

daerah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa

informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai

berikut:

1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bandung menganut

prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya

(substance over form). Artinya informasi dimaksudkan

untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa

lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau

peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai




dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya

aspek formalitasnya.

2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis

akrual yaitu:

(1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan,

belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

(2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset,

kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan

pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.

3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

adalah tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2015

sampai dengan 31 Desember 2015).

4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang

dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk

memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk

keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar

pada saat neraca awal tersebut disusun.

5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial

dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.




BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1.Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010

tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang

Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang

diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP);

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi.

e) Peraturan Walikota Bandung Momor 1137 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.2.Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan

informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan

anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya




menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai

dengan perundang-undangan.

5.1.3.Definisi

a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang

diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu

periode.

b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan dan belanja selama satu periode

pelaporan.

f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari

suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas

pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan

dana bagi hasil.

5.1.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran






sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan

pendapatan sebesar Rp5.098.071.916.848,00 atau

93,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp

5.455.361.616.094,00 sedangkan realisasi belanja

berjumlah Rp5.201.938.207.165,00 atau 79,38% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp

6.553.368.797.049,00 sehingga diperoleh surplus

sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan

daerah dan realisasi belanja daerah sebesar (Rp

103.886.290.317,00)

Realisasi pendapatan daerah sebesar

Rp5.098.071.916.848,00 terdiri dari:




Jumlah Rp 5.098.071.916.848,00

Sedangkan realisasi belanja daerah secara keseluruhan

periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 atau

mencapai 79,38% dari anggaran belanja sebesar Rp

6.553.368.797.049,00

Realisasi belanja sebesar Rp5.201.940.107.165,00

tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi Rp 3.914.018.385.824,00

- Belanja Modal Rp 1.287.802.827.811,00

- Belanja Tak Terduga Rp 116.993.530,00

Jumlah Rp 5.201.938.207.165,00


Bandung Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai

berikut:

5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1

Januari 2015 sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp 1.859.694.643.505,00




atau mencapai 90,00% dari target anggaran

sebesar Rp 2.066.246.830.526,00 yang terdiri

dari :

No Uraian Anggaran 2015

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

1 Pajak Daerah 1.598.000.000.000,00 1.485.255.717.607,00 92,94 1.399.598.856.917,00

2 Retribusi Daerah 107.563.238.797,00 64.985.847.830,00 59,13 99.192.319.387,00

3

Hasil Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

20.000.000.000,00 8.602.757.430,00 43,01

9.356.757.469,00

4 Lain-lain PAD 340.683.591.729,00 300.850.320.638,00 85,70 207.909.364.605,00

Jumlah 2.066.246.830.526,00 1.859.694.643.505,00 90,00 1.716.057.298.378,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-

masing diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1


2015 adalah sebesar Rp

1.494.147.377.053,00 atau 93,50% dari

target anggaran sebesar

Rp1.598.000.000.000,00 dengan rincian

sebagai berikut :


(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

1 Hotel 260.000.000.000,00 215.286.361.236,00 82,80 204.152.062.826,00

2 Restoran 170.000.000.000,00 181.868.358.705,00 106,00 142.399.711.300,00

3 Hiburan 60.000.000.000,00 50.449.101.884,00 84,08 40.730.151.211,00

4 Reklame 15.000.000.000,00 18.107.052.336,00 120,71 23.643.479.085,00

5 Penerangan

Jalan 180.000.000.000,00 178.144.137.262,00 98,97 159.123.681.023,00

6 Parkir 30.000.000.000,00 20.234.816.571,00 67,45 12.155.079.775,00

7 Air Tanah 32.850.000.000,00 30.260.073.225,00 92,10 26.032.655.125,00

8 PBB Perkotaan 422.000.000.000,00 391.020.956.093,00 92,60 372.575.609.204,00

9 BPHTB 428.150.000.000,00,00 399.885.860.295,00 93,40 418.786.427.368,00

Jumlah 1.598.000.000.000,00 1.485.255.717.607,00 92,94 1.399.598.856.917,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah




Realisasi pendapatan retribusi daerah

periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp

64.985.847.830,00 atau 59,13% dari target

anggaran sebesar Rp107.563.238.797,00

dengan rincian sebagai berikut :


(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

1 Pelayanan Kesehatan 5.523.238.797,00 8.012.980.000,00 145.08 19.316.871.000,00

2 Pelayanan Persampahan

/Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Penggantian Biaya KTP

dan Akte Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pelayanan Pemakaman

dan Pengabuan Mayat 3.590.050.000,000 3.793.450.000,00 105 3.952.350.000,00

5 Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum 9.120.000.000,00 5.071.064.500,00 55,60 5.528.338.000,00

6 Pengujian Kendaraan

Bermotor 0,00 7.798.136.620,00 5.464.529.000,00

7 Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran 1.400.000.000,00 810.208.600,00 57,87 533.957.100,00

8 Pengendalian Menara

Telekomunikasi 3.200.000.000,00 0,00 0,00 1.629.159.022,00

9 Pengelolaan Limbah

Cair 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bidang Perhubungan 0,00 5.502.006.200,00 8.120.073.800,00

11 Rumah Potong Hewan 2.000.000.000,00 1.652.970.000,00 82,65 1.523.570.000,00

12 Tempat Rekreasi dan

Olahraga 609.950.000,00 1.193.276.000,00 195,64 999.563.500,00

13 Penyebrangan di Air 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Pembinaan dan Promo-

si Penyelenggaraan

Usaha

0,00 0,00 0,00 0,00

15 Izin Mendirikan

Bangunan 77.250.000.000,00 26.133.792.450,00 33,83 49.218.086.494,00

16 Izin Gangguan/

Keramaian 4.000.000.000,00 4.229.516.460,00 110,70 2.723.896.471,00

17 Izin Trayek 120.000.000,00 588.447.000,00 89,41 181.925.000,00

18 Izin Perindustrian dan

Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00





(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

20 Izin Usaha Jasa

Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 107.563.238.797,00 64.985.847.830,00 60,42 99.192.319.387,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah

yang dipisahkan periode 1 Januari 2015

sampai dengan 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp 8.602.757.430,00 atau 43,01%

dari target anggaran sebesar Rp

20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :


(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

1 PDAM Tirta Wening 11.140.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 Bank BJB 8.664.565.950,00 8.305.600.430,00 95.86 9.059.600.469,00

3 KPKB 195.434.050,00 297.157.000,00 152,05 297.157.000,00

Jumlah 20.000.000.000,00 8.602.757.430,00 43,01 9.356.757.469,00

d. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang

sah periode 1 Januari 2015 sampai dengan

31 Desember 2015 adalah sebesar Rp

300.850.320.638,00 atau 88,31% dari target

anggaran sebesar Rp340.683.591.729,00



(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

1 Hasil Penjualan

Aset Daerah yang

tidak dipisahkan

20.000.000,00 574.652.554,00 2.873

104.526.150,00

2 Penerimaan Jasa

Giro 22.649.721.044,00 62.650.381.413,00 276,61 44.547.756.078,00

3 Tuntutan Ganti

Kerugi-an Daerah

(TGR)

0,00 7.562.826.325,00 1.315.882.871,00

4 Penerimaan Denda 0,00 10.459.290.506,00 1.341.074.966,00





(Rp)

Realisasi 2015

(Rp) %

Realisasi 2014

(Rp)

Pajak

5 Penerimaan Denda

Retribusi 8.202.500.000,00 2.730.401.197,00 33,29 2.530.154.402,00

6 Penerimaan dari

Pengembalian 0,00 0,00 0,00

7 Fasilitas Sosial dan

Fasilitas Umum 2.160.000.000,00 1.562.921.575,00 72,36 2.435.759.557,00

8 Pendapatan dari

Pemanfaatan

Kekayaan Daerah

21.780.000.000,00 21.964.329.937,00 100,85 22.085.813.898,00

9 Penerimaan

Setoran dari

Lembaga Lain

0,00 354.108.602,00 865.741.779,00

10 Pendapatan

Lainnya 72.372.496.229,00 6.477.851.262,00 8,95 7.828.861.908,00

11 Pendapatan BLUD 126.655.278.956,00 111.427.309.721,00 87.98 90.827.468.996,00

12 Dana Kapitasi JKN

pada FKTP 72.086.095.500,00 72.462.949.000,00 100,52 34.026.324.000,00

Jumlah 340.683.591.729,00 300.850.320.638,00 88,31 207.909.364.605,00

5.1.4.2. Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1


2015 adalah sebesar Rp 3.144.486.854.423,00

atau 96,37% dibandingkan dengan anggaran

yang ditetapkan sebesar

Rp3.262.813.188.768,00

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari

entitas pelaporan lain. Pendapatan dari

Transfer ini besarannya sangat tergantung

kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi.

Realisasi Transfer sebesar

Rp3.144.486.854.423,00 terdiri atas:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan Rp 1.765.831.826.066,00




- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Rp 629.171.608.000,00

- Transfer Pemerintah Provinsi Rp 749.482.420.357,00

Jumlah Rp 3.144.486.854.423,00

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

(2) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat –

Dana Perimbangan periode 1 Januari 2015


sebesar Rp1.765.831.826.066,00 atau

95,08% dari anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp1.857.228.628.475,00, terdiri

dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak 147.610.669.000,00

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 25.773.926.066,00

- Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00

- Dana Alokasi Khusus 17.709.340.000

Jumlah 1.765.831.826.066,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-

Dana Perimbangan ini besarannya sangat

tergantung kondisi keuangan Pemerintah

Pusat.

Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk

rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak adalah

sebagai berikut:


rincian obyek Dana Bagi Hasil Bukan

a. Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1)Dana Bagi Hasil Pajak:

Anggaran 2015 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

% Realisasi

2014 (Rp)

- BH dari Pajak Bumi dan Bangunan

- BH dari Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan

- BH dari Pajak

Penghasilan (PPh) Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21

21.631.441.000,00

0,00

192.716.117.475,00

16.555.801.000,00

0,00

131.054.868.000,00

76,54

0,00

68

17.524.006.377,00

0,00

18.8063.214.246,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak: 217.555.776.475,00 147.610.669.00,00 69,55 208.505.514.171,00




Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai

berikut:

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Anggaran 2015

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

% Realisasi

2014

(Rp)

- BH dari Iuran Hak Peng. Hutan

- BH dari Hasil Pung. Hasil Perikanan

- BH dari Pertambangan

Minyak Bumi

- BH dari Pertambangan Gas Bumi

- BH dari Pertambangan Panas Bumi

- BH dari Pertambangan

Umum

- BH dari Cukai Hasil Tembakau

596.327.000,00

395.257.000,00

13.969.545.000,00

10.366.174.000,00

6.661.367.000,00

747.491.000,00

3.208.218.000,00

275.934.928,00

703.264.033,00

6.619.184.758,00

4.951.137.776,00

8.667.429.710,00

854.830.861,00

3.702.144.000

46,27

177,03

47,38

47,76

130,11

114,36

115,40

184.728.866,00

383.182.410,00

14.788.317.919,00

10.088.261.897,00

7.048.800.474,00

562.777.283,00

2.918.293.548,00

JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 32.736.161.000,00 25.773.926.066,00 78,73 33.056.068.849,00


rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU)

adalah sebagai berikut:

3) Dana Alokasi Umum

Anggaran

2015

(Rp)

Realisasi

2015

(Rp)

%

Realisasi

2014

(Rp)

Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00 1.574.737.891.000,00 100 1.596.749.326.000,00

Jumlah Dana Alokasi

Umum

1.574.737.891.000,00 1.574.737.891.000,00 100 1.596.749.326.000,00


rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK)


4)Dana Alokasi Khusus

Anggaran

2015 (Rp)

Realisasi

2015 (Rp)

%

Realisasi

2014 (Rp)

- DAK Sektor Pendidikan

- DAK Sektor Kesehatan

18.827.110.000,00

2.468.240.000,00

10.354.910.500,00

1.357.532.000,00

55,00

55,00

38.360.235.000,00

3.345.450.000,00




b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi transfer Pemerintah Pusat–Lainnya


Desember 2015 adalah sebesar Rp

629.172.608.000,00 atau 99,47% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp

632.519.108.000,00 Transfer ini merupakan

transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat

untuk Dana Penyesuaian sektor Pendidikan

bagi Pemerintah Kota Bandung, dengan

rincian obyek sebagaimana berikut di bawah

ini:

b. Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya

1) Dana Penyesuaian

Anggaran

2015

(Rp)

Realisasi

2015

(Rp)

%

Realisasi

2014

(Rp)

Dana Penyesuaian Sektor

Pendidikan

632.519.108.000,00 629.172.608.000,00 99,47 503.186.210.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 632.519.108.000,00 629.172.608.000,00 99,47 503.186.210.000,00

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi


Desember 2015 adalah sebesar

Rp749.482.420.357,00 atau 96,95% dari

anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.

773.065.452.293,00 seluruhnya merupakan

pendapatan dari bagi hasil yang terdiri dari:

- DAK Sektor Insfras. Air

bersih

- DAKSektorLingkunganHidup

- DAK Sektor Pertanian

- DAKSektorPerdagangan

- DAK Sektor Keluarga

Berencana

- DAK Sektor Transportasi

3.926.810.000,00

0,00

4.483.400.000,00

1.919.800.000,00

0,00

573.440.000,00

2.159.745.500,00

0,00

2.465.870.000,00

1.055.890.000,00

0,00

315.392.000,00

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

55,00

3.203.280.000,00

1.146.735.000,00

0,00

0,00

963.780.000,00

685.875.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 32.198.800.000,00 17.709.340.000,00 55,00 47.705.355.000,00




1) Dana Transfer

Pemerintah Provinsi

Jawa Barat

Anggaran

2015

(Rp)

Realisasi

2015

(Rp)

%

Realisasi

2014

(Rp)

- Pajak Kendaraan

Bermotor

- Bea Balik Nama Kend.

Bermotor

- Pajak Bahan Bakar

Kend. Bermotor

- Pajak Air Permukaan

- Bagi Hasil dari

Kemetrologian

- Bagi hasil dari pajak

rokok

306.185.056.770,00

208.974.579.000,00

171.145.013.980,00

261.315.090,00

18.374.353,00

86.481.112.200,00

298.152.551.160,00

207.360.224.070,00

162.205.771.476,00

257.428.200,00

18.374.353,00

81.488.071.098,00

97,38

99,23

94,78

98,51

100,00

94,23

263.556.471.554,00

229.663.258.140,00

133.336.704.874,00

274.558.105,00

280.759.808,00

50.295.218.285,00

Jumlah Dana Transfer

Pem Provinsi Jawa Barat 773.065.452.293,00 749.482.420.357,00 96,95 677.406.970.766,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah

Provinsi ini besarannya sangat tergantung

pada kondisi/realisasi keuangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.

5.1.4.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah


Desember 2015 adalah sebesar

Rp93.890.418.920,00 atau 74,34% dari

anggaran sebesar Rp126.301.596.800,00 yang

merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.

3) Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah

Anggaran

2015

(Rp)

Realisasi

2015

(Rp)

%

Realisasi

2014

(Rp)

Pendapatan Hibah 15.500.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Hibah

Pemerintah Pusat 0,00 8.551.912.000,00 0,00

Bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat

110.801.596.800,00 85.338.503.920,00 77,02 171.273.886.280,00

Jumlah Bantuan

Pemerintah Pusat dan

Pem Provinsi Jawa Barat

126.301.596.800,00 93.890.415.920,00 74,30 171.273.886.280,00




Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.

5.1.4.4. Realisasi Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari

entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain

seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke

Kelurahan

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke

Kelurahan periode 1 Januari 2015sampai

dengan 31 Desember 2015 adalah nihil.

5.1.4.5. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari

2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp 3.914.018.385.824,00 atau

mencapai 84,65 % dari anggaran sebesar Rp

4.623.533.972.302,19

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp

3.914.018.385.824,00 terdiri dari:

URAIAN ANGGARAN 2015

(Rp)

REALISASI 2015

(Rp) %

REALISASI 2014

(Rp)

Belanja Pegawai 2,768,196,287,357.29 2,381,935,235,484.00 86.05 2.193.068.581.307.00

Belanja Barang 1,587,229,827,290.90

1,288,180,584,635.00 81.16 937.333.189.024.00

Belanja Subsidi 126,728,065,000.00 116,260,455,000.00 91.74 95,628.422.500.00

Belanja Hibah 140,379,792,654.00

126,741,369,485.00 90.28 164.426.915.411.00

Belanja Bantuan

Sosial

-

- 0.00 72.791.138.800.00

Belanja Bantuan Keuangan

1,000,000,000.00 900,741,220.00 90.07 835.418.959.00

Jumlah Belanja Operasi

4,623,533,972,302.19 3,914,018,385,824.00 84.65 3.464.083.666.001.00




Realisasi belanja operasi sebesar

Rp.3.914.018.385.824,00 tersebut termasuk

belanja yang dilaksanakan dengan mekanisme

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota

Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

(RSKIA) Kota Bandung, dan Rumah Sakit

Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota

Bandung.

5.1.4.6 Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebesar RP. 2,381,935,235,484.00

dianggarkan dalamklasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan masing-masing realisasi sebesar

Rp2.139.610.745.499,00 dan Rp242.324.489.985,00 Realisasi belanja

pegawai yang diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung sebesar Rp2.139.610.745.499,00 terdiri dari :

No URAIAN

TAHUN 2015 REALISASI

ANGGARAN REALISASI %

TAHUN 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Gaji dan Tunjangan

2,122,552,987,177.60 1,804,025,117,602.00 84.99 1.722.768.280.290.00

2 Tambahan Penghasilan PNS

293,959,505,699.92 270,083,138,598.00 91.88 212.113.907.995.00

3

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta KDH/WKDH

7,389,870,274.00

7,026,759,500.00

95.09

6.480.923.000.00

4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

-

-

-

-

5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

65,583,722,815.48

55,893,202,895.00

85.22

60.053.031.801.00

6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5,480,000,000.00

2,582,526,904.00

47.13

4.866.859.451.00

JUMLAH 2,494,966,085,967.00 2,139,610,745,499.00 85.76 2.006.283.002.537.00

Adapun belanja pegawai yang diklasifikasikan

sebagai belanja pegawai langsung adalah

belanja pegawai yang berkaitan dengan




pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah

Kota Bandung dengan nilai sebesar

Rp242.324.489.985,00 terdiri dari :

No URAIAN



TAHUN 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Honorarium PNS 110,088,788,546.00 92,167,755,720.00 83.72 88.765.449.275,00

2 Honorarium Non

PNS 53,390,565,001.00 49,890,196,000.00 93,44 42.558.986.000,00

3 Uang Lembur 16,356,696,443.29 13,305,936,475.00 81,34 12.134.112.150,00

4 Belanja Pegawai BLUD

62,260,905,000.00 56,393,725,620.00 90,57 37.168.358.793,00

5

Honorarium

Pengelola Dana BOS

31,128,446,400.00

30,562,076,170.00

98,18 5.796.171.952,00

6

Uang untuk

diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

8,460,350,000.00

8,068,720,500.00

95,37

362.500.000,00

JUMLAH

273,230,201,390.29

242.324.489.985,00

88,68

186.785.578.770,00

5.1.4.7 Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang sebesar

dikelompokkan kedalam belanja langsung

dimana dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai

belanja barang dan jasa untuk pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program

dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung.

Belanja barang terdiri dari :

No URAIAN



TAHUN 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

91,668,076,917.95

81,366,235,397.00 88.76

65,108,400,366.00

2 Belanja

Bahan/Material

102,265,110,027.00

66,197,423,695.00 64.73

58,353,766,031.00

3 Belanja Jasa Kantor

161,882,218,489.42

140,163,984,090.00

86.58

89,635,303,368.00

4 Belanja Premi

Asuransi

82,718,007,293.00

64,251,427,055.00 77.68

1,431,546,459.00




No URAIAN



TAHUN 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

5 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

68,543,293,192.00

52,217,856,803.00 76.18

52,725,586,603.00

6 Belanja Cetak dan Penggan-daan

56,345,574,349.92

49,660,850,616.00

88.14

61,344,603,680.00

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

15,837,713,243.00

11,435,140,132.00

72.20

8,498,842,955.00

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5,372,891,300.00

3,603,970,300.00

67.08

2,387,094,270.00

9 Belanja sewa alat berat

64,990,000.00

34,340,000.00

52.84

84,648,000.00

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

14,621,612,245.00

10,755,388,767.00 73.56

7,527,069,142.00

11 Belanja Makanan dan Minuman

102,474,917,770.00

83,200,408,046.00

81.19

80,434,639,990.00

12

Belanja Pakaian

Dinas dan Atributnya

8,465,764,446.00

8,133,947,180.00

96.08

5,947,782,242.00

13 Belanja Pakaian

Kerja

13,032,334,470.00

12,421,026,816.00 95.31

2,280,607,480.00

14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu

19,461,744,110.00

17,300,543,215.00

88.90

11,307,109,645.00

15 Belanja Perjalanan

Dinas

83,588,181,295.00

60,096,361,170.00 71.90

72,977,864,754.00

16 Belanja Beasiswa

Pendidikan PNS

1,339,233,040.00

1,168,373,040.00 87.24

2,174,867,500.00

17

Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

40,221,419,888.67

35,770,246,379.00 88.93

23,031,595,680.00

19 Belanja Pemeliharaan

165,599,576,369.56

151,852,112,055.00

91.70

52,903,250,423.00

20 Belanja Jasa Konsultasi

150,887,549,929.38

118,304,706,517.00

78.41

88,665,490,478.00

21

Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olahraga yang tidak

Dikapitalisasi

8,988,670,654.00

8,014,567,976.00

0.00

2,125,522,815.00

22 Belanja Barang Dana BOS

95,576,064,325.00

92,647,287,119.00

96.94

30,175,364,826.00

23

Belanja yang sumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional

85,994,083,319.00

42,367,431,352.00

49.27

0,00

24

Belanja barang yang akan

diserahkan pada pihak ketiga

25,300,000.00

25,155,000.00 99.43

8,506,562,990.00

25 Belanja Barang dan Jasa BLUD

49,574,023,956.00

39,040,611,747.00

78.75

37,805,555,487.00

26 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

34,510,859,611.00

30,361,665,990.00

87.98

38,836,841,747.00

27 Belanja jasa tenaga ahli

117,587,857,050.00

97,598,393,678.00

83.00

73,270,049.264.00

28 Uang untuk diberikan kepada

8,460,350,000.00

8,068,720,500.00

95.37

19,121,003,500.00




No URAIAN



TAHUN 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

pihak ketiga

29

Belanja Hibah barang/Jasa yang

akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

2,122,410,000.00

2,122,410,000.00

100.00

0,00

JUMLAH 1,587,229,827,290.90 1,288,180,584,635.00 81.16 937.333.189.024.00

5.1.4.8 Realisasi Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2015

sampai dengan 31 Desember 2015 adalah nihil.

5.1.4.9 Realisasi Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari

2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp116.260.455.000,00 atau mencapai

91,74% dari anggaran sebesar

Rp.126.728.065.000,00 Realisasi Belanja

Subsidi diberikan kepada PD Kebersihan Kota

Bandung dan Perum BULOG Sub Divisi

Regional Bandung, dengan rincian sebagai

berikut:

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 PD Kebersihan 98,806,000,000.00 88,806,000,000.00 89.88

2 Perum Bulog 27,922,065,000.00 27,454,455,000.00 98.33

Jumlah 126,728,065,000.00 116,260,455,000.00 91.74

Pemberian belanja subsidi dilakukan

berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 307

Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi kepada

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota

Bandung Tahun Anggaran 2015;


Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi kepada

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik




Sub Divisi Regional Bandung Tahun

Anggaran 2015;

5.1.4.10Realisasi Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kota

Bandung periode 1 Januari 2015 s.d. 31

Desember 2015 sebesar Rp126.741.369.485,00

atau 91,34% dari alokasi anggaran

Rp140.379.792.654,00 .Realisasi Belanja Hibah

berupa uang pada DPKAD selaku PPKD periode

1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp126.741.369.485,00

atau 91,34% dari alokasi anggaran

Rp140.379.792.654,00.Realisasi belanja hibah

berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah

Kota Bandung kepada

badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan

sebesar Rp126.741.369.485,00 diuraikan

sesuai bidangnya sebagai berikut:

No Bidang Jumlah (Rp)

1 Yang Diamanatkan Perundangan 47,731,869,000.00

2 Program Pemerintah Daerah/ Provinsi/Pusat 71,838,462,085.00

3 Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan 495,000,000.00

4 Perumahan dan Urusan Penataan Ruang 6,018,563,400.00

5 Pendidikan 40,000,000.00

6 Kebudayaan dan Adat Istiadat 424,225,000.00

7 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 65,500,000.00

8 Kesejahteraan Sosial 60,000,000.00

9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40,000,000.00

10 Ketenagakerjaan 27,750,000.00

Jumlah 126,741,369,485.00

Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran

2015 90,50 % disebabkan adanya penyelesaian

Peraturan Walikota terhadap Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah

Daerah Pasal 290 ayat 5 huruf d dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

900/4627/SJ Tentang Penajaman Ketentuan

Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor 23




Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan

adanya Penerima Hibah yang tidak mencairkan

dana hibah.

Belanja hibah digunakan untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk

uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah

atau pemerintah daerah lainnya, organisasi

kemasyarakatan, dan kelompok

masyarakatperorangan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya.Pengelolaan

belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh

Pemerintah Kota Bandung terutama

berpedoman pada :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;


Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011

tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 816 Tahun 2015 tanggal 25

Agustus 2015 tentang Perubahan Ketujuh

atas Peraturan Walikota Bandung Nomor

891 Tahun 2011 tentang Tata Cara




Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan Pertanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Penyaluran belanja hibah dan belanja

bantuan sosial berupa uang Tahun

Anggaran 2015, dilaksanakan berdasarkan

Keputusan Walikota Bandung sebagai

berikut :

1) Keputusan Walikota Bandung Nomor :

978/Kep.296-DPKAD/2015 tanggal 25

Maret 2015 tentang Pemberian Belanja

Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2015.

5.1.4.11Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan periode 1


2015 adalah sebesar Rp900.741.220,00 atau

mencapai 90,07% dari anggaran sebesar

Rp1.000.000.000,00 Belanja bantuan keuangan

diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman

Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam

APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

Belanja Bantuan Keuangan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada

Partai Politik diuraikan sebagai berikut :




5.1.4.12Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota

Bandung periode 1 Januari 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015 sebesar

Rp1.287.802.827.811,00 atau 67,47% dari

anggaran sebesar

Rp1.908.650351.654,81terdiri dari :

URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015

% REALISASI 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

Tanah 320,544,700,000.00 105,999,490,000.00 33.07 138.264.034.470,00

Peralatan Mesin

448,292,597,436.22 382,115,607,127.00 85.24 269.869.283.838,00

Bangunan dan Gedung

407,758,692,148.27 285,777,877,939.00 70.09 202.124.853.925,00

Jalan, Irigasi, Jaringan

693,192,562,010.32 479,379,967,515.00 69.16 355.474.048.249,00

Belanja Aset Tetap

Lainnya

38,861,800,060.00 34,529,885,230.00 88.85 5.708.378.849,00

Jumlah

1,908,650,351,654.81

1,287,802,827,811.00

67.47

971.440.599.331,00

URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015

% REALISASI 2014

(Rp) (Rp) (Rp)

Partai Demokrat 85,161,650.00 85,161,650.00 100 238,708,796.00

Partai Gerakan Indonesia Raya 153,150,690.00 153,150,690.00 100 85,912,238.00

Partai Golongan Karya 110,128,985.00 110,128,985.00 100 93,455,827.00

Partai Hati Nurani Rakyat 64,493,730.00 64,493,730.00 100 26,872,388.00

Partai Nasional Demokrat 52,667,625.00 52,667,625.00 100 21,944,844.00

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

230,662,070.00 230,662,070.00 100 155,289,111.00

Partai Kebangkitan Bangsa 35,826,510.00 35,826,510.00 100 14,927,713.00

Partai Keadilan Sejahtera 114,380,805.00 114,380,805.00 100 133,737,494.00

Partai Persatuan Pembangunan 54,269,155.00 54,269,155.00 100 45,282,948.00

Partai Amanat Nasional 0,00 0,00

19.287.600.00

Jumlah Belanja Operasi 900,741,220.00 900,741,220.00 100 835.418.959.00




Realisasi belanja modal sebesar

Rp1.287.802.827.811,00 tersebut dapat

diuraikan per Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung sebagai berikut :

No URAIAN ANGGARAN 2015

(Rp)

REALISASI 2015

(Rp) % TAHUN 2014 (Rp)

1 DinasPendidikan 87,062,073,298.27 72.704.158.381,00 83,51 103.700.399.527,00

2 DinasKesehatan 23,129,022,902.00 17.580.431.639,00 76,01 25.913.879.085,00

3 RSUD 53,653,115,856.22 46.854.657.918,00 99,33 30.767.879.065,00

4 RSKIA 14,233,656,793.00 11.315.918.029,00 80,30 2.875.487.991,00

5 RSKGM 7,605,027,800.00 6.103.639.156,00 80,79 7.734.881.656,00

6 DBMP 672,397,586,060.32 468.491.014.715,00 69,67 376.985.253.601,00

7 BPP Kebakaran 8,125,311,600.00 8.062.809.980,00 99,23 10.211.139.410,00

8 DinasPemakaman

Dan Pertamanan 91,498,520,230.00 78.690.354.785,00 86,00 12.423.497.610,00

9 Dinas Tata Ruang Dan CiptaKarya

132,066,442,620.00 83.979.486.360,00 63,59 37.913.155.842,00

10 BAPPEDA 3,606,505,750.00 1.262.551.600,00 35,01 570.699.800,00

11 DinasPerhubungan

110,542,225,250.00 88.913.070.676,00 80,43 53.719.805.150,00

12 BPLH 38,438,680,000.00 34.689.975.754,00 90,25 8.620.937.020,00

13 Disdukcapil 1,358,195,000.00 987.409.970,00 72,70 1.715.101.803,00

14 BPPKB 720,000,000.00 589.645.020,00 81,90 1.508.390.125,00

15 DinasSosial 30,360,501,000.00 17.933.844.000,00 59,07 1.429.592.510,00

16 DinasTenagaKerja 647,965,508.00 629.365.630,00 97,13 608.544.750,00

17

Dinas Koperasi UKM PerindustrianPerd

ag

10,431,874,446.00 2.871.871.210,00 27,53 6.129.457.480,00

18 BPPT 4,133,120,000.00 3.743.315.360,00 90,57 1.664.360.450,00

19 DISPORA 81,362,912,504.00 51.871.768.378,00 63,75 7.456.170.700,00

20 BKBPM 1,183,764,000.00 907.523.810,00 76,66 869.684.448,00

21 SATPOL PP 7,082,337,361.00 5.798.916.646,00 81,88 1.432.837.300,00

22 Sekretariat Daerah 46,231,819,860.00 38.367.802.320,00 82,52 21.858.644.565,00

23 Sekretariat DPRD 11,715,038,293.00 10.151.142.924,00 86,65 4.617.092.456,00

24 DPKAD 324,255,892,910.00 109.466.584.670,00 33,76 139.637.509.470,00

25 Inspektorat 967,100,000.00 769.210.570,00 79,54 80.950.100,00

26 Disyanjak 2,775,800,000.00 2.636.350.200,00 94,98 12.447.402.660,00

27 BKD 534,975,000.00 463.998.150,00 86,73 463.666.500,00

28 Kec. Sukasari 2,344,350,000.00 2.293.646.660,00 97,84 3.301.535.760,00

29 Kec. Cidadap 2,524,584,300.00 2.347.469.475,00 92,98 3.428.256.376,00

30 Kec. Sukajadi 3,799,350,000.00 3.464.712.360,00 91,19 1.529.555.310,00

31 Kec. Cicendo 3,979,030,000.00 2.979.453.108,00 74,88 1.784.285.100,00

32 Kec. Andir 5,380,055,589.00 4.980.482.107,00 92,57 868.099.300,00

33 Kec. Coblong 4,662,512,100.00 4.594.123.460,00 98,53 2.777.570.130,00

34 Kec. Bandung Wetan

2,270,056,480.00 2.247.295.080,00 99,00 1.436.208.240,00

35 Kec. Sumur

Bandung 2,882,950,000.00 2.585.115.000,00 89,67 804.816.700,00

36 Kec. CibeunyingKidul

4,580,222,870.00 4.484.647.470,00 97,91 1.450.143.070,00




37 Kec.

CibeunyingKaler 2,210,025,000.00 2.120.165.420,00 95,93 3.811.285.360,00

38 Kec. Astana Anyar 5,884,366,350.00 5.658.850.663,00 96,17 1.374.942.420,00

39 Kec.

BojongloaKaler 2,153,350,000.00 1.982.623.410,00 92,07 2.715.057.720,00

40 Kec. BojongloaKidul

2,745,650,000.00 2.619.776.330,00 95,42 1.298.310.520,00

41 Kec. BabakanCiparay

3,567,257,500.00 3.431.867.999,00 96,20 1.795.342.450,00

42 Kec. Bandung

Kulon 4,388,771,550.00 4.121.061.690,00 93,90 2.282.830.000,00

43 Kec. Regol 3,762,912,750.00 3.613.226.438,00 96,02 1.710.163.950,00

44 Kec. Lengkong 5,317,967,000.00 5.130.649.610,00 96,48 1.171.707.515,00

45 Kec. Batununggal 4,480,794,055.00 4.317.969.265,00 96,37 3.054.465.890,00

46 Kec. Ujungberung 2,686,165,600.00 2.646.042.750,00 98,51 2.460.614.229,00

47 Kec. Kiaracondong 4,038,550,000.00 3.783.176.800,00 93,68 1.719.462.460,00

48 Kec. Arcamanik 3,337,900,000.00 3.270.613.600,00 97,98 3.724.440.630,00

49 Kec. Cibiru 2,218,015,500.00 2.216.219.880,00 99,92 4.679.543.290,00

50 Kec. Antapani 3,335,391,120.00 3.301.189.010,00 98,97 1.419.015.360,00

51 Kec. Rancasari 2,960,587,100.00 2.943.111.000,00 99,41 4.299.188.750,00

52 Kec. BuahBatu 3,931,495,000.00 3.770.305.974,00 95,90 1.177.170.370,00

53 Kec. Bandung

Kidul 2,952,391,257.00 2.847.605.840,00 96,45 808.249.330,00

54 Kec. Gedebage 2,233,605,000.00 2.142.001.513,00 95,90 674.335.580,00

55 Kec. Panyileukan 3,946,153,506.00 3.886.919.586,00 98,50 3.242.846.215,00

56 Kec. Cinambo 1,678,773,000.00 1.569.339.000,00 93,48 1.162.988.580,00

57 Kec. Mandalajati 2,374,100,000.00 2.318.521.200,00 97,66 982.325.116,00

58 KAPUSARDA 2,414,730,000.00 2.325.652.370,00 96,31 1.709.165.200,00

59 Diskominfo 10,039,135,000.00 8.312.057.412,00 82,80 25.433.296.890,00

60

DinasPertanian

Dan KetahananPangan

9,527,971,000.00 6.102.999.660,00 64,05 4.122.744.846,00

61 DinasKebudayaan

Dan Pariwisata 17,921,718,986.00 7.557.118.820,00 42,17 1.870.215.600,00

TOTAL 1,908,650,351,654.81 1.287.802.827.811,00 85,32 971.440.599.331,00

5.1.4.13 Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1


2015 sebesar Rp 116.993.530,00 atau 0,55%

dari anggaran sebesar Rp 21.184.473.092,00.

Realisasi belanja tidak terduga dilaksanakan

berdasarkan pada :

1) Keputusan Walikota Bandung No : 440/ Kep

– 1218- DKK/2015 Tanggal 21 Desember

2015 Tentang Penetapan Belanja Tidak

terduga untuk penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) Kasus Keracunan

makanan di Kecamatan Panyileukan.




Keputusan Walikota Bandung No :

973/Kep.1218-DPKAD/2015 tentang

Pengembalian Penerimaan Pajak BPHTB

Tahun Anggaran 2014 dari Rekening Kas

Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening

Perantara Rekening antar kantor PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu

Pemerintah Kota Bandung Nomor :

0296.819936.360

Realisasi belanja tidak terduga tersebut

terdiri dari:

- Pengembalian a.n. Darman

Susanto Bin Kadiya (Pajak BPHTB) Rp. 9.200..000,00

- KLB RS Al Islam Rp 37.076.514,00

- KLB Hermina Rp 5.689.323,00

- KLB RSUD Rp 54.276.293,00

Rp 10.751.400,00 - KLB Santa yusuf

Jumlah Rp. 116.993.530,00

5.1.4.14 Pembiayaan

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2015


sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN REALISASI

% REALISASI

2015 2015 2014

PENERIMAAN DAERAH

1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00 710.156.377.543,00

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA)

1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00 1.213.007.180.955,00

PENGELUARAN DAERAH

115.000.000.000,00

115.000.000.000,00

100,00

15.500.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 100,00 15.500.000.000,00

Pembiayaan Netto

1.098.007.180.955,00 1.098.007.180.955,00 100,00 694.656.377.543,00




A. Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1


2015 adalah sebesar

Rp1.213.007.180.955,00 atau 100 % dari

anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp1.213.007.180.955,00 Jumlah tersebut

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA)Tahun Lalu setelah audit

sebesar Rp.1.213.007.180.955,00

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor :

53.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 20

Mei 2015.

B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan periode 1


2015 adalah sebesar

Rp115.000.000.000,00atau 100,00% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp115.000.000.000,00

Realisasi sebesar Rp115.000.000.000,00

terdiri dari pengeluaran pembiayaan untuk:

- Penyertaan Modal pada PD Pasar Rp 85.000.000.000,00

- Penyertaan Modal pada PD BPR Rp 30.000.000.000,00

Jumlah Rp 115.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal sebesar

Rp115.000.000.000,00 pada tahun 2015

merupakan penyertaan modal Pemerintah

Kota Bandung kepada PD. Pasar Kota

Bandung sebesar Rp. 85.000.000.000,00

dan Penyertaan Modal sebesar Rp.

30.000.000.000,00 merupakan Penyertaan

Modal Pemerintah Kota Bandung kepada

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan




Rakyat. Sesuai Peraturan Walikota Bandung

Nomor : 193 Tahun 2015 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015.

5.1.4.15 Perhitungan Anggaran

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Bandung periode 1


2015 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) sebesar Rp

994.140.890.448,00 yang merupakan hasil

perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Rp 5.098.071.916.848,00

- Realisasi Belanja Rp 5.201.938.207.165,00)

Sub Jumlah 1 Rp (103.866.290.317,00)

- Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah

Rp (115.000.000.000,00)

- Pembayaran Hutang Belanja (0,00)

Sub Jumlah 2 Rp (115.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SiLPA) Tahun Berjalan ( 1 - 2 ) Rp (218.866.290.307,00)

SILPA Tahun yang Lalu Hasil Audit Rp 1.213.007.180.955,00

SILPA per 31 Desember 2015 Rp 994.140.890.638,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo

Anggaran

Lebih Awal

Per 31 Desember

2015

(Rp)

Per 31 Desember 2014

(Rp)

1.213.007.180.955,00 0,00

Saldo Annggaran Lebih per 31 Desember 2015 sebesar

Rp 1.213.007.180.955,00 merupakan saldo gunggungan




yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun

anggaran sebelumnya.

5.2.2. Penggunaan

SALsebagai

Penerimaan

Pembiayaan

Tahun Berjalan


(Rp)


(Rp)

(1.213.007.180.955,00) 0,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan per 31 Desember 2015 sebesar Rp

1.213.007.180.955,00.

5.2.3. Sisa Lebih/

Kurang

Pembiayaan

Anggaran

(SiLPA/SiKPA)


(Rp)


(Rp)

994.140.890.638,00 0,00

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2015 sebesar Rp

994.140.890.638,00 merupakan angka yang didapat

dari selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-

LRA sebesar Rp 5.098.071.916.848,00 dan belanja

sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 serta penerimaan

pembiayaan sebesar Rp 1.213.007.180.955,00 dan

pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bandung

dalam APBD 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015

sebesar Rp 115.000.000.000,00.

5.2.4. Koreksi Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)




Kesalahan

Pembukuan

Tahun

Sebelumnya

Lain-lain

0,00

0,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00. Hal

ini disebabkan tidak ada perubahan kas.

Laporan Saldo Anggaran Lebih tahun 2015 tidak bisa

dibandingkan karena tidak disusunnya LPSAL 2014.

Karena ini tahun pertama dibuatnya LPSAL.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1.Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010

tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang

Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang

diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP);

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi.

e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.




5.3.2.Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit Operasional dari suatu

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan periode sebelumnya.

5.3.3.Definisi

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran

atau konsumsia setelah atau timbulnya kewajiban.

c. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban

luarbiasa yang terjadi karena kejadian atau

transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada

diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-

LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah

diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional dan pos luar biasa

5.3.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Periode 1

Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

menunjukkan pendapatan sebesar

Rp5.600.903.184.889,15 sedangkan beban berjumlah

Rp5.008.584.815.774,13 Sehingga diperoleh surplus dari

operasi sebesar Rp592.318.369.115,02.




Realisasi pendapatan daerah sebesar

Rp5.600.903.184.889,15 terdiri dari:


- Pendapatan Transfer Rp 3.175.428.368.001

,00


Jumlah Rp 5.600.903.184.889,15

Sedangkan beban daerah secara keseluruhan periode 1

Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp5.008.584.815.774,13 Beban sebesar

Rp5.008.584.815.774,13 tersebut terdiri dari:

- Beban Pegawai Rp 2.177.720.008.002,00

- Beban Barang dan Jasa Rp 1.667.039.981.498,17

- Beban Bunga

- Beban Subsidi

- Beban Hibah

- Beban Bantuan Sosial

- Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban Penyisihan Piutang

- Beban Lain2

- Beban Luar Biasa

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

0,00

116.260.455.000,00

126.741.369.485,00

0,00

346.746.187.214,80

573.176.073.354,16

900.741.220,00

0,00

Jumlah Rp 5.008.584.815.774,13

Laporan Operasional Kota Bandung Tahun 2015

diuraikan sebagai berikut:

5.3.4.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2015


sebesar Rp1.982.166.745.752,15 yang terdiri

dari :

No Uraian 2015

(Rp)

2014

(Rp)




1 Pajak Daerah 1.601.888.139.663,34 0,00

2 Retribusi Daerah 63.359.752.483,00 0,00

3 Hasil Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 8.602.757.430,00

0,00

0,00

4 Lain-lain PAD 308.316.096.175,81 0,00

Jumlah 1.982.166.745.752,15 0,00

Pendapatan Asli Daerah masing-masing

diuraikan sebagai berikut :

A. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah periode 1 Januari

2015 sampai dengan 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp1.601.888.139.663,34


No Uraian 2015

(Rp)

2014

(Rp)

1 Hotel 217.232.170109,20 0,00

2 Restoran 185.748.678.238,81 0,00

3 Hiburan 51.909.196.962.61 0,00

4 Reklame 14.726.957.589,51 0,00

5 Penerangan Jalan 178.144.137.262,00 0,00

6 Parkir 20.909.499.623,51 0,00

7 Air Tanah 32.830.234.608,00 0,00

8 PBB Perkotaan 483.859.953.022,00 0,00

9 BPHTB 399.885.860295,00 0,00

Jumlah 1.601.888.139.663,34 0,00

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah periode 1




No Uraian 2015

(Rp)

2014

(Rp)

1 Pelayanan Kesehatan 8.013.994.000,00 0,00

2 Pelayanan Persampahan

/Kebersihan 0,00 0,00

3 Penggantian Biaya KTP dan 0,00 0,00




No Uraian 2015

(Rp)

2014

(Rp)

Akte Catatan Sipil

4 Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat 3.458.157.000,00 0,00

5 Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum 5.071.064.500,00 0,00

6 Pengujian Kendaraan

Bermotor 5.502.006.200,00 0,00

7 Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran 815.013.100,00 0,00

8 Pengendalian Menara

Telekomunikasi 0,00 0,00

9 Pengelolaan Limbah Cair 0,00 0,00

10 Bidang Perhubungan 7.798.136.620,00 0,00

11 Rumah Potong Hewan 1.652.970.000,00 0,00

12 Tempat Rekreasi dan

Olahraga 1.215.246.000,00 0,00

13 Penyebrangan di Air 0,00 0,00

14 Pembinaan dan Promo-si

Penyelenggaraan Usaha 1.182.920,00 0,00

15 Izin Mendirikan Bangunan 24.753.963.003,00 0,00

16 Izin Gangguan/ Keramaian 4.441.967.060,00 0,00

17 Izin Trayek 637.547.000,00 0,00

18 Izin Perindustrian dan

Perdagangan 0,00 0,00

19 Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah 0,00 0,00

20 Izin Usaha Jasa 7.798.136.620,00 0,00

Jumlah 63.678.192.563,00 0,00

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Pendapatan hasil kekayaan daerah yang

dipisahkan periode 1 Januari 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp45.764.781.549,23.

D. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah periode





2015 adalah sebesar Rp 298.360.746.493,20

yang meliputi dari : Hasil Penjualan Aset

Daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan

Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugi-an

Daerah (TGR), Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,

Pendapatan atas Pelanggaran Perda,

Penerimaan Denda Pajak, Penerimaan

Denda Retribusi, Penerimaan dari

Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas

Umum, Pendapatan dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah, Penerimaan Setoran dari

Lembaga Lain(Taspen), Pendapatan Lainnya,

Pendapatan BLUD, Dana Kapitasi JKN pada

FKTP.

5.3.4.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2015


sebesar Rp3.144.486.854.423,00 Transfer

masuk adalah penerimaan uang dari entitas

pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini

besarannya sangat tergantung kondisi

keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi.

Realisasi Transfer sebesar

Rp3.144.486.854.423,00 terdiri atas:

- Transfer Pemerintah

Pusat – Dana

Perimbangan

Rp 1.765.831.826.066,00


Pusat – Lainnya Rp 629.172.608.000,00


Provinsi Rp 749.482.420.357,00

Jumlah Rp 3.144.486.854.423,00

A. Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan




Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan periode 1 Januari 2015 sampai


Rp1.765.831.826.066,00 terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak Rp 151.312.813.000,00

- Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak/SDA Rp 22.071.782.066,00

- Dana Alokasi Umum Rp 1.574.737.891.000,00

- Dana Alokasi Khusus Rp 17.709.340.000,00

Jumlah Rp 1.765.831.826.066,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-

Dana Perimbangan ini besarannya sangat

tergantung kondisi keuangan Pemerintah

Pusat.


rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak adalah

sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 4. Dana Bagi Hasil Pajak:

2015 (Rp)

2014 (Rp)

- BH dari Pajak Bumi dan Bangunan

- BH dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- BH dari Pajak Penghasilan (PPh) Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21

- BH dari Cukai Hasil Tembakau

16.555.801.000,00

0,00

131.054.868.000,00

3.702.144.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak: 151.312.813.000,00 0,00


rincian obyek Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai

berikut:




8. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2015 (Rp)

2014 (Rp)

- BH dari Iuran Hak Peng. Hutan

- BH dari Hasil Pung. Hasil Perikanan

- BH dari Pertambangan Minyak Bumi

- BH dari Pertambangan Gas Bumi

- BH dari Pertambangan Panas Bumi

- BH dari Pertambangan Umum

275.934.928,00

703.264.033,00 6.619.184.758,00 4.951.137.776,00 8.667.429.710,00

854.830.861,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

22.071.782.066,00 0,00


rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU)


9. Dana Alokasi Umum 2015

(Rp)

2014

(Rp)

- Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00 0,00


rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK)


10. Dana Alokasi Khusus 2015 (Rp)

2014 (Rp)

- DAK Sektor Pendidikan

- DAK Sektor Kesehatan

- DAK Sektor Insfras. Air bersih

- DAK Sektor Pertanian

- DAK Sektor Keluarga Berencana

- DAK Sektor Perdagangan

- DAK Sektor Transportasi

10.354.910.500,00

1.357.532.000,00

2.159.745.500,00

2.465.870.000,00

0,00

1.055.890.000,00

315.392.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 17.709.340.000,00 0,00

B. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya periode



Transfer ini merupakan transfer yang

berasal dari Pemerintah Pusat untuk Dana




Penyesuaian sektor Pendidikan bagi

Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian

obyek sebagaimana berikut di bawah ini:

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1) Dana Penyesuaian

Realisasi

2015

(Rp)

Realisasi

2014

(Rp)

- Dana Penyesuaian Sektor Pendidikan 629.172.608.000,00 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus 629.172.608.000,00 0,00

C. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi periode 1



seluruhnya merupakan pendapatan dari

bagi hasil. Pendapatan dari Transfer

Pemerintah Provinsi ini besarannya sangat

tergantung pada kondisi/realisasi keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5.3.4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 1



yang merupakan bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Realisasi

2015 (Rp)

Realisasi

2014 (Rp)

Pendapatan Hibah 357.969.564.206,00 0,00

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi

Jawa Barat

85.338.506.920,00 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah 443.308.071.126,00 0,00




Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun Anggaran 2015.

5.3.4.4. Beban Operasional

Beban Operasional periode 1 Januari 2015


sebesar Rp 5.008.584.815.774,13 Beban

Operasi sebesar Rp 5.008.584.815.774,13

terdiri dari:

Beban operasi sebesar Rp

5.008.584.815.774,13 tersebut termasuk beban

yang dilaksanakan dengan mekanisme Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung,

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA)

Kota Bandung, dan Rumah Sakit Khusus Gigi

dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai Pemerintah Kota Bandung

sebesar Rp 2.177.720.008.002,00

merupakan beban dari Gaji dan Tunjangan,

URAIAN

Realisasi

2015

(Rp)

- Beban Pegawai 2.177.720.008.002,00

- Beban Barang 1.667.039.981.498,17

- Beban Subsidi 116.260.455.000,00

- Beban Hibah 126.741.369.485,00

- Beban Bantuan Sosial 0,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi 346.746.187.214,80

- Beban Penyisihan Piutang 573.176.073.354,16

- Beban Lain-lain 900.741.220,00

Jumlah Beban Operasi 5.008.584.815.774,13




Tambahan Penghasilan PNS, Belanja

Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota

DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan

Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah.

B. Beban Barang

Beban barang sebesar Rp

1.667.039.981.498,17 dikelompokkan

kedalam pengeluaran pembelian/pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan

Pemerintah Kota Bandung

C. Beban Subsidi

Beban Subsidi periode 1 Januari 2015


sebesar Rp 116.260.455.000,00 kepada PD

Kebersihan Kota Bandung dan Perum

BULOG Sub Divisi Regional Bandung,

dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Realisasi (Rp)

1 PD Kebersihan 27.454.455.000,00

2 Perum Bulog 88.806.000.000,00

Jumlah 116.260.455.000,00

Beban subsidi dilakukan berdasarkan

ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Walikota Bandung Nomor 307

Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi

kepada Perusahaan Daerah Kebersihan

Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

b. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1226

Tahun 2015 tentang Perubahan atas




Peraturan Walikota Bandung Nomor 198

Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi

kepada Perusahaan Umum Badan

Urusan Logistik Sub Divisi Regional


D. Beban Hibah

Beban hibah Pemerintah Kota Bandung

periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember

2015 sebesar Rp 126.741.369.485,00 atau

91,34 % dari alokasi Anggaran

140.379.792.654,00 Beban hibah tersebut

diberikan kepada masyarakat baik berupa

hibah uang dengan nilai sebesar Rp

126.741.369.485,00 atau 91,34 % dari

alokasi Anggaran 140.379.792.654,00.

Realisasi Beban Hibah berupa uang yang

diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung

kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Kemasyarakatan sebesar Rp

126.741.369.485,00 diuraikan sesuai

bidangnya sebagai berikut:

No Bidang Jumlah (Rp)

1 Yang Diamanatkan Perundangan 47,731,869,000.00

2 Program Pemerintah Daerah/ Provinsi/Pusat 71,838,462,085.00

3 Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan

495,000,000.00

4 Perumahan dan Urusan Penataan Ruang 6,018,563,400.00

5 Pendidikan 40,000,000.00

6 Kebudayaan dan Adat Istiadat 424,225,000.00

7 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 65,500,000.00

8 Kesejahteraan Sosial 60,000,000.00

9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40,000,000.00

10 Ketenagakerjaan 27,750,000.00

Jumlah 126,741,369,485.00

Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran

2015 90,50 % disebabkan adanya




penyelesaian Peraturan Walikota terhadap

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemeritah Daerah Pasal 290 ayat 5

huruf d dan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 900/4627/SJ Tentang

Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat 5

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah dan adanya

Penerima Hibah yang tidak mencairkan dana

hibah.

Beban hibah digunakan untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam

bentuk uang, barang dan atau jasa kepada

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

organisasi kemasyarakatan, dan kelompok

masyarakatperorangan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya.Pengelolaan

belanja hibah dan belanja bantuan sosial

oleh Pemerintah Kota Bandung terutama

berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891

Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011

tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah




dan Belanja Bantuan Sosial yang


dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan


Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015

tentang Perubahan Ketujuh atas


Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan Pertanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyaluran belanja hibah dan belanja

bantuan sosial berupa uang Tahun

Anggaran 2015, dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Walikota

Bandung sebagai berikut :

3. Keputusan Walikota Bandung Nomor :

978/Kep.296-DPKAD/2015 tanggal 25

Maret 2015 tentang Pemberian Belanja

Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang


dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2015.

E. Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1


2015 sebesar Rp 346.187.214,80.

Beban Penyusutan sebesar Rp. Rp

346.187.214,80.

F. Beban Penyisihan Piutang




G. Beban Penyisihan piutang periode 1 Januari


sebesar Rp 573.176.073.354,16.

H. Beban Transfer

Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari


adalah sebesar Rp 900,741,220.00 Beban

bantuan keuangan diberikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

Beban Bantuan Keuangan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2015 yang

diberikan kepada Partai Politik diuraikan

sebagai berikut :

URAIAN REALISASI 2015

(Rp)

- Partai Demokrat 85,161,650.00

- Partai Gerakan Indonesia Raya 153,150,690.00

- Partai Golongan Karya 110,128,985.00

- Partai Hati Nurani Rakyat 64,493,730.00

- Partai Nasional Demokrat 52,667,625.00

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 230,662,070.00

- Partai Kebangkitan Bangsa 35,826,510.00

- Partai Keadilan Sejahtera 114,380,805.00

- Partai Persatuan Pembangunan 54,269,155.00

Jumlah 900,741,220.00




5.3.4.5. Beban Luar Biasa

Beban Tidak Terduga

Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2015

sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp

116.993.530,00

Beban tidak terduga dilaksanakan berdasarkan

pada :

1) Keputusan Walikota Bandung No : 440/ Kep

– 1218- DKK/2015 Tanggal 21 Desember

2015 Tentang Penetapan Beban Tidak

terduga untuk penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) Kasus Keracunan

makanan di Kecamatan Panyileukan..

2) Keputusan Walikota Bandung No :

973/Kep.1218-DPKAD/2015 tentang

Pengembalian Penerimaan Pajak BPHTB

Tahun Anggaran 2014 dari Rekening Kas

Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening

Perantara Rekening antar kantor PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu

Pemerintah Kota Bandung Nomor :

0296.819936.360

Beban tidak terduga tersebut terdiri dari:

- Pengembalian a.n. Darman

Susanto Bin Kadiya (Pajak BPHTB) Rp 9.200..000,00

- KLB RS Al Islam Rp 37.076.514,00

- KLB Hermina Rp 5.689.323,00

- KLB RSUD Rp 54.276.293,00

- KLB Santa yusuf Rp 10.751.400,00

Jumlah Rp 116.993.530,00




5.3.4.6. Surplus Non Operasi

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar periode


2015 adalah sebesar Rp. 538.302.554,00

yang terdiri dari penjualan aset non lancar

berupa kendaraan bermesin yang sudah

melewati waktu masa pakai sebanyak 35

unit yang terdiri dari kendaraan roda 2

sebanyak 18 unit dan kendaraan roda 4

sebanyak 17 unit dengan realisasi Rp

435.311.554,00. Surplus penjualan aset non

lancar lainnya diperoleh dari penjualan

bekas bahan bangunan yaitu sebesar Rp.

95.728.000,00 dan dari penjualan drum

bekas sebesar Rp. 7.263.000.

Dengan demikian surplus penjualan aset

non lancar total sebesar Rp. 538.302554,00

B. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang periode 1 Januari 2015 sampai


Rp 0,-

C. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya periode 1 Januari 2015 sampai


Rp 0,-

5.3.4.7. Defisit Non Operasi

A. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar periode 1

Januari 2015sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp 0,-




B. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang periode 1 Januari 2015sampai


Rp 0,-

5.3.4.8. Pos Luar Biasa

A. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa periode 1 Januari


adalah sebesar Rp 0,-

B. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa periode 1 Januari

2015sampai dengan 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp 116.993.530,00

5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

24.976.000.782.250,60 0,00

Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2015 sebesar

Rp24.976.000.782.250,60 merupakan saldo awal yang

diperoleh dari nilai total ekuitas tahun 2014 sesuai hasil

pemeriksaan BPK-RI.

5.4.2.Surplus/Defisit-

LO


(Rp)


(Rp)

486.899.385.691,74 0,00

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp486.899.385.691,74

merupakan saldo yang diperoleh dari selisih antara




Pendapatan-LO sebesar Rp5.300.697.032.455,46 dan beban

Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2015 sampai 31

Desember 2015 sebesar Rp4.814.218.955.787,72 serta

perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional

sebesar Rp538.302.554,00 dan pos luar biasa sebesar

Rp116.993.530,00.

Rincian surplus/defisit LO pada masing-masing SKPD


No SKPD NILAI

PER 31-12-2015 (Rp)

1 Dinas Pendidikan (1.591.334.974.026,00)

2 Dinas Kesehatan (206.554.584.816,31)

3 RSUD (39.286.346.884,06)

4 RSKIA (17.236.965.321,00)

5 RSKGM (8.692.020.916,33)

6 Dinas Bina Marga dan Pengairan (305.569.777.916,86)

7 DPP Kebakaran (28.748.976.392,50)

8 Dinas Pemakaman Pertamanan (36.370.972.294,00)

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya (27.590.046.242,00)

10 Bappeda (34.072.373.243,00)

11 Dinas Perhubungan (61.165.642.493,50)

12 BPLH (33.196.132.540,00)

13 Dinas Kependudukan dan Capil (15.318.061.332,00)

14 BPPKB (16.431.139.758,00)

15 Dinas Sosial (21.945.015.790,00)

16 Dinas Tenaga kerja (20.087.923.612,50)

17 Dinas Koperasi UKM Indag (27.686.591.865,00)

18 BPPT 3.518.206.027,00

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga (67.387.892.404,00)

20 BKBPM (14.090.566.109,00)

21 Satpol PP (59.986.468.092,00)

22 DPRD (13.226.343.342,00)

23 Kepala Daerah dan Wakil KD (3.007.495.462,00)

24 Sekretariat Daerah (190.619.180.191,00)

25 Sekretariat DPRD (55.889.855.002,00)

26 DPKAD SKPD (35.233.653.060,80)

27 DPKAD PPKD 3.089.853.270.914,23




No SKPD NILAI

PER 31-12-2015 (Rp)

28 Inspektorat (24.003.637.600,00)

29 Dinas Pelayanan Pajak 967.014.168.510,36

30 Badan Kepegawaian Daerah (30.605.656.922,00)

31 Kec. Sukasari (13.673.582.726,00)

32 Kec. Cidadap (11.592.748.775,00)

33 Kec. Sukajadi (12.594.066.029,00)

34 Kec. Cicendo (17.114.051.561,00)

35 Kec. Andir (18.587.847.377,00)

36 Kec. Coblong (17.714.665.252,00)

37 Kec. Bandung Wetan (11.975.051.319,00)

38 Kec. Sumur Bandung (12.631.410.608,00)

39 Kec. Cibeunying Kidul (20.287.972.179,00)

40 Kec. Cibeunying Kaler (15.531.710.936,00)

41 Kec. Astanaanyar (18.101.151.866,00)

42 Kec. Bojongloa Kaler (15.218.127.712,00)

43 Kec. Bojongloa Kidul (17.338.212.032,00)

44 Kec. Babakan Ciparay (17.487.748.621,00)

45 Kec. Bandung Kulon (19.696.052.472,00)

46 Kec. Regol (18.340.853.877,00)

47 Kec. Lengkong (18.352.684.644,00)

48 Kec. Batununggal (22.126.182.616,00)

49 Kec. Ujungberung (16.988.675.537,00)

50 Kec. Kiaracondong (18.939.180.261,00)

51 Kec. Arcamanik (12.857.253.551,00)

52 Kec. Cibiru (15.780.979.756,00)

53 Kec. Antapani (15.245.396.071,00)

54 Kec. Rancasari (14.861.310.474,00)

55 Kec. Buah Batu (15.299.119.073,00)

56 Kec. Bandung Kidul (11.698.240.941,00)

57 Kec. Gedebage (13.986.605.419,00)

58 Kec. Panyileukan (14.203.294.683,00)

59 Kec. Cinambo (13.285.128.161,00)

60 Kec. Mandalajati (14.020.117.761,00)

61 Kapusarda (7.175.794.181,00)

62 Diskominfo (42.569.621.421,00)

63 Dinas Pertanian Kepang (20.699.589.017,00)




No SKPD NILAI

PER 31-12-2015 (Rp)

64 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (42.173.539.223,00)

Total 486.899.385.691,74

5.4.3. Koreksi Nilai

Persediaan


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 adalah

nihil.

5.4.4.Selisih Revaluasi

Aset Tetap


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2015

adalah nihil.

5.4.5.Koreksi Ekuitas

Lainnya


(Rp)


(Rp)

(2.400.226.325.765.62) 0,00

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2015 sebesar

minus Rp2.400.226.325.765,62 merupakan koreksi terhadap

ekuitas yang terutama disebabkan adanya penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mulai tahun

anggaran 2015 sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap

ekuitas. Koreksi ekuitas terutama berasal dari adanya

perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan sampai

dengan 31 Desember 2014 dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015.

Rincian koreksi ekuitas lainnya per SKPD pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

No SKPD Koreksi Ekuitas Lainnya

Penyusutan s.d.

31/12/2014 Lainnya

1 Dinas Pendidikan (532.650.461.425,40) (80.066.436.067,00)





Penyusutan s.d.

31/12/2014 Lainnya

2 Dinas Kesehatan (52.001.633.207,00) (2.157.759.623,00)

3 RSUD (41.654.840.148,00) (128.139.492,00)

4 RSKIA (21.677.500.060,00) (26.346.147,00)

5 RSKGM (4.950.506.058,00) (940.754.885,00)

6 Dinas Bina Marga dan

Pengairan

(1.306.198.198.942,00)

153.891.171.756,00

7 DPP Kebakaran (25.698.197.208,00) 0,00

8 Dinas Pemakaman

Pertamanan

(21.800.931.972,00)

3.002.347.350,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta

Karya

(20.007.155.281,00)

57.758.631.360,00

10 Bappeda (6.224.256.153,00) 0,00

11 Dinas Perhubungan (32.313.500.784,00) (158.567.000,00)

12 BPLH (5.195.249.599,00) (18.743.026.918,00)

13 Dinas Kependudukan dan

Capil

(10.313.493.442,00)

0,00

14 BPPKB (3.899.330.386,00) (57.958.000,00)

15 Dinas Sosial (4.741.445.035,00) (989.734.745,00)

16 Dinas Tenaga kerja (3.213.899.392,00) 84.175.000,00

17 Dinas Koperasi UKM Indag (5.024.307.523,00) (71.500.000,00)

18 BPPT (8.750.821.175,00) (1.608.596.500,00)

19 Dinas Pemuda dan Olah

Raga

(3.056.843.563,00)

(1.032.062.327,00)

20 BKBPM (2.700.013.636,00) 0,00

21 Satpol PP (5.357.142.020,00) (1.329.977.290,00)

22 Sekretariat Daerah (127.117.641.416,00) (925.503.361,00)

23 Sekretariat DPRD (20.496.489.466,00) 0,00

24 DPKAD (36.077.361.399,00) (87.123.542.172,00)

25 Inspektorat (2.165.891.696,00) 47.511.000,00

26 Dinas Pelayanan Pajak (16.869.553.696,00) (16.499.900,00)

27 Badan Kepegawaian Daerah (3.702.151.113,00) (6.600.000.000,00)

28 Kec. Sukasari (2.129.505.366,00) (3.500.000,00)

29 Kec. Cidadap (1.490.535.579,00) 0,00

30 Kec. Sukajadi (1.929.557.150,00) 156.239.000,00

31 Kec. Cicendo (1.794.751.814,00) 150.844.390,00

32 Kec. Andir (1.808.221.277,00) ,00

33 Kec. Coblong (1.983.373.481,00) (16.429.870,00)

34 Kec. Bandung Wetan (2.803.868.070,00) 53.439.000,00

35 Kec. Sumur Bandung (1.740.745.658,00) (10.340.000,00)





Penyusutan s.d.

31/12/2014 Lainnya

36 Kec. Cibeunying Kidul (2.627.609.795,00) 37.750.000,00

37 Kec. Cibeunying Kaler (1.564.656.466,00) 0,00

38 Kec. Astanaanyar (2.215.412.359,00) (1.162.202.612,00)

39 Kec. Bojongloa Kaler (2.268.902.356,00) 33.028.000,00

40 Kec. Bojongloa Kidul (2.300.938.807,00) 252.826.990,00

41 Kec. Babakan Ciparay (1.896.612.544,00) 23.781.000,00

42 Kec. Bandung Kulon (2.214.094.351,00) 0,00

43 Kec. Regol (2.033.591.889,00) 97.371.080,00

44 Kec. Lengkong (1.904.787.362,00) (108.275,00)

45 Kec. Batununggal (2.284.209.268,00) 10.500.000,00

46 Kec. Ujungberung (2.132.888.600,00) 232.500.500,00

47 Kec. Kiaracondong (2.097.082.008,00) 0,00

48 Kec. Arcamanik (1.904.341.206,00) 62.456.000,00

49 Kec. Cibiru (1.939.075.821,00) 23.710.000,00

50 Kec. Antapani (1.342.981.446,00) 49.801.200,00

51 Kec. Rancasari (1.690.972.041,00) 135.836.000,00

52 Kec. Buah Batu (2.690.919.338,00) 33.776.000,00

53 Kec. Bandung Kidul (1.956.482.028,00) 38.702.000,00

54 Kec. Gedebage (2.404.809.955,00) 0,00

55 Kec. Panyileukan (1.495.220.294,00) 40.411.354,00

56 Kec. Cinambo (1.344.589.529,00) 0,00

57 Kec. Mandalajati (1.606.779.452,00) 0,00

58 Kapusarda (2.471.412.053,00) 0,00

59 Diskominfo (7.603.964.645,00) 0,00

60 Dinas Pertanian Kepang (9.598.813.848,22) (5.763.540.174,00)

61 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

(4.380.076.354,00)

(11.382,00)

Total (2.407.510.598.005,62) 7.284.272.240,00)

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2015 selain yang

berasal dari perhitungan penyusutan sampai dengan 31

Desember 2014 sebesar minus Rp2.407.510.598.005,62 juga

berasal dari koreksi atas pembayaran utang belanja tahun

2014 dan penambahan terhadap aset Pemerintah Kota

Bandung dari Hibah sebesar total Rp7.284.272.240,00




sehingga total koreksi ekuitas lainnya berjumlah minus

Rp2.400.226.325.765,62.




5.5. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.5.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

908.541.462.148,00 1.168.814.191.188,00

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 sebesar Rp908.541.462.148,00 merupakan

saldo rekening kas daerah Kota Bandung yang disimpan di

Bank Jabar Banten Cabang Tamansari dengan nomor Rek.

0270280000017 atas nama Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD) Kota Bandung.

5.5.2. Kas di Bendahara

Pengeluaran


(Rp)


(Rp)

6.510.310.769,00 16.478.624.056,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015

sebesar Rp6.510.310.769,00 merupakan saldo kas yang ada

pada Bendahara Pengeluaran dan belum diselesaikan sampai

dengan 31 Desember 2015. Kas di Bendahara Pengeluaran

berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran 2015, sisa

uang persediaan dan sisa tambahan uang persediaan, jasa giro

rekening bendahara, dan kas lainnya yang merupakan kas

yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Kas di bendahara

pengeluaran per 31 Desember 2015 tersebut telah diselesaikan

pada saat penyusunan laporan keuangan, yaitu pada awal

tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Kas dari Sisa Belanja TA 2015 1.220.112.093,00 22.005.372,00

2 Kas dari Sisa UP dan TU TA 2015 1.535.079.412,00 757.509.875,00

3 Kas dari Jasa giro/bunga Rek.

Bendahara

331.599,00

163.088,00

4 Perhitungan Pihak Ketiga 6.322.250,00 1.160.631,00

5 Kas Lainnya 3.748.465.415,00 15.697.785.090,00

Jumlah 6.510.310.769,00 16.478.624.056,00




Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2015

terdapat pada SKPD sebagai berikut :

No SKPD Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 2.863.916.544,00 2.500.000,00

2 Dinas Kesehatan 284.844.840,00 279.475.703,00

3 RSUD SKPD 0,00 18.345.000,00

4 RSKGM SKPD 0,00 3.650.000,00

5 DBMP 534.753.894,00 505.034.439,00

6 DPPK 3.751.239,00 4.920.935,00

7 Dinas Pemakaman Pertamanan 27.713.125,00 0,00

8 Dinas Perhubungan 377.846.862,00 150.000,00

9 BPLH 1.435.000,00 0,00

10 BPPKB 0,00 18.000,00

11 BPPT 101.664.828,00 0,00

12 Dispora 0,00 24.807.500,00

13 Sekretariat Daerah 396.113.186,00 4.270.931,00

14 Sekretariat DPRD 210.549.740,00 515.111.911,00

15 DPKAD PPKD 0,00 14.674.287,00

16 Dinas Pelayanan Pajak 432.404.429,00 15.063.241.741,00

17 Kec. Andir 18.000,00 0,00

18 Kec. Coblong 0,00 67.560,00

19 Kec. Sumur Bandung 3.190.000,00 0,00

20 Kec. Astanaanyar 0,00 100.000,00

21 Kec. Bojongloa Kaler 2.933.500,00 15.436.392,00

22 Kec. Babakan Ciparay 360,00 0,00

23 Kec. Regol 1.257.500,00 0,00

24 Kec. Lengkong 331.599,00 108.275,00

25 Kec. Batununggal 10.919.893,00 0,00

26 Kec. Kiaracondong 48.277.100,00 0,00

27 Kec. Buah Batu 80,00 26.700.000,00

28 Kec. Panyileukan 3.223.750,00 0,00

29 Disbudpar 994.200.300,00 11.382,00

Jumlah 6.510.310.769,00 16.478.624.056,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan penyelesaiannya

selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.





Penerimaan


(Rp)


(Rp)

8.842.500,00 8.967.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015

sebesar Rp8.842.500,00 merupakan pendapatan asli daerah

berupa hasil retribusi daerah yang diterima oleh Bendahara

pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada akhir

tahun dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

Kota Bandung. Kas pada Dinas Kesehatan berasal dari

Puskesmas Kujangsari sebesar Rp846.000,00 dan Puskesmas

Ciumbuleuit sebesar Rp168.000,00 serta telah diselesaikan

dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota

Bandung pada tanggal 4 Januari 2016.

5.5.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

35.311.537.001,00 27.381.517.755,00

Saldo kas lainnya pada Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 sebesar Rp82.844.236.985,00 adalah saldo

kas yang ada pada BLUD sebesar Rp35.311.537.001,00 dan

saldo kas pada Bendahara Dana Kapitasi sebesar

Rp47.532.699.984,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

Kas di BLUD RSUD 16.476.182.774,00 12.341.318.449,00

Kas di BLUD RSKIA 14.623.842.275,00 13.084.077.621,00

Kas di BLUD RSKGM 4.211.511.952,00 1.956.121.685,00

TOTAL 35.311.537.001,00 27.381.517.755,00

Rincian dari masing-masing kas di BLUD per 31 Desember

2015 diuraikan sebagai berikut :

5.5.4.1. Kas di BLUD RSUD Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)




16.476.182.774,00 12.341.318.449,00

Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2015 sebesar

Rp16.476.182.774,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank

bjb Cabang Suci Bandung dengan nomor rekening

0012774206100 atas nama Bendahara Umum RSUD Kota

Bandung.

5.5.4.2. Kas di BLUD RSKIA Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

14.623.842.275,00 13.084.077.621,00

Saldo Kas di BLUD RSKIA per 31 Desember 2015 sebesar

Rp14.623.842.275,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit

Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang disimpan pada

Bank bjb Cabang Pembantu Terusan Kopo dengan nomor

rekening 0017044291001 atas nama BLUD RSKIA Kota

Bandung.

5.5.4.3. Kas di BLUD

RSKGM


(Rp)


(Rp)

4.211.511.952,00 1.956.121.685,00

Saldo Kas di BLUD RSKGM per 31 Desember 2015 sebesar

Rp4.211.511.952,00 merupakan kas Rumah Sakit Khusus

Gigi dan Mulut Kota Bandung yang disimpan pada Bank

bjb Cabang Tamansari dengan 0024824667001 atas nama

BLUD RSKGM Kota Bandung.


Dana Kapitasi


(Rp)


(Rp)

47.532.699.984,00 16.192.669.214,00

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember 2015

sebesar Rp47.532.699.984,00 merupakan sisa kas dari

pengelolaan dana kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 32

Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi




Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dana

kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar

dimuka kepada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa

memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang

diberikan. Sedangkan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non

spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,

pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2015 tersimpan pada 30 (tiga

puluh) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas

di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian

sebagai berikut:

NO NAMA Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 FKTP Pusk. Garuda 2.203.241.800,00 763.463.040,00

2 FKTP Pusk. Pasir Kaliki 2.297.022.600,00 750.194.613,00

3 FKTP Pusk. Sukajadi 1.557.391.500,00 561.708.654,00

4 FKTP Pusk. Sukarasa 1.577.608.200,00 531.041.000,00

5 FKTP Pusk. Neglasari 795.376.940,00 304.006.233,00

6 FKTP Pusk. Ciumbuleuit 777.532.637,00 271.300.679,00

7 FKTP Pusk. Padasuka 1.868.900.950,00 594.664.740,00

8 FKTP Pusk. Puter 3.341.039.900,00 964.061.303,00

9 FKTP Pusk. Salam 518.561.922,00 181.528.491,00

10 FKTP Pusk. Tamblong 865.116.600,00 290.670.337,00

11 FKTP Pusk. Babakan Sari 2.138.084.158,00 637.245.886,00

12 FKTP Pusk. Ibrahim Ajie 3.181.559.200,00 1.244.796.127,00

13 FKTP Pusk. Pasundan 1.851.010.000,00 690.201.767,00

14 FKTP Pusk. Talaga Bodas 1.183.073.400,00 415.616.090,00

15 FKTP Pusk. Caringin 2.124.719.309,00 828.237.456,00

16 FKTP Pusk. Citarip 3.057.062.320,00 1.040.509.110,00

17 FKTP Pusk. Cibuntu 2.150.097.400,00 763.640.892,00

18 FKTP Pusk. Kopo 1.777.414.698,00 606.988.740,00

19 FKTP Pusk. Pagarsih 1.314.457.600,00 438.548.690,00

20 FKTP Pusk. Kujangsari 1.139.629.500,00 398.055.955,00

21 FKTP Pusk. Cipamokolan 1.004.686.000,00 326.961.327,00

22 FKTP Pusk. Margahayu Raya 2.252.267.600,00 639.636.585,00




NO NAMA Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

23 FKTP Pusk. Panghegar 682.998.100,00 188.066.577,00

24 FKTP Pusk. Riung Bandung 538.482.450,00 225.349.891,00

25 FKTP Pusk. Ujungberung Indah 1.731.417.000,00 572.011.459,00

26 FKTP Pusk. Cibiru 1.830.616.200,00 614.273.666,00

27 FKTP Pusk. Sindang Jaya 1.244.343.700,00 425.945.278,00

28 FKTP Pusk. Griya Antapani 824.262.000,00 307.259.547,00

29 FKTP Pusk. Cinambo 490.334.800,00 180.474.010,00

30 FKTP Pusk. Arcamanik 1.214.391.500,00 436.211.071,00

TOTAL JUMLAH 47.532.699.984,00 16.192.669.214,00

Dari jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember

2015 sebesar Rp47.532.699.984,00 tersebut terdapat transaksi

penerimaan transfer ke rekening bendahara dana kapitasi

FKTP-FKTP dari BPJS pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar

total Rp1.382.702.500,00 yang bukan bagian dari dana

kapitasi FKTP. Transaksi tersebut menurut pihak BPJS berasal

dari pelayanan jamkesda Kota Bandung untuk periode bulan

November 2014. Untuk itu, telah dilakukan reklasifikasi

pendapatan dari Lain-lain pendapatan asli daerah ke

pendapatan retribusi untuk periode pelaporan tahun 2015.

Total dana sebesar Rp1.382.702.500,00 tersebut telah

disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota

Bandung pada periode Bulan Januari–Februari 2016 dengan

rincian penyetoran sebagai berikut :

NO FKTP Penyetoran ke Kasda

Tanggal Jumlah (Rp)

1 Pusk. Garuda 20-01-2016 65.068.000,00

2 Pusk. Pasir Kaliki 25-01-2016 29.661.000,00

3 Pusk. Sukajadi 25-01-2016 50.586.000,00

4 Pusk. Sukarasa 22-01-2016 31.520.000,00

5 Pusk. Neglasari 25-01-2016 27.255.000,00

6 Pusk. Ciumbuleuit 29-01-2016 20.060.000,00

7 Pusk. Padasuka 21-01-2016 81.753.000,00

8 Pusk. Puter 21-01-2016 73.630.000,00

9 Pusk. Salam 21-01-2016 2.137.500,00

10 Pusk. Tamblong 22-01-2016 43.102.500,00




NO FKTP Penyetoran ke Kasda

Tanggal Jumlah (Rp)

11 Pusk. Babakan Sari 21-01-2016 26.289.000,00

12 Pusk. Ibrahim Ajie 22-01-2016 86.876.000,00

13 Pusk. Pasundan 25-01-2016 54.624.000,00

14 Pusk. Talaga Bodas 25-01-2016 19.966.500,00

15 Pusk. Caringin 21-01-2016 52.285.500,00

16 Pusk. Citarip 21-01-2016 151.751.000,00

17 Pusk. Cibuntu 22-01-2016 65.055.000,00

18 Pusk. Kopo 25-01-2016 54.375.000,00

19 Pusk. Pagarsih 12-02-2016 17.738.000,00

20 Pusk. Kujangsari 22-01-2016 21.970.500,00

21 Pusk. Cipamokolan 22-01-2016 26.378.000,00

22 Pusk. Margahayu Raya 21-01-2016 50.403.000,00

23 Pusk. Panghegar 22-01-2016 17.275.000,00

24 Pusk. Riung Bandung 22-01-2016 28.909.500,00

25 Pusk. Ujungberung Indah 21-01-2016 56.998.000,00

26 Pusk. Cibiru 22-01-2016 78.052.500,00

27 Pusk. Sindang Jaya 21-01-2016 48.831.500,00

28 Pusk. Griya Antapani 27-01-2016 23.850.500,00

29 Pusk. Cinambo 25-01-2016 25.773.000,00

30 Pusk. Arcamanik 25-01-2016 50.528.000,00

TOTAL JUMLAH 1.382.702.500,00

Pengelolaan dana kapitasi di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 990/Kep.1092-

DPKAD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang

Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung

yang Berasal dari Dana Kapitasi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;


DPKAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota






DPKAD/2014 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan

Teknis Puskesmas selaku Kepala Fasilitasi Kesehatan

Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

4. Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah

Kota Bandung dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. Nasution Nomor

119/1706-DPKAD/2014 tentang Penyimpanan Uang

Daerah Kota Bandung yang Berasal dari Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan.

5.5.6. Kas Lainnya Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

629.386.822,00 0,00

Saldo kas lainnya pada Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 sebesar Rp629.386.822,00 adalah saldo kas

yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar

629.386.822,00 dan dana yang bersumber dari Dana Non

Kapitasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.5.6.1. Kas dari Dana BOS Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

629.386.822,00 0,00

Saldo kas yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) per 31 Desember 2015 sebesar

Rp629.386.822,00. Dana BOS tahun anggaran 2015 yang

bersumber dari Pemerintah Pusat tidak masuk kedalam

postur APBD Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2015.

Pemerintah Pusat melakukan transfer secara langsung ke

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian Pemerintah

Provinsi Jawa Barat melakukan transfer langsung ke

rekening masing-masing sekolah.

Saldo kas Dana BOS sebesar Rp629.386.822,00 berasal

dari perhitungan sebagai berikut :




No Uraian Jumlah (Rp)

1. Saldo Kas Tahun Lalu 320.644.864,00

2. Penerimaan Dana BOS TA 2015 242.048.496.100,00

3. Penggunaan Dana BOS TA 2015:

a. Untuk Non Belanja Modal (194.372.221.754,00)

b. Untuk Belanja Modal (47.367.532.388,00)

4. Saldo Kas Akhir TA 2015 629.386.822,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pusat

dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS

Pusat Tahun 2015 antara Gubernur Jawa Barat dengan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor : 978/537-

SET.DISDIK dan Nomor 119/0270-DISDIK/2015 tanggal

22 Januari 2015 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perjanjian hibah

dimaksud mendapatkan alokasi dana BOS sebesar

Rp284.902.000.000,00 dengan pembagian jenjang sekolah

sebagai berikut :

No Jenjang Sekolah Jumlah Sekolah

Alokasi Dana (Rp)

1 Sekolah Dasar 769 177.896.000.000,00

2 Sekolah Menengah

Pertama

238 107.006.000.000,00

Total 1.007 284.902.000.000,00

Selama tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan adendum

terhadap naskah perjanjian hibah BOS Pusat sebanyak 4

(empat) kali sebagai berikut :

1) Addendum ke-1 dengan Nomor : 978/2277-SET.DISDIK

dan Nomor : 900/227.DISDIK tanggal 7 April 2015 atas

Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2015 Nomor

: 978/537-SET.DISDIK dan Nomor : 900/227.DISDIK

tanggal 22 Januari 2015. Perubahan berkaitan dengan

penambahan jumlah alokasi dana BOS sebesar




Rp1.961.550.000,00 dari alokasi sebelumnya sebesar

Rp284.902.000.000,00 menjadi Rp286.863.550.000,00;


dan Nomor : 900/4513.DISDIK tanggal 1 Juli 2015 atas

Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2015 Nomor

: 978/537-SET.DISDIK dan Nomor : 900/227.DISDIK

tanggal 22 Januari 2015. Perubahan berkaitan dengan

pengurangan jumlah alokasi dana BOS sebesar

Rp995.900.000,00 dari alokasi sebelumnya sebesar

Rp286.863.550.000,00 menjadi Rp285.867.650.000,00;


dan Nomor : 900/6455.DISDIK tanggal 6 Oktober 2015

atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2015

Nomor : 978/537-SET.DISDIK dan Nomor :

900/227.DISDIK tanggal 22 Januari 2015. Perubahan

berkaitan dengan pengurangan jumlah alokasi dana

BOS sebesar Rp1.634.850.000,00 dari alokasi

sebelumnya sebesar Rp285.867.650.000,00 menjadi

Rp284.232.800.000,00;

4) Addendum ke-4 dengan Nomor : 978.3/8564-

SET.DISDIK dan Nomor : 900/7529.DISDIK tanggal 12

Nopember 2015 atas Naskah Perjanjian Hibah BOS

Pusat Tahun 2015 Nomor : 978/537-SET.DISDIK dan

Nomor : 900/227.DISDIK tanggal 22 Januari 2015.

Perubahan berkaitan dengan penambahan jumlah

alokasi dana BOS sebesar Rp567.700.000,00 dari

alokasi sebelumnya sebesar Rp284.232.800.000,00

menjadi Rp284.800.500.000,00;

Alokasi dana BOS Pusat sesuai naskah perjanjian

addendum ke-4 sebesar Rp284.800.500.000,00 terbagi

pada jenjang sekolah sebagai berikut :

No Jenjang Sekolah Jumlah Sekolah

Alokasi Dana (Rp)

1 Sekolah Dasar 771 176.090.000.000,00

2 Sekolah Menengah

Pertama

242 108.710.500.000,00

Total 1.007 284.800.500.000,00




5.5.6.2. Kas dari Dana Non

Kapitasi


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo kas di bendahara yang bersumber dari Dana Non

Kapitasi per 31 Desember 2015 adalah nihil. Dana non

kapitasi atau dana klaim adalah dana yang diperoleh

puskesmas dari BPJS Kesehatan setelah terlaksananya

suatu pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,

pembayaran klaim non kapitasi pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Fasilitas

Kesehatan Tingkap Pertama (FKTP) milik Pemerintah

Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah

Daerah meliputi :

1) Pelayanan ambulan;

2) Pelayanan obat program rujuk balik;

3) Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;

4) Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk

pelayanan terapi krio;

5) Rawat inap tingkat pertama;

6) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh

bidan atau dokter;

7) Peyanan KB berupa MOP/vasektomi;

8) Kompensasi pada daerah yang belum tersebut fasilitas

kesehatan yang memenuhi syarat;

9) Pelayanan darah di FKTP; dan

10) Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang

tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Penyetoran dana non kapitasi oleh beberapa FKTP ke

Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung selama tahun

2015 diuraikan sebagai berikut :

No Tanggal FKTP/

Puskesmas

Periode

Penerimaan Jumlah (Rp)




1 19-01-2015 Ibrahim Adjie Tahun 2014 70.820.000,00

2 20-01-2015 Garuda Tahun 2014 26.960.000,00

3 20-01-2015 Puter Tahun 2014 5.970.000,00

4 16-12-2015 Garuda Tahun 2015 138.260.000,00

5 23-12-2015 Ibrahim Adjie Tahun 2015 83.460.000,00

6 23-12-2015 Puter Tahun 2015 115.635.000,00

7 28-12-2015 Padasuka Tahun 2015 83.510.000,00

8 29-12-2015 Pagarsih Tahun 2015 65.500.000,00

Total 590.115.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional, dana non kapitasi yang telah

disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan

kembali dengan cara Dinas Kesehatan harus :

1) Mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk

pemanfaatan dana tersebut;

2) Membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

Sampai dengan tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota

Bandung belum memiliki peraturan terkait dengan

pedoman pemanfaatan dana non kapitasi.

5.5.7. Investasi Jangka

Pendek


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan investasi jangka

pendek atas aset yang dimiliki sehingga saldo investasi jangka

pendek per 31 Desember 2015 adalah nihil.

5.5.8. Piutang Pajak

Netto


(Rp)


(Rp)

416.921.767.127,44 835.600.839.087,84

Saldo piutang pajak netto Pemerintah Kota Bandung per 31





piutang atas penerimaan pendapatan pajak daerah Kota

Bandung yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

belum terima kasnya oleh Pemerintah Kota Bandung setelah

diperhitungkan dengan penyisihan piutang pajak daerah

sebagai berikut :


31-12-2015 31-12-2014

1 Piutang Pajak Daerah 964.899.432.466.04 835.600.839.087,84

2 Penyisihan Piutang Pajak (547.977.665.338,60) 0,00

Jml Piutang Pajak Netto 416.921.767.127,44 835.600.839.087,84

Pengelolaan piutang pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung. Rincian piutang pajak daerah

Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 adalah

sebagai berikut :

Uraian Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1. Pajak Hotel 4.630.557.979,86 1.720.650.508,70

2. Pajak Restoran 7.923.911.696,15 4.041.249.095,67

3. Pajak Hiburan 5.338.990.015,36 3.081.977.059,05

4. Pajak Penerangan Jalan 0,00 0,00

5. Pajak Parkir 2.936.172.471,25 2.146.511.265,00

6. BPHTB 1.658.408.911,00 1.658.408.911,00

Jml Pajak Pendaftaran 22.488.041.073,62 12.648.796.839,42

7. Pajak Reklame 12.479.850.791,42 10.455.639.269,42

8. Pajak Air Tanah 8.403.407.830,00 5.857.488.479,00

9. PBB 921.528.132.771,00 806.638.914.500,00

Jml Pajak Penetapan 942.411.391.392,42 822.952.042.248,42

Jumlah Total Piutang 964.899.432.466,04 835.600.839.087,84

Rincian selengkapnya piutang pajak sebagaimana disajikan

pada Lampiran 2.




Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015

sebesar (Rp547.977.665.338,60) diperoleh dari perhitungan

berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur

dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi.

5.5.9. Piutang Retribusi

Netto


(Rp)


(Rp)

121.343.093,50 6.571.592.021,00

Saldo piutang retribusi netto Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 sebesar Rp121.343.093,50 merupakan

penerimaan pendapatan retribusi Pemerintah Kota Bandung

yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum diterima kasnya

setelah diperhitungkan dengan penyisihan piutang retribusi

daerah sebagai berikut :


31-12-2015 31-12-2014

1. Piutang Retribusi 2.843.747.354.00 6.571.592.021,00

2. Penyisihan Piutang

Retribusi

(2.722.404.260,50)

0,00

Jml Piutang Pajak Netto 121.343.093,50 6.571.592.021,00

Piutang retribusi per 31 Desember 2015 ada pada SKPD

sebagai berikut:

NO SKPD Saldo Piutang Retribusi (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1. Dinas PP Kebakaran 129.393.500,00 124.589.000,00

2. Dinas Pemakaman dan

Pertamanan

0,00

2.430.456.000,00

3. BPPT 2.675.266.989,00 3.977.460.156,00

4. Diskominfo 39.086.865,00 39.086.865,00

Jumlah Total 2.843.747.354,00 6.571.592.021,00

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015

sebesar (Rp2.722.404.260,50) diperoleh dari perhitungan

berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur




dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi

5.5.10. Piutang

Pendapatan

Lainnya Netto


(Rp)


(Rp)

67.053.977.018,76 55.084.415.480,00

Saldo piutang pendapatan lainnya netto Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp67.053.977.018,76

merupakan piutang pendapatan selain dari piutang pajak dan

piutang retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2015

belum diterima kasnya setelah diperhitungkan dengan

penyisihan piutang pendapatan lainnya, sebagai berikut :


31-12-2015 31-12-2014

1. Piutang Pend Lainnya 92.841.260.631.81 55.084.415.480,00

2. Penyisihan Piutang

Pendapatan Lainnya

(25.787.283.613,06)

0,00

Jml Piutang Pajak Netto 67.053.977.018,76 55.084.415.480,00

Piutang pendapatan lainnya dikelola oleh SKPD-SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

NO SKPD SALDO PIUTANG LAINNYA (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1. BLUD RSUD 10.728.450.108,00 10.679.759.714,00

2. BLUD RSKIA 2.084.033.300,00 2.763.876.700,00

3. BLUD RSKGM 858.368.300,00 561.227.900,00

4. BPPT 474.849.861,00 625.006.748,00

5. Dispora 572.324.425,00 0,00

6. DPKAD PPKD 35.596.893.246,00 4.840.829.458,00

7. DPKAD SKPD 34.696.642.152,00 28.255.922.193,00

8. Dinas Pelayanan Pajak 6.448.670.939,81 5.975.581.547,00

9. Dinas Perhubungan 151.028.300,00 152.211.220,00

10. Dinas Kebudayaan Par. 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00

Jumlah Total 92.841.260.631,81 55.084.415.480,00




Adapun penyisihan piutang pendapatan lainnya sebesar minus

Rp25.787.283.613,06 per 31 Desember 2015 sebagaimana

diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada masing-masing SKPD


NO SKPD

SALDO PENYISHAN PIUTANG LAINNYA (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1. BLUD RSUD (2.480.364.966,06) 0,00

2. BLUD RSKIA (328.421.630,00) 0,00

3. BLUD RSKGM (4.291.841,50) 0,00

4. BPPT 0,00 0,00

5. Dispora 0,00 0,00

6. DPKAD PPKD (4.395.128.958,00) 0,00

7. DPKAD SKPD (17.348.321.076,00) 0,00

8. Dinas Pelayanan Pajak 0,00 0,00

9. Dinas Perhubungan (755.141,50) 0,00

10. Dinas Kebudayaan Par. (1.230.000.000,00) 0,00

Jumlah Total (25.787.283.613,06) 0,00

Masing-masing piutang pendapatan lainnya tersebut diuraikan

sebagai berikut :

(1) Piutang BLUD RSUD Kota Bandung per 31 Desember 2015

sebesar Rp10.728.450.108,00 merupakan tagihan atas jasa

pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada

masyarakat/pihak ketiga.

Piutang jamkesda yang diperoleh dari gakinda adalah klaim

biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD

kepada pasien miskin peserta program Gakinda Kabupaten

Bandung.

Piutang jamkesmas/jampersal diperoleh dari klaim atas

jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD

kepada pasien peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan

Masyarakat) dan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang

ditanggung oleh pemerintah.




Piutang Perusahaan/Kontrak diperoleh dari klaim atas jasa

pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien

peserta jaminan dari perusahaan yang bekerjasama dengan

RSUD Kota Bandung.

Piutang PT Askes diperoleh dari klaim atas jasa pelayanan

kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang

menggunakan kartu peserta askes.

Piutang Pasien Umum/SKTM berasal dari pelayanan

kesehatan kepada pasien yang tidak mampu membayar

namun tidak memiliki jaminan kesehatan yang lengkap.

(2) Piutang BLUD RSKIA Kota Bandung per 31 Desember 2015

sebesar Rp2.084.033.300,00 merupakan tagihan atas jasa

pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada

masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bandung. Nilai

Piutang sebesar Rp2.084.033.300,00 merupakan piutang

yang berasal dari pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) untuk Bulan November dan Desember 2015;

(3) Piutang lainnya pada BLUD RSKGM per 31 Desember 2015

sebesar Rp858.368.300,00 merupakan tagihan atas jasa

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat

yang ditanggung oleh pemerintah;

(4) Piutang lainnya pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

(BPPT) per 31 Desember 2015 sebesar Rp474.849.861,00

merupakan piutang denda yang berasal dari pengenaan

denda atas keterlambatan pembayaran retribusi yang

dikelola oleh BPPT Kota Bandung;

(5) Piutang Pendapatan Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp

(6) Piutang lainnya pada DPKAD PPKD per 31 Desember 2015

sebesar Rp4.655.379.658,00 merupakan piutang yang

berasal dari piutang dari pendapatan BOT dan piutang dari

kelebihan pembayaran belanja pegawai Pemerintah Kota

Bandung, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

No Uraian Nilai Piutang

(Rp)




1. Piutang Transfer Bagi Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor

30.941.513.588,00

2. Piutang BOT 4.395.128.958,00

3. Piutang Pegawai 260.250.700,00

Total 35.596.893.246,00

Piutang Transfer Bagih Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

per 31 Desember 2015 sebesar Rp30.941.513.588,00

berasal dari kekurangan penerimaan pendapatan bagi hasil

pajak kendaraan bermotor sesuai dengan realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.462-Keu/2016

tanggal 9 Mei 2016 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil

Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2015

kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Piutang Pendapatan BOT per 31 Desember 2015 sebesar

Rp4.395.128.958,00 berasal dari tagihan Pemerintah Kota

Bandung kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama pembangunan/pengembangan pasar di

beberapa Wilayah Kota Bandung. Tagihan dari perjanjian

kerjasama pembangunan/pengembangan pasar yang terdiri

dari:

- PT. Elsana Rp 500.000.000,00

- PT. Anugerah Parahyangan Jaya Rp 3.819.650.000,00

- PT. Marga Tirta Kencana Rp 75.478.958,00

Jumlah Rp 4.395.128.958,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007

tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota

Bandung, penagihan dan pencatatan atas mutasi Piutang

BOT sejak Tahun 2009 dilakukan oleh PD. Pasar

Bermartabat. Selama tahun anggaran 2015 tidak terdapat

mutasi terhadap akun piutang pendapatan lainnya berupa

BOT ini.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.




Adapun piutang pegawai Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 sebesar Rp260.250.700,00 merupakan

kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai

yang telah pensiun. Kelebihan pembayaran tersebut

dikembalikan oleh masing-masing pegawai melalui

potongan gaji pensiun oleh PT Taspen dan disetorkan ke

Kas Daerah Kota Bandung setiap bulannya. Rekapitulasi

piutang pegawai Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 diuraikan sebagai berikut:

No. Uraian Potongan Des 2015

(Rp)

Sisa Utang s.d. Nop 2015

(Rp)

Sisa Utang s.d. Des 2015

(Rp)

1. Pemotongan dengan melalui

Dapem Induk 12.000.000,00 272.250.700,00 260.250.700,00

2. Pemotongan dengan melalui

Dapem Susulan 0,00 0,00 0,00

3. Pemotongan dengan melalui Non

Dapem 0,00 0,00 0,00

Jumlah 12.000.000,00 272.250.700,00 260.250.700,00

(7) Piutang lainnya pada DPKAD SKPD per 31 Desember 2015

sebesar Rp34.696.642.152,00 terdiri dari piutang sewa

tanah dan bangunan sebesar Rp28.142.516.737,00 dan

piutang denda sewa tanah dan bangunan sebesar

Rp6.554.125.415,00.

Piutang sewa tanah dan bangunan per 31 Desember 2015

sebesar Rp28.142.516.737,00 merupakan piutang atas

sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung

yang disewa oleh pihak ketiga. Total luas tanah Pemerintah

Kota Bandung yang disewakan adalah seluas + 792.681 m2

dengan jumlah penyewa sebanyak 5.041 orang.

Pengelolaan sewa tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh

Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Rincian piutang

sewa diuraikan sebagai berikut :

NO TAHUN Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1 s.d. Tahun 2001 1.461.000,00 2.404.611,00




NO TAHUN Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

2 Tahun 2002 13.848.900,00 20.914.057,00

3 Tahun 2003 45.990.341,00 65.719.458,00

4 Tahun 2004 93.863.123,00 124.056.473,00

5 Tahun 2005 169.788.956,00 206.863.361,00

6 Tahun 2006 400.589.989,00 481.107.189,00

7 Tahun 2007 753.661.667,00 876.233.105,00

8 Tahun 2008 1.261.740.463,00 1.404.378.613,00

9 Tahun 2009 1.560.869.339,00 1.715.129.881,00

10 Tahun 2010 1.988.081.924,00 2.211.035.142,00

11 Tahun 2011 2.449.323.918,00 2.760.692.008,00

12 Tahun 2012 3.079.707.448,00 3.484.518.840,00

13 Tahun 2013 3.742.668.927,00 4.205.015.359,00

14 Tahun 2014 4.592.810.931,00 5.369.790.089,00

15 Tahun 2015 7.988.109.811,00 0,00

Jumlah Total 28.142.516.737,00 22.927.858.186,00

Adapun piutang denda sewa tanah dan bangunan per 31


piutang denda yang berasal dari pengenaan denda atas

keterlambatan pembayaran sewa tanah dan bangunan

yang terdiri dari :

NO TAHUN Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1 s.d. Tahun 2001 146.100,00 240.460,00

2 Tahun 2002 3.323.734,00 5.019.369,00

3 Tahun 2003 11.037.657,00 15.772.635,00

4 Tahun 2004 22.527.113,00 29.773.504,00

5 Tahun 2005 40.749.277,00 49.647.117,00

6 Tahun 2006 96.141.398,00 115.465.494,00

7 Tahun 2007 180.878.444,00 210.295.547,00

8 Tahun 2008 302.817.264,00 337.050.363,00

9 Tahun 2009 374.608.079,00 411.630.551,00

10 Tahun 2010 477.138.956,00 530.647.641,00

11 Tahun 2011 587.836.938,00 662.565.173,00

12 Tahun 2012 739.128.824,00 836.283.410,00




NO TAHUN Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

13 Tahun 2013 898.239.422,00 1.009.202.395,00

14 Tahun 2014 1.102.273.302,00 1.114.470.348,00

15 Tahun 2015 1.717.278.907,00 0,00

Jumlah Total 6.554.125.415,00 5.328.064.007,00

(8) Piutang lainnya pada Dinas Pelayanan Pajak per 31


piutang yang berasal dari pengenaan denda atas

keterlambatan pembayaran pajak. Piutang denda pajak

terdiri dari :

No Piutang Denda Pajak Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Pajak Hotel 1.300.499.733,64 1.266.993.522,00

2 Pajak Restoran 2.648.303.019,62 2.283.726.779,00

3 Pajak Hiburan 978.515.503,17 976.193.313,00

4 Pajak Parkir 388.190.164,50 387.814.949,00

5 Pajak Reklame 835.938.280,48 808.224.692,00

6 Pajak Air Tanah 297.224.238,40 252.628.292,00

Jumlah Total 6.448.670.939,81 5.975.581.547,00


(9) Piutang lainnya pada Dinas Perhubungan per 31 Desember

2015 sebesar Rp151.028.300,00 merupakan piutang sewa

lahan dan kios yang berasal dari tagihan sewa lahan dan

kios yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di beberapa

terminal dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran

2015 belum dibayar oleh para penyewa.

(10) Piutang lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.230.000.000,00

merupakan piutang yang berasal kontribusi PT Esa

Gemilang Indah dari Perjanjian Kerja Sama Penataan dan

Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi berdasarkan

Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota

Bandung dengan PT Esa Gemilang Indah dengan Nomor




Surat Perjanjian 602./028–Huk .

001/EGI/PKS/I/2007

tanggal 30 Januari 2007 tentang Penataan dan

Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan

Siliwangi Kelurahan Babakan Siliwangi, Kecamatan

Coblong Kota Bandung. Jangka waktu kerjasama adalah 20

(dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatanganinya surat perjanjian atau mulai tanggal 30

Januari 2007 sampai dengan 29 Januari 2027. Pihak

Pemerintah Kota Bandung menyertakan modalnya berupa

tanah di kawasan Babakan Siliwangi dan bangunannya

senilai Rp125.222.985.000,00 sedang PT Esa Gemilang

Indah menyertakan modalnya berupa biaya pembangunan

kawasan Babakan Siliwangi sebesar Rp27.770.409.643,75

dan berkewajiban memberikan kontribusi berupa uang

setiap tahun selama jangka waktu kerjasama sebesar

Rp7.211.500.000,00. Walikota Bandung sebagai pihak

pertama dalam perjanjian kerjasama, dalam

pelaksanaannya diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung. Kewajiban kontribusi s.d.

periode pelaporan diuraikan sebagai berikut :

No Tahun Jumlah

Kontribusi (Rp)

Jumlah Disetor

(Rp)

Sisa Blm Setor (Rp)

Keterangan

1 2007 250.000.000 250.000.000 0

2 2008 300.000.000 300.000.000 0

3 2009 300.000.000 300.000.000 0

4 2010 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor

5 2011 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor

6 2012 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor

7 2013 330.000.000 0 330.000.000 Blm Setor

Jml 2.080.000.000 850.000.000 1.230.000.000

5.5.11. Belanja Dibayar

Dimuka


(Rp)


(Rp)




286.235.672,00 1.037.731.621,67

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2015 sebesar

Rp286.235.672,00 merupakan pembayaran atas transaksi-

transaksi yang mempunyai jangka waktu satu tahun dan

melewati periode pelaporan. Transaksi tersebut merupakan

pembayaran asuransi dan pembayaran sewa kantor. Beban

dibayar dimuka sebesar Rp286.235.672,00 terdapat pada

SKPD sebagai berikut :

NO SKPD NILAI (Rp)

Per 31-12-2015

NILAI (Rp)

Per 31-12-2014

I Asuransi

1 Dinas Kesehatan 51.051.000,00 0,00

2 Sekretariat Daerah 175.497.172,00 0,00

3 DPKAD 0,00 570.002.455,00

4 Sekretariat DPRD 0,00 190.125.000,00

Jumlah I 226.548.172,00 760.127.455,00

II Sewa Gedung/Bangunan

1 RSKIA 59.687.500,00 198.437.500,00

2 Dinas Pelayanan Pajak 0,00 79.166.666,67

Jumlah II 59.687.500,00 277.604.166,67

Jumlah I & II 286.235.672,00 1.037.731.621,67

5.5.12. Piutang Lainnya Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

5.602.895.550,00 0,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2015 sebesar

Rp5.602.895.550,00 merupakan piutang selain dari piutang

pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan lainnya yang

belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015. Piutang

lainnya tersebut berasal dari adanya kelebihan pembayaran

iuran jaminan kesehatan nasional untuk periode tahun

anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara BPJS

Kesehatan Cabang Utama Bandung dengan Dinas Kesehatan

Kota Bandung Nomor 1650/BA/V.01/0915 dan Nomor

445/8382-DINKES tanggal 21 September 2015. Rincian




piutang lainnya sesuai surat dari BPJS Kesehatan Cabang

Utama Bandung Nomor 485/V.01/0316 tanggal 21 Maret 2016

Hal Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Iuran Jaminan

Kesehatan diuraikan sebagai berikut :

NO URAIAN IURAN

PERJIWA PERBULAN

JUMLAH BULAN

JUMLAH JIWA YANG

DIREKONSILIASI JUMLAH (Rp)

I Tahun 2014

Pengurangan akibat kelebihan bayar Januari sd Desember 2014 (Karena Data Ganda)

19.225,00 12 20.586 4.749.190.200,00

II Tahun 2015

1 Pengurangan/Kompensasi Kelebihan Bayar Januari & Februari 2015 (karena Data Ganda)

19.225,00 2 20.586 791.531.700,00

2 Pengurangan/Kompensasi Penurunan Jmlh Peserta

Bulan Juli 2015 19.225,00 1 132 2.537.700,00 Bulan Agustus 2015 19.225,00 1 190 3.652.750,00 Bulan September 2015 19.225,00 1 300 5.767.500,00

3 Pengurangan/Kompensasi Kelebihan Bayar Juni, Juli, Agustus, September 2015 (karena Data Ganda)

19.225,00 4 653 50.215.700,00

Jumlah Kelebihan Bayar Tahun 2015

853.705.350,00

TOTAL JUMLAH 5.602.895.550,00

Realisasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (dulu

merupakan program jaminan kesehatan daerah Kota Bandung)

berasal dari realisasi pembayaran tahun anggaran 2014 dan

tahun anggaran 2015 dimana tahun anggaran 2014

dianggarkan pada belanja hibah di Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan tahun anggaran

2015 dianggarkan pada belanja langsung di Dinas Kesehatan

Kota Bandung.

5.5.13. Persediaan Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)




57.149.249.362,21 54.585.297.952,79

Jumlah persediaan Pemerintah Kota Bandung per 31


persediaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dikuasakan pada Pengurus Barang/Penyimpan

Barang (Pengelola Persediaan) pada dinas/badan/kantor/

satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

yang terdiri dari :

No Uraian

Nilai

Per 31-12-2015

(Rp)

Nilai

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Alat Tulis Kantor 10.822.811.807,23 8.301.527.871,30

2 Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00

3 Peralatan Listrik dan Elektronik 479.169.724,00 926.727.969,00

4 Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 37.456.030,00 8.724.000,00

5 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.079.052.117,00 0,00

6 Bahan Bakar Minyak/Gas 585.778.069,33 719.112.070,00

7 Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.875.500,00 0,00

8 Bahan Pakai Habis Lainnya 459.790.500,00 0,00

9 Bahan Baku Bangunan 6.724.865.722,10 0,00

10 Bahan/Bibit Tanaman 10.228.687.377,30 24.255.038.586,70

11 Bibit Ternak 53.184.000,00 0,00

12 Bahan Obat-obatan 22.770.673.145,31 18.091.066.722,59

13 Bahan Kimia 212.314.520,00 2.242.714.818,20

14 Bahan Makanan Pokok 188.958.964,00 40.385.915,00

15 Suku Cadang Sarana Mobilitas 314.994.300,00 0,00

16 Bahan/Material Lainnya 2.787.342.317,94 0,00

17 Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga

174.260.000,00

0,00

18 Persediaan Barang-Barang Lainnya 228.035.268,00 0,00

Jumlah Persediaan 57.149.249.362,21 54.585.297.952,79

Persediaan per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD


No PERSEDIAAN PER SKPD Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 386.790.883,00 335.048.580,00

2 Dinas Kesehatan 16.447.447.757,00 16.854.546.473,59

3 RSUD Kota Bandung 3.735.072.800,00 2.487.715.201,00





(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

4 RSKIA Kota Bandung 2.962.064.543,00 1.201.032.748,00

5 RSKGM Kota Bandung 1.670.167.616,00 1.383.540.927,20

6 Dinas Bina Marga dan Pengairan 19.783.429.864,00 19.130.867.226,00

7 Dinas Penc. dan Penanggulangan Kebakaran 37.717.554,00 130.330.090,00

8 Dinas Pemakaman Pertamanan 1.451.014.070,00 1.809.769.408,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 180.177.446,00 190.381.108,00

10 Bappeda 2.965.000,00 4.895.900,00

11 Dinas Perhubungan 3.295.285.645,00 2.968.753.057,00

12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 18.994.950,00 9.363.600,00

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.738.421.261,00 2.501.775.087,00

14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 10.137.710,00 110.672.958,00

15 Dinas Sosial 38.557.600,00 14.303.400,00

16 Dinas Tenaga Kerja 14.332.900,00 15.879.760,00

17 Dinas Koperasi UKM Perindag 24.318.252,00 54.221.200,00

18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1.265.277.700,00 1.215.497.250,00

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 35.514.403,00 16.658.950,00

20 BKBPM 60.657.210,00 60.072.790,00

21 Satpol PP 0,00 0,00

22 Sekretariat Daerah 1.357.420.878,00 1.216.370.689,00


24 DPKAD 69.089.300,00 315.455.635,00

25 Inspektorat 8.788.000,00 18.655.975,00

26 Dinas Pelayanan Pajak 1.278.669.480,00 947.393.810,00

27 Badan Kepegawaian Daerah 161.987.623,00 113.986.950,00

28 Kec. Sukasari 6.929.850,00 4.569.400,00

29 Kec. Cidadap 3.286.000,00 55.608.000,00

30 Kec. Sukajadi 6.266.000,00 5.670.250,00

31 Kec. Cicendo 14.717.200,00 9.681.750,00

32 Kec. Andir 24.414.800,00 17.301.350,00

33 Kec. Coblong 23.681.050,00 18.419.850,00

34 Kec. Bandung Wetan 11.988.202,00 11.6684.450,00

35 Kec. Sumur Bandung 5.319.500,00 48.133.000,00

36 Kec. Cibeunying Kidul 3.900.385,00 6.430.900,00

37 Kec. Cibeunying Kaler 8.402.000,00 4.200.000,00

39 Kec. Astanaanyar 18.484.450,00 22.131.650,00


41 Kec. Bojongloa Kidul 6.029.100,00 6.662.300,00

42 Kec. Babakan Ciparay 21.369.500,00 17.667.550,00

43 Kec. Bandung Kulon 13.395.150,00 15.390.450,00

44 Kec. Regol 16.300.100,00 6.458.000,00

45 Kec. Lengkong 1.750.000,00 3.529.000,00

46 Kec. Batununggal 4.980.300,00 23.699.265,00

47 Kec. Ujungberung 10.637.750,00 9.076.500,00






(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

49 Kec. Arcamanik 2.299.000,00 7.206.100,00

50 Kec. Cibiru 5.450.500,00 0,00

51 Kec. Antapani 89.185.980,00 99.783.990,00

52 Kec. Rancasari 6.125.450,00 5.050.000,00

53 Kec. Buah Batu 18.780.300,00 15.590.050,00

54 Kec. Bandung Kidul 11.144.400,00 18.613.650,00

55 Kec. Gedebage 5.537.000,00 0,00

56 Kec. Panyileukan 18.591.950,00 23.206.500,00

57 Kec. Cinambo 10.889.390,00 10.918.250,00

58 Kec. Mandalajati 3.402.600,00 2.162.500,00

59 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 20.836.500,00 16.234.550,00

60 Dinas Komunikasi dan Informatika 66.659.000,00 118.708.300,00

61 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 172.651.500,00 575.229.000,00

62 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.307.105,00 9.324.425,00

JUMLAH 57.149.249.362,00 54.585.297.952,79

5.5.14. Investasi Non

Permanen


(Rp)


(Rp)

395.805.587,00 368.630.160,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang – Investasi non permanen

per 31 Desember 2015 sebesar Rp395.805.587,00 merupakan

nilai investasi berupa perguliran dana yang menggambarkan

nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Perguliran dana dimulai sejak tahun 2001 sesuai dengan SK

Walikota Bandung No. 195 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001

tentang Kredit Program Barokah-GMT. Maksud dan tujuan

kredit ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung

dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya

dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil/mikro

dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya melalui

penyediaan permodalan yang murah dan mudah.

Dana yang disalurkan pada program Barokah GMT (Genah

Merenah Tumaninah) berjumlah Rp5.266.980.000,00. Dana

tersebut terdiri dari :

APBD Tahun 2001 Rp 1.000.000.000,00

APBD Tahun 2002 Rp 400.000.000,00

APBD Tahun 2003 Rp 690.000.000,00

APBD Tahun 2004 Rp 100.000.000,00




Dana guliran Tahun 2001 s.d. 2009 Rp 3.076.980.000,00

Jumlah Rp 5.266.980.000,00

Jumlah dana pokok dari APBD sejak Tahun 2001 s.d. 2004

adalah sebesar Rp2.190.000.000,00. Adapun nilai investasi

non permanen per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp2.430.071.097,00 dan nilai penyisihan dana bergulir yang

diragukan tertagih per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp2.034.265.510,00 sehingga jumlah yang dapat

direalisasikan adalah sebesar Rp395.805.587,00.

Dana tersebut disalurkan kepada kelompok/anggota usaha

kecil/mikro, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya. Program

Barokah tersebut disalurkan seluruhnya melalui Bank Jabar

Banten Kantor Cabang Tamansari.

Pemberian kredit tersebut adalah untuk Modal Kerja dan

untuk Investasi dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil.

Jangka waktu pemberian kredit modal kerja adalah maksimum

1 (satu) tahun termasuk masa tenggang maksimum 2 (dua)

bulan, sementara kredit investasi maksimum 2,5 (dua

setengah) tahun termasuk masa tenggang maksimum 6 (enam)

bulan.

Besarnya kredit untuk Modal Kerja maksimal

Rp2.000.000,00/anggota, sedangkan untuk investasi

maksimal Rp3.000.000,00/anggota.

Setelah jatuh tempo, penerima pinjaman wajib mengembalikan

pinjaman pokok ke Pemerintah Kota Bandung melalui Bank

Jabar Kantor Cabang Tamansari selaku pemegang kas Kredit

Program Barokah-GMT, ditambah dengan sejumlah

keuntungan yang besarnya didasarkan pada bagi hasil yang

telah disepakati.

Sebelumnya program Barokah-GMT ini disajikan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun

2010 sebagai Aset Lain-lain, namun karena karakteristiknya

memenuhi unsur sebagai dana bergulir sebagaimana diatur

dalam Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Dana Bergulir,

maka mulai tahun 2011 penyajiannya dipindahkan ke

Investasi Non Permanen.





5.5.15. Investasi Permanen Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

931.061.871.320,00 810.312.094.447,77

Jumlah investasi jangka panjang – Investasi permanen

Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar

Rp931.061.871.320,00 merupakan penyertaan modal

Pemerintah Kota Bandung pada Badan Usaha Milik Daerah.

Investasi permanen berupa penyertaan modal pada PDAM Kota

Bandung, PD BPR Kota Bandung, PD Kebersihan Kota

Bandung, dan PD Pasar Bermartabat dicatat dengan

menggunakan metode ekuitas dengan nilai keseluruhan

sebesar Rp923.004.116.947,00. Selain itu, terdapat pula

investasi permanen di Bank Jabar Banten, Yayasan

Purnabhakti, dan Koperasi Pegawai Kota Bandung yang dicatat

dengan metode perolehan dengan nilai keseluruhan sebesar

Rp39.470.001.620,00. Rincian masing-masing diuraikan

sebagai berikut:

Rincian investasi permanen yang dicatat dengan

menggunakan metode ekuitas sebagai berikut :

PDAM Kota Bandung Rp 0,00

PD. BPR Rp 68.771.064.100,00

PD. Kebersihan Rp 0,00

PD. Pasar Bermartabat Rp 822.820.805.600,00

Jumlah Rp 891.591.869.700,00

Investasi permanen di PDAM Kota Bandung yang disajikan

dengan nilai Rp0,00 tersebut merupakan penyertaan modal

Pemerintah Kota Bandung yang jika dihitung dengan metode

ekuitas memiliki saldo negatif sebesar (Rp142.901.589.208,90).

Perhitungan metode ekuitas dilakukan berdasarkan laporan

keuangan masing-masing perusahaan daerah yang belum

diaudit (Laporan Keuangan Unaudit), karena sampai dengan

saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

proses audit oleh auditor independen terhadap laporan




keuangan perusahaan daerah belum selesai. Perhitungan

selengkapnya disajikan pada Lampiran 7.

Adapun rincian investasi permanen yang dicatat dengan

menggunakan metode perolehan sebagai berikut :

Bank BJB Rp 29.000.001.620,00

Yayasan Purnabhakti Rp 1.470.000.000,00

Koperasi Pegawai Kota Bandung Rp 9.000.000.000,00

Jumlah Rp 39.470.001.620,00

Keseluruhan investasi permanen tersebut di atas, memiliki

nilai perolehan berdasarkan nilai akumulasi investasi yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan nilai

perolehan per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

PDAM Kota Bandung Rp 162.604.563.880,81

PD. BPR Rp 98.040.794.540,00

PD. Kebersihan Rp 15.679.201.611,00

PD. Pasar Bermartabat Rp 870.511.428.795,00

Bank Jabar Rp 29.000.001.620,00

Yayasan Purnabhakti Rp 1.470.000.000,00

Koperasi Pegawai Kota Bandung Rp 9.000.000.000,00

Jumlah Rp 1.186.305.990.446,81

Dalam tahun anggaran 2015 terdapat penambahan investasi

berupa penyertaan modal sebesar Rp115.000.000.000,00 yang

dilakukan kepada PD Pasar Bermartabat sebesar

Rp85.000.000.000,00 dan PD BPR Kota Bandung sebesar

Rp30.000.000.000,00. Penyertaan modal tersebut

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah

Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Rincian masing-masing investasi berupa penyertaan modal

pemerintah daerah selengkapnya disajikan pada Lampiran 8,

9, 10, 11, 12, 13, dan 14.




5.5.16. Aset Tetap Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

20.526.614.135.730,10 22.000.028.099.513,50

Saldo aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2015 sebesar Rp20.526.614.135.730,10 diperoleh dengan

perhitungan sebagai berikut :

□ Saldo per 31 Desember 2014 Rp 22.000.028.099.513,50

□ Penambahan Tahun 2015 Rp 4.880.065.381.571,00

□ Pengurangan Tahun 2015 (Rp 6.353.479.345.354,42)

□ Saldo Akhir per 31 Desember 2015 Rp 20.526.614.135.730,10

Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri atas :

Uraian

Saldo Aset Tetap

Per 31-12-2014 (Rp)

Transaksi Penambahan Tahun 2015

(Rp)

Transaksi Pengurangan Tahun 2015

(Rp)

Saldo Aset Tetap

Per 31-12-2015 (Rp)

Tanah 15.686.709.665.756,00 3.048.014.751.290,00 3.073.390.684.763,00 15.661.333.732.283,00

Peralatan dan Mesin 1.078.827.766.814,90 430.544.656.726,00 37.165.659.638,00 1.472.206.763.902,90

Gedung dan Bangunan 2.523.080.499.949,72 430.495.024.825,00 210.960.264.157,00 2.742.615.260.617,72

Jalan Irigasi Jaringan 2.472.679.840.467,89 563.731.703.981,00 124.495.947.322,00 2.911.915.597.126,89

Aset Tetap Lainnya 69.505.685.413,00 71.664.627.302,00 51.803.156.889,00 89.367.155.826,00

Konstruksi dlm Pengerjaan 169.224.641.112,00 335.614.617.447,00 101.406.847.365,00 403.432.411.194,00

Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 2.754.256.785.220,42 (2.754.256.785.220,42)

Jumlah 22.000.028.099.513,50 4.880.065.381.571,00 6.353.479.345.354,42 20.526.614.135.730,10

Nilai buku aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No URAIAN Per 31-12-2015

(Rp) Per 31-12-2014

(Rp)

1 Nilai Aset Tetap 23.280.870.920.950,52 22.000.028.099.513,50

2 Akumulasi Penyusutan (2.754.256.785.220,42) 0,00

Nilai Buku Aset Tetap 20.526.614.135.730,10 22.000.028.099.513,50

Saldo akumulasi penyusutan sebesar Rp2.754.256.785.220,42

per 31 Desember 2015 terdiri dari :

No Akumulasi Penyusutan Jumlah (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1 Akum. Peny. Peralatan & Mesin (715.661.537.578,42) 0,00

2 Akum. Peny. Gedung & Bang. (638.180.149.093,00) 0,00

3 Akum. Peny. Jalan Irigasi & Jar. (1.399.390.033.639,00) 0,00




No Akumulasi Penyusutan Jumlah (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

4 Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya (1.025.064.910,00) 0,00

Total Jumlah (2.754.256.785.220,42) 0,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar

Rp23.280.870.920.950,52 per Satuan Kerja Perangkat Daerah


No ASET TETAP PER SKPD Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 4.144.044.442.133,00 4.108.652.990.492.00

2 Dinas Kesehatan 459.991.505.497,00 447.915.638.683,00

3 RSUD Kota Bandung 172.597.695.931,00 122.955.229.042,00


5 RSKGM Kota Bandung 29.099.743.223,72 23.936.858.952,72

6 Dinas Bina Marga dan Pengairan 3.646.755.645.898,89 3.104.940.327.352,89

7 Dinas Penc. dan Penangg. Kebakaran 58.619.855.979,00 50.557.045.999,00

8 Dinas Pemakaman Pertamanan 2.775.230.518.031,00 2.689.875.293.713,00

9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 6.766.200.427.732,00 6.623.290.340.012,00

10 Bappeda 15.013.379.065,00 13.800.684.965,00

11 Dinas Perhubungan 484.204.768.769,00 392.964.608.343,00

12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 34.881.362.434,00 18.934.413.598,00

13 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 20.344.983.676,00 19.049.420.656,00

14 Badan Pemberdayaan Perempuan & KB 11.701.085.976,00 11.169.398.956,00

15 Dinas Sosial 54.101.050.095,00 37.121.922.366,00

16 Dinas Tenaga Kerja 10.900.676.520,00 10.187.135.890,00

17 Dinas Koperasi UKM Perindag 53.407.298.293,00 50.606.927.083,00

18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 20.430.913.169,00 12.575.357.687,00

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 74.103.330.541,00 24.258.376.490,00

20 BKBPM 6.835.645.393,00 5.928.121.583,00

21 Satpol PP 16.936.853.425,00 12.561.414.069,00

22 Sekretariat Daerah 296.923.026.830,00 263.116.239.850,00

23 Sekretariat DPRD 64.419.743.132,00 54.255.101.283,00

24 DPKAD 2.915.247.784.315,80 2.893.571.920.727,80

25 Inspektorat 4.328.958.745,00 3.512.237.175,00

26 Dinas Pelayanan Pajak 38.949.279.286,00 35.834.429.086,00

27 Badan Kepegawaian Daerah 5.990.292.950,00 12.111.719.800,00

28 Kec. Sukasari 34.544.451.268,00 32.254.304.608,00

29 Kec. Cidadap 27.763.357.951,00 25.415.888.476,00

30 Kec. Sukajadi 18.069.648.260,00 14.448.696.900,00

31 Kec. Cicendo 17.829.666.431,00 14.699.368.933,00

32 Kec. Andir 16.609.356.876,00 11.628.874.769,00

33 Kec. Coblong 25.131.843.479,00 20.554.149.889,00




No ASET TETAP PER SKPD Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

34 Kec. Bandung Wetan 17.813.676.466,00 15.190.680.886,00

35 Kec. Sumur Bandung 30.087.931.192,00 27.513.156.192,00

36 Kec. Cibeunying Kidul 17.377.102.108,00 12.839.865.638,00

37 Kec. Cibeunying Kaler 14.993.898.102,00 12.873.732.682,00

39 Kec. Astanaanyar 19.088.469.248,00 14.430.719.939,00

40 Kec. Bojongloa Kaler 17.149.595.121,00 14.803.091.711,00

41 Kec. Bojongloa Kidul 21.006.890.570,00 18.134.287.250,00

42 Kec. Babakan Ciparay 18.642.884.671,00 15.187.235.672,00

43 Kec. Bandung Kulon 17.659.601.605,00 13.538.539.915,00

44 Kec. Regol 22.976.284.617,00 19.265.687.099,00

45 Kec. Lengkong 31.751.549.197,00 26.620.899.587,00

46 Kec. Batununggal 21.928.150.990,00 17.586.431.725,00

47 Kec. Ujungberung 22.000.040.231,00 19.121.496.981,00

48 Kec. Kiaracondong 17.731.530.365,00 13.948.353.565,00

49 Kec. Arcamanik 25.946.234.680,00 22.613.165.080,00

50 Kec. Cibiru 26.612.347.425,00 24.372.417.545,00

51 Kec. Antapani 9.823.499.169,00 6.459.508.959,00

52 Kec. Rancasari 18.493.567.968,00 15.414.620.968,00

53 Kec. Buah Batu 18.736.390.246,00 14.932.308.272,00

54 Kec. Bandung Kidul 13.828.946.614,00 10.952.453.774,00

55 Kec. Gedebage 19.331.945.114,00 17.189.943.601,00

56 Kec. Panyileukan 14.180.493.374,10 10.253.162.434,10

57 Kec. Cinambo 16.062.060.069,00 14.492.721.069,00

58 Kec. Mandalajati 12.619.881.424,00 10.301.360.224,00

59 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 15.579.109.993,00 13.253.457.623,00

60 Dinas Komunikasi & Informatika 28.984.833.573,00 20.672.776.161,00

61 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 182.996.268.423,00 171.205.867.295,00

62 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 208.287.259.596,00 200.730.140.776,00

JUMLAH 23.280.870.920.950,52 22.000.028.099.513,50

Rincian aset tetap per SKPD selengkapnya disajikan pada

Lampiran 15.

Kejadian-kejadian selama tahun anggaran 2015 yang

berpengaruh kepada penambahan dan pengurangan kekayaan

Pemerintah Kota Bandung khususnya terhadap Aset Tetap

Kota Bandung antara lain dilakukan berdasarkan hal-hal

sebagai berikut :

1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa tanah dengan

luas 2.250 m2 senilai Rp1.634.360.000,00 yang terbagi

dalam 2 (dua) dokumen penyerahan, yaitu Berita Acara




Nomor : 593/2065-DISKAMTAM tanggal 21 Desember 2015

tentang Serah Terima Penguasaan Fisik dan Dokumen atas

Tanah Milik Ir. Kusnadi Surya Chandra yang Dihibahkan

kepada Pemerintah Kota Bandung terletak di Kelurahan

Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa

Barat seluas 272 m2 senilai Rp408.000.000,00 dan Berita

Acara Nomor : 593/2066-DISKAMTAM tanggal 21 Desember

2015 tentang Serah Terima Penguasaan Fisik dan Dokumen

atas Tanah Miilik Edi Sukamto Josana dan Go Hengky

Setiawan yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kota

Bandung terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa

Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 1978 m2

senilai Rp1.226.360.000,00;

2) Penerimaan Hibah Aset dari Pemerintah Pusat melalui

Kementrian Keuangan berupa bangunan pada Kementrian

Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Kota Bandung

melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai

surat Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan

kepada Kementrian Kelautan dan Kementrian Nomor : S-

289/MK.6/2014 tanggal 17 November 2014 Hal

Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Dana Tugas

Pembantuan pada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Hibah berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian

Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 dan 2011

berupan 2 (dua) unit bangunan dengan nilai seluruhnya

sebesar Rp9.569.171.642,00. Penerimaan hibah dituangkan

dalam Perjanjian Hibah antara Kementrian Kelautan dan

Perikanan dengan Pemerintah Kota Bandung Nomor :

B.566/P2HP.0/ HK.155/II/2015 dan Nomor : BA.027/555-

Dispertapa/2015 tanggal 5 Februari 2015 dan Berita Acara

Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor :

BA.567/P2HP.0/PL.430/II/2015 dan Nomor : BA.027/556-

dispertapa/2015 tanggal 5 Februari 2015.

3) Penghapusan aset tetap Pemerintah Kota Bandung dalam

Keputusan Walikota Bandung Nomor 024/Kep.687-

DPKAD/2015 tentang Penghapusan Kendaraan Operasional

Milik Pemerintah Kota Bandung dengan harga perolehan

sebesar Rp737.600.000,00.




5.5.17. Dana Cadangan Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Dana cadangan per 31 Desember 2015 adalah nihil.

5.5.18. Aset Lainnya Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

255.142.513.330,38 255.271.967.249,38

Aset lainnya Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015

sebesar Rp255.142.513.330,38 merupakan aset lainnya

Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari:

No Uraian Saldo Aset Lainnya (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1 Tagihan Piutang Penj. Angsuran 384.844.428,00 384.844.428,00

2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 127.920.000,00 127.920.000,00

3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 211.827.200.000,00 211.827.200.000,00

4 Aset Tidak Berwujud 21.278.293.089,00 20.101.713.740,00

5 Aset Lain-lain 21.524.255.813,38 22.830.289.081,38

Total 255.142.513.330,38 255.271.967.249,38

Rincian dari masing-masing aset lainnya tersebut disajikan

sebagai berikut :

5.5.18.1. Tagihan Piutang

PenjualanAngsuran


(Rp)


(Rp)

384.844.428,00 384.844.428,00

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Pemerintah

Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar

Rp384.844.428,00 terdiri atas Piutang atas pelepasan

tanah sebesar Rp37.752.990,00 dan Piutang penjualan

aset tetap sebesar Rp347.091.438,00.

Piutang atas pelepasan tanah sebesar Rp37.752.990,00

terdiri dari:

- Pelepasan hak atas tanah cicil (SK 1998) Rp 37.752.990,00

- Pelepasan hak atas tanah cicil (SK 2003) Rp 0,00

Jumlah per 31-12-2013 Rp 37.752.990,00




- Pembayaran cicilan tahun 2015 (SK 1998) Rp 0,00

Jumlah piutang atas pelepasan tanah 37.752.990,00

Pelepasan hak atas tanah didasarkan pada Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 593 – 696 tanggal 24 Agustus

1998, PERDA Kota Bandung No. 20 Tahun 2002 tanggal

20 Nopember 2002 dan SK. Walikota Bandung No.

593/Kep-111-HUK/2003 tanggal 2 Pebruari 2003.

Selama Tahun 2015 tidak terdapat mutasi penerimaan

kas dari pembayaran pelepasan hak atas tanah.

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 16.

Piutang Penjualan Aset Tetap per 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp347.091.438,00 merupakan sisa

tagihan atas penjualan kendaraan dinas sesuai

Keputusan Walikota Bandung No.024/Kep.368-

Huk/2005 tanggal 2 Mei 2005, yang telah jatuh tempo

pada tanggal 31 Oktober 2005.

Selama Tahun 2015 tidak terdapat mutasi penerimaan

kas dari pembayaran pelunasan Piutang Penjualan Aset

Tetap.

Rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 17.

5.5.18.2.Tagihan Tuntutan

Ganti Kerugian

Daerah


(Rp)


(Rp)

127.920.000,00 127.920.000,00

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah


Rp127.920.000,00 merupakan saldo piutang/tagihan

atas 10 (sepuluh) kasus kerugian yang telah ada Surat

Ketetapan Pembebanan TGR dan seluruhnya telah jatuh

tempo akhir Tahun 2003.

Namun demikian selain kasus yang telah ada SK

Pembebanannya sebagaimana disebut di atas, terdapat

pula 35 (tiga puluh lima) kasus kerugian senilai




Rp541.168.888 yang sampai dengan saat ini belum ada

Surat Ketetapan Pembebanan TGR-nya.


5.5.18.3.Kemitraan

dengan Pihak

Ketiga


(Rp)


(Rp)

211.827.200.000,00 211.827.200.000,00

Jumlah akun kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah


Rp211.827.200.000,00 adalah nilai aset yang dimitrakan

dengan PT Mega Chandra Purabuana dengan nilai

Rp211.827.200.000,00 sebagai berikut:

No Uraian Nilai (Rp)

1 Jalan Banten 14.395.200.000,00

2 Jalan Banten 6.224.000.000,00

3 Jalan Banten 4.480.000.000,00

4 Jalan Banten 13.760.000.000,00

5 Jalan Karawang 17.326.400.000,00

6 Jalan Karawang 5.696.000.000,00

7 Jalan Karawang 4.960.000.000,00

8 Jalan Banten 12.833.600.000,00

9 Jalan Banten 5.168.000.000,00

10 Jalan Jakarta 5.208.000.000,00

11 Jalan Jakarta 8.592.000.000,00

12 Jalan Jakarta 3.336.000.000,00

13 Jalan Karawang 18.816.000.000,00

14 Jalan Karawang 2.984.000.000,00

15 Jalan Karawang 3.120.000.000,00

16 Jalan Kiaracondong, Jalan Jakarta 84.928.000.000,00

Jumlah 211.827.200.000,00

Seluruh aset yang dimitrakan tersebut sebelumnya

tercatat sebagai aset tetap di Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya Kota Bandung. Saat ini aset kemitraan

dicatat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bandung.




5.5.18.4.Aset Tidak

Berwujud


(Rp)


(Rp)

21.278.293.089,00 20.101.713.740,00

Saldo aset tidak berwujud Pemerintah Kota Bandung per

31 Desember 2015 sebesar Rp21.278.293.089,00

merupakan aset berupa software yang digunakan dalam

operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat

lebih dari satu tahun pada SKPD sebagai berikut :


(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 208.435.700,00 9.493.000,00

2 RSUD Kota Bandung 45.812.800,00 29.705.500,00

3 RSKIA Kota Bandung 195.538.849,00 0,00

4 Dinas Pemakaman Pertaman. 1.057.253.500,00 1.057.253.500,00

5 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 40.183.000,00 40.183.000,00

6 Dinas Perhubungan 415.392.500,00 415.392.500,00

7 Dinas Kependudukan Capil 59.290.000,00 59.290.000,00

8 Dinas Sosial 53.175.550,00 53.175.550,00


10 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1.042.907.800,00 48.155.800,00

11 BKPPM 19.140.000,00 19.140.000,00

12 Satpol PP 93.500.000,00 0,00



15 DPKAD 17.141.000,00 17.141.000,00

16 Inspektorat 197.050.000,00 197.050.000,00

17 Dinas Pelayanan Pajak 1.685.413.000,00 1.685.413.000,00

18 Badan Kepegawaian Daerah 9.790.000,00 9.790.000,00

19 Kec. Sukasari 4.886.906,00 4.886.906,00

20 Kec. Cidadap 4.886.906,00 4.886.906,00

21 Kec. Sukajadi 4.886.906,00 4.886.906,00

22 Kec. Cicendo 4.886.906,00 4.886.906,00

23 Kec. Andir 4.886.906,00 4.886.906,00

24 Kec. Coblong 4.886.906,00 4.886.906,00

25 Kec. Bandung Wetan 402.272.906,00 724.534.406,00


27 Kec. Cibeunying Kidul 4.886.926,00 4.886.926,00





(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)


29 Kec. Astanaanyar 4.886.906,00 4.886.906,00


31 Kec. Bojongloa Kidul 6.096.906,00 6.096.906,00


33 Kec. Bandung Kulon 4.886.906,00 4.886.906,00

34 Kec. Regol 4.886.906,00 4.886.906,00

35 Kec. Lengkong 4.886.906,00 4.886.906,00

36 Kec. Batununggal 4.886.906,00 4.886.906,00

37 Kec. Ujungberung 4.886.906,00 4.886.906,00

38 Kec. Kiaracondong 4.886.906,00 4.886.906,00

39 Kec. Arcamanik 4.886.906,00 4.886.906,00

40 Kec. Cibiru 4.886.906,00 4.886.906,00

41 Kec. Antapani 4.886.906,00 4.886.906,00

42 Kec. Rancasari 32.606.906,00 32.606.906,00

43 Kec. Buah Batu 4.886.906,00 4.886.906,00

44 Kec. Bandung Kidul 4.886.906,00 4.886.906,00

45 Kec. Gedebage 37.496.906,00 37.496.906,00

46 Kec. Panyileukan 4.886.906,00 4.886.906,00

47 Kec. Cinambo 4.886.906,00 4.886.906,00

48 Kec. Mandalajati 4.886.906,00 4.886.906,00

49 Dinas Komunikasi dan Inf. 14.309.300.000,00 14.309.300.000,00

Jumlah 21.278.293.089,00 20.101.713.740,00

5.5.18.5.Aset Lain-lain Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

21.524.255.813,38 20.830.289.081,38

Saldo aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31


merupakan aset lain-lain berupa :

No Uraian Saldo Aset Lainnya (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1 Aset dlm Proses Penghapusan 19.024.255.813,38 20.330.289.081,38

2 Piutang Dana Talangan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

Jumlah 21.524.255.813,38 22.830.289.081,38

Aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 tersebut masing-masing diuraikan

sebagai berikut:




1) Aset Dalam Proses Penghapusan

Jumlah aset dalam proses penghapusan (aset rusak

berat) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2015 sebesar Rp19.024.255.813,38 antara lain

terdapat pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

sebesar Rp3.819.140.237,00 berupa aset-aset yang

diserahkan kepada masyarakat sesuai rekomendasi

BPK-RI dan aset dalam proses penghapusan berupa

bangunan di SMKN 15 Bandung sebesar

Rp3.639.463.956,00 yang berdasarkan putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

515/PK/Pdt.1989 tanggal 16 Maret 1991. Dalam

permohonan peninjauan kembali perkara perdata

antara Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia

melawan Pemerintah RI cq. Menteri P dan K cq.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa

Barat dinyatakan sebagai milik yayasan Pendidikan

Nasional Indonesia.

Rincian aset dalam proses penghapusan/aset rusak

berat pada masing-masing SKPD adalah sebagai

berikut:


(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 3.639.463.956,00 3.639.463.956,00

2 RSUD Kota Bandung 770.000,00 770.000,00


4 RSKGM Kota Bandung 798.068.910,28 798.068.910,28

5 Dinas Kebakaran 1.348.438.350,00 1.348.438.350,00

6 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 4.086.932.457,00 4.086.932.457,00

7 Dinas Sosial 7.370.000,00 7.370.000,00


9 BPPT 683.674.062,00 2.292.270.562,00

10 BKPPM 23.001.960,00 23.001.960,00

11 Kantor Satpol PP 3.465.000,00 3.465.000,00


13 DPKAD 38.594.430,00 38.594.430,00

14 Badan Kepegawaian Daerah 165.000,00 165.000,00

15 Kecamatan Sukasari 98.000,00 98.000,00

16 Kecamatan Coblong 4.482.500,00 4.482.500,00







(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

19 Kecamatan Astanaanyar 13.674.950,00 492.705.108,00

20 Kecamatan Bojongloa Kaler 33.399.000,00 33.399.000,00


22 Kecamatan Bandung Kulon 826.857.400,00 826.857.400,00

23 Kecamatan Regol 832.240.100,00 832.240.100,00

24 Kecamatan Lengkong 2.109.800,00 2.109.800,00

25 Kecamatan Batununggal 431.682.200,00 444.932.200,00

26 Kecamatan Ujungberung 91.291.200,00 91.291.200,00

27 Kecamatan Arcamanik 4.400.000,00 4.400.000,00

28 Kecamatan Cibiru 495.425.000,00 495.425.000,00

29 Kecamatan Antapani 300.354.478,00 313.354.478,00

30 Kecamatan Buah Batu 91.505.000,00 91.505.000,00

31 Kecamatan Bandung Kidul 93.480.000,00 93.480.000,00

32 Kecamatan Gedebage 5.271.500,00 5.271.500,00

33 Kecamatan Panyileukan 91.505.000,00 91.505.000,00

34 Kecamatan Mandalajati 701.112,00 701.112,00

35 Kapusarda 602.675.600,00 602.675.600,00

36 Dinas Pertanian Kepang 801.633.540,00 801.633.540,00

37 Disbudpar 3.327.500,00 3.327.500,00

Jumlah 19.024.255.813,38 20.330.289.081,38

2) Piutang Dana Talangan

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar

Rp2.500.000.000,00 merupakan saldo Piutang

Kepada Pihak Ketiga berupa pemberian dana

talangan kepada CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki

Lima (PKL) pada Tahun 2004. Pemberian dana

talangan ini ditetapkan sesuai Surat Perjanjian

Nomor:511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004

antara Pemerintah Kota Bandung dengan CV Usaha

Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik

Gedung. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, dana

talangan harus dikembalikan dalam 2 (dua) tahap

yaitu pada bulan April 2005 sebesar

Rp.1.250.000.000 dan pada bulan Agustus 2005

sebesar Rp.1.250.000.000.

Dana talangan ini digunakan untuk kegiatan relokasi

dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari 7

(tujuh) titik (Kawasan Alun-alun, Jalan Dalem Kaum




dan Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Asia

Afrika, Jalan Oto Iskandardinata, Jalan Jenderal

Sudirman dan Jalan Merdeka) ke Gedung Eks Toko

Ria di Jalan Otto Iskandardinata No.540 dan Jalan

Baranang Siang No.8 Kota Bandung.

Sampai dengan 31 Desember 2010 CV. Usaha

Mandiri PKL belum memenuhi kewajiban sesuai

perjanjian tersebut diatas, sehingga pada tanggal 14

Januari 2009 atas nama Walikota Bandung,

Sekretaris Daerah ub. Asisten Administrasi

Perekonomian dan Pembangunan ap. Kepala Bagian

Ekonomi Kota Bandung mengirimkan surat tagihan

Nomor:500/108-Ek, dengan nilai tagihan sebesar

Rp.4.797.500.000 (termasuk denda sebesar

Rp2.297.500.000). Pada Tahun 2010 telah

dilayangkan pula surat kepada CV Usaha Mandiri

PKL sesuai Surat No. 511.23/308-Ek tanggal 10

Desember 2010 perihal Pengembalian Dana Talangan

dengan nilai tagihan sebesar Rp7.437.500.000,00

(termasuk denda sebesar Rp4.937.500.000,00).

Menurut Pendapat Ahli Hukum (Legal Expert Opinion)

dari Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa,

pengakuan piutang atas dana talangan yang harus

dikembalikan tidak memenuhi syarat sahnya

perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat

dibatalkan dan batal demi hukum.

Selama Tahun 2015 tidak ada mutasi penerimaan

dari piutang pihak ketiga.

5.5.19. Kewajiban Jangka

Pendek


(Rp)


(Rp)

109.207.066.182,33 271.735.854.496,33

5.5.19.1. Utang Perhitungan

Pihak Ketiga

(PFK)


(Rp)


(Rp)

6.322.250,00 407.113.925,00




Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah


Rp6.322.250,00 merupakan perhitungan PFK yang

belum disetorkan ke Kas Negara yang ada pada

Sekretariat DPRD, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan

Kecamatan Penyileukan.

5.2.19.2. Utang Bunga


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo utang bunga Pemerintah Kota Bandung per 31

Desember 2015 adalah nihil.

5.2.19.3.Bagian Lancar

Utang Jangka

Panjang


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah

Kota Bandung per 31 Desember 2015 adalah nihil.

5.2.19.4. Pendapatan

Diterima Dimuka


(Rp)


(Rp)

29.281.400.626,83 20.045.716.845,33

Saldo pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2015 sebesar

Rp29.281.400.626,83 merupakan penerimaan dimuka

dari sewa lahan di RSUD dan Dinas Perhubungan,

penerimaan dimuka retribusi pemakaman pada Dinas

Pemakaman dan Pertamanan, penerimaan dimuka

pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak dan

penerimaan dimuka sewa tanah dan bangunan di

DPKAD, sebagai berikut:

No SKPD Pend. Diterima Dimuka (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

1. RSUD 46.158.655,33 103.333.333,33




No SKPD Pend. Diterima Dimuka (Rp)

Per 31-12-2015 Per 31-12-2014

2. Dinas Pehubungan 19.955.000,00 19.955.000,00

3. Dinas Pemakaman 320.325.000,00 0,00

4. DPKAD 23.483.930.703,00 19.922.428.512,00

5. Dinas Pelayanan Pajak 5.411.031.268,50 0,00

Total 29.281.400.626,83 20.045.716.845,33

5.2.19.5. Utang Belanja Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

41.452.871.425,50 0,00

Saldo utang belanja Pemerintah Kota Bandung per 31


merupakan utang belanja (utang beban) berupa

beban/tagihan yang berupa beban pegawai dan beban

barang jasa yang diperoleh manfaatnya pada Bulan

Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :


(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 4.660.552.079,00 0,00

2 Dinas Kesehatan 1.834.673.047,00 0,00

3 RSUD Kota Bandung 9.213.142.155,00 0,00

4 RSKIA Kota Bandung 1.466.873.135,00 0,00

5 DPP Kebakaran 531.388.375,00 0,00

6 Dinas Pemakaman Pertaman. 513.268.674,00 0,00

7 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 502.139.908,00 0,00

8 Bappeda 371.591.212,00 0,00

9 Dinas Perhubungan 795.658.620,00 0,00

10 BPLH 170.932.809,00 0,00

11 Dinas Kependudukan Capil 220.899.872,00 0,00

12 BPPKB 185.073.595,00 0,00

13 Dinas Sosial 140.571.165,00 0,00

14 Dinas Tenaga Kerja 222.783.207,00 0,00

15 Dinas Koperasi UKM Indag 268.969.674,00 0,00

16 BPPT 236.514.124,00 0,00

17 BKPPM 171.127.583,00 0,00

18 Sekretariat Daerah 5.449.142.988,00 0,00

19 Sekretariat DPRD 298.539.963,00 0,00

20 DPKAD PPKD 1.703.667.645,00 0,00

21 DPKAD SKPD 580.715.156,00 0,00

22 Inspektorat 435.929.813,00 0,00





(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

23 Dinas Pelayanan Pajak 594.282.459,00 0,00

24 Kec. Sukajadi 375.027.222,00 0,00

25 Kec. Andir 224.200.984,00 0,00

26 Kec. Coblong 240.216.019,00 0,00

27 Kec. Cibeunying Kidul 218.896.953,00 0,00

28 Kec. Cibeunying Kaler 185.835.425,00 0,00

29 Kec. Astanaanyar 218.495.045,00 0,00

30 Kec. Bojongloa Kaler 182.166.627,00 0,00

31 Kec. Babakan Ciparay 218.672.892,00 0,00

32 Kec. Bandung Kulon 259.154.153,00 0,00

33 Kec. Regol 252.119.201,00 0,00


35 Kec. Cibiru 188.486.903,00 0,00

36 Kec. Buah Batu 189.573.108,00 0,00

37 Kec. Bandung Kidul 172.043.187,00 0,00

38 Kec. Cinambo 181.505.157,00 0,00

39 Kec. Mandalajati 154.438.695,00 0,00

40 Kapusarda 71.479.407,00 0,00

41 Dinas Pertanian Kepang 285.802.434,00 0,00

42 Dinas Kebudayaan Pariw. 173.718.100,00 0,00

Jumlah 41.452.871.425,50 0,00

5.2.19.6. Utang Jangka

Pendek Lainnya


(Rp)


(Rp)

38.466.471.880,00 251.283.023.726,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota

Bandung per 31 Desember 2015 sebesar

Rp38.466.471.880,00 merupakan hutang kepada pihak

ketiga atas pekerjaan yang telah selesai namun sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 belum

diselesaikan pembayarannya. Jumlah utang jangka

pendek lainnya diuraikan sebagai berikut :

SKPD Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

1. Dinas Pendidikan 2.829.109.086,00 4.680.994.256,00

2. Dinas Kesehatan 310.898.070,00 7.278.592.228,00

3. RSUD 3.135.991.414,00 4.491.425.988,00

4. RSKIA 0,00 1.077.932.537,00

5. RSKGM 0,00 3.650.000,00

6. DBMP 23.324.402.484,00 154.395.637.381,00




SKPD Per 31-12-2015

(Rp)

Per 31-12-2014

(Rp)

7. Dinas Pemakaman dan

Pertamanan

210.965.000,00

7.053.796.580,00

8. Distarcip 5.970.480.006,00 43.755.774.150,00

9. Bappeda 0,00 257.794.140,00

10. Dinas Perhubungan 428.338.050,00 4.125.992.870,00

11. BPLH 0,00 44.860.200,00

12. Dinas Sosial 895.025.250,00 0,00

13. BPPT 111.815.555,00 1.460.692.325,00

14. Dinas Pemuda Olahraga 407.630.000,00 432.437.500,00

15. Satpol PP 359.630.900,00 359.630.900,00

16. Sekretariat Daerah 13.887.500,00 5.223.635.930,00

17. Sekretariat DPRD 13.498.925,00 0,00

18. DPKAD SKPD 0,00 667.178.910,00

19. Dinas Pelayanan Pajak 29.695.000,00 15.761.075.814,00

20. Kec. Sumur Bandung 3.190.000,00 0,00

21. Kec. Cibeunying Kidul 14.839.000,00 0,00

22. Kec. Astanaanyar 0,00 317.928.900,00

23. Kec. Bojongloa Kaler 0,00 48.255.350,00

24. Kec. Regol 0,00 1.000.000,00

25. Kec. Bandung Kidul 0,00 9.815.000,00

26. Diskominfo 19.587.040,00 19.587.040,00

27. Disbudpar 387.488.600,00 219.874.600,00

Jumlah 38.466.471.880,00 251.688.154.416,00

5.5.20. Ekuitas Per 31 Desember 2015

(Rp)


(Rp)

23.149.676.966.833,00 24.976.000.782.250,60

Saldo ekuitas Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2015 sebesar Rp23.149.676.966.833,00 adalah kekayaan

bersih Pemerintah Kota Bandung yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung.




5.6. PENJELASAN POS–POS LAPORAN ARUS KAS

5.6.1.Penjelasan Umum Laporan Arus Kas

5.6.1.1. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan

informasi mengenai arus kas masuk, arus kas

keluar, dan perubahan kas dan setara kas

selama suatu periode akuntansi pada tanggal

pelaporan.

5.6.1.2. Definisi

a. Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar

kas dan setara kas.

b. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang

setiap saat dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintah.

c. Setara kas adalah investasi jangka pendek

yang sangat likuid yang siap dijabarkan

menjadi kas dengan jumlah tertentu serta

bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

5.6.1.3. Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama

periode tertentu yang diklasifikasikan

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset

non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan

dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk

kegiatan operasional pemerintah selama satu

periode akuntansi. Penerimaan/arus masuk

kas dari aktivitas operasi antara lain berupa

penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi

daerah, penerimaan transfer pusat, dan

penerimaan transfer provinsi. Sedangkan

pengeluaran/arus keluar kas dari aktivitas

operasi antara lain berupa belanja pegawai,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bantuan




keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja

barang dan jasa.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas perolehan

dan pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang

tidak masuk dalam aset. Arus kas masuk dari

aktivitas investasi aset non keuangan antara

lain berupa penjualan aset tetap dan penjualan

aset lainnya. Sedangkan arus kas keluar antara

lain berupa kas untuk memperoleh aset tetap

dan aset lainnya.

Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan

komposisi ekuitas dan dan pinjaman

pemerintah sehubungan dengan aset dan

surplus anggaran. Arus masuk kas dari

aktivitas pembiayaan antara lain berupa

penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, dan penjualan investasi permanen

lainnya. Sedangkan arus keluar kas antara lain

berupa pembayaran cicilan utang, pembayaran

obligasi pemerintah dan penyertaan modal

pemerintah.

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak

mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus

masuk kas non anggaran antara lain berupa

penerimaan pihak ketiga dan kiriman uang

masuk, sedangkan arus keluar kas antara lain

berupa pengeluaran untuk pihak ketiga dan

kiriman uang keluar.

5.6.2.Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.6.2.1 Posisi Kas

Posisi kas dan setara kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

sebesar Rp 994.140.890.638,00 terdiri dari :




a. Kas di Kas Daerah Rp 908.541.462.148,00

b. Kas di Bend. Penerimaan Rp 0,00

c. Kas di Bend. Pengeluaran Rp 2.755.191.505,00

d. Kas di BLUD Rp 35.311.537.001,00

e. Kas di Bend. Kapitasi Rp 47.532.699.984,00

Jumlah Rp 994.140.890.638,00

Saldo kas secara keseluruhan sebesar 0,00

dirinci sebagai berikut :

a. Kas di Kas Daerah Rp 908.541.462.148,00

b. Kas di Bend. Pengeluaran (sisa up/tu) Rp 1.535.079.412,00

c. Kas di Bend. Pengeluaran (sisa belanja) Rp 1.220.112.093,00

d. Kas di BLUD RSUD Rp 16.476.182.774,00

e. Kas di BLUD RSKIA Rp 14.623.842.275,00

f. Kas di BLUD RSKGM Rp 4.211.511.952,00

g. Kas di Bendahara Kapitasi Rp 47.532.699.984,00

Saldo akhir kas di BUD & BLUD Rp 994.140.890.638,00

a. Kas di Bend. Pengeluaran (PFK) Rp 2.933.500,00

b. Kas di Bend. Pengeluaran (LS Bend. blm

dibayarkan)

Rp

291.872.164,00

c. Kas di Bend. Penerimaan Rp 1.014.000,00

d. Kas di Bend. Pengeluaran (Jagir/Bunga) Rp 0,00

Saldo Kas Akhir Rp 994.436.710.302,00

5.6.2.2 Perubahan Saldo Kas

Perubahan saldo kas di Kas Daerah untuk

tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015

dapat diuraikan sebagai berikut.

Ringkasan kenaikan kas di Kas Daerah sebesar

Rp(218.866.290.317,00) adalah sebagai berikut

:

No Uraian 31 Desember 2015

(Rp)

1 Arus Masuk Kas 5.224.516.507.055,00

1.1 Aktivitas Operasi 5.097.497.264.294,00

1.2 Aktivitas Investasi 574.652.554,00

1.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00

1.4 Aktivitas Non Anggaran 126.444.590.207,00





(Rp)

2 Arus Keluar Kas 5.443.376.475.122,00


2.2 Aktivitas Investasi 1.402.802.827.811,00


2.4 Aktivitas Non Anggaran 126.438.267.957,00

3 Arus Kas Bersih (1–2) (218.859.968.067,00)


3.2 Aktivitas Investasi (1.402.228.175.257,00)


3.4 Aktivitas Non Anggaran 6.322.250,00

4 Kenaikan Kas di Kas Daerah (218.859.968.067,00)

5 Saldo Awal Kas dan Setara Kas 1.213.007.180.955,00

6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

(4+5) 994.156.055.388,00

5.6.2.3 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas

Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31

Desember 2015 berasal dari :

- Arus Masuk Kas sebesar Rp 5.224.516.507.055,00

- Arus Keluar Kas sebesar Rp 5.443.376.475.122,00

Arus Kas Bersih Rp (218.859.968.067,00)

Rincian arus masuk dan keluar kas dari

aktivitas operasi adalah sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi

sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

Rp. 5.097.497.264.294,00 dirinci sebagai

berikut :


(Rp)

1. Pendapatan Pajak Daerah 1.485.255.717.607,00

2. Hasil Retribusi Daerah 64.985.847.830,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 8.602.757.430,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli 300.275.668.084,00





(Rp)

Daerah yang Sah

5. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 173.384.595.066,00

6. Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00

7. Dana Alokasi Khusus 17.709.340.000,00

8. Pendapatan Hibah 8.551.912.000,00

9. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 749.482.420.357,00

10. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus 629.172.608.000,00

11. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya 85.338.506.920,00

Jumlah 5.097.497.264.294,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi


Rp3.914.135.379.354,00 dirinci sebagai

berikut :


(Rp)

1 Belanja Pegawai 2.381.935.235.484,00

2 Belanja Bunga 0,00

3 Belanja Subsidi 116.260.455.000,00

4 Belanja Hibah 126.741.369.485,00

5 Belanja Bantuan Sosial 0,00

6 Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa 900.741.220,00

7 Belanja Tidak Terduga 116.993.530,00

8 Belanja Barang dan Jasa 1.288.180.584.635,00

Jumlah 3.914.135.379.354,00





Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas Investasi sampai

dengan 31 Desember 2015 sebesar

(Rp1.402.228.175.257,00) terdiri dari :

a. Arus Masuk Kas

Sampai dengan 31 Desember 2015 arus

masuk kas yang berasal dari aktivitas

investasi sebesar Rp574.652.554,00 terdiri

dari :


(Rp)

1. Penjualan Peralatan/Perlengkapan

Kantor yang tidak terpakai 0,00

2. Penjualan Kendaraan Dinas roda

empat 0,00

3. Penjualan Drum Bekas 7.263.000,00

4. Penjualan bahan-bahan Bekas

Bangunan 567.389.554,00

Jumlah 574.652.554,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi


Rp1.402.802.827.811,00 terdiri dari:


(Rp)

1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 105.999.490.000,00

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Besar Darat

15.848.367.156,00

3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Bantu

8.738.153.245,00

4 Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor

147.840.409.518,00


Angkutan Darat Tak Bermotor

1.118.053.000,00


Bengkel Bermesin

363.413.950,00


Bengkel Tak Bermesin

708.815.800,00

8 Belanja Modal - Pengadaan Alat

Ukur

4.604.735.050,00





(Rp)


Pengolahan

255.893.750,00


Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

905.227.130,00


Kantor

36.601.226.973,00


Rumah Tangga

32.677.371.009,00

13 Belanja Modal Pengadaan

Komputer

40.820.015.001,00

14 Belanja Modal Pengadaan Meja

Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.186.170.320,00


Studio

13.800.205.398,00


Komunikasi

6436986557,00


Peralatan Pemancar

315.608.200,00


Kedokteran

50.543.351.998,00


Kesehatan

186.653.150,00

20 Belanja Modal Pengadaan Unit-

Unit Laboratorium

4.358.349.400,00


Peraga/Praktek Sekolah

881.449.400,00


Laboratorium Fisika Nuklir /

Elektronika

98.725.000,00


Peralatan Laboratorium

Hidrodinamika

6.495.511.592,00


Persenjataan Non Senjata Api

924.495.500,00


Keamanan dan Perlindungan

2406419030,00


Bangunan Gedung Tempat Kerja

282.019.868.799,00


Bangunan Gedung Tempat Tinggal

1.566.298.520,00


Bangunan Rambu-Rambu

2191710620,00

29 Belanja Modal Pengadaan Jalan

312.370.020.760,00





(Rp)


Bangunan Air Irigasi

16.189.653.394,00

31 Pengadaan Bangunan Pengaman

Sungai dan Penanggulangan BA 49.303.974.454,00

32

Pengadaan Bangunan

Pengembangan Sumber Air dan Air

Tanah

150.439.200,00

33 Pengadaan Bangunan Air

Bersih/Baku 735.190.720,00

34 Pengadaan Bangunan Air Kotor 19446633970,00

35 Pengadaan Instalasi Air

Minum/Air Bersih 8.421.640.236,00

36 Pengadaan Instalasi Air Kotor 1.938.036.410,00

37 Pengadaan Instalasi Pengolahan

Sampah 139.166.000,00

38 Pengadaan Instalasi Pembangkit

Listrik 24.135.000,00

39 Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 859.928.510,00

40 Pengadaan Instalasi Gas 810.420.700,00

41 Pengadaan Jaringan Listrik 68.430.989.242,00

42 Pengadaan Jaringan Telepon 559.738.919,00

43 Pengadaan Buku 981.294.645,00

44 Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan 100.857.500,00

45 Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan 1.126.259.730,00

46 Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 1.416.650.580,00

47 Pengadaan Tanaman 1.394.778.300,00

48 Pengadaan Aset Tetap Renovasi 29.510.044.475,00

Jumlah 1.287.802.827.811,00


Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sampai

dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 terdiri dari

:

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas berasal dari aktivitas pendanaan

sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.




b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan sampai

dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 terdiri

dari :


Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai

dengan 31 Desember 2015 adalah Rp6.322.250,00.


(Rp)

1. Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan dari

Fihak Ketiga (PFK)

126.444.590.207,00

2. Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan dari

Fihak Ketiga (PFK)

126.438.267.957,00

Jumlah 6.322.250,00.




BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Susunan organisasi Pemerintah Kota Bandung dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1) Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bandung.

2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang



Lembaga Teknis Daerah.




Dinas Daerah Kota Bandung.


Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Lingkungan Kota Bandung.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 03 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bandung dengan susunan organisasi

Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1) Asisten Pemerintahan, yang meliputi:

a. Bagian Pemerintahan Umum, dengan membawahkan:

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

(2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan

(3) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan;




b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan

membawahkan :

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi

Manusia;

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah,

dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan

(3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

d. Bagian Kerja Sama, dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan

(2) Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri.

2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, yang

meliputi:

a. Bagian Perekonomian, dengan membawahkan :

(1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

(2) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;

dan

(3) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

b. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dengan

membawahkan :

(1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

(2) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; dan

(3) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dengan

membawahkan :

(1) Sub Bagian Sosial Keagamaan;

(2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

(3) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

3) Asisten Administrasi Umum, yang meliputi:

a. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, dengan membawahkan

:

(1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

(2) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan

(3) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.

b. Bagian Umum dan Perlengkapan, dengan membawahkan :




(1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

(2) Sub Bagian Protokol; dan

(3) Sub Bagian Perlengkapan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1) Sekretaris DPRD;

2) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan

b. Sub Bagian Persidangan.

3) Bagian Umum, membawahkan;

a. Sub Bagian Tata Usaha; dan

b. Sub Bagian Rumah Tangga.

4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan :

a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan

b. Sub Bagian Protokol.

5) Bagian Keuangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Anggaran; dan Sub Bagian Perbendaharaan dan

Pembukuan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Penataan organisasi dinas pada Pemerintah Kota Bandung

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota BandungNomor 05 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Sedangkan penataan

organisasi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah.

Jumlah organisasi dinas dan lembaga teknis (badan dan kantor)

pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perda-perda tersebut di

atas adalah 17(tujuh belas) dinas, 6 (enam)badan, 1(satu) kantor, 3

(tiga) rumah sakit daerah, 4 (empat) perusahaan daerah, Inspektorat

Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta 30 (tiga puluh)

kecamatan.




Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung Tahun2015 diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah selaku BLUD

4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD

5. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD

6. Dinas Bina Marga dan Pengairan

7. Dinas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan

9. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11. Dinas Perhubungan

12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

15. Dinas Sosial

16. Dinas Tenaga Kerja

17. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

18. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

19. Dinas Pemuda dan Olah Raga

20. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

21. Satuan Polisi Pamong Praja

22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

24. Sekretariat Daerah

25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

26. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

27. Inspektorat

28. Dinas Pelayanan Pajak

29. Badan Kepegawaian Daerah

30. Kecamatan Sukasari

31. Kecamatan Cidadap

32. Kecamatan Sukajadi

33. Kecamatan Cicendo

34. Kecamatan Andir

35. Kecamatan Coblong

36. Kecamatan Bandung Wetan

37. Kecamatan Sumur Bandung




38. Kecamatan Cibeunying Kidul

39. Kecamatan Cibeunying Kaler

40. Kecamatan Astanaanyar

41. Kecamatan Bojongloa Kaler

42. Kecamatan Bojongloa Kidul

43. Kecamatan Babakan Ciparay

44. Kecamatan Bandung Kulon

45. Kecamatan Regol

46. Kecamatan Lengkong

47. Kecamatan Batununggal

48. Kecamatan Ujungberung

49. Kecamatan Kiaracondong

50. Kecamatan Arcamanik

51. Kecamatan Cibiru

52. Kecamatan Antapani

53. Kecamatan Rancasari

54. Kecamatan Buah Batu

55. Kecamatan Bandung Kidul

56. Kecamatan Gedebage

57. Kecamatan Panyileukan

58. Kecamatan Cinambo

59. Kecamatan Mandalajati

60. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

61. Dinas Komunikasi dan Informatika

62. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

63. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peristiwa penting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota Bandung dalam tahun 2015 adalah pelaksanaan Side Events

Perayaan Ke -60 Konferensi Asia Afrika, yang telah dilaksanakan

pada bulan April tahun 2015. Penyelenggaraan peringatan

Konferensi Asia Afrika dimaksud didanai dari berbagai sumber

pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD kota Bandung,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi jawa Barat maupun

pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat. Sebagai dasar pemberian

Hibah dari Pemerintah Pusat adalah Perjanjian Hibah daerah Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung Untuk Hibah

Penyelesaian Tunggakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka

Pelaksanaan Side Events Perayaan Ke 60 Konferensi Asia Afrika,




Nomor : PHD-121/MK.7/2015 tanggal 30 Desember 2015. Sesuai

dengan Perjanjian Hibah daerah dimaksud halaman 2 huruf b, c dan

d besarnya hibah adalah sebesar Rp 8.551.912.000,00,- dan telah

masuk ke Kas Derah Pemerintah Kota Bandung.




BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat

bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal

maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program

pada Pemerintah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber

daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan

terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa

dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku

pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya

perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

(BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat

menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah

Kota Bandung.

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN