RKT-2015perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/source/Berkas/RKT... · 2019. 7. 11. · 2 RKT-2015 – Direktorat Perlindungan Perkebunan 1.2. Maksud dan Tujuan A. Maksud Penyusunan

1

RKT-2015 – Direktorat Perlindungan Perkebunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman

kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan,

2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga

(K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.Berdasarkan RPJM,

setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program

tahunan dituangkan kedalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja

KL) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu

terus di kembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem

penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undangnomor 17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan

bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan

pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan

penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, Direktorat Perlindungan

Perkebunan memandang perlu menyusun Rencana KinerjaTahunan (RKT)

tahun 2015 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun

2015. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang

mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik

pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses

pengukuran keberhasilan atau kegagalan Direktorat Perlindungan Perkebunan

pada tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka

penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada

Rencana Strategis.

2


1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RKT tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan Direktorat

Perlindungan Perkebunan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan sebagai tolok ukur yang

digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan

kegiatan dalam tahun 2015.

B. Tujuan

Penyusunan RKT tahun 2015 bertujuan untuk: 1. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan;

2. Menyediakan alat pengukur/dasar penilaian kinerja;

3. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi

kinerja.

1.3. Sasaran

Tercapainya target kinerja tahun 2015 sesuai dengan rencana strategis

1.4. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi tahun 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

7. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP

8. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi 25 tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah;

3


BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan

Perkebunan, serta memperhatikan Renstra Pembangunan Perkebunan tahun

2015- 2019 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu

“Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”.

B. Misi

Sebagai penjabaran dari misi ke 4(empat) Direktorat Jenderal Perkebunan

yaitu: Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan,

pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta

dampak perubahan iklim maka ditetapkan Misi Direktorat Perlindungan

Perkebunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani,

ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan

pemantapan sistem perlindungan perkebunan;

2. Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan

pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran lahan perkebunan;

3. Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan

Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan,

dan pihak terkait lainnya;

4. Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan:

Tujuan dukungan perlindungan perkebunan adalah untuk mendukung

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan

melalui: Pemberdayaan perangkat; Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu; Antisipasi Dampak Perubahan Iklim; Penanganan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan; Pemberdayaan petugas

pengamat OPT dan Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan

Perkebunan.

4


B. Sasaran:

Sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan

dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan

tahun 2015 adalah :

1. Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan sebanyak 135 unit;

2. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan

seluas 33.583 Ha;

3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 223

kelompok tani.

4. Antisipasi Dampak Perubahan iklim sebanyak (51 dokumen dan 152 KT);

5. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT sebanyak 994 orang.

6. Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan selama 12

bulan.

2.3 Strategi

Berdasarkan strategi pembangunan perkebunan tahun 2015- 2019 maka strategi yang ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan adalah:

1. Fasilitasi Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani melalui

magang petugas, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).

2. Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

3. Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan Operasional Brigade Pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

4. Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;

5. Penguatan sistem informasi perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan

5


2.4. Kebijakan dan Program

A. Program

Program pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 adalah

“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan

Tanaman mengamanatkan bahwa pengendalian OPT dilaksanakan dengan

Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Selanjutnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau menggunakan lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka

Kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai berikut :

1. Aspek OPT

a. Perlindungan merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah

dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada.

b. Perlindungan Tanaman dengan sistem PHT yaitu Budidaya

Tanaman Sehat, pengamatan, pemanfaatan dan pelestarian musuh

alami. Mendorong agar petani mau dan mampu secara mandiri

menerapkan PHT yang memperhatikan keragaman ekologi dan

sosial budaya, aspek ekonomi, keunggulan komparatif dan

kompetitif, keberlanjutan produksi dan mutu produk.

c. PHT harus menjiwai Sistem dan Usaha Agribisnis

d. Dalam keadaan Eksplosi pemerintah secara berjenjang dapat

membantu sarana atau peralatan pengendalian sesuai dengan

kemampuan.

e. Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi

f. Penyediaan dan pendistribusian Informasi keadaan OPT dan Non

OPT (komponen iklim) kepada user.

g. Karantina sebagai garda terdepan perlindungan tanaman.

6


2. Aspek Non OPT

a. Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

b. Mendorong optimalisasi sistem peringatan dini kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim

c. Mitigasi dan Adaptasi dampak perubahan iklim

7


BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Rencana kerja tahunan dukungan perlindungan perkebunan tahun 2015

merupakan bagian dari rencana kerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015. Out put kegiatan perlindungan perkebunan adalah luas areal

pengendalian OPT, jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan luas

penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Rencana kerja dukungan perlindungan perkebunan APBN Refocusing tahun

2015 adalah:

A. Pemberdayaan Perangkat

1. Operasional Laboratorium Lapangan sebanyak 28 unit;

2. Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) sebanyak

4 unit;

3. Operasional Sub Lab. Hayati sebanyak 12 unit;

4. Operasional Brigade Proteksi Tanaman sebanyak 31 unit;

5. Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

sebanyak 9 unit.

B. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman

Perkebunan

Penanganan OPT Perkebunan melalui Pengendalian OPT tanaman

perkebunan terdiri dari pengendalian OPT, demfarm pengedalian serta

demplot pengendalian OPT (tebu, kapas, tembakau, nilam, lada, kopi, kakao,

kelapa, kelapa sawit, karet dan jambu mete) dengan luas areal pengendalian

OPT sekitar 19.843 ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengendalian OPT Lada seluas 500 ha;

2. Pengendalian OPT Cengkeh seluas 900 ha;

3. Pengendalian dan Demfarm OPT Kakao seluas 2.895 ha;

4. Pengendalian OPT Kopi seluas 1.300 ha;

5. Pengendalian, demfarm serta demplot OPT Tebu seluas 4.593 ha;

6. Pengendalian OPT Tembakau seluas 125 ha;

7. Pengendalian OPT Kapas seluas 175 ha;

8. Demplot pengendalian OPT Nilam seluas 30 ha;

9. Pengendalian dan Demfarm OPT Kelapa seluas 5.570 ha;

10. Pengendalian dan Demfarm OPT Karet seluas 3.120 ha;

11. Pengendalian dan Demfarm OPT Jambu Mete seluas 235 ha;

12. Pengendalian OPT Kelapa Sawit seluas 400 ha.

8


C. SL-PHT

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 143

Kelompok Tani (KT)

D. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

1. Fasilitasi pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana

alam sebanyak 9 Dokumen di 9 provinsi;

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran lahan Kebun sebanyak 5 dokumen di 5

provinsi;

3. Apel siaga penanggulangan kebakaran lahan dan kebun di 9 Provinsi;

4. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim sebanyak 12 dokumen di

12 provinsi;

5. Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada

perkebunan kopi rakyat sebanyak 11 dokumen di 11 provinsi.

E. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT

Pemberdayaan pengamat melalui pemberian Insentif Pengamat sebanyak

994 orang

F. Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan

1. Pembuatan Buku

2. Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Rempah dan Penyegar

3. Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Semusim

4. Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Tahunan

5. Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT

6. Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perkebunan

7. Pengawalan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun

8. Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

9. Pengawalan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon

10. Pembahasan Program dan Anggaran

11. Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan

12. Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Serta Penanganan

Dampak Perubahan Iklim

13. Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana

14. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Perlindungan Perkebunan

15. Fasilitasi MPTHI dan KPT Perlindungan

16. Bimbingan Teknis Sistem Perkebunan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca

17. Bimbingan Teknis Penggunaan, Perawatan dan Kalibrasi Peralatan

Pengendalian

18. Pembinaan Dalam Rangka Pengembangan Data Base OPT Perkebunan

19. Pemberdayaan Pejabat Fungsional POPT/Petugas Teknis Perlindungan

Perkebunan

9


20. Bimbingan teknis Pengendalian Hama Vertebrata pada Tanaman Tebu

21. Administrasi Kegiatan

22. Operasional PPK Direktorat Perlindungan

Rencana kerja dukungan perlindungan perkebunan APBNP tahun 2015 adalah:

A. Pemberdayaan Perangkat

1. Operasional Laboratorium Lapangan sebanyak 28 unit;

2. Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)

sebanyak 4 unit;

3. Operasional Sub Lab. Hayati sebanyak 12 unit;

4. Operasional Brigade Proteksi Tanaman sebanyak 31 unit;

5. Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

sebanyak 60 unit.

B. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman

Perkebunan

Penanganan OPT Perkebunan melalui Pengendalian OPT tanaman

perkebunan terdiri dari pengendalian OPT, demfarm pengedalian serta

demplot pengendalian OPT (tebu, kapas, tembakau, nilam, lada, kopi, kakao,

kelapa, kelapa sawit, karet dan jambu mete) dengan luas areal pengendalian

OPT sekitar 33.363 ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengendalian OPT Lada seluas 600 ha;

2. Pengendalian OPT Cengkeh seluas 1.800 ha;

3. Pengendalian dan Demfarm OPT Kakao seluas 4.650 ha;

4. Pengendalian OPT Kopi seluas 2.800 ha;

5. Pengendalian, Demfarm serta Demplot OPT Tebu seluas 6.883 ha;

6. Pengendalian OPT Tembakau seluas 325 ha;

7. Pengendalian OPT Kapas seluas 325 ha;

8. Demplot pengendalian OPT Nilam seluas 30 ha;

9. Pengendalian dan Demfarm OPT Kelapa seluas 8.920 ha;

10. Pengendalian dan Demfarm OPT Karet seluas 5.670 ha;

11. Pengendalian dan Demfarm OPT Jambu Mete seluas 460 ha;

12. Pengendalian OPT Kelapa Sawit seluas 900 ha.

C. SL-PHT

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 223

Kelompok Tani (KT)

D. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

1. Fasilitasi pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana

alam sebanyak 9 Dokumen di 9 provinsi;

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran lahan Kebun sebanyak 152 KT di 9 provinsi;

10


3. Apel siaga penanggulangan kebakaran lahan dan kebun di 9 Provinsi;

4. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim sebanyak 12 dokumen di

12 provinsi;

5. Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada

perkebunan kopi rakyat sebanyak 11 dokumen di 11 provinsi.

E. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT

Pemberdayaan pengamat melalui pemberian Insentif Pengamat sebanyak

994 orang

F. Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan

1. Pembuatan Buku

2. Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Rempah dan Penyegar

3. Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Semusim

4. Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Tahunan

5. Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT

6. Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan

Perkebunan

7. Pengawalan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun

8. Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

9. Pengawalan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon

10. Pembahasan Program dan Anggaran

11. Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan

12. Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Serta Penanganan

Dampak Perubahan Iklim

13. Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana

14. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Perlindungan Perkebunan

15. Fasilitasi MPTHI dan KPT Perlindungan

16. Bimbingan Teknis Sistem Perkebunan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca

17. Bimbingan Teknis Penggunaan, Kalibrasi dan Perawatan Peralatan Alat-

alat Pengendalian OPT

18. Pembinaan Dalam Rangka Pengembangan Data Base OPT Perkebunan

19. Pemberdayaan Petugas Teknis Perlindungan Perkebunan

20. Bimbingan Teknis Pengendalian Hama Vertebrata Pada Tanaman Tebu

G. Layanan Perkantoran Pusat

1. Administrasi Kegiatan

2. Operasional PPK D

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan mengacu pada pedoman teknis dukungan

perlindungan perkebunan tahun 2015 sebagai berikut:

11


1. Pendekatan umum

Pendekatan umum meliputi hal yang terkait dengan administrasi dan manajemen kegiatan, yaitu : SK Tim Pelaksana Kegiatan; Rencana kerja; Juklak, Juknis; Koordinasi dan Sosialisasi; Pelelangan/pengadaan; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan

2. Pendekatan Teknis setiap kegiatan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan.

Meningkatkan kemampuan teknis petugas LL, LUPH, Sub Lab Hayati ,

Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Brigade Pengendalian

Kebakaran Lahan dan Kebun

b. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman

Perkebunan.

Melakukan pengendalian OPT pada pusat-pusat serangan dan pada

daerah–daerah serangan dengan intensitas serangan yang secara

ekonomis masih dapat dikendalikan.

c. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).

Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam

pengelolaan OPT melalui pendekatan paradigma PHT dengan

pemanfaatan rekayasa sosial (kelompok) dan dengan cara belajar dari

pengalaman

d. Antisipasi Dampak Perubahan iklim.

Memberikan cara penanganan dampak perubahan iklim kepada petani

melalui adaptasi dan mitigasi penanganan dampak perubahan iklim

dalam bentuk demplot

e. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT.

Memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan kepada petugas pengamat

OPT untuk melaksanakan kegiatan pengamatan, pelaporan dan

pengendalian OPT

f. Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan

Menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan Dukungan perlindungan perkebunan.

12


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan dibuat

dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja

kegiatan yang dipercayakan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan,

berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian target kinerja tersebut

memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh intansi terkait pusat dan

daerah serta partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan acuan yang dapat digunakan di

Direktorat Perlindungan Perkebunan mulai dari perencanaan, pelaporan dan

evaluasi serta tindak lanjutnya.

13


Lampiran 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perilndungan Perkebunan Tahun : 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kerja Target

1 Penurunan Luas Areal Serangan OPT

2 Peningkatan penanganan kebakaran lahan dan kebun

3 Peningkatan penanganan dampak perubahan iklim

1 Pemberdayaan Perangkat 135 Unit

2 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

223 KT

3 Penanganan Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman perkebunan

33.583 Ha

4 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

51 152

Dokumen KT

5 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT

994 Orang

6 Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan perkebunan

12 Bulan

Documents

RKT-2015perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/source/Berkas/RKT... · 2019. 7. 11. · 2 RKT-2015 – Direktorat Perlindungan Perkebunan 1.2. Maksud dan Tujuan A. Maksud Penyusunan