LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K j I P)

TAHUN 2017

KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan

Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun Anggaran 2017 unit kerja Kantor Kecamatan Lamongan dapat

diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kantor Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan

dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat

kekurangan, oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang

sehingga harapan akhir bahwa dengan melihat LKjIP, seseorang atau badan hukum

akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat

terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan

manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian

kita kepada Bangsa dan Negara, Amien.

Lamongan, Desember 2017

CAMAT LAMONGAN

ETIK SULISTYANI, S.Sos. MSi Pembina Tingkat I

NIP. 19710722 199203 2 005

I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................

DAFTAR IS ..........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................

A. LATAR BELAKANG ........................................................................

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................

1. Personil .......................................................................................

2. Sarana dan Prasarana ................................................................

3. Pembiayaan ................................................................................

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN .

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................................

A. RENCANA STATEGIK .....................................................................

1. V i s i ..........................................................................................

2. M i s i .........................................................................................

3. Tujuan dan Sasaran ...................................................................

4. Strategi dan Kebijakan ......................................

B. RENCANA KINERJA ......................................................................

C. PENETAPAN KINERJA ...................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................................................

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .......................................................

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (

SKPD ) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Pemerintah Kabupaten

Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP)

Kecamatan Lamongan adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Laporan

Kinerja dan Anggaran APBD Kecamatan Lamongan yang mencakup tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Kecamatan Lamongan.

2) Tujuan

Secara Umum tujuan LKjIP Kecamatan Lamongan adalah :

a. Sebagai Laporan Anggaran Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Lamongan

serta

b. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Kecamatan

Lamongan teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan

sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas,

Kecamatan Lamongan didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana serta

Pembiayaan yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :

1

1. Personil :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat

Kecamatan Lamongan secara keseluruhan adalah sebanyak 133 ( Seratus Tiga

Puluh Tiga ) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No JABATAN JML PANGKATGOL.RUANG JML KET

1 Camat 1 Pembina Tk. I ( IV/b ) 1

2 Sekcam 1 Pembina ( IV/a ) 1

3 Lurah 8 Pembina ( IV/a ) Penata Tk.(III/d) Penata ( III/c )

4 3 1

4 Kasi Kecamatan 4

Penata TK.I (III/d) Penata (III/c)

1 3

5 Kepala Sub Bagian 2 Penata Tk. I (III/d) 2

6 Sekkel 8 Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b)

4 1 3

7 Kasi Kelurahan 32 Pembina (IV/a Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b)

1 5

15 11

8 Sekdes 6 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 6

9 Staf Kecamatan 26 Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk.I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur muda Tenaga Kontrak

1 9 2 2 3 1 1

10 Staf Kelurahan 49 Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur tk.I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Juru tk.I (I/d) Juru (I/c) Tenaga Kontrak

1 6 6 7 6

12 1 1 9

2. Sarana dan prasarana :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana

dan prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai

berikut :

a. Kantor dan Pendopo = 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik ;

b. Kantor Kelurahan = 8 (delapan) unit dan kondisi baik ;

c. Rumah Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;

d. Kendaraan Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi baik ;

2

e. Kendaraan Roda 2 (dua) = 57 (lima Puluh tujuh) unit, 56 kondisi

baik ; 1 rusak

f. Kendaraan Roda 3 (tossa) = 8 (delapan) unit, 7 kondisi baik, 1 rusak

g. Kendaraan Roda 3 (tresida) = 9 (sembilan) unit, 8 kondisi baik , 1 rusak

h. Komputer = 29 (dua puluh sembilan) unit , 25

kondisi baik, dan 4 unit rusak ;

i. Lap top = 9 unit kondisi baik ;

j. Radio HT dan telepon = 6 (enam) unit, 4 Kondisi baik, 2 rusak

k. Radio HT / RIG = 1 (satu) unit dalam kondisi baik ;

l. LCD Proyektor = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.

m. Meja = 223 buah, 212 kondisi baik, 11 rusak

n. Kursi = 637 buah, 554 kondisi baik, 83 rusak

3. Pembiayaan :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Lamongan didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 9.942.836.400,- ( Sembilan Milyar Sembilan Ratus

Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus

Rupiah ) selama 1 (satu) tahun anggaran. Atau setiap satu bulan sebesar Rp.

828.569.700,- ( Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam

Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang pos anggarannya masuk

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

- SKPD) pada Kantor Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN KEWENANGAN

Struktur Organisasi di Kantor Kecamatan Lamongan

3

Susunan Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin

oleh Camat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Camat

CAMAT ETIK SULISTYANI, S.Sos. MSi

SEKCAM

TEGUH BAGIO, SSTP. MM

KASI TATA PEMERINTAHAN

MUNAJI FUAD, SSos

KASI P M D

ASNAWII, SAP.MM

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MUCH. BACHTOMI, SE

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

MOH. FARIS HASBI,

SIP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG UMUM

NINIK INDRAWATI, SH.MM

SUB BAG KEU & PERLENGKAPAN

LISMANI, SE

4

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi

Daerah, yang meliputi aspek :

a. Perijinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88

tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

kerja Kecamatan kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum

pemerintahan yang meliputi :

1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

2) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

3) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

4) Pelaksanaan urusan keuangan;

5) Pelaksanaan urusan program ;

6) Pelaksanaan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja

ditingkat kecamatan;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

5

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran

2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran

3) Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah

tangga, surat menyurat, dan keprotokolan kecamatan.

4) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian,

organisasi, dan ketatalaksanaan kecamatan;

5) Pengkoordinasian dan perumusan perencanaan dan program kecamatan;

6) Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset kecamatan;

7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kecamatan;

8) Pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan serta

pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan;

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi

perjalan dinas kecamatan;

b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat

dan tata kearsipan;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan iventaris

kecamatan ;

d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor ;

e. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;

f. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan

kecamatan;

g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan

ketatalaksanaan kecamatan;

h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai,

peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai,

serta, pengelolaan dokumen kepegawaian dan ;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

6

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring

dan evaluasi serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan kecamatan;

b. Menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;

c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program

dan kegiatan kecamatan ;

d. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan

kecamatan;

e. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai;

f. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset kecamatan;

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset

kecamatan ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instasi vertikal

dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

SKPD dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat Kecamatan ;

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa

dan/atau Kelurahan ;

5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi Desa dan/atau Kelurahan ;

6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah ;

7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau

Kelurahan ;

8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

7

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan

pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintah maupun swasta pemerintah maupun swasta yang mempunyai

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan ;

3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta ;

4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan ;

5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan

kesejahteraan sosial ;

6) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan ;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

Kecamatan ;

3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;

4) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang

penerapan Peraturan Perundang-undangan ;

5) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang

penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia ;

6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

undangan di wilayah kerja Kecamatan ;

8

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1) Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat

Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan,

perikanan, kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan,

koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan pariwisata,

perhubungan dan penanaman modal), pertambangan, energi dan lingkungan

hidup ;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dibidang

penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan

dibidang ekonomi dan pembangunan ;

4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perijinan di tingkat Kecamatan

5) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan

fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di

tingkat Kecamatan ;

6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan

7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat

Kecamatan ;

8) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada

masyarakat di tingkat Kecamatan ;

10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi

dan pembangunan ;

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku..

9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI :

1. V i s i :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “

Penjelasan VISI :

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan stakeholder’sdalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan

secara komprehensif.

Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di

dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi

dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan terkecukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan

adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama

masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing

secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

2. M i s i

Misi 4. : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik,

dengan penjelasan sebagai berikut:

10

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip

tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA), tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam

rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka

Kecamatan Lamongan untuk masa tahun 2016-2021 mempunyai tujuan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

Lamongan.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang

ingin di capai selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai kewenangan

yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Kepada Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan.

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan;

2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Adalah berisikan langkah yang akan diambil/dilakukan oleh Kecamatan

Lamongan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional

maupun global dengan tetap berada dalam tataran Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan Perencanaan stratejik yang

jelas dan sinergis, Kecamatan Lamongan dengan visi dan misinya yang

diselaraskan dengan potensi yang dimiliki, peluang yang ada dan kendala-kendala

yang dihadapi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

11

Arah Kebijakan

Dalam menjabarkan program dimaksud dalam bab empat sudah barang

tentu diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau implementasi dilapangan. Kegiatan

Kantor Kecamatan Lamongan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Konperensi setiap bulan Kades/Kakel dengan Cabang Dinas/UPT tingkat

Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan.

2. Mengikutsertakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi

Kabupaten untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparat.

3. Pembinaan kepada staf Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan secara

berkala.

4. Menjalankan dan memantau Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang

dilaksanakan oleh Desa dan juga RT di Kelurahan.

5. Melaporkan rutinitas harga sembilan bahan pokok.

6. Membantu proses perijinan disemua bidang.

7. Membantu realisasi Raskin Desa/Kelurahan untuk keluarga miskin.

8. Melaporkan perkembangan pendidikan dan kesehatan

9. Melakukan dan memantau ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan.

10. Melaksanakan oprasi penertiban bersama dengan petugas Kabupaten.

Kegiatan diatas tersebut merupakan sebagian dari pelaksanaan visi dan

misi yang ada di Kantor Kecamatan Lamongan tahun 2016-2021, yang dilakukan

dalam kurun waktu satu tahun.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategi yang berupa Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).

Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Lamongan sebagaimana yang telah

ditentukan dalam RENSTRA Kecamatan Lamongan Tahun 2016 - 2021, dan telah

dijabarkan dalam RKT sebagai Program Prioritas Kecamatan Lamongan Tahun

Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Perencanaan Daerah

2. Pengendalian Pemcemaran dan Perusakan Lingkungan

3. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5. Pendidikan Politik Masyarakat

12

6. Pelayanan administrasi perkantoran

7. Peningkatan sarana prasarana .

8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Lamongan Tahun 2018 meliputi sasaran,

indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kegiatan.

C. PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi maka dibutuhkan penetapan kinerja untuk mencapai

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Dengan kegiatan yaitu : Pembinaan Kesadaran kebersihan masyarakat

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Dengan kegiatan yaitu : Pembinaan organiasi kepemudaan

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dengan kegiatan yaitu : Pengendalian keamanan lingkungan

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Dengan kegiatan yaitu : Pemberdayaan lembaga, organisasi masayakat dan

pemberian stimulan pembangunan desa.

Dan untuk program pendukung penetapan kinerja adalah :

1. Program Pencanaan Daerah

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

3. Program pelayanan administrasi perkantoran

4. Program peningkatan sarana dan prasarana

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lamongan

serta secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan

dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja.

Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan

Kecamatan Lamongan berdasarkan Rencana Stratejik Kecamatan Lamongan Tahun 2010

- 2015, dengan memperhitungkan indikator masukan ( input ), keluaran ( output ) dan

hasil ( outcome ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam

formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan

sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Lamongan,

dengan Skala Pengukuran Ordinal, yaitu :

85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - < 85 : Baik / Berhasil

55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Dari 5 ( lima ) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan

Lamongan adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan hasil indikator kinerja

rata-rata sebesar 100 %. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisin

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan realisasi tahun 2017

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Lamongan adalah tercapai rata-rata sebesar 100 %, yang didukung

oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan

yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat,

sebagai berikut :

14

Kode Program / Kegiatan Jumlah

Anggaran (Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Realisasi Fisik (%)

1 2 3 4 SUB URUSAN UMUM 2.189.766.400,00 2.098.362.180,00

6.01.01 6.01.01.01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 886.599.900,00 855.217.391,00

6.01.01 6.01.01.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

56.000.000,00 47.043.341,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

120.000.000,00 116.355.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

28.100.000,00 11.392.000,00 40

6.01.01 6.01.01.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

238.300.000,00 238.244.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

60.000.000,00 59.704.050,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

19.800.000,00 19.800.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

15.420.000,00 15.404.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

60.000.000,00 59.970.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

288.979.900,00 287.305.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

683.860.000,00 636.407.639,00

6.01.01 6.01.01.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 02 010 Pengadaan Mebelair 60.500.000,00 60.350.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

60.000.000,00 23.185.800,00 100

6.01.01 6.01.01.01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

84.560.000,00 75.583.839,00 100

6.01.01 6.01.01.01 02 030 Pemeliharaan Taman Kantor

28.800.000,00 28.800.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

400.000.000,00 398.488.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

60.000.000,00 59.999.950,00

6.01.01 6.01.01.01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

60.000.000,00 59.999.950,00 100

6.01.01 6.01.01.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

30.000.000,00 23.047.000,00

6.01.01 6.01.01.01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,00 3.727.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.000.000,00 3.412.000,00 100

15

6.01.01 6.01.01.01 06 004 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,00 3.108.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

15.000.000,00 12.800.000,00 100

6.01.01 KECAMATAN

6.01.01 6.01.01.01 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000,00 38.916.000,00

6.01.01 6.01.01.01 15 001 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

40.000.000,00 38.916.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

489.306.500,00 484.774.200,00

6.01.01 6.01.01.01 17 001 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

10.000.000,00 10.000.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 002 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

10.000.000,00 10.000.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 003 Pengendalian Keamanan Lingkungan

129.886.500,00 125.761.500,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 004 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

35.000.000,00 34.999.800,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 005 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

20.000.000,00 19.800.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 006 Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

45.000.000,00 45.000.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 009 Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

50.000.000,00 49.997.100,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 010 Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

151.920.000,00 151.770.000,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 011 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,00 14.949.800,00 100

6.01.01 6.01.01.01 17 013 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

22.500.000,00 22.496.000,00 100

JUMLAH BELANJA DAERAH

2.189.766.400,00 2.098.362.180,00

2. Perbandingan realisasi tahun 2016 dan tahun 2017

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Lamongan antara 2015 dengan 2016 yang didukung oleh semua

elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan

dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

No Prongam Kegiatan 2016 2017 Ket

1 2 3 4 5 6

Program

Perencanaan Daerah

Pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan kec

0 % 100%

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

pembinaan kesadaran kebersihan

masyarakat

0 % 100%

16

Peningkatan

Peningkatan Peran

serta kepemudaan

pembinaan organisasi kepemudaan 63 % 100%

Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

97 % 100%

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Kegiatan penyedia jasa

komunikasi, Sumber daya air, dan

Listrik

- penyedian jasa peralatan dan

perlengkapan Kantor

- penyedian jasa pemeliharaan dan

prijinan kendaraan

dinas/operasional

- penyediaan ATK

- penyedia barang Cetakan dan

penggandaan

- penyedia komponen instalasi

Listrik/ penerangan bangunan

Kantor

- penyedia bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

- penyedia makanan dan minuman

- penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis kegiatan

73,16 %

100 %

100 %

100 %

99,99 %

98,58 %

100 %

99,38 %

100 %

100%

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan sarana

prasarana

- pengadaan peralatan gedung

kantor

- pengadaan mebelulair

- pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

- pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan kendaraan

dinas/operasional

- Pemeliharaan Taman Kantor

- Rehap sedang/berat gedung

kantor

99,52 %

100 %

100 %

71,25 %

100 %

99,43 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan Disiplin

Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

96,77 % 100%

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- penyusunan laporan capaian

kinerja keuangan ikhtisar realisasi

SKPD

- penyusunan laporan keuangan

semesteran

- laporan keuangan akhir tahun

- Penyusunan dokumen perencanaan

dan evaluasi kecamatan dan

indikator peningkatan efektifitas

pembuatan renja, lakip, SOP

83,36 %

92,54 %

29,69 %

93,77 %

100%

100%

100%

100%

Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

- Pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

93,77 100%

Peningkatan

keberdayaan

masyarakat pedesaan

- Monitoring dan evaluasi APBD

Desa

100 %

100%

Peningkatan Partisipasi

masyarakat dalam

membangun Desa

- Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

- Pembinaan desa dan kelurahan

100 %

0 %

100%

100%

17

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Jangka

Menengah

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan

Lamongan antara 2017 dengan target jangka menengah yang didukung oleh

semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang

ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai

berikut :

N

o Prongam Kegiatan

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

Jml

%

Target

Jnk

Mngah

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Administrasi

Kependudukan Peningkatan operasional

pelayanan E-KTP

- 100 - - - 100 100

Program

Perencanaan

Daerah

Pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan

kecamatan

100 70 100 - - - 100 100

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

pembinaan kesadaran

kebersihan masyarakat

100 70 100 - - - 100 100

Peningkatan

Peningkatan

Peran serta

kepemudaan

pembinaan organisasi

kepemudaan

100 63 % 100 - - - 100 100

Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

pengendalian keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

80 97 % 100 - - - 100 100

Pendidikan

Politik

Masyarakat

Monitoring Evaluasi dan

pelaporan desk pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di

Lamongan

100 - 100 - - - 100 100

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Kegiatan penyedia jasa

komunikasi, Sumber

daya air, dan Listrik

- penyedian jasa

peralatan dan

perlengkapan Kantor

- penyedian jasa

pemeliharaan dan

prijinan kendaraan

dinas/operasional

- penyediaan jasa

kebersihan kantor

- penyediaan ATK

100

100

100

100

100

73,16

100

100

100

99,99

100

100

40

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- penyedia barang

Cetakan dan

penggandaan

- penyedia komponen

instalasi Listrik/

penerangan bangunan

Kantor

- penyedia bahan bacaan

dan Peraturan

Perundang-undangan

100

100

100

100

98,58

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

18

- penyedia makanan dan

minuman

- penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis

kegiatan

80

100

100

98,33

100

100

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Peningkatan

sarana

prasarana

- pengadaan peralatan

gedung kantor

- pengadaan mebelulair

- pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

- pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan kendaraan

dinas/operasional

- Pemeliharaan Taman

- rehap sedang/berat

gedung kantor

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Peningkatan

disiplin

Aparatur

- Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

100 100 100 - - - 100 100

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

- penyusunan laporan

capaian kinerja

keuangan ikhtisar

realisasi SKPD

- penyusunan laporan

keuangan semesteran

- laporan keuangan

akhir tahun

- Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi kecamatan

dan indikator

peningkatan efektifitas

pembuatan renja,

lakip, SOP

100

100

100

100

83

92

29

93

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Optimalisasi pemanfaatan

teknologo

informasi

- Pelayanan administrasi

terpadu kecamatan

100 100 100 - - - 100 100

Peningkatan

Partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

Desa/

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

- pemberdayaan

lembaga dan

organisasi masyarakat

pedesaan

- Monitoring dan

evaluasi APBD Desa

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

- Penyelenggara

Pemerintah Desa

100

100

100

- - -

100

100

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah Desa

- Pembinaan

Kelembagaan Desa

dan Kelurahan

100 100 100 - - - 100 100

Keterangan

Dalam perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang menjadi kendala adalah Program Peningkatan

Peningkatan Peran serta kepemudaan kurangnya koordinasi antara pemuda dan

19

Kelurahan/Desa se kecamatan Lamongan dan kurangnya sosialisasi antara

masyarakat dengan pihak pemerintah.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

Program Perencanaan pembangunan Daerah berhasil karena pihak

pemerintah Melaksanakan Musyawarah dengan Desa/Kelurahan

Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan karena pihak

pemerintah mengadakan Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

dengan adanya Grend and Clean sehingga masyarakat antusias untuk

menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan kegiatan yang ada

Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut

berhasil kerena pihak pemerintah mengadakan Pembinaan Organisasi

Kepemudaan yang ada di kecamatan lamongan dan masih butuh

peningkatan antara pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah

kecamatan Lamongan

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan sangat berhasil karena

adanya pengendalian keamanan sehingga koordinasi antara pihak

kecamatan dengan kelurahan/ desa se kecamatan Lamongan kondusif

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh)

kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih

untuk pelyanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat

kenyamanan dalam melayani masyarakat.

Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 ( lima) Kegiatan

keberhasilan program tersebut maka kantor kecamatan Lamongan

memenuhi kebutuhan karyawan sehingga terjadinya kenyamanan dalam

melakukan kegiatan dan adapula kendala bagi rehap kantor yang selama ini

masih banyak yang dibenahi sehingga kurangnya kenyamanan bagi

karyawan kantor kecamatan Lamongan.

Program peningkatan disiplin Aparatur berhasil dengan adanya kegiatan

pengadaan pakaian dinas besrta kelengkapannya sehingga pegawai dengan

berseragam dengan rapi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan mempunyai 4 ( empat) Kegiatan dalam program tersebut sangat

berhasi sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan

menjadi lancar

20

Program optomalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan adanya

program ini kecamatan melakukan kegiatan aplikasi pelayanan administrasi

terpadu sehingga pelayanan dikecamatan menjadi optimal dan kondusif

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dari program ini

kecamatan mengadakan Kegiatan Monitoring dan evaluasi Apbd Desa

sehingga desa mengirim laporan Apbd Desa tepat waktu

Program peningkatan partisipasi masyarakat dal program ini kecamatan

melakukan 2(dua) kegiatan yaitu pemberian stimulan Rt untuk membangun

Desa dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa program ini

kecamatan melakukan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan

dengan cara konferensi dinas sesuai jadwal yang ditetapkan .

5. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah

hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah

penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi

perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat

pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung

beberapa pengertian antara lain :

a. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran

(input/output)

b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang

dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain

suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan

tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalan APBD.

c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan

memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah

daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :.

1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.

2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan

baik itu struktural maupun fungsional.

3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja,

maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta

dana keuangan.

21

4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan

maupun masyarakat.

5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan

keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan

berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor

keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut

diantaranya yaitu :

a) Faktor keberhasilan

Perencanaan kerja yang terprogram;

Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan kelurahan/desa baik

msayarakat maupun pemuda yang ada diwilayah kecamatan Lamongan;

Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;

Pembinaan terhadap kelembagaan desa dan kelurahan

Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

b) Faktor kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

c) Langkah-langkah antisipatif

Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan

dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;

Kesiapan alokasi APBD;

Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik

Daerah

2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik

5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah)

22

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan Kegiatan

Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lamongan pada Tahun 2017

dilaksanakan oleh kecamatan Lamongan melalui program Perencanaan Daerah

dengan kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan Lamongan dalam rangka

terlaksananya perencanaan yang efektif pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% .

2. Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan

Dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kecamatan

Lamongan pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Lamongan melalui

program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan

kegiatan pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100 %.

Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai bertikut :

a. Belanja Pegawai b. Belanja bahan pakai habis

Rp. Rp.

2.575.000 42.425.000

3. Kepemudaan dan Olah Raga

Program dan Kegiatan

Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kecamatan Lamongan pada Tahun

Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Lamongan melalui Program

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Pembinaan

Organisasi Kepemudaan. Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan

Lamongan dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun

2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 10.000.000,- atau 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

a. Belanja bahan pakai habis Peralatan Praktek Kerja

Rp. 10.000.000,-

23

4. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program dan Kegiatan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kecamatan Lamongan

pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Lamongan melalui

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan

Pengendalian Keamanan Lingkungan. Program dan kegiatan yang direalisasikan

oleh Kecamatan Lamongan dalam rangka terciptanya keamanan dan kenyamanan

lingkungan pada Tahun 2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 129.886.500,00

dan terealisasi sebesar Rp. 125.761.500,- Atau realisasi kegiatan 100%. Adapun

rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

a. Honorarium Panitia Pelaksana b. Belanja cetak dan pengadaan c. Belanja makanan dan minuman

Rp. Rp. Rp.

114.700.000 186.500

10.875.000

6. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan meliputi beberapa

program-pragram pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan

Lamongan melalui Program dan Kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam meningkatkan program administrasi perkantoran Kecamatan Lamongan

memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2017

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Tahun

2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 56.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 47.043.341,00 Atau 84%. Adapun rincian penggunaan anggaran

sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut:

- Belanja Telepon - Belanja Listrik

Rp. Rp.

4.819.550 42.223.791

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada Tahun 2017

dengan alokasi anggara sebesar Rp. 120.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 116.335.000,00 Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut:

- Belanja Jasa Service peralatan dan perlengkapan

Rp. 116.335.000

24

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional pada Tahun 2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp.

28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.392.000,00 Atau 40 %. Adapun

rincian penggunaan anggaran sebagai belanja perawatan kendaraan bermotor

meliputi sebagai berikut:

- Belanja surat Tanda nomor kendaraan Rp. 11.392.000

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor pada Tahun 2017 dengan alokasi

anggara sebesar Rp. 238.300.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 238.244.000,00 Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

sebagai belanja bahan pakai habis meliputi sebagai berikut:

- Belanja Alat Tulis kantor Rp. 238.244.000

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan pada Tahun 2017

dengan alokasi anggara sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 59.704.050,- Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

belanja cetak dan pengadaan meliputi sebagai berikut:

- Belanja cetak dan - Belanja pengadaan

Rp. Rp.

34.248.900 25.455.150

Kegiatan Penyediaan barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kentor pada Tahun 2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 19.800.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,00 Atau 100 %. Adapun rincian

penggunaan anggaran sebagai belanja bahan pakai habis sebagai berikut :

- Belanja Alat Listrik da elektronik Rp. 19.800.000

Kegiatan Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan pada

Tahun 2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 15.420.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 15.420.000,- Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

sebagai belanja Jasa kantor sebagai berikut :

- Belanja Surat kabar/majalah Rp. 15.420.000

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pada Tahun 2017 dengan alokasi

anggara sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

160.000.000,00 Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

belanja makanan dan minuman sebagai berikut :

- Belanja makanan dan minuman Rapat Rp. 60.000.000

25

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan pada Tahun

2017 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 288.979.900 dan terealisasi sebesar

Rp. 287.305.000 Atau 99,4 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

honorarium non PNSd dan belanja jasa kantor sebagai berikut :

- Honorariump Pegawai Honorer/tidak tetap

- Belanja jasa Pelayanan kantor - Belanja premei Asuransi kesehatan

Rp. Rp. Rp.

110.146.000

169.000.000 8.159.000

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam meningkatkan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan

Lamongan memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2017

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor pada Tahun 2017 dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

50.000.000,00 Atau 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

belanja modal pengadaan peralatan kantor sebagai berikut :

- Belanja modal pengadaan Rp. 50.000.000

Kegiatan Pengadaan mebeulair pada Tahun 2017 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 60.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 60.350.000 Atau 100 %.

Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja modal kantor sebagai

berikut :

- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Rp. 60.350.000

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada Tahun 2017 dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

23.185.800 Atau 38 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja

pemeliharaan sebagai berikut :

- Belanja pemeliharaan Gedung - Belanja upah tenaga kerja

Rp. Rp.

16.045.000 7.140.000

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Tahun

2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.560.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 75.583.839,00 Atau 89 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

sebagai belanja pemeliharaan sebagai berikut :

- Belanja pakai habis - Belanja perawatan kendaraan bermotor

Rp. Rp.

27.566.339 48.017.500

26

Kegiatan pemeliharaan Taman Kantor pada Tahun 2017 dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 28.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.800.000,-

Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja

pemeliharaan sebagai berikut :

- Belanja Bahan Material Rp. 28.800.000

Kegiatan rehap sedang/berat gedung kantor pada Tahun 2017 dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

398.488.000,- Atau 99,6 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

rehap sedang/berat gedung sebagai berikut :

- Belanja modal pengadaan kontruksi bangunan

Rp.

398.488.000

c. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan ikhtisar

realisasi SKPD pada Tahun 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.999.950 Atau 100%. Adapun

rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Honor PNS - Belanja Barang dan Jasa

Rp. Rp.

575.000 59.000.000

d. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD pada

Tahun 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 3.727.000 Atau 75 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

sebagai penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

sebagai berikut :

- Uang lembur - Belanja cetak dan pengadaan

Rp. Rp.

3.649.000 78.000

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran pada Tahun 2017 dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

3.412.000 Atau 68 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

penyusunan laporan keuangan semesteran sebagai berikut :

- Uang lembur - Belanja cetak dan pengadaan

Rp. Rp.

3.284.000 128.000

27

Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada Tahun 2017 dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

3.108.000 Atau 65%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai

penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebagai berikut:

- Uang lembur Belanja cetak dan pengadaan

Rp. Rp.

2.980.000 128.000

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pada Tahun 2017

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 12.800.000 Atau 85 %.

Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi sebagai berikut:

- Honor panitia kegiatan - Belanja cetak dan pengadaan

Rp. Rp.

12.375.000 425.000

28

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lamongan dibuat

sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999,

yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam rangka mewujudkan terciptanya good

governance, diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk

pertanggung jawaban kepada pejabat yang memberi tugas. Oleh karena itu

Pertanggungjawaban yang kami paparkan di depan adalah pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Unit Kerja Kantor Kecamatan Lamongan telah

melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun

didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat

serta berkesinambungan masih belum dapat memuskan semua fihak.

Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama

Tahun Anggaran 2017, akan kami jadikan pemicu untuk berbuat lebih baik dalam Tahun

Anggaran 2018, sehingga tujuan terciptanya good governance dan membangun

Lamongan lebih baik dan maju akan terwujud .

Lamongan, Desember 2017

CAMAT LAMONGAN

ETIK SULISTYANI, S.Sos. MSi Pembina Tingkat I

NIP. 19710722 199203 2 005

29

L A M P I R A N

RENCANA STRATEGI Tahun 2016-2021

Instansi : Kecamatan Lamongan Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing Misi : Misi 4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Lamongan RPJMD Kabupaten

Tahun 2016-2021

Sasaran 13

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Di Kecamatan

2. Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa / Kel

Yang Baik

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik Di

Kecamatan Lamongan

Indeks kepuasan masyarakat

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Peningkatan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat

Prosentase capaian layanan publik keca matan (PATEN) yang sesuai SOP

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Lamongan

Peningkatan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Meningkatkan tindak lanjut

rekomendasi hasil koordinasi

kepada dinas terkait

Peningkatan Kualitas Sdm Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Serta Pemberdayaan Masyarakat

Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja

Meningkakan pembinaan

pemerintah desa / kelurahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan monitoring dan evaluasi apbdes / perdes

PENGUKURAN KINERJA Tahun 2017

Instansi : Kecamatan Lamongan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % ket

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lamongan

Indeks Kepuasan Masyarakat 77,25 77,89 0,8 %

Prosentase Capaian Layanan Publik Keca Matan (Paten) Yang Sesuai Sop

100 % 100 % 0 %

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa / Kel Yang Baik

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan

100 % 100 % 0 %

Persentase Desa Yang Sudah Menyusun Anggaran Dengan Berbasis Kinerja

100 % 100 % 0 %