1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah laut dan pantai Indonesia secara ekologis merupakan daerah yang

produktif. Keadaan umum wilayah Asia Tenggara memiliki iklim tropis yang

hangat dan basah, serta curah hujan yang relatif tinggi, maka terdapat banyak

bentukan koral yang luas dan ekosistem hutan bakau yang lebat sepanjang pantai

(Kusumaadmadja, 1992). Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim, perananan

pelayaran adalah sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan,

pertahanan/keamanan, dan sebagainya. Bidang kegiatan pelayaran sangat luas yang

meliputi angkutan penumpang dan barang, penjagaan pantai, hidrografi dan jenis

pelayaran lainnya (Triatmodjo, 1996). Keadaan demikian menyebabkan banyaknya

penduduk yang hidup di daerah pantai dan pada gilirannya berakibat pada tingginya

tingkat eksploitasi sumber kekayaan alam yang disertai dengan penurunan kualitas

lingkungan.

Secara administratif, kepulauan di Indonesia tercakup ke dalam 34 propinsi,

410 kabupaten, 98 kota, 6.694 kecamatan, 8.216 kelurahan dan 69.249 desa

(Wikipedia, 2017). Dari keseluruhan wilayah tersebut desa tersebut, kurang lebih

terdapat 9261 desa dikategorikan sebagai desa pantai, dan sekitar 60% penduduk

Indonesia bermukim di daerah pesisir (Soemarwoto, 2001) terutama di pesisir utara

Pulau Jawa, pesisir Timur Sumatera, pesisir Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa

Tenggara dan Maluku. Walaupun demikian, kegiatan ekonomi penduduk masih

berorientasi ke daratan. Kenyataan sebagaimana terurai di atas menunjukan bahwa

kepulauan Indonesia mempunyai banyak daerah pesisir dan pantai yang sangat

potensial bagi pengembangan ekonomi nasional, baik karena potensi ruang dan

kekayaan alam maupun karena nilai estetikanya (Kusumaatmadja, 1992).

Persoalan pembangunan wilayah pantai dan lautan tidak hanya terletak pada

masalah pemanfaatan sumberdaya, tetapi sekaligus harus dilihat dari hubungannya

dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Penekanan ini perlu

2

dikemukakan sebagai konsekuensi logis dari penerapan konsep pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) dalam pembangunan nasional.

Menerapkan konsep tersebut diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang

terpadu dan lintas sektoral (Marganingrum, 2002).

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah

atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan

antar negara, benua dan bangsa. Pelabuhan mempunyai daerah pengaruh

(hinterland), yaitu daerah yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial

dan lain-lain dengan pelabuhan tersebut (Trihatmodjo, 2010).

Pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal

merupakan pengembangan daerah pesisir yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kota

Semarang merupakan daerah Industri dan perdagangan yang sangat diperhitungkan

di Indonesia, kemudian industri tersebut berkembang ke Kabupaten Semarang

berkembang ke Kabupaten Kendal. Letak Kabupaten Kendal yang berbatasan

langsung baik laut maupun darat dengan Kota Semarang merupakan faktor lain

yang menjadi terpilihnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah untuk lokasi

dibangunnya pelabuhan.

Pembangunan Pelabuhan Kendal tidak serta merta berjalan sesuai dengan

yang diharapkan. Pembangunan pelabuhan dimulai pada tahun 2004 dengan

rencana proyek selesai 3 tahun, tetapi pembangunan pelabuhan tersebut melebihi

target, hingga 11 tahun. Pelabuhan Kendal resmi beroperasional pada tahun 2016.

Permasalahan terjadi ketika lahan yang digunakan untuk pembangunan

Pelabuhan Kendal merupakan lahan yang dulunya milik masyarakat dimana

difungsikan oleh masyarakat untuk tambak Ikan Bandeng. Tambak-tambak milik

warga sekitar dialihfungsikan untuk keperluan pembangunan Pelabuhan Kendal

yang berarti beberapa warga harus merelakan lahan tambak mereka untuk dijadikan

pelabuhan.

Tema penelitian ini dipilih karena penulis ingin mengkaji tekait dengan

lahan yang dibangun untuk pelabuhan dan perekonomian masyarakat sekitar

Pelabuhan Kendal tersebut. Kebutuhan lahan sebesar 2.770 ha (Kementrian

3

Perhubungan, 2011) untuk pelabuhan ditilik tersedia atau tidak. Adanya Pelabuhan

Kendal dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan Pelabuhan Kendal merupakan pengembangan dari pelabuhan

Tanjung Mas Semarang yang mengalami overcapacity. Berbagai macam dampak

lingkungan muncul akibat proyek pembangunan pelabuhan tersebut (Amin, 2015).

Dampak lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu fisik, biologis dan sosial (Amsyari,

1986).

Lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan merupakan lahan

yang dulunya milik masyarakat dan difungsikan untuk tambak. Tambak-tambak

tersebut merupakan sumber mata pencaharian mayoritas warga Desa Wonorejo.

Permasalahan muncul ketika lahan tambak tersebut terkonversi menjadi pelabuhan.

Masyarakat Desa Wonorejo kehilangan mata pencaharian akibat konversi lahan

tersebut. Tambak yang berada di sekitar lokasi pelabuhan tidak dapat berproduksi

secara maksimal karena gelombang yang dihasilkan dari aktivitas pelabuhan.

Pembangunan pelabuhan dilakukan secara bertahap pada tiap tahunnya. Lokasi

pembangunannya juga mengalami perluasan lahan untuk mencapai target dan

sesuai dengan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) PM No. 18 tahun 2013.

Perluasan tersebut mengakibatkan lahan-lahan di sekitar lokasi pelabuhan ikut

terkonversi menjadi pelabuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembangunan Pelabuhan Kendal?

2. Berapa luas dan jenis penggunaan lahan di Desa Wonorejo, Kabupaten

Kendal yang terkonversi menjadi Pelabuhan Kendal?

3. Bagaimana dampak sosial-ekonomi masyarakat di Desa Wonorejo terkena

dampak Pelabuhan Kendal?

4

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian dampak pengembangan pelabuhan di

kabupaten Kendal adalah :

1. Memahami proses terjadinya pembangunan pelabuhan di Kabupaten

Kendal.

2. Mengkaji luas dan jenis lahan yang terkonversi di Desa Wonorejo yang

diperuntukan untuk pembangunan Pelabuhan Kendal.

3. Mengkaji dampak sosial-ekonomi masyarakat sekitar dari pembangunan

Pelabuhan Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian “Dampak Pembangunan Pelabuhan pada Aspek

Pemanfaatan Lahan di Pelabuhan Kendal, Kabupaten Kendal” dapat memberikan

manfaat secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat, akademisi, dan

pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ilmu dari sudut pandang

geografi khususnya bagaimana dampak dari adanya pelabuhan bagi

perekonomian masyarakat setempat.

b. Dapat dijadikan acuan bagi Pelabuhan Kendal dan Pemerintah

Kabupaten Kendal dalam mengembangkan Kawasan Pelabuhan.

2. Praktis

a. Memberikan informasi tambahan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal

dan Pelabuhan Kendal dalam mengembangkan pelabuhan terkait

peranan pelabuhan terhadap perekonomian masyarakat setempat.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan

bagi Pelabuhan Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam

mengelola pelabuhan.

5

1.5 Keaslian Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki beberapa refrensi dari penelitian yang

pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian merupakan penelitian guna

menyusun skripsi dengan fokus dan tema yang berbeda-beda. Pemilihan refrensi

penulisan dilakukan dengan pertimbangan yaitu memiliki beberapa kemiripan

diantara konsep, fokus, dan tujuan. Terdapat tiga penelitian yang dijadikan dasar

penelitian yang semuanya merupakan skripsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dilla Noviana (2010) mengkaji tentang

Keterkaitan Pelabuhan dengan Ekonomi Masyarakat Lokal di sekitar Pelabuhan,

Kabupaten Karimun-Kepulauan Riau memiliki kesamaan fokus dan konsep. Fokus

penelitian yang dilakukan oleh Dilla Noviana (2010) adalah keterkaitan pelabuhan

dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan. Metode yang digunakan

adalah wawancara dan mengambil sempel tidak ditentukan (non-probability

sampling) turunannya yaitu dengan teknik snowball sampling sampai responden

menjawab dengan jawaban yang sama (jenuh).

Penelitian yang berjudul Presepsi Masyarakat untuk arahan pengembangan

Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Trenggalek milik Lynda Refnitasari

(2010), memiliki fokus terhadap masyarakat dalam menganggapi isu tema

penelitian. Lokasi yang diambil memiliki kesamaan yaitu di pelabuhan dan

melibatkan masyarakat, tetapi penelitian Lynda Refnitasari (2010) cenderung

menjadikan masyarakat sebagai indikator utama dalam penelitiannya. Metode yang

digunakan adalah mengolah data sekunder dengan intrumen yang digunakan

PERDA, RPJPD, RENSTRA dan penggunaan lahan Kabupaten Trenggalek. Data

primer diambil dengan observasi lapangan secara langsung dan melakukan

wawancara.

Penelitian untuk penyusunan skripsi yang dilakukan oleh Afiani Puspita

Sari (2012), berjudul Dampak Konversi Lahan Pertanian Sawah Tehadap Kondisi

Sosial Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Jalur Pantura. Penelitian fokus

terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Lokasi penelitian berada di Desa

Pujangrejo, Kabupaten Kendal. Perbedaannya, penelitian ini mengangkat lahan

pertanian sebagai temanya. Persamaan dari penelitian yang dilakukan Afiani

6

Puspita Sari (2012) dengan peneliti adalah persamaan permasalahan yang

berdampak terhadap perekonomian dan lokasi makronya yaitu Kabupaten Kendal.

Dari uraian penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dirangkum dalam Tabel 1.1.

7

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No Judul Penelitian Penulis

(Tahun) Tujuan Penelitian Metode Hasil

1 Keterkaitan pelabuhan

dengan ekonomi

masyarakat lokal di

sekitar pelabuhan,

kabupaten karimun,

kepulauan riau

Dilla Noviana

( 2010)

skripsi

- Memahami struktur

perekonomian kabupaten

karimun

- Mengidentifikasi

keterkaitan pelabuhan

dengan perekonomian

masyarakat lokal di sekitar

pelabuhan kabupaten

karimun

- Memahami struktur ekonomi

kabupaten karimun dengan metode

penelitian Kualitatif dengan non

propability sampling yang meliputi

purposive sampling dan snowball

sampling, di mana teknik

pengumpulan datanya dengan

menggunakan teknik gabungan dan

triangulasi. Data yang digunakan

berupa data primer dari BAPPEDA

Kabupaten Karimun serta data

sekunder yang meliputi data PDRB,

data Proyeksi struktur prekonomian,

data jumlah wisatawan, data jumlah

perusahaan, data volume produksi

dan data jumlah kapal.

- Wawancara dan observasi lapangan

dengan masyarakat berkaitan dengan

profesi, status usaha, status lahan,

jarak tempat tinggal dengan

pelabuhan.

- Struktur ekonomi disusun oleh tiga

sektor utama yaitu sektor perdagangan,

hotel dan restoran

- Pelabuhan memberikan warna

tersendiri dalam perekonomian

masyarakat lokal yang berada di sekitar

pelabuhan

2 Pesepsi masyarakat

untuk arahan

pengembangan

pelabuhan perikanan

nusantara di Kabupaten

Trenggalek

Lynda

Refnitasari

(2010)

Skripsi

- Mengetahui kebijakan

pemerintah Kabupaten

Trenggalek dalam rangka

mendukung

pembangunan Pelabuhan

Perikanan Samudera di

tahun 2015-2018

- Mengolah data sekunder dengan

instrumen PERDA, RPJPD,

RENSTRA, dan Penggunaan lahan

Kabupaten Trenggalek

- Observasi lapangan dan melakukan

wawancara.

- Perlu adanya bimbingan dari

pemerintah kepada masyaraka untuk

bimbingan dalam menaikan standard

kategori pelabuhan diKabupaten

Trenggalek

8

No Judul Penelitian Penulis

(Tahun) Tujuan Penelitian Metode Hasil

- Mengetahu presepsi

masyarakat dan faktor

penentu presepsi

- mengetahui arahan

pengembangan pelabuhan

perikanan samudera di

Kabupaten Trenggalek

sesuai kebijakan

pemerintah dan aspirasi

rakyat

3 Dampak Konversi

Lahan Pertanian Sawah

Terhadap Kondisi

Sosial Ekonomi dan

Lingkungan

Masyarakat di Jalur

Pantura

Afiani Puspita

Sari (2012)

Skripsi

- Mengetahui kondisi sosial,

ekonomi dan lingkungan

masyarakat Desa

Puncangrejo setelah adanya

konversi lahan pertanian

sawah

- Mengetahui presepsi

masyarakat terhadap

konversi lahan pertanian

sawah di Desa Puncangrejo

- Menganalisis data menggunakan Uji

Validitas, reaabilitas dan regresi

ordinal.

- -teknik pengumpulan data primer

dengan wawancara terstruktur dan

observasi lapangan.

- Data sekunder didapat dari data BPS

(Kendal dalam angka), data geografis,

luasan menurut penggunaan lahan

- Konversi lahan pertanian sawah tidak

berdampak besar terhadap kondisi

sosial masyarakat. Sebagian besar

masyarakat tetap menjalin dan

memiliki sistem kekerabatan yang

baik dan bergotong-royong dengan

baik

- Presepsi masyarakat terhadap adanya

koonversi lahan pertanian sawah

yaitu sebanyak 49,4% responden

setuju dengan adanya konversi lahan

dan 79,6% jika konversi lahan dapat

meningkatkan pendapatan dan

menyerap tenaga kerja

9

1.6 Tinjauan Pustaka

Pendekatan Geografi

Analisis yang digunakan menggunakan dimensi temporal dengan

menekankan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif, karena pendekatan

kuantitatif semata belum mampu mengungkapan “the real world” (Herbert &

Thomas, 1982 dalam Yunus, 2005).

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan keruangan. Penelitian yang

diangkat menitik beratkan terhadap dua waktu yang berbeda (time series) dimana

waktu yang diambil adalah sebelum adanya Pelabuhan Kendal dan setelah adanya

Pelabuhan Kendal. Perbedaan waktu tersebut berpengaruh terhadap kondisi lokasi

penelitian. Pengaruh yang diberikan tidaknya berupa pola ruang, akan tetapi juga

aktivitas manusia yang berada di sekitar lokasi penelitian.

Pesisir

Gunawan, dkk. (2005) merumuskan definisi wilayah kepesisiran berdasarkan

sudut pandang geomorfologi. Menurutnya, kepesisiran (coastal area) adalah

bentanglahan yang dimulai garis batas wilayah laut (sea) yang ditandai oleh

terbentuknya zona pecah gelombang (breakers zone) dan ke arah darat hingga pada

suatu bentanglahan yang secara genetik pembentukannya masih dipengaruhi oleh

aktivitas marin, seperti dataran aluvial kepesisiran (coastal aluvial plain).

Definisi wilayah kepesisiran ditinjau dari sudut geomorfologi dapat

menentukan wilayah tersebut cocok untuk suatu perencanaan pengelolaan. Hal

tersebut lebih menekankan pada aspek kecocokan keadaan fisik. Aspek genetis

tidak mudah berubah, sehingga batas wilayah kepesisiran yang sekaligus digunakan

sebagai batas wilayah pengelolaan juga akan berubah dalam waktu yang lama. Oleh

karena itu, maka perencanaan wilayah kepesisiran dengan batas genetis akan sangat

cocok untuk perencanaan pengelolaan jangka panjang (Gunawan dkk, 2005).

Kawasan Pesisir, sejak jaman dahulu sampai sekarang merupakan daerah

yang selalu berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat

dibandingkan dengan daerah lain. Akibat pesatnya pertumbuhan yang terjadi di

10

daerah pesisir, maka wilayah tersebut banyak dieksploitasi untuk berbagai tata

guna, mulai dari yang tradisional seperti perikanan, pertanian air sampai dengan

kontemporer seperti pemukiman, kawasan industri (perkapalan), dan wisata bahari

(Delinom, 2005).

Pada daerah pesisir ketersediaan air pada umumnya memiliki kualitas air

yang kurang. Pada musim penghujan atau limpasan luap air tawar yang dialirkan

disungai yang melaluinya cukup besar, air tawar yang akan berada menutupi

permukaan dataran yang tergenang. Akan tetapi, ketika muka air laut pasang, air

tawar akan segera tercampur atau terdesak oleh air tawar sehingga secara umum

lingkungan di daerah seperti ini merupakan lingkungan air payau (Djuwanah,

2005). Masyarakat di pesisir bagian utara Kabupaten Kendal banyak yang memiliki

tambak ikan Bandeng, di mana ikan Bandeng mudah dibudidayakan dalam air

payau.

Konsekuensi dari dinamika daerah pesisir yang dapat merusak ekosistem,

perlu adanya sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pantai secara terpadu.

Pengelolaan pesisir secara terpadu merupakan suatu proses pengelolaan

sumberdaya alam dengan mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat, perencanaan horisontal dan vertikal, ekosistem darat dan

laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut

berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahterahan masyarakat sekitar

(Departemen Kelautan, 2001 dalam Marganingrum, 2002).

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan kegiatan atau aktivitas manusia untuk

memanfaatkan lingkungannya yang sesuai dengan tujuan tertentu (Ritohardoyo,

2013). Penggunaan lahan memiliki peraturan sendiri di mana lahan tersebut

memiliki klasifikasi kesesuaian lahan untuk dikelola. Penggunaan lahan harus

sesuai dengan klasifikasi yang ada. Peraturan penggunaan lahan biasanya sudah

diatur mulai dari skala kecil (Zonasi) sampai skala besar (RTRW).

Pembangunan fasilitas yang berada di Pelabuhan Kendal membutuhkan

lahan yang cukup banyak. Perencanaan pembangunan fasilitas merupakan faktor

11

utama dari kebutuhan lahan. Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang

dapat dimanfaatkan bagi manusia. Lahan merupakan suatu sumber di mana manusia

dapat melangsungkan kegiatan kehidupan sosio-ekonomi dan sosio-budaya

(Ritohardoyo, 2013). Perencanaan penggunaan lahan di Pelabuhan Kendal

dicanangkan sedini mungkin agar dapat memperkirakan berapa luasan kebutuhan

lahan dan kesesuaian lahan. Perencanaan penggunaan lahan adalah penilaian yang

sistematis dari potensi lahan dan air, alternatif penggunaan lahan dan kondisi

ekonomi sosial dalam rangka untuk memilih lahan yang terbaik untuk dipergunakan

(Murray, 2015).

Muncul konflik penggunaan lahan akibat dari permintaan yang lebih besar

terhadap lahan untuk pengembangan daerah daripada ketersediaan sumberdaya

lahan (Murray, 2015). Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penentuan

lokasi adalah kondisi teknis yang terdiri dari parameter fisik, kimia dan biologi dan

non-teknis yang berupa pangsa pasar, keamanan dan sumberdaya manusia.

Perencanaan pengembangan dengan mempertimbangan estetika, kelancaran lalu-

lintas angkut kebutuhan budidaya dan nelayan yang diperkirakan dapat menambah

dan meningkatkan nilai ekonomis kawasan, perlu dirancang dengan baik dan

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan (Arifin, 2014).

Pelabuhan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang,

yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal

dapat merambat untuk bongkar muat barang, krane-krane, gudang laut dan tempat-

tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya, dan gudang di mana

barang-barang disimpan dalam waktu yang lebih lama. Terminal ini biasanya

dilengkapi dengan adanya saluran pelayaran darat (Triatmojo, 1986).

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pelabuhan dari segi

penyelenggaraannya terdapat pelabuhan umum dan khusus; pelabuhan dari segi

usaha yaitu pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan; dari

segi kegunaannya yaitu pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, pelabuhan barang,

pelabuhan penumpang, pelabuhan campuran, pelabuhan militer; dan dari letak

12

geografisnya yaitu pelabuhan alam, pelabuhan semi buatan dan pelabuhan buatan

(Triatmojo, 1986).

Awalnya, pelabuhan adalah lingkungan kerja dan tempat berlabuh bagi kapal-

kapal dan kendaraan air lainnya untuk menyelenggarakan bongkar muat barang,

hewan dan penumpang. Pelabuhan ada berbagai macam, seperti pelabuhan yang

diusahakan, pelabuhan yang tidak diusahakan, pelabuhan otonom, pelabuhan

khusus, pelabuhan laut dan pelabuhan pantai (PP No. 1 Tahun 1969) dan

diperbaharui dengan ditetapkannya UU No.17 tahun 2008 tentang pelabuhan, di

mana pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan

antarmoda transportasi. Pelabuhan laut merupakan tempat yang terdiri dari daratan

dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk tempat kapal bersandar,

berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi

dengan fasilitas keselamatan pelayaran (Permenhub Nomor 21 tahun 2007)

Secara umum fasilitas bangunan pelabuhan merupakan seluruh

bangunan/konstruksi yang berada dalam daerah kerja suatu pelabuhan, baik itu di

darat maupun di laut yang merupakan sarana pendukung guna memperlancar

jalannya kegiatan yang ada dalam pelabuhan (Nuryoso, 2012). Fasilitas-fasilitas di

pelabuhan untuk kapal dan kendaraan air lainnya untuk keperluan dalam aktivitas

pelabuhan di antaranya (PP No. 1 Tahun 1969) :

a. Melabuh dan menambat kapal-kapal guna embarkasi dan debarkasi

penumpang, bongkar muat barang, hewan dan lain-lain;

b. Pemberian fasilitas untuk berbagai keperluan kapal;

c. Pemeriksaan-pemeriksaan bertalian dengan peraturan-peraturan

keselamatan dan tata tertib pelajran serta tata tertib bandar;

13

d. Penjaluran barang-barang untuk masuk dan keluar pelabuhan;

e. Pemeriksaan-pemeriksaan bertalian dengan peraturan-peraturan instansi-

instansi pemerintah lainnya yang mempunyai suatu tugas pemerintahan

terhadap lalu lintas barang dan penumpang seperti bea cukai, kesehatan,

pertanian, perdagangan dan lain-lain.

Antar pelabuhan kota mencerminkan berbagai proses spasial yang saling

bergantung. Dengan demikian tempat tepi laut mengalami revitalisasi di kota-kota

pelabuhan dalam konteks spasial yang lebih luas. Sebaliknya, model pelabuhan

kota evolusi mengadopsi pendekatan kronologis untuk hubungan timbal balik

pelabuhan-kota dan, dalam tahap akhir, membangkitkan kerjasama antara sosial-

lingkungan (Hoyle, 2000).

Munculnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kualitas lingkungan

serta dampaknya terhadap kegiatan baik di perairan maupun di daratan pesisir

memberikan kesan akan tingginya perhatian masyarakat terhadap kelautan baik

sebagai sumberdaya alam, maupun sebagai objek kegiatan yang berorientasi pada

ekonomi (Edayanto, 2008).

Tujuan Pembangunan Pelabuhan

Pembangunan selalu akan membawa perubahan (Soemarwoto, 1992).

Pertimbangan dan perhitungan dilakukan secara maksimal untuk menentukan

pembangunan sebuah pelabuhan. Keputusan pembangunan biasanya didasarkan

pada pertimbangan ekonomi, politik dan teknis dengan titik penentu terberat pada

ekonomi (Triatmodjo, 1996). Pembangunan pelabuhan selalu disertai dengan

dokumen AMDAL.

Pembangunan pelabuhan juga bertujuan untuk melayani penyebrangan

antar pulau (Permenhub No. 18 tahun 2013). Pelabuhan merupakan sarana pintu

masuk ke suatu wilayah dan penghubung antar daerah (Triatmodjo, 2010). Adanya

pelabuhan dapat membantu efisiensi transportasi laut secara nasional.

Pembangunan pelabuhan dapat menunjang pembangunan daerah dan nasional

(Menhub No. KM 53 tahun 2002).

14

Analisis Dampak

Menurut Soemarwoto (1992) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi

sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia,

fisik maupun biologi. Studi Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat

menjadi AMDAL) merupakan studi multi-disiplin, oleh karenanya setiap pakar

yang terkait studi ini (baik lingkungan-fisik-sosial) harus melaksanakan penelitian

secara terpadu dan ilmiah. Studi AMDAL merupakan studi terapan atau “Action

Study” (Fandeli, 2004). Menurut Erickson (1979 dalam Fandeli, 2004) bahwa

seorang penyusun AMDAL harus bertindak:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan untuk

AMDAL,

2. Menjalin hubungan dalam kontak kepada semua lembaga yang terkait

dengan pengambilan keputusan,

3. Selalu siap untuk memberi penjelasan dan pengertian kepada para

pengambil kebijaksanaan/pengambil keputusan,

4. dan belajar mengerti dan mengetahui sistem pembangunan yang

dilaksanakan dan batasan dari pengambilan keputusan

Meminimalisir dampak pembangunan dapat menggunakan dokumen

AMDAL dari pembangunan pelabuhan (Soemarwoto, 1992). AMDAL merupakan

studi kelayakan untuk suatu pembangunan (Malkhamah, 1994).

Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir masih didominasi oleh

penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan dalam skala kecil,

dengan produksi yang masih rendah dan biaya operasional yang tinggi (Tuwo,

2011). Menurut Nugroho (2011), distribusi manfaat mengalir tidak hanya kepada

pemerintah, sektor swasta dan penunjangnya, tetapi juga untuk pemberdayaan

sosial dan ekonomi penduduk lokal. Salah satu stakeholder tidak berfungsi, maka

dapat mengakibatkan kelumpuhan aktivitas ekonomi lainnya dan menghasilkan

kerugian yang signifikan pada penduduk lokal.

15

Menurut Nikijuluw (2003 dalam Tuwo, 2011), yang dimaksud masyarakat

pesisir adalah kelompok yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan

perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut.

Masyarakat lebih banyak yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan

untuk menghidupi keluarga sendiri, sehingga hasilnya hanya bersifat

temporal/jangka pendek saja (Tuwo, 2011). Kondisi ekonomi sendiri dapat ditilik

dari pendapatan, pekerjaan, dan tenaga kerja. Kondisi Sosial dapat ditilik dari

kelembagaan, keanggotaan dalam lembaga (Sukamdi, 1999).

Kondisi Sosial Masyarakat Pesisir

Jenis mata pencaharian yang ditekuni sebagian besar di pesisir adalah

nelayan, petani rumput laut, wiraswasta dan pegawai pemerintah (Tuwo, 2009).

Umumnya istri mengurus rumah tangga, namun ada beberapa yang membantu

suami untuk mencari nafkah. Nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang

merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung memanfaatkan

sumberdaya di pesisir (Nikijuluw, 2003 dalam Tuwo, 2009).

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan awal/ide dari penelitian berasal.

Bedasarkan penelitian yang akan dilakukan, Pelabuhan Kendal memiliki alasan

mengapa pelabuhan tersebut dibangun. Mulai dari perencanaan pembangunan

pelabuhan yang memilih lokasi di Kabupaten Kendal, proses pembangunan

pelabuhan Kendal dan operasional Pelabuhan Kendal.

Pemilihan pengembangan lokasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

merupakan lokasi yang sesuai dan tertera di (RIP) Peraturan Menteri No.18 tahun 2013

dan didukung dengan RTRW Kabupaten Kendal. Lokasi pembangunan Pelabuhan

Kendal berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Pembangunan pelabuhan membutuhkan lahan di lokasi tersebut yang merupakan

wilayah Desa Wonorejo. Penyesuaian luas lahan dilakukan agar lahan yang

diperuntukan dengan lahan yang tersedia untuk pembangunan Pelabuhan Kendal

sesuai. Lahan yang digunakan merupakan lahan yang berada di Desa Wonorejo.

16

Lahan memiliki historis sebelum diperuntukan pembangunan Pelabuhan Kendal.

Hal tersebut nantinya berdampak terhadap alih fungsi penggunaan lahan di Desa

Wonorejo yang lahannya diperuntukan pembangunan Pelabuhan Kendal.

Masyarakat yang berada di Desa Wonorejo yang memiliki lahan di lokasi

pelabuhan harus merelakan lahannya diperuntukan pembangunan pelabuhan.

Lahan yang dipergunakan untuk pembangunan pelabuhan yang dikelola maupun

tidak dikelola merupakan milik Desa Wonorejo. Adapun lahan tersebut milik warga

Desa Wonorejo maupun warga luar Desa yang dikelola oleh warga Desa Wonorejo.

Lahan yang dikelola di Desa Wonorejo yang dapat memberi pemasukan kepada

Rumah Tangga di Desa Wonorejo. Alih fungsi lahan dapat berdampak pada

keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Wonorejo. Gambar1.1 merupakan

gambaran kerangka penelitian ini.

17

1. Lokasi

2. Status Lahan

3. Ketersediaan lahan

4. Kebutuhan Lahan

5. Alih Fungsi Lahan

Setelah

Pembangunan

Ekonomi

Lahan

Pelabuhan Kendal Latar Belakang

Pembangunan

Sebelum

Pembangunan

1. Pendapatan

2. Pekerjaan

3. Ketersediaan Pekerjaan

1. Perencanaan

2. Proses

3. Operasional

Sosial

1. Pendidikan

2. Peranan dalam Keluarga

Dampak Pembangunan Pelabuhan Kendal

Masyarakat Desa Wonorejo

di sekitar pelabuhan

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Pemi1kiran

Luas dan jenis lahan yang terkonversi

18

1.8 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dibedakan menjadi tiga berdasarkan

tujuannya, yaitu:

1. Akan ditelaah lebih lanjut proses pembangunan Pelabuhan Kendal.

Pertanyaan penelitian yang diangkat untuk menjawab tujuan ini yaitu:

Pelabuhan apa yang dibangun di Kabupaten Kendal? (halaman 54)

Kapan rencana pembangunan Pelabuhan Kendal disusun? (halaman

56)

Bagaimana tahapan pembangunan Pelabuhan Kendal tersebut?

(halaman 58)

Darimana dana proyek pembangunan Pelabuhan Kendal berasal?

(halaman 58)

Siapa penanggung jawab proyek pembangunan Pelabuhan Kendal?

(halaman 54 dan 58)

2. Akan ditelaah lebih lanjut luasan dan jenis lahan yang terkonversi menjadi

Pelabuhan Kendal. Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat untuk

menjawab tujuan kedua yaitu:

Bagaimana status kepemilikan lahan yang diperuntukan

pembangunan Pelabuhan Kendal? (halaman 65)

Peruntukan lahan apa saja yang terkonversi menjadi Pelabuhan

Kendal dan berapa luasannya? (halaman 78)

3. Akan ditelaah lebih lanjut mengenai dampak pembangunan Pelabuhan

Kendal bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Wonorejo. Adapun

pertanyaan penelitian yang diangkat untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu:

Apa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Wonorejo

sebelum adanya Pelabuhan Kendal? (halaman 83)

Adakah perubahan mata pencaharian utama masyarakat Desa

Wonorejo akibat adanya Pelabuhan Kendal? (halaman 85)

Apa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Wonorejo

setelah adanya Pelabuhan Kendal? (halaman 86 dan 87)

19

Berapa banyak perubahan pekerjaan yang dialami akibat terjadinya

alih fungsi lahan? (halaman 87)

Apakah pekerjaan responden sebagai petani tambak dan nelayan

mengalami penurunan setelah adanya Pelabuhan Kendal?

(halaman 89)

Bagaimana kondisi tangkapan/hasil dari nelayan dan petani tambak

setelah adanya Pelabuhan Kendal? (halaman 91)

Bagaimana pendapatan masyarakat setelah adanya Pelabuhan

Kendal? (halaman 93)

Apakah alih fungsi lahan mempengaruhi pendapatan responden?

(halaman 97)

Berapa nilai kompensasi dari Pemda untuk mengganti lahan yang

dimiliki oleh masyarakat Desa Wonorejo? (halaman 102 dan 104)