BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan suatu negara dikatakan maju apabila didukung oleh kemajuan

pembangunan negara tersebut.Pembangunan merupakan upaya yang terencana dalam rangka

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna mencapai tujuan

pembangunan.Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang selalu meningkat

mengundang akan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh

tekanan kebutuhan pembangunan. Kegiatan dari pembangunan di sektor usaha/industri akan

mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan

fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat tercemar dan/atau rusak.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia

dimana pun manusia itu tinggal.Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi

berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau

fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya.Masalah lingkungan sering dikelompokan ke

dalam tiga bentuk yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah

(land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource deleption).1

Sementara itu, masalah pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

antara lain pencemaran air, udara dan tanah.

Usaha di bidang perindustrian yang semakin tumbuh dan berkembang tidak lepas dari

peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku usaha/industri.Pendirian

usaha/industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara

adil dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.Dukungan pemerintah

1Munadjat Danusaputro, 1986, Hukum Lingkungan, Buku Cet 1, Binacipta, Bandung , h. 62

bagi para pelaku usaha atau industri dapat melalui berbagai cara salah satunya dengan

memberi perizinan usaha/industri.

Segala bentuk kegiatan industri manusia akan menghasilkan sisa kegiatan industri yang biasa

disebut dengan limbah industri. Salah satu bentuk kegiatan usaha industri yang dimaksudkan

adalah usaha kacang kace di desa Nyanglan Kabupaten Klungkung.2 Usaha kacang kace akan

dapat mencemari atau berdampak terhadap pencemaran lingkungan di sekitarnya yang dapat

membahayakan lingkungan. Usaha

kacang kace ini dapat secara langsung maupun tidak langsung mencemari lingkungan yaitu

berupa limbah hasil dari pengelohan kacang tersebut.Sisa dari hasil industri yang berupa

limbah-limbah tersebut mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat mencemari

lingkungan.Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran air yang disebabkan oleh usaha

tersebut. Aktivitas usaha ini yang pengelolaannya kurang baik akan mengakibatkan

kerusakan lingkungan disekitar. Tindakan usaha seperti ini bisa mengancam keselamatan

lingkungan karenalimbah hasil olahan kacang kace ini dibuang ke sungai .

Sementara itu, dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) tersirat bahwa lingkungan hidup yang baik dan

sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia,oleh

karena itu Negara,pemerintah,dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber

dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.Pengaturan mengenai

lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 tertulis dalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selanjutnya ditulis UU 32/2009. Penggunaan

2http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=46616 diakses tanggal 22

februari 2015

sumber daya alam dalam undang-undang tersebut diamanatkan harus selaras,serasi,dan

seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup

dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Didalam UU 32/2009 Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan

adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup,zat,energi,dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup

yang telah ditetapkan. Kegiatan industri semacam ini juga dapat berdampak terhadap

perusakan lingkungan hidup sesuai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 UU 32/2009

perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung

atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga

melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU

32/2009 disebutkan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Pasal 22 ayat (1) UU 32/2009 menyebutkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ”. Demikian juga dalam

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

menyebutkan “setiap usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib

memiliki izin lingkungan”Dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah seharusnya lebih

teliti menerbitkan izin usaha sehingga dapat mengurangi pencemaran dan perusakan

lingkungan.

Konsep analisis mengenai dampak lingkungan atau environmental impact analysis

(EIA) dalam pandangan Fola S. Ebisemiju, muncul sebagian jawaban atas keperihatinan

tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat

kegiatan industri pada tahun 1960-an.3 Sejak itu, Amdal telah menjadi instrumen untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan menajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada

tujuan pembangunan yang berkelanjutan.Dengan demikian setiap usaha/industri yang

memiliki dampak atau berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap

lingkungan disekitarnya harus memiliki atau mempunyai sebuah izin yaitu izin

lingkungan.Dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas masalah

ini dan ingin memaparkannya secara mendalam bagaimana proses dari usaha kacang kace itu

sendiri serta dampak yang muncul akan adanya usaha ini terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk

skripsi yang berjudul “PENEGAKAN SANKSILINGKUNGAN TERKAIT

PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH USAHA KACANG KACEDIDESA

NYANGLANKABUPATEN KLUNGKUNG’’

3 Syamsuharja Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam

Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi,

P.T Alumni Bandung, h.145

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis

rumuskan antara lain:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah

kacang kace di Kabupaten Klungkung?

2. Bagaimana penegakan sanksi lingkunganditerapkan untuk menidak pencemaran

yang dilakukan oleh pengusaha kacang kacedi Kabupaten Klungkung?

1.3 Ruang lingkup masalah

Setiap penulisan karya ilmiah agar pembahasannya tidak menyimpang dari pokok

permasalahan yang diangkat. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan bahwa dalam

penulisan karya ilmiah ini ruang lingkupnya adalah apa saja kebijakan pemerintah dalam

menanggulangi pencemaran limbah kacang kace di Kabupaten Klungkung dan bagaimana

perizinan dan sanksi yang diterapkan untuk menindak pencemaran oleh usaha kacang kace di

Kabupaten Klungkung.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Penegakan Izin Lingkungan terkait kasus pencemaran lingkungan oleh limbah kacang

kace di Kabupaten Klungkung merupakan kewajiban dari pemerintah dalam mengeluarkan

sebuah izin untuk pendirian usaha dan masyarakat sebagai pemohon izin untuk ikut serta

dalam mentaati semua peraturan-peraturanataupun syarat-syarat.Penelitian sejenis yang

terkait dengan perlindungan hak cipta, telah dilakukan penelusuran diantaranya sebagi

berikut:

a. Pertama, menemukan skripsi diinternet tahun 2008 atas namaYudistira berjudul “kajian

dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di daerah kawasan

gunung merapi (studi kasus di desa keningar kecamatan dukuh kabupaten magelang

provinsi jawa tengah”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan

pasir?

2. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan

pasir dan bagaimana pengelolaannya?

b. Kedua, menemukan skripsi di sebuah situs internet, tahun 1995 atas nama Marjo berjudul

“kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan hubungannya dengan

izin usaha industri ”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijaksanaan pembangunan industri di indonesia dewasa ini

dalam hubungannya dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup itu?

2. Bagaimana kewenangan pemberian izin usaha industri dan bagaimana tata

cara pemberian izin usaha industri tersebut?

Penekanan pada penelitian ini difokuskan pada penegakan Hukum lingkungan terkait

kasus pencemaran oleh limbah usaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.Pada penelitian

ini melakukan pembahasan berdasarkan ketentuan UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.Dalam penelitian terdahulu, baik di Universitas

Udayana maupun universitas lainnya sepanjang penulis ketahui, penekanan pada penelitian

ini belum pernah memperoleh kajian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikemukakan

masih bersifat orisinal dan layak dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini.

1.5 Tujuan penelitian

Agar penulisan ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan

yang dapat mencapai target yang di kehendaki. Tujuannya dapat digolongkan menjadi

dua,yaitu:

1.5.1 Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, melatih dan juga

mendeskripsikan ide ide yang berkaitan dengan materi yang diperoleh selama ini yang

dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis.Mengembangkan tentang pengetahuan hukum

administrasi negara yaitu tentang perizinan dalam upaya penegakan hukum lingkungan untuk

menambah wawasan berpikir dan memecahkan masalah yang terdapat di dalam masyarakat

dan mengenai pencemaran usaha kacang kace dalam upaya penegakan hukum lingkungan di

Kabupaten Klungkung sehingga bermanfaat dalam pembinaan dan perkembangan ilmu

hukum itu sendiri.

1.5.2 Tujuan Khusus

Sementara itu secara khusus sesuai permasalahan yang dibahas, adapun tujuan khusus

yang ingin dicapai adalah:

a. Untuk dapatmengetahui dan memahamibagaimana kebijakan pemerintah

kabupaten Klungkung dalam penanggulangan limbah usaha kacang kace.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi yang diterapkan dalam

menindak pengusaha usaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aspek teoritis

(keilmuan).Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan-permasalahan yang

ada dimasyarakat pun menjadi semakin kompleks terutama permasalahan di bidang

lingkungan hidup.Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk

penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu

penegakan Hukum Lingkungan yang terkait dengan bidang Hukum Lingkungan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua

pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan izin lingkungan terkait kasus pencemaran

oleh limbah usaha kacang kece di Kabupaten Klungkung.Dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan Peraturan daerah

ini dan meningkatkan sadar dan patuh terhadap hukum.

1.7 Landasan Teoritis

Sebelum membahas permasalahan dalam skripsi ini secara lebih mendalam, maka

terlebih dahulu akan diuraikan beberapa teori atau landasan-landasan yang dimungkinkan

untuk menunjang pembahasan permasalahan yang ada. Dengan adanya teori-teori yang

menunjang, diharapkan dapat memperkuat, memperjelas, dan mendukung untuk

menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

1.7.1. Teori Negara Hukum

Menurut UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara

Indonesia adalah Negara hukum”, dimana dalam hal ini Negara Republik Indonesia adalah

Negara hukum (rechtstaat) yang berdasarkan pancasila dan bukan negara yang berdasarkan

atas kekuasaan semata(machtstaat).Istilah negara hukumdalam kepustakaan indonesia

merupakan terjemahan langsung dari “rechtsstaat”. Timbulnya gagasan-gagasan pokok yang

dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke -19 itusehingga timbul istilah negara

hukum atau rechtsstaat.4 Sifat negara hukum ini hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat

perlengkapannya bertindak menurut peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

lembaga pemerintahan yang berwenang dan sesuai dengan asas legalitas . Adapun ciri-ciri

Negara hukum menurut para ahli yaitu diantaranya Philipus M. Hadjon memberikan ciri-ciri

negara hukum sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat.

2. Hubungan fungsional yang proporsional diantara kekuasaan negara.

3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, peradilan sarana terakhir.

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.5

Frans Magnis Suseno berkaitan dengan ciri-ciri negara hukum mengemukakan terdiri dari:

1. Asas legalitas.

2. Kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman.

3. Perlindungan hak asasi manusia.

4. Sistem konstitusi/hak dasar.6

Teori negara hukum ini menjelaskan bahwa dalam suatu Negara yang memiliki suatu

peraturan haruslah mematuhi peraturan tersebut yang berlaku untuk pemerintah ataupun

untuk masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dalam pelaksanaan dan penerapan hukum itu

akan menciptakan suasana atau keadaan yang aman.

1.7.2 Teori Kewenangan Pemerintah

Menurut H.D Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal

dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan aturan

yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek

4Notohamidjojo,1970, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,h. 27.

5Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan

Yang Bersih, Surabaya, h.45 6Frans Magnis Suseno, 1978, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.34

hukum publik didalam hubungan hukum publik.7Setiap penyelenggaraan kenegaraan

pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang.Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang.8Dalam konsep hukum

publik, wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi

Negara.9Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki maka badan atau pejabat tata uasaha

Negara tidak dapat melaksanakan suatu tindakan pemerintah.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu : atribusi,delegasi,dan mandat.10

Teori kewenangan

menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt meliputi atribusi, delegasi dan mandat yang

didefinisikan sebagai berikut:

a) Attributie: toekening van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een

bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat

undang-undang kepada organ pemerintahan).

b) Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een

ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya),

c) Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door

een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).11

1.7.3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-

7 Ridwan HR, 2011, cet. Ke 6, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 98

8Ibid

9H.M. Arief Muljadi, 2005, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Prestasi Pustaka, h. 61. 10

Ridwan HR, op.cit,h.101. 11

Ridwan HR, op.cit,h. 102.

pandangan yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagi rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.12

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri antara lain:

a) Faktor hukumannya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang

saja.

b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

e) Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi

dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan

hukum.13

Menurut Wayne LaFavren, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.14

1.7.4. Prinsp-prinsip pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu ke

waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan.Ekosistem dari suatu lingkungan dapat

terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan.Pasal 1 angka

14UU 32/2009 menyebutkan “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di

tetapkan”.

12

Ridwan HR., op.cit, h. 292 13

Soerjono Soekanto,2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 8. 14

Soerjono Soekanto, 2012, cet. 11, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 7

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai

berikut :15

Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi

diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses

alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya

perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak

berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

Perusakan lingkungan hidup didefinisikan didalam Pasal 1 angka 16 UU 32/2009

yang menyebutkan “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rusak

berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya

lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau

mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan

dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari

peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

a. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam dan perbuatan

manusia.

b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.16

Didalam UU 32/2009 memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik

dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan

hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau

makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan

lingkungan. Dalam undang-undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut

melahirkan pertanggungjawaban administrasi, perdata maupun sanksi pidana.

15 St. Munadjat Danusaputro,1986, Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi

Sistem Hukum pencemaran, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung, h. 77. 16

P. Joko Subagio, 2002, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), PT. Rineka Cipta,

Jakarta, h.34.

1.7.5Izin Lingkungan

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan harus memperoleh izin.Izin

(verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang

atauperaturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.Izin dapat juga diartikan sebagai

dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.Adapun pengertian perizinan

adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang

dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat.Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota

dan izin untuk melakukan izin sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki ataupun diperoleh

suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan

suatu kegiatan atau tindakan.Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi

memperhatikan kepentingan umum yang mengaharuskan adanya pengawasan.

Menurut E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara

yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkret, keputusan administrasi negara yang

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin(Vergunning).17

Secara yuridis

pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainya yang merupakan bukti

legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu.Kemudian Pasal 1 angka 9 selanjutnya menegaskan bahwa

17

E. Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesi, ichtar, Jakarta h. 187

perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu,

baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga

didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan

Terpadu di Daerah.

Salah satu persyaratan izin dalam bidang hukum lingkungan adalah bahwa kegiatan-

kegiatan usaha tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang

selanjutnya disebut Amdal.Menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.Diwajibkannya Amdal bagi setiap

kegiatan telah di tegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2012 Tentang Izin Lingkungan, yang menetapkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal”.Untuk menerbitkan izin

tersebut harus diperhatikan rencana tata ruang pendapat masyarakat, pertimbangan dan

rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan

tersebut.Demikian juga terhadap pembuangan limbah ke lingkungan hidup tanpa adanya

keputusan izin tidak diperkenankan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

secara sistematis,metodologis,dan konsisten.18

Adapun metode penelitian yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.8.1. Jenis penelitian

18

H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

Sebagai suatu karya ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah sehingga dapat

dipertahankan secara ilmiah pula.Maka dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan

jenis penelitian yuridis empiris.Penelitian secara yuridis dijadikan acuan dalam meneliti

permasalahan berkaitan dengan landasan hukum pada peraturan perundang-undangan yang

ada.Penelitian yuridis empiris mengembangkan pendekatan dengan aspek hukum terhadap

hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara.19

Menurut

soerjono soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri dari penelitiaan

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.20

1.8.2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif yang penelitiannya secara umum,

termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.21

Penelitian

deskriptif dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah

ada.Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk

menggambarkan realita dari adanya peraturan mengenai pengendalian dan kerusakan

pencemaran lingkungan hidup.

1.8.3 Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer (Fieldar Reseach)

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (Field Research).

19

Mukti Fajar,2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h,

183.

20

Soerjono Sooekanto, op.cit, h. 51.

21

Soerjono Soekanto, loc. cit

Penelitian Lapangan dilakukanmelalui wawancara(Interview).22

2. Data Sekunder (Library Research)

Data Sekunder berupa data data Hukum (Library Research), bahan hukum

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen dokumen

resmi atau yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun bahan-bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum primer,yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas(autoriatif) yang terdiri

dari (a) peraturan perundang-undangan,(b)catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan

suatu peraturan perundang-undangan,dan (c) putusan hakim.23

Ada pun bahan bahan

hukum yang di gunakan adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer seperti rancangan undang-undang,hasil penelitian,atau pendapat pakar hukum24

.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang negara

hukum, buku-buku tentang hukum lingkungan, buku-buku administrasi negara dan buku-

buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan

22

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penulisan Hukum, Ghalian Indonesia, Jakarta, h. 24 23

H. Zainuddin Ali I, op cit, h. 47. 24

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta,h. 32.

ensiklopedia.25

Adapun bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus hukum,

majalah dan artikel dari internet.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik–teknik untuk mengumpulkan data

yaitu studi dokumen, wawancara, observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah:

a. Teknik Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik

normatif maupun empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis

normatif.26

b. Teknik wawancara(interview)

Menurut M. Mochtar, teknik wawancara adalah teknik atau metode memperoleh

informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung

(tatap muka), antara pewawancara dengan responden. Selain dengan cara tatap muka

wawancara dapat dilakukan secara tidak langsung dengan telepon atau surat.27

c. Teknik observasi / pengamatan.

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan

teknik observasi tidak langsung.Yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

observasi langsung dimana dalam pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan

secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik

pengamatan dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui studi dokumen,

teknik wawancara, ataupun dengan observasi kemudian mengolah dan menganalisis secara

kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan

25

Ibid.. 26

Ibid, h. 68. 27

M. Mochtar, 1998, Pengantar Metodologi Penelitian, Sinar Karya Dharma IIP, Jakarta, h. 78

pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Data yang telah terkumpulkan

dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan teori yang terdapat pada buku-buku

literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan

sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.