BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang...berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Tanjung Harapan

RENSTRA KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan otonomi daerah yaitu

sejak bergulirnya era reformasi dimana lahirnya Undang Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian berulang kali

dilakukan perubahan dan terakhir Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, namun tidak mengubah esensi dari maksud

awal yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh

karena itu pemerintah daerah dituntut agar mampu menyusun suatu

perencanaan yang baik, untuk dijadikan pedoman dan landasan dalam

melaksanakan setiap langkah untuk mewujudkan visi pemerintah daerah yang

ingin dicapai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa perencanaan

pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik

dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah

merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena

didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai

cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata

lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti

dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat

memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula untuk

kepentingan masyarakat.

Kemudian Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15

bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana

Strategis Satuan Kerja Parangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan


2

Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra

SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Perencanaan

Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, bahwa Pembangunan Daerah

merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan Rencana Strategis

SKPD merupakan subsistem dari Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Tanjung Harapan

sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser, mengemban tugas dan

tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan

Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat berjalan dengan baik, tersusun

secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah

kepada pencapaian visi kecamatan, yang akhirnya bermuara untuk

merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser.

Secara fungsional Kecamatan Tanjung Harapan dituntut untuk mampu

menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun

maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu)

tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten

Paser Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah).

Rencana Strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, setrategi,

arah kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan masa mendatang serta tidak kaku. Rencana Strategis

menentukan kemana arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-

tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana

mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan

strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan

strategis meliputi visi, misi,tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi,

tujuan objektivitas dan target.


3

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua

aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 ini merupakan hasil proses politik,

yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bapak Bupati dan Bapak

Wakil Bupati Paser yang terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya

dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif

dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula

segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Sejajar dengan itu, muatan

Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021

ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD

Kabupaten Paser. Oleh karena itu matriks Rencana Strategis yang diuraikan

dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan

komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja)

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser setiap satu tahun anggaran

sampai lima tahun kedepan, tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten

Paser Tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah maka Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung

Harapan Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021, ilustrasi keterhubungan

Renstra SKPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya.


4

Dalam tahapan penyusunan Renstra SKPD ini, akan dijelaskan melalui

bagan alir yang ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang

berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Tanjung Harapan

Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman dan mendukung pencapaian pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser

Tahun 2016 – 2021, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program

pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Paser yang terpilih.

Kemudian Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dan

dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan

Unang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam

Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan

Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

Renstra-SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator

keluaran program dan PAGU per SKPD

Penelaahan RTRW

VerifikasiRancangan

Renstra SKPD dgn Rancangan Awal

RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

sesuai

Tidak sesuai

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang

RPJMD

Perumusan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra-

SKPD

RENSTRA-SKPD

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD berdasarkan

hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan

Akhir Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra

SKPD

sesuai

Tidaksesuai

PERDA ttg RPJMD

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov


5

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana

Strategis Kantor Kecamatan Tanjung Harapan ini memuat tentang Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD, sebagaimana disebutkan di bawah ini

:

1. Undang – undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9),

Sebagai Undang-Undang *);

2. Undang – Undang No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;

3. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4438);

8. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

9. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

10. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama

Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser;


6

13. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintrah Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2005– 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 04 Tahun 2006 tentang RPJP

Kabupaten Paser 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 05 Tahun 2010 tentang

Kecamatan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 09 Tahun 2015 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013 – 2035;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Tahun 2017-2021;

25. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kecamatan;

26. Peraturan Bupati Paser No. 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Kecamatan;

27. Peraturan Bupati Paser No. 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Paser 2016 – 2021.


7

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser,

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta

indikator kinerja Kecamatan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Sementara tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser tahun 2017 – 2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan

Pemerintah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kecamatan Tanjung

Harapan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

2. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser dalam menentukan priortas program dan kegiatan

tahunan, yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai

dokumen perencanaan tahunan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) SKPD;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Tanjung

Harapan Kabupaten Paser dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun

program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Tanjung Harapan Kabupaten Paser disusun mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian

Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,

keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan

renstra dengan RKT dan Renja.


8

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANJUNG

HARAPAN

Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten

Paser memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

TANJUNG HARAPAN

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu

menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telahaan Visi, Misi dan

Program KDH dan Wakil KDH Terpilih, Telahaan Renstra

K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Tanjung

Harapan Kabupaten Paser.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan

dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI

KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai

penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah

ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah

dana yang dibutuhkan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANJUNG

HARAPAN KABUPATEN PASER YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


9

Indikator Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten

Paser yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP


10

BAB II

GAMBARAN UMUM

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Kecamatan Tanjung Harapan merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan

yang berada di wilayah Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Paser, bahwa Kecamatan ini merupakan pemekaran

dari Kecamatan Tanjung Aru di Kerang dan aparaturnya dilantik pada tanggal 12

Februari 2004 di Tanjung Aru.

Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari 7 (tujuh) desa. Di dalam Surat

Keputusan Bupati Paser Nomor 959 Tahun 2004 tentang Kriteria Penilaian Desa

Terpencil dan Desa Tidak Terpencil telah ditetapkan ketujuh desa tersebut menjadi 5

(lima) desa sebagai desa terpencil, dan 2 (dua) desa sebagai desa agak terpencil.

Kecamatan Tanjung Harapan terletak pada koordinat UTM timur 97’59600

m, utara 45’4000 m, dan koordinat geografi 116035’24,1”BT dan 02

011’43,9”LS,

dengan Luas wilayah ± 714,05 km2 terdiri dari daratan ± 480,40 km

2 dan lautan ±

233,65 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.368 jiwa terdiri dari laki-laki 4.968

jiwa dan perempuan 4.400 jiwa. Dengan batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Paser Belengkong

Sebelah Selatan : Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kota Baru

Propinsi Kalimantan Selatan.

Sebelah Timur : Kecamatan Batu Engau

Sebelah Barat : Selat Makassar

Tabel. 2.1

Luas Wilayah Per Desa

No Desa Luas Wilayah (Km2)

1 2 3

1 Tanjung Aru 127,74

2 Selengot 72,18

3 Labuang Kallo 113,07

4 Lori 60,00

5 Kladen 214,27

6 Random 67,25

7 Senipah 59,54

Jumlah 714,05


11

Desa yang terluas di wilayah kecamatan Tanjung Harapan adalah Desa

Kladen yang langsung berbatasan dengan wilayah kecamatan Batu Engau dan desa

yang terkecil adalah Desa Senipah yang juga langsung berbatasan dengan wilayah

Kalimantan Selatan.

Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Tanjung Aru yaitu 2.313 Jiwa

dengan jumlah KK 881, dan penduduk sedikit terletak di Desa Random yaitu 551

Jiwa dengan KK 172.

Tabel. 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan RT

No Desa Jenis Kelamin

Jumlah KK RT Laki-laki Perempuan

1 2 3 4 5 6 7

1 Tanjung Aru 1.188 1.125 2.313 881 8

2 Selengot 845 753 1.598 370 5

3 Labuang Kallo 748 482 1.230 306 5

4 Lori 1.122 1.056 2.178 797 5

5 Kladen 359 327 686 221 4

6 Random 269 282 551 172 4

7 Senipah 437 375 812 242 3

Jumlah 4.968 4.400 9.368 2.989 34

Kondisi permukaan tanah di kecamatan Tanjung Harapan sebagian besar

merupakan dataran rendah yang berupa rawa-rawa mangrove. Sumber utama mata

pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah nelayan dan petani tambak.

Sekalipun tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional karena

sebagaimana kita maklumi bahwa wilayah pesisir Tanjung Harapan adalah berstatus

kawasan Cagar Alam.

Kemudian sarana perhubungan yang digunakan pada umumnya menggunakan

kendaraan air, berupa kapal balapan (klotok). Sekalipun sudah ada jalan tembus

antara Tanjung Aru – Kerang dan Desa Lori – Tana Paser tetapi kondisi jalan belum

dapat difungsikan secara optimal (rusak berat).

Dari Ibukota Kabupaten (Tana Paser) menuju Ibu Kota Kecamatan Tanjung Harapan

(Tanjung Aru) dapat ditempuh melalui perjalanan laut selama 5 jam atau lebih, bila

musim kemarau dapat ditempuh melalui jalan darat ± 140 Km dengan kondisi jalan

rusak. Alternatif lain adalah lewat jalan darat Tana Paser ke Desa Lori selama ± 1,5

jam, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan air menuju Tanjung Aru

selama ± 1 jam.


12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung

Harapan

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang berfungsi

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan Visi dan

Misi yang jelas dan Startegik untuk dapat mencapai sasaran tugas dan

kewenangan yang diembannya.

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser berkedudukan sebagai

perangkat Daerah yang langsung dan bertanggungjawab kepada Bupati Paser,

dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No.23 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten

Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Paser, Tugas Pokok

Kecamatan adalah :

2.1.1. Tugas Pokok

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

d. Mengkoordinasikan emeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum

e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,

dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian

urusan yang meliputi aspek:

a. Perizinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi


13

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitas

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan bupati.

2.1.2. Fungsi

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati

Paser kepada Kantor Camat Tanjung Harapan mengacu kepada Surat

Keputusan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2003 yaitu :

Untuk melaksanakan tugas, Camat menjalankan fungsi :

a. Pengkoodinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Pengkoodinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. Pengkordinasian penerapan dan penegakaan peraturan perundang-

undangan

d. Pengkordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum

e. Pengkordinasian pemnyelenggaraan kegiatan pemerintahan

ditingkat kecamatan

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan.

Adapun secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Camat dan

masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan

kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Camat oleh

Bupati di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas,

Camat mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan

otonomi daerah;


14

b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa;

c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

h. Melaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya;

i. Menyusun program, pembinaan administrasi dan pengelolaan

ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya camat dibantu oleh :

1. Sekreatariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai

tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program,

penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta

pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyusun rencana program dan indikator kinerja untuk setiap

kegiatan;

2) Pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;

3) Pengelolaan barang milik daerah pada pada Kecamatan, yang

meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan

dan pendayagunaan;

4) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi

program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah;

5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanan dan

kediklatan;


15

6) Penyelenggaraan urusan Naskah dinas, kerumahtanggan,

perpustakaan dan tata laksana kelurahan dan;

7) Pelaksana urusan rumah tangga, komonikasi,informasi dan

dokumentasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud,

Sekretaris dibantu oleh :

1) Subbagian Program dan keuangan; dan subbagian umum dan

Kepegawaian

Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Sekretaris, yang mempunyau tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana

program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya,

mengelola dan menatausahkan keuangan.

Untuk melaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a) Menyusun rencana program/kegiatan;

b) Menyusun rencana anggaran;

c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan dan anggaran;

d) Menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan secara

periodik(bulanan, triwulan dan tahunan) dan Laporan

Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP)

Kecamatan;

e) Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, akuntansi

dan laporan Keuangan Kecamatan;

f) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

program Subbagian perencanaan program dan keuangan.

2) Subagaian Umum dan Kepagawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kerumah

tanggaan, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di

lingkungan kecamatan.


16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana program kerja Subbagian Umum dan

kepagawaian;

b) Mengelola tata naskah dinas dan kearsipan

c) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian,

pemeliharaan, dan pengamanan dan inventarisasi barang

milik daerah;

d) Menyelanggarakan urusan kerumah tanggaan;

e) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi

kepegawaian;

f) Mengelola keperpustakaan dan dokumentasi;

g) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

program Subbagian Umum dan Kepagawaian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai

tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan

pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai

fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja seksi pemerintahan dan

kependudukan;

b. Menyiapkan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati

kepada Kecamatan dan Kelurahan;

c. Menyiapkan bahan pembentukan, pemecahan dan penggabungan

kecamatan dan kelurahan;

d. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan,

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

kelurahan;

e. Mengkordinasikan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan

pelatihan perangkat kecamatan dan kelurahan;

f. Mengordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan,

evaluasi dan pelaporan pengolahan profil kelurahan;


17

g. Menyiapkan bahan dan pengusulan pengangkatan lurah dan

perangkat kelurahan

h. Melaksanakan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh bupati;

i. Menyelanggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan,

pertanahan dan izin gangguan; dan

j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja

seksi pemerintahan dan kependudukan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

pokok dalam membantu Camat dalam bidang ketentraman dan

ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

b. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di

kecamatan yang meliputi pembinaan dan perlindungan

masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;

c. Pelaksanaan kepolisi pamongprajaan dan PPNS serta kelinmasan

skala kecamatan

d. Penegakan Perda/Peraturan Bupati.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan

kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa,

pendapatan dan aset desa.


atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai

fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Melaksanakan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan

penguatan kelembagaan masyarakat;


18

c. Melaksanakan koodinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan

masyarakat; dan pengembangan manajemen pembangunan

partisipatif masyarakat;

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga

adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK;

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan,

penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin,

pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok

masyarakat;

f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

g. Melaksanakan pembinaan dan monitoring sekretaris desa;

h. Menyiapkan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan

pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Desa;

i. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pelaporan administrasi

pemerintahan desa;

j. Menyiapkan bahan kordinasi dan pelaporan penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa

dan kelurahan skala kabupaten

k. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan

bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat

pemerintah desa dan anggota BPD,melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi pelaksanaan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan

pengolahan data profil desa;

l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengolahan dan

pelaporan keuangan dan aset desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat/ Kesejahteraan Masyarakat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok

membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan

kesejahteraan rakyat.


atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat;


19

b. Mengordinasikan, pembinaan, pelaksanaan urusan pendidikan,

Kesehatan, ketenagakerjaan, budaya, olah raga, pemuda dan

keagamaan;

c. Mengordinasikan pembinaan organisasi kemasyarakatan di

tingkat kecamatan;

d. Meyelanggarakan pelayanan umum dan perijinan dibidang

kesejahteraan dan kemasyarakatan.

2.1.3 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kantor Kecamatan

Tanjung Harapan mempunyai struktur organisasi, susunan struktur

organisasi Kecamatan Tanjung Harapan berpedoman pada Peraturan

Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Paser Nomor 27

tahun 2009 tentang Kecamatan, sehingga Struktur Organisasi

Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari :

1. Camat ( Eselon IIIa );

2. Sekretaris Kecamatan (Eselon IIIb )

a. Kasubbag Kepegawaian dan Umum (Eselon IVb)

b. Kasubbag Program dan Keuangan. (Eselon IVb)

3. Kepala Seksi :

a. Seksi Pemerintahan (Eselon IVa)

b. Seksi PMD (Eselon IVa)

c. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum ( Eselon IVa )

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat ( Eselon IVa )

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Desa


20

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

KASUBBAG

KEPEG & UM KASUBBAG

PROG & KEU

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KASI

KESMAS

KASI

TRANTIB

KASI

PEM & DUK KASI

PMD

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN


21

2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

Kecamatan Tanjung Harapan pada tahun 2016 memiliki Sumber Daya

Manusia, Yakni Aparatur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, terdiri

dari 8 (delapan) orang pejabat struktural, 6 (enam) orang Pegawai non

Struktural/Fungsional dan 5 (lima) orang Pegawai PTT Kecamatan dan

ditambah 10 (sepuluh) PTT Satpol PP Kecamatan yang secara rinci dapat

dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

No. Status Pegawai Jumlah %

1 2 3 4

1 Pegawai Negeri Sipil/PNS Kecamatan 14

2 PTT Kecamatan 5

3 PTT Satpol PP Kecamatan 10

Jumlah 29 100

Tabel 2.4

Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin

No. Pangkat/Gol Jabatan Eselon Jenis

Kelamin Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Pembina Tk. I (IV/b) Camat Eselon III a L 1

2 Pembina (IV/a) Sekretaris Camat Eselon III b L 1

3 Penata Tk. I (III/d) Kasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum Eselon IV a L 1

4 Penata III/d Kasi Pemerintahan dan

Kependudukan Eselon IV a L 1

5 Penata (III/c) Kasi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Eselon IV a L 1

6 Penata Muda Tk. I

(III/b)

Kasi Kesejahteraan

Masyarakat Eselon IV a L 1

7 Penata Muda Tk. I

(III/b)

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Eselon IV b L 1

8 Penata Muda Tk. I

(III/b)

Kasubag Program dan

Keuangan Eselon IV b L 1

9 Penata Muda Tk. I

(III/b) Staf / Fungsional Non Eselon L 2

10 Pengatur II/c 01-04-

2012 Staf / Fungsional Non Eselon L 1

11 Pengatur Muda Tk. I

(II/b) Staf / Fungsional Non Eselon L 2

12 Pengatur Muda Tk. I

(II/b) Staf / Fungsional Non Eselon P 1

13 Jumlah PTT

Kecamatan Staf & Satpol Non Eselon L/P 15

JUMLAH 29


22

Tabel 2.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No. Uraian S3 S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD Jumlah

1 PNS - 1 8 - - 4 1 - 14

2 PTT - - 1 - - 10 4 - 15

Jumlah - 1 9 - - 14 5 - 29

Dilihat dari kondisi pegawai Kecamatan Tanjung Harapan, dimana

jumlah PNS / ASN hanya 14 orang yang terdiri dari 8 pejabat struktural dan

hanya 6 orang pejabat fungsional. Sementara jumlah PTT Kecamatan yang

berjumlah 15 orang dengan rincian 5 orang staf administrasi kecamatan dan

10 orang sebagai Satpol PP.

Dari kondisi tersebut semestinya dibutuhkan penambahan jumlah

pegawai, baik itu PNS maupun PTT untuk lebih meningkatkan dalam

melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan sesuai dengan tugas fungsi

kecamatan.

2.3 Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Kecamatan Tanjung Harapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa

tanah dan bangunan, inventarisasi kendaraan dinas, dan fasilitas lainya,

adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Data Inventaris Kecamatan Tanjung Harapan

NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

1 2 3

1 Kantor Kecamatan 1 Unit

2 Rumah Dinas Camat 1 Unit

3 Rumah Dinas Sekcam 1 Unit

4 Rumah Dinas Kasi 2 Kopel

5 Rumah Dinas Kasubbag 1 Kopel

6 Mobil Dinas (Staion Wagon) 1 Unit

7 Mobil Jenazah 1 Unit

8 Sepeda Motor 9 Unit

9 Mesin Ketik Manual 2 Unit

10 Mesin foto copy 1 Unit

11 Filling Besi/Metal 5 Unit

12 Band Kas 1 Unit


23

13 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 3 Buah

14 Kursi Plastik 45 Buah

15 Kursi Putar 10 Buah

16 Kursi Lipat 4 Buah

17 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 Set

18 Meja Rapat 8 Buah

19 Meja Kerja Pejabat 15 Buah

20 Meubeler lainnya (Lemari Arsip) 3 Buah

21 Kipas Angin 1 Buah

22 Amplifiler 1 Unit

23 Wireless 1 Unit

24 P.C Unit 4 Unit

25 Note Book / Laptop 2 Unit

26 Printer 3 Unit

27 Kamera Digital 1 Unit

28 Mesin Genset 1 Unit

29 Buku Umum lainnya 3 Buah

30 Tanah 28.320 M2

Sementara data aset tetap berdasarkan hasil rekonsiliasi Laporan

Keuangan Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.7

Data Aset Tetap Kecamatan Tanjung Harapan

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan menurut

berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap tupoksi adalah sebagai

berikut :

2.4.1 Sub Bagian Program dan Keuangan

Sesuai dengan tupoksi sub bagian program dan keuangan

setiap tahunnya melakukan pengkoordinasian kepada setiap Seksi

untuk menyusun Renja SKPD, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) ,

dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

Selain itu setiap bulannya melaporkan SPJ (Surat Pertanggung

jawaban) keuangan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang

No. NAMA BARANG NILAI (Rp) 1 2 3

1 Tanah 180.000.000

2 Peralatan dan Mesin 1.355.598.840

3 Gedung dan Bangunan Gedung 6.192.768.600

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.545.245.000

5 Aset Tetap Lainnya 800.000


24

disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Pembangunan dari Program dan Kegiatan

Kecamatan yang telah direalisasikan juga dilaporkan setiap bulan

kepada BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Paser.

Sesuai dengan namanya seluruh hal yang berhubungan dengan

keuangan Kantor Kecamatan ada di sub Bagian ini, seluruh

penatausahaan keuangan dari setiap kegiatan seksi-seksi pada Kantor

Kecamatan Tanjung Harapan akan melalui Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK), sehingga akan terkontrol seluruh alokasi keuangan

di Kecamatan untuk mempermudah dalam mempertanggung

jawabkannya.

Berikut ini pagu dana belanja tidak langsung Kecamatan

Tanjung Harapan tahun 2011 s/d 2015 dan realisasinya.

Tabel. 2.8

Anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Berdasarkan

Belanja Tidak Langsung

No Tahun Anggaran Realisasi Persen (%) 1 2 3 4 5

1 2011

2 2012 1.247.721.900 1.052.691.275 94,60 %

3 2013 1.223.573.192 971.460.067 84,37 %

4 2014 1.250.679.519 1.027.431.834 82,14 %

5 2015 2.083.582.419 1.823.474.901 87,51 %

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2015

Belanja tidak langsung Kecamatan Tanjung Harapan terdiri

dari Anggaran untuk gaji pegawai dan tunjangan pegawai Kantor

Kecamatan, dari tahun 2011 hingga tahun 2015 daya serapnya rata-

rata ...... dari Pagu yang disediakan. Hal ini dikarenakan jumlah

pegawai yang ada maasih di bawah target.

Selanjutnya adalah tabel anggaran belanja langsung

Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun 2011 hingga tahun 2015.


25

Tabel. 2.9

Anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Berdasarkan

Belanja Langsung


Belanja langung terdiri dari belanja pegawai berupa

honorarium kegiatan pegawai, honorarium tenaga ahli (nara sumber),

honorarium pegawai tidak tetap (PTT), kemudian belanja barang dan

jasa antara lain belanja ATK dan kebutuhan kantor untuk kegiatan

dan pelayanan. Selanjutnya belanja modal yaitu berupa belanja

barang – barang modal untuk kebutuhan kantor berupa sarana

penunjang kegiatan, seperti kendaraan, meja, kursi, dan sebagainya.

Daya serap belanja langsung Kecamatan Tanjung Harapan

dari tahun 2011 hingga tahun 2015 rata-rata sebesar 98,32 %, yang

belum terserap hanya sebesar 1,68 % dan hal ini dikarenakan adanya

sisaanggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti pada tahun

2015 pembangunan warung wisata boga, pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan tangkap telah dilaksanakan sesuai

dengan target tetapi masih menyisahkan dana dari anggaran yang

telah ditetapkan. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah kecamatan

berupaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi dari setiap kegiatan

yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan.

Jika dilihat dari sejak tahun 2013 sampai 2015 Pagu

Kecamatan Tanjung Harapan mendapatkan anggaran yang sangat

signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan

karena adanya kebijakan Pemerintah dalam menerapkan Program

Percepatan Pembangunan Berbasis Kecamatan (P3BK).

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan dan belanja Kantor

Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

No Tahun Anggaran Realisasi Persen (%)

1 2 3 4 5

1 2011 927.380.102 924.474.402 99,69 %

2 2012 1.088.427.450 1.029.663.000 94,60 %

3 2013 5.097.430.895 5.097.430.895 98,72 %

4 2014 4.665.438.910 4.628.794.810 99,21 %

5 2015 8,496,110,545 8,456,114,075 99,52 %


26

Tabel. 2.10

Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rp)

No Tahun Anggaran

Kecamatan

Realisasi

Belanja

Persen

(%) 1 2 3 4 5

1 2011

2 2012 2.336.149.350 2.082.354.275 89,14 %

3 2013 6.393.532.197 6.068.890.962 94,92 %

4 2014 5.916.118.429 5.656.226.644 95,61 %

5 2015 10.579.692.964 10.279.588.976 97,16 %


Realisasi dari Pagu dana Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

rata-rata mencapai ….., bila kita lihat perkembangan Pagu yang

diterima oleh Kantor Kecamatan dari tahun ke tahun jumlahnya

sangat ber-fluktuasi, ini disebabkan karena penetapan Pagu berada di

panitia anggaran (Panggar) Kabupaten sedang Kantor Kecamatan

hanya menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran.

2.4.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pada Subbag ini kegiatan yang dilakukan antara lain :

penyimpanan arsip kepegawaian, absensi harian, Pengarsipan surat

masuk dan surat keluar, Penomoran surat, Penyimpanan berkas-berkas

kepegawaian seluruh pegawai di kecamatan Tanjung Harapan baik

PNS, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) termasuk Satpol PP ada di sini.

Semuanya sudah terarsipkan dengan baik.

Pembelian ATK oleh kantor akan dikelola di sub Bagian ini,

pendistribusian kepada masing-masing Kasi akan dicatat dengan rapi

kapan ATK dibeli, jenisnya, jumlahnya dan seluruh pengeluaran ATK

setiap minggu, bulan dan tahun ada di buku tersendiri. Demikian juga

dengan pengelolaan barang aset kecamatan, Pencatatan, pengarsipan

dokumen, penyimpanan barang, penghapusan barang tercatat dengan

baik.

Meskipun seluruh tupoksi dapat berjalan, tapi dalam proses

pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan seperti

pelaksanaan kegiatan terkadang tidak berjalan sesuai dengan waktu

yang ditetapkan dan dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan

tupoksi yang ada, hal ini disebabkan karena sangat terbatasnya jumlah

aparatur kecamatan Tanjung Harapan sehingga pegawai kecamatan

juga harus melaksanakan pekerjaan diluar dari bidangnya.


27

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan data tahun

2015 bahwa jumlah PNS berjumlah 16 orang dan PTT Kecamatan 5

orang serta Satpol PP 10 orang. Dan dari 16 PNS, 8 sebagai pejabat

struktural, 3 selaku Sekdes/ Pj. Kades, dan 5 orang menduduki

Jabatan Fungsional.

Sementara untuk kebutuhan sarana umum di Kecamtan

Tanjung Harapan hanya membutuhkan kendaraan air untuk

menunjang pelayanan kepada masyarakat. Sarana kantor yang lain

diharapkan kedepannya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan

kebutuhan dan kegiatan pelayanan.

2.4.3 Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi ini memiliki tugas bidang pemerintahan dan

kependudukan, Jumlah dan komposisi penduduk kecamatan Tanjung

Harapan setiap bulannya dipantau perkembangannya.

Pada akhir tahun 2015 jumlah penduduk kecamatan Tanjung

Harapan 10.124 jiwa terdiri dari laki-laki 5.577 jiwa dan perempuan

4.547. Untuk lengkapnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Data Penduduk Kecamatan Tanjung Harapan per Desa Tahun 2016

No. Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah %

1 2 3 4 5 6

1 Tanjung Aru 1.188 1.125 2.313 28,83%

2 Selengot 845 753 1.598 15,78%

3 Labuangkallo 748 482 1.230 12,15%

4 Lori 1.122 1.056 2.178 23,05%

5 Keladen 359 327 686 6,78%

6 Random 269 282 551 5,38%

7 Senipah 437 375 812 8,02%

Jumlah 4.968 4.400 9.368 100,%

Mata pencaharian penduduk kecamatan Tanjung Harapan

bergantung dengan kondisi alam lingkungannya, Desa Keladen dan

Random kondisi alamnya berupa daratan berbukit, desa Senipah

sebagian masyarakatnya tinggal di Pesisir pantai dan berprofesi

sebagai Nelayan dan sebagian lagi tinggal di daratan dengan mata

Pencaharian bercocok tanam.

Desa Tanjung Aru, Selengot, Labuangkallo dan Lori adalah

desa pesisir dengan kondisi alamnya berupa rawa-rawa mangrove


28

yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pertambakan. Namun ada

sebagian kecil warga yang beternak Sapi dan menanam padi di Rawa-

Rawa Air tawar di desa Tanjung Aru.

Bila kita lihat dari komposisi penduduk per desa, maka 80 %

penduduk kecamatan Tanjung Harapan adalah masyarakat Pesisir

dengan bermata pencaharian sebagai Nelayan dan Petambak dan

sisanya 20 % adalah petani tanaman pangan dan perkebunan.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan

pada umumnya sudah ada peningkatan dibanding periode

sebelumnya, hal ini karena disetiap desa sudah memiliki SD dan

SMP / Satap. Sementara untuk Desa Tanjung Aru sebagai Ibukota

Kecamatan telah berdiri SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, SMU PGRI

yang sebelumnya ada Desa Tanjung Aru, akan dipindahkan ke Desa

Random. Disamping faktor lain adanya peningkatan di bidang

pendidikan yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk mengejar

sekolah Paket A, B maupun C.

Bentuk pelayanan kepada masyarakat pada seksi pemerintahan

meliputi pelayanan administrasi KTP – KK, IMB, dan surat-surat lain

yang berkaitan tentng pemerintahan dan kependudukan. Adapun jenis

dan jumlah pelayanan yang telah dilakukan dari tahun 2011 sampai

tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Untuk pelayanan pengantar KTP dan KK di kecamatan

Tanjung Harapan tabelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12

Data pembuatan pengantar KTP dan KK

Kecamatan Tanjung Harapan

No Tahun Jenis Pelayanan

KTP KK 1 2 3 4

1 2011 1.165 552

2 2012 3.972 547

3 2013 743 267

4 2014 298 167

5 2015 150 67


Sementara pelayanan IMB pada kecamatan Tanjung Harapan

dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


29

Tabel. 2.13

Data pembuatan IMB di Kecamatan Tanjung Harapan

No Tahun Jumlah IMB 1 2 3

1 2011 3

2 2012 11

3 2013 5

4 2014 4

5 2015 4


Pelayanan IMB di Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun ke

tahun masih rendah, walaupun dari tahun ke tahun sudah diadakan

penyuluhan tentang pentingnya IMB.

2.4.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum baru terbentuk

secara efektif pada tahun 2009 dengan dasar pembentukan sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang organisasi

dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Paser. Sedangkan

pengisian jabatan mulai januari 2009.

Kasi Trantib di Kecamatan Tanjung Harapan didukung oleh

10 (sepuluh) orang Satpol PP yang masih berstatus PTT yang

sebelumnya masih sebagai Linmas Kecamatan dan ditambah dengan 5

(lima) orang tenaga sukarela (Linmas) di masing-masing desa (7

desa). Untuk lebih lengkapnya ada pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.14

Jumlah Anggota Satpol PP dan Linmas di Kecamatan Tajung

Harapan

No Wilayah Kerja Jumlah Orang Status 1 2 3 4

1 Kantor Kecamatan 10 Orang PTT

2 Desa Tanjung Aru 5 Orang Tenaga Sukarela

3 Desa Lori 5 Orang Tenaga Sukarela

4 Desa Labuang Kallo 5 Orang Tenaga Sukarela

5 Desa Selengot 5 Orang Tenaga Sukarela

6 Desa Keladen 5 Orang Tenaga Sukarela

7 Desa Random 5 Orang Tenaga Sukarela

8 Desa Senipah 5 Orang Tenaga Sukarela

Jumlah 45 Orang


30

Sejak dibentuknya kasi trantib di Kecamatan Tanjung Harapan

disibukkan oleh kegiatan pemilihan umum mulai dari persiapan

hingga pelaksanaan sampai pada pengamanan hasil akhir pemilihan

umum yaitu pemilihan umum legislatif (Pileg), Presiden, maupun

Pilkada.

Peran lain dari anggota Satpol PP dan Linmas antara lain :

· Memantau dan melaporkan daerah rawan bencana

· Mencegah dan melaporkan berbagai peristiwa yang dapat

mengganggu kemanan dan ketertiban

· Sistem keamanan lingkungan (Siskamling)

· Keamanan Kantor Camat dan Kantor-Kantor Desa, dst.

2.4.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peranan

yang penting dalam mengkoordinasikan seluruh desa di wilayah

kecamatan Tanjung Harapan, baik itu untuk pengembangan SDM nya

maupun untuk membina administrasi desanya. Sesuai dengan urutan

tugas pokok dan fungsi kasi PMD adalah menyelenggarakan

pembinaan, pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan program

pembangunan didesa dan memanfaatkan dana yang dialokasikan

sebagai kegiatan rutin dalam rangka pembinaan dan evaluasi di desa.

Adapun beberapa kegiatan penting yang dilakukan kasi

pemberdayaan masyarakat antara lain menyelenggarakan diseminasi

bagi aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa dan sistem pengelolaan keuangan desa. Kegiatan

ini semestinya harus dilaksanakan setiap tahun-nya, tapi sejak tahun

2011 -2015 pelaksanaan Diseminisasi hanya dilaksanakan pada tahun

2011 saja, sementara tahun berikutnya tidak lagi. Tapi diharapkan

kedepanya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun

pesertanya adalah utusan dari masing-masing desa terdiri dari aparatur

desa, anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Anggota

BPD (Badan Perwakilan Desa), Toma (Tokoh Masyarakat), dan lain

sebagainya.

Berikut tabel alokasi dana dan jumlah peserta diseminasi

dari tahun 2011 – 2015 :


31

Tabel. 2.15

Alokasi Dana dan Jumlah Peserta Diseminasi

No Tahun

Pelaksanaan

Jumlah

Dana (Rp)

Target

(Orang)

Realisasi

(Orang)

Persentasi

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Tahun 2011 24.800.000 60 60 100 %

Tujuan penyelenggaraan diseminasi adalah untuk

meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah di desa khususnya

dalam hal peningkatan pengelolaan pembangunan desa dan sistem

pengelolaan keuangan desa baik pembukuan maupun pertanggung

jawaban dana keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 67

Tahun 2007, sistem perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan

kelembagaan desa beserta sistem koordinasinya.

Kegiatan lomba desa diselenggarakan untuk meningkatkan

motivasi dan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan

daerahnya, sekaligus evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

yang telah dilaksanakan.

Tabel. 2.16

Kegiatan Lomba Desa dan yang mewakili

Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) juga

diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Tanjung Harapan setiap

tahun. Sebagaimana lomba desa lomba TTG inipun masih bersifat

pembinaan mengingat SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki

kecamatan Tanjung Harapan masih ketinggalan dengan desa di

Kecamatan lain. Adapun tujuan utamanya adalah pemberdayaan

kelompok-kelompok ekonomi masyarakat yang ada di desa terutama

dalam hal teknik produksi, mulai dari proses, kemasan, hingga

pemasaran juga tidak ketinggalan manajemen usahanya.

No Tahun Desa yang Mewakili Prestasi 1 2 3 4

1 Tahun 2011 Desa Lori -

2 Tahun 2012 Desa Selengot -

3 Tahun 2013 Desa Senipah -

4 Tahun 2014 Desa Random -

5 Tahun 2015 Desa Tanjung Aru -


32

Sementara untuk kegiatan PNPM (Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat) yang mana Kasi PMD mendapat peran

sebagai fasilitator Kecamatan, programnya telah berakhir sejak akhir

tahun 2015. Keberadaan PNPM selama ini sangat memberikan

sumbangsi dalam perberdayaan dan pembangunan di wilayah

Kecamatan Tanjung Harapan. Sejak adanya PNPM, Kasi PMD

mempunyai peran yang penting dalam menfasilitasi setiap kegiatan

PNPM ditingkat kecamatan dan desa juga ikut memantau, memotivasi

kelompok-kelompok kegiatan dan ikut mensosilisasikan program

PNPM.

Kegiatan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa), kegiatan ini adalah bagian penting dari

pelayanan Kasi PMD ditingkat desa dimana kasi PMD berkewajiban

melakukan pembinaan dalam prosesnya dan juga memberikan

motivasi kepada masyarakat desa agar turut aktif berperan dalam

sumbang saran dan sebagainya. Hasil Musrenbangdes ini kemudian

oleh Kepala Desa dijadikan usulan untuk anggaran pembangunan desa

(ADD).

2.4.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas pokok dan fungsi Kasi Kesra antara lain melakukan

pembinaan kepada kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan

pedesaan yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan, bentuk

kegiatannya antara lain :

· Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);

· Pembinaan kelompok Karang Taruna;

· Pembinaan keompok-kelompok kesenian dan kebudayaan

setempat;

· Pembinaan kelompok-kelompok olahraga, dsb

Organisai PKK dan Karang Taruna wajib ada ditingkat

kecamatan dan desa, dan setiap tahunnya mendapat dana pembinaan

dari alokasi dana kecamatan maupun desa, sedangkan kelompok-

kelompok kesenian dan kebudayaan serta kelompok-kelompok

olahraga sifatnya swadaya sehingga tugas Kesra untuk memantau dan

memotivasi agar terus tumbuh dan berkembang.


33

Fasilitas olahraga dan kelompok kesenian yang ada di

kecamatan Tanjung Harapan adalah :

1. Gedung olahraga ada 6 buah

2. Lapangan Sepakbola ada 7 buah

3. Lapangan bola voli ada 13 buah

4. Tempat kelompok kesenian 4 grup

Hampir setiap desa di Kecamatan Tanjung Harapan memiliki

gedung serba guna yang dapat di manfaatkan untuk olahraga terutama

bulutangkis, sedangkan lapangan sepakbola ada disetiap desa dengan

kondisi cukup baik. Kompetisi olahraga dilakukan setiap tahun

menjelang HUT Proklamasi.

Kecamatan Tanjung Harapan juga memiliki seniman kampung

sebanyak 2 orang, yang bermukim di Desa Tanjung Aru dan Desa

Lori. Kelompok seni yang ada yaitu kelompok seni musik Gambus,

kelompok Gendang Pencak, Orkes Dangdut, dan seni bela diri, ada

juga beberapa seniman elekton. Biasanya kelompok-kelompok seni

ini tampil pada malam setelah pesta adat pantai (Mapandre ritasi)

dan pada acara hajatan seperti perkawinan, sunatan, dan sebagainya.

Pelestarian nilai-nilai budaya bangsa juga menjadi bagian dari tupoksi

seksi Kesra, yang termasuk dalam kegiatan ini adalah perayaan hari

besar nasional dan keagamaan, pesta adat seperti yang tersebut di atas,

dan kegiatan kerukunan wawasan kebangsaan.

Pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

disamping dimeriahkan dengan kompetisi olahraga antar desa ada

juga penampilan pasukan pengibar bendera (Paskibakra) dari adik-

adik SMP dan SMU di Tanjung Aru binaan Kecamatan bekerja sama

dengan polisi sektor Tanjung Harapan.

Pembinaan kerukunan wawasan kebangsaan kegiatannya

adalah safari Ramadan kecamatan ke desa-desa setiap tahunnya,

disamping itu di desa Tanjung Aru juga ada pesta adat yang disebut

Mapandre ritasi yang bermaksud mensyukuri atas hasil laut yang

diberikan Sang Pencipta kepada nelayan desa Tanjung Aru. Acara

pesta adat ini mendapat sponsor dari Dinas Pariwisata.


34

Sedangkan pelayanan yang dilakukan seksi Kesra berupa

penyaluran beras miskin (raskin) kepada yang berhak. Berikut ini data

beras yang telah disalurkan dan jumlah keluarga yang menerima :

Tabel. 2.17

Data beras yang telah disalurkan dan jumlah keluarga

yang menerima

No Tahun Jumlah Beras

(Kg/Tahun)

Jumlah Penerima

(KK)

1 2 3 4

1 2011 284.580 1.453

2 2012 306.495 1.453

3 2013 326.925 1.453

4 2014 326.925 1.313

5 2015 326.925 1.313


Beras miskin (raskin) di distribusikan oleh bagian ekonomi

sekretariat daerah kepada kecamatan, kemudian oleh kecamatan di

distribusikan ke desa-desa. Di kecamatan Tanjung Harapan sejak

tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah keluarga miskin yang

menerima menurun angkanya, itu artinya terjadi penurunan angka

kemiskinan di kecamatan Tanjung Harapan.

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan surat keterangan

tidak mampu (SKTM) dari seksi Kesra kecamatan Tanjung Harapan

pada tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah

ini:

Tabel. 2.18

Data penerima SKTM

No Tahun Jumlah Penerima (Orang)

1 2 3

1 2011 75

2 2012 60

3 2013 69

4 2014 83

5 2015 55


Surat keterangan tersebut sebagian besar dipakai oleh warga

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, ada juga yang

dipergunakan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, dan bantuan-

bantuan sosial lainnya yang diperuntukan bagi keluarga tidak mampu.


35

Disamping itu Kasi Kesra juga melaksanakan Kegiatan

Pelayanan Sunatan disetiap Desa yang ada di Kecamatan Tanjung

Harapan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anggota keluarga yang

kurang mampu. Adapun jumlah anak yang mendapatkan pelayanan

sunatan massal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19

Data Sunatan Massal

No Tahun Jumlah Anak

1 2 3

1 2011 35

2 2012 22

3 2013 236

4 2014 104

5 2015 35

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat statistik

pelayanan yang ada di kantor Kecamatan Tanjung Harapan yaitu

sebagai berikut:

Tabel. 2.20

Statistik Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

No Uraian Capaian Kinerja Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7

1 Pelayanan Pengantar KTP 1165 3972 743 298 150

2 Pelayanan Pengantar KK 552 547 267 167 67

3 Pelayanan Pembuatan IMB 3 11 5 4 4

4 Penyaluran Bantuan Beras

Raskin (dalam jumlah KK)

1.453 1.453 1.453 1.313 1.313

5 Pelayanan Pembuatan

SKTM

75 60 69 83 55

6 Pelayanan sunatan missal 35 22 236 104 35


36

Tabel 2.21

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser

No.

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas Pokok dan

Fungsi

Target

SPM

Target

IKU

Target

Kinerja

Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Persentase

penyelenggaraan kegiatan

administrasi perkantoran

100 100 100 97,37 99,07 98,53

2. Presentase ketersediaan

sarana dan prasarana

kecamatan yang memadai

100 100 100 89,64 100 100

3. Presentase partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan desa

100 100 100 93,59 100 100

4. Persentase pelaksanaan

pelayanan public

100 100 100 100 44,44 91,98

5. Tingkat perencanaan

pembangunan daerah

100 100 100 100 100 100

6. Persentase perlaksanaan

pembangunan Desa

- - 100 100 100 100 90 100

7.

Terwujudnya masyarakat

yang sehat dan sejahtera

- - 100 100 100 90 94,45 100

8. Terwujudnya masyarakat

yang agamais dan berjiwa

nasionalis

100 100 100 100 100 100 100 100

9. Persentse keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100 100 100 100 100 100 100 96,25

10. Persentase peningkatan

penyelenggaraan

pendidikan formal

maupun informal

- - 100 100 100 99,60 100 100


37

Tabel 2.22

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2011-2015

Kabupaten Paser

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun

ke- Rata-rata pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Daerah 2.336.149.350 6.393.532.197 5.916.118.429 10.579.692.964 2.082.354.275 6.068.890.962 5.656.226.644 10.279.588.976 89 95 96 97 25 25

Belanja Tidak

Langsung

1.247.721.900 1.223.573.192 1.250.679.519 2.083.582.419 1.052.691.275 971.460.067 1.027.431.834 1.823.474.901 84 79 82 88 25 25

Belanja Langsung 1.088.427.450 5.097.430.895 4.665.438.910 8,496,110,545 1.029.663.000 5.097.430.895 4.628.794.810 8,456,114,075 95 100 99 100 25 25

-Belanja Pegawai 255.280.750 236.360.000 380.235.000 402.869.000 202.813.950 223.640.000 380.235.000 395.579.000 79 95 100 98 25 25

-Belanja Barang dan Jasa

810.546.700 2.823.187.205 1.791.043.910 5.183.306.545 804.449.050 2.786.026.205 1.786.362.810 5.160.940.075 99 99 100 100 25 25

-Belanja Modal 22.600.000 2.110.411.800 2.494.160.000 2.909.935.000 22.400.000 2.087.764.690 2.462.197.000 2.899.595.000 99 99 99 100 25 25


38

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung

Harapan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap

lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal ( kekuatan dan kelemahan ) dan

eksternal ( peluang dan ancaman ).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan

membantu pemerintah khususnya Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam

menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di ambil dalam pencapaian

Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal

memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

A. Kekuatan ( Strength : S )

Adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan

diterbitkannya Perda Kabupaten Pasir nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

sebagian Wewenang kepada Camat

Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksinya sebagaimana telah

dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat

structural maupun fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

Tersedianya Dana Kecamatan secara berkesinambungan;

Administrasi Keuangan sudah menggunakan Aplikasi SIMDA online, sehingga

memudahkan untuk memonitor persediaan anggaran dan pencatatan pengeluaran

keuangan secara otomatis sehingga didapat laporan keuangan yang akurat.;

Hubungan dinamis dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik,

teknokratik, partisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)

B. Kelemahan ( Weakness : W )

Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan masih kurang

Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di Kantor yang kurang memadai

dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan

akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan.


39

Adanya staf yang ditempatkan pada tupoksi tidak sesuai dengan disiplin ilmu

sehingga kreatifitas dan tingkat keterampilannya dirasakan masih kurang

maksimal;

C. Peluang ( Opportunity : O )

Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Perubahan Paradigma pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang

pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD;

Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Paser yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di

Kabupaten Paser

Potensi investasi perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan pariwisata;

Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan

Tanjung Harapan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan

permasalahan di masa depan;

Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri

undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan

Tanjung Harapan terutama dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Tanjung

Harapan;

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan pendidikan formal dan latihan bagi setiap pegawai dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Paser;

Mudahnya mengakses informasi berupa berita yang lebih cepat, tepat, melalui

media internet sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

Penduduk yang terus bertambah baik jumlah maupun kualitasnya.

D. Ancaman ( Threats : T )

Merupakan kecamatan terpencil dengan jarak antar desa yang cukup jauh dan

sulit dijangkau;

Sebagian besar wilayah termasuk kawasan konservasi Cagar Alam (tertutup

bagi investor);

Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan

kadang-kadang menimbulkan pertentangan.

Masih minimnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa;


40

Beberapa desa pesisir termasuk wilayah potensi rawan bencana pengikisan oleh

gelombang air dan arus laut;

Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan

kebijakan yang murni berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;

Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola

pikir dan pola tindak dari masyarakat.


41

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang

mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta

memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan

mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjung

Harapan

Permasalahan strategis bukanlah sekedar permasalahan biasa, oleh karena itu

disebut sebagai permasalahan strategis jika memenuhi salah satu diantara lima kriteria

sebagai berikut :

(i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya,

(ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat,

(iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program SKPD,

(iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja SKPD, dan

(v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan peran SKPD dalam

pembangunan daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka permasalahan strategis tergambar pada tabel

berikut :

Tabel 3.1

Lembar Penajaman Rumusan Permasalahan Strategis

Untuk Penyusunan Dokumen Renstra 2016-2021

SKPD Kecamatan Tanjung Harapan

No Permasalahan Strategis Kriteria Total

(i) (ii) (iii) (iv) (v) Skor

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan

masih kurang

5 4 5 4 5 23

2 Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di

Kantor yang kurang memadai

3 3 5 3 5 19

3 Belum tersedianya data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat

3 5 4 5 5 22

4 kecamatan terpencil dengan jarak antar desa

yang cukup jauh dan sulit dijangkau

5 4 3 4 5 21


42

5 Minimnya kualitas SDM aparatur Pemerintahan

Desa

3 4 5 5 5 23

6 Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap

pembangunan masih rendah

4 5 4 3 5 21

7 Terbatasnya sarana transportasi, Infrastruktur

pedesaan

4 3 5 3 4 19

8 Beragamnya aspirasi masyarakat dalam

pembangunan

2 3 4 5 5 19

9 Belum maksimalnya pengawasan terhadap perda 4 3 4 4 4 19

10 Rawan Terhadap Bencana Alam, seperti

pengikisan air dan kebakaran

Pemukiman/Lahan

3 4 4 3 5 19

Berdasarkan tabel kriteria diatas dengan skor tertinggi masing-masing kriteria

adalah 1 – 5, Dan dari analisa diatas bahwa terdapat beberapa permasalahan yang

menonjol dan mempengaruhi kinerja pemerintah kecamatan antara lain dengan urutan

mulai dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan masih kurang

2. Minimnya kualitas SDM aparatur Pemerintahan Desa

3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

4. kecamatan terpencil dengan jarak antar desa yang cukup jauh dan sulit dijangkau

5. Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan masih rendah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan kondisi ideal sekaligus landasan konseptual bagi daerah. Visi

daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu

strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah

dipahami. Ketika mudah dipahami, diharapkan akan mudah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Teknokratik

Kabupaten Paser 2016-2021, dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten

Paser memiliki visi :

“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan

Berkeadilan”

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima

tahun kebelakang. Visi ini juga bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada

pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada


43

realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus

bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, selanjutnya fokus

pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh empat kata kunci di dalam visi

tersebut.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi.

Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan

infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di

tengah masyarakat Paser.

Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2021 sebagai Kabupaten Paser yang

semakin maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan diperlukan adanya misi sebagai

perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 adalah :

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air

Bersih, dan Pemukiman.

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Misi 3 : Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan

Berkelanjutan.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Misi 5 : Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal

Tujuan dan Sasaran

Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan

fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan

pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan

sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan

terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan

yang terdapat pada misi.


44

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Misi ke 1

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan transportasi publik

1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan

jembatan

1.2. Meningkatnya pelayanan transportasi

publik

1.3. Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan pengguna jalan

2. Meningkatkan akses jaringan

komunikasi

1.1. Meningkatnya jangkauan jaringan

komunikasi

1.2. Meningkatnya jangkauan jaringan

internet

3. Meningkatkan akses air bersih 1.1. Meningkatnya akses Air Bersih

4. Mengembangkan infrastruktur

pemukiman rakyat

1.1. Meningkatnya kawasan pemukiman

rakyat yang berwawasan lingkungan

dan antisipatif bencana

1.2. Meningkatnya kualitas pemukiman

masyarakat

Tabel 3.3


Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan akses pelayanan

pendidikan

1.1. Meningkatnya angka partisipasi siswa usia

sekolah

1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia

dini

1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf

2. Meningkatkan kualitas

pelayanan pendidikan

2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan

3. Memperkuat pelayanan

pendidikan yang berdaya saing

3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang

berdaya saing

4. Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan

4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer

4.2. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan

masyarakat

5. Meningkatkan derajat

kesehatan

5.1. Meningkatknya kualitas pelayanan kesehatan

5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga

6. Memperkuat pelayanan

Kesehatan yang berdaya saing

6.1. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang

berdaya saing

Tabel 3.4


Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan


45

2. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan

2.1. Berkembangnya sektor pariwisata

3.

Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM

3.1. Meningkatnya kinerja UMKM

3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional

3.3. Meningkatnya koperasi aktif

3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah

3.5. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

3.6. Meningkatnya kinerja BUMDes

4. Meningkatkan iklim investasi 4.1. Meningkatnya investasi

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi

Tabel 3.5


Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah

1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

1.3. Meningkatnya akses terhadap pelayanan publik

2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

2.1. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran

2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya

3 Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah

3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat

4. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan

4.1. Meningkatnya partisipasi publik

Tabel 3.6


Tujuan Sasaran

1

Meningkatkan rekognisi dan promosi

1.1. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal


46

dalam pembangunan

2

Meningkatkan stabilitas sosial

2.1. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat

2.2. Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial

2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam

2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat 2.5. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan

2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak

3

Meningkatkan pengelolaan kependudukan

3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui

3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 dikatakan bahwa visi

Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu

Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Beberapa

kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut adalah:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

3. Menegakkan Demokrasi:

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi

Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan

terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui

harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum,

serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung

pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.


47

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan

daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta

perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung

aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan

pelayanan publik.

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan

Tanjung Harapan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L antara lain adalah:

a. Faktor pendukung

- Adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan

diterbitkannya Perda Kabupaten Pasir nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

sebagian Wewenang kepada Camat; - Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksinya sebagaimana telah

dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser; - Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat

structural maupun fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan

kondusif; - Tersedianya Dana Kecamatan secara berkesinambungan; - Administrasi Keuangan sudah menggunakan Aplikasi SIMDA online, sehingga

memudahkan untuk memonitor persediaan anggaran dan pencatatan pengeluaran

keuangan secara otomatis sehingga didapat laporan keuangan yang akurat; - Hubungan dinamis dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik,

teknokratik, partisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). b. Faktor penghambat

- Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan masih kurang

- Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di Kantor yang kurang memadai dalam

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan.


48

- Adanya staf yang ditempatkan pada tupoksi tidak sesuai dengan disiplin ilmu

sehingga kreatifitas dan tingkat keterampilannya dirasakan masih kurang

maksimal;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau

asoek fungisional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan

dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah

(Geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan proritas

wilayah pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi

program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun

rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program memberikan

kajian kedepan adalah :

1. Meningkatkan dan memanfaatkan pelayanan terminal angkutan darat terpadu yang

dilakukan dengan cara memperluas sehingga menampung jumlah kendaraan yang

lebih besar

2. Meningkatkan jaringan jalan antar Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser serta

Akses jalan antar Kecamatan dan Desa

3. Meningkatkan akses jaringan energy seperti fasilitas pembangkit listrik dan tata kelola

pelayanan kelistrikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

4. Meningkatkan jaringan komunikasi nirkabel untuk mendorong komunikasi,

konektivitas dan hubungan antar wilayah yang lebih intens

5. Meningkatkan akses dan kualitas sarana air bersih

6. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat untuk mencegah kepadatan

penduduk dengan mengedepankan kualitas sanitasi, ramah lingkungan dan jauh dari


49

resiko bencana serta mempertimbangkan kualitas ruang dengan memperluas ruang

hijau dan ruang terbuka

Berdasarkan fokus pembangunan Kabupaten Paser dalam rentang 5 (lima) tahun

tersebut, maka pembangunan Kecamatan Tanjung Harapan akan difokuskan pada

peningkatan pelayanan publik, kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan dan desa,

pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan, dan penataan daerah otonomi

khususnya di wilayah perbatasan antar desa di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di kantor Camat Tanjung Harapan,

dan untuk mendapatkan rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan

dimasa depan agar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan lebih produktif,

efektif, dan efisien dapat dilakukan melalui analisa SWOT.

Item-item yang diperlukan dalam analisa SWOT adalah :

Ali = Analisa lingkungan internal, terdiri dari :

S = Strongs (kekuatan)

W = Weakness (kelemahan)

Ale = Analisa lingkungan eksternal, terdiri dari :

O = oportunity (peluang)

T = threats (tantangan)

Metodenya dengan mengawinkan S, W, O, T melalui rumusan :

S + O = mengoptimal kekuatan untuk memanfaatkan peluang

S + T = memanfatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman

W + O = meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang

W + T = meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman

Hasil analisa SWOT Kantor Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :


50

Tabel 3.7

Hasil Analisa SWOT Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

S W

1. Adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan

diterbitkannya Perda Kabupaten Pasir

nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang kepada Camat

2. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan

tupoksinya sebagaimana telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;

3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik

antara pimpinan dan para pejabat structural maupun fungsional sehingga tercipta

suasana yang nyaman dan kondusif. 4. Tersedianya Dana Kecamatan secara

berkesinambungan;

5. Administrasi Keuangan sudah menggunakan Aplikasi SIMDA online,

sehingga memudahkan untuk memonitor

persediaan anggaran dan pencatatan pengeluaran keuangan secara otomatis

sehingga didapat laporan keuangan yang

akurat.; 6. Hubungan dinamis dengan masing-masing

SKPD dengan pendekatan politik,

teknokratik, partisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)

1. Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan masih kurang

2. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan

di Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di

Kecamatan.

3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Adanya staf yang ditempatkan pada tupoksi tidak sesuai dengan disiplin ilmu sehingga

kreatifitas dan tingkat keterampilannya

dirasakan masih kurang maksimal;

O 1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan

kesempatan bagi daerah dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Perubahan Paradigma pada Permendagri

nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan

sebagai SKPD;

3. Ditetapkannya Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Paser yang merupakan

pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Paser

4. Potensi investasi perkebunan kelapa sawit,

perikanan, dan pariwisata; 5. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah

dan masyarakat kepada Kecamatan

Tanjung Harapan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan

permasalahan di masa depan;

6. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah cukup tinggi, nampak jelas dari

tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh Kecamatan Tanjung

Harapan terutama dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Tanjung Harapan;

7. Terbukanya kesempatan

untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan latihan

bagi setiap pegawai dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Paser; 8. Mudahnya mengakses informasi berupa

berita yang lebih cepat, tepat, melalui

media internet sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

S1 + O

1. Meningkatkan kemampuan dan

keterampilan Pegawai , untuk melaksanakan tugas-tugas pendelegasian

kewenangan Bupati kepada Camat

2. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan

pejabat struktural maupun fungsional di

internal Kecamatan.

3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD

terkait dalam bidang perkebunan,

perikanan, dan pariwisata 4. Meningkatkan program kegiatan dan

pelayanan serta partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

W1 + O

1. Meningkatkan kuantitas dan

kualitas aparatur melalui penambahan

pegawai dan mengikuti pelatihan/ bimtek

2. Menyediakan sarana dan prasarana

penunjang dalam pelayanan di kantor

kecamatan

3. Penetapkan perencanaan

pembangunan dengan lebih baik selama 5

tahun melalui penyusunan Rencana Setrategis (Renstra)

4. Menempatkan pegawai

sesuaidengan disiplin ilmunya

5. Meningkatkan anggaran untuk

kebutuhan akan program kegiatan dan

pelayanan yang cenderung meningkat

ALI

ALE


51

T 1. Merupakan kecamatan terpencil dengan

jarak antar desa yang cukup jauh dan sulit dijangkau;

2. Sebagian besar wilayah termasuk kawasan

konservasi Cagar Alam (tertutup bagi investor);

3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi

masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan

pertentangan.

4. Masih minimnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa;

5. Beberapa desa pesisir termasuk wilayah

potensi rawan bencana pengikisan oleh gelombang air dan arus laut;

6. Tuntutan reformasi diberbagai bidang

kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang murni berpihak kepada

masyarakat yang merupakan amanah;

7. Bervariasinya tingkat pendidikan dan

social ekonomi berpengaruh pada pola

pikir dan pola tindak dari masyarakat.

S + T

1. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan percepatan dalam pengadaan/perbaikan

sarana dan prasarana transportasi dan

infrastruktur jalan 2. Mendorong terwujudnya kawasan cagar

alam yang bermanfaat begi kesejahteraan

masyarakat didalamnya 3. Meningkatkan penyuluhan dan bimbingan

teknis kepada perangkat desa dan kelompok

masyarakat 4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak

swasta untuk kesejahteraan Masyarakat

5. Meningkatkan kegiatan penghijauan dan pengendalian bencana (abrasi) pantai

6. Melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi

atau penyuluhan dari berbagai bidang untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat

W + T

1. Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan dan desa

2. Meningkatkan upaya untuk membuka

isolasi desa-desa terpencil yang ada di kecamatan Tanjung Harapan

3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan 4. Meningkatkan upaya pengendalian bencana

alam abrasi pantai

Dari hasil analisa SWOT di atas didapatkan beberapa rumusan perubahan internal

dan eksternal yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang.

3.3.1. Internal

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur melalui penambahan pegawai dan

mengikuti pelatihan/ bimtek

b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan di kantor

kecamatan

c. Penetapkan perencanaan pembangunan dengan lebih baik selama 5 tahun

melalui penyusunan Rencana Setrategis (Renstra)

d. Menempatkan pegawai sesuai dengan disiplin ilmunya

e. Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan dan desa

f. Meningkatkan anggaran untuk kebutuhan akan program kegiatan dan pelayanan

yang cenderung meningkat

g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai , untuk melaksanakan

tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat

h. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan

pejabat struktural maupun fungsional di internal Kecamatan.

i. Meningkatkan program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat masyarakat

j. Mendorong terwujudnya kawasan cagar alam yang bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat didalamnya


52

3.3.2. Eksternal

a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam bidang perkebunan,

perikanan, dan pariwisata

b. Meningkatkan upaya untuk membuka isolasi desa-desa terpencil yang ada di

kecamatan Tanjung Harapan

c. Melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dari berbagai

bidang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

d. Meningkatkan upaya pengendalian bencana alam

e. Meningkatkan kegiatan penghijauan dan pengendalian bencana (abrasi) pantai

f. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan percepatan dalam

pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur jalan

g. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk kesejahteraan Masyarakat

h. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

i. Meningkatkan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa dan

kelompok masyarakat

Dari hasil analisa tersebut di atas maka ditetapkan isu – isu strategis Kecamatan

Tanjung Harapan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan

2. Penyediaan fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa

5. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan implementasi yang masih kurang

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan


53

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus

dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam

suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan

ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan

dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju

masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat

menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi

berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran

dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk

mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk

menunjukan kinerja yang lebih baik ( Out-perform ), menggalakan anggota organisasi

untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota

organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tanjung

Harapan Kabupaten Paser sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan

visi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang mempunyai peran dan fungsi

dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat

menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas,

terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus

didukung oleh SDM aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara

optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang

implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi harapan

di atas, maka Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser akan berperan melaksanakan

tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan

sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi

sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

MENUJU MASYARAKAT YANG AMAN DAN PARTISIPATIF”


54

4.2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi

organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan

suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan

organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada

beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan Misi Organisasi, meliputi : produk atau

pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan

yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang

diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi

yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merumuskan 2

(dua) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi

tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan

2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dlm membangunan di wilayah

kecamatan

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Tanjung

Harapan Kabupaten Paser sebagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Paser menentukan

kualitas pelayanan publik yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Desa dalam

melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu

kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan

hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat

diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya

akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam

melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam

mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan

pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat

arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat

cepat;

3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan

didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan

pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal


55

pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan

standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial

sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan dan Kelurahan;

4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan

pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam

mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan

kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat

terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap

aparatur di lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser diharapkan dapat

serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf

dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini

Kecamatan Tanjung Harapan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan

Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari

masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun

melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui

penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk

mewujudkan 3 (tiga) misi Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Misi 1:

a.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Publik

Sasaran :

a.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa

a.1.2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

a.1.3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan


56

b. Tujuan Misi 2:

b.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :

b.1.1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis

b.1.2. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan

NO MISI TUJUAN

1 2 3

1 Meningkatkan kualitas sumber daya

aparatur dalam pelayanan

Meningkatkan Akses Pelayanan Publik

2

Meningkatkan koordinasi dan

partisipasi masyarakat dlm

membangunan di wilayah kecamatan

Meningkatkan pemerataan

pembangunan yang berkeadilan dan

berkelanjutan

Tabel. 4.2

Sasaran

NO TUJUAN SASARAN 1 2 3

1 Meningkatkan Akses Pelayanan

Publik

1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan

publik Kecamatan dan Desa

1.2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.3 Meningkatnya disiplin dan kapasitas

aparatur kecamatan

2 Meningkatkan pemerataan

pembangunan yang berkeadilan

dan berkelanjutan

2.1 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi

dengan dinas teknis

2.2 Meningkatkan percepatan

pembangunan kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan

indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran. Dalam pelaksanaan

capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :


57

Tabel 4.3

Indikator Sasaran

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 2 3

1 Meningkatnya kualitas pelayanan public

Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1.a. Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey

kepuasan masyarakat (SKM)

1.b. Persentase pelayanan administrasi

kependudukan yang selesai tepat

waktu

1.c. Persentase surat permohonan

pelayanan perijinan yang selesai

tepat waktu

2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.a Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur sesuai kebutuhan

3 Meningkatnya disiplin dan kapasitas

aparatur kecamatan

3.a Rata-rata nilai SKP aparatur

4 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi

dengan dinas teknis

4.a. Persentase capaian keberhasilan

urusan pemerintahan umum

4.b. Persentase capaian keberhasilan

bidang pemberdayaan masyarakat

desa

4.c. Persentase capaian keberhasilan

urusan kesehatan dan kesejahteraan

sosial di Kecamatan

4.d. Persentase capaian keberhasilan

urusan ketertiban dan perlindungan

masyarakat

4.e. Persentase kejadian kebakaran dan

bencana yang ditangani

4.f. Persentase capaian keberhasilan

urusan pendidikan, kepemudaan dan

olahraga di Kecamatan

4.g. Menurunnya rumah tangga miskin

5 Meningkatkan percepatan


5.a. Persentase desa yang sudah memiliki

RPJMDes

5.b. Persentase usulan musrenbang yang

terakomodir

5.c. persentase meningkatnya

penyerapan anggaran pemerintahan

kecamatan dan desa

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi

yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang

optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian


58

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Adapun uraian tujuan dan

sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada

periode Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :


59

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Pada Tahun ke-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 Meningkatkan Akses

Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas

pelayanan public Kecamatan dan

Desa

Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey

kepuasan masyarakat (SKM)

60% 65% 70% 75% 82%

Persentase pelayanan administrasi

kependudukan yang selesai tepat

waktu

70% 75% 78% 81% 85%

Persentase surat permohonan

pelayanan perijinan yang selesai

tepat waktu

70% 75% 77% 80% 85%

Meningkatnya Kualitas Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur sesuai kebutuhan

70% 75% 78% 81% 84%

Meningkatnya disiplin dan

kapasitas aparatur kecamatan

Rata-rata nilai SKP aparatur Baik Baik Baik

Sekali

Baik

Sekali

Baik

Sekali

2 Meningkatkan pemerataan

pembangunan yang

berkeadilan dan berkelanjutan

Meningkatnya koordinasi dan

fasilitasi dengan dinas teknis

Persentase capaian keberhasilan

urusan pemerintahan umum

70% 75% 78% 82% 85%


bidang pemberdayaan masyarakat

desa

75% 79% 82% 85% 88%


urusan kesehatan dan kesejahteraan

sosial di Kecamatan

0 0 65% 70% 75%


urusan ketertiban dan perlindungan

masyarakat

75% 78% 82% 84% 86%

Persentase kejadian kebakaran dan

bencana yang ditangani

75% 78% 80% 83% 86%


urusan pendidikan, kepemudaan dan

olahraga di Kecamatan

0 0 70% 73% 76%


60

Tabel 4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada periode Tahun 2017-2021

Menurunnya rumah tangga miskin 1586 RT 1570 RT 1553 RT 1537 RT 1504 RT

Meningkatkan percepatan


Persentase desa yang sudah

memiliki RPJMDes

80% 85% 90% 95% 100%

Persentase usulan musrenbang yang

terakomodir

70% 75% 78% 82% 85%

persentase meningkatnya

penyerapan anggaran pemerintahan

kecamatan dan desa

90% 95% 100% 100% 100%


61

4.4. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis,

realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis

(Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam

rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat

2. Peningkatan Pelaksanaan administrasi perkantoran

3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tupoksinya

4. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat

5. Memperdalam atau memperluas ilmu/ keterampilan Aparatur Pemerintah

6. Penyusunan rencana pembangunan yang jelas dan terukur

7. Pelaporan kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan

8. Peningkatan SDM masyarakat dalam mendukung pembangunan

9. Penyediaan tenaga pengendali untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan

10. Penegakan peraturan yang ada

11. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum

4.5. Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai,

yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam

menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat

internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun

bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan

masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai

berikut :

1. Difokuskan pada tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

2. Pelaksanaan administrasi perkantoran di kantor kecamatan

3. Mengikuti sertakan dalam Bimtek/Pelatihan

4. Kesesuaian antara kebutuhan dan yang direncanakan

5. Penyusunan laporan kinerja yang akuntabel

6. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

7. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di wilayah kecamatan


62

8. Melakukan koordinasi dengan instansi/SKPD yang lain dalam membangun kehidupan

masyarakat yang lebih baik

9. Mempersiapkan tenaga pengendali untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

10. Fasilitasi dalam penegakan hukum/peraturan yang berlaku

11. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada


63

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan perumusan atas visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan atas rencana

pengembangan Kecamatan Tanjung Harapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2016-

2021.

Untuk tahun 2016 dimana pada saat penetapan program kegiatan, Renstra masih dalam proses

penyusunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut masih ada sebagian

menggunakan nama program dan kegiatan yang lama.

Sementara dalam awal penyusunan Renstra ini ditetapkan 16 (enam belas) Program dan 61(enam

puluh satu) Kegiatan. Namun setelah dilakukan kajian ulang dengan melakukan revisi renstra tanpa

mengesampingkan/melanggar aturan yang berlaku dan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser

tahun 2016-2021, maka ada beberapa perubahan nama program dan kegiatan baik yang sifatnya

penggabungan, pemisahan, penambahan, penghapusan maupun perubahan nama program dan kegiatan

tersebut, sehingga ditetapkan menjadi 17 (tujuh belas) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan.

Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan Program dan Kegiatan tersebut.

5.1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

untuk tahun 2016 yaitu :adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sementara beberapa nama program yang hanya ada di tahun 2016, tapi sudah tidak ada lagi

di tahun (2017-2021) karena perubahan, penggabungan, pemisahan dan atau penghapusan nama

program, yaitu antara lain :


64

8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa

12. Program Peningkatan Peran Perempuan Di pedesaan

13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

17. Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi

18. Program Pengembangan Perumahan

19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

Program yang telah ditetapkan pada awal penyusunan Renstra untuk tahun 2017-2021 adalah

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Program Perencanaan Pembangunan

7. Program pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan


9. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

10. Program koordinasi pemberdayaan masyarakat

11. Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

12. Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum

13. Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya

14. Program koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

15. Program koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

16. Program koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Kemudian setelah dilakukan revisi Renstra sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka

program yang ada adalah sebagai berikut :


65

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)



5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik

7. Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat Yang Terkoordinasi Dengan Baik

8. Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

9. Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan

Baik

10. Program Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

11. Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang

Terkoordinasi Dengan Baik

12. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


15. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

16. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

17. Program Pengembangan data dan informasi

5.2. Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program–

program diatas, maka ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke

depan.

Kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Op

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


66

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

14. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

15. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

16. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

17. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

18. Fasilitasi FKMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan

Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

19. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

20. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

21. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa

22. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

23. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

24. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomdes)

25. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa ( TTG )

26. Pembinaan Kelompok Masy. Pembangunan Desa (Monitoring ADD)

27. Pelaksanaan 10 Program PKK

28. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

29. Pengembangan Lembaga Keagamaan

30. Penyusunan RENSTRA SKPD

31. Penyusunan RENJA SKPD

32. Evaluasi RENJA SKPD

33. Pelayanan Sunatan Masal

34. Penetapan Tapal Batas Desa

35. Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Miskin

36. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

37. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air


67

Dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan diatas ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan

yaitu :

1. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan kegiatan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang, digabungkan kedalam kegiatan Koordinasi pelayanan

administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).

2. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dan kegiatan

Pengembangan Lembaga Keagamaan digabungkan kedalam kegiatan Koordinasi dan fasilitasi

kegiatan keagamaan.

3. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa berubah

menjadi kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Paskibra.

4. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa berganti menjadi kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomdes) berubah menjadi

kegiatan Fasilitasi dan penyelenggaraan Lomba Desa.

6. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa ( TTG ) berganti menjadi

kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna.

7. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masy. Pembangunan Desa (Monitoring ADD) berubah menjadi

kegiatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga berganti menjadi kegiatan Koordinasi

pembinaan pemuda dan keolahragaan.

9. Kegiatan Penetapan Tapal Batas Desa berubah menjadi kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelesaian Batas Desa.

10. Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Miskin berubah menjadi kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat, dan

11. Kegiatan Pelayanan Sunatan Massal, kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat dan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air dihapus/dihilangkan (2017-

2021).

Kegiatan yang ditetapkan dalam awal penyusunan Renstra untuk tahun 2017-2021 adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


68

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

12. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15. Pengadaan Meubeler Gedung Kantor

16. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

20. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

21. Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air/Telpon

22. Rehab Sedang Berat Rumah Jabatan

23. Rehab Sedang / Berat / Tambah Ruangan Gedung Kantor

24. Pengadaan Pakaian Dinas

25. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

26. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

27. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

28. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

29. Bimtek Pengelola Keuangan

30. Bimtek PPAT

31. Bimtek / Pelatihan Bagi Aparatur Kecamatan

32. Penyusunan RENSTRA SKPD

33. Penyusunan RENJA SKPD

34. Evaluasi RENJA SKPD

35. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

36. Pelaksanaan SPIP di SKPD

37. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat /LPM

38. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

39. Pemberdayaan Posyandu

40. Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan


69


42. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

43. Koordinasi dan Monev ADD

44. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

45. Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa

46. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profile Kecamatan & Kelurahan

47. Koordinasi dan Fasilitasi FKDM / FKPMKT

48. Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat

49. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

50. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas

51. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan

52. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

53. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

54. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

55. Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

56. Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

57. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

58. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

59. Pengawasan dan Penegakan Perda

60. Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba

61. Pemeliharaan Play Ground

Adapun beberapa kegiatan yang mengalami perubahan pada awal penyusunan renstra

tersebut adalah :

1. Rehab Sedang Berat Rumah Jabatan gabung dengan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

2. Rehab Sedang / Berat / Tambah Ruangan Gedung Kantor digabungkan dengan Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

3. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan gabung dengan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK, Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Bimtek Pengelola

Keuangan, Bimtek PPAT dan Bimtek / Pelatihan Bagi Aparatur Kecamatan digabung kedalam

kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan dan kegiatan Koordinasi Kerukunan Umat

Beragama digabungkan menjadi kegiatan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan

6. Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba digabungkan dengan

kegiatan Pengawasan dan penegakan perda


70

7. Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan digabungkan dengan kegiatan Koordinasi dan

Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna

8. Pemberdayaan Posyandu berganti menjadi Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan

dan KB

9. Pemeliharaan Play Ground berganti menjadi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Kecamatan

10. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas berganti menjadi Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelesaian Batas Desa

11. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) berganti menjadi Koordinasi dan

Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat

12. Koordinasi dan Fasilitasi FKDM / FKPMKT berganti Koordinasi dan fasilitasi kegiatan

kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat

13. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan berganti menjadi

Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan

14. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profile Kecamatan & Kelurahan berganti menjadi kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan profil desa/kelurahan

15. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat /LPM, Koordinasi Desiminasi Informasi

Masyarakat dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

dihilangkan/dihapus.

Sementara dari hasil revisi Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, ditetapkan

Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2. Koordinasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6. Penyediaan jasa administrasi keuangan

7. Penyediaan jasa kebersihan kantor

8. Penyediaan alat tulis kantor

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11. Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13. Penyediaan makanan dan minuman


71

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

15. Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon

16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan

18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

19. Pengadaan peralatan gedung kantor

20. Pengadaan meubelair

21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

26. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

27. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

28. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa

29. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

30. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibra


32. Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna

33. Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan

34. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat

35. Pengawasan dan penegakan perda

36. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan

37. Koordinasi pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

38. Koordinasi pembinaan pemuda dan keolahragaan

39. Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat

40. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan

41. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB

42. Fasilitasi kegiatan program pengembangan ekonomi masyarakat

43. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

44. Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa

45. Fasilitasi dan penyelenggaraan lomba desa

46. Penyusunan RENSTRA PD

47. Reviu dan Revisi Renstra SKPD


72

48. Penyusunan RENJA PD

49. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

50. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

51. Pelaksanaan SPIP di PD

52. Evaluasi Renja PD

53. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan profil desa/kelurahan


73

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

KABUPATEN PASER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan informasi yang diuraikan pada Bab V, khususnya informasi sebagaimana terungkap

dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan,

dapat disimpulkan bahwa kerangka pendanaan guna mewujudkan Visi Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser telah direncanakan sedemikian rupa yang mana pencapaiannya dapat dikalkulasi melalui

perhitungan indikator yang sangat terukur, baik indikator terhadap programnya (outcomes) maupun

indikator terhadap masing-masing kegiatan (output).

Adapun Perumusan Indikator Kinerja SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser, sebagai berikut :

Tabel.6.1

Indikator Kinerja dan Rumusan

No Indikator Kinerja Rumusan Ket.

1 Kriteria Mutu Pelayanan

atas Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Nilai SKM

2 Persentase capaian

keberhasilan bidang

pemberdayaan masyarkat

desa

Jmlh kegiatan yg mlibatkan masy yang dilaksanakan x 100

jmlh kegiatan yg mlbtkn masy dalam perencanaan

3 Persentase usulan

musrenbang yang

terakomodir

Jmlh usulan musrenbang yang terakomodir x 100

Jmlh usulan musrenbang

4 Persentase kejadian

kebakaran dan bencana

yang ditangani

Jmlh kejadian kebakaran & bencana yg ditangani x 100

Jmlh kejadian kebakaran & bencana


74

Tabel. 6.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu padaTujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser

No Indikator

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD Target Capaian SetiapTahun

Kondisi Kinerja

Pada Akhir

periode RPJMD

(Tahun 2016) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat

(SKM)

- 60% 65% 70% 75% 82% 82%

2 Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan

masyarakat desa

- 75% 79% 82% 85% 88% 88%

3 Persentase usulan musrenbang yang terakomodir - 70% 75% 78% 82% 85% 85%

4 Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani - 75% 78% 80% 83% 86% 86%


75

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tanjung Harapan sebagai

salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Paser, maka rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan merupakan dokumen yang

sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan

dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Visi Kecamatan Tanjung Harapan “MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG

BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT YANG AMAN DAN PARTISIPATIF”

merupakan dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan,

program dan kegiatan untuk periode 2016-2021, dapat dapat dijadikan acuan kebijakan teknis

oleh seluruh Aparatur Kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Tanjung Harapan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan akan dicapai apabila ada

komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta

pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan

hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya,

yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi itu sendiri.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

periode tahun 2016-2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Tanjung Aru, Oktober 2017

Camat Tanjung Harapan,

Noor Asikin, S.Sos

Pembina TK.I Nip. 19640222 198602 1 006

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang...berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Tanjung Harapan