BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan antara manusia dengan tanah dapat menimbulkan beberapa fungsi

tanah, yaitu fungsi ekonomis dan fungsi sosial. Fungsi ekonomis atas tanah dimana

tanah berfungsi untuk mendirikan rumah, diperjualbelikan, disewakana tau

dikontrakkan dan lain sebagainya.

Sedangkan tanah dalam fungsi sosial adalah hak atas tanah yang dimiliki oleh

perseorangan atau badan hukum, tidak semata- mata boleh dipergunakan untuk

kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan

masyarakat ataupun mentalitas tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya.1

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini

sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan

tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini

umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan

asumsi pasti ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapapun jumlahnya

sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.

Bentuk penyelesaian sengketapun bermacam-macam dari mulai penyelesaian

di luar pengadilan bahkan sampai ke pengadilan dimana anggota keluarga menggugat

anggota keluarga yang lainnya tidak mengenal agama, jenis kelamin bahkan orang

yang sudah mapan secara ekonomi seolah merasa penasaran dan wajib mencicipi

1 K. Wantjik Saleh, 1997, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta,hal.16.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

harta warisan. Akumulasi kepentingan ekonomi, adat istiadat, agama dan pendidikan

semakin membuat sengketa waris menjadi keras, walaupun kepentingan ekonomi

tampaknya lebih dominan daripada yang

lainnya.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian dalam banyak

peraturan-peraturan. Diantara peraturan atau hukum, baik agama maupun negara,

permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan

dengan kepastian akan timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris. Berbagai

kajian akademis yang dilakukan masih belum bisa menurunkan kasus waris yang

berujung dengan konflik.

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa

yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya

merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur

secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidak akan

pernah terhindar dari masalah waris dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi

waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Walaupun digolongkan ke

dalam masalah perdata2 , tidak jarang berkembang menjadi

masalah pidana.

Faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah akan berhenti sampai

kapanpun dikerenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak hanya saja

bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras

2 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia,masalah waris dimasukan ke dalam

Buku Ke Dua yaitu Tentang Kebendaan di Bab XII.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

apalagi kemudian berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana. Untuk itu

maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab harapan tadi. Suatu

lembaga yang memiliki kekuatan penyelesai yang kuat yang tidak memihak, tidak

memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Secara aksiologis, tanah sangat berguna bagi kehidupan manusia karena tanpa

tanah manusia tidak bisa hidup. Sejarah perkembangan atau kehancurannya

ditentukan oleh tanah, masalah tanah dapatmenimbulkan persengketaan dan

peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin

menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di

dalamnya”.3 Manusia akan dapat hidup senang serba berkecukupan jika mereka

mampu menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum

alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenteram dan damai kalau mereka

dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas

tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam

bermasyarakat. Hukum alam telah menentukan bahwa :

a. Keadaan tanah yang statis itu akan menjadi tempat tumpuan manusia yang tahun

demi tahun akan berkembang dengan pesat.

b. Pendayagunaan tanah dan pengaruh-pengaruh alam akan menjadikan instabilitas

kemampuan tanah tersebut.4

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah dalam kehidupan manusia

mempunyai peranan yang sangat penting baik karena sifatnya yang tetap maupun

3 G.Kartasapoetra, dkk, 1991, Hukum Tanah : Jaminan UUPA bagi Keberhasilan

Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1. 4 Ibid Hal 50

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebagai tempat tinggal. Sehubungan dengan ini, Surojo Wignjodipuro,

mengemukakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan

yang sangat penting yaitu :5

a. Karena sifatnya.

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami

keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya,bahkan

terkadang menjadi lebih menguntungkan. Contohnya : sebidang tanah itu dibakar, di

atasnya terdapat bom, tanah tersebut tidak akan lenyap; setelah api padam ataupun

setelah pemboman selesai sebidang tanah tersebut akan muncul kembali tetap

berwujud tanah seperti semula. Jika dilanda banjir misalnya, setelah airnya surut

muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.

b. Karena Fakta

Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu :

1. merupakan tempat tinggal persekutuan.

2. memberikan penghidupan kepada persekutuan.

3. merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggaldunia

dikebumikan.

4. merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan

roh para leluhur persekutuan.

Dengan demikian, di atas tanah manusia “dapat mencari nafkah seperti

5 Surojo Wignjodipuro, 1982, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, PT.Gunung Agung,

Jakarta, hal. 1977.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bertani, berkebun dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah

sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk

perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan

alam yang dapat dimanfaatkan manusia”.6

Di Indonesia, lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur dengan cukup

jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan kepada

warga negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrumen penyelesaian

masalah waris yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam

pengadilan. Masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga

yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan

yang memaksa. Lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga

kedua disebut lembaga pengadila

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) pada pokoknya menentukan jenis-jenis hak

atas tanah yang dapat dimiliki oleh subyek hukum. Beberapa diantaranya yaitu: Hak

Milik, Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka

tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-

hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang

sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Namun lebih

lanjut yang akan diba has adalah mengenai Hak Milik atas tanah.

6 Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah

Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam pergaulan hukum dewasa ini maka segala sesuatu hal yang diperbuat

harus dapat dibuktikan oleh para pihak yang membuatnya. Pentinganya pembuktian

atas suatu perbuatan adalah untuk mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi

dibelakang hari. Sehingga dari akibat perselisihan tersebut diperlukan bukti-bukti

dalam bentuk surat atau lebih dikenal dengan sebutan akta.

Akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu atau para pihak.

Dengan demikian disebutkan sebagai akta adalah yang memang di dalamnya

menerangkan kejadian –kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau dan juga pada

waktu yang akan datang sesuai dengan kegiatan para pihak yang membuat akta jual

beli tanah tersebut.7

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) pada pokoknya menentukan jenis-jenis hak

atas tanah yang dapat dimiliki oleh subyek hukum.

Beberapa diantaranya yaitu: Hak Milik, Hak guna usaha, hak guna bangunan,

hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak

lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan

undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam

Pasal 53 UUPA. Namun lebih lanjut yang akan dibahas adalah mengenai Hak Milik

atas tanah.

Dalam suatu perbuatan hukum, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya

terkadang melupakan kepentingan akan keberadaan suata akta jual beli tanah

6 Dr. Habib Adjie,SH,M.hum “Kebatalan Dan Pembatalan Notaris” Pt Refika Aditama April

2013 Cetakan kedua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sehingga dari akibat yang sedemikian apabila timbul perselisihan barulah para pihak

tersebut menyadari kepentingan akan keberadaan suatu akta jual beli tanah.

Salah satu kepentingan suatu akta jual beli tanah adalah dalam pelaksanaan

perjanjian jual beli tanah, baik itu sebagai beban pembuktian maupun juga sebagai

syarat sahnya perjanjian jual beli tanah itu sendiri.

Jual beli pada dasarnya di atur dalam KUHPerdata, tetapi karena objeknya

adalah tanah maka selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di dalam jual

beli tanah tersebut.

Tanah warisan yang akan diperjualbelikan tentu memiliki konsekuensi dengan

para ahli warisanya yakin setiap ahli waris berhak atas kepemilikan tanah tersebut.

Maka ketika ada satu orang ahli waris menjual tanah warisan dan telah terjadi

kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan tersebut dengan pihak pembelinya.8

Namun, setela tanah dijual dan dibayar oleh pembeli secara sah dihadapin saksi, ada

alih waris lain sebenarnya juga berhak atas kepemilikan tanah warisan tersebut

memperseketakan karena merasa dirinya tidak diikutin dalam jual beli tersebut.

Dengan kata lain ahli waris dari tanah warisan tersebut tidak menyetujui untuk

adanya peralihan hak atas tanah untuk dimiliki orang lain sehingga terjadi sengketa

saat jual beli tanah tersebut.

Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa yang menjadi

7

Dra. Hasniah Hasan, “Hukum Warisan Dalam Islam” PT. Bina Ilmu, Jl. Tanjung 53E

Surabaya Tahun 1987 hal 30

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Secara logis, penyelesaian masalah sulit

diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris

mempunyai kepentingan didalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu

masuk ke permasalahan lain.

Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila

hendak menjual tanah warisanya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak

atas tanah tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan

dugaan bahwa dia adalah pemilik satu-satunya dari tanah tersebut, maka pemilikan

tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan secara

diam-diam. Akan tetapi jika ada ahli waris lainya yang juga berhak atas tanah

tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada persetujuannya, maka akan terjadi

sengketa atas jual beli tanah tersebut. Timbulnya sengketa bermula dari pengaduan

ahli waris yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah warisan, baik

terhadap status tanah, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat meperoleh

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat

sekarang ini banyak terjadi penjualan tanah yang merupakan warisan dari pewaris

tanpa sepengetahuan dari seluruh ahli waris yang ada. Dalam arti bahwa salah satu

ahli waris tersebut berusaha untuk menguasai tanah warisan tersebut serta tidak mau

lagi dengan ahli waris lainnya. Hal tersebut diatas pada ahkirnya akan menjadi suatu

permasalahkan yang harus diselesaikan melaliun jalur pengadilan, karena para pihak

beranggap tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan

dan secara musyawarah dan mufakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan

pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan

suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan akan

suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan

strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penguatan dan penegasan akan peran dan tugas Notaris semakin

disempurnakan dengan dilengkapi dan disempurnakannya aturan-aturan kenotarisan

diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris selain memang karena amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

kehadiran unang-undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris

adalah untuk memenuhi kebutuhan tentang aturan yang jelas tentang Notaris.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan

harta waris dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang Notaris. Perlu dicatat

bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi

golongan Tiong Hoa, artinya untuk golongan warga negara Indonesia asli

diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tentang pemberlakuan tersebut menjadi semacam acuan bagi

instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi

bersifat nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum. Contohnya adalah instansi

Badan Pertanahan Nasional

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Secara formal, output yang dihasilkan dalam pemisahan harta peninggalan

adalah Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yang dibuat oleh Notaris

sedangkan secara materil adalah sebagaimana tercantum dalam isi Akta Pembagian

dan Pemisahan Harta Peninggalan meliputi siapa ahli warisnya, berapa bagian

masing-masing ahli waris dan harta peninggalan mana saja yang kemudian

dipisahkan untuk kemudian menjadi hak ahli waris.

Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak

dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui

dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/ahli waris yang hendak dibuatkan

keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris.

Walaupun demikian, ternyata pada prakteknya keterangan mewaris yang dibuat olen

Notaris tidak selamanya mampu memuaskan ahli waris atau bahkan pihak ketiga

sehingga keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris digugat oleh pihak yang

merasa kepentingannya dirugikan.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan

akta otentik, pembaca akta merupakan bagian dari verlijen atau peresmian akta (

pembaca dan penandatangan ). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh notaris.

Berdasarkan latar belakang diatas makan penulis tertarik untuk melakukan

penulisan dengan judul : kedudukan notaris dalam perjanjian jual beli tanah warisan

tanpa persetujuan ahli waris.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Peran notaris dalam pembuatan akta jual beli tanah.

2. Surat apa saja yang bisa dikeluarkan oleh notaris.

3. Kedudukan notaris dalam melakukan perjanjian tanpa ahli waris.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk manfokuskan permasalahan, maka dari identifikasi masalah diatas,

penulis pada skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN NOTARIS DALAM

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI

WARIS” yang akan melakukan studi di kantor notaris lubuk pakam dengan

pembatasan masalah tentang bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta jual beli

tanah.

1.4. Perumusan Masalah

Dilihat dari idenfikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum terhadap Notaris dalam membuat perjanjian jual beli tanah

warisan tanpa perjanjian ahli waris?

2. Bagaiman Kedudukan notaris dalam melakukan perjanjian tanpa ahli

waris?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan notaris dalam perjanjian jual beli

terkhususnya tanah waris

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi notaris dalam menjadi

pihak ketiga di sengketa tanah ahli waris. Dan apa saja yang dilakukan oleh

notaris dalam menghadapai hambatan yang dihadapi serta solusinya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara

lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan

khususnya mengenai kedudukan notaris dalam sengketa tanah waris. Dan

diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang

dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap

berikutnya. Dan jugan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang

diteliti.

2. Secara Praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar

lebih memahami apa itu waris dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi

suatu sengketa atau adanya wanprestasi di dalam waris. Sebagai bahan

informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum

keperdataan.

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk

menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam

perjanjian jual beli tanah warisan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA