1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di

Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi

juga dilakukan oleh pihak swasta, yaitu Independent Power Producer (IPP) dan

Private Power Utility (PPU). Pada tahun 2011 kapasitas total pembangkit

nasional (PLN, IPP, PPU) di wilayah Indonesia adalah sebesar 38,9 GW. Sekitar

76% diantaranya berada di wilayah Jawa dan Bali, 13% di wilayah Sumatera,

sisanya di wilayah Kalimantan dan pulau lainnya (Sulawesi, Maluku, NTB-NTT,

Papua). Dilihat dari segi input bahan bakar, pembangkit berbahan bakar batubara

dan minyak mempunyai pangsa yang paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar

42% (16,5 GW) dan 23% (9 GW), diikuti kemudian oleh pembangkit berbahan

bakar gas dengan pangsa sekitar 22% (8,4 GW). Sedangkan, pembangkit listrik

berbahan bakar energi baru dan terbarukan masih memiliki polulasi yang tidak

terlalu banyak.

Selanjutnya, dari sisi penyediaan tenaga listrik, pada tahun 2011

pembangkit listrik PLN masih mendominasi dengan pangsa lebih dari 75% (29,3

GW), pembangkit listrik IPP dikisaran 20% (7,9 GW), serta sisanya diisi

2

pembangkit listrik PPU dengan pangsa lebih dari 4% (1,7 GW). (Indonesia

Energy Outlook 2013, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

Selama kurun waktu 2011-2030 kapasitas pembangkit listrik nasional

(PLN, IPP, PPU) meningkat lebih dari 4 kali atau tumbuh sebesar 7,6% per tahun,

dari 38,9 GW menjadi 156 GW, dan didominasi oleh pembangkit berbahan bakar

batubara dengan pangsa 42% (2011) sampai dengan 64% (2030). Sedangkan

pembangkit berbahan bakar gas dan minyak mempunyai pangsa berturut-turut

sebesar 22% dan 23% (2011) sampai dengan 12% dan 3% (2030). Sisanya diisi

oleh pembangkit EBT. Dominannya PLTU batubara tersebut disebabkan adanya

program percepatan PLTU batubara 10 GW, sebagian besar di wilayah Jawa Bali,

dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap

bahan bakar minyak.

Gambar 1.1: Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional

Sumber: Indonesia Energy Outlook 2013, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

3

Konsumsi bahan bakar pembangkit listrik PLN , IPP dan PPU pada tahun

2011 didominasi oleh bahan bakar batubara dengan pangsa sekitar 47% atau lebih

dari 189 juta SBM, kemudian diikuti oleh bahan bakar gas dan minyak dengan

pangsa masing masing sebesar 23% atau sebesar 92 juta SBM dan 19% (76 juta

SBM), sedangkan sisanya diisi oleh hidro (8%) dan panas bumi (4%). Pada tahun

2020 diprediksi penggunaan batubara akan tetap sangat mendominasi bahan bakar

untuk pembangkit, yaitu sebesar 60% atau sekitar 557 juta SBM. Untuk bahan

bakar fosil lain, seperti gas dan minyak, akan mencapai masing-masing 14% (133

juta SBM) dan 6% (55 juta SBM). Sedangkan sisanya sebesar 20%, atau sebesar

183 juta SBM, diisi oleh bahan bakar yang berasal dari energi baru terbarukan,

seperti panas bumi, air, matahari, angin, sampah dan gasifikasi batubara. Pada

tahun 2030 diproyeksikan batubara akan tetap mendominasi dengan pangsa

sekitar 69% (1068 juta SBM). Sisanya diisi oleh gas dan energi baru dan

terbarukan (EBT).

Gambar 1.2: Konsumsi Bahan Bakar Pembangkit Listrik

Sumber: Indonesia Energy Outlook 2013, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

4

Seperti diuraikan di atas, pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia masih

sangat didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batu bara,

yang memiliki risiko pencemaran lingkungan yang tinggi dan merupakan jenis

sumber daya yang tidak dapat terbarukan, hal ini merupakan masalah baru selain

masih belum meratanya pasokan listrik ke seluruh penjuru negeri. Di sisi lain,

negara-negara maju semua berlomba-lomba mengembangkan pembangkit listrik

berbahan bakar energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengatasi permasalahan

lingkungan dan juga mengatasi masalah keterbatasan sumber daya minyak dan

batubara yang semakin menipis.

Permasalahan kelistrikan di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas

merupakan permasalahan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Republik

Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan

pembangkit listrik. Untuk menindaklanjutinya, PT PLN (Persero) di dalam

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2013-2022 menyebutkan bahwa total

kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga tahun 2022 adalah

sebesar 59,5 GW, atau dibutuhkan penambahan kapasitas rata-rata per tahun

adalah sebesar 6 GW. Namun, total tambahan kapasitas yang dapat dipenuhi oleh

PT PLN (Persero) hanya sebesar 16,8 GW sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

1.1.

5

Tabel 1.1: Kebutuhan Tambahan Kapasitas dan Rencana Pemenuhan oleh

PT PLN (Persero) 2013-2022 (GW)

PDB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Kebutuhan Tambahan 2,8 3,7 2,8 5,9 5,4 10,6 9,1 7,4 5,3 6,0 59,5

Pemenuhan oleh PLN 2,5 2,9 2,0 2,9 1,8 1,2 0,5 0,9 2,0 1,2 16,8

Tidak terpenuhi PLN 3,1 8,7 8,2 3,0 3,5 9,3 9,0 7,3 3,3 4,8 42,6

Sumber: RUPTL PT PLN (Persero) 2013-2022

Kondisi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 disebabkan oleh

keterbatasan anggaran dana investasi PT PLN (Persero) untuk memenuhi

pembiayaan pembangunan pembangkit listrik baru. Dana investasi yang

dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik baru untuk periode 2013-2022

ditunjukkan pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.1.

Tabel 1.2: Kebutuhan Dana Investasi Indonesia 2013-2022

Sumber: RUPTL PT PLN (Persero) 2013-2022

6

Gambar 1.3: Kebutuhan Dana Investasi Indonesia 2013-2022

Sumber: RUPTL PT PLN (Persero) 2013-2022

Total dana investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem

kelistrikan Indonesia secara keseluruhan, termasuk proyek-proyek kelistrikan

yang diasumsikan akan dibangun oleh swasta/IPP, adalah US$ 125,2 miliar

selama tahun 2013-2022. Sedangkan, kemampuan PT PLN (Persero) untuk

memenuhi kebutuhan dana investasi hingga tahun 2022 hanya sebesar US$ 37,1

miliar. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 30

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai landasan hukum dan upaya

memenuhi kebutuhan listrik nasional. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik tidak hanya

7

dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi juga dapat dipenuhi oleh sektor

swasta, koperasi, dan perusahaan lokal.

Peluang bisnis yang ada akibat adanya keterbatasan dana investasi PT

PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan listrik telah dimanfaatkan oleh PT

Wijaya Karya (Persero) Tbk. (yang selanjutnya disebut WIKA). WIKA adalah

Badan Usaha Milik Negara yang bisnis utamanya adalah jasa konstruksi. Namun,

arah perkembangan bisnis WIKA kedepannya tidak hanya di bidang jasa

konstruksi saja, WIKA telah menetapkan visi tahun 2020 sebagai salah satu

perusahaan terkemuka di bidang EPC (engineering, procurement, construction)

dan investasi di Asia Tenggara. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visinya

di bidang investasi, WIKA telah memiliki 5 (lima) investasi pembangkit listrik

yang semua produksi listriknya dijual kepada PT PLN (Persero). Pembangkit-

pembangkit listrik tersebut adalah PLTD Pesanggaran Bali 50 MW, PLTG

Borang 60 MW, PLTMG Rengat 20 MW, PLTMG Rawa Minyak 25 MW, dan

PLTD Ambon 25 MW.

Agar bisnisnya terus tumbuh dengan baik, WIKA membutuhkan beberapa

investasi baru yang memiliki tingkat kelayakan usaha yang baik. Kelayakan usaha

suatu investasi sangat ditentukan oleh kemampuan investor dalam

mendistribusikan listrik dan kemampuan untuk menjangkau sumber daya bahan

bakar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang berdekatan dengan

sumber daya bahan bakar dan juga memiliki kebutuhan penambahan kapasitas

8

listrik merupakan suatu hal yang penting untuk menjadi pentimbangan WIKA

dalam merencanakan suatu investasi baru di bidang pembangkit listrik.

WIKA memandang pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar

energi baru dan terbarukan merupakan masa depan yang harus segera dimulai dari

sejak saat ini. Oleh karena itu, WIKA sebagai salah satu BUMN yang telah

mencanangkan visi dan misinya di bidang energi telah mengajukan diri kepada

Pemerintah untuk dapat ditunjuk melaksanakan beberapa pengembangan di

bidang pembangkitan listrik tenaga air yang merupakan salah satu jenis energi

baru dan terbarukan. Sebagai bentuk respon dari Pemerintah atas pengajuan

tersebut, akhirnya WIKA dipercaya untuk mengembangkan potensi yang ada di

Bendung Gerak Serayu – Jawa Tengah untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga

air. Kondisi kelistrikan di Jawa Tengah memang sudah bisa dikatakan lebih baik

dibanding daerah-daerah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, namun

dominasi pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batubara menjadi

pekerjaan rumah yang tidak sederhana untuk diselesaikan. Oleh karena itu,

persiapan dan pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar energi baru dan

terbarukan harus segera dimulai dari saat ini juga untuk menggantikan peran dari

pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batubara yang

memiliki risiko pencemaran lingkungan dan biaya operasi yang tinggi.

Sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber air untuk

kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, maka WIKA, berencana untuk dapat

9

mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang ada di Sungai Serayu khususnya

Bendung Gerak Serayu, sekaligus untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga listrik

yang terus semakin meningkat di masa datang, terutama dalam pemenuhan beban

puncak. Bendung Gerak Serayu mulai dibangun pada tahun 1993 dan di resmikan

pemakaiannya oleh Presiden Suharto pada 20 November 1996. Bendung Gerak

dan jaringan irigasi Serayu yang dibangun dengan dana sekitar Rp 114 milyar bisa

mengairi secara teknis sawah seluas 20.795 hektar , yang merupakan fungsi utama

Bendung Gerak Serayu adalah untuk irigasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Indonesia yang memiliki

banyak sungai dan potensi-potensi energi baru dan terbarukan lainnya, yang

sangat berpotensi untuk dikembangkan teknologi EBT khususnya pembangkit

listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, dan hal ini

pun sejalan dengan rencana pengembangan bisnis investasi WIKA di bidang

pembangkit listrik. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan analisa

kelayakan keuangan dan risiko investasi PLTA Bendung Gerak Serayu 20 MW

oleh WIKA di wilayah Jawa Tengah. Dahyar (2012) sebelumnya telah melakukan

penelitian sejenis, yaitu Analisa Kelayakan Investasi dan Risiko Proyek

Pembangunan PLTU Indramayu PT PLN (Persero). Penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis merupakan replikasi dari penelitian Dahyar (2012) namun

dengan proyek dan lokasi yang berbeda.

10

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, Pembangkit Listrik Tenaga

Air (PLTA) merupakan teknologi terbarukan dan ramah lingkungan, hal ini

merupakan solusi tepat untuk menggantikan pembangkit-pembangkit listrik

berbahan bakar minyak dan berisiko tinggi mencemari lingkungan di Jawa

Tengah. Nilai investasi yang tidak murah serta masa konsesi yang lama juga

menjadi tantangan dalam bisnis PLTA Bendung Gerak Serayu 20 MW ini. Oleh

karena itu, permasalahan penelitiannya adalah untuk menganalisis tingkat

kelayakan keuangan serta risiko investasi PLTA Bendung Gerak Serayu 20 MW

yang dilakukan WIKA di Jawa Tengah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana tingkat kelayakan keuangan dan risiko investasi PLTA

Bendung Gerak Serayu 20 MW oleh WIKA di Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kelayakan keuangan

dan risiko investasi PLTA Bendung Gerak Serayu 20 MW oleh WIKA di Jawa

Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penulisan tesis ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat

atau sumbangsih antara lain kepada:

11

a. PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA)

Menjadi salah satu rujukan WIKA dalam pengambilan keputusan investasi.

b. Akademisi

Menambah pengetahuan dalam penilaian kelayakan investasi dari aspek

keuangan, dan praktek penerapan analisis kelayakan risiko investasi terhadap

keekonomian menggunakan uji sensitivitas.

c. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Menjadi salah satu alternatif pertimbangan pemerintah daerah dalam upaya

pemenuhan kebutuhan listrik di Jawa Tengah.

d. Pemerintah Republik Indonesia

Menjadi salah satu alternatif pertimbangan pemerintah dalam upaya

pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

1.6 Ruang Lingkup atau Batasan Penelitian

Penulisan tesis hanya membatasi permasalahan pada aspek keuangan yang

ditetapkan untuk dijadikan panduan agar masalah serta pembahasan tetap fokus

pada permasalahan yang diangkat menjadi topik dalam tesis ini. Batasan-batasan

tersebut adalah:

a. Investasi yang akan dibahas dalam tesis ini merupakan rencana bisnis PT

Wijaya Karya (Persero) untuk berinvestasi pembangkit listrik dengan

teknologi PLTA Bendung Gerak Serayu 20 MW.

b. Perhitungan dan analisis hanya dibatasi pada proyek ini saja, karena proyek ini

merupakan single project sehingga perhitungan pengembangan kapasitas dan

12

area di masa yang akan datang, sesudah jangka waktu operasi proyek ini

berakhir tidak akan dianalisis.

c. Metode penelitian ini adalah analisis capital budgeting dengan menggunakan

metode NPV, IRR, payback period, dan profitability index. Selanjutnya

dilakukan uji sensitivitas atas beberapa faktor berpengaruh terhadap

keekonomian proyek.

d. Analisis kelayakan yang dilakukan terhadap proyek PLTA Bendung Gerak

Serayu 20 MW, hanya melihat berdasarkan aspek keuangan. Aspek-aspek lain

yang berhubungan dengan analisis kelayakan proyek ini tidak dibahas dalam

penulisan tesis ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri

dari 5 (lima) bab, yaitu:

a. Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup atau batasan

penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II. Tinjauan Pustaka/Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tinjuan pustaka dan teori dasar.

c. Bab III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, definisi istilah/operasional, instumen

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

13

d. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas deskripsi data dan pembahasan masalah.

e. Bab V. Simpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan simpulan, keterbatasan, implikasi, dan saran-saran atas

penelitian ini.