BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangppid.diskominfo.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/04/... · 1.1 Latar Belakang Perkembangan Teknologi dan komunikasi (TIK) pada jaman ini

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi dan komunikasi (TIK) pada jaman ini telah

mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas

kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Tidak

hanya di perkotaan saja, penduduk di pelosok pedesaan juga ikut

menentukan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek

pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur

menimbulkan kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi.

Adanya kesenjangan masyarakat menjadi tugas Negara untuk

memberikan fasilitas, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh

informasi yang setara.

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai

pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,

persandian dan statistik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sektretariat Daerah. Tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membantu Gubernur

melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah. Sedangkan fungsi dari Diskominfo yang tertera dalam Peraturan

Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 4 dalam melaksanakan tugas

pemerintahan yaitu :

a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government,

Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola

Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi




c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan

2

Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral,

Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara,

Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar

Perangkat Daerah;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas

dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Diskominfo dalam mewujudkan

pemerataan informasi dan pemenuhan hak public di bidang informasi dan

komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi

dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan

akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif

dan interaktif.

Sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik

perlu dikembangkan sistem aplikasi yang membantu pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan tersebut dengan didukung oleh sumber

daya manusia yang menguasai dan memahami tentang perkembangan

teknologi informasi. Pertumbuhan teknologi informasi belum tentu secara

cepat diserap seluruhnya oleh seluruh pengelola teknologi informasi

sehingga memerlukan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya

manusia agar perkembangan teknologi informasi dapat diikuti dan

dikuasai.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

3

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba-

ngunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat


114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

4

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006

Nomor 8 Seri E Nomor 1);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);


tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Peme-

rintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 10);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi

Jawa Tengah(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 85);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 65);


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

5

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun

2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2016 Nomor 70);

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang

UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 96).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan akhir pelaksanaan program kegiatan ini dimaksudkan

sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program

kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 tersebut

yang dimulai dari bulan Januari 2017 dan berakhir pada bulan

Desember 2017.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi

tentang rencana dan target kegiatan dan realisasi capaian

pelaksanaan kegiatan yang berhasil dilakukan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Adanya

laporan pelaksanaan program kegiatan dan hasil pencapaian,

kemudian dapat dilakukan perbaikan untuk menjadi acuan kegiatan

yang lebih baik di tahun – tahun selanjutnya.

6

BAB II

SEKRETARIAT DINAS

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur

Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016,

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah yaitu tugas pokok Diskominfo adalah melaksanakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang

statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi




b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan

Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral,

Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara

Negara,Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar

Perangkat Daerah;

c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan

fungsinya.

SEKRETARIAT

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Dinas.

7

b. Fungsi:

1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

kegiatan di lingkungan Dinas;

3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

dan tata laksana di lingkungan Dinas;

5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, serta

Umum dan Kepegawaian,

2. 1 SUB BAGIAN PROGRAM

Subbagian Program mempunyai tugas : melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang program.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bagian Program

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 adalah :

1. Penyusunan Renstra Tahun 2013-2018

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun

2013 s/d 2018 dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah serta

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah Jawa Tengah tahun 2013 s/d 2018.

Maksud disusunnya renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai penjabaran secara operasional visi,

misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program

dan kegiatan terkait urusan komunikasi, informatika, statistik, dan

persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

8

Informatika Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013 s/d

2018.

Tujuan disusunya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2013 s/d 2018 yaitu:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan

diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih;

b. Menerjemahkan visi dan misi gubernur ke dalam tujuan dan

sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 s/d 2018;

c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 - 2018.

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 s/d 2018 terdiri dari :

a. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum

penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan;

b. Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah yang memaparkan gambaran pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terkait dengan

tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah, sumberdaya yang dimiliki dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta tantangan dan

peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun

mendatang;

c. Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

menggambarkan tentang identifikasi permasalahan, telaah visi,

misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, faktor-

faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW), dan isu-isu strategis yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas

9

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

d. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan berupa

penjelasan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala

Daerah dan penjelasan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah lima tahun mendatang;

e. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikatif, menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan,

sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

pada lima tahun mendatang;

f. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,

mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukan dengan indikator kinerja

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD.

2. Penyusunan Renja Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka mendukung

pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan

Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018.

Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan

permasalahan pembangunan infrastruktur IT, sumber daya manusia IT,

Single System Jawa Tengah, terwujudnya smart province Jawa Tengah

yang terbagi dalam enam pilar yaitu smart goverment, smart living, smart

mobility, smart people dan smart environment.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian

menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam

membangun Jawa Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan

10

kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik,

penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara

negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 adalah untuk

menentukan arah kebijakan pembangunan kominfo, statistik dan

persandian tahun 2018 serta mewujudkan sinergitas rencana program

dan kegiatan prioritas pembangunan kominfo, statistik dan persandian

tahun 2018.

Tujuan disusunya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun

2018 adalah :

a. Memberikan landasan operasional bagi bidang dan UPT lingkup

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinnya;

b. Menjadi landasan penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2018 melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018;

c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,

penggangaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

bidang kominfo, statistik dan persandian.

Sistematika penulisan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 yang mengacu pada

Permendagri no. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum

penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan;

b. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu

yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan renja diskominfo tahun lalu

dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Diskominfo, isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo, reviu

terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan program dan

kegiatan masyarakat;

c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari telaah

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja

Diskominfo, serta program dan kegiatan.

11

3. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2016

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 69 dan 71,

bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ

Gubernur, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan,

disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Ruang lingkup LKPJ Gubernur mencakup penyelenggaraan

urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum

pemerintahan. Substansi LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang

merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada

RPJPD.

Prioritas pembangunan tahun 2016 difokuskan pada peningkatan

ketahanan pangan dan energi, percepatan penanggulangan kemiskinan

secara terpadu, peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya

manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar,

penguatan potensi ekonomi kerakyatan, pemantapan pembangunan

infrastuktur dan pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Indikator kinerja program RKPD/RPJMD Tahun 2016 ada 37

urusan, 146 program dan 458 indikator kinerja program, dimana untuk

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan

urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, dengan 3 urusan (kominfo,

statistik dan persandian), 6 program (Program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa, program kerjasama informasi

dengan media massa, program pengkajian dan penelitian bidang

informasi dan komunikasi, program peningkatan SDM Bidang

komunikasi dan informasi, program pengembangan

data/informasi/statistik daerah dan program peningkatan persandian

daerah).

Indikator program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2016 terdiri dari 11 indikator secara

keseluruhan tercapai terdiri dari 7 indikator urusan kominfo, 3 indikator

urusan statistik dan 1 urusan persandian dimana rinciannya sebagai

berikut :

a. Indikator jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga

FK/Metra dengan target pada tahun 2016 sebanyak 5

kabupaten/kota terpenuhi 100%;

12

b. Indikator presentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada tahun

2016 sesuai dengan target terealisasi 80%;

c. Indikator presentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran

sesuai dengan target terealisasi 100%;

d. Indikator SKPD Bidang Kominfo yang melakukan sosialisasi

kebijakan nasional sebanyak 3 kali, terealisasi 100%;

e. Indikator jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan

kebijakan di bidang kominfo, terealisasi 9 kali dari target 3 kali;

f. Indikator persentase SKPD yang mengembangkan teknologi

informasi, terealisasi 100%;

g. Indikator SKPD yang telah meng update data di websid nya

hingga tahun n-1, sesuai target sebesar 95%;

h. Indikator tersediannya Jawa Tengah Dalam Angka sebanyak 1

dokumen, terealisasi 100%;

i. Indikator tersedianya PDRB Provinsi sebanyak 1 dokumen,

terealisasi 100%;

j. Indikator tersediannya Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota sebanyak

1 dokumen, terealisasi 100%;

k. Indikator peresentase perangkat daerah yang

mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

sesuai target sebesar 100%.

4. Penyusunan LkjIP Tahun 2016, PK tahun 2017 dan RKT Tahun 2018

Menindaklanjuti Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permen PAN dan RB No.

53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja dan tata cara reviev atas laporan kinerja instansi pemerintah,

maka seluruh pimpinan instansi perangkat daerah Provinsi Jawa

Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun

2016, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Tahun 2018.

LkjIP tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah disusun dengan sistematika laporan adalah :

a. Pendahuluan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama yang sedang dihadapi organisasi;

13

b. Perencanaan kinerja diuraikan berupa ringkasan perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan;

c. Akuntabilitas kinerja disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernnyataan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan,

peningkatan atau penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang

telah dilakukan, analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya,

serta realisasi anggaran.

d. Capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang

akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjannya

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 disusun dalam rangka

mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif dan efisien,

transparan dan akuntabel serta beroroentasi pada hasil, PK dilakukan

berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat

Daerah. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam

rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua

(Atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian,

dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau

sanksi.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 berupa format rencana

kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah di tahun 2018, berupa isian sasaran strategis SKPD sesuai

dengan Renstra atau kondisi terakhir yang harus diwujudkan pada

tahun yang bersangkutan, isian indikator kinerja utama atau indikator

lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin

diwujudkan, serta isian target kinerja yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun 2018.

5. Penyusunan LPPD tahun 2016

Menurut PP nomer 3 tahun 2007 pasal 9, bahwa Laporan

penyelenggaran pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah dilakukan

menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD Provinsi

14

disampaikan Gubernur kepada Presiden Melalui Menteri, sedangkan

LPPD Kabupaten/Kota Disampaikan Bupati/Walikota Kepada Menteri

melalui Gubernur. Ruang lingkup LLPD mencakup tugas pembantuan,

urusan desentralisasi dan tugas umum pemerintahan.

Ada beberapa IKK dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah dalam penyampaian LPPD tahun 2016 yaitu :

a. Jumlah fasilitas/sarana informasi berupa papan pengumuman

(baliho sebanyak 6 buah), pos pengaduan melalui PPID (PPID

utama dan PPID pembantu), Laporgub, Hotline service (hotline

center, sosial media), Web (@ganjarpranowo, @laporgub);

b. Keberadaan survey masyarakat melalui pemeringkatan webside

PPID, SAQ (selft assesment quesioner), dan visitasi ke PPID

Pembantu;

c. Webside milik pemerintah daerah untuk SKPD sebanyak 60%;

d. Pameran/Expo sebanyak 3 kali;

e. Sistim Informasi Managemen Pemerintah Daerah sebanyak 107

buah.

6. Penyusunan Buku SPIP dan Rencana Tindak SPIP tahun 2017

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem

pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

ligkungan pemerintah pusat atau daerah. Penyelenggaraan SPIP

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya

efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah

dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaran SPIP adalah untuk memberikan keyakinan

memadai bagi tercapaianya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai

melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

SPIP mencakup 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian,

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta

pemantauan pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan

diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas

15

pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencakup 8 unsur yaitu

penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif, pemebntukan struktur organisasi yang

sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumberdaya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan

intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan

SKPD terkait.

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan

kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

tujuan penilaian resiko untuk mengindentifikasi dan menguraikan

seluruh resiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun

faktor eksternal, serta memerinkat resiko teridentifikasi berdasarkan

level keutamaan prioritas perhatian dan penangannya agar dapat

dikelola secara efektif.

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dipandang tepat

untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan

kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan

serta prosedur guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk

mengatasi risiko telah bekerja secara efektif.Kegiatan pengendalian yang

perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian

risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua

kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat

prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, sedangkan

pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian

yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila

terjadi suatu peristiwa risiko.

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi

dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Komunikasi atas informasi diselenggarakan secara efektif, selanjutnya

untuk menyelenggarakan komunikasi yang aktif harus disediakan dan

dimanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.Selain itu juga

16

dikelola, dikembangkan dan diperbaharui sistem informasi secara terus

menerus.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas

mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pemantauan pengendalian

intern tersebut dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,

evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review

lainnya.

Pembentukan Satgas SPIP dilaksanakanmerujuk pada Keputusan

Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan

Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/530/1.2/2016

tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah,

telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 700/04/2017 tanggal 31

Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Susunan lengkap Tim

Satgas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana Tabel 1.1 di bawah ini :

TABEL 1.1

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2017

NO NAMA JABATAN DALAM

DINAS

JABATAN DALAM

TIM

1. Dadang Somantri ,

ATD, MT Kepala Dinas Penanggung Jawab

2. Dra. Ratna Dewajati,

MT

Sekretaris Ketua

3. Hartadi Prasetyo,

S.Pt, M.Si

Kasubag Program Sekretaris

4. Setyo Irawan, ATD,

MM

Kabid. Teknologi

Informasi dan

Koordinator

Penyusun RTP

17

Komunikasi (TIK) Bidang Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

5. Rusli Sofian

Murwanto, S.Kom,

M.Kom

Kepala Seksi

Infrastruktur dan

Teknologi Informasi

Anggota

6. Fajar Ismail Pelaksana pada bidang

Tek. Inf. Dan

Komunikasi

Anggota

7. Heri Susanto Pelaksana pada bidang

Tek. Inf. Dan

Komunikasi

Anggota

8. Dra. Evi Sulistyorini,

MM

Kepala Bidang Informasi

dan Komunikasi Publik

Koordinator

Penyusun RTP

Bidang Informasi

dan Komunikasi

Publik

9. Noorjaman, SH, MM Kepala Seksi Opini

Publik

Anggota

10. Arief Zakaria, SH Pelaksana pada Bidang

Informasi dan

Komunikasi Publik (IKP)

Anggota

11. Rieka Hapsari

Koesmastuti, M.I.Kom

Pelaksana pada Bidang

Informasi dan

Komunikasi Publik (IKP)

Anggota

12. Drs. Muhammad

Agung Hikmati, M.Si

Kabid. e_Government Koordinator

Penyusun RTP

Bidang

e_Government

13. Iswahyudi, S.Kom,

M.Kom

Kepala Seksi

Pengembangan Aplikasi

Anggota

14. Amin Indramanto Pelaksana pada Bidang

e_Government

Anggota

15. Teguh Trianggono Pelaksana pada Bidang

e_Government

Anggota

16. Tubayanu, AP, M.Si Kabid Statistik Koordinator

Penyusun RTP

18

Bidang Statistik

17. Eko Sri Darminto, SH Kepala Seksi Statistik

Sosial, Politik, Hukum

dan HAM

Anggota

18. Harneny Christianti,

SH, MM


Statistik

Anggota

19. Indah Eta Lestari,

S.SIP


Statistik

Anggota

20. Sudarman, SH, MM Kabid Persandian dan

Keamanan Informasi

Koordinator

Penyusun RTP

Bidang Persandian

dan Keamanan

Informasi

21. Eny Soelastri, SH Kepala Seksi Tata Kelola

Persandian

Anggota

22. Surana, S. Sos Pelaksana pada Bidang

Persandian dan

Keamanan Informasi

Anggota

23. Titik Nooryanti Pelaksana pada Bidang

Persandian dan

Keamanan Informasi

Anggota

24. ZRP.TJ. Mulyono, SH,

MH

Kepala Sekretariat

Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID)

Koordinator

Penyusun RTP

Sekretariat Komisi

Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID)

25. Wiryawan Budi

Sasongko, SH

Kasubag Tata Usaha

Sekretariat KPID

Anggota

26. Adiyono, SE Pelaksana pada

Sekretariat KPID

Anggota

27. Bambang Winarno,

S.Sos

Pelaksana pada

Sekretariat KPID

Anggota

28. Budi Susatyo, S.Sos,

MM

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Koordinator

Penyusun RTP

Bagian Umum dan

Kepegawaian

29. Heny Endarti, S.Sos Pelaksana pada subag Anggota

19

umum dan kepegawaian

30. Genuk Endang

Sumiwi, S.IP, M.Si

Kasubag Keuangan Koordinator

Penyusun RTP

Bagian Keuangan

31. Dini Firmala, S.Tr,

MM

Pelaksana pada subag

keuangan.

Anggota

32. Andria Widyastuti,

SE, M.I.Kom

Pelaksana pada subag

Program

Anggota

33. Ifran Lindu, S. Kom Pelaksana pada subag

Program

Anggota

34. Agung Yudhiarto,

S.Kom, MM

Kepala Layanan

Pengelola Sistem

Elektronik (LPSE)

Koordinator

Penyusun RTP

Layanan Pengelola

Sistem Elektronik

(LPSE)

35. Suryo Satriyono, SH,

SPN, Mkn

Kasubag Tata Usaha

LPSE

Anggota

36. Sukaidesko Ibnu

Suwarsono, ST, MM

Pelaksana UPT LPSE Anggota

Penyusunan RTP-SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan melalui langkah- langkah

sebagai berikut:

a. Pembentukan Satgas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah;

b. Rapat persiapan penyusunan RTP-SPIP Tahun 2017

c. Pengisian, pengolahan/rekapitulasi, validasi, dan klarifikasi isian

Kueisoner Control Environment Evaluation (CEE) RTP-SPIP Tahun

2017;

d. Penilaian risiko kegiatan utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

e. Penyusunan draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2017;

f. Penyampaian draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2017 ke Sekretariat,

Bidang dan Unit SPE Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah;

20

g. Penyampaian saran/masukan/koreksi draft Dokumen RTP-SPIP

Tahun 2017 dari Sekretariat, Bidang, UPT Set KPID dan LPSE Dinas

Komunikasi dan Informatika ProvinsiJawa Tengah;

h. Rapat Satgas SPIP untuk membahas konsep RTP-SPIP tahun 2017;

i. Perbaikan draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2017;

j. Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah tentang RTP-SPIP Tahun 2017;

k. Penyampaian Dokumen RTP-SPIP Tahun 2017 kepada Sekretaris

Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

RTP-SPIP disusun berdasarkan hasil assesment dua unsur

pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian

resiko, sehingga dihasilkan rencana tindak berupa penguatan

lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian untuk mencegah

atau mengendalikan resiko pada kegiatan utama organisasi.

Maksud penyusunan RTP-SPIP adalah untuk memberikan acuan

bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun

pengendalian yang diperlukan untuk mencegah

kegagalan/penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian

tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah.

Tujuan penyusunan RTP-SPIP adalah mengetahui gambaran

tentang efektivitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam

mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada serta

mengkomunikasikan pelaksanaan perbaikan, terkait dengan

pelaksanaan tugas pokok sehingga diperoleh keyakinan yang memadai

terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

7. Penyusunan RKA, DPA tahun 2017 dan DPA Perubahan tahun 2017

dan Tahun 2018

Penyusunan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

dilakukan melalui e-budgeting yang dikembangkan oleh GRMS yang

sudah diintegarasikan dengan e planning (SIPPD) dari bappeda, e-

penatausahaan, e-project planing dan e-controling.

21

Anggaran Murni Tahun 2017, untuk Total Belanja Dinas

Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.46.559.765.000,- , terdiri dari

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai untuk gaji dan Tunjangan)

sebesar Rp.14.333.572.000,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp.32.226.193.000,- meliputi Belanja Modal Rp. 1.953.286.000,-,

Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.407.627.000,- serta Belanja Pegawai

Rp. 4.865.280.000,-

Anggaran Perubahan Tahun 2017, untuk Total Belanja Dinas

Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 51.357.753.000,- , terdiri dari

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai untuk gaji dan Tunjangan)

sebesar Rp. 19.792.846.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

31.564.907.000,- meliputi Belanja Modal Rp. 3.635.931.000,-, Belanja

Barang dan Jasa Rp. 23.258.356.000,- serta Belanja Pegawai Rp.

4.670.620.000,-

Anggaran Tahun 2018, untuk Total Belanja Dinas Komunikasi dan

Informatika sebesar Rp. 62.958.824.000,- , terdiri dari Belanja Tidak

Langsung (Belanja Pegawai untuk gaji dan Tunjangan) sebesar Rp.

19.197.824.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 43.761.000.000,-

meliputi Belanja Modal Rp. 11.019.678.000,-, Belanja Barang dan Jasa

Rp. 28.221.061.000,- serta Belanja Pegawai Rp. 4.520.261.000,-

8. Penyusunan Rencana Aksi Korsubga Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2017 telah melaksanakan tindak lanjut rencana aksi program

pemberantasan korupsi provinsi jawa tengah pada tahun 2017, dimana

rencana aksi adalah integrasi sistem informasi dalam proses

perencanaan, pengangaran dan pengelolaan keuangan, dijelaskan

sebagai berikut :

1. Target rencana aksi B03 adalah terintegrasinya dengan SIRUP

LKPP, dengan realisasi pelaksanaan integrasi aplikasi e project

planning dengan aplikasi SIRUP LKPP di Jakarta;

2. Target rencana aksi B07 adalah penggunaan e-penatausahaan,

dengan realisasi pelaksanaan berupa sosialisasi e penatausahaan

dengan melaksanakan bintek SDM IT, pendampingan bintek e-

penatausahaan di OPD, integrasi rekomendasi pencairan bansos

dan integrasi e-penatausahaan.

22

9. Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(PPK) Tahun 2017


tahun 2017 telah melaksanakan tindak lanjut rencana aksi pencegahan

pemberantasan korupsi (PPK) provinsi jawa tengah pada tahun 2017,

dimana rencana aksi adalah aksi 1. Pembentukan dan penguatan tugas

pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

Utama dan Pembantu, serta aksi 2. Transparansi dan akuntabilitas

dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa dijelaskan sebagai berikut

:

a. Ukuran keberhasilan B03 adalah SK Kepala Daerah tentang

pembentukan PPID telah ditetapkan dan peraturan kepala daerah

tentang SOP pelayanan informasi publik telah ditetapkan serta telah

dilakukan sosialisasi;

b. Ukuran keberhasilan B03 adalah LPSE telah memperbaruhi

kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP dan telah memenuhi

standart lebih dari 6 standart LPSE:2014;

c. Ukuran keberhasilan B06 adalah Daftar Informasi publik telah

tersedia dan lengkap serta telah dilakukan verifikasi oleh PPID dan

telah dipublikasikan;

d. Ukuran keberhasilan B06 adalah LPSE telah melaksanakan seluruh

lelang dan telah diumumkan dengan menggunakan SPSE v.4;

e. Ukuran keberhasilan B09 adalah Data Print screen website pemda

provinsi ada dan lengkap, linknya dapat diakses serta seluruh daftar

informasi publik telah diinput dalam website tersebut;

f. Ukuran keberhasilan B09 adalah Telah ditetapkan peraturan

daerah/peraturan gubernur/ terkait SOTK LPSE;

g. Ukuran keberhasilan B12 adalah laporan evaluasi pelaksanaan

tugas PPID dan SOP layanan informasi publik telah tersedia;

h. Ukuran keberhasilan B12 adalah LPSE telah memenuhi minimal 9

standart LPSE:2014;

10. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Dinas Kominfo

Tahun 2016

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai

dengan Pergub No. 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan

23

SKPD yang berasal dari 5 (lima) SKPD yaitu Biro Humas Setda Prov.

Jateng, KPID Provinsi Jawa Tengah, Bidang Statistik, Bappeda Provinsi

Jawa Tengah, Bidang Kominfo Dishubkominfo Prov. Jateng dan Bagian

Sandi, Biro Umum Setda Prov. Jateng.

Pada Tahun 2016 Kegiatan Urusan Kominfo, Statistik dan

Persandian mendapatkan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.

20.898.531.000,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh

Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan

serapan anggaran sebesar Rp. 17.952.874.059,- capaian kinerja sebesar

86,19%, dan sisa anggaran sejumlah Rp. 2.875.656.941,- dikarenakan

adanya effisiensi anggaran, sisa anggaran penyedia barang/jasa (sisa

kontrak), penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan, dan gagal lelang

karena keterbatasan waktu anggaran.

11. Penyusunan RKO tahun 2017 dan Perubahan Tahun 2017

Penyusunan RKO tahun 2017 adalah penyusunan untuk anggaran

murni Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk

Belanja langsung sebesar Rp. 32.226.193.000,- dan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 14.333.572.000,-. Sedangkan pada RKO

Perubahan Tahun 2017 anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah, untuk Belanja Langsung sebesar Rp.

31.564.907.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.

19.792.846.000,-

Dalam RKO disebutkan nama program/kegiatan, para pengelola

kegiatan dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis

kegiatan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran

pembantu, besarnya anggaran, keluaran kegiatan serta volume, paket

pekerjaan dan metode pelelangan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta

rencana pengeluaran anggaran.

12. Penyusunan SK Penatausahaan Kegiatan tahun 2017

Dalam rangka percepatan kegiatan tahun 2017 disusun SK Kepala

Dinas untuk pejabat pengelola kegiatan tahun 2017 yang berlaku mulai

tanggl 3 Januari Tahun 2017.

Penunjukan SK untuk pejabat pembuat komitmen (PPKOM),

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK), Bendahara Gaji, Pembuat Akuntansi, Verifikator,

24

Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan, Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pejabat pengelola keuangan yang diajukan ke

Gubernur untuk mendapatkan SK Gubernur terdiri dari Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

13. Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2013 –

2018 melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah

ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke

dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Pada tahun 2017 alokasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 51.357.753.000,-

yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sumber dana APBD

Provinsi terdiri atas anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp

19.792.846.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 31.564.907.000,-

.Anggaran Belanja Langsung APBD Provinsisejumlah Rp

31.564.907.000,-, digunakan untuk membiayai 11 program dan 52

Kegiatan yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan

tersebut, maka Diskominfo menetapkan rencana program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan fokus

kegiatan pada:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;

3. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas;

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

25

8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan;

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

11. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar

Daerah;

12. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;

13. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

fokus kegiatan pada:

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional;

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor;

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair;

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga;

6. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan

pada:

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan


Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa,

dengan fokus kegiatan pada:

1. Kegiatan Peningkatan Pembuatan Buletin/Majalah/Tabloid;

2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi;

3. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi;

4. Kegiatan Sistem Informasi Jateng Online;

5. Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA);

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi;

7. Kegiatan Literasi Media di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa;

8. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bidang Penyiaran;

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Bidang Penyiaran.

26

f. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, dengan fokus

kegiatan pada :

1. Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Media Masa;

2. Kegiatan Singkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

3. Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung

Spot;

4. Kegiatan Dialog Interaktif di radio/Televisi tentang Isu-Isu

Penyiaran;

5. Kegiatan Pengawasan Isi Siaran Lembaga Penyiaran;

6. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi

Masyarakat;

7. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan Melalui

Ormas LSM dan OPP;

8. Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik;

9. Kegiatan Pengembangan Media Center;

10. Kegiatan Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah;

11. Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran;

12. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Isi

Siaran yan telah Terbentuk;

13. Kegiatan Kajian dan Analisa Hasil Pemantauan Penyiaran Jawa

Tengah.

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan


1. Kegiatan Layanan Sistem LPSE;

2. Kegiatan Kelembagaan PPID;

3. Kegiatan Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Media Masa;

4. Kegiatan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah.

h. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah,

dengan fokus kegiatan pada:

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan

Daerah.

i. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi, dengan fokus kegiatan pada :

1. Kegiatan Analisa Berita dan Pendapat Umum;

2. Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di jawa Tengah.

27

j. ProgramPeningkatan Persandian Daerah, dengan fokus kegiatan

pada :

Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian Daerah.

k. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika,

dengan fokus kegiatan pada :

Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.

14. Identifikasi Permasalahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang meliputi

Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,

kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan

lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan

secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai

visi,misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama kurun

waktu tiga tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo

yaitu:

1) Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan

dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal

maupun jaringan nasional;

2) Jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya dalam

memberikan counter terhadap pemberitaan negatif belum optimal;

3) Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi

yang berkembang di media cetak, elekronik, maupun sosial;

4) Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan melalui FK Metra

belum optimal;

5) Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi

Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

6) Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi

Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

7) Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah

daerah dengan para pelaku jurnalistik;

8) Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Program

Kehumasan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

28

9) Perlunya peningkatan jejaring komunikasi antara petugas

kehumasan melalui Bakohumas;

10) Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi

berklasifikasi;

11) Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan

informasi serta keterbukaan informasi publik;

12) Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik

sektoral yang belum optimal;

13) Pembangunan aplikasi denganplatform dan struktur berbeda;

14) Pengelolaan pusat application protocol interfacebelum optimal;

15) Belum ada masterplan pengembangan TIK Jawa Tengah;

16) Data centre belum optimal;

17) Pengelolaan jaringan internet dan intranet di Jawa Tengah belum

optimal;

18) Integrasi Sistem Informasi Jawa Tengah belum tercapai;

19) Kurangnya pedoman teknis terkait E-Government;

20) Sertifikasi keamanan informasi standar internasional belum

terlaksana;

21) Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian;

22) Kurangnya pemahaman, partisipasi dan kepedulian masyarakat

dalam mewujudkan isi siaran radio dan TV yang sehat dan

bermartabat;

23) Kurangnya ketaatan lembaga penyiaran radio dan TV terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);

24) Belum optimalnya penggunaan Sertifikat Elektronik/Digital pada

proses Pengadaan Secara Elektronik;

25) Belum optimalnya pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan,

keamanan informasi dan kapasitas layanan LPSE;

26) Belum meratanya pemahaman stakeholder dalam memahami

Sistem Informasi e-procurement;

27) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo,

statistik, dan persandian;

28) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.

29

15. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa

Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu OPD di lingkup

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring

dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi

publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyeleng-

gara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi,

memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi

pembangunan Jawa Tengah selama dua tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja

pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program

pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa

Tengah antara lain :

a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan

komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing

daerah;

b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik

utama Jawa Tengah;

c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan

informasi statistik sektoral Jawa Tengah;

d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator

pemanfaatan persandian dan pengelolaan keamanan informasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelaya-

nan Diskominfo dalam mendukung kinerja program pembangunan

untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;

c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi bidang/seksi/subbagian;

d. Belum memadai dalam hal sarana dan prasarana pendukung kinerja.

30

16. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan

karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila

tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi

permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan

dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang

berkaitan dengan komunikasi dan informatika Jawa Tengah jangka

menengah, maka dapat ditetapkan isu strategisDiskominfo Provinsi

Jawa Tengah yaitu :

a. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung

pelayanan publik;

b. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka

penyiaran informasi yang berkualitas;

c. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan

pemanfaatan persandian daerah;

d. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data ststistik sektoral;

e. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan

hasil pembangunan daerah.

17. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Diskominfo dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan

jangka menengah selama Tahun 2017 – 2018, dijabarkan sebagai

berikut :

a. Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan

komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik

dengan sasaran : Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi

informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan

pelayanan publik.

b. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di

Jawa Tengah dengan sasaran : meningkatnya kualitas data statistik

31

sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.

c. Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian

daerah dengan sasaran : Meningkatnya keamanan informasi dan

pemanfaatan persandian daerah.

18. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Diskominfo merupakan cara dan arah

tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel

1.2.

Tabel 1.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017– 2018

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatkan

kapasitas pelayanan

teknologi informasi

dan komunikasi

publik dalam rangka

peningkatan

pelayanan publik.

Meningkatnya

kapasitas pelayanan

teknologi informasi

dan komunikasi

publik dalam rangka

peningkatan

pelayanan publik.

a. Peningkatan teknologi

informasi dan media

komunikasi publik

sesuai dengan

perkembangan

terbaru.

b. Pelaksanaan bimbing-

an teknis terkait

pengelolaan teknologi

informasi dan media

komunikasi publik.

c. Sosialisasi SOP penge-

lolaan teknologi infor-

masi dan media

komunikasi publik.

Penyelenggaraan

pelayanan

pemerintahan

berbasis elektronik.

2. Meningkatkan

kualitas data

statistik sektoral

yang terintegrasi di

Jawa Tengah.

Meningkatnya kuali-

tas data statistik

sektoral yang terin-

tegrasi di Jawa

Tengah.

a. Peningkatan SDM

pengelola data statistik

sektoral.

b. Pemanfaatan teknologi

informasi (Single Data

System) dalam rangka

integrasi data statistik

sektoral.

Penyelenggaraan

pelayanan data

statistik sektoral

sesuai dengan

kewenangan

daerah.

32

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

3. Meningkatkan

keamanan informasi

dan pemanfaatan

persandian daerah.

Meningkatnya

keamanan informasi

dan pemanfaatan

persandian daerah.

a. Sertifikasi keamanan

informasi berstandar

internasional.

b. Peningkatan

pemanfaatan

persandian daerah

pada kegiatan-kegiatan

strategis.

c. Pengelolaan audit

teknologi informasi

dalam rangka

peningkatan keamanan

informasi.

Peningkatan

kualitas

persandian dan

keamanan

informasi yang

akuntabel.

19. Kinerja Pelayanan Diskominfo

Gambaran kinerja Diskominfo tiga tahun sebelumnya diperoleh

dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika


NO

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra OPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

- - - 3 k/k

5 k/k

5 k/k

3 k/k

2 k/k

5 k/k

100% 40% 100% 100%

1. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

33

NO

Indikator Kinerja


SKPD

Target SPM

Target IKK





2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

a. Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

- - - 70% 75% 80% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c. SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional

- - - 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100%

1.3 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

a. Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo

- - - 5 5 3 8 4 7 160% 80% 233% 120%

1.4 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase SKPD yang telah mengupdate data di website-nya hingga tahun n-1

- - - 85% 90% 95% 94% 75% 100% 110% 83% 105% 100%

2. Urusan Statistik

2.1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi

a. JDA - - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100%

34

NO

Indikator Kinerja


SKPD

Target SPM

Target IKK





2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

b. PDRB Provinsi - - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100%

c. Tabel I-O - - - 1 dok - - 1 dok - - 100% 100% 100% 100%

d. Tinjauan PDRB Kab/Kota

- - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100%

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- Fungsi Lainnya

3.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Catatan :

* = Indikator kinerja merupakan kinerja program pada urusan komunikasi dan

informatika, urusan statistik dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada fungsi

lainnya yang sebelumnya ada pada OPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah, OPD Sekretariat KPID, OPD Bappeda Provinsi Jawa

Tengah, OPD Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dan OPD Biro Umum Setda

Provinsi Jawa Tengah.

20. Evaluasi dan Pelaporan

Salah satu tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sub

Bagian Program adalah evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan meliputi monitoring pelaksanaan kegiatan serta

koordinasi evaluasi dan pelaporan bidang kominfo.

Kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi yang

dilaksanakan dapat mengetahui relevansi, efisiensi, efektivitas sebuah

kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang

berdampak positif bagi masyarakat. Evaluasi kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui

penyelenggaraan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) setiap

bulan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Program/Kegiatan Pembangunan Komonikasi dan Informatika. Hasil

35

evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dapat diketahui sebagai berikut:


tahun 2017 melaksanakan 11 program yang meliputi 52 kegiatan

dengan dukungan dana sebesar Rp 51.357.753.000,-. Anggaran tersebut

terdiri atas APBD Provinsi Jawa Tengah Belanja Langsung sebesar Rp

31.564.907.000,- yang digunakan untuk membiayai 52 kegiatan. Dari

jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2017

terealisasi sebesar Rp 29.629.637.724,- atau 93,87% untuk penyerapan

dana APBD. Sedangkan untuk anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji

dan tunjangan) sebesar Rp. 19.792.846.000,-, sampai dengan Desember

tahun 2017 dilaporkan terserap sebesar Rp. 19.019.392.701,- atau

96,09%.

Capaian kinerja fisik kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika

pada Desember tahun 2017, tersusun. Hasil perhitungan menunjukkan

capaian kinerja untuk kegiatan APBD mencapai 100%.

Selama tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah memperoleh prestasi di tingkat nasional, yakni:

1) Peringkat II Nasional Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

dari Komisi Informasi:

2) Penghargaan TOP IT Implementation untuk Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah;

3) Terbaik ke II Festival Media Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional

tahun 2017;

4) Sutradara Terbaik ke I pada Forum Komunikasi Media Tradisional;

5) Peringkat terbaik ke III KIP Award oleh Komisi Informasi Provinsi

Jawa Tengah.

Tabel 1.3

Alokasi dan RealisasiAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

No. Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Capaia

n Fisik

(%)

Rp %

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.400.000 10.004.600 37,90 100

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

7.869.540.000 7.433.323.815 94,46 100

3. Jaminan Barang Milik Daerah 65.000.000 64.626,140 99,42 100

36


n Fisik

(%)

Rp %

4. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas

21.500.000

21.240.130

98,79

100

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 196.500.000

195.468.250

99,47

100

6. Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

230.000.000

224.266.900

97,51

100

7. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

46.250.000

45.036.000

97.38

100

8. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

60.937.000

60.771.000

99,73

100

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

17.108.000

13.020.000

76,10

100

10. Penyediaan Makanan dan

Minuman

172.500.000

170.912.000

99,08

100

11. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam dan luar

daerah

917.320.000

915.429.587

99,79

100

12. Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

2.182.875.000

1.885.484.162

86,38

100

13. Penyediaan Biaya Publikasi dan

Dokumentasi

15.000.000

14.880.000

99,20

100

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

675.000.000

671.437.080

99,47

100


Kendaraan Dinas/Operasional

597.520.000

468.304.839

78,37

100


Perlengkapan Gedung Kantor

112.500.000

96.357.354

92,92

100

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair

18.750.000

17.721.425

94,51

100


Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga

229.793.000

224.915.000

97,88

100

6. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor

1.284.500.000 1.244.725.100 96,90 100

37


n Fisik

(%)

Rp %

III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

205.200.000

199.852.000 97,39 100

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 93.950.000 93,95 100

V Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Daerah

1.200.000.000 1.198.545.586 99,88 100

VI Program Peningkatan Persandian

Daerah

1. Kegiatan Peningkatan

Pemanfaatan Persandian

285.000.000

260.945.400

91,56

100

VII Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

1. Kegiatan Pembuatan

Buletin/Majalah/Tabloid

450.000.000

388.452.000

86,32

100

2. Kegiatan Pengembangan

Sumberdaya Informasi

140.000.000

120.023.800

85,73

100

3. Kegiatan Forum Komunikasi

Media Tradisional (FK METRA)

200.000.000

177.820.700

88,91

100

4. Peningkatan Pelayanan Informasi 1.520.000.000

1.356.122.275

89,22

100

5. Pengembangan Sistem Informasi

Jateng Online

4.700.000.000

4.607.803.4800

98,04

100

6. Pengembangan Pengelolaan

Sistem Informasi

420.000.000

413.976.156

98,57

100

7. Kegiatan Literasi Media di

kalangan Pelajar dan Mahasiswa

117.621.000

116.912.000

99,40

100

8. Kegiatan Peningkatan Koordinasi

Bidang Penyiaran

295.000.000

281.330.000

95,31

100

9. Peningkatan Kapasitas/Kualitas

SDM Bidang Penyiaran

172.274.000

171.755.000

99,71

100

VIII Program Kerjasama Informasi

Dengan Mass Media

1. Kegiatan Sosialisasi 112.500.000

38


n Fisik

(%)

Rp %

Pengarusutamaan Gender di

Media Massa

88.231.400 78,43 100

2. Kegiatan Singkronisasi dan

Koordinasi Bidang Kehumasan


172.000.000

149.456.400

86,89

100

3. Kegiatan Dialog Interaktif

Mbangun Deso/Pidato/Siaran

Langsung/Spot

886.500.000

696.752.500

78,60

100

4. Kegiatan Peningkatan dan

Pengembangan Lembaga

Komunikasi Masyarakat

100.000.000

80.972.500

80,97

100

5. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan

Hasil Pembangunan melalui

Ormas/LSM dan OPP

114.500.000

103.068.600

90,02

100

6. Kegiatan Pengembangan Media

Center

200.000.000

188.902.150

94,45

100

7. Kegiatan Peningkatan

Keterbukaan Informasi Publik

1.800.000.000

1.787.394.372

99,30

100

8. Kegiatan Dialog Interaktif di

radio/Televisi Tentang Isu Isu

Penyiaran

101.340.000

101.120.000

99,78

100

9. Kegiatan Pengawasan Isi Siaran

Lembaga Penyiaran

120.573.000

117.948.750

97,82

100

10. Kegiatan Pemantauan Penyiaran

Jawa Tengah

210.100.000

209.780.000

99,56

100

11. Kegiatan Proses Perizinan

Lembaga Penyiaran

298.734.000

272.561.211

91,24

100

12. Kegiatan Pemberdayaan

Kelompok Masyarakat Pemantau

Isi Siaran Yang Telah Terbentuk

180.000.000

175.148.000

97,30

100

13. Kegiatan Kajian dan Analisa Hasil

Pemantauan Penyiaran Jawa

Tengah

113.972,000

105.894.000

92,91

100

IX Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

1. Kegiatan Analisa Berita dan

Pendapat Umum

450.000.000

354.592.500

78,80

100

2. Kegiatan Dialog Pengelolaan 110.000.000

39


n Fisik

(%)

Rp %

Pendapat Umum di Jawa Tengah 83.622.000 76,02 100

X Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1. Kegiatan sosialisasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Melalui

Media Massa

350.000.000

302.545.200

86,44

100

2. Kegiatan Pengembangan

Pelayanan Informasi Kebijakan

Daerah

50.000.000

42.912.000

85,82

100

3. Penguatan Kelembagaan PPID 200.000.000

197.242.166

98,62

100

4. Pengelolaan Layanan sistem LPSE 700.000.000

692.093.526

95,20

100

XII Program Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan

Informatika

1. Kegiatan Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan

Informatika

750.000.000

713.968.140

95,20

100

JUMLAH 31.564.907.000

29.629.637.724

93,87

100

2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN

Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah mendapat alokasi anggaran untuk penyelenggaran kegiatan

pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi sebesarRp

51.357.753.000,-dari Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah yang

terdiri dari Belanja Tidak LangsungRp 19.792.846.000,- danBelanja

Langsung Rp 31.564.907.000,-.

Anggaran Tidak Langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan

kegiatanyang tidak langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang

meliputi Belanja Pegawai,dengan realisasi:

a. Belanja Gaji dan tunjangan PNS Rp. 8.432.900.000,-

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp. 11.359.946.000,-

Realisasi anggaran Belanja Tidak langsung tersebut secara rinci

dapat disajikan pada Tabel 1.5

40

Tabel 1.5

Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode

Rekening Uraian Kegiatan Anggaran 2017

Realisasi

Anggaran Sisa anggaran

5.1.1

5.1.1.01

5.1.1.02

Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan

Tambahan penghasilan

19.792.846.000

8.432.900.000

11.359.946.000

19.019.392.701

8.233.810.019

10.795.582.682

773.453.299

209.089.981

564.363.318

Jumlah (%) 100 96,09 3,91

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2017 tercapai 96,09%

karena adanya pengembalian kelebihan sisa acres gaji dan adanya pegawai

dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa tengah yang pensiun.

Kegiatan yang bersumber dana dari Belanja Langsung APBD Provinsi

Tahun 2017 Rp 31.564.907.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp

29.629.637.724,-.

2.3 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian. Unsur

pelayanan internal dinas tahun 2017 telah melaksanakan berbagai

kegiatan antara lain:

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah sampai dengan 31 Desember 2017, tercatat sebanyak 237 orang.

Keadaan pegawai berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan

adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Desember

2017 sebagaimana Tabel 1.6

41

Tabel 1.6

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

NO BIDANG PENDIDIKAN (Orang) TOTAL

(Orang) SD SLTP SLTA SAR MUD S-1 S-2 S-3

1. Sekretariat - - 12 3 24 7 - 46

2. IKP - - 1 - 8 3 - 12

3. Statistik - - 3 1 8 3 - 15

4. TIK - - 1 1 5 6 - 13

5. E-Gov - - - - 7 4 - 11

6. Persandian

dan KI - - 9 1 7 2 - 19

7. Set KPID - - 6 - 10 1 - 17

8. LPSE - - - - 2 3 - 5

9. Fungsional

Tertentu - - - - - - - -

10. Non PNS 1 - 30 10 58 - - 99

Jumlah (Orang) 1 - 62 16 129 29 - 237

Persentase (%) 0,42 - 26,16 6,75 54,43 12,24 - 100

Berdasarkan Tabel 1.5 diperoleh gambaran bahwa tingkat

pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2),

sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1 (80,59 %).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.7 :

Tabel 1.7

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Jenis Kelamin

(Januari Tahun 2017)

NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)

TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Sekretariat 18 28 46

2 IKP 5 7 12

3 Statistik 9 6 15

4 TIK 10 3 13

5 E-Gov 6 5 11

6 Persandian dan KI 12 7 19

7 Set KPID 7 10 17

42

NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)

TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

8 LPSE 5 - 5

9 Fungsional Tertentu - - -

10 Non PNS 77 22 99

Total(Orang) 149 88 237

Persentase(%) 62,87 37,13 100

Berdasarkan Tabel 1.7 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai

laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari

sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih

banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang IKP

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kondisi Januari 2017 terbanyak

adalah pegawai Golongan III (76.08%). Secara lengkap komposisi

pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.8

Tabel 1.8

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

NO BIDANG GOLONGAN (Orang) Total

(Orang) I II III IV

1. Sekretariat - 5 39 2 46

2. IKP - 10 2 - 12

3. Statistik - 3 9 3 15

4. TIK - 1 10 2 13

5. E-Gov - - 8 3 11

6. Persandian dan

KI - 1 17 1 19

7. Set KPID - - 16 1 17

8. LPSE - - 4 1 5

9. Fungsional

Tertentu - - - - -

10. Non PNS - - - - -

Jumlah (Orang) - 20 105 13 138

Persentase(%) - 14,50 76,08 9,42 100

43

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dansarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia

cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan

kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki

oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.9

Tabel 1.9

Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa TengahTahun 2017

NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT BARANG

TOTAL KETERANGAN DISKOMINFO KPID KIP

1 Meja 248 86 35 369 meja kerja,

pimp.dst

2 Kursi 396 138 41 575 kerja/rapat,

lipat, putar

3 Meja-Kursi Tamu/Sofa 17 8 13 38

4 Lemari / Rak 126 42 20 188 kayu, besi, kaca

5 Filling Cabinet 55 13 8 76

6 PC Unit / CPU (printer-

scanner) 85 51 21 157

7 Kulkas 2 2 - 4

8 AC 46 45 30 121 split dan unit

9 Exhaust Fan / kipas angin 10 6 2 18

10 Televisi 14 52 17 83

11 Laptop 3 7 5 15

12 Pesawat Telepon 13 10 14 37

13 Faxcimile / PABX 2 2 4 8

14 Komputer Touch Screen /

TV tablet 2 - - 2

E-Gov dan Lobby

lt.1

15 1 unit Sound Sistem 3 2 1 6

16 Mesin Ketik manual 2 1 - 3

17 Mesin Ketik Elektronik - 5 - 5

18 UPS / Stabilisator 4 22 - 26

19 LAN

/Internet/server/modem 5 1 - 6

20 Mesin foto copy 1 2 - 3

21 Layar monitor slide 5 - - 5

22 LCD Proyektor 3 1 - 4

23 Kendaraan roda dua - 4 - 4

24 Kendaraan roda empat 8 6 7 21 termasuk 2 Bus

44

3. Pelaksanaan Tertib Administrasi Surat Menyurat dan Tata Kearsipan

a. Pengurusan Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat dilaksanakan berdasarkan Keputusan

Gubernur Jawa Tengah No. 109 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sistem pengelolaan surat-menyurat dengan pola satu pintu

melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Semua surat masuk

dan surat keluar proses penomoran, lembar disposisi maupun

penyaluran/pengiriman dilaksanakan melalui Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

Pada tahun 2017 tercatat volume kegiatan surat-menyurat

sebagai berikut:

Surat masuk = 516 surat.

Surat keluar = 424 surat.

Faximile surat masuk = 2049 surat.

Faximile surat keluar = 1131 surat.

Pembelian materai yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu:

Materai Rp 3.000,- = 494 buah.

Materai Rp 6.000,- = 1043 buah.

Kegiatan untuk pengarsipan surat-surat, baik surat keluar

maupun surat masuk dilaksanakan oleh unit pengolah masing-

masing.

b. Tertib Arsip

Tertib Arsip pelaksanaannya berpedoman dengan Keputusan

Gubernur Jawa Tengah No. 108 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan arsip dilaksanakan sebagai berikut:

a. Surat masuk dan keluar dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan

Sekretariat.

b. Tindak lanjut pengelolaan surat dilaksanakan oleh masing-

masing bidang sebagai unit pengolah sampai dengan

penyimpanan arsip aktif, sedangkan arsip in aktif pengolahan

dan penyimpanannya di laksanakan oleh pusat arsip.

45

c. Pengelolaan Kendaraan Dinas.

Tabel 1.10

Optimalisasi Kendaraan Dinas Tahun 2017.

No. Jenis

Kendaraan Merk/Thn Pembuatan

Nomor

Polisi

Dinas Kominfo

Kendaraan Roda 4

1. Station

Wagon

Toyota Kijang Innova 2.4G A/T

/2016

H 9517 NG

2. Sation

Wagon

Toyota Kijang Innova G / 2007 H 9525 TG

3. Station

Wagon

Toyota New Avanza / 2014 H 9525 KZ

4. Station

Wagon

Daihatsu Terios / 2014 H 9526 PZ

5, Station

Wagon

Toyota Kijang Innova G/ 2010 H 9519 ZR

6. Station

Wagon

Toyota Kijang Innova E/ 2010 H 470

7. Station

Wagon

Toyota Kijang Innova G/2010 H 9505 WG

8. Station

Wagon

Toyota Avang/2010 H 362

9. Station

Wagon

Toyota F601RM-GMMFJ H 9524 KR

10. Station

Wagon

Isuzu Panther/ 2007 H 9506 KW

11. Station

Wagon

Toyota Kijang Grand Lux/

2004

H 147

12. Station

Wagon

Toyota Grand Lux LG/2003 H 9505 FG

13. Station

Wagon

Toyota Kijang Grand Lux

/2003

H 9513 NG

14. Station

Wagon

Toyota Kijang Grand Lux LG/

2002

H 317

Kendaraan Dinas MINIBUS

1. Bus/ Mini

Bus

Hyundai H 9519 TR

2 Bus/ Mini

Bus

Isuzu H 9528 CG

46

Kendaraan Dinas Roda 2

1. Sepeda

Motor

Suzuki Satria/ 2014 H 9933 TG

2. Sepeda

Motor

Suzuki/ 2009 H 9880 RG

3. Sepeda

Motor

Yamaha Scorpio/ 2007 H 9663 TG

KOMISI PENYIARAN (KPID)


1. Station

Wagon

Toyota Avanza/ 2014 H 9510 NZ

2. Station

Wagon

Toyota New Avanza Veloz/

2014

H 9527 MZ

3. Station

Wagon

Toyota New AVANZA Veloz/

2013

H 9525 CZ


1. Sepeda

Motor

Honda/ 2011 H 9724 SG

2. Sepeda

Motor

Suzuki/ 2014 H 9932 TG

KOMISI INFORMASI

1. Station

Wagon

Toyota Kijang LGX/ 2003 H 9514 BR

2. Sedan Honda Accord/ 2003 H 9516 WZ

3. Station

Wagon

Daihatsu Taft/ 2003 H 9529 ER

4. Station

Wagon

Toyota Kijang LGX/2001 H 9522 GG

5. Sedan Toyota SXV20RM Camry/

2001

H 9522 KG

6. Sedan Honda Civic/ 2001 H 67

7. Station

Wagon

Toyota Kijang Krista/ 2000 H 9508 UZ

Pengelolaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional meliputi:

a) Pemeliharaan rutin untuk servis biasa maupun lengkap dan oli

sesuai kebutuhan.

b) Perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan sesuai

kerusakan.

c) Pembelanjaan bahan bakar minyak (Pertamax, premium dan solar).

47

d) Pengujian kelayakan jalan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

bermotor (STNK).

d. Penyelenggaraan Rapat, Penerimaan Tamu, Upacara, Protokol

Kedinasan

Pada tahun 2017 penyelenggaraan rapat pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebanyak 305 kali.

Sedangkan untuk penyelenggaraan upacara bersama sebanyak 14

kali

e. Pemeliharaan dan Perawatan Asset Dinas

Pemeliharaan Gedung Kantor Tempat Kerja dan Rumah Dinas,

kegiatannya meliputi:

a. Pengecatan Gedung Kantor.

b. Pemeliharaan Gedung Dinas.

c. Pemeliharaan kantor KIP.

d. Pemeliharaan kantor KPID;

e. Pemeliharaan Gedung Data Center

Pemeliharaan alat-alat dan perlengkapan Kantor,kegiatan yang

dilaksanakan adalah pemeliharaan dan perawatan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor yang ada di Kantor Tarubudaya dan

Balai, antara lain:

a. Pemeliharaan alat-alat komunikasi (Telepon, suku cadang jaringan

komunikasi.

b. Pemeliharaan AC.

c. Pemeliharaan kamera digital

d. Pemeliharaan Komputer, faximile, printers

e. Pemeliharaan Mesin ketik.

f. Pemeliharaan generator set

g. Pemeliharaan Pompa air dan Instalasi air.

h. Pemeliharaan mesin fotocopy.

i. Pemeliharaan Meubelair.

j. Pemeliharaan sound system.

48

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Diskominfo

Beberapa pengadaan sarana dan prasarana kantor dinas

kominfo provinsi jawa tengah antara lain:

a. Pengadaan Electrik generating genset 1 unit;

b. Kursi putar eselon III dan kursi staf 36 unit;

c. Mesin absensi 2 unit;

d. Air Conditioning 11 unit;

e. Televisi LED dan smart TV 6 unit;

f. PC Komputer dan komputer grafis 18 unit;

g. UPS 8 unit;

h. Printers 3 unit;

i. Scaners 2 unit;

j. Laptop dan laptop grafis 3 unit;

k. CCTV 2 Unit;

l. Kamera dslr dan kamera digital 3 unit

m. Tripod 2 unit;

n. Projectors 4 unit;

o. Pesawat faximile 2 unit

p. Rambu penunjuk jalan 1 paket;

q. DED pengembangan gedung kominfo 2 paket,

g. Pengaturan Urusan Dalam Dinas

Rumah tangga dinas diatur dengan kegiatan antara lain:

a. Kebersihan kantor Lantai I, II, III, IV, meliputi hall, kamar mandi

dan tangga dikerjakan oleh Pihak III (CV. CIPTA ARTHA ABADI)

dengan 3 tenaga. Pemeliharaan halaman dan taman dikerjakan

oleh Pihak III (CV. CIPTA ARTHA ABADI) dengan tenaga sebanyak

3 tenaga.

b. Sewa tanaman dilaksanakan oleh CV. CIPTA ARTHA ABADI

c. Ketertiban dan keamanan kantor dijaga oleh petugas (Satpam)

bekerjasama dengan pihak III (PT. BHUWANA EKA PERSADA)

dikerjakan oleh 10 orang, yang dibagi dalam 3shift yaitu:

Pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB.

Pukul15.00 s.d. 21.00 WIB.

Pukul21.00 s.d. 07.00 WIB.

d. Pengemudi sebanyak 3 orang dilaksanakan oleh PT. BHUWANA

EKA PERSADA

49

3. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pada tahun 2017 telah diangkat 2 orang pejabat eselon III dan

1 orang eselon IV:

Tabel 1.11 Pengangkatan Pejabat Tahun 2017.

NO. NAMA JABATAN TMT

1.

Dra. Evi Sulistyorini, MM Kabid Informasi dan

Komunikasi Publik

01-01-

2017

2. Setyo Irawan, ATD. MM Kabid Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

01-01-

2017

3. Hita Yoga Pratyaksa, SE,

M.Kom

Kasi Sistem Komunikasi

Intra Pemerintah

01-01-

2017

4.

4. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/Teknis

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya manusia,

Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengirim PNS untuk mengikuti

berbagai pendidikan dan pelatihan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Tengah dan lembaga penyelenggara pelatihan lain. Pada

tahun 2017 telah dikirim PNS sebagai berikut:

Tabel 1.4

Diklat Fungsional/Teknis PNS Tahun 2017.

No Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2017

Jumlah

dikirim

1. Pranata Humas 1

2. Pengelolaan Asset 1

3. Perencanaan dan Pembangunan 1

4. Perencanaan dan Penganggaran 1

5. Akuntansi Berbasis Akrual 1

6. Analisa Jabatan 1

7. Administrasi Dasar Gol III 1

8. Perencanaan Perundang - undangan 1

50

9. Kearsipan 6

10. Diklat PIM IV 1

11. Diklat PIM III 2

51

BAB III

BIDANG INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Bidang Informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di Bidang opini public, hubungan media dan

komunikasi public dan sumber daya kehumasan dan komunikasi public.

3. 1 Realisasi Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Realisasi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang telah dilaksanakan melalui Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada

Tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali

sasi

Peningkatan Kualitas

Informasi dan Komunikasi

Publik

Jumlah saran, masukan

dan kebijakan untuk

memecahkan

permasalahan yang

muncul dari analisis

berita media melalui

kegiatan diskusi dan

Focus Group Discusion

3 3

Jumlah FK Metra yang

dibentuk oleh Pemkab/

kota di Jawa Tengah

5 5

3.2 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

No. Kegiatan Indikator Realisasi

1. Kegiatan

pembuatan

bulletin/ majalah/

tabloid

a. Jumlah kabupaten/kota yang

membentuk lembaga FK Metra

b. Jumlah OPD yang menerima

terbitan

bulletin/majalah/tabloid

5

156 OPD/

Lembaga

2. Kegiatan a. Jumlah SKPD yang 48 SKPD

52

pengembangan

sistem informasi

dikoordinasikan jejaring

pengelolaan, pelayanan data

informasi, dan dokumentasi

b. Jumlah kabupaten/kota yang

dikoordinasikan jejaring

pengelolaan, pelayanan data

informasi, dan dokumentasi

35 kab/kota

3. Kegiatan

peningkatan

pelayanan

Informasi

a. Jumlah kebijakan dan hasil

pembangunan yang

dipublikasikan melalui baliho

b. Jumlah kebijakan dan hasil

pembangunan yang

dipublikasikan melalui Blow Up

c. Jumlah foto hasil pembangunan

yang dipublikasikan

d. Jumlah kebijakan dan hasil

pembangunan yang

dipublikasikan melalui siaran

langsung di televisi

5 paket

10 paket

2500 lembar

4 paket

4. Kegiatan

peningkatan

kapasitas/kualitas

SDM

a. Tercapainya kegiatan pelatihan

SDM bidang penyiaran

6 kegiatan

5. Kegiatan Dialog

Interaktif Mbangun

Deso/Pidato/Siaran

langsung/Spot

a. Jumlah kebijakan, program dan

hasil pembangunan yang

dipublikasikan melalui TV

b. Jumlah kebijakan, program dan

hasil pembangunan yang

dipublikasikan melalui radio

24 paket

15 paket

6. Kegiatan Dialog

interaktif di

radio/TV tentang

isu – isu penyiaran

a. Terlaksananya dialog interaktif

di radio atau televise tentang isu

– isu strategis bidang penyiaran

b. Meningkatnya kesadaran

masyarakat Jawa Tengah akan

pentingnya penyiaran yang sehat

dan bermartabat

11 kegiatan

11 kegiatan

7. Kegiatan a. Terdukungnya kinerja komisi 12 bulan

53

peningkatan

keterbukaan

informasi publik

informasi public

b. Optimalisasi KIP Jawa Tengah

12 bulan

3.3 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian

A. Realisasi Indikator Kinerja Program

Dalam pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika

khususnya yang mendukung pelaksanaan Urrusan Wajib

Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, maka Bidang

Komunikasi dan Informasi Publik telah menyiapkan kegiatan –

kegiatan yang tertuang dalam 4 (empat) Program kegiatan sbb:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

a. Kegiatan forum komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)

pada tahun 2017 kegiatan ini memperoleh anggaran sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan pelaksanaan

kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017 dengan capaian

fisik 100% dan realisasi Keuangan Rp. 177.820.700,- . Data

menunjukkan bahwa realisasi keuangan berada di bawah

realisasi fisik, dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan

kegiatan dikarenakan peserta tidak hadir dan akomodasi nara

sumber, belanja ATK, Perangko, Dekorasi

b. Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid pada tahun

2017 kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.

450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

sebagaimana digunakan untuk pembuatan tabloid “Mbangun

Praja”. Kegiatan sampai akhir bulan Desember 2017 dengan

capaian realisasi fisik 100% dan realisasi Keuangan Rp.

388.452.000,-

c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi pada tahun 2017

kegiatan ini memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000,-

(satu milyar limaratus dua puluh juta rupiah). Pelaksanaan

kegiatan sampai akhir bulan Desember 2017 dengan capaian

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi Keuangan Rp.

1.353.722.275,- . adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan

belanja ATK, Publikasi, Cetak baliho menyebabkan realisasi

keuangan berada di bawah realisasi fisik.

54

2. Program Kerjsasama Informasi dengan Mass Media

a. Kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah

pada tahun 2017 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.

112.500.000,- (seratus duabelas juta limaratus ribu rupiah).

Dengan pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2017

dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi Keuangan Rp.

88.231.400,- .Realisasi keuangan dibawah realisasi fisik karena

adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja jasa publikasi

dan nara sumber

b. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang kehumasan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 kegiatan

tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 172.000.000

(seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan pelaksanaan

sampai dengan bulan Desember 2017 dengan capaian realisasi

fisik 100% dan realisasi Keuangan Rp. 149.456.400,- . Realisasi

keuangan dibawah realisasi fisik karena adanya efisiensi

pelaksanaan kegiatan belanja jasa publikasi dan nara sumber

c. Kegiatan Dialog Interaktif “Mbangung Deso” / Pidato/ Siaran

Langsung/ Spot pada tahun 2017 kegiatan ini memperoleh

alokasi anggaran sebesar Rp. 886.500.000 (delapan ratus

delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan

pelaksanaa kegiatan sampai dengan bulan Desember 2017

dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi

Keuangan Rp. 696.752.500,- .Realisasi keuangan dibawa

realisasi fisik karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan

belanja upah tenaga kerja studio mini, belanja dekorasi atau

dokumentasi, belanja backdrop, belanja publikasi dan nara

sumber dan makan minum.

d. Kegiatan peningkatan dan pengembangan lembaga komunikasi

Masyarakat, pada tahun 2017 kegiatan tersebut mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

dengan pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2017


80.972.500,- . Realisasi keuangan dibawah realisasi fisik

karena adanya peserta yang tidak hadir, efisiensi ATK, Honor

Nasasumber tidak sesuai eselonisasi karena diwakilkan

55

e. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan hasil Pembangunan melalui

Ormas / LSM dan OPP pada tahun 2017 kegiatan tersebut

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus

empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pelaksanaan

sampai dengan bulan Desember 2017 dengan capaian realisasi

fisik 100% dan realisasi Keuangan Rp. 103.068.600,- . Realisasi

keuangan dibawah realisasi fisik karena adanya efisiensi

pelaksanaan kegiatan belanja perlengkapan seminar dan

belanja jasa narasumber.

f. Pengembangan Media Center pada tahun 2017 kegiatan

tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dengan pelaksanaan sampai dengan

bulan Desember 2017 dengan capaian realisasi fisik 100% dan

realisasi Keuangan Rp. 188.902.150,- . Realisasi keuangan

dibawah realisasi fisik karena adanya efisiensi pelaksanaan

kegiatan belanja surat kabar, majalah dan komponen

Perjalanan dinas luar daerah.

3. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

a. Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum, pada tahun

2017 kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan

pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2017 dengan



karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja jasa

internet, ATK, perjalanan Dinas.

b. Kegiatan Dialog pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah,

pada tahun 2017 kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)




karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja

perjalanan dinas, ATK.

56

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

a. Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah, pada

tahun 2017 kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2017 dengan



karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan berupa belanja

ATK, penggandaan dan akomodasi.

b. Sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Media Massa,

pada tahun 2017 kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)




karena adanya 2 (dua) kegiatan siaran “Mas Ganjar Menyapa”

yang belum terlaksana karena menyesuaikan jadwal pimpinan.

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Bidang IKP dalam menyelesaikan

kegiatannya adalah :

a. Ruang lingkup tugas dan urusan bidang IKP yang terlalu luas

dalam mengampu pelayanan informasi pembangunan kepada

SKPD maupun public termasuk pengelolaan penanganan

layanan aduan melalui Laporgub, SMS gub media social

b. Terbatasnya SDM baik dari kepasitas maupun kualifikasi

dalam penyelesaian kegiatan baik yang bersifat teknis maupun

administrative

c. Terbatasnya sarana dan prasarana

d. Banyak tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan dan

SKPD lain

Solusi :

a. Perlu reorganisasi kelembagaan melalui telaah terhadap

Struktur Organisasi Bidang IKP

b. Telah diusulkan tenaga Outsourcing dan sarana prasarana

pada tahun 2018

57

BAB IV

BIDANG STATISTIK

Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016

sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016

maka kewenangan urusan statistik yang semula melekat pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah beralih ke Dinas Komunikasi dan

Informatika. Adapun urusan statistik dimaksud sekarang ditangani oleh

Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyediakan data statistik

pembangunan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan dibidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik,

hukum dan HAM serta Pelayanan Data dan Informasi Publik.

Permasalahan data yang masih di hadapi saat ini adalah belum

optimalnya pemanfaatan datauntuk pengambilan kebijakan dibidang

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan

masih adanya data yang berbeda untuk satu jenis data tertentu karena

perbedaan sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Selain itu

juga data untuk pengambilan kebijakan dibidang pembangunan masih

tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi

vertical sehingga belum terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan

secara nasional maupun daerah serta belum tersedianya data pembangunan

yang akurat dan sistematis. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya

keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat

dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan up to date.

Mengingat pentingnya data dalam penyusunan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah karena data sebagai

tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan serta bukti

akuntabilitas kinerja organisasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah telahmengembangkan pengelolaan data secara terpadu

dan terintegasi dalam suatu sistem data pembangunan daerah melalui Single

Data System (SDS) dan Open Data. Dengan Single Data System dan Open Data

ini diharapkan dapat diperoleh data pembangunan yang valid, lengkap dan

utuh dan mudah diakses oleh stakeholder pembangunan di Jawa Tengah.

Untuk memenuhi ketersediaan data pembangunan daerah maka Kegiatan

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui

sinergitas dengan Badan Pusat Statistik, SKPD, instansi dan lembaga terkait di

58

Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain data statistik sektoral yang

bersifat numerik, dilakukan pula koordinasi dan pengelolaan data spasial (Peta)

antara lain pengelolaan Jaringan Spasial Daerah termasuk didalamnya Sistim

Informasi Geospasial Daerah.

4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dilaksanakan

guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun

yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta

keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa

perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas

maka Sasaran Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah

tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi

dengan target sebagai berikut :

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

Tersedianya data

statistic Umum,

dasar dan

sektoral skala

provinsi

- Jawa Tengah

Dalam Angka

5 Buku 4 Buku

- PDRB Provinsi 5 Buku 4 Buku

- Tabel Input-

Output

1 Buku 1 Buku

- Tinjauan PDRB

Kab/Kota

5 Buku 4 Buku

4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah dengan fokus kegiatan pada

koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun

2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala

provinsi (JDA, PDRB provinsi, Tinjauan PDRB kabupaten/kota)

masing-masing 1 jenis dokumen.

59

No Indikator

Kinerja

Target 2013-

2018

Target

Tahun

2017

Realisasi

Capaian

Indikator s.d.

2017

1 Jawa Tengah

Dalam Angka

5 1 4

2 PDRB Provinsi 5 1 4

3 Tabel Input-

Output

1 - 1

4 Tinjauan

PDRB

Kab/Kota

5 1 1

4.3 Realisasi Indikator Kinerja Program.

Urusan Statistik di Jawa Tengah diselenggarakan melalui Program

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan indikator

kinerja program sebanyak 3 indikator,yang secara keseluruhan telah

mencapai target, yaitu Tersedianya data statistik umum, dasar dan

sektoral skala provinsi: Jawa Tengah Dalam Angka (JDA), Product

Domestic Regional Bruto (PDRB), dan Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota,

masing-masing terealisasi 1 dokumen sesuai target dan sama seperti

realisasi tahun sebelumnya.

Selain dokumen-dokumen tersebut pada tahun 2017 ini telah

dikembangkan aplikasi Single Data System sebagai aplikasi pengolah

data pembangunan khususnya statistiksektoral yang terpadu dan

terintegrasi untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah dan Open Data yang merupakan

sarana publikasi data statistic sektoral kepada masyarakat.

Dampak pelaksanaaan Program Pengembangan Data/Informasi/

Statistik Daerah adalah data dan informasi perkembangan,

pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah yang mudah diakses oleh

masyarakat dan data pembangunan (statistik sektoral) telah

terdokumentasikan.

4.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah pada

kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun

60

Anggaran 2017 dengan alokasi anggaran sejumlah

Rp1.200.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan

keuangan 99,87%, dengan hasil: Tersedianya Buku Data Survey

Urusan Sosial, Ekonomi, Politik Hukm dan HAM (Jawa Tengah Dalam

Angka 2017); Tersedianya Buku Data Hasil Kompilasi Produk

Administrasi Urusan Sosial, Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum

dan HAM (Buku PDRB Provinsi menurut Pengeluaran 2012-2016);

Tersedianya aplikasi Single Data System dan Open Data Berbasis Web

yang mudah di akses oleh masyarakat; peningkatan pelayanan data

dan informasi Jawa Tengah kepada masyarakat dan lembaga/instansi.

4.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Data statistik sektoral masih tersebar di SKPD Lembaga liannya serta

sebagian besar belum diolah dalam aplikasi pengolahan data

sehingga sulit dilakukan integrasi data pada aplikasi Single Data

System;

2. Belum ada standarisasi elemen data statistic sektoral yang

menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

3. Belum adanya kesatuan data antar Lembaga pengelola data di

daerah;

b. Solusi

1. Perlu ada koordinasi dan kesepakatan dengan SKPD untuk

pengelolaan data statistik sektoral secara baik dan kontribusi

pada aplikasi Single Data System dan Open Data;

2. Mendorong BPS Pusat untuk menyusun standarisasi data statistic

sektoral untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah.

3. Forum data yang terstruktur dalam rangka pengambilan

kebijakan data dan pemanfaatannya dalam perencanaan

pembangunan oleh seluruh anggota forum.

61

BAB V

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online (SIJOLI) Tahun

Anggaran 2017 dilaksanakan untuk memenuhi tugas Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sesuai juga dengan amanat Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen

Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pasal 3 berbunyi :

“Kegiatan Sistem manahemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini

bertujuan :

a. Mengintegrasikan seluruh aplikasi Sistem Manajemen Informasi Sumber

Daya Pemerintah Daerah;

b. Meningkatkan pelayanan public yang semakin cepat, transparan,

berdayaguna, berhasilguna, dan akuntable.

Disamping itu secara lebih teknis Bidang TIK dalam mendukung

pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, internet serta intranet

memiliki sasaran yaitu :

a. Integrasi Infrastruktur dan Jaringan melalui Dat Center dan

pengembangan Fiber Optic (FO)

b. Integrasi Pelayanan Internet Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah

provinsi Jawa Tengah

5.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rincian Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online

adalah sebagai berikut :

1. Belanja Kawat/ Faximile/ Internet/ Intranet/ TV kabel/ TV Satelit

a. Instalasi dan konfigurasi aplikasi cpanel, ssl dan vmware

b. Sewa internet dan instalasi DRC

c. Perpanjangan domain www.jatengprov.go.id

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

a. Pemeliharaan fire suppression system dan freon

3. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi

a. Pengadaan Design jaringan Fiber Optic

b. Aplikasi Mail Server ASN Provinsi Jawa Tengah

c. Penyusunan Master Plan TI dan Tata kelola IT

d. Redesign website Provinsi Jawa Tengah

e. Pembuatan website Dinas Kominfo

62

4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit

Jaringan

a. Pengadaan barang komponen Data Center

b. Pengadaan Peralatan Pendukung DRC (Disaster Recovery

Center)

No Kegiatan Target Realisasi Keterangan

Fisik Keuangan

1 Sistem Informasi Jateng

Online (SIJOLI):

1. Pengadaan Design

Jaringan FO RP.

49.700.000,-

2. Penyusunan Master

Plan TI dan Tata

Kelola IT Rp.

178.667.500

3. Aplikasi Mail Server

ASN Provinsi Jawa

Tengah Rp.

49.700.000

4. Pembuatan Website

Dinas Kominfo Rp.

49.700.000

5. Pembuatan Website

Jateng Prov Rp.

49.775.000

6. Sewa Internet dan

Instalasi DRC Rp.

49.775.000

7. Pengadaan Server di

anggaran murni

5. Server data center

Rp. 963.000.000

6. Peralatan

Pendukung DRC

Rp. 192.015.000

1. Pengadaan server di

anggaran perubahan

Server data Center

Rp. 800.000.000

2. Honorarium Non PNS

Rp. 1.481.400.000

100% 100% 98,04% 1,96% tidak

terserap karena

efisiensi:

i. Sisa kontrak

Rp. 54.716.500

ii. Perjalanan

dinas Rp.

32.444.700

iii. Alat Tulis

Kantor Rp.

1.460.000

iv. Lain – lain

Rp.3.575.000

JUMLAH

Rp 92.196.200

3.

63


No. Kendala Penyelesaian

1. Pembangunan Fiber Optik

(FO) tidak dapat dilaksanakan

Pergeseran anggaran di APBD

perubahan TA 2017

2. Banyknya permintaan

streaming dan video

conference, sementara

jeterbatasan personil

Skala prioritas dan melibaatkan

bidang lain serta GRMS

3. Permintaan streaming dan

video conference mendadak

Perlu dibuat SOP

4. Piket data Center belum

teranggarkan

Dianggarkan TA 2018

5. Penyusuanan RKO yang

kurang tepat sehingga

anggaran perjalanan dinas

terkunci oleh system

Dikembalikan dan untuk

penyusunan RKO TA 2018

disesuaikan dengan format

GRMS

64

BAB VI

BIDANG E – GOVERNMENT

Bidang E-Government mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan

ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government. Tugas pokok tersebut

dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi target yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013-2018.

6.1 Realisasi Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Realisasi Pembangunan jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang telah dilaksanakan melalui Bidang E-Government Dinas

Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Peningkatan kapasitas

SDM pengelola teknologi

informasi dan media

komu-nikasi publik

Meningkatnya SDM IT OPD

Prov dan OPD kab/kota

Jateng.

950 orang 950 orang

Persentase SKPD yang

mengembangkan teknologi

informasi

100% 100%

Meningkatnya kapasitas

pelayanan teknologi

informasi dan

komunikasi publik

dalam rangka

peningkatan pelayanan

publik.

Jumlah SKPD dan Kab/Kota

yang Dikoordinasikan

Jejaring Pengelo-laan,

Pelayanan Data Informasi

dan Dokumentasi.

48 SKPD

dan 35

Kab/Kota

48 SKPD

dan 35

Kab/Kota

6.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

tengah tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun

sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat

melalui situs web resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu

www.jatengprov.go.id. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut

dan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, melakukan control

terhadap pelaksanaan serta ikut mengevaluasi penyelenggaraan

http://www.jatengprov.go.id/

65

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian

masyarakat ikut serta menentukan kemajuan pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah juga telah memanfaatkan media sosial untuk mendukung proses

pembangunan diantaranya laporgub, twitter dan SMS Center.

Pembaruan informasi dan data yang diisajikan dalam website pada

setiap SKPD perlu dilakukan agar dapat menyajikan informasi yang

akurat.

No Indikator Kinerja Target 2013

- 2018

Target

Tahun 2017

Realisasi Capaian Indikator s.d. 2017

1 Persentase SKPD yang telah

mengupdate datanya di website

100 95 98

2 Persentase SKPD yang

mengembangkan Teknologi

Informasi

100 100 100

Berdasarkan tabel capaian tersebut di atas, dari 2 (dua) target

indikator, sampai pelaksanaan tahun 2017 telah tercapai 1 (satu) target

indikator.

6.3 Akuntabilitas Pelaksanaan Program Kegiatan

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang mulai

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

DaerahProvinsi Jawa Tengah.Dan salah satu Bidang dalam Dinas

Komunikasi dan Informatika yang bertugas mengelola permasalahan yang

berkaitan dengan pengelolaan aplikasi pemerintahan secara elektronik

adalah Bidang E-Government.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pemerintahan secara elektronik

sebagai pendukung program pemerintah, pada Tahun Anggaran 2017,

Bidang E-Government melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengembangan SDM Bidang

Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaannya, capaian indikator

66

kinerja tahun 2017 sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Dengan pelaksanaan program kegiatan di Bidang E-Government telah

mampu terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas

Komunikasi dan Informatika tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Jawa Tengah.Komunikasi yang sudah terbentuk diharapkan dapat

mempermudah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan

di bidang informatika.Guna mendukung pelaksanaan Pengelolaan Sistem

Informasi, Bidang E-Government juga melaksanakan kegiatan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan

Informatika. Capaian pelaksanaan kegiatan ini juga sesuai dengan target

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun

2017. Pelaksanaan program kegiatan ini sangat bermanfaat terutama

sebagai upaya meningkatkan ketrampilan Sumber Daya Manusia di

bidang Informatika baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa

Tengah.Ketersediaan Sumber Daya manusia yang memiliki ketrampilan

dan pengetahuan bidang Teknologi Informasi sudah menjadi tuntutan

guna menjawab kebutuhan masyarakat agar terbuka saluran komunikasi

antara masyarakat dan pemerintah yang berujung pada pelayanan publik

yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan cepat direspon oleh

aparatur pemerintah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sebagai Instansi yang terbentuk tahu 2017, Dinas Komunikasi dan

Informatika melalui Bidang E-Government melaksanakan 2 (dua) program

kerja dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan. Rincian program/kegiatan

yang dilaksanakan Bidang E-Government sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk

memfasilitasi dan sebagai upaya penguatan pegelolaan pengembangan

aplikasi sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan

dukungan percepatan komunikasi, informasi, pelaporan dan

pengambilan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam

67

merespon masyarakat luas terhadap kebijakan dan proses

pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Total alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan

Pengelolaan Sistem Informasi sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus

Dua Puluh Juta Rupiah) yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan

pengembangan, sosialisasi dan pelatihan aplikasi Sistem Informasi

termasuk koordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Sosialisasi dan pelatihan sistem informasi berupa pelatihan Sistem

GRMS (e-Penatausahaan) dengan menghadirkan Bendahara Penerima

Pembantu dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah. Sedangkan koordinasi dilaksanakan untuk pengembangan

sistem informasi terdiri koordinasi dengan Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kemkominfo) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

Jasa Pemerintah, maupun instansi lain sesuai kebutuhan

pengembangan aplikasi.

Dengan melaksanakan hal tersebut di atas, realisasi anggaran

keuangan tahun 2017 sebesar Rp. 413.976.156,- sehingga realisasi

fisik sebesar 100%. Dari realisasi keuangan yang mencapai lebih dari

95%, hasil yang dicapai Bidang E-Government adalah tersedianya

Sistem Informasi pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara

transparan. Ketersediaan Sistem Informasi ini akan selalu diperbarui

agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada

serta perubahan dan perkembangan teknologi terbaru maupun

menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku saat itu. Perubahan-

perubahan dalam sistem informasi tetap tidak mempengaruhi

kemnudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem yang dipakai.

2. Kegiatan Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM Bidang Komunikasi

dan Informatika dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas Sumber Daya Manusia terutama para aparatur sipil Negara

dalam memanfaatkan Teknologi Informasi.Pemanfaatan ini terbatas

pada pemanfaatan terhadap perangkat elektronik yang digunakan

untuk menangani keluhan masyarakat dan juga pamanfaatan dalam

menjalankan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan

administrasi keuangan diinstansi masing-masing.Hal ini bertujuan

68

untuk mewujudkan dukungan percepatan komunikasi, informasi,

pelaporan dan pengambilan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dalam merespon keluhan masyarakat terhadap kebijakan

maupun perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa

Tengah.

Secara umum, tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM

bidang Komunikasi dan Informatika memberikan pengetahuan dan

ketrampilan dalam pengoperasian komputer (terutama aplikasi GRMS),

meningkatkan kemampuan dalam bekerja secara tim, serta

memberikan pembekalan pengetahuan ketrampilan tentang

penanganan keluhan masyarakat.

Total anggaran yang disediakan pada Tahun Anggaran 2017 pada

kegiatan ini sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 713.968.140,- Hasil yang telah dicapai adalah tersedianya

Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah maupun di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah

yang mengerti dan memahami peran sebagai penanngungjawab dalam

memanfaatkan Teknologi Informasi yang digunakan sebagai sarana

komunikasi kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan.


Dari seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang E-Government,

terdapat permasalahan yang dihadapi secara umum terutama pada

kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi :

a. Implementasi Sistem Informasi Government Resources Management

System (GRMS).

GRMS merupakan sistem aplikasi baru yang harus diketahui dan

diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.Dengan diimplementasikannya GRMS, maka sistem manual

yang selama ini digunakan untuk penyelesaian administrasi keuangan

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus

ditinggalkan.Namun dalam awal pelaksanaannya, hal tersebut sulit

dilakukan karena masih banyak terjadi kekeliruan baik dalam aplikasi

maupun pola kerja pemerintahan.

Sebagai solusi permasalahan di atas, upaya yang sudah

dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap user

agar memahami secara detail pengoperasian sistem aplikasi GRMS.

69

Bahkan tidak sedikit SKPD yang minta pelatihan khusus kepada para

user agar tidak terjadi permasalahan dalam mengoperasikan sistem

aplikasi yang dioperasionalkan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Informatika

Sumber Daya Manusia pada Bidang E-Government saat ini masih

terbatas terutama yang mengerti dan memahami tentang Teknologi

Informasi.Sehingga masih masih terdapat keterbatasan Sumber Daya

Manusia yang mengerti dan memahami bidang komunikasi dan

informatika pada Bidang E-Government baik secara kuantitas maupun

secara kualitas. Disamping itu terdapat perubahan terhadap personil

yang bertanggungjawab terhadap penggunaan komputer yang

digunakan sebagai keluhan masyarakat seperti laporgub, twitter

maupun media sosial lain. Ketrampilan personil tergantung pada

peralihan pengetahuan dari personil lama kepada personil

baru.Namun tidak sedikit yang mengalami perubahan dan mereka

belum memahami dengan baik pemanfaatan Teknologi Informasi

sebagai media keluhan masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bidang E-Government membuka

komunikasi sebagai sarana koordinasi kepada instansi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan

Informatika di tingkat Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa

Tengah. Komunikasi yang dilakukan diharapkan dapat membantu

masing-masing instansi dan saling bertukar informasi dan pengelaman

dalam melaksanakan pekerjaan terutama mengatasi kesulitan dalam

pengoperasian media elektronik yang digunakan sebagai alat bantu

pekerjaan sehari-hari.

70

BAB VII

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan

pemerintahan umum dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan Pemerintahan Umum

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sementara

urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Provinsi dan Kab/Kota). Urusan pemerintahan konkuren terdiri

atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

dan Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Pasal

12 ayat 2, Persandian termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Persandian antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota terlihat pada grafik berikut :

No Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah

Provinsi

Pemerintah

Kabupaten/Kota

1. Persandian

untuk

Pengamana

n Informasi

a. Penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan

informasi

Pemerintah

Pusat.

b. Penetapan pola

hubungan

komunikasi sandi

antarkementerian

/lembaga, antara

Pemerintah Pusat

dengan Daerah

provinsi dan

Daerah

kabupaten/kota.

a. Penyelenggaraan

persandian

untuk

pengamanan

informasi

Pemerintah

Daerah Provinsi.

b. Penetapan pola

hubungan

komunikasi

sandi antar

Perangkat

Daerah Provinsi.

a. Penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan

informasi

Pemerintah

Daerah

kabupaten/kota.

b. Penetapan pola

hubungan

komunikasi sandi

antar-Perangkat

Daerah

kabupaten/ kota.

71

c. Pengelolaan kunci

sandi.

2. Akreditasi

dan

Sertifikasi

a. Akreditasi

lembaga

pendidikan dan

pelatihan sandi.

b. Penerbitan

sertifikasi sumber

daya manusia

sandi.

c. Penerbitan

sertifikasi

peralatan sandi.

3. Analisis

Sinyal

Pengelolaan analisis

sinyal.

Pembagian sub urusan bidang persandian seperti tersebut pada grafik di

atas diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi,

dansistem komunikasi intra pemerintah.

2. Fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian

dan informasi;

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangsistem komunikasi intra

pemerintah;

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

72

7.1 PERENCANAAN KINERJA DAN REALISASI TAHUN 2017

a. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

Peningkatan

pemanfaatan

persandian

Presentase Perangkat

Daerah yang

mengimplementasikan

pengamanan

informasi dan

persandian

100%

100%

b. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

No

Urusan dan

program

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Target

Kinerja

Tahun

2017

Realisasi

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

1. Rakornis/Sosialis

asi Persandian

Meningkatnya

kesadaran keamanan

informasi dan

kesinambungan

program peningkatan

pemanfaatan

persandian antara

provinsi dan kab/kota.

4

4

2. Kegiatan Siaga

Kontra

Penginderaan

Penilaian tingkat

keamanan ruang

pimpinan dari upaya

penyadapan pihak luar.

24 Lokus

24 Lokus

3. Kegiatan

Keamanan Sistem

Informasi (IT

Security

Assessment)

Penilaian tingkat

keamanan sistem

elektronik.

10 Aplikasi

10

Aplikasi

4. Pelayanan Kirim

Terima Berita

Satu Pintu

Tuntasnya penerimaan

dan pengiriman berita

di lingkungan

48 SKPD

48 SKPD

73

pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

7.2 AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Kemajuan

Pelaksanaan (%)

1.

Presentase Perangkat

Daerah yang

mengimplementasi

pengamanan informasi

dan persandian

48 SKPD

48 SKPD

100

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No. Urusan dan

program

Pembangunan

Deskripsi Rencana

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

1. Rakornis /

Sosialisasi

Persandian

Meningkatnya

kesadaran

keamanan

informasi dan

kesinambungan

program

peningkatan

pemanfaatan

persandian

antara provinsi

kab/ kota

4 kegiatan 4 kegiatan

2. Kegiatan Siaga

Kontra

Pengideraan

Penilaian tingkat

keamanan

ruangan dan

perangkat

telekomunikasi

pempinan dari

upaya

penyadapan oleh

pihak luar

24 lokus 24 lokus

74

3. Kegiatan

Keamanan

Sistem

Informasi (IT

Security

Assessment)

Penilaian tingkat

keamanan sistem

elektronik yang

dimiliki

Pemerintah

Provinsi Jawa

Tengah

10 Aplikasi 10 Aplikasi

4. Pelayanan Kirim

Terima berita

Satu Pintu

melalui sarana

persandian

Terjaminnya

kecepatan,

ketepatan dan

keamanan

penyampaian

berita/ Informasi

48 SKPD 48 KPD

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No

Urusan dan

program

Pembangunan

Permasalahan Solusi

1. Rakornis/Sosia

lisasi

Persandian

a. Masih kurangnya

pemahaman pentingnya

persandian dan

keamanan informasi

b. Dukungan dan kebijakan

dari pimpinan masih

rendah

a. Pelaksanaan

Sosialisasi /

Rakornis

b. Optimalisasi

Penyelenggaraan

operasi keamanan

informasi

c. Melakukan

pembinaan

pengawasan dan

pengendalian

operasional

persandian dan

keamanan informasi

2. Kegiatan Siaga

Kontra

Penginderaan

a. Keterbatasan anggaran,

sumber daya pendukung

baik secara kualitas

maupun kuantitas.

b. Belum tersedia /

a. Bekerja sama dan

minta dukungan /

fasilitasi dari

lembaga Sandi

Negara

75

dimilikinya peralatan

Kontra Penginderaan

c. Terbatasnya SDM yang

mempunyai kompetisi

dalam bidang Kontra

Penginderaan

b. Menugaskan

personil untuk

mengikuti Diklat

yang dilaksanakan

Lemsaneg

3. Kegiatan

Keamanan

Sistem

Informasi (IT

Security

Assessment)

a. Keterbatasan Peralatanm

SDM dan anggaran

b. Obyek kegiatan banyak

(lebih dari 80 obyek/

aplikasi), sehingga

membutuhkan waktu

secara bertahap;

a. Bekerja sama dan

minta Fasilitasi/

dukungan dari

Lembaga Sandi

Negara sebagai unit

pembina

persandian.

b. Menugaskan

personil untuk

mengikuti Diklat

c. Dilakukan secara

bertahap dan

berkesinambungan

4. Pelayanan

Kirim Terima

Berita Satu

Pintu

a. SKPD belum

menggunakan.

Terfasilitasi sarana

pendukung persandian.

b. Terbatasnya perangkat

pendukung persandian

dan keamanan Informasi

a. Melakukan

sosialisasi dan

fasilitasi

pemanfaatan sarana

persandian

b. Optimalisasi

perangkat

pendukung

persandian yang

sudah ada

76

BAB VIII

UPT LPSE

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksaan Teknis Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, LPSE mempunyai tugas teknis

operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang

layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, maka fungsi Layanan

Pengadaan Secara Elektronik adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan pengadaan

barang dan jasa Pemerintah Daerah.

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang layanan

pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah

c. Evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa

Pemerintah Daerah

d. Pengelola ketatausahaan dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

LPSE merupakan unsure pelaksana tugas teknis operasional dan/ atay

kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah secara Elektronik. Kepala Layanan Pengadaan Secara

Elektronik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa kepada Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

8.1 Pelaksanaan Kegiatan

8.1.1 Pelatihan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Salah satu tujuan diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini

adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi public dalam Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan.

LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang

dikenal dengan SIRUP (Sistem rencana Umum Pengadaan). Untuk

kepentingan entri data tersebut, PA/ KPA perlu mengangkat/ menetapkan/

menugaskan seorang petugas Admin SIRUP. Kegiatan tersebut melalui

Bimbingan Teknis aplikasi SIRUP ini yang kemudian Rencana Umum

Pengadaan (RUP) masing – masing SKPD dapat diketahui oleh masyarakat

melalui website, bahkan penyedia jasa akan lebih mudah memperoleh

daftar paket yang akan dilelang.\

77

Upaya mencapai cita – cita pemerintah untuk mewujudkan pengadaan

barang dan jasa pemerintah perlu partisipasi semua pihak terkait menjaga

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk mencegah

terjadinya penyimpangan didalam pengadaan barang dan jasa, serta

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of

interest) para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung di

dalam proses pengadaan barang dan jasa, Termasuk pula, menghindari

dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara

dalam pengadaan barang dan jasa, serta menghindari dan mencegah

penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung

maupun tidak langsung merugikan Negara.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan

pemanahaman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Tujuan kegiatan untuk melaksanakan amanat Presiden terkait

pengadaan barang / jasa dan mewujudkan peningkatan layanan sistem

pengadaan secara elektronik guna mendukung misi Pemerintah dalam

mewujudkan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih Jujur

dan Transparan, mboten korupsi, mboten ngapusi

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bagi Admin yang

ditunjuk oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

c. Sasaran

Tersosialisaskannya penggunaan aplikasi SIRUP bagi seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6- peserta.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Januari 2017

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : di Kantor Ex Bakorwil II Surakarta

Jl. Slamet Riyadi Nomor 1 Kota Surakarta

78

e. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bersumber dari APBD Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017 pada Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi Kegiatan Pengelolaan Layanan Sistem LPSE sebesar

Rp. 29.861.451,-

f. Pencapaian Hasil

Hasil yang ingin dicapai adalah terlaksananya Bimbingan Teknis

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun 2017

dengan menghasilkan 80 (delapan puluh) orang Admin Pengguna

Anggaran (PA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa

Tengah.

8.1.2 Bimbingan teknis penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

Seiring dengan dinamika perkembangan sistem informasi pengadaan

barang / jasa pemerintah yang demikian cepat dikembangkan oleh

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Agar

aplikasi – aplikasi yang dibangun tersebut dapat dipahami dan

dioperasionalkan oleh seluruh stakeholder di daerah, LPSE Provinsi

Jawa Tengah perlu berperan aktif mendukung kebijakan Pemerintah

Pusat tersebut menuju pengadaan barang / jasa yang baik dan lebih

kredibel.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengadaan barang / jasa

secara elektronik pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah, sangat perlu diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis

bagi penyelenggara layanan (personil LPSE) guna meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan sistem LPSE terhadap

pengembangan Aplikasi ini.

Bimbingan teknis LPSE meliputi : Standarisasi LPSE; SPSE versi 4.0

dan penerapan SIKaP; e-Purchasing + e-Catalog; dan Sosialisasi Aplikaso

Pengamanan Dokumen (Amanda → Spamkodok versi terbaru). SIKaP

merupakan Vendor Management Sistem (VMS) yang menjadi database

para penyedia yang terkualifikasi memasukkan data – data perusahaan

aplikasi yang mendukung e-lelang cepat serta aplikasi – aplikasi terbaru

lainnya yang dikembangkan oleh LKPP.

79


Maksud diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis memberikan

pembekalan serta referensi untuk memahami esensi atas ketentuan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara menyeluruh dan

mendalam tentang standarisasi LPSE serta teknik operasional sistem

informasi pengadaan barang dan jasa.

Tujuannya adalah mempersiapkan aparat personil LPSE menghadapi

perubahan, mendorong pelaksanaan layanan pengadaan barang/

jasa elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif,

transparan, akuntabel, dan auditable. Terlaksananya pengadaan

barang/ jasa pemerintah melalui SPSE dan diterapkannya

penggunaan e-katalog

b. Sasaran

35 LPSE Kebupaten/ Kota dan 4 LPSE Universitas Negeri di Jawa

Tengah sebanyak 120 orang.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada:

Hari : Selasa – Rabu

Tanggal : 16 – 17 Mei 2017

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Ruang Pertemuan ex Bakorwil III Banyumas

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 67 Purwokerto.

d. Biaya

Sumber dana Kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan APBD Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada SKPD Dinas Kominfo

Provinsi Jawa Tengah DPA nomor : 01082/DPPA/2017 tentang

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dengan

dana sebesar Rp 131.067.460,-

e. Pencapaian Hasil

Dengan makin bertambahnya pemahaman akan pentingnya

Pelayanan pengadaan Secara elektronik secara cepat dan benar

sebagai Implementasi dari Reformasi Birokrasi, maka akan

terciptanya pengelolaan layanan secara terpadi dan terintegrasi

melalui Standart Layanan Pengadaan Secara elektronik di 35 LPSE

Kabupaten/ Kota dan 4 LPSE Universitas Negeri di Jawa Tengah

sebanyal 120 orang.

80

8.1.3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE)

Seiring dengan dinamika perkembangan sistem informasi

pengadaan barang/ jasa pemerintah yang demikian cepat

dikembangkan oleh lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

(LKPP) Agar aplikasi – aplikasi yang dibangun tersebut dapat

dipahami dan dioperasionalkan oleh seluruh stakeholder di daerah,

LPSE Provinsi Jawa Tengah perlu berperan aktif mendukung

kebijakan Pemerintah tersebut menuju pengadaan barang/ jasa yang

lebih kredibel.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa

secara elektronik pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Layanan

Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah, sangat perlu diselenggarakan

kegiatan Bimbingan Teknis bagi penyelenggara layanan (LPSE) guna

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan

sistem LPSE terhadap pengembangan aplikasi ini.

Pelatihan Teknis LPSE meliputi : penggunaan Aplikasi Sistem

Secara Elektronik (SPSE) yang menjadi temoat para penyedia yang

erkualifikasi memasukkan data – data perusahaan aplikasi yang

mendukung e-lelang cepat.


Maksud diselenggarakannya kegiatan Pelatihan memberikan

pembelakan serta referensi untuk memahami esensi atas

ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara

menyeluruh dan mendalam tentang aplikasi pengadaan barang /

jasa secara elektronik serta teknik operasional sistem

informasinya.

Tujuannya adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan

bagi stakeholder dalam hal ini penyedia barang / jasa tentang

sistem informasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

di lingkungan Pemerintah.

b. Sasaran

Kegiatan Pelatihan SPSE diselenggarakan 5 (lima) kali dan

bekerjasama dengan LPSE Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan

lokasi pelatihan bertempat di 5 (lima) kabupaten/ kota.

81

c. Pelaksanaan

1). Kabupaten Banyumas :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Maret 2017

Peserta : 20 Orang

Tempat : Graha Satria Komplek Setda Kabupaten

Banyumas

2). Kabupaten Purbalingga :

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Maret 2017

Peserta : 20 orang

Tempat : Ruang Rapat C Komplek Setda Kabupaten

Purbalingga Jl. Onje 1B Kabupaten Purbalingga

3). Kabupaten Rembang :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juli 2017

Peserta : 20 orang

Tempat : Ruang Serba Guna Kantor Dinas Kominfo

Jl. Gatot Subroto No. 8 Kabupaten Rembang

4). Kabupaten Wonogiri :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Oktober 2017

Peserta : 20 Orang

Tempat : Ruang rapat Gunung Giri Setda Kabupaten

Wonogiri Jl. Kabupaten No. 4 Wonogiri

5). Kabupaten Wonosobo :

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Desember 2017

Peserta : 20 Orang

Tempat : Ruang pelatihan LPSE Wonosobo Jl. Sindoro

2 - 4

d. Biaya

Sumber dana kegiatan pelatihan dibebankan APBD Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Kominfo Provinsi

Jawa Tengah DPA Nomor 01082/ DPPA/ 2017 Kegiatan

pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan dana

sebesar Rp. 21.080.000,-

82

e. Pencapaian Hasil

Bertambahnya pemahaman dan pengetahuan bagi stakeholder

Pengadaan Secara Elektronik secara cepat benar dan mudah

sebagai implementasi dari pengadaan barang/ jasa yang baik,

maka terwujudnya pemahaman dan pengetahuan tentang

pengadaan barang/ jasa secara elektronik bagi para penyedia

barang/ jasa di 35 Kabupaten/ Kota se Provinsi Jawa Tengah

8.1.4 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) LPSE se Provinsi Jawa

Tengah

Seiring dengan dinamika perkembangan dan tuntutan terhadap

penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pemerintah, LPSE Provinsi

Jawa Tengah bertekad untuk memberikan layanan dan

penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang kredibel kepada

pengguna layanan. Guna untuk mewujudkan tekad tersebut LPSE

Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menetapkan kebijakan,

yang meliputi:

1. Kebijakan Umum :

a. Mematuhi seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di

Republik Indonesia, terutama yang terkait dengan pengadaan

barang/ jasa pemerintah, pelayanan public, hak cipta,

keterbukaan informasi public, dan informasi dan transaksi

elektronik;

b. Mematuhi dan menjalankan semua prosedur internal yang

berlaku di LPSE

2. Kebijakan Layanan :

a. Mematuhi Kode Etik pelayanan Publik dan Penyelenggara

Pelayanan Publik;

b. Mengutamakan pemenuhan mutu layanan dan kepuasan

pelanggan, baik internal maupun eksternal;

c. Menjalankan Standard Operating Procedure dalam setiap

proses penyelenggaraan layanan guna mencapai tujuan dari

pengelolaan layanan;

d. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kinerja sistem

pengelolaan layanan;

e. Melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan layanan,

sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum;

83

3. Kebijakan Keamanan Informasi :

a. Mengikuti perkembangan kebijakan keamanan informasil

b. Meningkatkan kesadaran dan kopetensi pengelola LPSE dalam

hal keamanan informasi;

c. Melakukan pengawasan terhadap keamanan informasi

layanan;

d. Menggunakan format dokumen dan rekaman sesuai dengan

ketentuan keamanan informasi layanan;

e. Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja sistem

pengelolaan keamanan informasi layanan;

A. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi Teknis

memberikan pembekalan serta referensi untuk memahami esensi

atas ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara

menyeluruh dan mendalam tentang Kelembagaan Pelayanan

pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Tujuannya adalah mempersiapkan aparat personil LPSE maupun

ULP di daerah dalam menghadapi perubahan kebijakan

kelembagaan, mendorong pelaksanaan layanan pengadaan barang /

jasa elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif,

transparan, akuntabel, dan auditable.

B. Sasaran

Makin bertambahnya pemahaman akan pentingnya Pelayanan

Pengadaan Secara elektronik secara cepat dan benar sebagai

implementasi dari reformasi Birokrasi dengan terciptanya pengelolaan

layanan secara terpadu dan terintegrasi melalui Standart Layanan

Pengadaan Secara elektronik di 35 LPSE dan ULP Kabupaten/ Kota

dan 4 LPSE Universitas Negeri di Jawa Tengah dengan peserta 120

peserta.

C. Pelaksanaan


Hari :Rabu – Kamis

Tanggal : 9 – 10 Agustus 2017

Waktu : 2 hari kerja

Tempat : Ruang pertemuan ex Bakorwil II Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta

84

D. Biaya

Sumber dana kegiatan pelatihan dibebankan APBD Provinsi Jawa

Tengah Tahun anggaran 2017 pada SKPD Dinas Kominfo Provinsi

Jawa Tengah DPA Nomor01082/ DPPA/ 2017 kegiatan Pengelolaan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dengan dana sebesar Rp.

65.082.600,-

E. Pencapaian Hasil

Makin bertambahnya pemahaman akan pentingnya Pelayanan

pengadaan Secara elektronik secara cepat dan benar sebagai

Implementasi dari Reformasi Birokrasi, maka terciptanya pengelolaan

Layanan secara terpadi dan terintegrasi melalui Standart Layanan

Pengadaan Secara Elektronik di 35 LPSE dan ULP Kabupaten/ Kota

dan 4 LPSE Universitas Negeri di Jawa Tengah

8.1.5 Memberikan fasilitasi kegiatan Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa

Pemerintah (LKPP)

1. Sosialisasi SPSE Versi 4 dan Bimbingan Teknis Standarisasi

LPSE dan pelatihan Admin SPSE Kebupateng/ Kota serta LPSE


Menindak lanjuti surat permohonan Direktur Pengembangan

Sistem Pengadaan Secara elektronik Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal

23 Januari 2017 Nomor 636/D.2.3/01/2017 Hal Permohonan

Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi SPSE Versi 4, Bimbingan Teknis

Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se- Provinsi

Jawa Tengah.

a. Sasaran

35 Kepala LPSE dan Admin Sistem SPSE Kabupaten/ Kota dan

Peovinsi Jawa Tengah dan 4 Perguruan Tinggi se Provinsi Jawa

Tengah.

b. Pelaksanaan


Hari : Rabu – Kamis

Tanggal : 15 – 17 Februari 2017

Waktu : 2 hari kerja

Tempat : Ruang Pertemuan Ex Bakorwil II Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta

85

2. Sosialisasi Perencanaan, Monitoring – Evaluasi Pengadaan dan

Daftar Hitam Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan surat Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi dan

Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 07 Maret

2017 Nomor 1905/D.2/03/2017 Hal permohonan Fasilitasi

Kegiatan Sosialisasi Perencanaan, Monitoring – Evaluasi

Pengadaan dan daftar Hitam Tahun Anggaran 2017

a. Sasaran

Pejabat di Bappeda, Penghubung. Perwakilan, Inspektorat

BPKAD/ DPKAD/ Biro Pembangunan, Perwakilan, ULP, Admin

PPE, Trainer LPSE sebanyak 194 Orang

b. Pelaksanaan

Hari : Rabu – Kamis

Tanggal : 15 – 16 Maret 2017

Waktu : 2 Hari kerja

Tempat : Ruang Pertemuan BAPPEDA Provinsi Jawa

Tengah Jl. Pemuda No. 127 – 133 Semarang.

3. Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP tentang Daftar Hitam Tahun

Anggaran 2017 se Provinsi Jawa Tengah

Menindak lanjuti surat permohonan Kepala Sub. Direktorat

Monitoring dan Evaluasi Direktur Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi Pengadaan tanggal 14 November 2017 Nomor

12061/D.2/11/2017 Hal Permohonan Fasilitasi Kegiatan

Sosialisasi Pertauram Kepala LKPP tentang Daftar Hitam Tahun

Anggaran 2017 se Provinsi Jawa Tengah

a. Sasaran

1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunaan Anggaran

Provinsi/ Kab/ Kota

2) PPK Provinsi/ Kabupaten. Kota

3) Pokja ULP Provinsi/ Kabupaten/ Kota

4) APIP/ Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota Sebanyak 118

orang.

86

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diselenggaran pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 November 2017

Waktu : 08.30 WIB – Selesai

Tempat : Hotel Swiss – Belinn Saripetojo

Jl. Slamet Riyadi No. 437 Solo

4. Pencapaian Hasil

Dengan makin banyak diberikan fasilitasi kegiatan Lembaga

Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) di provinsi Jawa

Tengah, maka bertambahnya pemahaman akan pentingnya

Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara cepat dan

benar sebagai Implementasi dan Reformasi Birokrasi di Provinsi

Jawa Tengah.

87

BAB IX

KPID

KPID sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki

kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran (Undang-Undang No 32

Tahun 2002 pasal 7:2), telah berusaha mendorong demi terwujudnya situasi

yang kondusif melalui sejumlah program dan kegiatannya yang dirancang

dengan tiga fokus sesuai kewenangannya, yakni: (1) pengaturan, (2)

pengawasan, dan (3) pengembangan lembaga penyiaran dan publik dalam

kerangka mewujudkan harapan terciptanya kehidupan media penyiaran yang

sehat dan berkualitas di Jawa Tengah.

Beberapa kegiatan yang dilakukan KPID Jawa Tengah pada tahun 2017

ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut

antara lain Pelatihan SDM Penyiaran, Pengawasan Isi Siaran, Pelayanan

Perizinan Lembaga Penyiaran, Dialog Interaktif di Media, Pemantauan

Penyiaran, Kajian dan Analisa Hasil Pemantauan, Literasi Media di Kalangan

Pelajar dan Mahasiswa, serta Penyelenggaraan KPID Award yang menjadi

program tahunan KPID Jawa Tengah.

9.1 LAPORAN BIDANG KELEMBAGAAN TAHUN 2017

Sesuai dengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014, Bidang

Kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi

program kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;

2. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan

kelembagaan;

3. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat,

serta pihak-pihak internasional;

4. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di

bidang penyiaran.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Kelembagaan

pada tahun 2017 meliputi program kerja sebagai berikut:

No. Program

Kerja Realisasi Tujuan Target dan Sasaran

Jml

Kegiatan Pelaksanaan

1. Peningkat

an

Kualitas

SDM

1) Pemahaman peserta akan

peran dan fungsi sebagai

penyiar telah meningkat;

2) Peserta menjadi paham

Target dan sasaran

yang merupakan

Penyiar dan Program

4 kegiatan Tahun 2017

88

Penyiaran

tentang regulasi

penyiaran, aplikasi, dan

implementasi dalam

melaksanakan fungsi-

fungsi penyiaran;

3) Standarisasi kompetensi

penyiar berhasil tercapai.

Manager Siaran Radio

di Provinsi Jawa

Tengah berhasil dicapai

dalam kegiatan

Peningkatan Kualitas

SDM Penyiaran.

2. Literasi

Media di

Kalangan

Pelajar,

Mahasiswa

dan

Organisasi

Masyarakat

a. Khalayak menjadi sadar

bahwa konten dan pesan

media merupakan hasil

konstruksi yang

disampaikan dengan

tujuan tertentu;

b. Kemampuan khalayak

untuk memilah,

memahami, dan

menganalisis, isi media

penyiaran meningkat;

c. Peserta menjadi agen

literasi yang

berkewajiban

menyampaikan kepada

lingkungan terdekat

akan dampak dan

bahaya media.

Kegiatan Literasi Media

mampu menciptakan

masyarakat yang melek

media di setiap

Kabupaten/Kota di

Jawa Tengah pada

umumnya, dengan

sararan khusus yang

terdiri dari pelajar,

mahasiswa, serta

organisasi sosial dan

masyarakat.

14 kegiatan Tahun 2017

3. Dialog

Interaktif

Televisi

dan Radio

Kegiatan dialog interaktif di

televisi dan radio berhasil

memotivasi masyarakat

menjadi lebih kritis dan

tanggap terhadap efek

media terhadap

masyarakat. Publik tidak

semata-mata menjadi objek

dalam dunia penyiaran,

namun juga memiliki nilai

tawar yang tinggi. Melalui

kegiatan ini kami juga

berharap masyarakat

mampu mengoreksi serta

turut memproduksi konten-

konten berkualitas.

Informasi terhadap

masyarakat mengenai

efek media yang

disiarkan

Dialog

interaktif TV

7 kegiatan

Dialog

interaktif

radio 4

kegiatan

Tahun 2017

4. Anugerah

Penyiaran

Jawa

1. Tercipta Lembaga

Penyiaran yang sehat

dari sisi konten, ekonomi

memberi motivasi dan

dorongan bagi lembaga

penyiaran agar selalu

4 kategori

kegiatan

lomba

Tahun 2017

89

Tengah

dan kompetisi.

2. Telah tercipta lembaga

penyiaran yang ikut

menegakkan regulasi

penyiaran

3. Telah tumbuhnya

kesadaran implementasi

kearifan lokal dalam

penyiaran

mengembangkan diri,

mengingat tingkat

kompetisi yang

semakin tajam

9.2 BIDANG ISI SIARAN

No Kegiatan Realisasi Tujuan Target dan Sasaran Volume

Pelaksanaan

1. Pembekalan

Kelompok

Masyarakat

Pemantau

Penyiaran

a. Penjelasan tentang

fungsi dan tugas

Kelompok Masyarakat

Pemantau Penyiaran

telah tercapai;

b. Kinerja pemantauan

oleh kelompok

masyarakat pemantau

penyiaran lebih

optimal.

c. Terdapat penyegaran

informasi kepada

kelompok masyarakat

pemantau penyiaran

terkait kecenderungan

pelanggaran isi siaran

yang tengah marak.

a. Anggota kelompok masyarakat

pemantau sudah bekerja berdasarkan

fungsi dan tugas sesuai dengan tata

aturan yang berlaku;

b. Kinerja pemantauan oleh Kelompok

Masyarakat Pemantau Penyiaran

menjadi lebih optimal;

c. Anggota kelompok masyarakat

pemantau penyiaran memiliki bekal

informasi yang mumpuni dalam

melakukan pemantauan.

35x

2. Rapat

Koordinasi

Koordinator

Kelompok

Masyarakat

Pemantau

Penyiaran

a. Terlaksana kajian

terhadap hasil

pemantauan kelompok

masyarakat pemantau

penyiaran;

b. Proses dan hasil

pemantauan isi siaran

telah terevaluasi

dengan baik.

a. Jenis-jenis pelanggaran isi siaran

yang disiarkan oleh lembaga

penyiaran di daerah dapat

teridentifikasi dan dapat

ditindaklanjuti;

b. Proses pemantauan isi siaran oleh

kelompok masyarakat pemantau

penyiaran menjadi lebih baik.

1x

3. Pengawasan

Isi Siaran

a. Lembaga Penyiaran

sudah mampu

menjalankan fungsi

a. Penyiaran yang sehat dan memiliki

kontribusi dalam membangun

masyarakat yang demokratis sudah

26x

90

penyiaran yang

mendidik,

memberikan

informasi yang sehat,

hiburan yang sehat,

serta sebagai sarana

perekat dan kontrol

sosial.

b. Lembaga Penyiaran

sudah mampu

memberikan sajian

yang memperkokoh

integritas nasional,

terbinanya watak dan

jati diri bangsa yang

beriman dan

bertaqwa

mencerdaskan

kehidupan bangsa,

memajukan

kesejahteraan umum,

dalam rangka

membangun

masyarakat yang

mandiri, demokratis

adil dan sejahtera,

serta menumbuhkan

industri penyiaran.

tercapai

b. Isi siaran menjadi lebih terkontrol

berdasarkan koridor Undang-Undang

Penyiaran dan P3SPS.

4. Pembinaan

Lembaga

Penyiaran

a. Lembaga Penyiaran

sudah mampu

menjalankan fungsi

penyiaran yang

mendidik, memberikan

informasi yang sehat,

hiburan yang sehat,

serta sebagai sarana

perekat dan kontrol

sosial.

b. Lembaga Penyiaran

sudah mampu

memberikan sajian

yang memperkokoh

integritas nasional,

terbinanya watak dan

jati diri bangsa yang

beriman dan bertaqwa

a. Penyiaran yang sehat dan memiliki

kontribusi dalam membangun

masyarakat yang demokratis sudah

tercapai

b. Isi siaran menjadi lebih terkontrol isi

siaranya berdasarkan koridor UU

Penyiaran dan P3SPS.

3x

91

mencerdaskan

kehidupan bangsa,

memajukan

kesejahteraan umum,

dalam rangka

membangun

masyarakat yang

mandiri, demokratis

adil dan sejahtera,

serta menumbuhkan

industri penyiaran.

5. Kajian Isi

Siaran

a. Data hasil

pemantauan televisi

maupun radio yang

berada di Jawa

Tengahberhasil

terkumpul.

b. Program siaran televisi

dan radio di daerah

berhasil teramati

dengan komprehensif.

a. Ditemukannya pelanggaran isi

siaran

b. Dirumuskannya rekomendasi

penindakan dengan dasar ilmiah

yang kuat

8x

6 Pemantauan

Isi Siaran

a. Dugaan pelanggaran

isi siaran oleh

lembaga penyiaran

dapat teridentifikasi

dengan akurat.

b. Penerapan peraturan

perundangan tentang

penyiaran dalam isi

siaran terkontrol

dengan baik.

c. Pelanggaran isi siaran

dapat ditindak agar

tidak terulang

kembali.

d. Masyarakat

memperoleh sajian

informasi yang layak

sesuai dengan amanat

undang-undang.

a. Ditemukannya pelanggaran isi siaran

b. Dirumuskannya rekomendasi

penindakan dengan dasar ilmiah

yang kuat

dua belas (12)

televisi nasional

dan lima (5)

televisi lokal.

28 radio

92

9.3 FASILITASI PROSES PERIJINAN LEMBAGA PENYIARAN

Proses perizinan adalah bagian dari berbagai instrumen antara lain

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran telah mengatur secara rinci

mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait proses

perizinan. Dalam peraturan tersebut dijabarkan beberapa kegiatan dalam

proses perizinan yang membutuhkan kerjasama secara formal dari KPI/KPID

dan Pemerintah.

Proses perizinan tersebut dimulai dari tahapan pemeriksaan berkas

permohonan, tahapan Evaluasi Dengar Pendapat, Pra-Forum Rapat

Bersama, Forum Rapat Bersama, dan terakhir tahapan Evaluasi Uji Coba

Siaran. Secara jelas, peran KPI/KPID dalam proses perizinan diatur dalam

Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU Penyiaran yang mengatur secara administratif

bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta perpanjangannya diberikan oleh

Negara melalui KPID setelah memperoleh:

a. Masukan dan hasil EDP antara Pemohon dan KPID;

b. Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaran Penyiaran penyelenggaraan

Penyiaran dari KPID;

c. Hasil FORUM RAPAT BERSAMA (FRB) antara Pemerintah dan KPI/KPID;

d. Izin alokasi dan penggunaan Spektrum Radio oleh Pemerintah atas usul

KPI/KPID.

Proses perizinan ini ada beberapa tahapan, tahapan penting dalam proses

perizinan adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi dengar pendapat

b. Rekomendasi Kelayakan

c. Forum Rapat bersama

d. Verifikasi Faktual, Klarfikisasi Aspek Program Siaran dan Rapat

Pleno Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

A. KEGIATAN KOORDINASI BIDANG PERIZINAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan

bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah wajib ikut serta membantu pengaturan

infrastruktur bidang penyiaran. Yang dimaksud pengaturan infrastruktur dalam

Undang-Undang tersebut salah satunya adalah penataan perizinan lembaga

93

penyiaran baik swasta, publik, komunitas maupun berlangganan. Pada tahun ini,

KPID Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan

Diskominfo/Humas Se-Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari

2017 bertempat di Hotel Kosambi Hijau Semarang.

Pada kesempatan ini, kita melakukan pendataan ulang untuk Lembaga

Penyiaran Publik Lokal yang ada di Jawa Tengah. Salah satu alasannya karena

pada awal tahun ada perubahan pengelolaan urusan pemerintahan dan bentuk

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita melakukan tanya jawab kepada peserta

kegiatan apakah LPPL Kab/Kota berada di bawah tanggungjawab Kominfo atau

Humas.

Pada kesempatan ini, kita melakukan pendataan ulang untuk

Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang ada di Jawa Tengah. Salah satu

alasannya karena pada awal tahun ada perubahan pengelolaan urusan

pemerintahan dan bentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita

melakukan tanya jawab kepada peserta kegiatan apakah LPPL Kab/Kota

berada di bawah tanggungjawab Kominfo atau Humas.

B. DISEMINASI PERATURAN DAN PROSES PERIZINAN

Kegiatan ini ditujukan kepada pemohon izin atau pimpinan lembaga

penyiaran agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran,

menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi terkait peraturan

perundang-undangan terkait perizinan lembaga penyiaran. Kegiatan ini

juga proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan

dikelolaDiharapkan juga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya

mempunyai kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai representasi

publik berfungsi mengawal proses pelaksanaan perizinan ke arah yang

lebih baik. Salah satunya dengan memberikan jaminan hak masyarakat

mendapatkan pelayanan yang sama dalam kaitan pendirian lembaga

penyiaran yang sekaligus bermakna memberikan hak masyarakat

memperoleh informasi yang layak.

Sehubungan dengan hal diatas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

(KPID) Jawa Tengah memandang penting dan bermaksud

menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Peraturan dan Proses Perizinan

dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman tentang proses perizinan

lembaga penyiaran.

94

Tabel 3.4

Kegiatan Diseminasi Peraturan dan Proses Perizinan

NO TANGGAL TEMPAT

PELAKSANAAN

PESERTA &

TEMA NARASUMBER

1 6 – 7 April

2017

Hotel Aziza

Surakarta

50 orang terdiri

dari lembaga

penyiaran Se-eks

karisidenan

Surakarta.

Tema “Sosialisasi

Peraturan

Menteri

Komunikasi dan

Informatika RI

Nomor 18 Tahun

2016”.

1. Ibu Cahyarisi (Kasubdit

Pelayanan Radio

Kominfo RI)

2. Bapak Andi Odang (CEO

Idola Grup)

3. Bapak Amirudin

(Akademisi Universitas

Diponegoro)

4. Bapak Agung Supriyo

(KPI Pusat)

2

21 - 22

Agustus

2017

The Safin Hotel

Pati

50 orang terdiri

dari lembaga

penyiaran Se-eks

karisidenan Pati.

Tema “Sosialisasi

Peraturan

Menteri

Komunikasi dan

Informatika RI

Nomor 18 Tahun

2016”.

1. Sudarmedi (Direktorat

Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan

Informatika,

Kementerian Komunikasi

dan Informatika RI)

2. Dewi Setyarini, M.Si (KPI

Pusat)

3. Dr. Amirudin, MA

(Akademisi Universitas

Diponegoro Semarang/

Anggota KPI Pusat

Periode 2014 - 2017)

4. Arin Karin (Praktisi

Penyiaran/Gajahmada

Grup Semarang)

95

BAB XI

PENUTUP

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah dilaksanakan dari bulan Januari 2017 – Desember 2017,

sementara untuk pelaksanaan anggaran KPID Jawa Tengah Tahun 2017

dilaksanakan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017,

hal ini berkaitan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor

903/2930/sj tanggal 22 Juni 2017 tentang Kelembagaan dan Penganggaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID).

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPID, maka pemerintah

daerah wajib melakukan penyesuaian anggaran KPI Daerah dalam bentuk

hibah.

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 telah

dilaksanakan 100%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang

menjadi tugas pokok Diskominfo Prov. Jawa Tengah telah terlaksana sesuai

target yang ditetapkan.

Demikian laporan pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Jawa Tengah dibuat sebagai laporan kinerja dan tanggung

jawa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangppid.diskominfo.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/04/... · 1.1 Latar Belakang Perkembangan Teknologi dan komunikasi (TIK) pada jaman ini