Bab i - Mg Pembangunan

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/16/2019 Bab i - Mg Pembangunan

    1/5

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    PENGERTIAN

    Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

    1. Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut

    dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan

     bangunan gedung.

    2. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar 

    spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional ndonesia

    maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan

     bangunan gedung.

    !. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan

    yang mengajukan permohonan "in #endirikan $angunan %edung kepada

     pemerintah kabupaten&kota, kecuali Pro'insi D( )akarta adalah pemerintah

     pro'insi, atau kepada pemerintah, untuk bangunan gedung fungsi khusus.

    *. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau

     perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

    +. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan&atau bukan

     pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunangedung, yang menggunakan dan&atau mengelola bangunan gedung atau bagian

     bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

    . Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung

    sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan

    teknisnya.

    -. Bangunan gedung adalah ujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

    dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan&atau

    di dalam tanah dan&atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

    kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

    kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

    /. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk 

    kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam

     pembangunan dan&atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus

    dan&atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak 

     penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

  • 8/16/2019 Bab i - Mg Pembangunan

    2/5

    0. Bangunan gedung untuk keentingan umum adalah bangunan gedung yang

    fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi

    usaha, maupun sosial dan budaya.

    1. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya

    mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang

     penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan&atau

    mempunyai risiko bahaya tinggi.

    11. !ingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung

    yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi

    sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

    12. Ren"ana Tata Ruang #ila$ah %RTR#& Kabuaten'Kota adalah hasil

     perencanaan tata ruang ilayah kabupaten&kota yang telah ditetapkan dengan

     peraturan daerah.1!. Ren"ana (etail Tata Ruang Ka)asan Perkotaan %R(TRKP& adalah

     penjabaran dari encana 3ata uang 4ilayah kabupaten&kota ke dalam rencana

     pemanfaatan kaasan perkotaan.

    1*. Ren"ana Tata Bangunan dan !ingkungan %RTB!& adalah panduan rancang

     bangun suatu kaasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat

    rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan

    rancangan, rencana in'estasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman

     pengendalian pelaksanaan.

    1+. Keterangan Ren"ana Kabuaten'Kota adalah informasi tentang persyaratan

    tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten&kota

     pada lokasi tertentu.

    1. Surat I*in Peruntukan dan Penggunaan Tanah %SIPPT& adalah dokumen yang

    diterbitkan oleh gubernur, bupati&alikota untuk dapat memanfaatkan bidang

    tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendalian peruntukan

    lokasi.

    1-. Koefisien (asar Bangunan %K(B& adalah angka persentase berdasarkan

     perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luaslahan&tanah perpetakan&daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata

    ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

    1/. Koefisien !antai Bangunan %K!B& adalah angka persentase perbandingan

    antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan&daerah

     perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan

    dan lingkungan.

    10. Koefisien (aerah +i,au %K(+& adalah angka persentase perbandingan antara

    luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi

  • 8/16/2019 Bab i - Mg Pembangunan

    3/5

     pertamanan&penghijauan dan luas tanah perpetakan&daerah perencanaan yang

    dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

    2. Koefisien Taak Basemen %KTB& adalah angka persentase berdasarkan

     perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan&tanah perpetakan&daerah

     perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan

    dan lingkungan.

    21. Peren"anaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung

    dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana

    dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana

    struktur, rencana mekanikal&elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruang5

    dalam&interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan

     perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

    22. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang

    disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan

    teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan,

     pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

    2!. Persetu,uan ren"ana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya

    seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah

    dinilai&die'aluasi.

    2*. Pengesahan ren"ana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk 

     pembubuhan tanda tangan pejabat yang berenang serta stempel&cap resmi, yang

    menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas

     pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam

     bentuk i"in mendirikan bangunan gedung.

    2+. Pen$elenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang

    meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan

     pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.

    2. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta

     prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

    2-. Pera)atan adalah kegiatan memperbaiki dan&atau mengganti bagian bangunangedung, komponen, bahan bangunan, dan&atau prasarana dan sarana agar 

     bangunan gedung tetap laik fungsi.

    2/. Pemugaran bangunan gedung $ang dilindungi dan dilestarikan adalah

    kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.

    20. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, peraatan serta pemugaran, bangunan

    gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut

    sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang

    dikehendaki.

  • 8/16/2019 Bab i - Mg Pembangunan

    4/5

    !. Pembinaan en$elenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan,

     pemberdayaan, dan pengaasan dalam rangka meujudkan tata pemerintahan

    yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung

    tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya,

    serta terujudnya kepastian hukum.

    !1. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang5

    undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di

    daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

    !2. Pemberda$aan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan

    hak, keajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat

     pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

    !!. Penga)asan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan

     perundang5undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.!*. !aik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan

    administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang

    ditetapkan.

    !+. Peran mas$arakat dalam en$elenggaraan bangunan gedung adalah berbagai

    kegiatan masyarakat yang merupakan perujudan kehendak dan keinginan

    masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan,

    menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perakilan

     berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

    !. Mas$arakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan

    lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk 

    masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan

     penyelenggaraan bangunan gedung.

    !-. (engar endaat ublik adalah forum dialog yang diadakan untuk 

    mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat,

     pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk 

    menetapkan kebijakan pemerintah daerah&Pemerintah dalam penyelenggaraan

     bangunan gedung.!/. Gugatan er)akilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

     bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang meakili

    kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan

    sekaligus meakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau

    dasar hukum antara akil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

    !0. Retribusi embinaan en$elenggaraan bangunan gedung adalah dana yang

    dipungut oleh pemerintah kabupaten&kota, kecuali Pro'insi D( )akarta oleh

     pemerintah pro'insi, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan

  • 8/16/2019 Bab i - Mg Pembangunan

    5/5

    melalui penerbitan "in #endirikan $angunan %edung untuk biaya pengendalian

     penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran

    lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan "in

    #endirikan $angunan %edung.*. Retribusi administrasi i*in mendirikan bangunan gedung adalah dana yang

    dipungut oleh pemerintah kabupaten&kota, kecuali Pro'insi D( )akarta oleh

     pemerintah pro'insi atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses

    administrasi yang meliputi pemecahan dokumen "in #endirikan $angunan

    %edung, pembuatan duplikat&copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik 

     bangunan gedung, dan&atau perubahan non teknis lainnya.

    *1. Indeks terintegrasi atau teradu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari

    indeks parameter5parameter fungsi, klasifikasi, dan aktu penggunaan bangunan

    gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung

     besaran retribusi.

    *2. Pen$edia ,asa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan atau

     badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi

     bidang bangunan gedung, meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,

     pengaas&manajemen konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan gedung

    dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

    *!. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait

    dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan

    teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan

    terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah

     penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk 

    secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung

    tertentu tersebut.

    44.Instansi teknis embina en$elenggaraan bangunan gedung di daerah adalah

    dinas atau bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

     bangunan gedung di kabupaten&kota, kecuali Pro'insi D( )akarta adalah di pro'insi.