BAB 2 TEORI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN · 2016. 5. 17. · BAB 2 TEORI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pembangunan Masyarakat ... menghasilkan kemajuan, maka diperlukan adanya pembangunan. Menurut

35

BAB 2

TEORI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan Masyarakat

Secara alami, manusia terus mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan tersebut adakalanya menuju pada kemunduran, namun

adakalanya perubahan menuju pada kemajuan. Agar perubahan

menghasilkan kemajuan, maka diperlukan adanya pembangunan.

Menurut Siagian (1987:2) suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan pembangunan adalah terencana yang

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,

menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/ nation building. Sementara Riyono Pratikno (1979:119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana

diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk

meningkatkan penghasilan perkapita serta standard hidup. Lebih lanjut

Bintarto (l983:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan

proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan untuk

mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang

kurun sejarah. Sedangkan rumusan PBB tentang Pembangunan

Masyarakat/Pembangunan Komunitas yaitu: suatu proses melalui usaha

dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam

rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat dikatakan

bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik ikhtiar

masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa

sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk

memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan kebudayaan masyarakat

(komunitas). Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk

memperbaiki tarap hidup mereka, sedapat-dapatnya berdasarkan

Keunggulan Pengelolaan Sekolah Berpola Asrama Seminari Menengah Petrus Van Diepen di Kabupaten Sorong

36

kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri

sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah.

Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang

untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Ndraha,1990:

34).

Tujuan pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan

kondisi-kondisi bagi tumbuhnya suatu masyarakat yang berkembang

secara berswadaya, dalam hal ini khususnya masyarakat miskin,

sehingga masyarakat mampu menetralisir belenggu-belenggu sosial

yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat (adat, tradisi,

kebiasaan, cara dan sikap hidup yang dapat menjadi hambatan

pembangunan). Sementara itu, Malcolm Brownlee (2004: 128)

menyebutkan bahwa tujuan pembangunan masyarakat adalah

menjadikan manusia dan masyarakat lebih manusiawi. Mengutip

pernyataan Paus Paulus VI dalam Populorum Progressio, Brownlee menulis bahwa pembangunan tidak terbatas pada pertumbuhan

ekonomi saja, tapi pembangunan sejati harus menyeluruh. Artinya

harus memajukan manusia seutuhnya dan umat manusia seluruhnya.

Pengembangan SDM umumnya dikaitkan dengan

pembangunan ekonomi. Pengertiannya: semakin berkualitas SDM,

semakin tinggi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan

semakin besar pula pendapatan masyarakat. Namun demikian,

pengembangan SDM bisa juga dikaitkan dengan pembangunan sosial

yang menawarkan respon terhadap masalah pembangunan yang

terdistorsi (distorted development), yaitu suatu fenomena dimana “economic development has not been accompanied by an attendant degree of social progress” (Midgley, 1995: 3). Pembangunan terdistorsi ini terjadi pada masyarakat dimana pembangunan ekonomi belum

diiringi dengan hadirnya kemajuan sosial atau pembangunan ekonomi

tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Pembangunan terdistorsi ini

tidak hanya terjadi dalam bentuk kemiskinan, rendahnya tingkat

kesehatan dan pemukiman yang tidak layak, tetapi juga pada

ketidakterlibatan masyarakat dalam pembangunan, termasuk ketidak-

Teori Pembangunan Pendidikan

37

pedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang mengancam

kehidupan mereka seperti dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam kerangka itu, UNDP mengajukan konsep pembangunan

manusia yang mencakup jangkauan yang lebih luas mulai dari produksi

dan distribusi komoditi, dan perluasan pemanfaatan kemampuan

manusia. Selain itu pembangunan ini mencakup berbagai aspek dalam

masyarakat baik pertumbuhan ekonomi, perdagangan, kesempatan

kerja, kebebasan berpolitik sampai dengan nilai-nilai kultural.

Pembangunan manusia juga mencakup unsur gender dan

pembangunan. Empat unsur utama dari pembangunan manusia adalah

produktivitas, pemerataan, kesinambungan (sustainability) dan pemberdayaan (empowerment). Pengertian produktivitas adalah masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitasnya untuk

berandil sepenuhnya dalam proses peningkatan pendapatan dan

kesempatan kerja produktif. Karena itu pertumbuhan ekonomi

merupakan bagian dari pembangunan manusia. Pemerataan mempunyai pengertian seluruh masyarakat mempunyai kesempatan

yang sama. Seluruh hambatan terhadap kesempatan ekonomi dan

politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berperan serta dan

mendapatkan keuntungan. Kesinambungan mempunyai pengertian bahwa akses pada kesempatan haruslah dijamin tidak saja bagi generasi

sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Seluruh bentuk

modal, fisik, manusia dan lingkungan, harus dijaga kesinambungannya.

Sedangkan pemberdayaan mempunyai pengertian bahwa pembangunan haruslah dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Rakyat harus berperan serta sepenuhnya dalam keputusan dan proses

yang menentukan kehidupannya. Pengembangan SDM terutama

dilakukan melalui pendidikan (Juoro, 1995: 8).

Pendidikan dalam Perspektif Teori Pembangunan

Istilah pembangunan umumnya digunakan untuk menjelaskan

proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik,

budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya (Fakih, 2001). Dari


38

definisi tersebut, pengertian pembangunan disejajarkan dengan kata

„perubahan sosial‟, suatu usaha untuk memajukan kehidupan ekonomi,

politik, serta sarana dan prasarana untuk mempermudah kehidupan

bermasyarakat. Pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial

adalah fenomena yang luar biasa, karena gagasan dan teori ini begitu

mendominasi dan mempengaruhi pikiran umat manusia secara global,

terutama di bagian dunia yang disebut sebagai „dunia ke tiga‟.

Menurut Galtung (2007), pembangunan merupakan upaya

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual

maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan

kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Di sini pembangunan disadari sebagai sebuah upaya pemenuhan

kebutuhan manusia. Pembangunan disediakan oleh pemerintah untuk

menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dalam melaksanakan proses

pembangunan pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi

yang akan didapat, sehingga proses pembangunan tersebut tidak

menimbulkan kerusakan, baik kerusakan sosial maupun kerusakan

alam.

Pembangunan nasional di negara baru berkembang merupakan

suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai

dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi,

modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan

peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya

(Joseph, 1986). Jadi, pembangunan merupakan perubahan yang

terencana yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada

di masyarakat seperti ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa,

lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Adanya

pembangunan yang direncanakan ini, akan dapat diselesaikan

permasalahan-permasalahan di atas.

Berdasarkan teori Dependensia (ketergantungan),

pembangunan tidak cocok dengan ketergantungan (Fakih, 2001:135).

Menurut teori ini, pembangunan itu dikatakan berhasil, jika sudah bisa

terlepas dari sifat ketergantungan dengan negara lain, seperti


39

ketergantungan negara berkembang dengan negara maju. Hal ini bisa

dilihat dari segi teknologi dan industri. Negara-negara berkembang

seperti Indonesia masih mendatangkan barang-barang canggih yang

diimpor langsung dari negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika

Serikat. Dari segi industri, negara-negara berkembang memang

dianggap cukup sumber daya manusia (SDM), tapi masih kekurangan

pada sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu masih

dibutuhkan tenaga-tenaga ahli dari luar untuk mengola sumber daya

alam yang dimiliki.

Pembangunan sejatinya merupakan sebuah alat, suatu

pendirian, atau paham bahkan merupakan suatu ideologi dan teori

tertentu tentang perubahan sosial (Fakih, 2001). Dengan demikian,

pembangunan bukanlah teori yang netral karena pembangunan lebih

merupakan sebuah “aliran” dan keyakinan ideologis dan teoristis serta

praktek mengenai perubahan sosial. Bersamaan dengan teori

pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya, seperti

Sosialisme, Dependensi, ataupun teori lain. Oleh sebab itu banyak

orang menamakan pembangunan sebagai pembangunanisme

(developmentalism).

Gagasan dan teori pembangunan bagi banyak orang bahkan

mirip „agama baru‟ yakni menjanjikan harapan baru untuk

memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi

berjuta-juta rakyat di „dunia ketiga‟ (Fakih, 2001). Sebagai suatu

keyakinan, hal tersebut misalnya telah teradaptasi dengan baik di

dunia ke tiga, dimana pembangunan menjadi semacam penyelamat;

seperti Indonesia yang sedang dilanda berbagai permasalahan yang

kompleks. Pembangunan hadir dengan membawa harapan baru untuk

menyelesaikan masalah yang ada, dan masalah yang paling mendesak

untuk segera diselesaikan berupa kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan juga diartikan sebagai sarana untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan hanya dalam bidang

ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik dan budaya. Pada

bidang ekonomi, rakyat dimungkinkan untuk terlepas dari kemiskinan,


40

dan perekonomian mereka meningkat secara riil. Pada bidang politik,

pemerintah harus menjamin kebebasan rakyatnya untuk melakukan

kegiatan politik, tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi. Pada bidang

pendidikan, pembangunan diupayakan menjadi solusi atas

ketidakberdayaan seseorang dalam mengakses sumber daya.

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu

yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya

manusia. Menurut Herbison dan Myers (dalam Fadjri, 2000: 36)

“pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan semua orang dalam suatu

masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai

yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui

pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan,

kemampuan dan sikap, juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan

yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat

berpartisipasi dalam pembangunan.

Tilaar (2002: 435) menyatakan bahwa “hakikat pendidikan

adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat

manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”.

Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran

bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran,

sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia

yang lebih manusiawi. Proses mendidik dan dididik merupakan

perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya

terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan

hidup manusia.

Di Indonesia, pembangunan pendidikan tercermin dalam UUD

1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap

warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini

kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan

bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam


41

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia,

berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab”.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam

Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa

pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang

dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan

juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011:

3) mengungkapkan bahwa “for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”. Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir, 2010: 271) bahwa “melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan

ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan,

maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”. Dalam

pandangan ini tersirat bahwa pendidikan merupakan salah satu

kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan

hidup.

Todaro & Smith (2003: 404) menyatakan bahwa “pendidikan

memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia

untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan

kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang

berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai

kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan

terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti

makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Burns (2003:

1) bahwa:

Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth;


42

it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa pendidikan

menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat.

Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan

teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan,

bahkan berkat pendidikan pula produktivitas tenaga kerja dapat

meningkat. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan pendidikan adalah

membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki

kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang

lebih baik. Hal ini berarti, pendidikan anak memberi bekal

kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi,

anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota

masyarakat dunia. Pendidikan memungkinkan seseorang memiliki

kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi

lebih baik dan sejahtera.

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama

pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas

sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam

pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling

efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan

masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai

kemakmuran.

Modal Sosial

Modal sosial adalah sebagai serangkaian nilai dan norma

informal yang dimilki bersama di antara para anggota suatu kelompok

masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara

mereka (Fukuyama, 2002: xii). Secara sederhana modal sosial


43

merupakan kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti

etika dan moral sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum

dan kejujuran. Umumnya, istilah modal sosial merujuk pada aspek

struktur sosial yang memudahkan anggotanya memperoleh barang

kebutuhannya (Randy & Nugroho, 2007: 112).

Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah trust (kepercayaan), reciprocal (timbal balik), dan interaksi sosial. Trust (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan

orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama

yang produktif. Trust merupakan produk dari norma-norma sosial kooperasi yang sangat penting yang kemudian memunculkan modal

sosial.

Menurut Fukuyama (2002), trust sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari

dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang

dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. Trust bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal karena bisa diandalkan untuk

mengurangi biaya (cost); dengan adanya trust tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas

kepentingan individu. Adanya high-trust akan melahirkan solidaritas kuat yang mampu membuat masing-masing individu bersedia

mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Bagi

masyarakat low-trust dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya. Jika low-trust terjadi dalam suatu masyarakat, maka campur tangan negara perlu dilakukan guna memberikan bimbingan.

Unsur selanjutnya yakni interaksi sosial. Interaksi yang

semakin meluas akan menjadi semacam jaringan sosial yang lebih

memungkinkan semakin meluasnya lingkup kepercayaan dan lingkup

hubungan timbal balik. Jaringan sosial merupakan bentuk dari modal

sosial. Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh

perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan civic engagement. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis,


44

dan lain-lain. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah

institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang

dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan

tersebut. Melalui pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa modal sosial

dapat bermanfaat bukan hanya dalam aspek sosial melainkan juga

dalam peningkatan kemampuan siswa (Pratikno, 1979: 88).

Ketiga unsur utama modal sosial dapat dilihat secara aktual

dalam berbagai bentuk kehidupan bersama. Dalam pandangan Uphoff

(Soetomo, 2006: 90), modal sosial dapat dilihat dalam dua kategori,

fenomena struktural dan kognitif. Kategori struktural merupakan

modal sosial yang terkait dengan beberapa bentuk organisasi sosial

khususnya peranan, aturan, precedent dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas bagi kerjasama dalam bentuk tindakan

bersama yang saling menguntungkan. Modal sosial dalam kategori

kognitif diderivasi dari proses mental dan hasil pemikiran yang

diperkuat oleh budaya dan ideologi, khususnya norma, nilai, sikap,

kepercayaan yang memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kerjasama

khususnya dalam bentuk tindakan bersama yang saling

menguntungkan. Bentuk-bentuk aktualisasi modal sosial dalam

fenomena struktural maupun kognitif itulah yang perlu digali dari

dalam kehidupan masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan dalam

usaha peningkatan taraf kemampuan siswa dalam proses pendidikan

maupun pembinaan yang diterapkan di dalam kehidupan asrama.

Pada level mekanisme modal sosial dapat mengambil bentuk

kerjasama. Kerjasama sendiri merupakan upaya penyesuaian dan

koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik

ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi

hambatan oleh seseorang atau kelompok lain. Akhirnya tingkah laku

mereka menjadi cocok satu sama lain. Perlu ditegaskan bahwa ciri

penting modal sosial sebagai sebuah capital dibandingkan dengan bentuk capital lainnya adalah asal-usulnya yang bersifat sosial. Relasi sosial bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap pembentukan

modal sosial, tergantung apakah relasi sosial itu dianggap sinergis atau

kompetitif dimana kemenangan seseorang hanya dapat dicapai di atas


45

kekalahan orang lain (zero-sum game). Komponen modal sosial dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Nilai, Kultur, Persepsi

Institusi Mekanisme

Gambar 2.1. Komponen Modal Sosial

Gambar 2.1. di atas menjelaskan bahwa pada level nilai, kultur,

kepercayaan, dan persepsi modal sosial bisa berbentuk simpati, rasa

berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, dan pengakuan timbal balik.

Pada level institusi bisa terbentuk keterlibatan umum sebagai warga

negara (civil engagement), asosiasi, jaringan. Pada level mekanisme, modal sosial berbentuk kerjasama, tingkah laku, dan sinergi antar

kelompok.

Ruang Sosial

George Simmel (1858-1918) adalah salah satu tokoh pertama

yang memberikan buah pikir berupa penawaran pengertian yang

penting pada konstruksi tentang “ruang sosial”. Banyak tulisan Simmel

tentang ruang sosial, akan tetapi yang paling terkenal hanya dua

artikel, lebih dulu diterbitkan pada tahun 1903, yaitu 'The Sociology of Space' and 'On the Spatial Projections of Social Forms'. Selanjutnya ia meninjau kembali dan memperluas artikel tersebut pada buku,

Soziologie, yang diterbitkan pada tahun 1908, kemudian menambahkan tiga esei penting yakni "The Social Boundary', 'The Sociology of the Senses' dan 'The Stranger' (Fearon, 2007). Simmel mencoba memberikan gambaran tentang ruang sosial tersebut dengan


46

mengatakan bahwa, sesungguhnya tidak ada dua badan dapat

menduduki ruang yang sama. Ruang sosial dikonstruksi oleh wujud

dan eksklusivitas, dimana kelompok itu menempatinya. Ruang

merupakan subbagian (subdivided) untuk maksud sosial dan yang dibingkai dalam batasan-batasan atau sekat-sekat (boundaries). Ruang sosial adalah bukan ruang dalam arti fisik dengan konsekuensi

sosiologis, melainkan sebuah fakta sosiologis yang membentuk ruang.

Artinya batas yang dimaksud adalah tersedianya bentuk khusus untuk

pengalaman dan interaksi. Pemusatan atau pencampuran interaksi

sosial dalam ruang juga mempengaruhi formasi sosial dan karena itu

semua interaksi sosial bisa ditandai oleh tingkat jauh dekatnya antar

individu dan kelompok.

Melalui pandangan Simmel di atas, dapat dilakukan pendekatan

konsep ruang sosial melalui dua kategori. Pertama; ruang sosial dikembangkan dari asumsi dasar interaksi non fisik dalam arti interaksi

menggunakan simbol-simbol tertentu dalam dominasi kepentingan

untuk mencapai tujuan. Kepentingan menjadi salah satu elemen

penting yang berfungsi sebagai sekat yang membatasi ruang satu

dengan lainnya. Tentunya meskipun dibatasi oleh sekat, interaksi dapat

berlangsung karena adanya kesamaan unsur-unsur yang dipergunakan

sebagai pengait untuk mengatakan sebagai suatu kepentingan yang

sama. Kedua; model interaksi tersebut merupakan bentuk interaksi “alternatif” dari bentuk normatifnya karena adanya perilaku

konformitas atas sebuah situasi tertentu, yang terpaksa masyarakat

harus meresponsnya ke dalam bentuk-bentuk konformitas. Ketiga; sebagaimana kelanjutan poin pertama dan kedua maka dimensi ruang

membentuk pengelompokan berdasarkan pada atribut-atribut tertentu

berskala horizontal maupun vertikal.

Sosiologi spasial dibahas juga dalam artikel “The Sociology of

Space: A Use-Centered View”, oleh Herbert J. Gans (dalam Gieryn,

2000: 329-339) yang membenarkan eksplorasi baru dari berbagai koneksi antara "ruang" dan "masyarakat." Perhatian diberikan pada

hubungan kausal antara ruang dan masyarakat: di mana cara ruang

alam mempengaruhi kehidupan sosial dan kolektivitas; dan tentang


47

cara-cara di mana kolektivitas ini mengubah ruang alam menjadi ruang

sosial dan bentuk penggunaannya. Ruang alam menjadi fenomena sosial atau ruang sosial, begitu orang mulai menggunakannya, dan

batas-batas serta pemaknaan diletakkan di atasnya. Maka dalam

Sosiologi spasial ini dapat dipelajari bagaimana masyarakat, yaitu,

individu dan kolektivitas, mengubah alam menjadi ruang sosial,

bagaimana mereka menggunakan dan apa yang disebut pertukaran,

sosial, ekonomi, dan lainnya dan bagaimana kedua jenis ruang

mempengaruhi individu, kolektivitas, dan proses sosial dan

kekuatannya. Demikian juga dapat digambarkan penerapan Sosiologi

spasial (ruang sosial) dalam beberapa konsep dan isu yang relevan di

lapangan, termasuk penggunaan lahan, lokasi, kepadatan, kedekatan,

ruang publik, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi politik.

Memperhatikan pandangan di atas tentang ruang sosial, maka

asrama SM Petrus van Diepen dapat dipandang sebagai suatu ruang

sosial yang unik, karena terdapat batasan ruang dimana para siswa

berinteraksi satu sama lain dalam konteks hidup harian. Dan apa yang

terjadi di dalam keberasramaan di Asrama Petrus van Diepen dengan

sendirinya mempunyai arti secara sosial. Keberasramaan yang terjadi

dalam ruang sosial ini menghadirkan konformitas lewat adanya

peraturan hidup bersama, adanya pendamping-pembina-formator yang

menata hidup bersama dan inilah yang menjadi kekuatan dalam

kehidupan berasrama. Perubahan dan penyesuaian yang terjadi

menghasilkan nilai unggul dan ini dapat terjadi dalam keberasramaan

yang dapat bersifat ”asosiatif” dan ”disosiatif” dalam proses dialektis

yang mempertemukan antara individu-individu yang berlatarbelakang

sifat dan budaya yang berbeda-beda dengan struktur pengikat, yaitu

peraturan hidup bersama harian tanpa menimbulkan kesenjangan

kultural karena konformitas; bahkan interaksi social inilah yang justeru

menciptakan nilai unggul dalam keberasramaan bagi berlangsungnya

kehidupan sosial di asrama Petrus van Diepen. Hal ini tidak akan

terjadi tanpa pembinaan hidup dalam asrama. Justru dalam kehidupan

keberasramaan terjadilah pertemuan-pertemuan berbagai elemen yang

membangun dan memberikan nilai unggulnya.


48

Fenomenologi

Untuk menelusuri modal sosial dan ruang sosial ini dipakai

pendekatan fenomenologis dengan sederet asumsi subyektivis tentang

hakikat pengalaman nyata dan tatanan sosial, sebagaimana upaya

Alfred Schulz dalam membangun fenomenologi sosial yang

mengaitkan sosiologi dengan fenomenologi filsafati Edmund Husserl.

Yang utama dari pemikiran Husserl adalah bahwa ilmu pengetahuan

selalu berpijak pada „yang eksperiensial‟. Selanjutnya Schulz

melanjutkan pendapat ini, yakni mengkaji cara-cara anggota

masyarakat menyusun dan membentuk ulang alam kehidupan sehari-

hari, dan kumpulan pengetahuan ini menciptakan dunia yang familiar;

dunia yang terlihat „akrab‟ di mata setiap anggota; ribuan fenomena

dalam kehidupan sehari-hari dirangkum ke dalam konstruk dan

kategori yang terbatas; yaitu panduan yang umum dan fleksibel untuk

memahami atau menginterpretasi pengalaman. Tipifikasi (atau

pemolaan) memudahkan setiap individu untuk mengkaji pengalaman,

mengenali dan menentukan apakah benda dan peristiwa dapat

dipandang sebagai bagian atau masuk jenis realita khusus atau tidak

(Bdk. Holstein & Gubrium, 2009: 336).

Pendekatan fenomenologis Schulz ini dikembangkan oleh

Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1990) dengan penjelasan tentang

paham habitus (kebiasaan) dan proses habitualisasi (pembiasaan), yaitu pemikiran, perasaan, dan tindakan yang selalu terjadi berulang-ulang

dalam pengalaman harian yang dialihkan dan dipelajari oleh masing-

masing anggota masyarakat secara berulang kali sehingga terbentuklah

pola cita, pola rasa dan pola tindak yang di-share oleh setiap anggota kelompok/masyarakat. Justru pendidikan di sekolah dan asrama

menjadi sarana proses pembiasaan (habitualisasi) tiap anggota untuk

memasuki universum pengetahuan dari masyarakatnya; inilah proses

sosialisasi sekunder, menurut Berger & Luckmann (1990: 194, 210,

216), sesudah pengalaman sosialisasi primer di tengah keluarga, yang

dikenal sebagai pendidikan informal/non-formal bagi anak.


49

Pendidikan Sebagai Modal Sosial Masyarakat

Salah satu bidang yang diharapkan memberikan kontribusi bagi

penguatan modal sosial adalah bidang pendidikan. Pendidikan tidak

hanya mencakup pendidikan formal atau sekolah saja, tetapi juga

mencakup arti pendidikan secara luas. Sekolah dan/ataupun perguruan

tinggi hanya merupakan salah satu agen sosialisasi bagi tumbuh-

kembangnya modal sosial, di samping agen-agen penting lainnya

seperti keluarga dan media massa. Dukungan secara luas dari semua

agen ini akan memberikan efek yang lebih luas dalam menumbuh-

kembangkan sekaligus menguatkan modal sosial bangsa.

Pembangunan di dalam masyarakat harus diawali dari

perubahan cara berpikir di dalam keluarga, para pendidik, dan elemen

pendukung lainnya tentang pentingnya menguatkan modal sosial.

Perubahan cara berpikir yang nantinya berakibat pada perubahan sikap

mental merupakan tahapan yang paling kritis dan paling sulit dalam

proses transformasi sosial, karena hal tersebut menyangkut perubahan

nilai, kebiasaan, bahkan keyakinan. Kesediaan untuk mengubah diri

secara individual harus dibarengi pula dengan merekonstruksi sistem

pendidikan agar lebih kondusif, seperti pengenalan muatan konsep

maupun praktek modal sosial di dalam kurikulum sekolah mulai dari

tingkat pendidikan sekolah dasar.

Penguatan modal sosial melalui pendidikan dilakukan melalui

tiga komponen: jaringan kerja sosial, norma sosial, dan sanksi. Dalam

jaringan kerja sosial, akses peserta didik terhadap informasi dikuatkan.

Dalam norma sosial, aturan-aturan yang berlaku dikuatkan agar meng-

hasilkan hubungan timbal balik yang positif, munculnya harapan bagi

kerjasama, kepercayaan, dan perilaku positif. Adapun dalam sanksi,

anak didik mentaati hukuman bagi pelanggaran dan penghargaan bagi

kepatuhan.

Tumbuhkembangnya modal sosial di dalam keluarga, sekolah

maupun masyarakat akan menentukan seberapa besar kepercayaan

masyarakat pada aktor-aktor atau lembaga-lembaga yang menyandang

atribut kekuasaan, pada proses sosial-politik, dan pada kebijakan yang


50

dihasilkan negara. Modal kepercayaan yang tinggi akan mendorong

terjadinya aksi sosial (social action) untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa (Rohman, 2009: 85, Safaruddin, 2008: 1-5).

Jika melihat kondisi pendidikan di Indonesia, sepertinya tujuan

pendidikan nasional masih belum dapat menjadi solusi dalam persoalan

kemanusiaan (Freire, 2007:82-84). Sistem pendidikan yang ada demi

memanusiakan manusia ini, kenyataannya masih belum terwujud,

karena ketimpangan dalam proses akibat kesalahan sistem yang dite-

rapkan. Akhirnya pendidikan ini menghasilkan proses sosialisasi yang

tidak sempurna. Darmaningtyas (2004:5) dalam kata pengantarnya,

mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum mendukung

terwujudnya tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia. Sistem

pendidikan nasional tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan

politik baik birokrasi, partai politik, maupun kelompok masyarakat

lainnya. Kebijakan pendidikan yang dipraktekkan sampai kini lebih

mengakomodir kepentingan-kepentingan penguasa ketimbang

kepentingan manusia itu sendiri. Akibatnya negara gagal menciptakan

pendidikan yang dapat menjadi modal sosial (Sirozi, 2005).

Selain itu, model evaluasi yang diterapkan dalam pendidikan

kita masih menggunakan penilaian kuantitatif, seperti diungkapkan

oleh H.A.R Tilaar dan Nugroho (2009:182). Proses pendidikan yang

sukses tidak saja hanya diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif,

tetapi proses pendidikan ditentukan oleh kualitas. Tilaar dan Nugroho

menyebutkan bahwa rambu-rambu pendidikan berkualitas ditandai

dengan sejauh mana kurikulum pendidikan dapat menjawab kebu-

tuhan masyarakat serta sejauh mana sumbangsih pendidikan terhadap

pemenuhan keterampilan peserta didiknya sehingga dapat meningka-

tkan taraf hidupnya kelak di tengah masyarakat (modal sosial).

Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan telah lama menjadi agenda di dalam setiap fase

pembangunan Indonesia. Hal tersebut terjadi sebelum memasuki abad


51

21 seperti diuraikan oleh Djojonegoro (1998:11). Pemerintah

memberikan perhatian cukup besar di bidang peningkatan kualitas

SDM. Dalam GBHN 1993 dijelaskan tentang perhatian pemerintah di

bidang pendidikan ini yaitu sebagai berikut:

“Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia; dan didorong saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mancapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional”.

Dalam mensukseskan pembangunan nasional yang bersifat

berkesinambungan (suistainable), dan untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kiranya perlu

mengkaji dan melihat pendidikan dari perspektif ekonomi politik.

Dalam pembangunan, ekonomi dan pendidikan merupakan dua

komponen yang saling memberikan pengaruh timbal balik. Menurut

Kartono (1992 : 309), pendidikan merupakan komponen ekonomi yang

penting, karena dapat memproduksi tenaga kerja terampil yang dapat

memasuki pasaran kerja, di samping membentuk manusia-manusia

ekonomis untuk pembangunan masyarakat demi kelestarian hidup

bangsa.

Laju pertumbuhan ekonomi ternyata baru dapat memberikan

keuntungan minimal kepada manusia yang berada pada strata sosial

paling miskin, baik yang ada di daerah pedesaan maupun di daerah-

daerah kumuh di pinggiran kota. Keuntungan di sektor industri,

pertambangan, perkebunan belum didistribusikan secara merata

sampai ke lapisan bawah. Akibatnya, strata sosial marginal dan paling

miskin (kurang mampu) tadi juga mendapatkan porsi pendidikan

formal (sekolah) paling sedikit atau minimal.

Sektor primer modern belum mampu menampung serta

memanfaatkan sumber-sumber daya manusia desa, yang merupakan

bagian terbesar penduduk di Indonesia. Padahal pengelolaan tenaga


52

manusia melalui pendidikan (edukasi) sehingga menjadi produktif

merupakan tujuan ekonomis dan tujuan sosial dengan laju

pertumbuhan dari domestik bruto di atas rata-rata. Kemudian Baswir

(1999: 23) menambahkan, struktur perekonomian Indonesia masih

ditandai dengan terjadinya dualisme ekonomi, yaitu ekonomi modern

yang berorientasi kepada pengakumulasian kapital, dan perekonomian

yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Tenaga kerja Indonesia

sekitar 70 % tamatan Sekolah Dasar, dan hanya 3 % yang memperoleh

kesempatan pemerataan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu perlu

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Strategi pembangunan nasional harus dapat berorientasi kepada

pengembangan sektor pertanian tradisional untuk digeser menjadi

pertanian modern mengarah pada agro–bisnis dan agro-industri

dengan difokuskan kepada usaha memberantas kemiskinan, juga

peningkatan penghasilan untuk bisa hidup layak.

b. Mengaplikasikan kebijakan pendidikan tinggi yang bertolak dari

realitas nyata, yaitu upaya peningkatan ekonomi mayoritas

masyarakat pada umumnya, dari keterbelakangan untuk

dikembangkan kepada produktivitas, efektivitas, serta mobilitas

ekonominya.

c. Khususnya bagi suatu daerah di pedesaan atau periferi, kedua macam usaha tersebut harus memperoleh dukungan dari kebijakan

pendidikan dan aktivitas pendidikan yang berorientasi kepada

kemiskinan atau ketidakmampuan; jadi harus ada “a poverty oriented policy”, sebab di sini terdapat keterbelakangan di berbagai sektor kehidupan dalam masyarakat. Maka wajar jika pendidikan

ingin memberikan kontribusi positif kepada pengembangan negara

dan bangsa; pendidikan harus dapat mengadaptasi diri pada

kebutuhan masyarakat dimana mayoritas rakyat Indonesia dalam

kondisi ekonomi yang masih sangat lemah dan pada kondisi

wilayah tanah air yang pasca-agraris.


53

Dalam keadaan dan situasi perekonomian sebagaimana saat ini,

kiranya perlu untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan

yang berpihak pada kemiskinan dan keterbelakangan yang terdiri dari:

a. Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, yang jumlahnya

masih cukup besar; ini dapat menjadi lebih ekonomis, sebab dapat

digunakan untuk membangun angkatan kerja yang terdidik atau

terlatih secara teknis;

b. Menjadi kebutuhan sosial untuk merangsang dinamika serta

pengembangan, yang sesuai dengan sila “Kemanusiaan yang adil

dan beradab”; juga asas demokrasi Pancasila.

Selanjutnya, pembangunan dan modernisasi di suatu negara

hanya bisa dilakukan melalui perbaikan dan perluasan bidang

pendidikan dengan tujuan untuk membangkitkan serta

mengembangkan individualitas–sosialitas-moralitas manusianya serta

kemampuan ekonominya (Kartono, 1997:98). Sebab itu pendidikan

menjadi kebutuhan mutlak suatu negara yang berkeinginan dan

berupaya untuk maju, serta berkemauan besar mencapai kemakmuran

masyarakatnya. Agar tercapai tujuan hidup yang lebih baik, maka

faktor politis, ekonomis, sosial, kultural dan keamanan sangat

diperlukan oleh para tenaga terdidik.

Lewat beberapa argumentasi tersebut, maka pendidikan dalam

perspektif ekonomi, kiranya dapat dijelaskan dengan mengutip

pendapat dari Kartono (1997: l0l) antara lain:

a. Mampu menyiapkan tenaga kerja yang handal, baik (bermutu);

b. ikut mempersiapkan dibukanya lahan-lahan kerja baru;

c. bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya,

serta untuk pemerataan keadilan dan kesejahteraan pada

khususnya.

Sedangkan pada perspektif politik, pendidikan merupakan

proses sosial dan proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi

dimensi utama dari filsafat pendidikan. Maka relasi sosial yang berbeda


54

dalam wadah suatu negara, yang bergantung pada renggang-dekatnya

relasi sosial antara individu dengan individu lain, menyebabkan

munculnya praktek pendidikan yang berbeda. Di negara demokrasi,

orang menghargai perbedaan, karena itu sistem pendidikan biasanya

disusun atas dasar dari pendapat orang banyak. Tetapi pendidikan

terasa dipaksakan bilamana dilaksanakan di negara totaliter; negara

membatasi kebebasan individu, dengan cara memberikan pendidikan

dengan pola yang uniform, ketat dan keras. Sistem pendidikannya

hanya satu, berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru,

termasuk juga dosen bersikap otokratis dan mutlak, bila berkuasa atau

memerintah (mengajar) memakai tangan besi, karena para guru dengan

ketat akan melakukan dan meneruskan semua perintah dari kekuasaan

politik (pendidikan) yang juga otoriter sifatnya. Bagi negara totaliter,

edukasi dipandang sebagai kekuatan (force), minimal paling tidak dijadikan kekuatan politik. Sebab itu pendidikan harus menjadi

tanggung jawab negara, dan negara secara mutlak (absolut) mengatur

pendidikan dengan cermat.

Manajemen Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Manajemen kerapkali dipandang sebagai ilmu, dan sebagai

strategi. Manajemen dikatakan sebagai ilmu oleh karena dipandang

sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha

memahami mengapa dan bagaimana mencapai sasaran melalui cara-

cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Sedangkan

sebagai strategi, karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus

untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional yang

dituntun oleh suatu kode etik.

Manajemen memiliki empat fungsi yaitu fungsi: Perencanaan

(Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengen-

dalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi

tercapai secara efektif dan efisien. Aspek perencanaan berfungsi untuk


55

menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk

pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan

dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman,

menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program.

Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara

ilmiah. Aspek pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan

dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi

garis, staf, dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan

wewenang, dengan struktur horizontal dan vertikal. Aspek pemimpin

menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi

para bawahan, bagaimana orang lain melaksanakan tugas yang esensial

dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama.

Sedangkan aspek pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi

dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan

memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Produk dari

aspek pengawasan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, oleh

karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.

Manajemen itu, seperti yang dikemukakan oleh Stoner

(2006:15), bagaikan seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-

orang, sebagai ”the art of getting things done through people”. Definisi ini perlu mendapat perhatian karena berdasarkan kenyataan,

manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang

lain. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Botinger (2005:23);

manajemen sebagai suatu seni membutuhkan tiga unsur, yaitu:

pandangan, pengetahuan teknis, dan komunikasi. Ketiga unsur tersebut

terkandung dalam manajemen. Oleh karena itu, keterampilan perlu

dikembangkan melalui pelatihan manajemen, seperti halnya melatih

seniman. Pada masa yang akan datang ada kemungkinan bidang

manajemen akan lebih banyak menyerupai seni daripada ilmu.

Semakin banyak belajar tentang manajemen, dalam banyak hal dapat

memperoleh informasi tentang seperangkat tindakan.

Demikian pula hubungan antar manusia, struktur sosial, dan

organisasi menuntut seorang manajer untuk memahami ilmu perilaku


56

yang mendasari manajemen. Akan tetapi, sebelum pengetahuan

tersebut dikuasai, manajer harus bergantung pada intuisinya sendiri

(karena informasi tidak memadai) dan melakukan penilaian sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak aspek

manajemen telah menjadi ilmiah, tetapi masih banyak unsur-unsur

manajemen yang tetap merupakan kiat tersendiri seorang manajer.

Prinsip-prinsip umum dalam manajemen terdiri dari (1)

pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian, (2)

wewenang dan tanggung jawab pekerjaan yang diikuti

pertanggungjawaban, (3) disiplin yang berupa ketaatan dan kepatuhan

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, (4) kesatuan

perintah dalam melaksanakan pekerjaan, (5) kesatuan pengarahan

menuju sasaran, (6) mengutamakan organisasi di atas kepentingan

sendiri, (7) penggajian pegawai yang menumbuhkan kedisiplinan dan

kegairahan kerja, (8) pemusatan wewenang menuju pemusatan

tanggung jawab, (9) hirarki puncak dan bawahan, (10) ketertiban

dalam melaksanakan tugas, (11) keadilan dan kejujuran moral

karyawan, (12) stabilitas kondisi karyawan, (13) prakarsa mewujudkan

suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan baik, dan (14)

semangat kesatuan.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen tersebut

seorang manajer akan melakukan seluruh kegiatannya dengan berpijak

pada tahapan-tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian (Terry dalam Handoko, 1998:78). Fungsi manajemen

yang meliputi tahap-tahap tersebut akan selalu dijadikan acuan oleh

manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Pencapaian suatu tujuan pada sebuah organisasi atau lembaga

memerlukan anasir manajemen, yang memerlukan pemberdayaannya

secara simultan. Anasir manajemen tersebut dikenal dengan 6M yaitu

men, money, materials, machines, methods, dan market.

Dari seluruh anasir manajemen, pada akhirnya unsur manusia

yang menjadi core dari proses-proses manajemen. Begitu juga dalam konteks manajemen pendidikan, anasir manusia menjadi pusat dari


57

seluruh kegiatan manajemen pendidikan. Hal ini disebabkan karena

manusia adalah salah satu bidang garapan manajemen, dan sekaligus

juga menjadi sasaran bidang pendidikan. Oleh karena itu, di dalam

proses pendidikan manusialah yang menjadi fokus garapannya guna

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

Menurut Mulyasa (2004:48) manajemen pendidikan adalah

suatu proses pengembangan kegiatan kerja sama sekelompok orang

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses

pengembangan kegiatan tersebut mencakup perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan; sebagai suatu proses

untuk mewujudkan visi menjadi aksi. Oleh karena itu kerangka kerja

manajemen secara umum diterapkan juga dalam manajemen

pendidikan, baik anasir maupun fungsi-fungsinya.

Oleh karena manajemen merupakan serangkaian kegiatan

dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengen-

dalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mengatur dan

mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara

efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2002; Sudjana, 2004), maka begitu juga halnya

dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan

penataan, pengelolaan, pengaturan, dan kegiatan-kegiatan lain

sejenisnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala

komponennya dan dalam kaitannya dengan pranata dan lembaga lain

(Sudjana, 2004:137). Dengan demikian, manajemen pendidikan adalah

proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian.

Menurut Hamalik (2007:80) secara umum tujuan manajemen

pendidikan dalam proses pembelajaran adalah untuk menyusun suatu

sistem pengelolaan yang meliputi: 1) Administrasi dan organisasi

kurikulum; 2) Pengelolaan dan ketenagaan; 3) Pengelolaan sarana dan

prasarana; 4) Pengelolaan pembiayaan; 5) Pengelolaan media

pendidikan; 6) Pengelolaan hubungan dengan masyarakat, yang


58

manajemen keterlaksanaan proses pembelajaran yang relevan, efektif

dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Kemudian, jika dilihat secara lebih khusus, tujuan dari

pelaksanaan manajemen pendidikan adalah terciptanya sistem

pengelolaan yang relevan, efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan

dengan mencapai sasaran dengan suatu pola struktur organisasi

pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antara pemimpin

program, tenaga pelatih fasilitator, tenaga perpustakaan, tenaga teknis

lain, tenaga tata usaha dan tenaga pembina. Selain itu manajemen

pendidikan bertujuan untuk memperlancar pengelolaan program

pendidikan dan keterlaksanaan proses pembelajaran.

Manajemen pendidikan, lanjut Hamalik (2007:81), memiliki

fungsi terpadu dengan proses pendidikan khususnya dengan

pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hubungan ini, terdapat

beberapa fungsi manajemen pendidikan, yaitu:

1) Fungsi Perencanaan, mencakup berbagai kegiatan menentukan

kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, menentukan isi

program pendidikan dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu

dilakukan kegiatan penyusunan rencana, yang menjangkau ke

depan untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi kebutuhan di

kemudian hari, menentukan tujuan yang hendak ditempuh,

menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis dan urutan

kegiatan, menetapkan rencana biaya yang diperlukan, serta

menentukan jadwal dan proses kerja.

2) Fungsi Organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan

prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab, dalam pengelolaan

secara integral. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan, seperti:

mengidentifikasi jenis dan tugas tanggungjawab dan wewenang,

merumuskan aturan hubungan kerja.

3) Fungsi Koordinasi, yang berupaya menstabilisasi antara berbagai

tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin

pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan.


59

4) Fungi Motivasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi

proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan

sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab

serta kewenangan, sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal,

yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan keberhasilan

program.

5) Fungsi Kontrol, yang berupaya melakukan pengawasan, penilaian,

monitoring, perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem

manajemen pendidikan tersebut.

Sekolah Asrama (Boarding School)

Sekolah Asrama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sejak tahun 2008 menggalakkan program sekolah berbasis-berpola

asrama sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan sekaligus

mencerahkan anak bangsa. Keseimbangan antara kecerdasan

intelektual dan kecerdasan spiritual anak bangsa mutlak dibutuhkan

demi keberlangsungan masa depan bangsa ini. Kecerdasan intelektual

tanpa disertai dengan kecerdasan spiritual akan membuat bangsa

Indonesia menjadi bangsa yang kehilangan karakter dan jati dirinya.

Sistem pendidikan yang dinilai tepat untuk mewujudkan cita-

cita tersebut adalah sistem pendidikan unggulan yang merupakan

perpaduan antara dua sistem pendidikan yang telah dimiliki oleh

Indonesia saat ini, yaitu sistem pendidikan formal dan sistem

pendidikan berpola asrama. Sistem pendidikan formal, dalam konteks

penelitian ini adalah SMP dan SMA, mewakili keunggulan akademik.

Sistem pendidikan berpola asrama merupakan cerminan dari

keunggulan spiritual. Apabila proses pembelajaran pada pendidikan

formal rata-rata membutuhkan waktu selama 12 jam sehari, maka tidak

dengan berpola asrama, pendidikan berbasis lokal ini proses

pembelajarannya berlangsung hingga 24 jam (Kemdiknas, 2011: 1).


60

Selain sebagai media pengembangan kualitas sumber daya

manusia, lembaga pendidikan formal atau sekolah juga berfungsi

sebagai wadah transformasi sosial dan budaya. Di sekolah, siswa atau

peserta didik menjalani proses pembelajaran untuk memperoleh

wawasan, pengetahuan, sekaligus keterampilan yang akan dijadikan

bekal hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, di sekolah juga terjadi proses sosialisasi

(sekunder, menurut Berger & Luckmann 1990) antara peserta didik dan

warga sekolah lainnya, terutama dengan guru atau pendidik. Proses

sosialisasi tersebut dapat terjalin melalui pengajaran ilmu,

pengetahuan, dan penanaman nilai-nilai serta moralitas.

Dalam konteks ini, proses sosialisasi yang dilakukan oleh

sekolah setidaknya mencakup empat dimensi. Pertama, pendidikan, yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, peran seleksi sosial, yang mencakup pemberian legalitas (misalnya berupa

ijazah atau sertifikat) dan seleksi terhadap peluang kerja. Ketiga, pembinaan peserta didik. Keempat, aktivitas kemasyarakatan. Sistem pendidikan formal atau sekolah formal mempunyai beberapa

keunggulan dalam upaya pengembangan peserta didik. Keunggulan

yang utama adalah pelaksanaan sistem pendidikan yang berjenjang

(misalnya dari SD, SMP, hingga SMA).

Selain itu, program pendidikan disusun secara hierarkis dan

sistematis, serta adanya standarisasi pencapaian keberhasilan

pendidikan. Sistem pendidikan formal juga memberikan peserta didik

berbagai materi yang terstruktur, faktual, dan dibutuhkan, terutama

yang diperlukan dalam dunia kerja. Dengan demikian, lembaga

pendidikan formal atau sekolah pada akhirnya dapat berperan sebagai

mitra pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi pembentukan

dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Terlebih lagi, di kalangan masyarakat umum di Indonesia, pendidikan

formal masih menjadi tolak ukur bagi tingkat kecerdasan seseorang.

Pemerintah melalui kementerian terkait sesungguhnya sudah

berusaha untuk memperbaiki mutu pendidikan formal melalui


61

berbagai cara dan langkah yang terus disempurnakan. Upaya tersebut

misalnya dengan menyusun kurikulum yang dinamis dan fleksibel

dengan penyediaan bahan ajar yang disusun secara sisrematis sesuai

dengan kompetensi yang hendak dicapai.

Strategi dan model pembelajaran pun telah dirumuskan dengan

bentuk yang variatif dan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi

proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan kualitas juga ditujukan

untuk para pendidik yang harus memiliki kualifikasi dan kompetensi

yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga

mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang

proses pendidikan, serta sistem pengelolaan sekolah yang lebih

profesional.

Salah satu sasaran utama sekolah formal yang akan dipadukan

dengan sistem pendidikan di asrama adalah sekolah menengah pertama

atau SMP. Tujuan dipilihnya tingkat ini adalah karena siswa sekolah

usia SMP, yaitu antara 13-15 tahun, merupakan tingkat usia yang

rentan. Tingkat usia ini merupakan usia peralihan dari masa anak-anak

ke usia remaja.

Usia anak SMP termasuk ke dalam fase genital di mana pada

masa ini, proses psikoseksual seseorang mencapai “titik akhir”. Fase ini

juga sering disebut dengan nama masa pubertas, yaitu masa terjadinya

perubahan-perubahan dalam tubuh yang mengiringi rangkaian

pendewasaan, baik fisik maupun psikis. Para psikolog menyebut masa

pubertas sebagai masa yang sarat akan badai dan tekanan (storm and stress). Pada usia ini, seseorang sudah tidak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai anak-anak, namun juga belum sepenuhnya

mengadopsi, apalagi mempraktekkan pola perilaku usia dewasa

(Amriel, 2008:19).

Ketika mengalami masa pubertas, seseorang akan dihadapkan pada berbagai kebutuhan akal. Hamid Zahran (Az-Zabalawi, 2007: 516)

menggolongkan berbagai kebutuhan akal pada fase pubertas menjadi

beberapa jenis kebutuhan, antara lain kebutuhan berpikir dan

memperluas dasar pemikiran serta perilaku, kebutuhan ingin


62

mengetahui berbagai hakikat, kebutuhan ingin mendapatkan

penjelasan tentang berbagai hakikat, dan kebutuhan akan kedisiplinan.

Selain itu, juga kebutuhan akan berbagai pengalaman baru,

kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri dengan cara bekerja, dan

kebutuhan untuk meraih kesuksesan studi, kebutuhan untuk

mengungkapkan jatidiri, kebutuhan akan kesesuaian, kebutuhan ingin

melakukan hal-hal yang menarik perhatian dan menantang, kebutuhan

akan berbagai maklumat dan perkembangan kemampuan, kebutuhan

mendapatkan pengarahan yang bersifat memperbaiki dan mendidik,

dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usia remaja atau

usia siswa SMP adalah usia pencarian identitas dan sangat rentan

terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang cenderung negatif. Oleh

karena itu, di samping dikawal melalui pendidikan formal di sekolah,

remaja pada usia ini juga perlu diberi asupan mengenai pemahaman

yang bersifat spiritual, dalam hal ini adalah sistem pendidikan berpola

asrama.

Seperti halnya di sekolah formal, sistem pendidikan di asrama

juga memiliki beberapa keunggulan yang tentunya memiliki kekhasan

tersendiri. Keunggulan yang dimiliki berpola asrama antara lain, misi

pendidikannya banyak ditekankan pada aspek moralitas dan pembi-

naan kepribadian, kultur kemandirian dan interaksi sosial dengan

masyarakat sekitar secara langsung dan berlangsung 24 jam sehari.

Selanjutnya, penguasaan literatur klasik yang sarat dengan

nilai-nilai dan pesan-pesan moral yang berguna bagi pengem-bangan

peradaban yang beretika, kharisma kiai sebagai pimpinan dan pengasuh

lembaga asrama menjadikan panutan dan teladan dalam kehidupan

sehari-hari, serta hubungan kiai dan siswa yang bersifat kekeluargaan

dengan kepatuhan yang tinggi (Kemdiknas, 2011:3).

Perpaduan sistem pendidikan sekolah menengah pertama dan

atas dengan berpola asrama menuntut adanya harmonisasi antara dua

keunggulan model pendidikan dalam satu lingkungan yang dikelola


63

secara terpadu, saling mengisi, dan mengembangkan potensi sekolah

didik agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang handal.

Tujuan tersebut tentu saja baru bisa dicapai apabila ada tindakan-

tindakan kongkret yang dipelopori oleh pemerintah melalui

kementerian terkait bersama-sama dengan lembaga pendidikan dan

masyarakat.

Program Pendidikan Berpola Asrama

Asrama sebagai lingkungan pendidikan memiliki ciri-ciri

antara lain: Sewaktu-waktu atau dalam waktu tertentu hubungan anak

dengan keluarganya menjadi terputus atau dengan sengaja diputuskan

dan untuk waktu tertentu pula anak-anak itu hidup bersama anak-anak

sebayanya. Setiap asrama mempunyai suasana tersendiri yang amat

diwarnai oleh para pendidik atau pemimpinnya dan oleh sebagian

besar anggota kelompok dari mana mereka berasal. Demikian pula

tatanan dan cara hidup kebersamaan serta jenis kelamin dari

penghuninya turut membentuk suasana asrama yang bersangkutan.

Jenis dan bentuk asrama itu bermacam-macam sesuai dengan

kepentingan dan tujuan dari pengadaannya sebagai suatu bentuk

lingkungan pendidikan. Misalnya:

a. Asrama santunan yatim piatu sebagai tempat untuk

menampung anak-anak yang salah satu atau kedua orang

tuanya meninggal. Kadang-kadang rumah yatim piatu

merupakan tempat tinggal yang tetap sehingga hubungan

dengan keluarga terputus.

b. Asrama tampungan di mana anak-anak dididik oleh orang tua

angkat, karena orang tuanya sendiri tidak mampu atau karena

orang tuanya menitipkan pendidikan dan pemeliharaan anak

kepadanya.

c. Asrama untuk anak-anak nakal atau mempunyai kelainan fisik

atau mental, maupun kedua-duanya, sehingga membutuhkan

pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa.


64

d. Asrama yang didirikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak

mungkin dapat dilakukan dalam pendidikan rumah maupun

sekolah.

e. Asrama yang dibutuhkan untuk menunjang ketercapaian

tujuan pendidikan suatu jabatan, yang tanpa itu tidak mungkin

dihasilkan pejabat-pejabat yang dapat memikul tanggung jawab

dan melaksanakan tugas-tugas yang bersangkutan.

Setiap asrama tersebut, masing-masing merupakan lingkungan

pendidikan yang dibina sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dalam

rangka membantu perkembangan kepribadian anak. Cara-cara

pendidikan dan alat-alat pendidikan yang digunakan dalam sarana itu

berlain-lainan sesuai dengan sifat, kepentingan dan tujuannya.

Meskipun demikian, sedapat mungkin senantiasa diusahakan untuk

mewujudkan suasana ”kehidupan keluarga” di mana rasa kasih sayang

dan kehidupan keagamaan dapat diwujudkan secara wajar. Hal ini

penting agar mereka bersuasana seperti berada di rumahnya sendiri

dan dalam lingkungan perlakuan yang wajar laksana perlakuan orang

tua mereka sendiri.

Tipologi Asrama

Ada beberapa jenis sistem asrama yang dapat dijumpai di kota

Sorong dan kabupaten Sorong, di Propinsi Papua Barat, dan yang

dijadikan sasaran observasi bandingan dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

a. Asrama sebagai tempat Kost

Tujuan utama asrama adalah sebagai tempat tinggal

bagi siswa yang datang dari luar daerah yang tidak mempunyai

penampungan di rumah keluarga. Siswa disini mengatur

sendiri dan kadang berkelompok. Kehidupan mereka masih

banyak tergantung pada perhatian orang tua yang sesekali

datang melihat mereka. Sistem asrama di sini lebih bebas; tidak


65

ada pedoman atau aturan khusus, juga tidak ada Pembina atau

pamongnya. Asrama seperti ini pada umumnya disediakan oleh

Pemerintah Daerah; misalnya asrama siswa suku Moskona di

kota Sorong.

b. Asrama sebagai Panti Asuhan

Asrama ini menawarkan kesempatan asrama untuk

siswa kelas 7 atau lebih tinggi (SMP/SMA). Asrama ini

umumnya dikelola oleh sebuah yayasan atau komunitas religius

yang memberikan seorang pamong asrama sebagai pengatur

hidup harian anak-anak di Asrama tersebut. Pendampingan

bagi anak-anak yang masuk di asrama ini diserahkan

sepenuhnya kepada seorang pendamping. Orang tua

mempercayakan anak mereka dan orang tua juga masih ikut

bertanggungjawab dengan biaya hidup dari anak-anak mereka.

Asrama seperti ini terpisah dari sekolah dan mempunyai

peraturannya sendiri. Anak-anak yang tinggal di asrama dapat

bersekolah di satu sekolah atau beberapa sekolah yang ada

dalam satu kota. Misalnya, asrama St.Agustinus untuk siswa

SMA-K, asrama St. Monika untuk siswi SMA-K, dan asrama St.

Fransiskus Xaverius untuk siswi SMP di kota Sorong; juga

beberapa panti asuhan yang dikelola oleh kelompok Islam dan

umumnya berdekatan dengan sebuah mesjid ataupun

digabungkan dengan pesantren, seperti yang banyak terdapat

di kabupaten Sorong.

c. Asrama sebagai boarding school

Asrama ini dibangun dengan tujuan khusus dan

menyatukan baik sekolah maupun asrama dalam satu kesatuan.

Ada peraturan dan pedoman dan ada pendampingan yang jelas

yang dikoordinir oleh seorang rektor. Sekolah dan asrama

saling terkait satu sama lain dan kehidupan berasrama menjadi

kekuatan kehidupan di sekolah maupun sebaliknya. Malahan

tenaga pendidik atau guru berperan serentak sebagai pamong

atau Pembina para siswa dan mereka sendiri tinggal di asrama


66

berdampingan dengan para siswa. Misalnya, kegiatan hidup di

sebuah pesantren; juga Seminari Petrus van Diepen, yang

menjadi obyek penelitian ini. Corak hidup yang

mengintegrasikan kegiatan pendidikan formal di sekolah dan

pembinaan kebiasaan serta kecakapan hidup di asrama inilah

yang disebut dalam penelitian ini: „sekolah berpola asrama‟

ataupun „keberasramaan‟.

Keunggulan Program Pendidikan Berpola Asrama

Sistem boarding lebih menekankan pendidikan kemandirian, dan berusaha menghindari dikotomi keilmuan (ilmu agama dan ilmu

umum). Dengan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan

ilmu umum diharapkan akan membentuk kepribadian yang utuh setiap

siswanya. Hal tersebut dimungkinkan karena sistem boarding dilaksanakan dengan keunggulan-keunggulan tertentu antara lain:

a. Program Pendidikan Paripurna

Umumnya sekolah-sekolah regular terkonsentrasi pada

kegiatan-kegiatan akademis sehingga banyak aspek hidup anak

yang tidak tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu

yang ada dalam pengelolaan program pendidikan pada sekolah

regular. Sebaliknya, sekolah berasrama dapat merancang program

pendidikan yang komprehensif holistik dari program pendidikan

keagamaan, academic development, life skill (soft skill dan hard skill) sampai membangun wawasan global. Bahkan pembelajaran tidak hanya sampai pada tataran teoritis, tapi juga implementasi

baik dalam konteks belajar ilmu ataupun belajar hidup.

b. Pengawasan langsung oleh pamong

Sistem asrama memungkinkan pendidik melakukan

tuntunan dan pengawasan secara langsung kepada para siswa, yang

memang hal ini sangat dimungkinkan karena guru dan siswa

tinggal di dalam satu komunitas yang sama. Pengawasan langsung


67

ini menyebabkan prilaku siswa yang menyimpang dapat segera

diketahui dan dapat dilakukan tindakan yang segera mencegahnya.

c. Interaksi.

Intensitas interaksi antara pamong dan siswa sangat kondusif

bagi pemerolehan pengetahuan yang hidup. Umumnya, sistem

boarding dipantau dan diawasi oleh pamong yang bertanggungjawab terhadap sejumlah siswa. Intensitas interaksi

antara pamong dan siswa memberikan peluang bagi siswa untuk

mengikuti arahan serta tindakan yang dilakukan oleh pamong serta

memperoleh pengetahuan tentang hidup.

d. Pendidikan karakter (character building)

Penanaman nilai merupakan ruhnya penyelenggaraan

pendidikan.Oleh karenanya pola-pola pendidikan berasrama

mengembangkan dan menyadarkan siswa terhadap nilai

kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan dan kasih sayang sebagai

nilai-nilai universal yang dimiliki semua agama. Pendidikan juga

berfungsi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan secara

spesifik sesuai keyakinan agama. Maka setiap pembelajaran yang

dilakukan selalu diintegrasikan dengan perihal nilai di atas,

sehingga menghasilkan anak didik yang berkepribadian utuh, yang

bisa mengintegrasikan keilmuan yang dikuasai dengan nilai-nilai

yang diyakini untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup dan

sistem kehidupan manusia. Pendidikan dengan Sistem Boarding School (perpaduan/integrasi sistem pendidikan pesatren dan madrasah) sebenarnya efektif untuk mendidik kecerdasan,

ketrampilan, pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai

moral peserta didik, sehingga anak didik lebih memiliki

kepribadian yang utuh dan khas.

e. Proses Modelling

Menurut Wakhudin (2010), salah satu keistimewaan

pendidikan pondok pesantren adalah sistem boarding school atau sistem berpola asrama. Dengan sistem boarding school, siswa


68

sepanjang hari dan malam berada dalam lingkungan belajar.

Mereka bergaul bersama siswa yang lain dan para pamong mereka.

Para pamong dapat memantau dan mengarahkan setiap perilaku

siswa sepanjang waktu. Di samping itu, dengan bergaul sepanjang

waktu, memungkinkan bagi siswa untuk mencontoh perilaku dan

cara hidup pamong. Sebab, mencontoh merupakan salah satu cara

belajar yang paling efektif daripada sekadar belajar secara kognitif.

f. Pemakaian bahasa asing sebagai bahasa pengantar

Asrama adalah lingkungan yang terdiri dari para penuntut

ilmu, sehingga dari segi ini lingkungannya dikatakan homogen.

Dengan lingkungan yang homogen dalam nuansa keilmuan ini

maka sangat kondusif untuk menerapkan bahasa asing sebagai

bahasa pengantar, yakni dengan menerapkan direct method (metode langsung) yang salah satu cirinya adalah sejak permulaan

siswa dilatih untuk “berfikir dalam bahasa asing”.

g. Fasilitas/sarana dan prasarana lengkap

Sekolah asrama mempunyai fasilitas yang lebih lengkap;

mulai dari fasilitas sekolah yaitu kelas belajar, laboratorium, klinik,

sarana olah raga, perpustakaan, kebun dan taman hijau. Sementara

di asrama fasilitasnya adalah kamar, area belajar pribadi, lemari es,

detector kebakaran, jam dinding, lampu meja, cermin besar, rakrak

yang luas, pintu darurat dengan pintu otomatis.

h. Guru dan pamong yang berdedikasi dan berkualitas

Sekolah-sekolah berasrama umumnya menentukan

persyaratan kualitas guru yang lebih jika dibandingkan dengan

sekolah konvensional. Kecerdasan intelektual, sosial, spiritual dan

kemampuan pedagogis metodologis serta adanya roh kemandirian

pada setiap guru di sekolah berasrama. Ditambah lagi kemampuan

bahasa asing seperti: Inggris, Latin, Jerman, Perancis, dll.


69

i. Lingkungan yang kondusif

Dalam sekolah berpola asrama semua elemen yang ada

dalam kompleks sekolah terlibat dalam proses pendidikan.

Aktornya tidak hanya guru atau bisa dibalik gurunya bukan hanya

guru mata pelajaran, tapi semua orang dewasa yang ada di boarding school adalah guru. Siswa tidak bisa lagi diajarkan bahasa-bahasa langit, tapi siswa melihat langsung praktek kehidupan dalam

berbagai aspek. Guru tidak hanya dilihatnya di dalam kelas, tapi

juga dalam kehidupan kesehariannya.

j. Siswa yang heterogen

Sekolah berasrama mampu menampung siswa dari berbagai

latar belakang yang tingkat heteroginitasnya tinggi. Siswa berasal

dari berbagai daerah yang mempunyai latar belakang sosial,

budaya, tingkat kecerdasan. Kemampuan akademik yang sangat

beragam. Kondisi ini sangat kondusif untuk membangun wawasan

nasional dan siswa terbiasa berinteraksi dengan teman-temannya

yang berbeda sehingga sangat baik baik anak untuk melatih

wisdom anak dan menghargai pluralitas.

k. Jaminan Keamanan

Sekolah berasrama berupaya secara total untuk menjaga

keamanan siswa-siswinya. Banyak sekolah asrama yang

mengadopsi pola pendidikan militer untuk menjaga keamanan

siswa-siswinya. Tata tertib dibuat sangat rigid lengkap dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Jaminan keamanan diberikan

sekolah berasrama, mulai dari jaminan kesehatan (tidak terkena

penyakit menular), tidak narkoba, terhindar dari pergaulan bebas,

dan jaminan keamanan fisik (tawuran dan perpeloncoan), serta

jaminan pengaruh kejahatan dunia maya.

l. Jaminan Kualitas

Sekolah berasrama dengan program yang komprehensif-

holistic, fasilitas yang lengkap, guru yang berkualitas, dan


70

lingkungan yang kondusif dan terkontrol, dapat memberikan

jaminan kualitas jika dibandingkan dengan sekolah konvensional.

Dalam sekolah berasrama, pintar-tidak pintarnya anak, baik-tidak

baiknya anak sangat tergantung pada sekolah karena 24 jam anak

bersama sekolah. Hampir dapat dipastikan tidak ada variable lain

yang “mengintervensi” perkembangan dan progresivitas pendi-

dikan anak, seperti pada sekolah konvensional yang masih dibantu

oleh lembaga bimbingan belajar, lembaga kursus dan lain-lain.

Sekolah-sekolah berasrama dapat melakukan treatment individual, sehingga setiap siswa dapat melejitkan bakat dan potensi

individunya.

Penelitian Terdahulu

Kajian tentang praktik terbaik di dalam manajemen pendidikan

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain kajian Sazali

Yusoff Abd Razak Manaf Rosnarizah Abdul Halim (2010) tentang Best Practices in Educational Management and Leadership: Identifying High Impact Competencies for Malaysian School Principally. Halim dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi seorang

pemimpin adalah penting dalam menentukan arah organisasi, terutama

organisasi sekolah. Menjadi pemimpin organisasi sekolah, dibutuhkan

kemampuan khusus dari seorang pemimpin sekolah dalam rangka

mencapai dan melanjutkan pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai

sebelumnya.

Hasil penelitian Halim dalam memotret praktik terbaik Institut

Aminuddin Baki (IAB), Kementerian Pendidikan Malaysia

menunjukkan bahwa sekolah tersebut mengembangkan pelatihan yang

berorientasi pada pertumbuhan, seperti High Impact Training and Development Initiatives (HITI), Leadership Competency Assessment (LCA), High Inisiative Training Impact (HITI) dan Leadership Competence Assessment (LCA), Growth Oriented Training and Development (GOTD). Untuk mengoperasionalkan kerangka kerja ini, IAB telah mengembangkan instrumen untuk mengevaluasi kepala


71

sekolah kompetensi berdasarkan enam domain yaitu: Kebijakan dan

Arah, Instruksional dan Prestasi, Perubahan dan Inovasi, Masyarakat

dan Hubungan dan Sumber Daya dan Operasi. Dalam studi ini, IAB

diberikan instrumen seluruh negeri untuk 315 kepala sekolah dan 140

Departemen Petugas Pendidikan. Instrumen yang digunakan dalam hal

ini memiliki nilai-Cronbach 0,96. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kompetensi dampak tinggi untuk kepala sekolah di Malaysia

adalah Kualitas Fokus, Fokus Kurikulum, Pemecahan Masalah,

Pengambilan Keputusan, Mengelola Perubahan, Manajemen

Keuangan, Manajemen TIK dan Manajemen Kinerja.

Selanjutnya, penelitian Debbie Vigar Ellis (2013), Boys‟ boarding school management: understanding the choice criteria of parents, South African Journal of Education, mengidentifikasi bahwa sekolah asrama menengah Afrika Selatan telah menjadi lebih

kompetitif sebagai sekolah yang mencoba untuk menarik dan

mempertahankan siswa. Manajemen sekolah tersebut tidak hanya

harus mengatasi kebutuhan pendidikan dan asrama murid, tetapi juga

menerapkan manajemen yang tepat, dengan menggunakan prinsip-

prinsip pemasaran untuk bersaing secara efektif dengan pesantren di

seluruh negeri dan luar. Pelanggan mendasarkan produk pilihan

mereka dan layanan pada persepsi mereka terhadap berbagai

penawaran yang tersedia, dievaluasi sesuai dengan kriteria seleksi yang

mereka anggap penting.

Sekolah di sektor ini, untuk memposisikan diri secara tepat,

harus terlebih dahulu menentukan kriteria yang orangtua gunakan

untuk mengevaluasi satu sekolah terhadap yang lain. Penelitian ini

berangkat untuk menentukan kriteria. Sebuah sampel dari 169 orang

tua dan anak laki-laki tua, dipilih dengan menggunakan database dari

anak laki-laki tertentu 'asrama di KwaZulu-Natal (KZN), Afrika

Selatan, dan dikirimkan kuesioner. Kuantitatif Analisis dilakukan

untuk menentukan kriteria yang paling penting. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pilihan orang tua dalam memilih pendidikan

asrama didasarkan pada lingkungan yang aman dan staf yang

kompeten.


72

Penelitian sekolah berpola asrama di Malaysia terarah pada observasi

terhadap pertumbuhan lewat kompetensi, sedangkan penelitian di

Afrika Selatan ini tertuju pada manajemen sekolah. Sedangkan

penelitian pada sekolah berpola asrama di SM PvD di Sorong ini

terarah pada kombinasi antara kegiatan pendidikan dan pola hidup

asrama.

Documents

BAB 2 TEORI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN · 2016. 5. 17. · BAB 2 TEORI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pembangunan Masyarakat ... menghasilkan kemajuan, maka diperlukan adanya pembangunan. Menurut