12

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua

paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi

mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan

sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang

proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori

keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent

development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan

klassifikasi Larrain (1994). Tikson (2005) membaginya kedalam tiga

klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan

ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul

berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi

untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap

warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling

manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya

suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema

kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini

dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada

keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya

menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya

yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga

mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan

harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai

moral dan etika umat.

13

Siagian (2008) memberikan pengertian tentang pembangunan

sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation

building)”. Adapun Setyono (2008) memberikan pengertian yaitu

pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan. Kita mengubah keadaan

yang dianggap kurang baik kepada keadaan yang lebih baik.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya

pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan,

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan

pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan

pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan

modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur

perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan

yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang,

azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula,

meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan

(Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula

diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja

melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi

dalam struktur ekonomi. Misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau

pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga

kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya,

kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding

terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian

kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya

sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air

bersih,fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain,

14

dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping

adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti

perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme.

Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari

kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan

demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan

masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level

makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari

pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan

dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan

adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya

secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses

perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya

pembangunan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat

yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun

tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah

merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses

trasformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala

aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh

karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang

mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan

menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi

proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada

awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern,

menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus

berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah.

15

Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk

melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang

dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak

jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga

pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum

ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut.

Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan

secara tegas batasannya. Siagian (2008) mengemukakan bahwa

pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi

kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi

sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan

menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak

harus terjadi dalam pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya

pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa

pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan

pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal

ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau

peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu

komunitas masyarakat.

2. Indikator Pembangunan Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk

setiap negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan

pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti

listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok

yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi

kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-

faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-

16

lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita, struktur

perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat

pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan

sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup

(IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini,

akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima

indikator tersebut :

a. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB

merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif

makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia

yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah

menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun

memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan

nasional selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-

negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya

peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan

indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional.

Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan

kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya

ekonomi.

b. Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita

akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan

kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan

peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan

jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.

17

Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan

meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan

diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di

lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional

akan semakin menurun.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi

penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan

di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan

penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan

pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika

Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan

proporsi industrialisasi.

d. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap

industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital

merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah

masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa

pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi

industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal

usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun

pemerintah.

e. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Quality of life Index (PQLI) digunakan untuk

mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini

dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran

tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan

ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh

terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks

ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada

umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf.

18

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi

akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan,

dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan

kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek

huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses

pendidikan sebagai hasil pembangunan.

Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena

tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status

pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini

dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia

sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita

sebagai ukuran kuantitas manusia.

f. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah

membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk

beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya

indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya

manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada

pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini,

pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan

mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.

Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya

manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang

menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam

kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi

peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada

tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam

pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan

pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang

lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga

19

komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata

pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan

per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity.

Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan

kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan

knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh

anggota keluarga dan lingkungannya.

3. Analisis Dampak Pembangunan

Analisis dampak pembangunan dilakukan pada semua jenis

pembangunan, di berbagai wilayah dan pada berbagai aspek kehidupan

serta pada kurun waktu kemarin, sekarang dan yang akan datang.

Pembangunan dilakukan oleh berbagai kelompok dan lapisan masyarakat,

oleh pemerintah dan oleh lembaga-lembaga analisis dampak pembangunan

dilakukan pada semua jenis pembanguan, masyarakat. Pembahasan

analisis dampak pmbangunan mencakup aspek fisik dan non fisik.

Pembangunan aspek fisik meliputi perangkat keras mencakup

pemukiman dan perumahan, pembangunan wilayah perkotaan dan

pedesaan, sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara), kesehatan

(rumah sakit-rumah sakit), pendidikan, wisata, kawasan industri,

perkantoran, pasar, pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan),

lingkungan hidup, teknologi informasi dan komunikasi serta berbagai

peralatan perlengkapan. Aspek non fisik mencakup pembangunan mental,

moral dan karakter, pembangunan kecerdasan hidup, sosial, budaya, ilmu

pengetahuan.

Analisis dampak pembangunan dilakukan sebelum atau sesudah

pembangunan dilaksanakan. Bila sebelum pembangunan dilaksanakan,

analisis dampak berkaitan dengan study kelayakan pembangunan. Analisis

dampak pembangunan diutamakan dan dianjurkan untuk dilakukan

sebelum dilaksanakan.

Jadi analisis dampak pembangunan berorientasi pada pencegahan

20

dampak negatif daripada penanggulangan. Namun bila analisis dampak

pembangunan dilaksanakan sesudah pembangunan dimaksudkan agar

dapat diketahui dampak pembangunan secara positif dan negatif, sekaligus

dapat menindak lanjuti dampak positifnya dan mencari solusi/ pemecahan

dampak negatifnya dengan baik dan benar.

Analisis dampak pembangunan mengadaptasi pada analisis

kebijakan William Dunn (2003) yaitu sebagai berikut:

a. Model analisis prospektif

Merupakan bentuk analisis pembangunan yang mengarahkan

kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi pembangunan sebelum suatu

pembangunan diterapkan. Model ini bersifat prediktif, sering

melibatkan teknik-teknik peramalan untuk memprediksi kemungkinan

yang akan muncul akibat dari suatu pembangunan.

b. Model retrospektif

Merupakan bentuk analisis pembangunan yang dilakukan

terhadap akibat-akibat pembangunan setelah pembangunan itu

dilaksanakan. Model ini disebut model evaluative, karena banyak

menggunakan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak

pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan.

c. Model Interaktif

Merupakan bentuk perpaduan analisis dampak pembangunan dari

kedua model tersebut diatas. Model ini disebut model analisis

komperhensip atau holistic, karena analisis dilakukan terhadap

konsekwensi-konsekwensi pembangunan yang mungkin muncul, baik

sebelum maupun sesudah suatu pembangunan diimplementasikan.

4. Konsep Pertambangan

Noor (2006) mendefinisikan sumberdaya mineral adalah

sumberdaya yang diperoleh dari ekstraksi batuan atau pelapukan batuan

(tanah). Berdasarkan jenisnya sumberdaya mineral dapat dikelompokkan

menjadi 2, yaitu : (1) sumberdaya mineral logam dan (2) sumberdaya

21

mineral non logam. Tembaga, besi, nikel, emas, perak, timah adalah

beberapa contoh material yang berasal dari mineral logam, sedangkan

kuarsa (silika), muskovit (mika), batu pasir, bentonit, lempung adalah

beberapa contoh material yang berasal dari mineral non logam.

Meningkatnya kebutuhan sumberdaya mineral di dunia telah

memacu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral serta

untuk mendapatkan lokasi-lokasi sumberdaya mineral yang baru.

Konsekuensi dari meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya

mineral harus diikuti dengan usaha-usaha dalam pencegahan terhadap

dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari eksplorasi dan eksploitasi

sumberdaya mineral tersebut (Noor, 2006).

Pertambangan dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah

roman muka bumi. Karena itu, pertambangan sering dikaitkan dengan

kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar,

patut diakui bahwa banyak bahwa banyak sekali kegiatan pertambangan

yang dapat menimmbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan

tetapi, perlu diingat pula bahwa di lain pihak kualitas lingkungan di tempat

pertambangan itu meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut

kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat pertambangan

itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan

kelengkapan infrastrukturnya (Sudradjat, 1999).

Sovacool (2014) menyampaikan pendapatnya tentang

pertambangan bahwa another recent survey of global mining practices

concluded that “a serious history of mining accidents” exists due largely to

“widespread neglect of environmental safety and human security issues”

and “substandard management activities”; it also noted an increase in

trans-boundary pollution associated with mining and mineral prospecting

and that more mines are opening in states with weak regulatory and

governance regimes.

Latupono (2005) menjelaskan bahwa lingkungan pertambangan

adalah lingkungan yang diperuntukkan untuk kegiatan penambangan baik

22

yang menggunakan alat manual maupun alat mekanik. Darsono

menyatakan bahwa perubahan lingkungan yang berlangsung secara alami

bercirikan keseimbangan dan keselarasan, sedangkan manusia

sesungguhnya mempunyai potensi untuk merubahnya secara berbeda,

karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya

serta perkembangan kebudayaan pada umumnya (Tarigan, 2001).

Bahkan seringkali perubahan itu secara sadar ditimbulkan,

walaupun dia tahu hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada orang

lain serta makhluk hidup lainnya, atau kerusakan pada lingkungan pada

umumnya. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan

lingkungan atau kelangkaan sumberdaya alam berlangsung dalam tiga cara

yaitu:

a. Jika sumberdaya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang

melebihi daya pulihnya;

b. Kelangkaan sumberdaya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk; dan

c. Akses terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang tidak

seimbang.

Secara umum ketiga cara tersebut juga berlangsung di Sungai

Grindulu. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan tersebut menurut

Sugandhy (1993) bahwa pembangunan berwawasan lingkungan berkaitan

dengan pemanfaatan sumberdaya alam diharapkan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

pertama, daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam

batas-batas optimal sehubungan dengan kelestarian sumberdaya yang

mungkin dicapai;

kedua, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumberdaya alam

yang berkaitan dengan ekosistem;

ketiga, dapat memberikan kemungkinan pilihan untuk mengadakan

penggunaan dalam pembangunan masa depan.

Dengan demikian jelaslah bahwa lingkungan sangat dipengaruhi

oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkannya dengan ilmu pengetahuan,

23

teknologi, serta kebudayaan mereka untuk keperluan hidupnya sehari-hari

termasuk lingkungan pertambangan yang ada di Sungai Grindulu.

Saviour (2012) mendefinisikan pertambangan pasir sebagai the

process of removal of sand and gravel where this practice is becoming an

environmental issue as the demand for sand increases in industry and

construction. Pertambangan pasir memiliki dampak positif dan dampak

negatif. Seperti yang dilaporkan Mattamana, Varghese dan Paul setelah

melaksanakan penelitian terhadap pertambangan pasir sungai di Kerala,

India, menyampaikan bahwa sand mining has an adverse and destructive

impact, at the same time it has some positive impacts also. It observes that

the removal of sand from the riverbeds has exceeded the natural

replenishment, making it unsustainable (Mattamana et al., 2013).

Laporan senada juga disampaikan Wang, Ding dan Yang dari

Institute of Engineering Management, Hohai University, Nanjing, China

yang memberikan laporan hasil penelitian terhadap pertambangan pasir di

Sungai Yangtze, memberikan pernyataan bahwa there are two problems

caused by river sand mining: one is that it changes the state of river flows

when the sand mining pits come into being, corroding the slope and levee;

another is the over-exploitation by mining contractors in scope and depth,

even though supervision exists (Wang, et al., 2013).

Karena adanya dampak negatif yang cukup besar inilah maka

pertambangan pasir sungai harus senantiasa mematuhi kaidah

pertambangan pasir sungai yang baik sesuai aturan yang berlaku. Dengan

demikian diharapkan dampak negatif dapat diminimalisasi di samping

memperbesar dampak positif yang ada. Pertambangan haruslah tetap

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability

development).

Sustainability in moodern mining influences every part of mining,

from discovery to closure. This is the only way that the multiple objectives

of social well-being, environmental stewardship and economic prosperity

can be met. The better performers focus on four directions: people,

24

environment, economic performance and wider stakeholders (Batterham,

2014).

5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk

hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di

sekitar kehidupan manusia dengan segala interaksinya (Suparmoko et al.,

2014). Setyono (2008) menyebut lingkungan adalah suatu sistem

kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan organisme. Miller menyebutkan bahwa lingkungan

adalah kumpulan atau sejumlah kondisi eksternal yang mempengaruhi

kehidupan individu organisme atau populasi (Purnomo, 2006).

Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas

tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep di atas sejalan dengan prinsip environmental

25

sustainability yang didefinisikan sebagai envisaged as a long-term

perspective that aims to ensure that economic activity can progress without

damaging the environment. Specific examples of relevant technical areas

include knowledge and understanding of the pollution of soil, water and

the atmosphere; sustainable development and use of renewable natural

resources; protection of biodiversity, including endangered species and

sensitive ecosystems; safe use of dangerous substances; efficient

production, delivery and use of energy; pollution prevention and waste

minimisation; pollution controls (liquid effluents and air emissions); and

solid and chemical waste management (Spence et al., 2012).

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 adalah :

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia

dan

b. lingkungan hidup;

c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

d. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

f. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

g. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak

usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup setiap usaha

dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu

kerusakan lingkungan hidup sebagaimana terdapat pada pasal 14 ayat 1

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Setiap rencana usaha dan/atau

kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai

dampak lingkungan hidup dan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil

usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 16.

26

6. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Pendekatan pengelolaan lingkungan menurut Setiawan (2001),

dibagi menjadi lima yaitu:

a. pendekatan ekologis, dasar idenya adalah deep ecology,

environmental determinism, namun mempunyai kelemahan yaitu

kurang memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya;

b. pendekatan ekonomis, dasar idenya adalah pendekatan pasar bebas

dan penekanan pada efisiensi, namun pendekatan ini kurang peka

terhadap isu sosial budaya dan politik;

c. pendekatan teknologis, dasar idenya ini mengagungkan solusi

teknologi dan penekanan pada efisiensi, optimalisasi, dan standarisasi,

tergantung pada kapital, serta peka terhadap aspek sosial budaya dan

politik;

d. pendekatan sosiopolitis, melihat konflik lingkungan dari sudut

pandang power relation;

e. pendekatan sosiokultural, menenkankan pada kearifan lokal, namun

kadang sangat relatif dan dipertanyakan generalisasinya.

Dari uraian-uraian tentang pendekatan pengelolaan lingkungan

di atas;

pertama, pendekatan ekologis menekankan pada tinjauan ruang sebagai

sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terkait dan berpengaruh.

Pendekatan ini cenderung melihat ruang sebagai satu sistem yang

tertutup (closed system), model-model hubungan antara komponen ruang

dibuat dengan asumsi bahwa tidak terdapat faktor eksternal yang

berpengaruh pada sistem yang dikaji. Pendekatan ekologis sangat efektif

untuk mengkaji dampak suatu kegiatan pembangunan secara ekologis,

akan tetapi cenderung mengesampingkan dimensi-dimensi sosial,

ekonomi, budaya dan budaya. Dengan kata lain, dimensi manusia

cenderung dikesampingkan. Isu-isu perilaku, kultur, dsitribusi dan

keadilan di dalam pemanfaatan lingkungan cenderung kurang

27

diperhatikan.

Kedua, pendekatan ekonomis menekankan pada efisiensi yakni

keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam pendekatan ini,

intervensi terhadap perkembangan ruang (lingkungan) dianggap tidak

terlalu penting, karena mekanisme pasar dengan sendirinya menjaga

keseimbangan antara permintaan dan penawaran misalnya harga tanah

yang melonjak tinggi dipandang sebagai suatu keadaan yang temporer

yang suatu saat akan kembali realistis ketika keseimbangan antara

permintaan dan penawaran terjadi. Karena berdasarkan pada model-

model ekonomis, kriteria efisiensi pemanfaatan ruang menjadi

pertimbangan utama dalam pendekatan ini.

Ketiga, pendekatan teknologis menekankan pada efisiensi, optimalisasi,

standarisasi, tergantung pada kapital, dan peka terhadap aspek sosial,

budaya dan politik. Dalam pendekatan ini, teknologi merupakan solusi

yang utama terhadap pemanfaatan lingkungan serta sumberdaya yang

ada.

Keempat, pendekatan sosiopolitis menekankan pada aspek penguasaan

lingkungan. Pendekatan ini melihat lingkungan tidak saja sebagai sarana

produksi akan tetapi sebagai sarana untuk mengakumulasi power. Dalam

pendekatan ini kontrol terhadap lingkungan oleh suatu kelompok menjadi

penting sehingga apabila suatu lingkungan sudah berada dalam kontrol

satu kelompok masyarakat tertentu, berarti tertutup kemungkinan bagi

kelompok masyarakat lain untuk ikut menikmati manfaat dari lingkungan

tersebut.

Kelima, pendekatan sosiokultural menekankan pada kearifan lokal yang

akan mempengaruhi bentuk-bentuk masyarakat dalam memandang dan

memanfaatkan lingkungan serta sumberdaya yang ada. Pendekatan ini

menempatkan manusia sebagai makhluk yang berpikir yang mempunyai

persepsi dan keputusan dalam interaksi antara manusia dengan

lingkungan sehingga pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian

ini.

28

7. Konsep Lingkungan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang

diri. Di mana pun dan bila mana pun, manusia senantiasa memerlukan

kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial

(Social grouping) diantara sesama dalam upayanya mempertahankan

hidup dan mengembangkan kehidupan. Kemudian dalam kehidupan

bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu suatu

jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin ketertiban sosial.

Interaksi-interaksi sosial itulah yang melahirkan sesuatu yang dinamakan

lingkungan social (Purba, 2005)

Lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari

lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya

bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta

pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta

terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan (tata ruang).

Definisi lingkungan sosial ini adalah definisi yang dibuat dengan

mempertimbangkan keterkaitan antara seluruh komponen yang terdapat

dalam lingkungan hidup, bukan semata-mata interaksi sosial an sich

beserta pranata, simbol, nilai dan normanya saja tetapi juga kaitannya

dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya, alam dan lingkungan

binaan/ buatan.

a. Komponen Pokok Lingkungan Sosial

Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial menurut Purba

(2005) maka setidak-tidaknya terdapat enam komponen atau ruang

lingkup lingkungan sosial yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Pengelompokan Sosial (Social Grouping)

Derasnya mobilitas manusia (berpindah-pindah) sejalan

dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi/

komunikasi, dewasa ini banyak sekali kesatuan-kesatuan sosial

yang terbentuk atas dasar kebersamaan lingkungan permukiman.

29

Lingkungan permukiman menjadi faktor utama terbentuknya

persatuan dan kesatuan sosial. Jika di masa lampau kesatuan-

kesatuan sosial yang berlandaskan ikata lingkungan permukiman

itu relatif kecil, dewasa ini kesatuan-kesatuan sosial itu semakin

luas, tidak terkait oleh batas kesatuan geografik, kebudayaan,

politik maupun kekerabatan.

Betapa kuat kebersamaan lingkungan permukiman sebagai

sarana integrative itu tercermin dalam penamaan kesatuan-kesatuan

sosial dengan nama lokasi permukiman yang bersangkutan seperti

RT, RW, dusun/kampung, desa/kelurahan, huta, nagari, banjar,

kecamatan, lokal/daerah, nasional bahkan regional maupun global.

Kuatnya ikatan kesatuan lingkungan permukiman itu dapat

dimengerti karena fungsi sosialnya sebagai tempat berlindung,

sebagai sumber pencaharian hidup, sebagai sarana integrasi sosial,

sebagai arena sosialisasi/ pengembangan keturunan dan wahana

aktualisasi/ pengembangan kreativitas.

2) Penataan Sosial (Social Alignment)

Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban

hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu

orang. Penataan tersebut dapat berupa aturan-aturan sebagai

pedoman bersama dalam menggalang kerjasama dan pergaulan

sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas

kedudukannya dan peran-peran yang harus dilakukan, dan

mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang dapat

diharapkan dari pihak lainnya.

Di samping kedudukan-kedudukan sosial dan peran-peran

yang terkait, setiap anggota suatu kelompok sosial harus

memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian

setiap anggota dapat memperkirakan sikap dan tindakan anggota

lain serta cara menanggapinya secara efektif sehingga mewujudkan

hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang.

30

3) Media Sosial (Social Media)

Untuk menggalang kerjasama yang mempersatukan sejumlah

orang diperlukan media baik yang berupa simbol-simbol maupun

kepentingan-kepentingan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri-

sendiri secara terpisah. Kepentingan bersama itu pada umumnya

berkisar pada upaya memenuhi kebutuhan hidup biologis, sosial

maupun kejiwaan. Pada banyak masyarakat, kebutuhan rasa aman

dengan mempertahankan kesatuan wilayah permukiman yang

berfungsi sebagai tempat berlindung, sumber makanan/

pencaharian hidup dan tempat mengembangkan keturunan menjadi

media sosial yang sangat kuat.

4) Pranata Sosial (Social Instutitution)

Pranata sosial berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang

bersangkutan. Dengan mengacu pada pranata sosial orang

membedakan perlakuan antar sesama anggota dengan perlakuan

terhadap bukan anggota. Bahkan dengan mengacu pada pranata

sosial orang dapat diputuskan keanggotaannya atau sebaliknya

dianggap sebagai anggota. Dengan pesatnya kemajuan

pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat, terutama

perkembangan pranata peraturan perundang-undangan dan

kemajuan teknologi, maka pranata sosial itu pun cenderung untuk

berkembang. Perkembangan pranata sosial biasanya tidak sepesat

kemajuan teknologi, sehingga menimbulkan konflik sosial yang

harus dihadapi tanpa merugikan salah satu pihak.

5) Pengendalian Sosial (Social Control)

Untuk menjamin ketertiban masyarakat, lebih-lebih dalam

masyarakat yang majemuk dan mengalami perkembangan yang

pesat kearah masyarakat industri dewasa ini, pengendalian dan

pengawasan sosial menjadi amat penting artinya. Setiap kesatuan

sosial mengembangkan pola-pola dan mekanisme pengendalian

yang sampai batas tertentu sangat efektif.

31

Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, biasanya

setiap kesatuan sosial atau masyarakat telah mengembangkan

pranata ataupun kelembagaan yang memperhatikan keseimbangan

lingkungan dalam mengolah sumber daya alam dan mengolah

lingkungannya. Pengendalian sosial stempat juga sangat penting

artinya sebagai penghambat pengalihan penguasaan atas

sumberdaya alam setempat, ataupun pengalihan fungsi lahan yang

semula dipertahankan untuk memelihara keseimbangan lingkungan

setempat.

6) Kebutuhan Sosial (Social Needs)

Lingkungan sosial itu terbentuk didorong oleh keinginan

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan

kehidupan hidup yang mendasar (Basic need) senantiasa

menimbulkan kebutuhan sampingan (derived need) yang biasanya

lebih kompleks, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial disini

mencakup kebutuhan untuk hidup bersama secara harmonis,

pembentukan komuniti, kelompok sosial, ketertiban dan

sebagainya.

Keberlanjutan seluruh komponen lingkungan sosial tersebut

tidak bias terlepas dari hubungannya dengan lingkungan alam dan

buatan. Komponen tersebut pula terkait erat dengan lingkungan

yang member energy padanya. Tanpa energi dari lingkungan

mustahil komponen-komponen lingkungan itu dapat

disinambungkan. Ada lima fungsi sosial lingkungan yaitu sebagai

sumber makan/ minum (pencaharian hidup), sebagai wahana

aktualisasi diri dan pengembangan kreativitas (kebudayaan),

sebagai sarana pengembangan kesetiakawanan sosial, dan sebagai

tempat berlindung.

b. Indikator Kualitas Lingkungan Sosial

Berbagai permasalahan sosial yang kemudian timbul menuntut

berbagai kuantifikasi dan kualifikasi yang spesifik dan rumit. Masalah-

32

masalah sosial (social problem) sering disebut “Intangible”, sulit

diukur secara konkret. Masalah-masalah tidak tunduk pada ukuran-

ukuran (measurements) yang menyandang derajat akurasi/ presisi

yang tinggi. Oleh karena itu yang diukur adalah fenomena atau

ganjalannya, yang kemudian secara teknis diartikan sebagai indikator

atau parameter.

Standar kriteria atau baku mutu keserasian lingkungan sosial

seringkali ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan

masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Purba (2005) menyatakan dalam

kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan berdasarkan

pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup

yang bertanggungjawab secara sosial (Socially Responsible) dan

dilakukan secara integral, holistik dan adil dengan ciri-ciri:

1) Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai

peran dan tanggugjawab. Hal ini didasarkan pada prinsip

partisipatif dan bertanggungjawab.

2) Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi

dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan

permukiman yang sehat dan aman, adanya kesempatan bekerja dan

berusaha, pertambahan dan distribusi penduduk sesuai daya

dukung lingkungan dan daya tampung sosial, tingkat pendidikan

penduduk yang memadai, dan kesehatan yang prima.

3) Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial

yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya

alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dngan

adanya perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun

kelompok masyarakat, misalnya melalui paten, serta perlindungan

terhadap hak-hak ulayat/adat masyarakat lokal (misalnya melalui

peraturan daerah yang mengakomodasi perlindungan atas hak-hak

33

masyarakat lokal).

Community-mine relations and local attitudes are shaped by

complex interactions of positive and negative factors, influenced by

both mining company and government attempt at sustainable

development and relations-building. As Petkova et al. (2009) reports,

mining development can affect almost all branches of the community;

not just those stakeholders directly impacted by the mine. Potential

environmental impacts, such as effects on terrestrial and aquatic

systems, play a key role in shaping negative community perceptions

towards mining projects, with community benefits and impacts on life

style exertingless influence (Plank et al., 2016).

8. Konsep Lingkungan Ekonomi

Lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi.

Artinya bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan

berfungsi. Ini menyiratkan bahwa dalam sistem ekonomi, nilai lingkungan

harus diperlakukan sama, seperti halnya perlakuan terhadap nilai aset yang

lain (tenaga kerja dan modal) yakni sebagai aset ekonomi. Ini berarti pula

bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki, maka kualitas sumberdaya alam dan

lingkungan perlu dipertahankan.

Lingkungan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam

memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungannya yang

terbatas sehingga fungsi atau peranan SDA dan lingkungan tersebut dapat

dipertahankan dan bahkan penggunaannya dapat ditingkatkan dalam

jangka panjang atau berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan

taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya

pendapatan per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping

untuk menaikkan pendapatan nasional juga meningkatkan produktivitas.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat

tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumberdaya

alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan

34

kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari

output itu sendiri. (Irawan dan Suparmoko, 2008)

a. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Bauer mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi ialah usaha

meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan

ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal,

penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan

ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen,

dengan beberapa faktor yaitu :

1) Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu

perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah sebagai

mana digunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam

seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan,

mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Bagi

pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah

merupakan hal yang penting. Suatu Negara yang kekurangan

sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Oleh

karena itu, sumber alam dapat dikembangkan melalui perbaikan

teknologi dan ilmu pengetahuan.

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik

dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu

tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri

sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan. (1)

keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, (2) keberadaan

lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan keuangan dan

menyalurkan ke jalur yang dikehendaki, (3) mempergunakan

tabungan untuk investasi barang modal.

3) Organisasi

35

Organisasi merupakan bagian penting dari proses

pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor

produksi didalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat

melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan

produktifitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para

wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko

diantara ketidakpastian.

4) Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting

di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan

dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil

pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan

dalam teknologi telah menaikan produktivitas buruh, modal dan

faktor produksi yang lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan

produktivitas, keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala

besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi

buruh, setiap buruh menjadi lebih efisien dari pada sebelumnya.

Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada luas pasar. Luas

pasar sebaliknya tergantung pada kemajuan ekonomi, yaitu

seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi, sarana

transportasi dan sebagainya (Jhingan, 2008).

9. Dampak Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui dampak positif atau negatif maka diperlukan

pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dengan dampak.

Menurut Soekartawi (1995) dampak (impact) adalah akibat dari suatu

kegiatan misalnya kegiatan pembangunan. Dampak kegiatan

pembangunan ini muncul karena ada pihak yang diuntungkan (gainers)

36

dan pihak yang dirugikan (losers) maka penilaian dampak sosial ekonomi

juga perlu mengacu kepada mereka yang diuntungkan dan yang dirugikan

ini (dari kegiatan pembangunan) karena dampak dari suatu pembangunan

itu adalah sebagai akibat faktor dari ekternalitas, maka penilaian pada

ekternalitas ini juga sangat penting

Eksternalitas adalah faktor ekternal (luar dari suatu sistem) yang

mempengaruhi proses suatu kegiatan dan faktor ini sangat berpengaruh

terhadap hasil kegiatan tersebut. Menurut George dan Shorey eksternalitas

di definisikan sebagai Any change in the value of a firm’s production or a

consumer’s utility function arising from the activity of other decision-

making units (Soekartawi, 1995).

Ditinjau dari segi dampaknya, ekternalitas dapat dibagi dua, yaitu

ekternalitas negatif dan ekternalitas positif. Yang dimaksud dengan

ekternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu

tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak yang diuntungkan, sedangkan

eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak

menerima kompensasi sifatnya merugikan. Selain itu ditinjau dari pihak-

pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat, eksternalitas

dibedakan menjadi: eksternalitas produsen-produsen, eksternalitas

produsen-konsumen, eksternalitas konsumen-produsen, eksternalitas

konsumen-konsumen (Mangkoesoebroto, 2001).

10. Konsep CSR (Corporate Social Responsibility)

Rangkaian tragedi lingkungan dan kemanusiaan telah terjadi

di berbagai belahan bumi, seperti Minamata (Jepang), Bhopal (India),

Chernobyl (Uni Sovyet), Shell (Nigeria), Grasberg (Indonesia), Ok Tedi

(PNG), Exxon Valdez dan masih banyak lagi. Banyak orang yang menjadi

korban dari suatu aktivitas usaha atau industri yang mestinya dapat

meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Seluruh tragedi itu berlangsung hanya di kurun paruh akhir abad

20. Di masa lalu tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan

37

dianggap berada dalam ranah publik. Pemerintah dipandang sebagai aktor

utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik melalui regulasi,

sanksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif. Sementara itu, sektor

swasta dipandang hanya sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah

lingkungan.

Namun trend ini berbalik di awal abad 21 ini. Keterlibatan

perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara

ekonomi, sosial dan lingkungan global, mulai nyata dan meluas. Dalam

perspektif jangka panjang, langkah mengkombinasikan isu pelestarian

lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi bisnis menjadi kunci utama

kiprah kalangan bisnis. (Leimona dan Fauzi, 2008: 3).

Istilah CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggungjawab

Sosial Perusahaan mulai dikenal sejak tahun 1970-an, saat ini menjadi

salah satu bentuk inovasi bagi hubungan perusahaan dengan masyarakat

dan konsumen. CSR kini banyak diterapkan baik oleh perusahaan multi-

nasional maupun perusahaan nasional atau lokal. CSR adalah tentang nilai

dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan

dalam suatu masyarakat. CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk

beroperasi secara legal dan etis yang berkonstribusi pada peningkatan

kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan

masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan

berkelanjutan (Rahmatullah, 2011).

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial

Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Prof. Emil Salim ahli lingkungan

Indonesia menekankan bahwa CSR haruslah benar-benar menjadi cara

berbisnis yang menyeimbangkan antara ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi

dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja

perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu

38

perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut

untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang

(KLH, 2013).

Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab

yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata,

namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan

tersebut, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu

(profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Perusahaan harus

memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan

fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dalam mempertahankan

eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan

membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak

kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk

pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak

kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effect yang diharapkan

kepada masyarakat. Sementara itu dengan memperhatikan masyarakat,

perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup

masyarakat khususnya masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan

perusahaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

umumnya sudah banyak dilakukan melalui kegiatan ComDev (Community

Development) dan kewirausahaan lainnya. Selain itu yang terpenting

adalah perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan baik di dalam

maupun di sekitarnya, upaya ini masih sedikit sekali yang bersifat

voluntary (sukarela), bahkan untuk memenuhi kewajibanpun umumnya

masih ada yang melanggar, misalkan saja ambang batas pencemar yang

diperkenankan dibuang ke saluran pembuangan masih banyak yang

melanggar. Peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan melalui

CSR tentunya harus meliputi ketiga aspek yang sosial, ekonomi dan

lingkungan (KLH, 2013).

Istilah "corporate social responsibility" mulai umum digunakan

39

pada 1960-an dan awal 1970-an setelah banyak perusahaan multinasional

membentuk istilah stake holder, yang berarti kepada kelompok yang

terkena dampak dari kegiatan atu aktivitas perusahaan tersebut. Hal ini

dilandasi oleh buku terkenal yang ditulis oleh R. Edward Freeman,

“Strategic management: a stakeholder approach” pada tahun 1984 .

David Henderson (2001) berpendapat bahwa CSR terkadang tidak

sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat setempat. Dia

mempertanyakan harapan yang tinggi dan kadang-kadang harapan yang

tidak realistis dalam CSR. Beberapa berpendapat bahwa CSR hanyalah

etalase, atau upaya untuk mendahului peran pemerintah sebagai pengawas

atas perusahaan multinasional yang kuat.

CSR ditujukan untuk membantu misi organisasi serta panduan

untuk apa perusahaan untuk berdiri dan akan menjunjung tinggi kepada

konsumen. Pengembangan etika bisnis adalah salah satu bentuk etika

terapan yang meneliti prinsip etika dan masalah moral atau etika yang

dapat timbul dalam lingkungan bisnis. ISO 26000 adalah standar

internasional yang diakui untuk CSR. Organisasi sektor publik (PBB

misalnya) mematuhi triple bottom line (TBL). Hal ini diterima secara luas

bahwa CSR menganut prinsip yang sama tetapi dengan tidak ada tindakan

formal undang-undang. PBB telah mengembangkan Prinsip untuk

Investasi Bertanggung jawab sebagai pedoman untuk suatu investasi.

B. Penelitian Yang Relevan

Pertambangan pasir sungai menimbulkan dampak positif dan negatif.

Selain menghasilkan peningkatan ekonomi dan kelancaran suplai bahan baku

pada proyek infrastruktur, pertambangan pasir sungai juga menyebabkan

permasalahan sosial yang cukup buruk.

Mattamana, Varghese dan Paul (2013) melaporkan kerusakan serius

yang terjadi pada sungai-sungai di Kerala, India, sebagai dampak

pertammbangan pasir sungai untuk memenuhi kebutuhan pasir industri dan

konstruksi. Adapun Kareem dan Ramzan (2016) memaparkan dampak negatif

40

yang lebih luas pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan setelah

melaksanakan penelitian tentang dampak pertambangan pasir di India.

Diniyya Iriyani (2013) melaporkan pertambangan pasir di sungai

Brantas, Kediri Jawa Timur, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan

sosial yang cukup parah. Truk-truk pasir yang sering melintasi jalan desa akibat

adanya penambangan pasir illegal di Kelurahan Semampir menyebabkan dampak

terhadap masyarakat sekitar.

Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar diantaranya menurunnya

kualitas udara, meningkatnya polusi suara/ kebisingan dan kerusakan jalan di

Kelurahan Semampir. Penambangan yang tidak ramah lingkungan juga

menyebabkan dampak lain yakni rusaknya tebing-tebing sungai dan penurunan

dasar sungai. Tidak hanya memberikan dampak kerusakan secara fisik jangka

pendek namun pada jangka panjang akan menimbulkan hancurnya ekosistem

DAS Brantas.

C. Kerangka Berpikir

Penambangan pasir tidak terlepas dari potensi lokal pada suatu

wilayah. Realitas ini menunjukkan bahwa kondisi dan potensi wilayah

setempat yang utama terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Keberadaan penambangan pasir di Sungai Grindulu akan mempengaruhi atau

berdampak terhadap aspek-aspek fisik, biotik maupun sosial ekonomi baik

dampak positif maupun dampak negatif.

Penambangan pasir di Sungai Grindulu telah lama dilakukan oleh

masyarakat lokal. Dahulu, pengambilan pasir dilakukan masyarakat secara

tradisional. Pengelolaan dan pemanfaatannya lebih khusus untuk

pembangunan fisik rumah masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan akan pasir dari tahun ke tahun meningkat

maka banyak investor tertarik menanamkan modalnya pada sektor ini. Dalam

kaitannya dengan pasir yang merupakan sumberdaya alam, maka diperlukan

pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat

dimanfaatkan secara optimal, bijaksana serta dapat memberikan kontribusi

41

dalam pembangunan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan penambangan pasir juga diharapkan hasilnya mampu menyumbang

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memenuhi kebutuhan hidup

atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada segi lain, terciptanya

kesempatan kerja dari penambangan tersebut dapat meningkatkan keadaan

sosial ekonomi masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar lokasi

penambangan maupun yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir

tersebut.

Penambangan pasir menjadi unsur penting yang banyak

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penduduk. Hal ini dapat dilihat dari

indikator pendidikan, kesehatan, kondisi tempat tinggal, mata pencaharian,

pendapatan, serta pengeluaran. Dalam upaya untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya pengrusakan lingkungan dari penambangan pasir

tersebut diperlukan suatu tata kelola lingkungan yang bijaksana, maka

pemerintah memandang perlu mengatur pengambilan dan pemanfaatan pasir

tersebut. Pengaturan oleh pemerintah disini dengan mewajibkan kepada

semua pihak, baik perorangan maupun badan usaha lainnya yang mengambil

dan mengusahakan pasir untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dan surat

tersebut bernama Surat Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) resmi dari Bupati.

Untuk mengetahui dampak pertambangan pasir pada lingkungan

sosial ekonomi masyarakat lebih dalam lagi maka peneliti menggunakan teori

Indikator Kualitas lingkungan Sosial Jonny Purba (2005) dan teori Faktor-

Faktor Pertumbuhan Ekonomi Bauer (2008). Jika pembangunan

pertambangan pasir tersebut telah sesuai dengan teori-teori yang telah

dikemukakan di atas maka dampak yang ditimbulkan akan terminimalisir

dan akan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan landasan teori penelitian di atas maka dibuat kerangka

pikir penelitian yang selengkapnya tersaji sebagai berikut :

42

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Dampak Penambangan Pasir Sungai Grindulu

Terhadap Lingkungan Sosial ekonomi Masyarakat Kecamatan Pacitan dan Arjosari Kabupaten Pacitan

43

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Dalam

penelitian ini ada dua perumusan masalah yang ingin dipecahkan. Rumusan

masalah dalam penenelitian ini adalah bagaimana dampak penambangan pasir

di Sungai Grindulu terhadap lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Pacitan

Kabupaten Pacitan ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diambil hipotesis sebagai

berikut:

1. Ada dampak penambangan pasir di Sungai Grindulu terhadap lingkungan

sosial masyarakat Kecamatan Pacitan dan Arjosari Kabupaten Pacitan.

2. Ada dampak penambangan pasir di Sungai Grindulu terhadap lingkungan

ekonomi masyarakat Kecamatan Pacitan dan Arjosari Kabupaten Pacitan.