Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 1
Bab V ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
V.1. ASPEK KEBIJAKAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
(RIPPARNAS).
Untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan kepariwisataan, maka Undang-undang nomor 70 tahun
2014 tentang Kepariwisataan (UUPar) telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah
Repub/ik Indonesia Nomor 50 Tahun 2071 tentang Renncana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Ripparnas). Ripparnas rnerupakan
implementasi perencanaan pembangunan kepariwisataan Indonesia yang terstruktur
dan sistemik, dan menjadi pedoman dasar untuk perencanaan pembangunan yang
lebih rinci dan teknis.
1.1. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan Indonesia.
Didalam Ripparnas termuat pada Pasal 2 ayat (4). dituang tentang visi
pembangunan kepariwisataan Indonesia, diuraikan untuk terwujudnya
Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia. berdaya saing.
berkelanjutan. mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan
rakyat, dengan misi sebagai berikut:
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 2
• Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,
berwawasan Iingkungan. meningkatkan pendapatan nasional, daerah
dan masyarakat;
• Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan
mancanegara;
• Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan
kemitraan usaha. dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam
dan sosial budaya.
• Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
• Sumber daya manusia. regulasi. dan mekanisme operasional yang
efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya
Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan
Visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional ini bisa menjadi pedoman
arah dan inspirasi dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk
daerah dan lokal. khususnya untuk pembangunan kepariwisataan.
1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataan.
Pada Pasal 2. ayat (6) tentang Tujuan Pembangunan Kepariwisataan. dan ayat
(7) tentang sasaran Pembangunan Kepariwisataan ditulis sebagai berikut:
a. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan National
Seperti yang dituangkan dalam Ripparnas maka tujuan pembangunan
kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan
menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan
bertanggung jawab.
Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan
perekonomian nasional.
Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola
pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi
Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara
profesional, efektif dan efisien.
b. Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional sesuai Ripparnas
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dan
Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan
Tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan nasional, akan diaplikasikan ke
ranah pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah dan ranah Kab.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 3
Rembang dengan menyesuaikan kondisi potensi dan masalahnya, guna menyusun
tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rembang. Memang
sedang terjadi kesenjangan informasi untuk menyusun tujuan dan sasaran lingkup
lokal di ranah Kawasan dan aturan nasional ke lokal namun melalui perbincangan
yang efektif dalam presentasi clan diskusi, tentang tujuan dan sasaran
pembangunan kepariwisataan akan bisa dirumuskan secara bersifat impulsif.
1.3. Komponen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan.
Komponen perencanaan pembangunan kepariwisataan Desa Dasun Kecamatan
Lasem Kabupaten Rembang akan mengacu uraian-uraian dad Bab IV. Pasal 7
UUPar dan Bab II, Pasal 7 Ripparnas. yang terdiri dari:
Destinasi Pembangunan Pariwisata Nasional
Pemasaran Pariwisata Nasional
Industri Pariwisata Nasional
Kelembagaan Kepariwisataan Nasional.
V.2. ANALISIS ASPEK KEPARIWISATAAN
Kebijaksanaan pengembangan Wisata Alam diikuti oleh paket kebijaksanaan lainnya,
baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung memberikan dampak terhadap
usaha pengembangan industri pariwisata. Dari segi ekonomi, pariwisata alam akan
dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah terpencil. Dibandingkan
dengan pariwisata tradisional, pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif
lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarananya. Untuk itu diperlukan
evaluasi yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak pendapat yang
menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ecotourism belum berhasil
berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan perekonomian.
Salah satu penyebabnya adalah masih sulitnya mendapatkan dana pengembangan
kegiatannya. Kalaupun ada keuntungan yang didapatkan dan penyelenggaraan
pariwisata jenis tersebut, namun masih relatif kecil jumlah yang dialokasikan untuk
mendukung usaha konservasi dan pengembangan ekonomi.
2.1. Pendapatan dan Permintaan
Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dan pendapatan
pariwisata dan pengunjung; sebagai mekanisme pengembalian biaya
pengelolaan dan pelestarian alam atau program pengembangan masyarakat.
Secara umum pendapatan dan kegiatan pariwisata alam belum tercapai secara
optimal. Di dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata alam di kawasan
pelestarian alam diperlukan suatu pengusahaan bisnis pariwisata alam agar
mampu menyerap wisatawan, baik wisatawan manca negara maupun
wisatawan domestik, antara lain dengan mengembangkan aktivitas-aktivitas
tradisional, menata objek dan daya tarik alam yang khas, konservasi dan
pemberian insentif wisata alam terhadap wisatawan lokal.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 4
Kajian tentang tingkat pemulihan biaya perlu dipertimbangkan untuk
mengetahui biaya untuk menutup investasi pengembangan pariwisata alam,
pengeluaran investasi pembangunan pariwisata alam dan pengoperasiannya
dan di samping juga harus mampu menutup biaya tidak langsung akibat
dampak negatif kegiatan pariwisata tersebut terhadap masyarakat (social cost)
yang mana biaya tersebut sulit dikuantifikasikan.
Agar dapat memperoleh keuntungan, pendapatan yang ditentukan harus lebih
besar dan semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengusahaan
pariwisata. Namun untuk pengelolaan kawasan pelestarian alam, keuntungan
yang dicari adalah keuntungan yang optimal. Optimalisasi keuntungan dan
pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam pengusahaan pariwisata alam ini
tidak sama dengan memaksimalkan pendapatan dengan menarik wisatawan
sebanyak-banyaknya. Keuntungan maksimal juga dapat dicapai pada tingkat
kunjungan yang lebih rendah karena biaya fungsional, pelestarian alam dan
biaya sosial dapat meningkat lebih cepat dan pada pendapatan pada tingkat
kunjungan yang lebih tinggi.
2.2. Kesempatan Kerja dan Usaha Bagi Masyarakat
Salah satu peluang bagi masyarakat di sekitar objek wisata alam adalah
kesempatan bekerja pada objek wisata, baik sebagai tenaga staf maupun
sebagai tenaga buruh kerja. Pengembangan suatu objek wisata akan memberi
dampak positif bagi kehidupan perekonomian masyarakat, yaitu membuka
kesempatan berusaha seperti usaha penyediaan makanan, minuman dan usaha
transportasi baik tradisional maupun konvensional. Hal ini sesuai dengan
penjelasan Undang-Undang No. 5/1990 pasal 34 ayat 4, yaitu memberi
kesempatan kepada rakyat untuk ikut berperan dalam usaha di kawasan
pelestarian alam.
Dengan terbukanya berbagai kesempatan usaha tersebut diharapkan akan
dapat terjadi interaksi yang positif antara masyarakat dan objek wisata alam,
yang selanjutnya akan menimbulkan rasa ikut memiliki yang pada gilirannya
perasaan itu akan terwujud dalam bentuk partisipasi baik langsung maupun tak
langsung dalam kegiatan pariwisata, misalnya pengamanan kawasan,
ketertiban dan kebersihan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana,
termasuk kebutuhan akomodasi (home stay). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa pengelolaan objek wisata alam secara profesional memungkinkan untuk
berkembangnya kegiatan pengusahaan pariwisata alam yang memberikan
dampak positif bagi masyarakat sekitar.
2.3. Peran Serta Masyarakat
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 5
Untuk mengembangkan pariwisata alam di suatu daerah mutlak diperlukan
kerjasama dengan masyarakat sekitar. Untuk menjamin pelaksanaannya
diperlukan suatu wadah, lembaga atau badan hukum untuk mengelola dan
memanfaatkannya sebagai suatu tourist attraction. Pembentukan yayasan atau
badan hukum yang mengelola atau mengusahakan objek wisata alam tersebut
akan memberikan manfaat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian
serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan sumber daya alam. Di lain pihak
peran serta masyarakat dapat terwujud oleh karena manfaatnya dapat secara
langsung dirasakan melalui terbukanya kesempatan kerja dan usaha jasa wisata
yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Dengan
demikian diharapkan bahwa situasi tersebut akan dapat menggugah
keterlibatan masyarakat sehingga mereka mau ikut berperan di dalamnya, baik
secara aktif maupun pasif.
Peran serta aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan
maupun secara bersama-sama, yang secara sadar ikut membantu program
pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan din dalam kegiatan
pengusahaan pariwisata alam atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki di
kalangan masyarakat. Peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran
masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu
atau merusak lingkungan alam. Dalam peran serta pasif itu masyarakat
cenderung sekedar melaksanakan perintah dan mendukung terpeliharanya
konservasi sumber daya alam. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat
dilakukan melalui penyuluhan maupun dialog dengan aparat pemerintah,
penyebaran informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya
alam di sekitar kawasan objek wisata alam yang juga mempunyai dampak
positif terhadap perekonomian. Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan
objek wisata alam dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, balk di
dalam maupun di luar kawasan objek wisata, antara lain:
Jasa penginapan atau homestay.
Penyediaan/usaha warung makanan dan minuman.
Penyediaan/toko souvenir/cindera mata dari daerah tersebut.
Jasa pemandu/penunjuk jalan.
Photografi
Menjadi pegawai perusahaan/pengusahaan wisata alam, dan lain-lain.
Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa ikut
memiliki tempat mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong
masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pengelolaan lingkungan alam dapat pula dilakukan dengan melibatkan
masyarakat sekitar dengan membentuk suatu wadah yayasan atau badan
hukum untuk memperoleh konsesi pengusahaan pariwisata alam. Salah satu
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 6
sebab terjadinya gangguan terhadap kawasan objek wisata alam adalah
kurangnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian
masyarakat sekitar kawasan obyek wisata. Sesuai dengan strategi pemerintah
dalam pengembangan pariwisata alam yang terkait dengan pengembangan
peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata alam diharapkan mampu
meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk menikmati
manfaatnya, sehingga perkembangan kegiatan pariwisata alam ikut membantu
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.4. Kriteria Pengembangan Wisata
Suatu kawasan dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari jika memiliki beberapa
kriteria. Disamping kriteria lokasi yang harus berada di pesisir pantai,
pengembangan kawasan untuk wisata bahari harus berpedoman pada prinsip-
prinsip pendekatan pengembangan wisata bahari, yaitu :
a. Prinsip Co-Ownership, kawasan yang akan dikembangkan merupakan
milik bersama, pemanfaatan dan perlindungan dilakukan secara bersama
berdasarkan nilai kearifan dan budaya lokal.
b. Prinsip Co-Operation, pengelolaan kawasan dilakukan dengan prinsip
mengatur peranan masing-masing yang dilakukan oleh masyarakat
stakeholder.
c. Prinsip Co-Responsibility, pengelolaan kawasan untuk ekowisata, kegiatan
perlindungan dan pembinaan kawasan menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan seluruh stakeholder.
V.3. PROGRAM PENATAAN KAWASAN
Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan
daerah. Pariwisata dikembangkan untuk berperan serta menjawab/mengatasi berbagai
Permasalahan pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya,
lingkungan, pertahanan dan keamanan. Dokumen Masterplan merupakan acuan bagi
semua stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 7
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan adalah
1. Kepentingan nasional dan Daerah Arah dan Kebijakan Pengembangan
Pariwisata Tingkat Nasional dan Provinsi.
2. Pokok Permasalahan Daerah dan Mengutamakan Kepentingan
3. Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan
4. Keselarasan Dengan Aspirasi Masyarakat
5. Persediaan dan Peruntukkan Tanah, Air dan Sumber Daya Lainnya
6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
7. RIPPDA Daerah/Kabupaten dan Master Plan Lainnya yang Berbatasan
Metode dan tahapan pelaksanaan Penyusunan RIPDA/Masterpalan
adalah sebagai berikut:
1. Survey/ pengumpulan data
2. Analisa (eksisting & perkembangan)
3. Perumusan sasaran pengembangan pariwisata (meliputi dimensi ekonomi,
sosial,budaya, pertahanan dan keamanan)
4. Perumusan rencana pengembangan pariwisata meliputi kebijakan
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 8
5. Pengembangan, strategi pengembangan dan indikasi program yaitu program
utama (program kepariwisataan) dan program penunjang (program sektor
lain).
V.4. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAERAH
4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang
Berdasarkan pada Dokumen Laporan Penyusunan RTRW Kabupaten
Rembang, Kebijakan Pengembangan wisata budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
Museum R.A Kartini, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Masjid Agung
Rembang,
Situs Kapal Kuno Punjulharjo di Kecamatan Rembang;
Vihara Ratanavana Arama, Klenteng Thian Siang Sing Bio, Masjid
Agung
Lasem, Makam Eyang Sambu, Makam dan Petilasan Sunan Bonang
Makam Sunan Langgar di Kecamatan Sluke;
Makam RA Kartini di Kecamatan Bulu;
Situs Plawangan dan Situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan.
4.2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Lasem
Berdasarkan pada Dokumen Laporan Penyusunan RDTR Kabupaten Rembang,
Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan wisata kabupaten Rembang
terbagi dalam:
Kawasan Pengembangan wisata alam: wisata alam Kajar, Watu Layar,
Pantai Binangun dan Pantai Caruban Gedongmulyo
Kawasan Pengembangan wisata Budaya: Vihara Ratanavana Arama,
Klenteng Thian Siang Sing Bo, Masjid Agung Lasem,
Petilasan Eyang Sambi, Petilasan Sunan Bonang desa Babagan dan
Desa Babagan
Kawasan Pengembangan wisata Buatan/Binaan: kawasan Bonang –
Binangun – Sluke I.
V.5. ANALISA TATA RUANG KABUPATEN REMBANG
Dasar Pertimbangan Pengembangan Masterplan Kawasan Perencanaan Untuk
mengembangkan Masterplan Kawasan Pariwisata di Desa Dasun Kabupaten Rembang,
didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
• Daya dukung kawasan pesisir di Kabupaten Rembang sangat kuat dalam
mengembangkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan, yaitu kondisi
sumberdaya alamnya serta sumberdaya manusia sebagai pelaku kegiatan
sosial ekonomi.
• Tujuan pembangunan Kabupaten Rembang melalui rumusan tujuan RTRW
Kabupaten Rembang, secara esensial menunjukkan komitmen
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 9
mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan
(sustainable).
• Kawasan pesisir di Kabupaten Rembang secara ekowilayah (ecoregion) mulai
dari kawasan perbukitan (hulu), kawasan dataran dan kawasan perairan laut
yang menjadi satu kesatuan mata rantai pengaruh, sehingga penanganan
kawasan harus dilakukan secara terpadu.
• Secara empirik di beberapa negara yang cukup berhasil dalam mengelola
kawasan pesisirnya, faktor utama keberhasilannya terletak pada kuatnya
komitmen dan konsistensi berbagai pihak dalam bertindak, bersikap dan
ditunjang dengan teknologi dan finansial dalam membangun kawasan secara
terpadu dan sustainable.
• Mendasarkan kajian terdahulu, pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten
Rembang menggunakan pendekatan konsep Sea Front City, yang secara
esensial sejalan dengan kebijakan RTRW Kabupaten Rembang dan beberapa
pertimbangan lainnya tersebut di atas.
• Temuan situs bersejarah pada Budaya Peninggalan Bawah Air disepanjang
Kali Babagan.
• Penelitian Budaya Bawah Air yang dilakukan BPCB (Balai Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah tahun 2011 di sepanjang Kali Babagan.
Gambar 5.1. Peta Kecamatan Lasem (Sumber: Penelitian Arkeologi Kecamatan Lasem, Balai Arkeologi Yogyakarta 2011)
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 10
Gambar 5.2. Peta Kecamatan Lasem (Sumber: Penelitian Arkeologi Kecamatan Lasem, Balai Arkeologi Yogyakarta 2011)
Gambar 5.3. Peta Desa Dasun Kecamatan Lasem (Sumber: Penelitian Arkeologi Kecamatan Lasem, Balai Arkeologi Yogyakarta 2011).
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 11
V.6. ANALISA PENGEMBANGAN PENUNJANG WISATA
Gambaran mengenai kebutuhan wisatawan dan fasilitas yang diperlukan pada
umumnya adalah sebagai berikut:
a. Kebutuhan atraksi wisata yang menjadi karakter khas tempat wisata tersebut
b. Kebutuhan akan penginapan dan berbagai jenis dengan tarif dan pelayanan
yang sesuai dengan budgetnya. Fasilitas yang diperlukannya adalah jasa
akomodasi yang variable, antara lain hotel, losmen dan jenis penginapan
seperti cottage dan homestay lainnya.
c. Kebutuhan akan makanan/minuman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediakan pelayanan makan-
minum, baik berupa makanan yang umum maupun yang akan ditonjolkan
masakan spesifik daerah setempat. Sarana yang harus tersedia antara lain bar
dan restaurant, rumah makan, dan lain-lain.
d. Kebutuhan untuk melihat dan menikmati objek wisata, atraksi wisata serta
tour ke tempat-tempat yang menarik. Kunjungan wisatawan di suatu daerah
terutama adalah karena adanya atraksi wisata yang menarik, di samping
karena dorongan rasa ingin tahu (curiosity). Fasilitas yang diperlukan adalah
jasa angkutan dan pelayanan perjalanan, seperti biro perjalanan, guide dan
angkutan wisata.
e. Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi di waktu senggang. Fasilitas
yang mereka perlukan adalah tempat-tempat hiburan, amusementpark,
entertainment, permainan anak, kolam renang, dan lain-lain.
f. Kebutuhan akan barang-barang cendera mata yang spesifik dan khas buatan
masyarakat setempat, yang dapat dijadikan kenang-kenangan perjalanannya
atau untuk oleh-oleh. Untuk memenuhi kebutuhan mi diperlukan toko-toko
cindera mata (Souvenir Shop) sebagai penyalur produk kreasi seni para
pengrajin setempat.
g. Kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi/keperluan pribadi
yang didorong oleh keinginan berbelanja barang-barang yang harganya relatif
lebih murah dibanding apabila dibeli di negara tempat tinggal wisatawan.
Fasilitas yang diperlukan adalah tersedianya toko-toko serba ada atau toko
biasa dengan harga yang bersaing. Bagi wisatawan nusantara, masalahnya
hampir sama. Yang berbeda adalah bahwa wisatawan Nusantara tidak perlu
memiliki dokumen-dokumen lintas batas dan angkutan internasional. Bagi
wisatawan manca negara, selain kebutuhan di atas, mereka juga memerlukan
service/pelayanan lainnya, antara lain: penukaran valuta asing, pelayanan
dokumentasi perjalanan, pelayanan informasi, barbershop, beauty parlour, dan
lain-lain, yang merupakan fasilitas penunjang.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 12
Pengembangan fasilitas penunjang wisata Obyek Wisata Aliran Sungai Kali Babagan
Desa Dasun Kecamatan Lasem sebagai salah satu andalan obyek wisata Kabupaten
Rembang merupakan aspek yang melengkapi pengembangan produk maupun tata
ruang kawasan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ruang lingkup pengembangan
fasilitas penunjang wisata Obyek Wisata Kali Babagan Desa Dasun Kecamatan Lasem,
dalam hal ini adalah meliputi pengembangan :
a. Fasilitas Susur Sungai dan Situs situs bersejarah
b. Fasilitas akomodasi (Cottage dan fasilitas pendukung)
c. Fasilitas wahana wisata air/pantai
d. Fasilitas wahana olah raga air/pantai
e. Fasilitas rumah makan
f. Fasilitas informasi wisata
g. Fasilitas telekomunikasi
h. Fasilitas penjualan cinderamata
i. Fasilitas penukaran uang (money changer)
j. Fasilitas jasa pengatur perjalanan wisata
Pengembangan fasilitas penunjang wisata pantai sebagai pendukung kelancaran dan
kenyamanan wisatawan dalam melakukan kunjungan di Obyek Wisata Aliran Sungai
Kali Babagan Desa Dasun Kecamatan Lasem.
V.7. ANALISA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS
Pengembangan aksesibilitas merupakan komponen pengembangan pariwisata yang
sangat penting disamping aspek obyek dan daya tarik wisata serta aspek
ketataruangan. Hal tersebut dikarenakan aspek aksesibilitas merupakan komponen
yang mendukung mobilitas dan pergerakan wisatawan dalam mengunjungi obyek –
obyek wisata yang ada. Beberapa kebijakan pengembangan terkait dengan sistem
transportasi (darat) di kawasan Obyek Wisata Aliran Sungai Kali Babagan Desa Dasun
Kecamatan Lasem. antara lain adalah
a. Peningkatan kondisi jalur jalan yang merupakan jalur jalan koridor ke
Kawasan Obyek Wisata Aliran Sungai Kali Babagan Desa Dasun Kecamatan
Lasem.
b. Peningkatan kondisi jalur jalan yang menjadi jalur penghubung Obyek
Wisata Aliran Sungai Kali Babagan Desa Dasun Kecamatan Lasem menuju
ke lokasi wisata lain.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 13
c. Pengembangan jalur angkutan umum yang menghubungkan antara
Kawasan Obyek Wisata Aliran Sungai Kali Babagan Desa Dasun Kecamatan
Lasem dengan lokasi wisata lain.
d. Penyediaan sarana angkutan yang menghubungkan antara Kawasan Obyek
Wisata Aliran Sungai Kali Babagan Desa Dasun Kecamatan Lasem dengan
lokasi wisata lain.
e. Peningkatan Gerbang masuk kawasan dari jalur jalan utama (poros Semarang
– Surabaya) dan Gerbang masuk Obyek Wisata (Gerbang dan Loket)
Gambar 5.4. Peta Batas Desa Dasun pada Kecamatan Lasem Kab Rembang.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 14
Gambar 5.5. Foto udara Kali Babagan dan Desa Dasun menunjukkan aliran sungai Kali Babagan dari hulu ke hilir arah Selatan ke Utara (Sumber: Foto Udara Drone Juli 2017).
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 15
Gambar 5.6. Analisa Peta Pola Penataan Rumah Penduduk dan Fasilitas Desa yang ada di Desa Dasun.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 16
Gambar 5.7. Peta Analisa Ruang Terbuka Hijau.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 17
Gambar 5.8. Peta Analisa Pola Sirkulasi.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 18
Gambar 5.9. Peta Analisa Supeimpose.
Bab. V.
ANALISA PERENCANAAN MASTERPLAN KAWASAN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DESA DASUN, KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017
V - 19