Bab 8 Rencana Detail Kawasan

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU MANINJAU

BAB 8

RENCANA DETAIL KAWASAN PUSAT KOTA MANINJAU

Secara substansi, Rencana Detail Pusat Kota Maninjau mencakup Arahan Struktur dan

Pola Pemanfaatan Ruang, Arahan Blok Pemanfaatan Ruang, Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan, dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kebijakan

pengembangan yang akan diarahkan pada kawasan-kawasan ini, diharapkan dapat

menjadi langkah awal penataan ruang yang mampu meningkatkan daya tarik Kawasan

Danau Maninjau sebagai sebuah objek wisata.

8.1Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Struktur Kawasan Pusat Kota Maninjau dibentuk oleh jaringan jalan, danau dan

komponen ruang. Jaringan jalan yang berperan penting membangun struktur

ruang Kawasan Pusat Kota Maninjau adalah jaringan jalan kolektor primer

Bukittinggi – Lubuk Basung (termasuk Kelok 44) dan jaringan jalan kolektor

sekunder. Kelok 44 akan menjadi pintu utama masuk ke Kawasan Danau

Maninjau, sekaligus sebagai pintu masuk lintasan aliran pergerakan wisata dan

ekonomi bagi detail Kawasan Danau Maninjau dan Kawasan Danau Maninjau

secara keseluruhan. Sementara, terusan Kelok 44 arah Lubuk Basung dan

jaringan jalan kolektor sekunder akan menjadi pintu aliran pengumpul

pergerakan dari kawasan-kawasan kegiatan masyarakat setempat.

Keberadaan Danau Maninjau di bagian barat kawasan juga akan menjadi faktor

penting yang membentuk struktur ruang kawasan, karena danau akan berfungsi

sebagai ‘centre point of view’ dari seluruh kegiatan yang dialokasikan di Kawasan

Simpang Maninjau.

Jaringan jalan terusan Kelok 44 dan jaringan jalan kolektor sekunder akan

membelah detail Kawasan Danau Maninjau dari utara ke selatan, sedangkan

Kelok 44 akan membelah kawasan dari barat ke timur. Danau Maninjau sendiri

akan menjadi pembatas alami di bagian barat.

Dengan mempertimbangkan tujuan pemanfaatan ruang yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka komponen ruang yang membentuk struktur ruang detail

Kawasan Danau Maninjau dapat dibagi 2, yaitu :

1) Komponen utama, merupakan kawasan-kawasan yang menjadi central point

pengembangan wisata, meliputi sekitar Simpang 4 Pasar Maninjau

VIII-1


(Kawasan Pusat Kota Maninjau), kawasan perdagangan regional, kawasan

pusat Nagari, dan kawasan wisata khusus. Orientasi central point tetap

kepada danau.

2) Komponen penunjang, merupakan kawasan-kawasan yang mendukung

keberlangsungan komponen utama, meliputi kawasan permukiman,

kawasan hutan, kawasan pengembangan terbatas (di kawasan sempadan

danau), kawasan perkantoran, dan objek-objek wisata di masing-masing

Nagari.

GAMBAR 8.1KONSEP STRUKTUR RUANG KAWASAN

8.1.1Penetapan Blok Peruntukan

Yang dimaksud dengan blok peruntukan adalah sub-sub bagian dalam suatu

kawasan yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau keterkaitan fungsi.

Penetapan blok peruntukan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

ukuran, fungsi, dan karakteristik kegiatan masyarakat setempat.

VIII-2

KELOK 44

KE LUBUK BASUNG

KE NAGARI TANJUNG SANI

DANAU MANINJAU

SIMPANG 4 PASAR MANINJAU

KE BUKITTINGGI

Kawasan Permukiman

Kawasan Perdagangan Regional

Kawasan Hutan

Kawasan Wisata Khusus

Kawasan Pusat Nagari

Kawasan Pengembangan Terbatas

Kawasan Perkantoran

Pusat pelayanan


Detail Kawasan Danau Maninjau dibagi ke dalam 8 blok peruntukan, yaitu:

a. Blok permukiman, merupakan blok-blok yang terdiri dari kelompok rumah

beserta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat di dalamnya. Blok

permukiman ini dibagi menjadi 3, yaitu;

1) Blok permukiman kepadatan tinggi terdiri dari bangunan-bangunan

rumah dengan kepadatan > 69 unit/Ha1. Letak bangunan relatif

berdekatan (jarak antarbangunan + 5 meter atau bahkan

berdempetan).

2) Blok permukiman kepadatan rendah, merupakan kebalikan dari blok

permukiman kepadatan tinggi, dengan kepadatan < 69 unit/Ha. Jarak

antarbangunan pun sangat jauh. Blok permukiman dengan kepadatan

seperti ini umumnya yang ada di detail Kawasan Danau Maninjau.

3) Blok permukiman campuran, merupakan kelompok bangunan rumah

yang dalam bloknya terdapat kegiatan lainnya yang juga dominan,

seperti pertanian dan perkebunan.

Pada arahan selanjutnya, blok permukiman kepadatan tinggi tetap diarahkan

sebagai blok permukiman kepadatan tinggi, dengan tingkat kepadatan yang

sama dengan saat ini. Tujuannya adalah agar tingkat pertumbuhan kawasan

tersebut tetap. Sedangkan blok permukiman kepadatan rendah dapat

diarahkan sebagai permukiman kepadatan rendah maupun tinggi.

1 Diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah bangunan saat ini (1500 unit) dan luas total bangunan (21,95 Ha). Perbandingan antara keduanya diasumsikan sebagai batas maksimum tingkat kepadatan rendah.

VIII-3

1 Permukiman kepadatan rendah di Swedia2 Permukiman campuran di Montreux

1

2


Sementara, blok permukiman campuran akan diarahkan tetap dengan 2

fungsi, yaitu sebagai kelompok perumahan dan fasilitasnya, beserta fungsi

lainnya yang dominan (seperti pertanian maupun perkebunan).

b. Blok perdagangan dan jasa, merupakan blok yang terdiri dari bangunan-

bangunan dengan fungsi utama bagi

kegiatan berdagang dan jasa, baik

jasa wisata maupun jasa

perkantoran pelayanan publik.

Termasuk dalam blok ini adalah

bangunan rumah/pertokoan yang

berfungsi sekaligus sebagai usaha,

misalnya rumah yang menjadi

tempat usaha rumah makan.

c. Blok Akomodasi Wisata, merupakan blok yang terdiri dari bangunan-

bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas wisata, terutama hotel,

penginapan, losmen, homestay, restoran, café, dan lain-lain.

d. Blok Pemerintahan. Merupakan blok yang dijadikan sebagai kawasan pusat

kegiatan pemerintahan. Ada 2 jenis blok pemerintahan, yaitu (1) Blok

Pemerintahan Nagari dan (2) Blok Pemerintahan Pelayanan Publik (skala

kecamatan).

e. Blok Fasilitas Wisata.

Merupakan blok yang dijadikan

sebagai komponen penunjang

pergerakan wisata. Termasuk

dalam blok fasilitas wisata adalah

terminal, fasilitas parkir dan

dermaga.

f. Blok Ruang Terbuka Hijau (RTH). Merupakan blok konservasi pada

beberapa bagian sempadan danau yang masih memungkinkan

dikembangkan, sebagai orientasi pemandangan ke danau.

g. Kompleks Wisata. Merupakan blok yang dikhususkan bagi kegiatan wisata

yang dikembangkan dalam bentuk kawasan, bukan hanya sebagai objek.

Termasuk dalam kawasan ini adalah fasilitas-fasilitas penunjang wisata yang

bersangkutan, seperti toko penjualan cinderamata, masjid, lapangan parkir,

VIII-4

Salah satu bentuk kawasan komersial perdagangan di Stockholm, Swedia

Dermaga sungai di Swedia


dan lain-lain. Komplek wisata ini dapat berupa komplek wisata bersejarah,

wisata peternakan, dan wisata Islam.

h. Blok kegiatan non terbangun, terdiri dari kawasan cagar alam,

agroforestry, wisata hutan alam, pertanian (persawahan dan perkebunan),

perikanan (keramba/jala apung), dan lain-lain.

8.1.2Arahan Distribusi Penduduk

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa pada

tahun perencanaan 2013, diperkirakan jumlah penduduk di detail Kawasan

Danau Maninjau adalah sekitar 12.249 jiwa. Dengan anggapan sebuah rumah

akan dihuni oleh 5 jiwa, maka diperkirakan pada tahun 2013, akan dibutuhkan

sekitar 2.500 unit rumah.

Berdasarkan perkiraan tersebut maka perkiraan kepadatan penduduk di detail

Kawasan Danau Maninjau dapat dikelompokkan atas:

Kepadatan penduduk rendah (0-350 jiwa/ha)

Kepadatan penduduk tinggi (> 350 jiwa/ha)

Dengan mempertimbangkan keberadaan rumah-rumah saat ini, maka

diperkirakan persebaran permukiman masih akan tetap sama, yang mana

terdapat beberapa rumah yang mengelompok secara linier (mengikuti bentuk

jaringan jalan) dan beberapa rumah yang mengelompok secara kluster, yang

akan dialokasikan pada kawasan lebih menjorok ke arah hutan (ke dataran

tinggi, ke arah batas punggung dalam danau). Hal ini dengan pertimbangan adat

budaya masyarakat setempat (Matrilineal) yang cenderung akan hidup

mengelompok dengan sukunya.

Persebaran permukiman ini dianggap dapat mewakili distribusi penduduk di

masa mendatang, sebab pada hakekatnya, rumah identik dengan penduduk.

Dengan demikian, distribusi penduduk pun akan dibagi atas:

1) Distribusi penduduk pada blok permukiman linier, diarahkan pada tingkat

kepadatan rendah, dengan pertimbangan arahan tersebut akan dapat

meminimasi dampak terhadap beban ruas jalan.

2) Distribusi penduduk pada blok permukiman kluster, diarahkan pada tingkat

kepadatan penduduk rendah dan tinggi, dengan pertimbangan kondisi saat

ini.

VIII-5


3) Distribusi penduduk pada blok permukiman campuran, diarahkan pada

tingkat kepadatan rendah, dengan pertimbangan kegiatan non permukiman

yang ada di dalamnya berpotensi menarik konsentrasi penduduk.

8.1.3Arahan Struktur Pelayanan

Di dalam rencana makro Kawasan

Danau Maninjau, detail Kawasan Danau

Maninjau termasuk dalam pusat

pelayanan ekonomi skala kawasan

(terutama di simpang 4 Danau

Maninjau), dan sub pusat wisata. Dalam

arahan sistem pelayanan makro (LIHAT

BAB 5), detail Kawasan Danau Maninjau

termasuk ke dalam pusat pelayanan

umum dan sosial, ekonomi, serta wisata

sekaligus. Hal ini disebabkan oleh

keberadaan detail Kawasan Danau

Maninjau di ibukota Kecamatan Tanjung

Raya.

Sistem pelayanan disusun berdasarkan

peran dan fungsi yang diemban oleh

masing-masing Nagari dalam wilayah

detail, dengan memperhatikan arahan

pada rencana makro Kawasan Danau

Maninjau. Dengan demikian, struktur

detail Kawasan Danau Maninjau terbagi

menjadi pusat pelayanan, sub pusat

pelayanan dan subsub pusat pelayanan.

Pusat dan sub pusat pelayanan adalah

sebagaimana telah diarahkan dalam rencana makro Kawasan Danau Maninjau.

Sedangkan subsub pusat pelayanan merupakan simpul-simpul kegiatan wisata

yang menginduk pada sub pusat pelayanan di masing-masing nagari.

Pusat pelayanan dialokasikan di Simpang 4 Pasar Maninjau, sementara sub pusat

pelayanan dialokasikan di pusat pelayanan ekonomi Bayur dan Sei Batang.

Subsub pusat pelayanan dialokasikan di:

kawasan akomodasi wisata peternakan,

zona inti masyarakat Islami

VIII-6

GAMBAR 8.2ARAHAN STRUKTUR PELAYANAN

DETAIL KAWASAN DANAU MANINJAU


zona konservasi masyarakat Islami

zona konservasi dan akomodasi wisata pertanian.

8.1.4Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Pergerakan

Pengembangan transportasi di detail Kawasan Danau Maninjau diarahkan pada

pengembangan transportasi darat, baik untuk pergerakan lokal maupun regional.

Pada daerah-daerah tertentu yang memungkinkan diarahkan pula

pengembangan transportasi danau, terutama sebagai penunjang/pelayanan

wisata.

a. Pengembangan transportasi darat, diarahkan pada:

Pengalihan beban dan kapasitas jaringan jalan regional kolektor primer

yang menghubungkan Bukittinggi dan Lubuk Basung dengan

pengembangan jaringan alternatif dari Kelok 44, sekitar 500 meter ke

arah jaringan jalan kolektor primer. Kawasan di sekitar jaringan jalan ini

dibiarkan bebas (kondisinya sama dengan saat ini, berupa bentang

sawah dan hutan) untuk memberikan akses pemandangan ke danau,

sehingga jaringan jalan ini disebut pula sebagai Jalan Agro.

Pengembangan jaringan alternatif kolektor sekunder Maninjau-Sei

Batang sebagai akses alternatif menuju zona inti masyarakat Islami.

Pengembangan jaringan lokal yang menghubungkan blok-blok

permukiman dan kawasan wisata dengan jaringan jalan kolektor.

Pemantapan jaringan jalan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan di

sepanjang jalan kolektor primer dengan melakukan pelebaran jalan,

pembangunan trotoar untuk pejalan kaki, dan pelengkapan marka jalan.

Pengembangan jaringan jalan khusus sepeda (bicycle path) sebagai

upaya mendukung kegiatan wisata berkeliling Danau Maninjau. Hal ini

dilatarbelakangi cukup banyaknya minat wisatawan, khususnya

wisatawan asing, untuk berwisata sepeda sekeliling danau, namun saat

ini, belum ada track khusus yang aman dan nyaman bagi wisatawan

sepeda.

GAMBAR 8.3

VIII-7


ILUSTRASI PENAMPANG GEOMETRI JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER

Pengaturan sirkulasi kendaraan terutama pada kawasan pusat

pelayanan, misalnya dengan memberlakukan jalan searah, tidak

diperkenankan parkir di sepanjang jalan, dan sebagainya.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi pendukung

transportasi darat diarahkan pada:

~ Pengembangan terminal angkutan sebagai titik akumulasi

pergerakan. Terminal ini dialokasikan di sekitar Simpang 4 Pasar

Maninjau (Kawasan fasilitas wisata). Penerapan lebih lanjut

pengembangan terminal ini selanjutnya dibutuhkan studi

tersendiri menyangkut rencana teknis kawasan terminal.

~ Pemantapan trayek dan rute angkutan lokal yang

menghubungkan antara pusat dengan sub pusat pelayanan

serta antara sub pusat dengan sub pusat lainnya.

Pengembangan trayek dan rute ini juga difungsikan untuk

melayani pergerakan wisata, yang melayani pergerakan

wisatawan hingga titik terdekat zona wisata.

~ Pemantapan fungsi ojeg/becak motor sebagai moda angkutan

paratransit untuk melayani pergerakan-pergerakan lokal yang

tidak terlayani trayek dan rute angkutan umum.

~ Pengembangan fasilitas parkir pada kompleks-kompleks wisata

sebagai fasilitas penunjang wisata. Fasilitas parkir terbesar

dikembangkan di Kawasan Fasilitas Wisata.

VIII-8

Garis sempadan bangunan = 6 m 1 m Trotoar

1,5 m

Badan jalan = 7 m

1 mTrotoar 1,5 m

Garis sempadan bangunan = 6 m

Catatan: sempadan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi bicycle path.


Pengembangan transportasi danau, diarahkan terutama untuk

mendukung kegiatan wisata budaya dan wisata air, melalui:

~ Pengembangan dermaga sebagai titik

koleksi dan distribusi pergerakan

wisatawan, dengan

mempertimbangkan kriteria teknis

pembangunan dermaga serta view

danau yang indah.

~ Pengembangan dermaga ditunjang

pula oleh transportasi darat, sehingga

tercipta integrasi pergantian moda

yang mantap dan terpadu.

~ Pengembangan moda angkutan danau (perahu), selain sebagai

pendukung pergerakan wisata, sekaligus sebagai objek wisata

itu sendiri (wisata air).

~ Pengembangan rute wisata melalui danau, yang

menghubungkan tempat-tempat wisata yang akan

dikembangkan melalui danau, yaitu blok wisata bersejarah

Museum Buya Hamka, blok wisata agro-perikanan (keramba dan

jala apung), dan lain-lain.

8.2 Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang di detail Kawasan Danau Maninjau dapat dibagi atas

1) kawasan budidaya perkotaan dan 2) kawasan lindung. Kawasan budidaya

perkotaan mencakup kawasan budidaya terbangun dan non terbangun. Kawasan

budidaya perkotaan terbangun terdiri atas kawasan akomodasi wisata

peternakan, kawasan permukiman, kawasan pusat pelayanan (kawasan pusat

Kota Maninjau), zona inti masyarakat Islami, zona konservasi masyarakat Islami,

zona konservasi dan akomodasi wisata pertanian, dan kawasan akomodasi

wisata perikanan. Sementara, kawasan budidaya perkotaan non terbangun

VIII-9

Dermaga di Boston

Model wisata danau


terdiri atas pertanian, perkebunan, dan agroforestry. Kawasan lindung terdiri

atas hutan lindung dan cagar alam.

1) Kawasan Akomodasi Wisata Peternakan, dialokasikan di timur Nagari Bayur.

2) Kawasan Permukiman, dialokasikan di timur Nagari

Bayur.

3) Kawasan Pusat Pelayanan terdiri atas pusat pelayanan

utama kawasan, atau disebut juga sebagai Kawasan

Pusat Kota Maninjau, dan pusat pelayanan pendukung.

Pusat pelayanan utama kawasan (Kawasan Pusat Kota

Maninjau) dialokasikan di sepanjang koridor menuju

Simpang 4 Pasar Maninjau dari arah Lubuk Basung.

Sementara, pusat pelayanan pendukung dialokasikan

di pusat pelayanan ekonomi Bayur (Pasar Bayur) dan

pusat pelayanan Nagari Sei Batang (Pasar Sei Batang).

4) Zona Inti Masyarakat Islami, dialokasikan pada Jorong

Qoriah Thoybah sebagai kawasan khusus, dengan didukung oleh 3 gerbang,

masing-masing dari jalan terusan Embun Pagi – Sei Batang, dari jalan

terusan Syech Amrullah, dan jalan dari arah Nagari Tanjung Sani.

5) Zona Konservasi Masyarakat Islami, merupakan zona transisi yang berada di

antara zona inti masyarakat Islami dengan zona konservasi dan akomodasi

wisata pertanian. Zona ini ditandai oleh adanya komplek wisata Buya

Hamka.

6) Zona Konservasi dan Akomodasi Wisata Pertanian, merupakan kawasan

pengembangan bentang alam persawahan sebagai salah satu objek wisata.

Dialokasikan di Nagari Sei Batang, di sebelah selatan komplek wisata Buya

Hamka.

7) Kawasan Akomodasi Wisata Perikanan, merupakan kawasan pengembangan

kegiatan perikanan keramba/jala apung, sebagai salah satu objek wisata.

DIalokasikan pada perbatasan Nagari Sei Batang dengan Tanjung Sani

(dekat teluk).

8) Pertanian, dialokasikan pada bagian timur Nagari Maninjau (sekitar kawasan

Kelok 44) dan di sebelah selatan Nagari Maninjau, dekat dengan pusat

pelayanan pendukung, atau tersebar di sebagian Nagari Sei Batang, di

dekat zona inti masyarakat Islami.

9) Perkebunan, dialokasikan di Nagari Maninjau, sekitar Kelok 44, memanjang

ke arah selatan, mendekati pusat pelayanan pendukung.

VIII-10

Salah satu contoh ruang publik di Boston,

Amerika


10)Agroforestry, dialokasikan di sebagian besar Nagari Bayur hingga Kelok 44.

Kawasan ini menjadi buffer antara kawasan budidaya dengan kawasan

lindung (cagar alam).

11)Hutan Lindung, dialokasikan di bagian utara Nagari Bayur.

12)Cagar Alam, dialokasikan di bagian timur Nagari Maninjau dan Sei Batang.

TABEL VIII.1

LUAS ALOKASI RUANG DETAIL KAWASAN DANAU MANINJAUNo Alokasi Ruang Luas (Ha)

1Agroforestry

696,67

2Akomodasi Wisata Perikanan

28,33

3Akomodasi Wisata Peternakan

31,10

4Cagar Alam

1.131,61

5Hutan Lindung

386,80

6 Konservasi dan Akomodasi Pertanian

117,75

7Perkebunan

353,99

8Pertanian Tanaman Pangan

1.478,12

9Pusat Pelayanan Pendukung

110,80

10Pusat Pelayanan Utama Kawasan

60,87

11Zona Inti Masyarakat Islam

205,00

12Zona Konservasi Masyarakat Islami

70,91

Sumber: Hasil Analisis

Mengingat luasnya cakupan wilayah Detail Kawasan Danau Maninjau, maka

terdapat kawasan yang dijabarkan secara lebih rinci, yaitu kawasan pusat

pelayanan utama (Kawasan Pusat Kota Maninjau) di sepanjang koridor

Simpang 4. Penjabaran rinci kawasan ini dibagi atas blok-blok pemanfaatan

ruang, yang meliputi:

a. Blok Akomodasi Wisata, dialokasikan di sepanjang koridor Maninjau, mulai

dari simpang jalan baru alternatif Kelok 44 hingga Maransi Beach. Blok ini

berisi hotel, homestay, restoran, café, dan lain-lain.

b. Blok Perdagangan dan Jasa Wisata, dialokasikan di sekitar simpang jalan

baru alternatif Kelok 44 hingga Simpang 4 Kelok 44. Blok ini berisi

pertokoan yang memberikan pelayanan jasa wisata (misalnya informasi

wisata), pertokoan yang menjual cinderamata, pasar tradisional Maninjau,

dan beberapa kegiatan perdagangan lainnya.

VIII-11


GAMBAR 8.4PETA ARAHAN PEMANFAATAN RUANG detail KAWASAN Danau MANINJAU

VIII-12


c. Blok Fasilitas Transportasi Wisata, dialokasikan di simpang jalan baru

alternatif Kelok 44. Memiliki konsep ruang terbuka, sehingga tidak

menghalangi pemandangan ke arah danau. Blok ini akan berisi terminal

angkutan, parkir kendaraan wisata, dan dermaga.

d. Blok Permukiman Kepadatan Tinggi, dialokasikan tepat di belakang

kawasan perdagangan wisata.

e. Blok Permukiman Kepadatan Rendah, dialokasikan pada lingkungan

perumahan dari Masjid Raya Maninjau ke arah selatan.

f. Blok Ruang Terbuka Hijau, sebagai upaya menyelamatkan kondisi yang

masih dapat diselamatkan dan memperbaiki kondisi yang sudah rusak. Blok

ini dialokasikan pada beberapa bagian sempadan danau. Pada blok ini

nantinya, wisatawan dan masyarakat dapat menikmati pemandangan

danau. Pada blok ini dimungkinkan pembangunan permanen, misalnya

pembangunan jalan setapak dengan sistem paving block, namun tetap

memperhatikan fungsi lindung sempadan danau dan estetika lingkungan.

Dimungkinkan pula untuk pengembangan

bangunan-bangunan yang sifatnya

monumental, artinya memiliki ciri khas

arsitektural atau fungsi yang khas, misalnya

Rumah Khas Minang atau Masjid Raya.

Pengembangan bangunan ini diarahkan

sedemikian rupa dengan fokus orientasi danau

dan pemanfaatan ruang yang berbatasan

langsung dengan danau.

g. Blok Perkantoran, dialokasikan pada kawasan perkantoran saat ini, di

sekitar Simpang 4 Pasar Maninjau. Kawasan perkantoran ini terdiri atas

bangunan kantor pelayanan publik dan pemerintahan Kanagarian.

h. Blok Lahan Pengembangan, saat ini merupakan kawasan pertanian

tanaman pangan (persawahan) yang diarahkan pengembangannya sebagai

lahan pengembangan kawasan permukiman di masa mendatang, terutama

perkembangan kebutuhan akan lahan permukiman. Blok ini dialokasikan

pada memanjang dari utara ke selatan, di sepanjang koridor Jalan Agro.

VIII-13

Salah satu bentuk penerapan ruang terbuka

hijau, Stockholm


Gambar 8.5

PETA ARAHAN BLOK PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PUSAT kota danau

maninjau

VIII-14


TABEL VIII.2ALOKASI BLOK PERUNTUKAN KAWASAN PUSAT KOTA MANINJAU

No. ALOKASI BLOK PERUNTUKAN LUAS1 Blok Akomodasi Wisata 5,592 Blok Fasilitas Transportasi Wisata 5,283 Blok Pemerintahan 4,554 Blok Perdagangan dan Jasa 3,415 Blok Permukiman Kepadatan Rendah 14,446 Blok Ruang Terbuka Hijau 6,557 Lahan Pengembangan 18,358 Pemukiman Kepadatan Tinggi 4,36

Sumber: Hasil Analisis

8.1.5Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas

Sistem jaringan utilitas secara garis besar meliputi sistem jaringan

telekomunikasi, sistem jaringan energi (listrik dan air) serta sistem prasarana

lingkungan. Arahan ini akan dikembangkan pada detail Kawasan Danau Maninjau

dengan perincian pada kawasan pusat pelayanan utama (Kawasan Pusat Kota

Maninjau) sebagai contoh implementasi arahan pengembangan utilitas.

Arahan pengembangan masing-masing sistem utilitas tersebut adalah sebagai

berikut:

A. Sistem penyediaan air bersih, diarahkan pada peningkatan pelayanan

kebutuhan masyarakat (mencapai 393.340 Liter/hari) melalui:

Pengembangan jaringan distribusi air bersih, terutama jaringan

sekunder yang melayani hingga kawasan permukiman masyarakat.

Peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih eksisting,

Pengembangan alternatif sumber air bersih baru untuk meningkat

kapasitas pelayanan air bersih.

Integrasi sistem pelayanan air bersih oleh sistem jaringan milik Nagari

Struktur jaringan air bersih di detail Kawasan Danau Maninjau secara umum

akan dibagi atas jaringan primer, sekunder, dan tersier. Jaringan primer

merupakan jaringan utama yang mendistribusikan air bersih ke jaringan

sekunder, yang mana jaringan sekunder merupakan jaringan yang

mendistribusikan air bersih ke kawasan-kawasan fungsional di detail

Kawasan Danau Maninjau, seperti kawasan permukiman, perdagangan dan

jasa, wisata, dan lain-lain. Lebih lanjut di dalam masing-masing kawasan,

pendistribusian air bersih dilakukan dengan menggunakan jaringan tersier.

Sebagai alternatif, untuk menjamin meratanya distribusi air bersih, di

masing-masing kawasan fungsional dapat diletakkan tandon, sebagai

VIII-15


penampung sementara air bersih dari jaringan primer. Dengan mengatur

tekanan pada tandon, distribusi air bersih diharapkan dapat merata ke

seluruh masyarakat.

Secara garis besar ada beberapa kriteria yang digunakan dalam

merencanakan sistem jaringan perpipaan untuk air bersih, diantaranya

adalah :

Biaya instalasi yang terjangkau

Menggunakan teknologi yang tepat

Biaya perawatan yang rendah

Sederhana, efektif dan efisien

Komponen yang dibutuhkan ada dan mudah didapatkan

GAMBAR 8.6

PRINSIP DASAR SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH

Pipa transmisi sebaiknya menggunakan pipa baja. Pemilihan jalur transmisi

perlu mempertimbangkan segi teknis (implementasi di lapangan secara

efisien dan tingkat resiko yang rendah) dan segi ekonomis (sedapat

mungkin membutuhkan biaya semurah mungkin). Penentuan kapasitas

pipa transmisi didasarkan kepada perhitungan debit hari maksimum

dengan lama waktu pengaliran air baku dari sumber ke Instalasi Pengolah

Air selama 24 jam.

Perpipaan distribusi adalah sistem penyaluran air bersih dari reservoir

distribusi ke daerah pelayanan dan merupakan sistem yang paling penting

dalam penyediaan air minum. Pada sistem distribusi sejauh mungkin

dihindari terjadinya kebocoran, dan menjaga tekanan dalam pengaliran

VIII-16

Pompa/Menara Air

Saluran Tersier

Saluran Sekunder

Saluran Primer

Saluran Kota


yang dapat menjangkau seluruh daerah pelayanan walaupun yang paling

kritis sekalipun. Penentuan kapasitas pipa distribusi didasarkan kepada

debit jam puncak. Pipa distribusi yang dipakai biasanya adalah pipa PVC,

sedangkan untuk pipa yang melewati jembatan dan pipa yang terbuka

lainnya perlu dipilih dari bahan besi atau baja yang lebih kuat.

B. Sistem pembuangan air hujan dan air kotor (drainase)

Diarahkan pada pengembangan sistem drainase tercampur (combined

system) dimana air kotor dan air hujan disalurkan melalui saluran yang

sama, dengan memanfaatkan saluran drainase alami dan buatan. Sistem

drainase buatan diarahkan bagi kawasan-kawasan yang jauh dari aliran

sungai sebagai jaringan drainase alami dan bagi jaringan jalan utama,

sementara sistem drainase alami diarahkan sebagai jaringan drainase

primer yang digunakan sebagai pengumpul jaringan drainase buatan di tiap-

tiap kawasan fungsional. Dari jaringan primer ini kemudian air hujan dan air

kotor dialirkan ke danau sebagai tempat pembuangan akhir. Pengaturan

pola aliran harus diperhatikan sedemikian rupa (memenuhi kontur alamiah

topografi), sehingga dapat mencegah timbulnya kawasan-kawasan

tergenang.

GAMBAR 8.7SKEMA POLA ALIRAN SISTEM DRAINASE

Dengan sistem pembuangan tercampur diharapkan pengembangan jaringan

menjadi lebih ekonomis dan terjadi pengenceran air buangan oleh air hujan

VIII-17

Danau Maninjau

Kawasan fungsional

Kawasan fungsional

Kawasan fungsional

Kawasan fungsional

Drainase buatan dari kawasan fungsional ke drainase alami sebagai jaringan primer

Sungai, jaringan primer (drainase alami)

Jala

n u

tam

a


sehingga konsentrasi air buangan menurun, yang pada akhirnya akan

menguntungkan danau (pencemaran air danau dapat diminimasi).

Sama halnya dengan struktur jaringan air bersih, struktur jaringan drainase

ini dibagi atas jaringan primer dan sekunder. Jaringan sekunder merupakan

jaringan buangan dari rumah-rumah tangga ke jaringan primer, yang dapat

berupa drainase alami maupun buatan. Jaringan drainase pada kawasan

permukiman dapat dibuat dengan sistem tertutup, sedangkan pada

kawasan di sepanjang jalan utama dapat dibuat dengan sistem terbuka.

C. Sistem pembuangan limbah padat, diarahkan pada pengelolaan cairan

limbah padat sedemikian rupa sehingga tidak mengotori air danau. Pada

kawasan permukiman permanen yang tinggi kepadatannya dan kawasan

komersial, sistem pembuangan limbah padat direncanakan dengan sistem

on site communal dan dilengkapi dengan shallow sewer. Jika sistem shallow

sewer belum dapat diaplikasikan dalam jangka pendek, maka alternatif

lainnya adalah dengan pembuatan tangki septik dengan bidang resapan

secara individual.

Sementara, pada permukiman yang tidak teratur atau relatif rendah

kepadatannya, maka rencana pengelolaan yang diusulkan adalah dengan

cara pembuatan on site individual dengan tangki septik dan atau tanpa

bidang resapan.

Persyaratan umum untuk pengadaan tangki septik meliputi :

Pipa penyalur untuk PVC minimal 100 mm

Kemiringan pipa (slope) adalah 2%

Bentuk segi empat dengan perbandingan panjang dan lebar 2-3 : 1

dengan ketentuan panjang minimal 1,5 m, lebar minimal 0,75 m dan

tinggi air dalam tangki 1-1,8 m.

Dilengkapi dengan lubang pemeriksaan berukuran 40 x 40 cm dan

pipa ventilasi udara dengan ukuran diameter 50 mm dan tinggi 2 m

dari permukaan tanah.

Jarak tangki septik terhadap suatu unit bangunan lainnya adalah :

- Jarak dari bangunan 1,5 m

- Jarak dari sumur 10 m

- Jarak dari pipa air bersih 3 m

VIII-18


D. Sistem persampahan, pada kawasan permukiman yang mengelompok

dengan tingkat kepadatan rendah, sistem pengelolaan persampahan

diarahkan pada sistem alami (dibakar) secara individual, sedangkan pada

permukiman yang mengelompok dengan tingkat kepadatan tinggi, dapat

digunakan sistem pembuangan komunal dengan menyediakan tempat

pembuangan sampah sementara, untuk selanjutnya dikelola dengan sistem

alami (dibakar), dengan memperhatikan waktu pembakaran dan dampak

asap yang ditimbulkan.

Sementara, pada kawasan permukiman yang linier di sepanjang jaringan

jalan utama dan berbatasan langsung dengan danau, sistem pengelolaan

persampahan diarahkan pada sistem pengelolaan komunal dengan

menyediakan angkutan persampahan yang secara reguler (memiliki jadwal

tertentu) mengangkut sampah dari rumah ke rumah untuk selanjutnya

dikumpulkan di tempat yang sama dengan tempat pembuangan sampah

kawasan permukiman mengelompok dengan tingkat kepadatan tinggi.

Dalam jangka panjang, sistem pengelolaan sampah dengan cara dibakar

atau dibuang langsung ke danau tidak dapat lagi dilakukan dengan

pertimbangan semakin berkembangnya penduduk. Cara seperti ini dapat

dipertahankan hingga sistem pengelolaan yang mantap dapat diwujudkan.

Sistem pengelolaan persampahan yang mantap dapat dilakukan dengan

menyediakan angkutan sampah dari rumah-rumah ke tempat pembuangan

sampah sementara (TPS), angkutan dari TPS ke tempat pembuangan akhir

(TPA). TPS dapat dialokasikan pada lokasi di sekitar pasar masing-masing

Nagari untuk memudahkan pengangkutan sekaligus dengan sampah pasar,

sedangkan penentuan lokasi TPA dapat dilakukan dengan terlebih dahulu

melakukan studi kelayakan lokasi TPA. Salah satu pertimbangan lokasi

adalah bahwa TPA tersebut harus berjarak < 5 km dari kota dan > 1 km dari

permukiman.

Sementara, sistem pengelolaan yang dapat dilakukan pada TPA tersebut,

dapat berupa 1) incineration atau pembakaran habis, 2) komposting, baik

secara tradisional maupun mekanik, dan 3) sistem daur ulang.

Pada tahun 2013, diperkirakan akan dihasilkan + 36.747 liter/hari atau

36,747 m3/hari sampah domestik dan sekitar 7.349,4 liter/hari atau 7,349

VIII-19


m3/hari sampah non domestik, sehingga berdasarkan arahan tersebut, perlu

didukung oleh penyediaan fasilitas persampahan sebagai berikut :

TABEL VIII.3PERKIRAAN KEBUTUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN

No Kebutuhan Kriteria/KetentuanJumlah yang

Diarahkan Disediakan1 Pengangkutan dari

rumah/hotel/dll : gerobak kapasitas 0,6 m3

1 unit gerobak kapasitas 0,6 m3 untuk setiap 1.200 penduduk

25 unit- 9 unit di

Bayur- 7 unit di

maninjau- 9unit di

Sei Batang

2 Pengumpulan sementara dari pengangkutan menggunakan container kapasitas 10 m3

1 unit container kapasitas 10 m3 untuk setiap 2.000 penduduk

15 unit- 6 unit di Bayur- 4 unit di maninjau- 5 unit di Sei Batang

3 Pengumpulan sementara (TPS) pada transfer depo kapasitas 100 m3

1 unit transfer depo kapasitas 100 m3 untuk setiap 20.000 penduduk

3 unit- 1 unit di Bayur- 1 unit di maninjau- 1unit di Sei Batang

4 Pengumpulan akhir (TPA) untuk seluruh kawasan danau Maninjau

Sebuah TPA untuk Kawasan Danau Maninjau

Lokasi perlu dikaji lebih lanjut melalui studi kelayakan

GAMBAR 8.8SKEMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

VIII-20

Perumahan

Perkantaran, perdagngan dan jasa

Tempat Pengumpulan Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pengangkutan


GAMBAR 8.9

PETA RENCANA JARINGAN AIR BERSIH di DETAIL KAWASAN DANAU

MANINJAU

VIII-21


GAMBAR 8.10

PETA RENCANA JARINGAN air bersih di KAWASAN PUSAT KOTA

MANINJAU

VIII-22


GAMBAR 8.11

PETA RENCANA jaringan drainase di detail kawasan Danau Maninjau

VIII-23


GAMBAR 8.12

PETA RENCANA jaringan drainase di kawasan PUSAT KOTA MANINJAU

VIII-24


GAMBAR 8.13

PETA RENCANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN di detail kawasan

DANAU MANINJAU

VIII-25


GAMBAR 8.14

PETA RENCANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN di KAWASAN PUSAT

KOTA MANINJAU

VIII-26


E. Sistem jaringan energi (listrik), diarahkan pada upaya memenuhi

kebutuhan pelanggan (sebesar 4.023.797 KWh), terutama masyarakat

setempat maupun instansi pemerintahan dan swasta melalui sistem

penyaluran listrik, penyebaran gardu induk di kawasan pusat pelayanan,

dan gardu distribusi yang tersebar di masing-masing pusat Nagari.

F. Sistem jaringan telekomunikasi, diarahkan pada penyediaan sistem

jaringan telekomunikasi yang mampu memfasilitasi kebutuhan pelanggan

(+ 510 sambungan), termasuk dalam pengadaan jaringan telepon seluler

dan sistem telekomunikasi publik, baik melalui sistem telepon umum

maupun pengelolaan warung telekomunikasi (wartel).

Untuk pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi dapat dilakukan

dengan mengikuti struktur jaringan jalan. Namun perencanaan lebih lanjut dan

detail teknis, diharapkan dapat diantisipasi langsung oleh dinas-dinas terkait,

dengan memperhatikan perkiraan kebutuhan akan listrik dan telepon.

8.2 Pedoman Pelaksanaan Pembangunan &

Pengendalian

8.2.1Arahan Kepadatan Bangunan

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas

lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan. Maksud

penetapan KDB adalah untuk tetap menyediakan perbandingan yang seimbang

antara lahan terbangun dan tidak terbangun, sehingga peresapan air tanah tidak

terganggu, kebutuhan udara terbuka dapat terpenuhi, dan citra arsitektur

lingkungan dapat terpelihara. Sebagai contoh dengan KDB 40%, maka pada

kapling seluas 100 m2 diijinkan untuk mendirikan bangunan dengan luas lantai 40

m2.

Penetapan angka KDB didasarkan pada beberapa aspek yang dapat dijadikan

pegangan/patokan untuk penetapan angka KDB tersebut. Aspek-aspek yang

dijadikan pertimbangan ialah:

- Kepadatan penduduk di suatu wilayah

- Potensi lahan di suatu wilayah

- Penggunaan lahan.

VIII-27


A. Tinjauan berdasarkan kepadatan penduduk

Dalam menetapkan angka KDB berdasarkan kepadatan penduduk, digunakan

asumsi sebagai berikut:

- Satu keluarga terdiri dari 5 jiwa dan menempati sebuah rumah

- Satu jiwa membutuhkan fasilitas bangunan minimum 15 m2 dan maksimum 25

m2 (atau 0,0015 – 0,0025 ha)

- Luas areal perumahan 60% dari luas lahan

GAMBAR 8.15ILUSTRASI PENETAPAN KDB

Wilayah perencanaan yang diarahkan mempunyai kepadatan penduduk, akan

terlihat distribusi angka KDB-nya dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- Kepadatan sangat rendah, yaitu 0 – 50 jiwa/ha

KDB minimum= 50 X 0,0015 X 100% = 12,5% 0,6

KDB maksimum = 50 X 0,0025 X 100% = 20,83% 0,6

- Kepadatan rendah, yaitu 50 – 100 jiwa/ha

KDB minimum= 50 X 0,0015 X 100% = 12,5% 0,6

KDB maksimum = 100 X 0,0025 X 100% = 41.67% 0,6

- Kepadatan sedang, yaitu 101 – 150 jiwa/ha

KDB minimum= 100 X 0,0015 X 100% = 25% 0,6

KDB maksimum= 150 X 0,0025 X 100% = 62.5% 0,6

- Kepadatan tinggi, yaitu 151 – 200 jiwa/ha

KDB minimum= 150 X 0,0015 X 100% = 37,5% 0,6

VIII-28


KDB maksimum= 200 X 0,0025 X 100% = 83.33%

0,6

- Kepadatan sangat tinggi, yaitu > 200 jiwa/ha

KDB minimum= 200 X 0,0015 X 100% = 50% 0,6

Kepadatan penduduk, seperti yang terlihat dari kategori blok permukiman di

Kawasan Pusat Kota Maninjau, dapat dibagi atas, blok permukiman kepadatan

tinggi dan rendah, sehingga KDB di Kawasan Pusat Kota Maninjau berkisar

antara 12,5% hingga 83,3%. Dengan demikian, arahan kepadatan bangunan

(KDB) adalah sebagai berikut:

- Pada kawasan permukiman kepadatan rendah, KDB direncanakan 13 -

21%

- Pada kawasan dengan permukiman kepadatan tinggi, KDB direncanakan

38 - 83%

B. Tinjauan berdasarkan potensi lahan

- Untuk lahan berpotensi tinggi, yang merupakan kawasan pusat kota, memiliki

intensitas kegiatan tinggi sehingga kebutuhan ruangnya besar, sementara

lahan yang tersedia terbatas. Angka KDB yang direncanakan 70% - 100%

- Untuk lahan berpotensi sedang, yang umumnya berupa kawasan permukiman

dengan aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan dan jalan raya cukup

baik. Interval angka KDB yang direncanakan 40% - 80%.

- Untuk lahan berpotensi rendah, yang umumnya berupa lahan permukiman

dengan aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kurang baik. Interval

angka KDB yang direncanakan 0% - 50%.

C. Tinjauan berdasarkan penggunaan lahan

Penetapan angka KDB ditentukan berdasarkan pada kebutuhan setiap fasilitas

kegiatan dan nilai ekonomi kegiatan tersebut. Standar yang digunakan dalam

penetapan angka KDB adalah:

- Kawasan perdagangan dan kawasan CBD maksimum 85%

- Rumah sakit 30 – 50%

- Perkantoran, pendidikan, dan peribadatan maksimum 50%

- Jalur hijau dan taman 0 – 20%

Dengan demikian, arahan kepadatan bangunan di Kawasan Pusat Kota Maninjau

adalah sebagai berikut :

1. Untuk permukiman kepadatan rendah, dengan aksesibilitas yang baik

menuju fasilitas, diarahkan KDB 13 – 50%

VIII-29


2. Untuk permukiman kepadatan rendah, dengan aksesibilitas yang kurang

baik menuju fasilitas, diarahkan KDB 13 – 60%

3. Untuk permukiman kepadatan tinggi, diarahkan KDB 38 – 60 %

4. Untuk perumahan yang bercampur dengan kegiatan jasa, diarahkan KDB

13–60%

5. Untuk kawasan perdagangan dan jasa, diarahkan KDB 38 – 85 %

6. Untuk kawasan dan akomodasi wisata, KDB diarahkan sama dengan

permukiman di sekitarnya

7. Untuk kawasan pendidikan tinggi, diarahkan KDB 13 – 50 %

8. Untuk RTH, diarahkan KDB 0 – 20 %

8.2.2Arahan Ketinggian Bangunan

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas

keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.

Penetapan KLB bermksud untuk menetapkan ketinggian maksimum dan

minimum suatu bangunan untuk setiap blok peruntukan, agar tidak berpengaruhi

pada visualisasi lingkungan. Menurut standar Peraturan Bangunan Nasional, yang

dimaksud dengan ketinggian bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam satu

bangunan yang dihitung dari lantai dasar sampai lantai tertinggi. Ketinggian

suatu bangunan diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Bangunan satu lantai, yakni bangunan sementara atau permanen yang

berdiri langsung di atas pondasi pada bangunan yang tidak terdapat

pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya

b. Bangunan bertingkat, yakni bangunan permanen dengan ketinggian dua

sampai dengan lima lantai

c. Bangunan tinggi, yaitu bangunan permanen dengan jumlah lantai lebih dari

lima atau ketinggian bangunan lebih dari 20 m.

Pertimbangan penetapan KLB didasarkan pada perkembangan kota, kebijakan

intensitas pembangunan, daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan

dan keserasian lingkungan. Sebagai contoh KLB 2 adalah dalam lahan seluas 100

m2 diijinkan untuk mendirikan bangunan dengan luas lantai sampai 200 m2.

Pengaturan kepadatan ini bertujuan:

Menciptakan ruang luar yang nyaman, yang masih memungkinkan

masuknya pencahayaan dan pengudaraan alami pada daerah terbuka, serta

cukup tersedia jalur pejalan kaki untuk menampung arus manusia yang

ditimbulkan oleh adanya kegiatan di kawasan tersebut.

VIII-30


Memperoleh keseimbangan antara arus/kapasitas kendaraan yang

ditimbulkan oleh suatu kegiatan dalam suatu bangunan dengan kapasitas

jalan yang ada.

Memberikan karakter pada suatu kawasan yang dipertahankan atau

diremajakan. Dilihat dari segi peninjauan umum, bila suatu kawasan akan

dipertahankan maka

diberikan tingkat

kepadatan yang sama

dengan sekarang, dan

bila suatu kawasan

akan diremajakan

maka diberikan tingkat

kepadatan yang lebih

besar.

Adapun pertimbangan dalam menentukan angka KLB di suatu wilayah adalah:

Jenis penggunaan tanah

Angka KDB

Ukuran jalan dan jarak sempadan

Jarak bangunan

Ketinggian bangunan maksimum yang diijinkan.

Penentuan rencana KLB di tiap blok peruntukan di Kawasan Pusat Kota Maninjau

dilakukan dengan mempertimbangkan arahan KDB, penggunaan lahan, dan

ketinggian maksimum bangunan yang telah berdiri saat ini, cara perhitungan KLB

adalah sebagai berikut:

- Untuk KDB 85% diarahkan di sepanjang jalan utama di pusat kota dengan

ketinggian maksimum 3 lantai, maka KLB maksimum 3 x 85% = 2,55

- Untuk KDB 60% diarahkan di kawasan perumahan dengan ketinggian

maksimum 2 lantai, maka KLB maksimum 3 x 60% = 1,8

- Untuk KDB 50% diarahkan di sebagian pusat pelayanan dan fasilitas

dengan ketinggian maksimum 2 lantai, maka KLB maksimum 2 x 50% = 1

GAMBAR 8.16ILUSTRASI PENETAPAN KLB

VIII-31

Penataan bangunan dengan memperhatikan ketinggian bangunan di

Swedia


-

Dengan demikian, ketinggian bangunan di Kawasan Pusat Kota Maninjau

diarahkan sebagai berikut:

1. Untuk permukiman kepadatan rendah, dengan aksesibilitas yang baik

menuju fasilitas, diarahkan KLB = 1

2. Untuk permukiman kepadatan rendah, dengan aksesibilitas yang kurang

baik menuju fasilitas, diarahkan KLB = 1,8

3. Untuk permukiman kepadatan tinggi, diarahkan KLB = 1,2

4. Untuk perumahan yang bercampur dengan kegiatan jasa, diarahkan KLB

= 1,8

5. Untuk kawasan perdagangan dan jasa, diarahkan KLB = 2,55

6. Untuk kawasan dan akomodasi wisata, KLB kawasan permukiman di

sekitarnya

7. Untuk kawasan pendidikan tinggi, diarahkan KLB = 1

VIII-32


GAMBAR 8.17

Arahan KDB & KLB

VIII-33


8.2.3Arahan Sempadan Bangunan

Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan

dan atau pagar di kanan dan kiri jalan dan sungai. Garis ini merupakan jarak

antara jalan dengan bangunan maupun dengan pagar halaman, dan jaringan

bangunan dengan batas persil. Garis sempadan yang dirinci meliputi sempadan

muka bangunan, sempadan pagar dan sempadan sampingan bangunan.

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis di atas permukaan tanah yang

pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui. GSB

yang diatur adalah garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as

jalan, rencana jalan, tepi sungai atau tepi pantai. GSB ditentukan dengan

mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai,

fungsi jalan,

peruntukan kapling/kawasan.

Letak garis sempadan bangunan adalah separuh lebar daerah milik jalan

(damija) dihitung dari tepi jalan/pagar. Untuk bangunan yang berada di daerah

dekat sungai dengan lebar sungai kurang dari 5 meter, letak garis sempadan

adalah 2,5 meter dihitung dari tepi sungai.

Berdasarkan ketentuan lebar jalan, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan,

letak GSB di bagian perumahan yang berada di sepanjang jalan kolektor primer

adalah sebesar 6 meter (dengan ketentuan damija untuk jalan kolektor primer

adalah 12 meter2, termasuk trotoar, drainase dan pohon). Sedangkan untuk

bangunan yang terletak di pinggir/berbatasan dengan jalan kolektor sekunder,

GSB terletak pada jarak + 6 meter (dari garis terluar jalan ke bangunan). Namun

ketentuan ini tidak berlaku pada bangunan yang berada di sempadan danau.

Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah garis di atas permukaan tanah yang pada

pendirian pagar ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar

pagar. Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan

berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan. Ketentuan untuk GSP adalah

sebagai berikut:

2 Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta 1995

2) Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993)

VIII-34

½ x Damija atau ¼ x Dawasja

DAMIJA

KETERANGAN : SEMPADAN PAGARSEMPADAN MUKA BANGUNANSEMPADAN SAMPING BANGUNAN SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN

1111 24

Min 1,5 m

Min 1,5 m

13

1

13

3

GAMBAR 8.18RENCANA GARIS SEMPADAN

BANGUNAN

Min. 2 m


Garis pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan

serongan/lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan

Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5

meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau

tembus pandang.

Garis sempadan sampingan bangunan yang berbatasan dengan tetangga adalah

minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan

tetangga yang saling berbatasan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan atau implementasi ketentuan tersebut tidak

dimungkinkan mengingat telah terbangunnya lahan antara daerah milik jalan

dengan daerah yang ditetapkan sebagai garis sempadan bangunan. Oleh karena

itu penetapan GSB dalam kawasan-kawasan tertentu akan diatur lebih lanjut

dalam RTRK atau RTBL kawasan tersebut.

VIII-35


GAMBAR 8.19

ILUSTRASI ARAHAN GSB KAWASAN PUSAT KOTA MANINJAU

VIII-36

Arahan GSB Kawasan Simpang Maninjau


8.2.4Arahan Penanganan Prasarana dan Sarana

Arahan penanganan prasarana dan sarana di detail Kawasan Danau Maninjau

disesuaikan dengan pertimbangan konservasi, pengembangan baru, pemugaran

atau penanganan khusus.

Konservasi prasarana dan sarana di Detail Kawasan Danau Maninjau diarahkan

pada:

1. Konservasi jaringan jalan Kelok 44 sebagai bagian kegiatan wisata

2. Konservasi bangunan rumah adat Minang (Rumah Gadang) di Nagari Sei

Batang

3. Konservasi bangunan masjid bersejarah di Nagari Maninjau, Masjid Syech

Amrullah Sei Batang (+ 200 tahun), dan Masjid Raya Sei Batang.

4. Konservasi bangunan-bangunan peninggalan tokoh-tokoh, seperti:

Rumah peninggalan Buya Hamka di Sei Batang

Rumah peninggalan Nur Sutan Iskandar di Sei Batang

Rumah peninggalan Syech Amrullah di Sei Batang

Rumah peninggalan Ayahanda Buya Hamka di Sei Batang

Rumah peninggalan Isa Anshori di Sei Batang

Rumah peninggalan HR. Rasuna Said di Maninjau

Dan lain-lain

5. Konservasi daerah aliran sungai sebagai prasarana lingkungan alami

(drainase dan air kotor)

Sementara, pengembangan baru sarana dan prasarana diarahkan pada:

1. Pengembangan instalasi sumber air bersih di Nagari Bayur untuk

melayani Nagari Bayur dan Maninjau

2. Pengembangan instalasi atau sarana operator seluler untuk melayani

kebutuhan masyarakat setempat dan wisata

3. Pengembangan terminal angkutan umum regional di Nagari Maninjau dan

sub terminal (halte) di Pasar Bayur dan Sei Batang

Pemugaran sarana dan prasarana diarahkan pada bangunan peninggalan tokoh

bersejarah yang kondisinya saat ini sudah rusak dan bangunan-bangunan di

sepanjang koridor wisata (sekitar Simpang 4 Pasar Maninjau) untuk kepentingan

aksentuasi budaya Minang.

VIII-37


8.3 Indikasi Program Pengembangan di Kawasan

Danau Maninjau

Berdasarkan arahan-arahan makro dan detail yang dikemukakan di atas, maka

disusun indikasi program pengembangan sebagai salah satu masukan dalam

pelaksanaan arahan tersebut. Indikasi program pengembangan dibagi atas 1)

Indikasi Program Pengembangan Fisik, dan 2) Indikasi Program Pengembangan

Non Fisik, berdasatkan pada ketentuan Notrais..

Indikasi program pengembangan fisik terkait dengan pembangunan-

pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang, seperti jalan, infrastruktur air bersih,

telekomunikasi, dan lain-lain. Berdasarkan arahan yang telah digariskan, maka

indikasi program pengembangan pun dapat dibagi atas indikasi program

pengembangan bagi Kawasan Danau Maninjau (makro) dan indikasi program

pengembangan bagi Detail Kawasan Danau Maninjau:

A. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU MANINJAU (Lihat

Gambar 8.20)

1. Rehabilitasi lahan-lahan kritis

2. Pembangunan jaringan alternatif Puncak Lawang – Maninjau

sepanjang + 8 km

3. Pembangunan jaringan jalan agro Kelok 44 – Sei Batang sepanjang

+ 4,5 km

4. Pengembangan kapasitas air bersih untuk melayani kebutuhan

sebesar 117.760 l/detik (detail Kawasan Danau Maninjau)

5. Pengembangan jaringan irigasi pertanian sawah

6. Pengembangan jaringan infrastruktur di Detail Kawasan Danau

Maninjau :

- Listrik : + 4 juta kWh

- Telepon : + 5 sambungan

- Telepon seluler

- Penampungan sampah bagi timbulan sampah + 36.747

liter/hari

7. Pemantapan jaringan jalan sekeliling danau di bagian selatan

GAMBAR 8.20

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU MANINJAU

VIII-38


B. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT KOTA MANINJAU

(Lihat Gambar 8.21)

1. Pemantapan jaringan jalan kolektor KELOK 44 sepanjang + 8 km

2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer sepanjang + 750

meter

3. Pemantapan jaringan jalan kolektor sekunder sepanjang + 10 km

4. Pengembangan jaringan jalan lokal sepanjang 600 m

5. Revitalisasi kawasan pusat kota seluas + 3 ha

6. Perencanaan kawasan akomodasi wisata seluas + 5 ha

7. Perencanaan terminal kawasan dan wisata seluas + 6 ha

VIII-39

1

1

1

1

2

3

5

6

4

7


GAMBAR 8.21

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT KOTA MANINJAU

Lebih lanjut, di dalam Detail Kawasan Danau Maninjau sendiri terdapat beberapa

zona-zona yang akan menjadi fokus pengembangan, antara lain kawasan pusat

pelayanan utama (Kawasan Pusat Kota), kawasan pusat pelayanan pendukung,

zona inti masyarakat Islami, dan lain-lain. Dalam pengembangannya, masing-

masing zona tersebut akan membutuhkan dukungan program-program fisik.

Sebagai contoh, kawasan pusat pelayanan pendukung di Nagari Sei Batang.

Terdapat beberapa indikasi program pengembangan fisik yang dapat diusulkan,

seperti (Lihat Gambar 8.22):

1. Pengembangan dermaga

2. Revitalisasi kawasan perdagangan

3. Revitalisasi bangunan bersejarah

VIII-40

3

1

5

6

2

47


4. Pengembangan akses alternatif menuju objek wisata bersejarah (mesjid

dan rumah peninggalan Nur St.IskandarGAMBAR 8.22INDIKASI PROGRAM

PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PELAYANAN PENDUKUNG NAGARI SEI

BATANG Sumber: Peta Citra Satelit Ikonos. Sementara, indikasi program

pengembangan non fisik merupakan program-program yang cenderung lebih

terkait kepada peningkatan kualitas SDM masyarakat di Kawasan Simpang

Maninjau khususnya dan Kawasan Danau Maninjau umumnya, dalam upaya

peningkatan partisipasi masyarakat tersebut terhadap perwujudan arahan ruang

yang telah dirumuskan. Beberapa indikasi program non fisik yang diusulkan adalah

sebagai berikut:Sosialisasi arahan pemanfaatan ruang kepada masyarakat

sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang

1. Sosialisasi konsep wisata kepada masyarakat melalui koordinasi

Nagari agar masyarakat merasa memiliki kegiatan wisatanya (sense

of belonging)

2. Penyuluhan dan pelatihan aparat Nagari untuk dapat berperan

sebagai pemandu wisata (pusat informasi wisata di Nagarinya)

3. Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat pertanian,

peternakan, perikanan, dll untuk meningkatkan kualitas pertanian

dan peternakannya dalam kerangka pengembangan perekonomian

dan pariwisata

VIII-41

12

3 4


4. Sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan

melestarikan hutan sebagai catchment area dan kawasan lainnya

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

5. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

(persampahan, limbah rumah tangga) yang ramah lingkungan

8.4 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan mempertimbangan kondisi pemanfaatan ruang saat ini, maka arahan

pemanfaatan ruang di detail Kawasan Danau Maninjau perlu disertai oleh

pedoman pengendalian agar tujuan dan konsep pemanfaatan ruang yang telah

dirumuskan tetap dapat terwujud. Secara umum, pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang detail Kawasan Danau Maninjau adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan budidaya (seperti ladang, sawah dan permukiman) yang

ditemukan di kawasan yang diarahkan sebagai kawasan lindung (hutan

lindung maupun cagar alam), terdapat dua pilihan tindakan pengendalian

yang dapat dilakukan :

a. Kegiatan budidaya dapat terus dijalankan, dengan catatan kegiatan

tersebut memperhatikan kaidah-kaidah keberlanjutan lingkungan dan

tidak mencemari lingkungan, baik dalam proses maupun setelah

menghasilkan produk.

b. Kegiatan budidaya tidak dapat dilanjutkan. Terutama jika kegiatan

budidaya tersebut terbukti telah melanggar kaidah keberlanjutan dan

mencemari lingkungan. Bentuk-bentuk pelanggaran antara lain adalah

pembukaan lahan secara besar-besaran, sehingga mengakibatkan erosi.

2. Antara kegiatan budidaya dengan kawasan lindung (cagar alam atau hutan

lindung) perlu ada kawasan penyangga, sehingga resiko perusakan fungsi

lindung dapat diminimasi. Kawasan penyangga dapat berupa kawasan

agroforestry, perkebunan maupun hutan produksi.

3. Perambahan kegiatan budidaya yang dilakukan di kawasan lindung dapat

diantisipasi dengan melibatkan pemerintahan Nagari, dengan menetapkan

batas-batas hutan yang boleh ditebang/dimanfaatkan.

4. Pemanfaatan sempadan danau tetap

dapat dilakukan, dengan tetap

memperhatikan fungsi perlindungan

kawasan tersebut. Untuk saat ini,

pemanfaatan sempadan danau yang

dapat dilakukan misalnya pembangunan

selasar/plaza dan ruang terbuka (open

space) di sepanjang sempadan danau

VIII-42

Salah satu bentuk pemanfaatan ruang sempadan danau di New England


dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku keras

seperti beton, paving block, semen, dan sebagainya, dapat dilakukan untuk

menciptakan ruang santai bagi wisatawan di sepanjang pinggiran danau

(untuk duduk-duduk, jalan-jalan, naik sepeda, dan lain-lain).

5. Penegasan kawasan konservasi pada kawasan di sepanjang kelok 44, dengan

tidak memberikan ijin pembukaan lahan dan budidaya terbangun. Untuk

kegiatan budidaya yang sudah berlangsung masih dapat dilanjutkan, namun

dengan pembatasan luas lahan dan ketinggian bangunan. Artinya, tidak

diperkenankan pembangunan baru maupun perluasan.

6. Dalam rencana pembukaan jaringan jalan baru Agro (dari kelok 44 terus ke

blok fasilitas wisata yang direncanakan di kawasan pusat pelayanan), perlu

mengantisipasi dengan mengatur pembangunan di tempat keluar jalan

tersebut, untuk menjaga kualitas pandangan ke arah danau di masa

mendatang. Pengaturan dapat dilakukan dengan mengatur KDB, KLB,

maupun melalui perijinan.

7. Kesan alami pedesaan dan persawahan di kawasan sekitar jalan Agro perlu

dipertahankan dengan membatasi ijin pembangunan di sekitar.

8. Pengendalian dan pengawasan sistem pengolahan limbah untuk hotel,

restoran, maupun kegiatan komersial lain yang letaknya berdekatan dengan

danau.

9. Mengantisipasi kemunculan PKL yang tidak tertib/teratur dengan

mengalokasikan kegiatan festival pasar (semacam pasar kaget) pada waktu

tertentu di lokasi strategis yang multifungsi, seperti di depan Kantor KAN

Maninjau.

Untuk memperjelas arahan pengembangan dan pengendalian pemanfaatan

ruang di Detail Kawasan Danau Maninjau, maka dirumuskan beberapa arahan

pengembangan ruang pada zona-zona tertentu yang memiliki nilai dan posisi

strategis di lingkup detail Kawasan Danau Maninjau. Arahan pengembangan

berdasarkan zona tertentu yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

VIII-43

GAMBAR 8.23BERBAGAI CONTOH BENTUK PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN DANAU

Kastil di Chillon

Camping Ground di sempadan danau,Swedia

Jalan Setapak di pinggir danau, Swedia

Restauran & Café di sempadan danau, Swedia

Wisata memancing, Paris

Dermaga, Swedia

Bangunan di atas danau, Chillon


1. Pertumbuhan Linier di Sepanjang Jalan Kolektor Primer

(hingga batas Nagari Maninjau)

Diarahkan bagi pengembangan akomodasi wisata, seperti hotel,

penginapan, restoran, dan lain-lain. Untuk itu perkembangan di kawasan ini

diarahkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

VIII-44


Arahan penggunaan

lahan di sepanjang

jalan sebagai

kawasan akomodasi

wisata serta

memungkinkan

pengembangan

kegiatan

perdagangan

bercampur dengan

permukiman di

sepanjang jalan.

Kepadatan bangunan

di sepanjang jalan

kolektor primer

dipertahankan tetap.

Ketinggian bangunan

disarankan tidak

melebihi 2 lantai. Bangunan yang berada di kontur yang lebih

rendah disarankan tidak melebihi bangunan di kontur lebih tinggi,

agar tidak menghalangi pandangan pemandangan alam danau.

Blok peruntukan yang akan dikembangkan di zona pertumbuhan

linier ini antara lain adalah permukiman, perdagangan, blok

akomodasi wisata dan blok peruntukan non terbangun (sawah,

ruang terbuka hijau).

2. Kompleks Museum Buya HAMKA

Diarahkan sebagai bagian dari zona konservasi masyarakat Islami (sebagai

kawasan transisi yang berada di antara zona inti masyarakat Islami dengan

zona konservasi dan akomodasi wisata pertanian). Arahan kriteria

pengembangan kompleks wisata Museum Buya HAMKA adalah sebagai

berikut:

Penggunaan lahan di kawasan wisata kompleks Museum Buya

Hamka diutamakan sebagai kawasan akomodasi dan fasilitas wisata.

VIII-45

Pengembangan akses transportasi air

Dermaga wisata

Fasilitas taman baca

Kompleks Museum Buya Hamka

Pertumbuhan Linier Sepanjang Jalan Utama

Ke arah Lubuk Basung

Ke arah Nagari Maninjau


Permukiman yang ada di sekitar kompleks Museum Buya HAMKA

diarahkan sebagai permukiman dengan kepadatan rendah.

Ketinggian bangunan di daerah dengan kontur lebih rendah

diarahkan untuk tidak menghalangi pemandangan ke arah danau.

Ketinggian bangunan diarahkan tidak melebihi 2 lantai.

Kawasan sempadan danau tepat di seberang lokasi museum Buya

HAMKA akan dikembangkan sebagai fasilitas wisata danau, berupa

dermaga wisata dengan tidak meninggalkan fungsi lindungnya.

Konstruksi dermaga wisata merupakan konstruksi yang ramah

lingkungan, dengan menyediakan ruang terbuka hijau sebagai ruang

public.

Blok peruntukan yang akan dikembangkan di kompleks Museum

Buya HAMKA antara lain adalah blok permukiman kepadatan

rendah, blok akomodasi wisata (pondok karya sastra, penginapan,

rumah makan, dan sebagainya), blok kompleks wisata (perdagangan

& pusat cinderamata, masjid, lapangan parkir) dan blok ruang

terbuka hijau.

VIII-46


3. Kompleks Mesjid Raya Sei Batang

Diarahkan bagi pengembangan kawasan akomodasi wisata, seperti masjid,

peninggalan rumah Nur Sutan Iskandar dan rencana pengembangan

dermaga wisata. Beberapa arahan pengembangan diusulkan adalah:

Penggunaan lahan di kawasan kompleks wisata Mesjid Raya Sei

Batang sebagai kawasan akomodasi wisata dikembangkan dengan

memperhatikan fungsi lindung kawasan sempadan danau.

Permukiman yang ada di sekitar kompleks Mesjid Raya Sei Batang

diarahkan sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan rendah.



Ketinggian bangunan diarahkan tidak melebihi 2 lantai.

Blok peruntukan yang akan dikembangkan di Kompleks Mesjid Raya

Sei Batang antara lain adalah blok permukiman kepadatan rendah,

VIII-47

Revitalisasi Kawasan:pusat perdaganganobjek peninggalan

bersejarahkegiatan keagamaanpusat kegiatan Nagari

Perbaikan orientasi objek

Alternatif akses baru

Fasilitas transportasi wisata

Rumah Nur St. Iskandar

Pasar Nagari

Mesjid Sei Batang

Dermaga

Kompleks Mesjid Raya Sei Batang


blok akomodasi wisata (masjid dan rumah makan, dan sebagainya),

dan blok ruang terbuka hijau.

4. Zona inti masyarakat Islami (LIHAT PADA GAMBAR:

Diarahkan bagi pengembangan

kawasan da’wah Islami dengan

beberapa akomodasi wisata,

seperti masjid tua bersejarah,

rumah makan/restoran, dan toko-

toko penjual cinderamata.

Perkembangan di zona inti ini

diarahkan dengan kriteria sebagai

berikut:

Dialokasikan pada Jorong Qoriah Thoybah sebagai kawasan khusus,

dengan didukung oleh 3 pintu masuk, masing-masing dari jalan

terusan Embun Pagi – Sei Batang, dari jalan terusan Syech Amrullah,

dan jalan dari arah Nagari Tanjung Sani.

Kegiatan budidaya yang termasuk dalam Zona Inti Masyarakat

Islami yang berbatasan langsung dengan kawasan cagar alam

diperkenankan dengan catatan kawasan cagar alam tersebut

dijadikan sebagai laboratorium ilmiah untuk dilindungi oleh

pengelola dan masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak

diperkenankan kegiatan produksi lain di dalamnya.

Penggunaan lahan di zona inti masyarakat Islami ini diutamakan

sebagai kawasan akomodasi wisata. Orientasi kegiatan di zona inti

masyarakat Islami adalah Masjid Syekh Amrullah, sementara pusat

kegiatan terletak di lokasi yang paling terjangkau dan strategis di

Jorong Qoryah Thoybah.

Permukiman yang ada di dalam zona inti masyarakat Islami

diarahkan sebagai permukiman dengan kepadatan rendah.



Blok peruntukan yang akan dikembangkan dalam zona inti

masyarakat Islami adalah blok permukiman kepadatan rendah, blok

akomodasi wisata (pondok penginapan, rumah makan, dan

sebagainya), blok kompleks wisata (perdagangan & pusat

cinderamata, masjid, lapangan parkir) dan blok ruang terbuka hijau.

VIII-48

Contoh Kios Cinderamata di Swedia


VIII-49

Ke Nagari Tj.Sani

Ke Nagari Maninjau

Ke Embun Pagi (jalur agrowisata)

Zona Inti Masyarakat Islami


5. Zona konservasi & akomodasi wisata Pertanian

Diarahkan sebagai kawasan pengembangan bentang alam persawahan

sebagai salah satu objek wisata. Dialokasikan di Nagari Sei Batang, di

sebelah selatan komplek wisata Buya Hamka. Pengembangan zona

konservasi dan akomodasi ini diarahkan dengan kriteria seperti:

Diarahkan pengembangan jaringan jalan lokal (khusus untuk

menjangkau lokasi wisata pertanian).

VIII-50


Kawasan terbangun tetap memperhatikan keselarasan dengan

panorama pedesaan dan persawahan, serta menggunakan

konstruksi bangunan yang ramah lingkungan.

Ketinggian bangunan hanya diarahkan untuk bangunan 1 lantai.

Sistem pembuangan dan jaringan utilitas pendukung akomodasi

wisata pertanian diarahkan untuk tidak mengganggu

keberlangsungan lingkungan, terutama tidak mengganggu sirkulasi

untuk kegiatan persawahan.

Blok peruntukan yang akan dikembangkan di zona ini antara lain

adalah akomodasi wisata seperti saung tempat makan,

perdagangan, dan blok fasilitas wisata (lahan parkir)

6. Kawasan Akomodasi Wisata Perikanan.

Diarahkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan perikanan

keramba/jala apung, sebagai salah satu objek wisata. DIalokasikan pada

perbatasan Nagari Sei Batang dengan Tanjung Sani (dekat teluk).

Pengembangannya diarahkan dengan kriteria sebagai berikut:

VIII-51

Tetap memperhatikan keselarasan panorama perdesaan

Struktur & bahan bangunan yang ramah lingkungan

Ketinggian bangunan maksimal 2 lantai

Sistem pembuangan dikelola ramah lingkungan

Potensi view danau yang perlu dipertahankan dan pengembangan akomodasi wisata restoran

Zona konservasi & akomodasi wisata Pertanian


Arahan penggunaan lahan di sepanjang jalan menuju kawasan ini

dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus

pergerakan angkutan penumpang maupun barang.

Untuk kawasan sempadan danau yang termasuk dalam kawasan

akomodasi wisata perikanan dapat dikembangkan secara terbatas.

Bangunan yang dialokasikan di kawasan sempadan danau dalam

kawasan wisata perikanan dikembangkan dengan secara teratur dan

tidak mengabaikan kaidah dan fungsi lingkungan.

Ketinggian bangunan sebaiknya tidak melebihi 1 lantai atau paling

tidak ketinggian tidak menghalangi pemandangan ke danau.

Kepadatan bangunan di sepanjang jalan kolektor primer merupakan

kepadatan rendah.

Blok peruntukan yang akan dikembangkan di zona pertumbuhan

linier ini antara lain adalah, perdagangan, blok akomoidasi wisata

(rumah makan, tempat peristirahatan, dan lain-lain).

VIII-52

Berbagai Contoh Bentuk Kegiatan Wisata Perikanan

MODEL PENGEMBANGAN WISATA

Documents

Bab 8 Rencana Detail Kawasan