Presentasi Laporan Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua

L/O/G/O

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

PEMBAHASAN PENDAHULUAN

Slide : 1

Jumat, 9 November 2012

Ketua Tim : Dr. Ir. Rino Wicaksono, MAUD, MURP

Koordinator : Tiar Pandapotan Purba, ST

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Slide : 2

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN

PERKOTAAN BOKONDINI

1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

B. Maksud, Tujuan & Sasaran

C. Ruang lingkup Kegiatan

D. Ruang Lingkup Kawasan

E. Keluaran

Slide : 3

A. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

1. UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang RDTR atau yang juga bisa dikenal

sebagai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) merupakan penjabaran dari RTRW

dan merupakan arahan operasional pengembangan spasial di Kabupaten

Tolikara

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi tugas dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah, sejalan dengan jiwa dan semangat UU No.32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

3. Dengan berbagai potensi dan permasalahan kawasan di Distrik Bokondini,

maka perlu segera dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Bokondini.

4. Potensi Bokondini:

a) Memiliki wilayah yang strategis terletak diantara Kabupaten Puncak Jaya

(batas barat), Kabupaten Lani Jaya (batas selatan), Kabupaten Memberamo

Tengah (batas timur), dan Kabupaten Memberamo Raya (batas utara)

b) Terdapat potensi wisata seperti Danau Biuk, Cagar Alam dan Taman

Nasional Lorenz dan Gunung Timoini (Lembah Hitam)

c) Lahan subur untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

d) Potensi bahan tambang dan galian yang besar.

e) Kondisi alam yang alami, dan topografi yang indah.

Slide : 4

1. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program

pembangunan kawasan pusat pertumbuhan dan Pengembangan perkotaan

Bokondini sebagai Pusat Perekonomian Jasa & Perdagangan Komoditas Pertanian

dan Perkebunan Terpadu, Pusat Pelayanan Transportasi Udara Militer dan

Komersial, Pusat Pendidikan Tinggi, Penunjang Pelayanan Kesehatan Terpadu dan

Penunjang Pelayanan Pemerintahan Satu Atap;

2. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan

strategis perkotaan dengan RTRW Kabupaten;

3. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;

4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-

program pembangunan kawasan;

5. Mewujudkan ruang kawasan yang indah, berwawasan lingkungan, efisien

dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan

program pembangunan;

6. Mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan strategis provinsi (KS Prov)

sebagai (i) Kawasan Strategis Pengelolaan Ekonomi Rendah karbon, (ii)

Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, (iii)

Kawasan Strategis Sosial Budaya;

PENDAHULUAN

Slide : 5

B. MAKSUD DAN TUJUAN…(1)

7. Mewujudkan struktur sistem perkotaan wilayah Kabupaten (RTRW

Kabupaten Tolikara) yakni sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKL-P),

untuk melayani kegiatan skala kecamatan (Bokondini dan Bewani).

8. Mewujudkan pola ruang wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten Tolikara) yakni

sebagai kawasan strategis kabupaten

9. Menentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan berdasarkan

kondisi fisik, aspek administrasi pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sosial

kependudukan dan aspek pengurangan resiko bencana;

10.Menyusun rencana peruntukan jenis dan besaran fasilitas (perumahan dan

permukiman, perdagangan, pemerintahan dan sebagainya) dan utilitas (jalan,

drainase, kelistrikan, telekomunikasi, limbah cari, persampahan);

11.Menyusun pedoman bagi instansi dalam penyusunan zonasi sebagai

pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang/rencana teknik ruang

kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan, dan pemberian

perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dan peruntukan lahan;

12.Menyusun arahan, strategis dan skala prioritas program pembangunan serta

waktu dan tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan.

PENDAHULUAN

Slide : 6

B. MAKSUD DAN TUJUAN…(2)

PENDAHULUAN

1. Tersajinya data dan informasi ruang kawasan yang akurat dan aktual.

2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan sebagai masukan dalam

proses penentuan arah struktur dan pola ruang kawasan.

3. Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar sub-kawasan dalam

kawasan perkotaan maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten.

4. Tersusunnya arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

kawasan.

5. Tersusunnya pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan

zonasi, pemberian advice planning, pengaturan bangunan setempat dan

lingkungannya (RTBL) serta pemberian perizinan yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang.

6. Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan

permukiman dalam kawasan.

7. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, baik

yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta.

8. Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam kawasan.

9. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan

masyarakat/swasta.

Slide : 7

C. SASARAN

PENDAHULUAN

1. Persiapan

2. Menentukan dan menetapkan kawasan perkotaan Bokondini.

3. Pendekatan dan Koordinasi dengan Pemberi Tugas

4. Inventarisasi Kebijakan dan Peraturan Terkait

5. Pendalaman Substansial (Gambaran Umum Studi)

6. Penyusunan Program Survei

7. Pelaksanaan Survei Instansional (Sekunder)

8. Pelaksanaan Survei Lokasi (Primer)

9. Pelaksanaan Kompilasi serta Pengolahan Data dan Fakta

10. Pelaksanaan Analisa dan Temuan Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

11. Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

12. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini

– Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini

– Pola Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini

– Indikasi Program Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

Slide : 8

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

PENDAHULUAN

• Bagian dari wilayah Provinsi Papua yang diarahkan menjadi kawasan (i) Strategis Pengelolaan

Ekonomi Rendah Karbon, (ii) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup,

(iii) Kawasan Strategis Sosial Budaya

Slide : 9

E. RUANG LINGKUP WILAYAH PROVINSI

PENDAHULUAN

• Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi

(PKL-P).

• Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang memiliki jaringan Perhubungan Darat, melalui

pengembangan jalan Kolektor Primer dan Jalan Strategis Nasional.

• Bagian dari simpul perhubungan udara, yakni Bandar Udara Pengumpul Tersier

• Bagian dari simpul jaringan listrik, dengan pengembangan PLTS dan PLTMH

Slide : 10

E. RUANG LINGKUP WILAYAH KABUPATEN

PENDAHULUAN

• Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi Kawasan Lindung (Hutan

Lindung dan Perlindungan Setempat)

• Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi Kawasan Budidaya, yakni

Kawasan Permukiman, Perkebunan dan Tanaman Pangan.

Slide : 11

E. RUANG LINGKUP WILAYAH KABUPATEN

PENDAHULUAN

• Bagian dari wilayah Kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan dan

menjadi fokus penyusunan rencana hingga kedalaman block plan dan zoning regulation.

• Akan ditetapkan lebih detail pada tahap awal kajian dengan diskusi (FGD) bersama Tim Teknis

dan stakeholders terkait.

Slide : 12

E. RUANG LINGKUP KAWASAN (1)

Slide : 13

PENDAHULUAN


Peta Tutupan Lahan dan Alternatif Kawasan Prioritas PETA TUTUPAN LAHAN DAN ALTERNATIF KAWASAN PRIORITAS

Slide : 14

PENDAHULUAN


Peta Tutupan Lahan dan Alternatif Kawasan Prioritas PETA QUICKBIRD (GEOEYE) KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

1. Quickbird Tahun 2010

2. Hasil Olahan Tim Konsultan, 2012

Keluaran kegiatan adalah RDTR Kawasan, yang mencakup:

1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan

2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan

3. Rencana Distribusi Penduduk Kawasan setiap blok peruntukan

4. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan

5. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kawasan

6. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kawasan

7. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan)

a. Kawasan Budidaya,

b. Kawasan Lindung

8. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan

a. Arahan Kepadatan, Ketinggian, Perpetakan dan Garis Sempadan Bangunan setiap blok

peruntukan

b. Rencana Penanganan setiap blok peruntukan beserta Prasarana dan Sarananya

9. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Mekanisme advice planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan

perkotaan;

b. Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, kompensasi, pelaporan, pemantauan,

evaluasi serta pengenaan sanksi

PENDAHULUAN

Slide : 15

F. KELUARAN

2. KEBIJAKAN TERKAIT A. UU No.26/2007 Tentang Penataan Ruang

B. Pedoman Penyusunan RDTR

C. Undang-Undang Terkait Lainnya

D. Peraturan Pemerintah Terkait Lainnya

E. PERPRES & KEPPRES Terkait Lainnya

F. PERMEN, KEPMEN, SNI, dan NSPK Lainnya

Slide : 16

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membawa perubahan

yang cukup signifikan dalam proses penataan ruang.

2. Beberapa hal mendasar yang berubah antara lain:

a. matra laut (provinsi:12 mil kabupaten/kota 4 mil) dan ruang bawah tanah (100 m ke

dalam tanah) yang diatur dalam penataan ruang,

b. hirarki dan kedalaman rencana tata ruang,

c. jangka waktu perencanaan,

d. pengaturan pengendalian yang cukup jelas melalui zoning regulation,

e. insentif dan disinsentif,

f. pemberian sanksi hukum,

g. Dukungan peta-peta (peta dasar, analisis dan rencana) dengan standar kartografi

h. dan sebagainya.

KEBIJAKAN TERKAIT

Slide : 17

A. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

DED Bangunan/

Jalan

DED Bangunan/

Jalan

RTBL Kawasan/ Koridor


RDTR Kawasan

RDTR Kawasan

RTR Kws Strategis Provinsi

RTR Kws Strat Nas

RTR Kws Strat Nas

RTR Pulau/ Kepulauan

RTR Pulau/ Kepulauan

RTR Kws Strategis Provinsi

WILAYAH RENCANA

UMUM

RENCANA

RINCI

RTBL (Perancangan

Kawasan)

RENCANA TATA RUANG (Perencanaan)

NASIONAL

PROVINSI

KABUPATEN/

KOTA

RTRW

Nasional

Review

RTRWP

Revisi

RTRWP

RTRW

Provinsi

RTR Kws

Strategis

Provinsi

RTRS

Prov

RTR Pulau/

Kepulauan

RTR Kws

Strat Nas

Review RTRWN

Revisi RTRWN

Review

RTRWK/K

Revisi

RTRWK/K

RTRW

Kab/Kot

RDTR

Kawasan

RTBL Kawasan

DED

Bangunan/

Jalan

DED (Rekayasa

Teknik)

DED Bangunan/

Jalan

DED Bangunan/

Jalan



RTBL Kawasan

Prov

DED

Bangunan/

Jalan Prov

DED Bangunan/

Jalan

DED Bangunan/

Negara



RTBL Kawasan

Negara

DED

Bangunan/

Jalan Negara

UUPR (26/2007) UUBG (28/2002)

KEBIJAKAN TERKAIT

Slide : 18

A. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

KEBIJAKAN TERKAIT

1. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan

Perkotaan merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah rencana pemanfaatan Ruang

Bagian Kawasan Perkotaan (RBKP) secara terperinci yang disusun untuk penyiapan

perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan

perkotaan.

3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan juga merupakan rencana yang

menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan

4. Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan ini adalah

mengikuti RTRW dan dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 5.000 atau

lebih.

Slide : 19

B. PEDOMAN PENYUSUNAN RDTR

20

KEBIJAKAN TERKAIT

NO. SUBSTANSI PENJELASAN 1. Delineasi Bagian wilayah kabupaten/kota dengan batas administrasi

Bagian wilayah kabupaten/kota dengan tema/karakter

kawasan tertentu

Suatu kecamatan, dengan batas administrasinya

Luas minimal kawasan 60 Ha

2. Kedalaman Data Unit data desa/kampung

Data keruangan skala kawasan (1:5.000)

3. Kedalaman Analisis Unit analisis skala kawasan (1:5.000)

4. Kedalaman Rencana Struktur

Ruang

Pusat-pusat permukiman disesuaikan dengan tema

kawasan, sebagai contoh:

untuk kawasan agropolitan, maka pusat permukiman

menjadi: Pusat Pelayanan Agropolitan I (PPA I) dan

Pusat Pelayanan Agropolitan II (PPA II)

untuk kawasan perkotaan, maka pusat permukiman

menjadi: pusat kota, sub pusat kota

Sistem prasarana skala kawasan (menghubungkan sistem

jaringan lingkungan dengan sistem kawasan)

4. Kedalaman Rencana Pola

Ruang

Unit rencana skala kawasan (1:5.000), sampai kedalaman

blok peruntukan ruang

5. Indikasi Program Program kegiatan skala lingkungan hingga kawasan

6. Ketentuan Pengendalian Zoning Regulation/Pengaturan Blok

Slide : 20

B. PEDOMAN PENYUSUNAN RDTR

KEBIJAKAN TERKAIT

1) UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

2) UU No.5/1984 tentang Perindustrian

3) UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya

4) UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi

5) UU No.41/1999 tentang Kehutanan, sebagaimana

telah diubah dengan PERPU No.1/2004 yang telah

ditetapkan dengan UU No.19/2004

6) UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air

7) UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

8) UU No.18/2004 tentang Perkebunan

9) UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

10) UU No.38/2004 tentang Jalan

11) UU No.17/2007 tentang Rencana Jangka Panjang

Nasional (RPJPN)

12) UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

13) UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

14) UU No.30/2007 tentang Energi

15) UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU

No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah

16) UU No.17/2008 tentang Pelayaran

17) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

18) UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral &

Batubara

19) UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan

20) UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas &Angkutan Jalan

21) UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan

22) UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

23) UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

24) UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU

No.31/2004 tentang Perikanan

25) UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya

26) UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

27) UU No.4/2011 tentang Informasi dan Geospasial

Slide : 21

C. UNDANG-UNDANG TERKAIT LAINNYA

KEBIJAKAN TERKAIT

1) Peraturan Presiden No. 65 tahun 2011 tentang

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat.

2) PP No.68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam

3) PP No.27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan

4) PP No.10/2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan

Ruang Wilayah

5) PP No.63/2002 tentang Hutan Kota

6) PP No.16/2004 tentang Penatagunaan Tanah

7) PP No.20/2006 tentang Irigasi

8) PP No.34/2006 tentang Jalan

9) PP No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

10) PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan

Hutan

11) PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

12) PP No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

13) PP No.21/2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

14) PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional

15) PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

16) PP No.43/2008 tentang Air Tanah

17) PP No.45/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif

dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di

Daerah

18) PP No.24/2009 tentang Kawasan Industri

19) PP No.34/2009 tentang Pedoman Pengelolaan

Kawasan Perkotaan

20) PP No.10/2010 tentang Perubahan Fungsi Kawasan

Hutan

21) PP No.11/2010 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar

22) PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang

23) PP No.24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

24) PP No.10/2010 tentang Tata cara Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

25) PP No.22/2010 tentang Wilayah Pertambangan

26) PP No.68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat Dalam Penataan Ruang

27) PP No.1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

28) PP No.28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

29) PP No.38/2011 tentang Sungai

30) PP No.12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

Slide : 22

D. PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA

KEBIJAKAN TERKAIT

1. KEPRES No. 57 tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;

2. KEPRES No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

3. KEPRES No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

4. PERPRES No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Slide : 23

E. PERPRES DAN KEPPRES TERKAIT LAINNYA

KEBIJAKAN TERKAIT

1. PERMENPU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta

Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2. PERMENPU No. 22/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;

3. PERMENPU No. 21/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan

Kawasan Rawan Gempa Bumi;

4. PERMENPU No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

5. PERMENPU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di

Kawasan Perkotaan;

6. PERMENDAGRI No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata

Ruang Daerah;

7. PERMENHUT No. 43/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

8. PERMENPU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di

Kawasan Perkotaan

9. PERMENPU No. 11/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

10. PERMENPU No. 16/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

11. PERMENDAGRI No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

12. PERMENTAN No. 41/PERMENTAN/OT/140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian

13. PERMENPU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

14. PERMENPU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan

Zonasi Kabupaten/ Kota

15. KEPMEN ESDM No. 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang

Pertambangan dan Energi.

Slide : 24

F. PERMEN DAN KEPMEN TERKAIT LAINNYA

3. PEMAHAMAN TERHADAP RDTR

Slide : 25

A. POSISI RTRW/ RDTR KABUPATEN DALAM SISTEM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

B. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG MENURUT UU

NO.26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

C. KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

D. PEMAHAMAN PERATURAN ZONASI (ZONING MAP)

E. SKEMA ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR

E.1 PENYUSUNAN RDTR

E.2 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA

RDTR

E.3 REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

GUBERNUR

E.4 PENETAPAN RAPERDA

PEMAHAMAN TERHADAP RDTR

Slide : 26

A. POSISI RTRW RDTR KABUPATEN DALAM SISTEM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

RPJP

Daerah

RPJM

Daerah

RKP

Daerah RAPBD APBD

Rencana Induk

Pengembangan

Sektoral di

Daerah

RENSTRA

SKPD RENJA

SKPD

RKA

SKPD

Rincian

APBD

Pedoman Pedoman

Diacu Bahan Bahan Dijabarkan

Dijabarkan Pedoman Pedoman Dijabarkan

Bahan

Pedoman

RTRW/RDTR

Dan

turunannya.

Penjabaran

Program

Kewilayahan

KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Keterangan:

: Posisi RTRW/RDTR dan turunannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia

RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RKP : Rencana Kerja Pemerintahan

RENJA SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD : Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Slide : 27

B. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG MENURUT UU NO.26/2007

TENTANG PENATAAN RUANG W

ILA

YAH

P

ERKO

TAA

N

RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR KWS METROPOLITAN

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

RTR PULAU / KEPULAUAN

RTR KWS STRA. NASIONAL

RTR KWS STRA KABUPATEN

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN

RTRW KOTA RTR BAGIAN WIL KOTA

RTR KWS STRA KOTA

RDTR WIL KABUPATEN

RTR KWS STRA. PROVINSI

RDTR WIL KOTA


Slide : 28

C. KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

RTRW PROVINSI

Skala 1 : 50.000 RTRW KOTA &

KAB. ADMINISTRASI

Skala 1 : 20.000

URBAN DESIGN

GUIDELINES

(KAWASAN STRATEGIS)

Skala 1 : 1.000

RDTR (KECAMATAN &

KAW. STRATEGIS)

Skala 1 : 5.000

1. Struktur Ruang: • Pusat Kegiatan Primer

dan Sekunder

• Sistem Prasarana

Primer

2. Pola Ruang: Digit 2

3. Kawasan Strategis

Provinsi

4. Ketentuan Umum

Peraturan Zonasi

1. Struktur Ruang: • Pusat Kegiatan Tersier


Sekunder


3. Kawasan Strategis Kota

4. Arahan Peraturan

Zonasi

1. Struktur Ruang: • Pusat Kegiatan Skala

Kecamatan dan

Kelurahan


Tersier


3. Peraturan Zonasi

(Zoning Map dan

Zoning Text)

1. Struktur Peruntukan

Lahan

2. Intensitas Pemanfaatan

Lahan

3. Tata Bangunan

4. Sistem Sirkulasi & Jalur

Penghubung

5. Sistem Ruang Terbuka &

Tata Hijau

6. Tata Kualitas Lingkungan

7. Sistem Prasarana dan

Utilitas Lingkungan


Slide : 29

D. PEMAHAMAN PERATURAN ZONASI (ZONING MAP)

4A 4A

4A

4B

4B

4B

4B

4B

4B 4B

4B

3B

3B

3B

3B

5A

5B

5B

5B

4A

4A

4A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A 5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

4B

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A 4A

5A

5B

ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS

ZONA 4B : PERUMAHAN KOTA ZONA 3B : RUANG TERBUKA/

TAMAN KOTA

ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL

ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN

ZONA 6A : KAWASAN KHUSUS

6A


Slide : 30

PENETAPAN

RAPERDA RDTR

REKOMENDASI

PERSETUJUAN

SUBSTANSI OLEH

GUBERNUR

(Utk RAPERDA RDTR)

PENYUSUNAN &

PEMBAHASAN

RAPERDA RDTR

PENYUSUNAN

RDTR

Survei

Sekunder &

Primer

Pengolahan

Data dan

Analsis

Penyusunan

Rencana

Penyusunan

RAPERDA

RDTR

Pembahasan

RAPERDA

RDTR di

DPRD

Persetujuan

RAPERDA

RDTR dari

DPRD

Pengajuan

RAPERDA

RDTR

Evaluasi

Materi

Muatan

Teknis

RAPERDA

RDTR

Pemberian

Rekomendasi

Dan

Persetujuan

Substansi

oleh

Gubernur

Persetujuan

RAPERDA RDTR

Bersama DPRD

Evaluasi

Muatan

RAPERDA

RDTR Oleh

MENDAGRI

Evaluasi

Muatan

RAPERDA

RDTR

Kab/Kot Oleh

Gubernur

E. SKEMA ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR

1. Survei Sekunder & Primer

NO JENIS DATA NAMA DATA SUMBER DATA

INSTANSI LAPANGAN I KEBIJAKAN

1 Kebijakan Terkait [UU, PP, PERPRES, KEPRES, PERMEN,

SNI, dll] Internet -

2 Kebijakan Penataan Ruang

Terkait

[RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTRW

Kabupaten/Kota DJPR-PU/Internet, BAPPEDA-P,

BAPPEDA Kab/Kot -

3 Kebijakan Sektoral [RPJPN, RPJMN, RPJPD-P, RPJMD-P,

(RPJPD-K), (RPJMD-K)], Renstra SKPD

DJPR-PU/Internet, BAPPEDA-P,

BAPPEDA Kab/Kot -

II GAMBARAN WILAYAH

1 Administratif & Geografis Pembagian Administratif, Batas

Geografis SETDA & BAPPEDA Konfirmasi

2 Kondisi Fisik Dasar Klimatologi

Topografi

Jenis Tanah

Geologi

Hidrologi

Sumberdaya mineral

Jalur Patahan/ Sesar

Tutupan Lahan

penguasaan, penggunaan, dan

pemanfaatan lahan

data intensitas bangunan

BMKG

BAKOSURTANAL

Badan Geologi

Badan Geologi

Badan Geologi

Badan Geologi

Badan Geologi

BAKOSURTANAL

BPN

BPN

Konfirmasi

3 Kependudukan Jumlah Penduduk; Kepadatan Penduduk;

dan Struktur Penduduk (Kelamin, Usia,

Mata pencaharian, dll)

BPS, BAPPEDA, Kecamatan,

Kelurahan/Desa Konfirmasi

4 Sosial Budaya Kondisi Herritage; Kesenian Lokal; Adat

Istiadat Lokal BAPPEDA, Din. Sosial,

Kebudayaan

Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

Slide : 31


2. Pengolahan Data & Analisis 3. Penyusunan Rencana

E.1. PENYUSUNAN RDTR


INSTANSI LAPANGAN

5 Sumber Daya

Alam

Potensi Flora & Fauna; Hutan; Pertanian;

Kelautan; serta Mineral

BPLHD, Din. Kehutanan, Pertanian,

Kelautan, Pertambangan

Konfirmasi

6 Perekonomian PDRB; Pendapatan Per Kapita; PAD; APBD SETDA & BAPPEDA -

7 Kegiatan Ekonomi Ekonomi Primer

Pertanian;

Peternakan;

Perkebunan;

Perikanan;

Kelautan;

Pertambangan;

Kehutanan

Ekonomi Sekunder

Industri;

Ekonomi Tersier

Perdagangan;

Jasa;

Pariwisata

Din. Pertanian;

Din. Peternakan;

Din. Perkebunan;

Din. Perikanan;

Din. Kelautan;

Din. Pertambangan;

Din. Kehutanan

Din. Industri;

Din. Perdagangan;

Din. Jasa;

Din. Pariwisata

-

8 Perumahan &

Permukiman

Kondisi Perumahan, Sebaran Permukiman BAPPEDA, Din. PU Konfirmasi

9 Transportasi Transportasi Darat

Jalan; Jembatan; Terminal; Pengangkutan

Transportasi Laut

Pelabuhan; Alur Pelayaran

Transportasi Udara

Bandara; Alur Penerbangan

BAPPEDA, Din. Perhubungan, PU Konfirmasi

1. Survei Sekunder & Primer 2. Pengolahan Data & Analisis 3. Penyusunan Rencana

Slide : 32

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA PEMAHAMAN TERHADAP RDTR E.1. PENYUSUNAN RDTR

2. Pengolahan Data & Analisis 3. Penyusunan Rencana


INSTANSI LAPANGAN

10 Prasarana &

Utilitas

Energi; Sumber Daya Air; Telekomunikasi;

Persampahan; Air Bersih Regional; Air

Limbah

BAPPEDA, Din. Pertambangan,

Pengairan, PU, PLN, TELKOM,

PDAM

Konfirmasi

11 Fasilitas Sosial &

Umum

Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan;

Peribadatan; Olahraga; Komersial;

Kebudayaan

BAPPEDA, Din. PU, Pendidikan,

Kesehatan, PORA,

Perdagangan, Kebudayaan

Konfirmasi

12 Bencana Alam Sejarah; Lokasi; Dampak; Potensi Bencana Badan Geologi-ESDM,

BAPPEDA, PU

Konfirmasi

13 Kelembagaan SO Eksektutif; SO Legislatif; BKPRD-P/K;

Dinas yang Berwenang dalam PPR; PPNS;

Partisipasi Masyarakat

SETDA & BAPPEDA Konfirmasi

14 Kawasan

Strategis

Potensi; Dokumentasi; Letak dan Delineasi

Kawasan

BAPPEDA, PU Konfirmasi

III PETA

1 Peta Dasar

(skala 1 : 5.000)

Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal -

Peta Citra Satelit Bakosurtanal -

Peta Penetapan Status Kawasan Hutan Kem. Kehutanan Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

Peta Administratif SETDA, BAPPEDA Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

Peta Geografis SETDA, BAPPEDA -

1. Survei Sekunder & Primer

Slide : 33




INSTANSI LAPANGAN

2 Fisik Dasar

(Skala 1:5000)

Peta Klimatologi BMKG -

Peta Topografi BAKOSURTANAL -

Jenis Tanah Badan Geologi-ESDM -

Peta Geologi Badan Geologi-ESDM -

Peta Hidrologi Badan Geologi-ESDM -

Peta Sumberdaya mineral Badan Geologi-ESDM -

Peta Jalur Patahan/Sesar Badan Geologi-ESDM -

Peta Potensi Bencana Alam Badan Geologi-ESDM Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

Peta Tutupan Lahan BAKOSURTANAL Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

Peta Penguasaan Lahan BPN Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

Peta Intensitas Bangunan BPN Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

3 Peta Eksisting

(1:5000)

Peta Kondisi Eksisting Jaringan

Transportasi

BAPPEDA, Din. Perhubungan, PU -

Peta Kondisi Eksisting Prasarana

& Utilitas

BAPPEDA, Din. Pertambangan,

Pengairan, PU, PLN, TELKOM,

PDAM

-

Peta Kondisi Eksisting Fasos &

Fasum

BAPPEDA, Din. PU, Pendidikan,

Kesehatan, PORA, Perdagangan,

Kebudayaan

Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat

Peta Kawasan Strategis BAPPEDA, PU Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat Slide : 34



NO ASPEK DETAIL ANALISIS YANG DILAKUKAN

A Analisis Aspek Administratif &

Geografis serta Delineasi Kawasan

1. Letak Geografis

2. Batas Administratif

3. Delineasi Kawasan

B Analisis Aspek Fisik & Lingkungan

1. Analisis Fisik Dasar

2. Analisis Kesesuaian dan Kemampuan Lahan

3. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung

4. Analisis Bencana Alam

5. Analisis Intensitas Bangunan

6. Analisis Blok Kawasan

C Analisis Aspek Ekonomi

1. Analisis Sumber Daya Alam

2. Analisis Perekonomian

3. Analisis Kegiatan Ekonomi Produktif

4. Analisis Kebutuhan Transportasi

5. Analisis Kebutuhan Prasarana & Utilitas

D Analisis Aspek Sosial Budaya

1. Analisis Kependudukan

2. Analisis Sosial Budaya

3. Analisis Perumahan & Permukiman

4. Analisis Fasilitas Sosial & Umum

5. Analisis Kelembagaan

E Analisis Penentuan Kawasan

Prioritas

1. Nilai Strategis Ekonomi

2. Nilai Strategis SDA & Teknologi

3. Nilai Strategis Sosial Budaya

4. Nilai Strategis Lingkungan Hidup

Slide : 35



NO ASPEK DETAIL MUATAN RENCANA

A Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi 1. Tujuan Penataan Ruang Kawasan 2. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan 3. Strategi Penataan Ruang Kawasan

B Penetapan Rencana Struktur Ruang

1. Rencana Sistem Permukiman

2. Rencana Bagian Kawasan Perkotaan

3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

4. Rencana Sistem Jaringan Energi

5. Rencana Sistem Prasarana Air Minum

6. Rencana Sistem Telekomunikasi

7. Rencana Sistem Persampahan

8. Rencana Sistem Sanitasi

C Penetapan Rencana Blok Peruntukan 1. Rencana Zona Lindung

2. Rencana Kawasan Budidaya

D Penetapan Kawasan Prioritas 1. Kawasan Prioritas Aspek Lingkungan Hidup

2. Kawasan Prioritas Aspek Ekonomi

3. Kawasan Prioritas Aspek Sosial Budaya

E Indikasi Program 1. Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang

2. Indikasi Program Perwujudan Blok Peruntukan

3. Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis

F Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Ketentuan Peraturan Blok Peruntukan

2. Ketentuan Perizinan

3. Ketentuan Insentif & Disinsentif

4. Ketentuan Sanksi

Slide : 36


1. Penyusunan RAPERDA 2. Pembahasan di DPRD 3. Persetujuan DPRD

1. RAPERDA RDTR disusun oleh Bupati dibantu BKPRD Kabupaten

2. RAPERDA RDTR disusun berdasarkan Materi Teknis RDTR yang telah disusun

3. RAPERDA RDTR disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku


Slide : 37

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA PEMAHAMAN TERHADAP RDTR E.2. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA RDTR


1. Pembahasan RAPERDA RDTR dilakukan oleh Kelompok Kerja BKPRD dengan

DPRD

2. Pembahasan RAPERDA RDTR dilakukan untuk mengevaluasi muatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Slide : 38

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA PEMAHAMAN TERHADAP RDTR E.2. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA RDTR


1. Persetujuan RAPERDA RDTR diberikan berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian

muatan RAPERDA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

2. Persetujuan RAPERDA RDTR diberikan oleh Ketua DPRD kepada

Gurbernur/Bupati/Walikota

Slide : 39

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA E.2. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA RDTR


1. Pengajuan RAPERDA 2. Evaluasi Muatan MATEK

1. Pengajuan Surat Permohonan Mendapatkan Rekomendasi Kepada Gubernur

oleh Bupati/Walikota

2. Surat Permohonan disertai RAPERDA serta dokumen materi teknis RDTR dan

Album Peta

3. Terlebih dahulu pemeriksaan kelengkapan dokumen, bila tidak lengkap wajib

dilengkapi oleh PEMDA bersangkutan

3. Rekomendasi/Persetujuan Substansi

Slide : 40

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA E.3. REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI GUBERNUR


1. Pengajuan RAPERDA 2. Evaluasi Muatan MATEK 3. Rekomendasi/Persetujuan Substansi

1. Evaluasi teknis RAPERDA RDTR dilakukan bersama instansi PEMPROV terkait

sebagai anggota BKPRD Provinsi dan/atau PEMKAB/KOT terkait melalui RAKOR

2. RAKOR merupakan Forum Koordinasi POKJANIS BKPRD Provinsi melalui Tim

Evaluasi persetujuan substansi BKPRD yang ditetapkan dengan SK Gubernur

3. Bila terdapat ketidaksesuaian, PEMKAB/KOT wajib menyempurnakan RAPERDA

4. Untuk permasalahan khusus, dapat dilakukan pembahasan dengan instansi

PEMPROV tertentu dan/atau PEMKAB/KOT lain yang berbatasan

5. Pernyataan kesesuaian dapat disertai catatan untuk diperhatikan dan/atau

ditindaklanjuti PEMKAB/KOT yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil RAKOR

Pembahasan RAPERDA RDTR Kabupaten/Kota pada Forum Koordinasi

POKJANIS BKPRD Provinsi.


Slide : 41



1. Pengajuan RAPERDA 2. Evaluasi Muatan MATEK 3. Rekomendasi/Persetujuan Substansi

1. Diberikan berdasarkan hasil evaluasi materi muatan teknis RAPERDA

2. Dokumen hasil evaluasi terdiri dari: a) Tabel Hasil Pemeriksaan Pencantuman

Materi Muatan Teknis RAPERDA; serta b) Berita Acara RAKOR POKJANIS

BKPRD Provinsi dalam Pembahasan RAPERDA Kabupaten/Kota

3. Surat Rekomendasi diberikan oleh Gubernur, dilampiri dokumen hasil evaluasi

kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Ketua BKPRD Provinsi

Slide : 42



1. Persetujuan Bersama DPRD 2. Evaluasi Muatan oleh Gubernur 3. Evaluasi Muatan oleh MENDAGRI

1. Setelah mendapat persetujuan substansi RAPERDA RDTR disampaikan

Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD

2. RAPERDA RDTR disetujui bersama antara DPRD dengan

Gubernur/Bupati/Walikota

Slide : 43

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA E.4. PENETAPAN RAPERDA



1. Setelah disetujui bersama DPRD, RAPERDA RDTR disampaikan oleh

Bupati/Walikota kepada Gubernur

2. RAPERDA RDTR dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

Slide : 44

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA E.4. PENETAPAN RAPERDA



Setelah dievaluasi Gubernur, RAPERDA RDTR Kabupetan/Kota

disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada MENDAGRI untuk dievaluasi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Slide : 45

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA PEMAHAMAN TERHADAP RDTR E.4. PENETAPAN RAPERDA

3. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. LETAK GEOGRAFIS

B. TOPOGRAFI,

C. JENIS TANAH,

D. GEOLOGI

E. KEPENDUDUKAN

F. SARANA PENDIDIKAN

G. SARANA KESEHATAN

H. PETERNAKAN

I. PERKEBUNAN

J. PERIKANAN

K. TANAMAN PANGAN

L. PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN, PARIWISATA,

KEUANGAN

M. TRANSPORTASI

Slide : 46

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA A. LETAK GEOGRAFIS

1. Kabupaten Tolikara merupakan satu dari 29

kabupaten yang termasuk dalam wilayah

administratif Provinsi Papua. Kabupaten

Tolikara hasil permekaran dari Kabupaten

Jayawijaya tahun 2002.

2. Kabupaten Tolikara berada pada posisi 139°00 -

139°15° BT dan 3°00 - 4°00 LS, dengan luas

sekitar 5.234 Km2.

3. Secara Administratif Kabupaten Tolikara

berbatasan dengan:

Barat : Distrik Ilu dan Distrik Fawi

Kabupaten Puncak Jaya.

Selatan : Distrik Gamelia, Distrik Tiom, dan

Distrik Dipo, Kab. Lani Jaya.

Timur : Distrik Kelila, DIstrik Kobakma,

Kabupaten Membramo Tengah.

Utara : Distrik Dabra, Mamberamo Raya

4. Pemerintahan di Kabupaten Tolikara, sampai

tahun 2010 terdiri atas 35 kecamatan, 510 desa

dan 4 kelurahan, dengan beribukota di

Kecamatan Karubaga.

NO KECAMATAN/ DISTRIK LUAS (KM2) %

1 Karubaga 255,81 4,89

2 Kubu 196,04 3,75

3 Konda 194,23 3,71

4 Nelawi 217,77 4,16

5 Poganeri 184,72 3,53

6 Kuari 192,42 3,68

7 Bokondini 355,11 6,78

8 Bokoneri 303,12 5,79

9 Bewani 294,38 5,62

10 Kamboneri 287,4 5,49

11 Wunin 337,68 6,45

12 Numba 343,4 6,56

13 Kanggime 255,19 4,88

14 Nabunage 263,81 5,04

15 Kembu 79,29 1,51

16 Gilubandu 59,71 1,14

17 Woniki 108,39 2,07

18 Nunggawi 115,61 2,21

19 Umagi 71,63 1,37

20 Gundagi 66,37 1,27

21 Panaga 54,76 1,05

22 Egiam 52,96 1,01

23 Timori 54,28 1,04

24 Wina 55,61 1,06

25 Dow 51,16 0,98

26 Wari 50,31 0,96

27 Dundu 63,92 1,22

28 Goyage 93,94 1,79

29 Air Garam 125,81 2,4

30 Geya 92,25 1,76

31 Yuneri 88,78 1,7

32 Tagineri 78,25 1,5

33 Wakuo 55,93 1,07

34 Sbey 67,42 1,29

35 Dorman 66,54 1,27

Kabupaten Tolikara 5.234 100 Sumber : Kabupaten Tolikara Dalam Angka 2011 Slide : 47

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA B. TOPOGRAFI

• Topografi yang bervariasi antara 1.400 - 3.300 meter dpl

• Sebagian besar adalah pengunungan (dataran tinggi) yang dilalui beberapa aliran sungai dan anak sungai yang berasal dari bukit dan gunung.

• Didominasi kemiringan lahan > 40 %, di daerah bagian tengah wilayah Kabupaten ke arah barat dan timur

• Bagian Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Mambramo Tengah dan sebelah selatan yang berbatasan dengan kabupaten Jayawijaya dan Lani Jaya, kemiringan lahannya bervariasi antara 0 % sampai dengan diatas 40 %

PETA KEMIRINGAN LERENG KABUPATEN TOLIKARA

Slide : 48

GAMBAR : 4.15

Hal. IV-25

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA C. JENIS TANAH

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten

Tolikara meliputi 5 jenis, yaitu Podsolik

Coklat Kelabu, Podsolik Merah Kuning,

Mediteran Renzina, Podsolik Merah Kuning

Renzina, Organosol Alluvial dan Latosol.

Slide : 49

PETA JENIS TANAH

GAMBAR : 4.15

Hal. IV-25

GAMBAR : 4.15

Hal. IV-25

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA D. GEOLOGI

Kabupaten Tolikara termasuk kedalam batuan formasi pembawa logam yang terbentuk dari Formasi

kelompok batu Gamping Nungni yang banyak mengandung bahan tambang Au (Emas), Cu (Tembaga), dan

Ag (Perak), Formasi Warupi yang banyak mengandung bahan Cu (Tembaga) dan formasi batuan

Ultramatik

Slide : 50

PETA GEOLOGI

Slide : 51

NO GAMBARAN UMUM URAIAN

E Kependudukan • Jumlah penduduk di Kabupaten Tolikara sebesar 114.427 jiwa pada

tahun 2010, sedangkan pada kawasan perkotaan Bokondini adalah

sebesar 8.766 jiwa menurut jumlah penduduk pada Distrik Bokondini

dan Distrik Bewani.

• Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tolikara 21,86%, dan untuk

di kawasan perkotaan Bokondini 13,5%

F Pendidikan • Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Tolikara tahun 2010 mencapai

88 unit, yang terdiri dari 66 Sekolah Dasar (SD), 17 Sekolah Menengah

Pertama (SMP), dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK).

• Pada kawasan Perkotaan Bokondini, jumlah sarana pendidikan dasar

(SD) sebanyak 6 unit, terbagi atas 5 sekolah dasar negeri dan 1 sekolah

dasar swasta.

G Kesehatan • Pelayanan Kesehatan, Tolikara mengandalkan PUSKESMAS dan Balai

Pengobatan Pemerintah, sedangkan pelayanan rumah sakit belum

berfungsi sebagaimana mestinya.

• Pada kawasan Perkotaan Bokondini hanya terdapat 1 Puskesmas, 1

Puskesmas Pembantu dan 1 Balai Pengobatan Pemerintah. Guna

melayani beberapa daerah yang masih belum terjangkau tersedia juga

Puskesmas Keliling roda dua 1 unit.

• Disamping itu, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan juga

dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kesehatan yang tersedia. Di

Tolikara, jumlah dokter yang tersedia hanya orang yang terdiri dari 1

dokter spesialis, 16 dokter umum, dan 2 dokter gigi. Untuk penolong

kelahiran, di Tolikara juga terdapat 56 bidan.

• Pada kawasan Perkotaan Bokondini untuk jumlah tenaga kesehatan

yang ada yaitu 3 dokter umum, 1 dokter gigi dan 7 bidan.

GAMBARAN UMUM

Slide : 52


H Peternakan • Peternakan di Tolikara di dominasi oleh peternakan babi. Babi

tersebut kebanyakan di pelihara oleh keluarga sebagai hewan

peliharaan. Menurut data Dinas Peternakan Kabupaten Tolikara,

jumlah populasi ternak babi pada Tahun 2010 berjumlah 52.782 ekor.

Selain itu, untuk ternak jenis unggas, didominasi oleh ternak ayam

buras. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Tolikara,

terdapat ayam buras sebanyak 44.781 ekor. Selain itu terdapat juga

ternak lebah untuk penghasil madu.

I Perikanan • Sektor Perikanan di Tolikara belum terlalu berkembang pesat. Sampai

saat ini, perikanan di Tolikara masih di dominasi oleh ikan Mujair.

Karena Tolikara sebagian besar berada di wilayah daratan (bukan

pantai), maka tidak terdapat perikanan laut maupun tempat

pelelangan ikan.

J Perkebunan • Perkebunan yang berkembang di Tolikara, berdasarkan Data Dinas

Pertanian Kabupaten Tolikara, adalah Kopi. Akan tetapi, sebagian

besar dari perkebunan Kopi ini hanya ditanam oleh masyarakat

secara individu saja, bukan dimaksudkan untuk perkebunan secara

luas, dimana hanya ada beberapa tanaman kopi saja untuk tiap rumah

tangga yang menanam kopi.

GAMBARAN UMUM

Slide : 53


K Tanaman Pangan • Seperti kebanyakan wilayah di Papua, tanaman pangan yang banyak

diusahakan oleh masyarakat Tolikara di dominasi oleh kelas petatas

(umbi-umbian), yaitu Ubi Jalar, Keladi, Ubi Kayu,

• Berdasarkan Data Dinas Pertanian Kabupaten Tolikara, Produksi Ubi

jalar pada Tahun 2010 adalah sebanyak 10.246 ton dengan luas panen

sebesar 1.823 Ha. Sedangkan Keladi produksinya 2.673 ton dengan

luas panen sebesar 454 Ha.

• Lainnya adalah bawang merah, daun bawang, ketimun, kentang, kubis,

terong, bawang putih, sawi, tomat, kacang tanah, kedelai, jagung,

kacang hijau, kacang panjang, kangkung, markisa, jeruk manis,

nanas, pisang, nangka, jambu biji, salak, adpokat, mangga, papaya,

labu siam

L Perindustrian,

Pertambangan, Pariwisata

dan Keuangan

• Perindustrian merupakan sektor yang belum berkembang di Tolikara.

Pada 2010, perkembangan industri justru mengalami penurunan,

karena tidak ada satu pun industri yang masih bertahan.

• Pertambangan dan Energi juga merupakan sektor yang belum

berkembang. Listrik, sebagai komponen utama dalam pengembangan

industri belum bisa dinikmati secara optimal. Sampai 2010, hanya

tersedia 2 unit pembangkit listrik, yaitu di Kecamatan Karubaga dan

Bokondini. Jumlah daya yang diproduksi hanya 2,5 Mwh, sehingga

listrik hanya bisa dialirkan selama beberapa jam (pukul 18.00-23.00

WIT).

• Pariwisata di Tolikara masih belum berkembang. Berdasarkan data

Dinas Pariwisata Kabupaten Tolikara, tidak ada satu pun wisatawan

yang datang.

• Di Tolikara hanya terdapat satu perusahaan yang bergerak di bidang

keuangan, yaitu Bank Papua. Sampai sekarang, tidak ada lagi koperasi

yang beroperasi di Tolikara.

GAMBARAN UMUM

Slide : 54


M Transportasi dan

Komunikasi

• Transportasi di Tolikara masih harus banyak terus dikembangkan.

Sampai saat ini akses jalan darat dari Tolikara menuju kota-kota

pelabuhan masih belum ada. Akses jalan yang ada baru sebatas antar

kabupaten di pegunungan tengah seperti kabupaten Jayawijaya.

• Sedangkan untuk transportasi udara, di Tolikara mempunyai 12

landasan pesawat tipe twin outer, yaitu 1 landasan pemerintah, 11

landasan MAF (Mission Aviation Fellowship). Selain itu masih ada 2

landasan MAF lagi yang terdapat di kecamatan Panaga dan Wunin,

namun sekarang sudah rusak.

GAMBARAN UMUM

4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Slide : 55

A. PENDEKATAN

B. METODOLOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN

C. DESAIN SURVEY

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

• Isu-Isu Masalah

Regional

• Isu-isu masalah

Internal

Karakteristik

Kawasan

Perencanaan

Analisis Potensi dan

Permasalahan

• Kebijakan Nasional

• Kebijakan Prov

• Kebijakan Kab

KONSEP DAN

STRATEGI

MASTERPLAN

Visi dan Misi Strategi

Pengembangan

Perkotaan Nasional

Struktur dan Pola

Ruang Kawasan

KAWASAN

STRATEGIS

Urban Design 3D Rencana Tapak, Tata bangunan

Rencana Sistem Sirkulasi

Open space, parkir

Prasarana, Sarana dan utilitas

ZONING

REGULATION

PERIZINAN

SANKSI

INSENTIF

DISINSENTIF

INDIKASI

PROGRAM

Struktur dan Pola

Ruang Regional

(Prov/Kab)

Slide : 56

KERANGKA PEMIKIRAN

STUDI KOMPARATIF/ BELAJAR DARI KOTA/

NEGERI :

1. Wilayah Golden, Colorado

2. Wilayah Boulder, Colorado

3. Wilayah Gunung Pilatus

4. Wilayah Bhutan (Kaki Gunung Himalaya)

5. Konsep Agroforestry

1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI KOMPARATIF di GOLDEN COLORADO

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI KOMPARATIF di GOLDEN COLORADO

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI KOMPARATIF, di Wilayah Boulder - Colorado

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI KOMPARATIF, di Wilayah Boulder - Colorado

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI KOMPARATIF, di Wilayah Gunung - Pilatus

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI KOMPARATIF, di Wilayah Gunung - Pilatus

Pendekatan dalam penyusunan RDTR Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara sebaiknya berdasar

pada kebutuhan dan potensi yang ada. Sehingga tidak mesti menjalankan pendekatan baku yang

berlaku di wilayah lain yang berbeda kondisinya, tetapi tetap memegang prinsip pembangunan kota

lestari (sustainable urban development), yakni:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (community welfare),

2. Menjaga kualitas lingkungan (environmental quality) dan,

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi (economic growth).

Dengan prinsip di atas, prioritas pendekatan yang diusulkan untuk penyusunan RDTR Karubaga

adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosial Budaya,

2. Pendekatan Legalitas,

3. Pendekatan Ekonomi,

4. Pendekatan Lingkungan,

5. Pendekatan Keruangan (Spatial) dan

6. Pendekatan Lingkungan Hunian.

Empat pendekatan awal (sosial-budaya, legal, ekonomi dan lingkungan) menjadi dasar dari dua

pendekatan akhir (keruangan dan lingkungan hunian).

PENDEKATAN A. PRINSIP DASAR PENDEKATAN RDTR BOKONDINI

Slide : 63

• Pengembangan kebijakan sosial yang memihak (affirmative action) pada kelompok lokal

melalui pembuatan perangkat peraturan daerah yang melindungi komuniti adat lokal

dari dominasi perilaku ekonomi monopolistik. Peningkatan, perluasan dan

mempermudah memperoleh akses informasi dan institusi permodalan lain yang lebih

kondusif .

• Program-program penanggulangan kemisikinan, pengangguran, dan keterbelakangan

serta peningkatan kualitas kesehatan, selain diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan

langsung (direct policies) yang dampaknya terbatas, perlu pula dilengkapi dengan

kebijakan-kebijakan tidak langsung (indirect policies). Kebijakan tidak langsung ini yang

merupakan intervensi kualitatif pemerintah daerah akan lebih berdampak luas dan

berjangka panjang (sustainable).

• Manajemen dan pelaksanaan program-progam sejatinya dilakukan secara integral antar

sektoral dan komprehensif dan holistik.


PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA

Slide : 64

• Pendekatan legalitas khususnya kejelasan status lahan menjadi

faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana

detail tata ruang, terlebih di Papua dimana sistem hukum adat/tanah

ulayat masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat.

• Kejelasan legalitas status tanah akan digunakan sebagai batasan

dalam proses penyusunan rencana.

• Demikian juga, pada faktor kesiapan lahan (dalam arti tanah yang

sudah dikuasai oleh pemerintah daerah) harus dipertimbangkan

dalam penentuan rencana pengembangan kawasan-kawasan

unggulan yang akan diprioritaskan dalam tahapan pembangunan

(indikator program pembangunan).


PENDEKATAN KEJELASAN STATUS LAHAN

Slide : 65

• Penyusunan rencana detail, selain harus mampu mengembangkan seluruh

potensi ekonomi yang ada dan penciptaan nilai tambah (added value) ekonomi

wilayah, juga harus mampu mendistribusikan secara adil nilai tambah yang

diciptakan.

• Penyusunan rencana detail ini hendaknya tidak saja berorientasi pada

penarikan investasi dari luar wilayah, tapi juga memberikan dukungan pada

penyediaan fasilitas pengembangan ekonomi setempat. Rencana detail harus

mampu menjembatani hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis

mutualisme) antara kegiatan ekonomi lokal dengan investasi luar. Kejelasan

pengaturan lokasi antara kedua kegiatan ekonomi tersebut menjadi perhatian

utama dalam penyusunan rencana.


PENDEKATAN EKONOMI : PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL

Slide : 66

• Pendekatan lingkungan merupakan aspek penyeimbang dari ketiga

pendekatan sebelumnya (sosial-budaya, legal dan ekonomi). Tuntutan

pengembangan ekonomi, sosial-budaya maupun aspek legalitas lahan

harus juga disandingkan dengan pengelolaan lingkungan alami

maupun buatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

• Pendekatan lingkungan harus mampu menyusun target-target yang

terukur dalam perencanaan peningkatan kualitas lingkungan (area

konservasi hutan kota, area tepian air, taman kota hingga taman

lingkungan).


PENDEKATAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABILITY)

Slide : 67

• Pendekatan Keruangan (spatial) menjadi muara integratif dari

pendekatan-pendekatan sebelumnya. Rencana ruang menjadi

pengikat tuntutan ataupun kepentingan yang muncul, baik dalam

skala makro (seluruh wilayah kabupaten) maupun mikro (distrik).

Pada pendekatan keruangan, berbagai persilangan kepentingan akan

dijembatani dan diarahkan untuk menghasilkan solusi yang disepakati

bersama.

• Karena itu konsep penyediaan infrastruktur harus terarah dan

memiliki tahapan pengembangan kualitas yang jelas, yakni: diawali

dengan penyediaan infrastruktur dasar (basic need infrastructure),

kemudian dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur yang

memperhatikan kondisi lingkungan (environment-friendly infrastructure) dan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya

saing wilayah (competitive infrastructure).


PENDEKATAN STRUKTUR KERUANGAN: INTEGRASI & OPTIMALISASI RUANG

Slide : 68

• Pendekatan lingkungan hunian (neighborhood) pada level rencana

detail menjadi penting, karena pada prinsipnya rencana detail adalah

rencana yang langsung bersentuhan dengan kegiatan sehari-hari

warga. Lingkungan hunian juga merupakan unit terkecil dalam skala

perencanaan kota.

• Dalam penusunan rencana detail, setiap lingkungan hunian

(neighborhood unit) yang ada di Distrik Bokondini harus

diidentifikasikan dan diperjelas batas areanya masing-masing.

Analisis setiap lingkungan hunian, memperhatikan aspek-aspek

berikut: rencana kepadatan penghuni, penyediaan dan distribusi

perletakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, struktur ruang yang

terintegrasi dengan struktur makro kota, dan pembentukan kohesi

sosial penghuni.

Slide : 69


PENDEKATAN LINGKUNGAN HUNIAN : NEIGHBORHOOD UNIT DEVELOPMENT

Neighborhood Unit Development/NUD

• Kejelasan batas-batas lingkungan hunian

(neighbourhood boundaries) sebagai satu kesatuan

teritori ruang sekaligus merupakan struktur yang

membatasi ruang gerak penghuni. Wujud dari batas

ini bersifat fisik yakni: jalan dan taman terbuka

maupun bersifat non fisik seperti ikatan-ikatan

emosional penghuni.

• Ruang untuk aktivitas bersama yang disediakan

sebagai wadah bagi aktivitas formal maupun non

formal penghuni. Di kawasan yang direncanakan,

ruang bersama dikembangkan sebagai titik orientasi

sebuah lingkungan hunian

• Besaran neighbourhood unit adalah area atau luasan

yang biasanya diukur dengan kemampuan jelajah

manusia saat berjalan kaki pada umumnya.

• Kepadatan masing-masing neighbourhood unit ditentukan berdasarkan angka kepadatan populasi

yang secara umum masih memungkinkan untuk

membangun terjadinya kontak sosial yang baik.

• Pusat lingkungan/ pusat komunitas bukan lagi pusat-

pusat layanan administratif pemerintah, melainkan

fungsi-fungsi komunal yang biasanya dimanfaatkan

untuk pelaksanaan musyawarah, perayaan atau

upacara adat (misalnya tempat ibadah atau balai

adat).



Slide : 70

• Pola zonasi lahan ditentukan berdasarkan kebutuhan aksesibilitas terhadap ruang-ruang produksi (tempat kerja).

• Adanya peraturan atau kesepakatan yang disusun untuk mengikat penghuni dengan norma-norma yang secara umum dianut penghuni. Oleh karena itu seringkali homogenitas komunitas menjadi prasyarat dalam pengembangan neighbourhood unit. Meskipun demikian heterogenitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah persiapan untuk membangun suasana saling pengertian di antara penghuni neighbourhood unit.

• Dengan pendekatan NUD, diharapkan akan tercipta lingkungan hunian yang sehat dan produktif sehingga akan terbentuk warga yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan kota.

Slide : 71



Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini minimal berupa :

• Menyusun rencana kerja, desk study, termasuk jadwal survei

• Menyediakan data spasial, berupa peta tematik sesuai dengan kebutuhan, yang

mempunyai tingkat ketelitian sekurangnya dengan skala 1 : 5.000.

• Melakukan tinjauan terhadap studi yang telah ada sebelumnya.

• Melakukan survei dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan

dengan kegiatan.

• Mengadakan studi literatur untuk menambah dan memperkaya pemahaman terhadap

substansi pekerjaan.

• Melakukan tinjauan kebijakan terkait wilayah perencanaan.

• Melakukan diskusi intensif dengan pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan

dalam setiap tahapan proses penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi.

• Melakukan pembahasan di daerah sebanyak 3 (tiga) kali.

• Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi pemerintah daerah.

• Melakukan konsultasi publik melalui focussed group discussion (FGD) sebanyak 3 (tiga)

kali.

• Melakukan sosialisasi hasil akhir kegiatan sebanyak 1 (satu) kali.

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN B. METODOLOGI

Slide : 72

DRAFT LAPORAN AKHIR

TAHAP I: PERSIAPAN TAHAP II: SURVEI, PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS TAHAP III: PERUMUSAN RENCANA

KERANGKA ACUAN KERJA

Mobilisasi Peralatan dan

Konsolidasi Tim Konsultan

Inventarisasi RRTRW

Kecamatan di Wilayah Papua yang sudah ada

Pengumpulan Data dan

Informasi yang terkait dengan

kegiatan

Perumusan Metodologi Pelaksanaan

Pekerjaan

Penyiapan Peta Dasar Skala 1 :

5.000

Koordinasi dengan

Penggunaan Jasa

LAPORAN PENDAHULUAN LAPORAN ANTARA

LAPORAN AKHIR

Inventarisasi Pengumpulan Data-data kebijakan

Pemerintah Provinsi Papua Identifikasi Kondisi Ekstisting

Struktur dan Pola Ruang Wilayah Perencanaan

Identifikasi Sistem Prasarana dan Sarana

Transportasi Kota

Identifikasi Ketersediaan dan kualitas Prasarana dan Sarana Perkotaan

Identifikasi Kondisi dan Pola Tata Air

Identifikasi Kondisi Geologi dan Lingkungan

Kota

Survei Peruntukan Lahan sampai kedalaman blok

peruntukan

Inventarisasi Warisan Budaya Kota: Gedung dan

Kawasan Bersejarah

Pengumpulan Data Kependudukan dan Sosial

Budaya

Survei dan Pengumpulan Data Ekonomi Kota

Review/ Peninjauan kembali terhadap RRTRW Kecamatan di Wilayah Papua yang sudah ada

Analisis Daya Dukung Prasarana dan Sarana dan

Utilitas

Analisis Potensi dan Permasalahan Fisik Kota

Analisis Daya Dukung Lingkungan

Analisis Pemanfaatan Ruang

Analisis Kebutuhan Pelestarian Unsur-unsur

Kota

Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya

Analisis Pengembangan Ekonomi Kota

ANALISIS KAPASITAS PENGEMBANGAN

KAWASAN

ANALISIS KEBUTUHAN

PENGEMBANGAN KAWASAN

Analisis Potensi dan Permasalahan Sosial

Ekonomi Kota

KERANGKA RENCANA DESAIN

PERUMUSAN

KONSEP RDTRK

PERUMUSAN TUJUAN

PENGEMBANGAN

PERUMUSAN RENCANA STRUKTUR DAN POLA

PERUMUSAN RENCANA

BLOK PEMANFAATAN RUANG

PERUMUSAN AMPLOP RUANG (RTBL)

PERUMUSAN NASKAH

AKADEMIK & RANPERDA

Pengumpulan Rencana Kerja

PERUMUSAN ARAHAN

PELAKSANAAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PERUMUSAN PERATURAN

ZONASI

INDIKASI PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERUMUSAN KELAMBAGAAN DAN PERAN

FGD 1 FGD 2 FGD 3

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Slide : 73

5. GAGASAN AWAL

Slide : 74

A. INDIKASI STRUKTUR & POLA RUANG

KAWASAN

B. KONSEP AWAL PENGEMBANGAN

Slide : 75

Bandara Bokondini/Kawasan

Penerbangan

Kawasan

Gereja

Klasis

Sport/Community

Center

Permukiman

Perdagangan/

Jasa

Permukiman

/Pertanian

Pusat

Pelayanan

Distrik

Permukiman

Permukiman

Lahan

Produksi

Pertanian/Pe

rkebunan

Lahan

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

Rencana

Landmark

Kota

Pusat Pelayanan Distrik :

- Kantor Pemerintahan Distrik

- Kesehatan

- Polisi/TNI

- Perkantoran

Perumahan :

- Rumah tinggal

- Pertokoan

Pusat Industri Pengolahan :

- Stock/Gudang

- Produksi

- dll

Jasa Pelayanan Perkotaan Agroforestry :

- Bank, Koperasi

- Fasos & Fasum

- Perdagangan dan Jasa

- Pasar, Terminal

A. INDIKASI STRUKTUR DAN POLA RUANG KAWASAN (EKSISTING)

Slide : 76

A. INDIKASI STRUKTUR DAN POLA RUANG KAWASAN (EKSISTING)

Bandara Bokondini/Kawasan

Penerbangan

Kawasan

Gereja

Klasis

Sport/Community

Center

Permukiman

Perdagangan/

Jasa

Pusat

Industri

Pengolahan

Pusat

Pelayanan

Distrik

Permukiman

Permukiman

Kawasan

Hutan,

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

Kawasan

Hutan,

Produksi

Pertanian/Pe

rkebunan

Rencana

Landmark

Kota

Jaringan Jalan :

- Strategis Nasional

- Lokal Primer

- Lingkungan

Jaringan Infrastruktur Permukiman ;

- Listrik/Energi

- Telekomunikasi

- Air Bersih, Limbah, Air Kotor

- Persampahan

A. TABEL POTENSI DAN PENGEMBANGAN

Slide : 77

NO POTENSI/PERMASALAHAN/BATASAN ARAH PENGEMBANGAN

1 POLA RUANG KAWASAN:

1.1 EMBRIO KOTA;

Awal terbentuknya kawasan perkotaan Bokondini

dimulai sejak masuknya misionaris melalui MAF

(mission aviation fellowship).

Peranan tokoh agama dalam pembentukan ruang

kawasan perkotaan yang nyaman, asri, dan indah.

1.2 KAWASAN LINDUNG;

80% Wilayah Kabupaten Tolikara merupakan Kawasan

Lindung (Hutan Lindung dan Kawasan Suaka

Margasatwa Foja) dan Kawasan Perkotaan Bokondini

berada dalam wilayah Tolikara.

• Menjaga kawasan lindung sebagai kawasan

strategis daya lingkungan hidup wilayah skala

provinsi dan kabupaten.

• Menetapkan fungsi-fungsi didalam kawasan

perkotaan melalui peraturan zonasi.

1.3 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI;

Merupakan bagian dari Kawasan Strategis Ekonomi

dalam RTRW Provinsi Papua yaitu kawasan strategis

pengelolaan kawasan ekonomi rendah karbon.

• Menguatkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi

kawasan perkotaan melalui perdagangan

komoditas pertanian dan perkebunan yang

berorientasi kepada ;

• (i) ketahanan pangan,

• (ii) ekspor (luar kawasan) melalui industri

pengolahan yang akhirnya mampu menjadi

kawasan Agroforestry yang mantap.

1.4 PERMUKIMAN;

• Pola sebaran rumah yang tidak terpusat (komunal)

cenderung menyebar.

• Beberapa rumah (komunal) berada dalam

Kawasan Lindung.

• Peningkatan jaringan jalan antar kampung yang

nyaman, aman dan dapat mengakses pusat

pelayanan (kesehatan, sosial, agama, pendidikan)

di Distrik atau di kawasan gereja.

• Memberi arahan/rekomendasi KDB/KLB bagi

permukiman yang berada dalam Kaw Lindung dan

penetapan Zoning Regulation


Slide : 78


1.5 KAWASAN GEREJA/KLASIS SKALA DISTRIK;

Kawasan gereja menjadi pusat komunitas sosial,

agama dan olahraga.

Penguatan dan peningkatan sarana dan

prasarana kawasan gereja menjadi pusat

komunitas sosial, agama, pendidikan dan

kesehatan.

1.6 KAWASAN PERTANIAN/PERKEBUNAN;

Kawasan lahan Pertanian dan Perkebunan yang

subur.

• Menguatkan dan mengarahkan kegiatan

ekonomi kawasan perkotaan ke Agropolitan

• Meningkatkan produktifitas komoditas

berdasarkan musim/masa tanam.

• Mengarahkan dan mendorong kawasan

perkotaan menjadi kawasan perkotaan

Agroforestry yang ditata dengan baik melalui

RTBL

1.7 KAWASAN HUTAN;

Kawasan hutan produksi yang memiliki potensi

kayu untuk pembangunan.

• Menerapkan proses tebang pilih yang benar

sesuai dengan peraturan kehutanan.

• Melakukan penanaman kembali kepada

kawasan-kawasan yang telah

dieksploitasi/kritis tanpa penerapan proses

tebang pilih.

1.8 PETERNAKAN;

Kawasan peternakan belum terbentuk, masih

menyatu dengan permukiman/tempat tinggal.

• Mengarahkan pemisahan antara tempat

tinggal dengan ternak untuk mendapatkan

kualitas tempat tinggal yang bersih dan sehat.

• Pengurangan penyakit ISPA di Kawasan

Perkotaan.



Slide : 79


1.9 KAWASAN PENDIDIKAN;

• Sudah terbentuk kawasan pendidikan, namun

tidak menyatu dalam satu kesatuan kawasan

khusus pendidikan.

• Peningkatan sarana dan prasarana kawasan

pendidikan

• Mendorong perwujudan Kawasan Perkotaan

Bokondini sebagai pusat pendidikan tinggi

untuk mendukung kegiatan Agropolitan -

Agroforestry di Bokondini dan kegaitan

jasa/perdagangan di Karubaga.

• Menyiapkan pusat kawasan pendidikan tinggi

di Kawasan Perkotaan Bokondini, melalui

RTBL.

2 STRUKTUR RUANG

2.1 PRASARANA DAN SARANA JALAN, JEMBATAN

DAN DRAINASE:

2.1.1 Telah adanya ruas jalan di dalam kawasan

perkotaan.

• Peningkatan (rehabilitasi) jalan di dalam

kawasan perkotaan.

• Peningkatan fasilitas jalan (trotoar, drainase,

lampu jalan kota dan lingkungan, vegetasi)

didalam kawasan permukiman, jasa,

pemerintah, pendidikan, kesehatan, gereja

2.1.2 Belum terhubungnya ruas jalan kabupaten (Lokal

Primer) antara Distrik Bokondini – Distrik Bewani

- Distrik Wunin – Distrik Karubaga (Jalan Sisi

Utara).

Pembangunan jalan dari distrik Bokondini –

distrik Bewani – Distrik Wunin – Distrik Karubaga.

(sisi utara).



Slide : 80


2.1.3 Belum terhubungnya ruas jalan kabupaten antara

Distrik Bokondini – Kp. Mairini – Distrik Bokoneri

(Barat Daya) -Distrik Karubaga dan Distrik Kubu.

Pembangunan jalan kabupaten antara Distrik

Bokondini – Kp. Mairini – Distrik Bokoneri (Barat

Daya) - Distrik Karubaga dan Distrik Kubu.

2.1.4 Pembangunan jaringan jalan strategis nasional

Ilu (Kab. Puncak) – Woniki – Kanggime –

Karubaga – Tagime – Kelila (Kab. Memberamo

Tengah) - Bokondini

• Mendukung dan mendorong pembangunan

jalan strategis nasional.

2.1.5 Belum tersedianya terminal penumpang dan

barang

• Pembangunan terminal tipe C

• Penyiapan trayek didalam kawasan

perkotaan.

• Mendorong investasi dari masyarakat dalam

penyediaan transportasi lokal.

2.2 BANDARA :

2.2.1 Rencana peningkatan bandara (MAF) yang ada

menjadi komersial dan pusat pelabuhan udara

militer (juga terdapat dalam kajian Sistem

Transportasi Nasional/ SISTRANAS), dan atau

mencari lokasi potensi baru untuk bandara

Komersial dan Pusat Pelabuhan Udara Militer,

untuk dapat mengurangi beban Pelabuhan Udara

Wamena dan menjangkau pelayanan bagi

kabupaten lainnya seperti Memberamo Tengah,

Memberamo Raya, dan Puncak Jaya

• Melakukan peningkatan panjang runway

landasan dan atau,

• Mencari lokasi potensi baru yang dapat

melayani kebutuhan pelayanan transportasi

udara komersial dan pertahanan udara militer.



Slide : 81


2.3 ENERGI/KELISTRIKAN :

2.3.1 Penyediaan prasarana listrik masih terbatas

dengan menggunakan PLTD milik PEMDA.

Penyediaan energi dari sumber lainnya seperti

energi matahari (PLTS) dan mikro hidro (PLTMH)

2.4 TELEKOMUNIKASI:

2.4.1 Belum adanya jaringan telekomunikasi • Pengembangan jaringan telekomunikasi

• Mendorong dan menyiapkan lokasi jaringan

telekomunikasi swasta.

2.5 AIR BERSIH ;

2.5.1 Berlimpahnya air baik dari sungai, mata air dan

air hujan.

• Penyediaan tempat penampungan air bersih

di sumbernya.

• Penyediaan tempat penampungan air bersih

secara komunal/kampung.

• Penyediaan jaringan perpipaan air bersih di

kawasan perkotaan.

• Pengembangan dan peningkatan teknologi

instalasi air bersih bagi kawasan perkotaan.

• Mendorong peningkatan titik-titik mata air

bersih skala kampung.

• Mendorong seluruh bangunan memiliki

saluran penampung air hujan dan

penampungnya.



Slide : 82


2.6 JARINGAN AIR KOTOR, LIMBAH,

PERSAMPAHAN;

2.6.1 Jaringan air kotor dan limbah • Mendorong semua

rumah/pertokoan/gereja/bangunan sosial dan

umum memiliki saluran air kotor dan saluran

air limbah (terpisah).

2.6.2 Jaringan Persampahan • Mendorong semua

rumah/pertokoan/gereja/bangunan sosial dan

umum memiliki tong sampah.

• Menyiapkan tempat pembuangan sampah

akhir (TPA) dan pengolahannya.

2.7 BENCANA DAN MITIGASI:

2.7.1 Berada di kawasan rawan longsor (landslide) dan

gempa.

• Melakukan zonasi wilayah rawan longsor, dan

pembuatan regulasi.

• Mengarahkan penggunaan teknologi yang

tepat dan aman dalam pembangunan

kawasan.

• Menetapkan kawasan-kawasan resiko tinggi

terhadap bencana tanpa aktifitas

pembangunan fisik.



Tipologi Agropolitan

Komoditas Unggulan Pertanian (on farm)

1. Tanaman Pangan

2. Hortikutur (sayur, buah, bunga)

3. Perkebunan

4. Perikanan Darat

5. Peternakan

6. Perikanan Laut

Ekosistem

1. Pantai

2. Dataran

rendah

3. Dataran

Tinggi

Pengolahan

1. Pasca Panen

non industri

2. Home Industri

3. Industri Kecil/

Menengah

4. Industri Besar

Distribusi dan

Pasar

1. Tengkulak

2. Contract

Farming

Sistem Urban

1. Hirarki

permukiman

2. Mono/poli

sentric

3. Infrastruktur

4. Jumlah/kepadat

an penduduk

urban

dll

Penunjang

Agribisnis

1. Lembaga

Keuangan

2. Kios

Saprotan

dll

AGRIBISNIS

Agropolis sebagai Sentra Agribisnis kawasan (Pasar Pertanian/sub terminal agribisnis (Cold storage), Bank

Cabang Pembantu, Balai Penyuluhan dan Informasi Pertanian/agribisnis, Sentra agroindustri, Kantor

Pengelolan Agropolitan, Quality Control, dll)

Struktur Hirarki/Jaringan Agribisnis di bawahnya ditentukan oleh karakteristik Tipologi Agropolitan

B. KONSEP PENGEMBANGAN AGROPOLITAN

Slide : 83


C. KONSEP PENGEMBANGAN AGROPOLITAN

Slide : 84


AGROFORESTRY : adalah kawasan yang merupakan sistem fungsional

yang terdiri satu atau lebih pusat-pusat pelayanan pada wilayah produksi

pertanian yang menyatu dengan kawasan hutan (Tolikara), dan memiliki

keterkaitan fungsi dan hierarki ruang dan satuan sistem permukiman dan

agribisnis.

Pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) adalah lokasi

pusat pelayanan sistem permukiman dan agribisnis yang dapat berbentuk

atau mengarah pembentukan kota tani skala kecil/sedang (agropolis) yang

berbasis pada kegiatan jasa dan industri berbasis pertanian.

AGROFORESTRY : adalah kawasan yang merupakan sistem fungsional

yang terdiri satu atau lebih pusat-pusat pelayanan pada wilayah produksi

pertanian yang menyatu dengan kawasan hutan (Tolikara), dan memiliki

keterkaitan fungsi dan hierarki ruang dan satuan sistem permukiman dan

agribisnis.

D. KONSEP PENGEMBANGAN AGROPOLITAN

Slide : 85

Keterangan:

Penghasil Bahan Baku

Pengumpul Bahan Baku

Sentra Produksi

Kota Kecil/Pusat Regional

Kota Sedang/Besar (outlet)

Jalan & Dukungan Sapras

Batas Kws Lindung, budidaya, dll

Batas Kws Agropolitan

PASAR/GLOBAL

DPP

DPP

DPP

DPP : Desa Pusat Pertumbuhan


E. CONTOH RENCANA RUANG KAWASAN PUSAT AGROPOLITAN (TERPADU) di KAB.

MUSI RAWAS, INDONESIA

Slide : 86


E. KONSEP PENGEMBANGAN AGROFORESTRY (BERBASIS KOMODITAS

PERTANIAN/PERKEBUNAN) BOKONDINI SEBAGAI SENTRA PRODUKSI

Slide : 87

Sentra Produksi

Pengumpul bahan baku, 46 Distrik

Penghasil bahan baku, (kampung)

Kunci Keberhasilan :

1. Infrastruktur yg kuat

2. Kelembagaan

3. Supply and demand


6. RENCANA KERJA

Slide : 88

A. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

RENCANA KERJA Slide : 89 A. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO TAHAPAN KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN SASARAN METODE BULAN

1 2 3 4

1 Persiapan Menyiapkan Langkah Kerja

yang efektif dan efisien

untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang diinginkan dan

persiapan administrasi

Perumusan pendekatan dan

metodologi serta penyiapan

jadwal pelaksanaan pekerjaan

Tercapainya langkah-

langkah kerja yang

efektif dan efisien

Persiapan teknis dan

administrasi

2 Sosialisasi Awal Pembentukan kesamaan

pandangan dan kesepakatan

batas kawasan perencanaan

(BKP)

Sosialisasi Tercapainya

pemahaman tentang

proses penyusunan

RDTR oleh pemerintah

setempat

Diskusi

Teknis dan

FGD

3 Penjaringan Isu-Isu

Pengembangan Kawasan

Perkotaan

Teridentifikasinya isu-isu

pengembangan wilayah

yang perlu dititikberatkan

untuk difokuskan dalam

survei dan analisis

Diskusi awal Teridentifikasinya isu-

isu pengembangan

kawasan yang terkait

dengan substansi

RDTR Kawasan

Perkotaan

Diskusi teknis

4 Survey/ Pengumpulan Data Teridentifikasinya kondisi

awal kawasan dan

kecenderungan

Pengumpulan data primer dan

sekunder

Tercapainya proses

pengumpulan data

oleh tim pelaksana

pekerjaan

Survey primer dan

sekunder

5 Analisis/Identifikasi Potensi dan

Permasalahan

Teridentifikasinya potensi

dan permasalahan

pengembangan kawasan

Pelaksanaan proses analisis Penjelasan hasil-hasil

analisis dan perolehan

masukan dari dinas

terkait

Analisis kuantitatif dan

kualitatif

6 Konsep Rencana Perumusan konsep rencana Komitmen/ kesepakatan

konsep rencana

tercapainya proses

perumusan dan

kesepakatan konsep

rencana oleh tim

supervisi

Diskusi

Teknis dan

FGD

7 Perumusan RDTR Terumuskannya RDTR

Kawasan Perkotaan

Bokondini sesuai dengan

permasalahan yang ada

Pelaksanaan perumusan

rencana

Tercapainya proses

perumusan rencana

Diskusi teknis dan

Sarasehan

8 Lokakarya RDTR Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam Rencana

Tata Ruang

Pendampingan kegiatan

lokakarya

Tercapainya kegiatan

lokakarya oleh

Pemerintah Daerah

Seminar /

FGD

NO TAHAPAN RINCIAN PELAKSANAAN WAKTU

I PERSIAPAN Persiapan Awal Oktober

a. Koordinasi Awal Internal Tim

b. Pemahaman KAK

c. Penyiapan Anggaran Biaya

d. Penyusunan Metode dan Rencana Kerja

Persiapan Teknis

a. Identifikasi Data Awal yang Tersedia

b. Pemahaman awal wilayah perencanaan

c. Pemantapan Metode dan Rencana Kerja

d. Mobilisasi Peralatan dan Personil

e.Penyiapan Perangkat Survei dan Perjalanan Dinas

f. Identifikasi Kebutuhan Peta Dasar

II SURVEI Survei Pendahuluan November Minggu 1-4

Survei Lanjutan

a. Pengumpulan Data Sekunder di Kabupaten dan Kawasan Perencanaan

a.11. Data/informasi terkait kelembagaan

b. Pengumpulan Data Primer di Kawasan Perkotaan

b.1. Pengambilan Batas Wilayah Kawasan Perkotaan

b.2. Ground Check Jalan dan Kondisi Bangunan Eksisting

III ANALISIS Analisis Tahap Awal Desember 2012 - Januari

2012 Minggu Ke 2

Analisis Tahap Lanjutan

a. Fisik/Rona Kawasan

b. Analisis wilayah yang lebih luas

c. Analsis Sumber Daya Alam dan Fisik atau Lingkungan BWP

d. Analisis Sosial Budaya

e. Analisis Kependudukan

f. Analisis Ekonomi dan Sektor Unggulan

g. Analisis Sumber Daya Buatan

h. Analisis Penataan Kawasan dan Bangunan

i. Analisis Kelembagaan

j. Pembiayaan pembangunan

Slide : 90

B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN RIIL RENCANA KERJA

November ‘12

November ‘12

Desember ‘12

Slide : 91

NO TAHAPAN RINCIAN PELAKSANAAN WAKTU

IV PENYUSUNAN DRAF

RENCANA & RAPERDA

Penyusunan Rencana Januari 2013 - Februari

2012 Minggu Ke 2

a. Penyusunan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang BWP serta Kawasan

Perkotaan;

b. Penyusunan Rencana struktur ruang wilayah perencanaan;

c. Penyusunan Rencana pola ruang wilayah perencanaan;

d. Penyusunan Penetapan kawasan prioritas;

e. Penyusunan Arahan pemanfaatan ruang; dan

f. Penyusunan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang

g. Penyusunan zoning regulation (zoning map, zoning text)

Penyusunan RAPERDA

a. Penyusunan Kerangka PERDA

b. Perumusan Legal Format / Bahasa Hukum dari Materi RDTR

c. Penyusunan Lampiran RAPERDA

V FGD & FORUM

KOORDINASIPEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN & FGD 1

November Minggu Ke 1

PEMBAHASAN LAPORAN ANTARA & FGD 2 Desember Minggu Ke 2

PEMBAHASAN LAPORAN DRAFT AKHIR Januari 2013 Minggu Ke

4

Sidang BKPRD Tentatif

Sidang BKPRN Tentatif

B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN RIIL RENCANA KERJA

JANUARI ’13

Nov’ 12, Minggu ke 2

Des ‘12, Minggu ke 2

Jan ‘13, Minggu ke 2

7. PENUTUP

Slide : 92

A. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

B. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RDTR Bokondini

Mewujudkan Pola Ruang

Kaw Lindung

Kawasan Budidaya

Mewujudkan Struktur Ruang

Jalan/Jembatan

Energi

Telekomunikasi

Bandara

Air Bersih, Perumahan,

Sanitasi, Limbah, Persampahan

PROGRAM/KEGIATAN

2017 2022 2027 2032

TUJUAN RDTR

BOKONDINI

TUJUAN RTRW TOLIKARA

INDIKASI PK /TAHAPAN/PELAKSANA

Untuk mencapai

Untuk mencapai

RTRW TOLIKARA

MASYARAKAT TOLIKARA

2012

HASIL HASIL HASIL HASIL

PENUTUP A. PROGRAM/KEGIATAN SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN

Slide : 93

Tolikara 2032

Distrik lainnya

Kaw. Bokondini

2032

Distrik lainnya

Kaw. Karubaga

2032

BIAYA PEMBANGUNAN KAB

Sekarang, 2012

PENUTUP B. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN

PAD DAU DAK

Slide : 94

+ +

Dana Perimbangan

L/O/G/O

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH

L/O/G/O

MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RDTR KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

97

MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

1. Perwujudan Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini :

1. Pusat Perekonomian Jasa & Perdagangan Komoditas

Pertanian dan Perkebunan Terpadu,

2. Pusat Pelayanan Transportasi Udara Militer dan

Komersial,

3. Pusat Pendidikan Tinggi,

4. Penunjang Pelayanan Kesehatan Terpadu, dan

5. Penunjang Pelayanan Pemerintahan Satu Atap.

Slide : 97

A. PERWUJUDAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

98


2. Batas Kawasan Perkotaan Bokondini

1. Syarat menurut PermenPU nomor 20/PRT/M2011 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, luas

minimal kawasan perencanaan adalah >60 Ha.

2. Berdasarkan hasil pengamatan Citra Satelit Quick Bird, maka yang

termasuk dalam kawasan perencanaaan :

1. Kawasan Bandara Bokondini

2. Kawasan Permukiman di Mairini

3. Kawasan Telenggagama dan Galala

4. Kawasan Umaga

5. Kawasan Kolugume

6. Lahan pertanian di utara Bandara Bokondini

7. Lahan pertanian di Barat, Selatan dan sebagian Timur.

8. Kawasan Lindung di sisi utara

Slide : 98

B. BATAS KAWASAN PERENCANAAN RDTR

99


Slide : 99

B. SARAN/HARAPAN/REKOMENDASI

NO INFORMASI/SARAN/HARAPAN/REKOMENDASI LOKASI

1

2

3

Lembar ini dapat dilepas dan diberikan saat akhir acara

Nama :………………………………………………… Jabatan :………………………………………………… Alamat :…………………………………………………

Documents

Presentasi Laporan Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua