Kawasan Hutan dan Rencana Tata Ruang

www.raflis.wordpress.com

Disampaikan Pada:Workshop Geojurnalisme Mengolah Data Digital Sektor Kehutanan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Balai Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau

Dilindungi

IUPHHK

Perkebunan Besar

Perkebunan Kecil

PIPIB

Prov Riau

Penguasaan Ruang

Politik Penguasaan HutanDalam Perencanaan Kehutanan

Penunjukan Kawasan Hutan

Diklaim sebagai Hutan Negara

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Diberikan izin pada koorporasi

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Identifikasi Kepemilikan atas Hutan

Asas Domain Verklaring

UU Pokok Agraria

Hutan Adat

Hutan Hak

Perda

Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan Rencana

Perencanaan Kehutanan

Sebelum adanya UU Hak Milik yang berlaku adalah hukum adat

Mencabut

Memberlakukan

Merampas

Bupati

Gubernur

Mentri

Izin

Kawasan Hutan ≠ Hutan Negara

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Negara Adalah: Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah

Hutan tetap tidak didefinisikan

Kawasan Hutan Diklaim Sebagai Hutan Negara

Ditunjuk Berdasarkan Fungsi Dianggap Sebagai Hutan Negara Izin Kehutanan

Dilepaskan Izin Non Kehutanan

Tidak bisa diberikan hak atas tanah

Penetapan Status Kawasan Hutan• Status Kawasan Hutan Terdiri dari: Hutan Negara, Hutan Adat dan

Hutan Hak (Pasal 5 UU 41 dan PUU 35 2011)• Belum Pernah dilakukan Penetapan Status Kawasan Hutan• Kawasan Hutan yang ditunjuk diklaim oleh pemerintah sebagai Hutan

Negara.• Tidak diperbolehkan memberikan hak atas tanah dalam kawasan hutan

(PP Penatagunaan Tanah)• Tidak ada peraturan yang menjelaskan mekanisme dan tata cara

penetapan status kawasan hutan.• Merupakan bentuk perampasan lahan (land grabbing) secara

terstruktur yang dilindungi peraturan perundangan.• Pemberlakuan pasal pidana kehutanan tanpa kejelasan status kawasan

hutan merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran HAM.

Kepastian HukumPenetapan Kawasan Hutan

Penetapan Status Kawasan Hutan

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Penetapan 30% Tutupan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Belum ditetapkan

Ditetapkan 13%Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang

Belum dilakukan

Perizinan

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

Area Pemanfaatan Lain

Hutan Tanaman

Perkebunan

Perubahan Fungsi

Perubahan PeruntukanPelepasan

Transaksional

Kawasan Hutan• Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan 1985 (Peta yang

ditandatangani bersama di tingkat provinsi yang disetujui oleh mentri) ............. TGHK ???

• SK 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan

• SK 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau• TGHK Update ??? Dokumen tanpa legalitas yang dijadikan rujukan oleh dinas

kehutanan/ mentri kehutanan.• SK 673/Menhut-II/2014 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan

Kawasan Hutan Seluas 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di provinsi riau

TGHK ?????

SK 173/Kpts-II/1986

BERDASARKAN TGHK - UPDATE(Kep. Menhut No. 173/Kpts-II/1986)

No Fungsi Kawasan Luas (Ha) %

1 2 3 41. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 6,16

2. Hutan Lindung 228.793,82 2,66

3. Hutan Produksi t/d:

a. Hutan Produksi Tetap 1.605.762,78 18,67

b. Hutan Produksi Terbatas 1.815.949,74 21,12

4. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 2.545.301,16 29,60

5. Hutan mangrove/Bakau 138.433,62 1,61

6. Areal Penggunaan Lain (APL) - Pelepasan 1.732.663,23 20,15

JUMLAH 8.598.757,00 100,00

TGHK Update ????

Sumber: Presentasi Dishut Disampaikan pada ”Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Perkeadilan yang diselenggarakan Transparancy Internasional Indonesia” Hotel Pangeran-Pekanbaru, 28 Mei 2013

Total Pelanggaran 798.290 ha

No Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Luas (ha) Keterangan

1 HPT menjadi APL 167.881 Pelanggaran

2 HP menjadi APL 80.473 Scoring Sama

3 HPK menjadi APL 1.389.931 Scoring Sama

Jumlah 1.638.249

Luas Pelanggaran 167.881

No Perubahan Fungsi Luas (ha) Keterangan

3 HL menjadi HPT 17.433 Pelanggaran

4 HL menjadi HP 89 Pelanggaran

5 HL menjadi HPK 104 Pelanggaran

7 HPT menjadi HL 19.040 Pelanggaran

8 HPT menjadi HP 424.041 Pelanggaran

9 HPT menjadi HPK 34.342 Pelanggaran

11 HP menjadi HPT 7.370 Pelanggaran

14 HPK menjadi HL 14.376 Pelanggaran

15 HPK menjadi HPT 106.763 Pelanggaran

Luas Pelanggaran 623.558

No Penunjukan Kawasan Hutan

Luas (ha)

2 APL menjadi HL 5

3 APL menjadi HPT 4.846

Jumlah 4.851

Logika Perencanaan Kehutanan

Inventarisasi

Status Penunjukan

penataan batas

pemetaan

penetapan

Pengukuhan Penatagunaan

penetapan fungsi

penggunaan

RTRWP

Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Unit Pengelolaan

Penetapan Luas Minimal Kawasan

Hutan 30%

Perubahan peruntukan dan fungsi

Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pengelolaan

(pasal 14-15)

(pasal 16) (Pasal 17-19)

Pelepasan

Pinjam Pakai

Perubahan Fungsi

faktor-faktor lingkungan

kondisi sosial masyarakat

Jangka waktu perencanaan

Skala geografis

Fungsi pokok kawasan hutan

Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Logika Perencanaan Kehutanan (Lanjutan)

Inventarisasi

Status Penunjukan

Penetapan

Pengukuhan Penatagunaan

Perubahan peruntukan dan fungsi

Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2

penetapan fungsi

(pasal 14-15)(pasal 16) (Pasal 17-19)

Survey Lapangan

Scientific Analisis

Scientific Analisis

Kriteria Berdasarkan Skoring

Faktor Jenis

Tanah

Faktor Curah Hujan

Faktor Kemirin

gan

KesepakatanStatus

Diadopsi dalam Kriteria Pola Ruang pada

Regulasi Penataan Ruang

Menetapkan Status Wilayah Tertentu Sebagai Hutan

Kawasan Hutan

Negara Memberikan Wewenang Pada

Pemerintah Untuk:

Pasal 13

Pasal 4 ayat 2

Penetapan Status

Kawasan Hutan

Penetapan Fungsi

Kawasan Hutan

PraktekPerencanaan Kehutanan

Inventarisasi

??? Penunjukan

penataan batas

pemetaan

penetapan

penetapan fungsi

penggunaan

Unit Pengelolaan

Penetapan Luas Minimal Kawasan

Hutan 30%

Perubahan peruntukan dan fungsi

Pengukuhan

(pasal 14-15)

Penatagunaan

(pasal 16)

Pembentukan Wilayah Pengelolaan

(Pasal 17-19)

Proses Pengukuhan Sudah Mengatur Fungsi

Belum ditemukan Scientific Analisis

Perubahan Fungsi Tergantung Permintaan (Belum ditemukan Scientific

Analisis)

Belum ditemukan Dokumen Inventarisasi

Sebagai Dasar dari Penunjukan

Pasal 13

Sudah dilakukan sebelum Penetapan Fungsi

Dilegalkan Melalui PP dan Permen

Perubahan Fungsi dan PeruntukanPerubahan Fungsi

Perubahan Peruntukan

Penelitian Tim Terpadu

Ditetapkan Oleh Pemerintah

Berdampak penting dan cakupan yang luas serta

bernilai strategis

Persetujuan DPRTata Cara diatur oleh Peraturan

Pemerintah (PP)

UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010

Apa yang terjadi selama 11 tahun?

Perubahan Fungsi Atas Permintaan Koorporasi

http://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg

Perubahan fungsi yang patut dipertanyakan

hutan lindung

hutan produksi

hutan lindung

hutan produksi

antar fungsi pokok kawasan hutan

hutan produksi terbatas

hutan produksi tetap

produksi yang dapat dikonversi

hutan produksi terbatas

hutan produksi tetap

produksi yang dapat dikonversi

dalam fungsi pokok kawasan hutan

Perubahan fungsi kawasan hutan

Hutan Produksi Tetapkawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan Produksi Terbataskawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Revisi PP 44 2004

• Sebagai sesuatu yang vital dalam proses perencanaan kehutanan, pembentukan kawasan hutan seyogyanya dilakukan melalui proses yang deliberatif, menaati hukum, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. artinya sebisa mungkin sebelum penetapan dilakukan, maka terlebih dahulu diselenggarakan minimal mini public hearing untuk melihat bagaimana partisipasi dari masyarakat tentang kawasan hutan yang akan ditetapkan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan Konsultasi Publik secara terbuka oleh dephut dengan menyertakan dokumen draft akademik sinkronisasi vertikal dengan UU Agraria, Penataan Ruang, Geospasial, Lingkungan hidup, Kehutanan, Desa, Otonomi Daerah, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, serta PP terkait dengan uu tersebut (horizontal). Jika ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan terjadi benturan norma antara penyusunan PP perencanaan kehutanan dengan norma di atasnya maupun norma yang ada dalam PP lain yang terkait. Kegunaan draft akademik ini adalah sebagai panduan dalam pembahasan, selain itu agar PP ini sesuai dengan konsep yang ada, sehingga tidak terjadi konflik norma di kemudian hari.

• Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) negara harus menghormati hak masyarakat hukum adat yang diakui. sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sementara itu pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan hak dan hutan adat (putusan MK PUU 35/2012). Sedangkan logika yang disusun didalam revisi PP 44 tidak ada tata cara penetapan terhadap hutan negara dan hutan hak.

• Dengan dicabutnya azas domein verkalring dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria maka seharusnya tata cara penetapan status hutan negara adalah dengan melakukan penetapan hutan adat dan hutan hak terlebih dahulu. Hutan yang tidak dikuasai oleh masyarakat maupun hak adat adalah yang merupakan hutan negara. Artinya hutan negara tidak akan pernah ada jika hutan adat dan hutan hak tidak ditetapkan. Penatagunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan setelah penetapan status kawasan hutan selesai dilakukan. Penatagunaan kawasan hutan pada hutan adat dan hutan hak seharusnya menggunakan metode participatory spatial planning dengan melibatkan masyarakat pemilik hak pada kawasan tersebut sehingga fungsi kawasan hutan yang ditetapkan diakui oleh masyarakat dan dapat berjalan secara efektif.

Revisi Rencana Tata Ruang

Revisi RTRW Usulan Timdu SK

Perubahan Peruntukan 3.530.696 2.736.137 1.638.249

Perubahan Fungsi 1.087.707 724.834 717.543

Penunjukan 46.914 17.675 11.552

Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Riau

Perda 10 1994

PP 26 2008

SK 173 1986

Revisi Draft Revisi

SK 7651 2011

Rekomendasi Timdu

SK 673 2014

DPRD

Perda

UU 26 2007 UU 41 1999UU 5 1967UU 24 1992

PP 44 2004PP 47 1997

Praktek Perubahan Fungsi Kawasan HutanMerupakan Pemutihan Pelanggaran

Tutupan Hutan RiauTahun 2011

http://appgis.dephut.go.id/appgis/download.aspx?status=view&filename=PL2011_RIAU.kml&fileFullName=C:\webgis1\Peta%20Tematik%20Kehutanan1\KML\Penutupan%20Lahan%202011\PL2011_RIAU.kml

http://appgis.dephut.go.id/appgis/download.aspx