Bab. 2 Sistem Hukum Dan Peradilan

7/31/2019 Bab. 2 Sistem Hukum Dan Peradilan

1/9

MATERI KOMPETENSI DASAR II :

HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN

Sebelum membahas hukum dan peradilan nasional kita kembali memngingat

tentang nilai dan norma

Makna Nilai

1. Nilai adalah kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu

yang lain untuk mengambil keputusan.

2. Menurut Kimball Young; Nilai adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari

tentang apa yang benar dan apa yang penting.

3. Menurut A.W. Green; Nilai adalah kesadaran yang secara relative berlangsung

disertai emosi terhadap objek.

4. Menurut Woods; Nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah

berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan

sehari-hari.

Macam-Macam Nilai

1. Macam-Macam Nilai Menurut Prof.Dr.Notonagoro:

A. Nilai Material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.

B. Nilai Vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat

mengandalkan kegiatan atau aktivitas .

C. Nilai Kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani

manusia .

Nilai Kerohanian dibedakan atas empat Macam :

a) Nilai Kebenaran atau kenyataan, yakni bersumber dari unsur akal

manusia ( Nalar, Ratio, Budi, Cipta )

b) Nilai Keindahan, yakni bersumber dari unsur rasa manusia (

Perasaan, Estetika )

c) Nilai Moral atau Kebaikan, yakni bersumber dari unsur

kehendak atau kemauan ( Karsa, etika )

d) Nilai Regius, yakni merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang

tinggi, dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan

manusia.

Makna Norma

Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untukmendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok atau masyarakat secara

keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial.

Macam-Macam Norma dan Sangsinya

1. Macam-macam norma dan sanksinya dilihat dari tingkat sanksi atau kekuatan

mengikatnya terdapat beberapa macam norma :

D. Tata cara ( usage )

Tata cara merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan

dengan sangsi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya.

Misalnya : Cara memegang garpu atau sendok ketika makan,

1


2/9

Pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan

hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan

oleh orang lain.

E. Kebiasaan (folkways)

Kebiasaan atau Folkways merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh

masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Folkways

mempunyai kekuatan untuk mengikat yang lebih besar dari pada cara.Misalnya: Mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan

sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Apabila tindakan

itu tidak dilakukan maka sanksinya adalah berupa teguran, sindiran, atau

perunjingan.

F. Tata Kelakuan (mores)

Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran

agama atau ideology yang dianut oleh masyarakat.

Misalnya : Larangan berzina,berjudi,minum-minuman keras, penggunaan

narkotika dan zat-zat adiktif (obat-obatan terlarang) dan mencuri.

Tata kelakuan sangat penting dalam masyarakat,karena berfungsi :

a) Memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu.Setiapmasyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang seringkali

berbeda yang satu dengan yang lain.

b) Tata kelakuan mengidentifikasikan individu dengan

kelompoknya.Disatu pihak tata kelakuan memaksa agar individu

menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang

berlaku,dan di lain pihak memaksa masyarakat untuk menerima individu

berdasarkan kesanggupannya menyesuaikan dirinya dengan tata

kelakuan yang berlaku.

c) Tata kelakuan menjaga solidaritas antara anggota-anggota

masyarakat sehingga mengkukuhkan ikatandan mendorong tercapainya

integrasi social yang kuat.

G. Adat ( customs )

Adat merupakan norma ynag tidak tertulis namun sangat kuat mengikat,

sehingga anggota-anggota masyarkat yang melanggar adat istiadat akan

menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung

dikenakan.

Misalnya : Pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian,apabila

terjadinya perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan

sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga bahkan masyarakatnya.

H. Hukum (laws)

Hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis.Ketentuan sanksi terhadap pelanggar paling tegas apabila dibandingkan

dengan norma-norma yang disebut terdahulu.

2. Macam-macam norma dan sanksinya dibedakan berdasarkan jenis atau

sumbernya, yaitu :

A. Norma Agama adalah norma mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha

Kuasa.

Sanksinya: mendapat dosa

B. Norma Kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau

dari hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk.

2


3/9

Sanksinya: akan dikucilkan orang lain

C. Norma Kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana

seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat .

Sanksinya: akan dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan .

D. Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan-peraturan

oleh pemerintah.

Sanksinya: dipenjara atau denda.

I. Pengertian Hukum Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup didalam

masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam

masyarakat serta memberikan sangsi yang tegas (berupa hukuman) terhadap

siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

II. Penggolongan Hukum

1. Berdasarkan Wujudnya:

a) Tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan

dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.

b) Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam

keyakinan masyarakat tertentu (Hukum Adat).

2. Berdasarkan Ruang atau wilayah berlakunya:a) Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu (Hukum

Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya).

b) Nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu (Hukum

Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya).

c) Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara

atau lebih (Hukum Perang, Perdata Internasional dan sebagainya).

3. Berdasarkan Waktu Yang Diaturnya:

a) Hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini atau hukum

positif.

b) Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang.

c) Hukum antarwaktu yaitu hukum yang mengatur suatu

peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum berlaku

pada masa lalu.

4. Berdasarkan Pribadi Yang diaturnya:

a) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang

mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.

b) Hukum semua golongan, yaitu hukum

yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.

c) Hukum antar golongan, yaitu hukum yang

mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum

yang berbeda.5. Berdasarkan Isi Masalah Yang

diaturnya:

a) Hukum Publik, yaitu hukum

yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut

kepentingan umum.

b) Hukum Privat, yaitu hukum

yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat

pribadi.

6. Berdasarkan Tugas

dan Fungsinya:

3


4/9

a. Hukum Material, yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan(terdapat

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, Dagang, dan

sebagainya )

b. Hukum Formal, yaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan

dan mempertahankan hukum material (terdapat di dalam Hukum Acara

Pidana, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya).

III. Bentuk Hukum1. Hukum Publik

Hukum publik mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang

menyangkut kepentingan umum.

a. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah serangkaian peraturan

hukum yang mengatur bentuk negara, susunan dan tugas-tugas serta

hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.

Hukum Tata Negara hanya khusus menyorotinegara tertentu yang mempelajari bentuk negara, bentuk pemerintahan,

hak-hak asasi warga negara, dan sebagainya.Yang menitikberatkan hal-hal

yang bersifat mendasar (fundamental) dari nagara.

b. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan seperangkat peraturan yang

mengatur cara berkerja alat-alat perlengkapan negara, termasuk cara

melakukan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ

negara dalam melakukan tugasnya.

Hukum Administrasi Negara menitikberatkan pada hal-hal yang

bersifat teknis yang dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan olehHukum Tata Negara.

c. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan

kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam

dengan sangsi pidana tertentu.Bentuk atau jenis pelanggaran dan kejahatan

dimuat didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP, yang dikasud dengan Pelanggaran adalah hal-hal kecil atau

ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contohnya : mengendarai

kendaraan tidak membawa SIM

Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP dalam bentuk hukuman,antara lain

mencakup hal-hal berikut.a) Hukuman Pokok,terdiri dari:

(1) hukuman mati

(2) hukuman penjara,yang terdiri dari:

(A) Hukuman seumur hidup

(B) Hukum sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan

sekurang-kurangnya 1 tahun)

(C) Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-

kurangnya 1 hari)

b) Hukuman Tambahan,terdiri dari:

4


5/9

(1) Pencabutan hak-hak tertentu

(2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu

(3) Pengumuman keputusan hakim

d. Hukum Acara/Hukum Formal

Hukum Acara/Hukum Formal

merupakan seperangkat aturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan,

melaksanakan, atau mempertahankan Hukum Material.

Hukum Acara dibedakan antaraHukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Dalam Hukum Acara

Pidana, diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan,

penggeledahan, dan penuntutan. Dalam Hukum Acara juga diatur siapa-

siapa yang berhak melakukan penyitaan,penyidikan,pengadilan mana yang

berwenang mengadili dan sebagainya.Semua itu diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),yaitu UU No.8 Tahun

1981.

2. Hukum Perdata (privat)

Perdata sama artinya dengan warga negara,pribadi,sipil,atau privat.Sumber pokok

hukum perdata adalah Burgerlijk Wetboek (BW) yang dalam arti luas jugamencakup Hukum Dagang dan Hukum Adat. Jadi Hukum Perdata adalah hukum

yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan orang perorangan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum,hukum perdata dapat dibagi sebagai berikut:

a. Hukum Perorangan (pribadi)

Hukum Perorangan adalah himpunan peraturan yang mengatur tentang

manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak

serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu.

b. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah hukum yang memuat rangkaian peraturan yang

timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga. Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-

laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga

antara lain sebagai berikut:

a) Kekuasaan orang tua, yaitu orang tua

yang wajib membimbing anak-anaknya sebelum cukup umur.

Kewajiban anak adalah menghomati orang tuanya.

b) Perwalian, yaitu seseorang atau

perkumpulan tertentu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara

anak yatim-piatu sampai dengan cukup umur. Perwalian dapat terjadi

apabila perkawinan orang tua putus dan kekusaan orang tua dicabut

oleh pihak yang berwenang.c) Pengampuan, yaitu seseorang atau

badan-badan perkupulan yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi

curator (pengampu) bagi orang yang telah dewasa, tetapi yang sakit

ingatan, boros, lemah daya, tidak sanggup mengurus kepentingan diri

sendiri dengan semestinya,dan yang memiliki kelakuan buruk yang

kelewat batas atau mengganggu keamanan.

d) Perkawinan, yaitu peraturan hukum yang

mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara

dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud

5


6/9

hidup bersama untuk waktu yang lama menurut undang-undang yang

ditetapkan yang diatur dalam UU no.1/1974.

c. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-

hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

Hukum Kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas

benda.Yang dimaksud benda adalah segala barang dan hak yang dapat

menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.

Hukum harta kekayaan mencakup dua lapangan hukum,yaitu:

(a) Hukum Benda, adalah hukum yang mengatur hak-hak kebendaan

yang bersifat mutlak. Artinya hak terhadap benda yang diakui dan

dihormati setiap orang. Benda dapat dibedakan menjadi:

(1) Benda Bergerak

Dibedakan menjadi dua,yaitu benda bergerak karena sifatnya,seperti

kendaraan bermotor; benda bergerak karena penetapan undang-

undang, seperti surat-surat berharga.

(2) Benda Tidak Bergerak

Dibedakan menjadi tiga, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya,seperti tanah dan bangunan; benda tidak bergerak karena tujuannya,

seperti mesin-mesin pabrik; serta benda tidak bergerak karena

penataan undang-undang seperti hak postal dan hak hipotik.

(b) Hukum Perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan

yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih.Yang menjadi objek

percintaan ialah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan. Macam-macam

prestasi adalah:

(1) Memberikan sesuatu, yaitu membayar harga, menyerahkan barang,

dan sebagainya.

(2) Berbuat sesuatu, yaitu memperbaiki barang rusak, membongkar

bangunan, karena putusan pengadilan, dan sebagainya.

(3) Tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak mendirikan bangunun, tidak

memakai merek tertentu karena putusan pengadilan.

d. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta

kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta

kekayaan itu kepada orang lain/ahli waris kelaurga tersebut.

Dalam Hukum Waris diatur pembagian harta peninggalan, ahli waris,

urutan penerimaan waris, hibah serta wasiat. Menurut pembagiannya,

warisan dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

(a) Menurut Undang-Undang, yaitu pembagian warisan kepada sipewaris yang memiliki hubungan darah terdekat.

(b) Menurut Wasiat, yaitu pembagian warisan kepada ahli waris

berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris. Orang

yang mewarisi disebut Pewaris, yang menerima warisan disebut

Legataris, dan bagian warisan yang diterimanya disebut Legaat.

e. Hukum Dagang dan Hukum Adat

Selain hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris,

hukum prifat juga mencangkup hukum dagang dan hukum adat

(a) Hukum Dagang

6


7/9

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal

perdagangan / perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia

(person) dalam perdagangan atau perniagaan.

Hal-hal yang diatur didalam hukum dagang adalah:

(1) Hubungan hukum antar produsen serta antara produsen dan

konsumen ( pembelian dan penjualan serta pembuatan perjanjian )

(2) Pemberian kepada para perantara, makelar, komisioner, pedagang

keliling, dan sebagainnya)(3) Hubungan hukum yang terdapat dalam:

a) Bentuk-bentuk asosiasi perdagangan (PT, Firma, dan

sebagainya)

b) Pengangkutan (darat, laut dan udara) serta pertanggungan /

asuransi.

c) Penggunaan urat-surat niaga (wesel, cek, aksep dan

sebagainya)

Menurut Van Kan, Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata,

yaitu tambahan khusus. Bisa juga dikatakan sebagai hukum perdata dalam arti

sempit.

(b) Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam

masyarakat tertentu, serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat

yang bersangkutan

Hukum adat biasanya merupakan perbuatan yang diulang-ulang

terhadap hal yang sama, yang kemudian diterima dan diakui oleh

masyarakat. Contoh hukum adat: tata cara pernikahan daerah Jawa,

pembagian warisan di Minangkabau dengan system matrilineal atau

patrilineal di Batak, dan sebagainya.f. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

a) Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak

hanya hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia disuatu

tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui

Wahyu-nya yang terdapat dalam Al-Quran.

b) Ruang lingkup yang diaturnya

Ruang lingkup yang diatur oleh Hukum Islam tidak hanya soal hubungan

manusia dengan manusia dan benda serta penguasanya dalam masyarakat,

tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Tuhan yang

Maha Esa.1) Muamalah dalam arti yang luas,

yaitu ketetapan yang diberikan Allah yang langsung dengan kehidupan

sosial manusia terbatas pada pokok-pokoknya saja.

2) Ibadah, yaitu berkenaan dengan tata

cara melaksanakan kewajiban seorang muslim dalam mendirikan

sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan ramadhan, dan

menunaikan ibadah haji.

7


8/9

IV. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan

memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas

dan nyata. Sumber Hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber

hukum formal.

A. Sumber Hukum Material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu

dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi ( Jiwa )hukum. Isi atau

materi hukum dapat bersumber dari nilai agama maupun kesusilaan, kehendakTuhan.

B. Sumber Hukum Formal adalah bentuk atau kenyataan yang oleh

karenanya kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Macam-macam sumber

hukum formal yaitu:

a) Undang-Undang

1) Undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum.

2) Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang

karena bentuknya dapat disebut Undang-undang.

b) Kebiasaan(Hukum Tidak Tertulis)

Dalam praktek penyelenggaraan negara,hukum tidak tertulis disebutKonvensi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis karena adanya kekosongan

hukum tertulis yang sangat dinutuhkan oleh masyarakat/negara.Menurut

Bellefroid, kebiasaan merupakan semua peraturan yang meskipun tidak

diterapkan oleh Pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka

yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan itu

mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sebagai sumber hukum,

maka ditentukan oleh 2 faktor :

1) Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali

dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan diterima oleh yang alinnya

2) Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau

golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa

kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta

mempunyai kekuatan mengikat.

c) Yurisprudensi

a. Yurisprudensi adalah keputusan

hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-

undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan

perkara yang serupa.

b. Yurisprudensi lahir karena adanya

peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelaspengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu

perkara. Dalam membuat yurisprudensi biasanya seorang hakim akan

melaksanakan berbagai macam penafsiran-penafsiran, misalnya:

1) Penafsiran secara gramatikal

(tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata,

2) Penafsiran secara historis,

yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang,

3) Penafsiran sistematis, yaitu

penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat

dalam undang-undang,

8


9/9

4) Penafsiran teleologis, yaitu

penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang

yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan

5) Penafsiran otentik, yaitu

penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu

sendiri.

d) TraktatTraktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai

persoal-soalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaanya, traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Traktat bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara

2) Traktat multilateral adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk

oleh lebih dari dua negara.

e) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau

asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

9

Documents

Bab. 2 Sistem Hukum Dan Peradilan