24
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL Oleh : Kiki Evi Wahyuliana

PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Embed Size (px)

DESCRIPTION

By Kiki Evi Wahyuliana ketidak sesuaian hasil pembuatan di laptop dengan yg diupload. banyak menggunakan font hasil download. ketika diupload, maka hanya menggunakan font standard saja. trims ^^

Citation preview

Page 1: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN

INTERNASIONAL

Oleh :Kiki Evi

Wahyuliana

Page 2: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

HUKUM INTERNASION

AL

Page 3: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Hukum InternasionalMenurut Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Page 4: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Makna Hukum Internasional

ᴥ Kaidah-kaidahᴥMengatur hubungan

atau persoalan yang melintasi batas-batas negara

ᴥ Subjek hukum internasional

Page 5: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Asas-asas Hukum

InternasionalAsas Teritorial : semua barang, semua orang yang berada dalam wilayahnya, maka berlaku hukum nasional untuknya. Semua orang semua barang yang berada di luar wilayahnnya, berlaku hukum internasional.Asas Kebangsaan : apabila seorang warga negara berada di wilayah lain, maka masih berlaku hukum nasional baginya.Asas kepentingan umum : negara berwenang mengatur dan melindungi warga negaranya dalam hubungan masyarakat umum.

Page 6: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Sumber-sumber Hukum Internasional

1. Sumber hukum dalam arti formal

Perjanjian Internasional (traktat)Kebiasaan-kebiasaan internasionalAsas-asas umum hukumKeputusan-keputusan hakimPendapat para ahli hukum internasional

2. Sumber hukum dalam arti material

Ada dua pandangan mengenai sumber hukum internasional :

Alran Naturalis → berasal dari tuhanAliran Positivisme → persetujuan setiap negara

Page 7: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Praktek Ratifikasi di Indonesia

Page 8: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Ratifikasi

Ratifikasi berasal dari bahasa latin yaitu ratificare yang berarti pengesahan (confirmation) atau persetujuan (approval).

Dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum yang mengikatkan diri pada suatu oerjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, persetujuan.

Page 9: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Ratifikasi di Indonesia

Negara RI dalam melakukan perjanjian internasional berdasar pada pasal 11 UUD 1945 yang telah diamandemen dan UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Page 10: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Pasal 11 UUD 1945 hasil amandemen

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain”

Page 11: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Pengesahan perjanjian internasional, apabila

berkenaan :

masalah politik, perdamaian, pertahanan & keamanan negara

Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah

Kedaulatan negara HAM dan lingkungan hidup Pembentukan kaidah

hukum baru Pinjaman atau hibah luar

negeri Ekonomi dengan SDA tidak

dapat diperbaharui

Page 12: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Pengesahan perjanjian internasional dengan keputusan presiden :

Perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologiEkonomi dan teknikPerdaganganKebudayaanPelayaran niagaKerjasama penghindaran pajak bergandaKerjasama perlindungan penanaman modalPerjanjian-perjanjian lain yang bersifat teknis

Page 13: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

SENGKETA INTERNASIONAL

Page 14: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Sengketa Internasional

Sengketa internasional (International dispute) adalah suatu perselisihan yang terjadi antara subjek hukum internasional.

Page 15: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Sebab-sebab Sengketa Internasional

ᴥ Dari segi politisᴥ Dari suatu wilayah

teritorialᴥ Sebab pengembangan

senjata nuklir atau senjata biologi

ᴥ Permasalahan terorisme

ᴥ Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa

ᴥ Adanya hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika

Page 16: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Cara Menyelesaikan Sengketa

Internasional

Page 17: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

a. Penyelesaian Secara Damai

Arbitrase Penyelesaian yudisial

Negosiasi Jasa-jasa baik

Mediasi Konsilisasi

PenyelidikanPenyelesaian

di bawah naungan PBB

Page 18: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

b. Penyelesaian dengan Cara Kekerasan

Perang dan tindakan

bersenjata non-perang

Retorsi

Tindakan-tindakan

pembalasan

Blockade secara damai dan intervensi

Page 19: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Contoh-contoh kasus sengketa Internasional

ᴥ Konflik Singapura-Malaysia tentang perebutan Pulau Batu Putih

ᴥ Konflik Cina-Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku

ᴥ Sengketa Irak-Kuwaitᴥ Konflik Israel-Palestineᴥ Sengketa India-Pakistan

mengenai status wilayah Kashmir

Page 20: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Page 21: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Mahkamah Internasional

Merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri dari ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara dengan masa jabatan 9 tahun.

Page 22: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Tugas Mahkamah

InternasionalTugas mahkamah

internasional adalah memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.

Page 23: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Kekurangan bukanlah hal yang membuat kita runtuh

Tapi kekurangan adalah cambuk kita untuk tumbuh

Apa adanya diri bukan berarti kita tak berarti

Tapi apa adanya diri adalah suatu kejujuran yang berarti

Page 24: PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Terima Kasih