40
Menganalisis Sitem Hukum dan Peradilan Internasional Nama Kelompok : Anggun Saraswati 04 Elyza Wadave 15 Tidar Indra XI IPA2

Pkn sistem hukum internasional

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pkn   sistem hukum internasional

Menganalisis Sitem Hukum dan Peradilan Internasional

Nama Kelompok :Anggun Saraswati 04Elyza Wadave 15Tidar Indra

XI IPA2

Page 2: Pkn   sistem hukum internasional

5.1 MENDISKRIPSIKAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Anggun Saras

Page 3: Pkn   sistem hukum internasional

Materi pembelajaran Hukum dan peradilan internasional

Makna hukum internasionalAsas asas hukum internsionalSumber-sumber hukum internasionalSubjek-subjek hukum internasionalLembaga peradilan internasional

Page 4: Pkn   sistem hukum internasional

INDIKATOR Mengemukakan makna hukum internasional Menjelaskan asas-asas hukum internasional Mengidentifikasi sumber hukum internasional Mengidentifikasi subyek-subyek hukum

internasional Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan

internasional Mengidentifikasi kewenangan mahkamah agung Mendiskripsikan kendala yang di hadapi mahkamah

internasional dalam memerankansebagai lembaga peradilan internasional

Page 5: Pkn   sistem hukum internasional

Sistem hukum internasional

Kata “sistem” dalam kamus besar bahasa indonesia artinya susunan kesatuan- kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri , tetapi membentuk keatuan secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan sistem hukum internasional adalah kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional yang harus di patuhi dan di taati oleh setiap negara.

Page 6: Pkn   sistem hukum internasional

Sistem hukum internasional

Kata “sistem” dalam kamus besar bahasa indonesia artinya susunan kesatuan- kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri , tetapi membentuk keatuan secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan sistem hukum internasional adalah kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional yang harus di patuhi dan di taati oleh setiap negara.

Page 7: Pkn   sistem hukum internasional

Pengertian hukum internasional

• Dalam pengertian umum, hukum internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

• Menurut beberapa sarjana lain :– Hugo de groot menyatakan dalam bukunya De jure belli ac pacis

menngemukakanbahwa hukum dan hubungan internasional di dasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara.

– Sam suhaedi berpendapat bahwa hukum internasional merupakan himpunan aturan,norma,dan asas yang mengatur pergaulan hidup masyarakat internasional.

– J.G.Starke berpendapat hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besarterdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.

– Wirjono prodjodikoro hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara bergagai bangsa di berbagai negara

– Mochtar kusumaatmadja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dan begara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara.

Page 8: Pkn   sistem hukum internasional

Asal mula hukum internasional

Sejak tahun 89 SM. Bangsa romawi sudah mengenal hukum, hukum itu lenih di kenal dengan ius civile dan ius gentinum. Ius civile merupakan hukum yang berlku bagi bangasa romawi, sedangkan ius gentinum adalah hukum yang di tetapkan bagi para kaula atau orang asing.

Kemudian hukum berkembang menjadi volkernrecht (jerman) , hingga international law (inggris).

Dalam perkembangan berikutnya, paham tentang hukum internasional dibedakan menjadi 2 :- Hukum perdata internasional , yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara satu dengan warga negara lain- Hukum publik internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan yang lain dalam hubungan internasional.

Page 9: Pkn   sistem hukum internasional

Asas-asas hukum internasional

• Asas teritorial, di dasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya.

• Asas kebangsaan, di dasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya.

• Asas kepentingan umum, pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Page 10: Pkn   sistem hukum internasional

Sumber hukum internasionalMenurut mochtar kusumaatmadja sumber hukum internasional dibagi menjadi 2,yaitu sumber hukum dalam arti material dan dalam arti formal.

1. Dalam arti material : sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Ada 2 aliran yang memiliki pendapat yang berbeda yaitu aliran naturalis dan aliran positivisme.

- Aliran nauralis : berdasarkan hak asasi . Aliran berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang berasal dari tuhan.

- Aliran positivisme : aliran ini mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servada.

Page 11: Pkn   sistem hukum internasional

2. Dalam arti formal : sumber darimana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan - ketentuan hukum internasional.

Sumber hukum internasional sesuai dengan yang tercantum di dalam piagam mahkamah internasional pasal 38 adalah sebagai berikut :Perjanjian internasional (traktat = treaty)Kebiasaan – kebiasaan internasional yang terbukti

dalam praktik umum dan diterima sebagai hukumAsas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab.Pendapat para ahli hukum yang terkemuka.

Page 12: Pkn   sistem hukum internasional

Subjek hukum internasionalno Nama uraian keterangan

1 negara Subjek hukum internasional dalam arti klasik, artinya bahwa lahirnya hukum internasional negara sudah diakui.

Dalam istilah lain, hukum internasional adalah hukum antar negara

2 Takhta suci Peninggalan sejarah sejak jaman dahulu. Takhta suci memiliki perwakilan diplomatik di banyak ibukota.

3 Palang merah internasional

Palang merah internasional yang berkedudukan di janewa.

Organisasi internasional

4 Organisasi internasional

Merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi internasional.

PBB,ILO,WHO,FAO.

5 Orang perseorang

Dalam arti yang terbatas orang perseorang dapat di anggap sebagai subjek hukum internasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut selain individu para perwakilan suatu negara dapat juga para turis,para pelajar,para musisi.

Page 13: Pkn   sistem hukum internasional

6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa

Menurut hukum perang , pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam hal tertentu.

Para pemberontak dianggap sebagai salah satusubjek hukum internasional karena beberapa alasan.

1. Menentukan nasibnya sendiri

2. Hak secara bebas memilih sistem politik, sosial sendiri.

3. Hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya

Page 14: Pkn   sistem hukum internasional

Peradilan nasional

• Peradilan internasional di laksanakan oleh Mahkamah internasional yang merupakan satu organ perlengkapan PBB yang berkuedudukan di den haag. Anggota nya terdiri dari 15 orang hakim dari 15 negara yang dipilih. Masa jabatan mereka 9tahun, tugasnya selain memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan, juga memeriksa perselisihan dan sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah internasional. Untuk menyelesaikan persengketaab internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan .

Page 15: Pkn   sistem hukum internasional

Peranan lembaga peradilan intenasional

• Mahkamah internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di den haag . Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka. Hakim nasional terdiri atas 15 hakim . Tugasnya adalah memberi nasihat terntang persoalan hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan.

• Dalam mengadili perkara mahkamah internasional berpedoman pada perjanjian internasional sebagai sumber keputusan akhir. Mahkamah internasional bertugas untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya. Contoh nya :– Runtuhnya federasi yugoslavia (1992) yang melahirkan perang

antara bekas negara anggotanya..– Masalah pembatasan pulau sipadan dan ligitan, yang akhirnya di

menangkan oleh malaysia

Page 16: Pkn   sistem hukum internasional

Kewenangan mahkamah internasional

Kewenangan : Mengusahakan penyelesaian setiap persengketaan berdasarkan prosedur hukum yang telah disepakati.

Dalam menyelesaikan sengketa dikenal dengan adjudikasi yaitu tekhnik hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Untuk mencapai keputusan Mahkamah Internasional menetapkan :

- perjanjian internsional

-kebiasaaan internasional

- prinsip hukum secara umum

- keputusan pengadilan

- doktrin

Page 17: Pkn   sistem hukum internasional

Kendala yang dihadapi

• Adapun kendala dari luar yaitu :

- intervensi internal : intervensi terhadap sengketa yang dihadapi dalam negara tersebut.

- intervensi exsternal : intervensi terhadap sengketa dalam negara satu dengan negara lainnya

- intervensi punitif : intervensi yang mengakibatkan balas dendam tanpa perang yang dikarenakan ulah suatu negara lain.

- intervensi subversif : intervensi yang mengakibatkan propaganda dan akan menimbulkan perang saudara di negara lain.

Page 18: Pkn   sistem hukum internasional

5.2 Penyebab timbulnya sengketa internasional dan

cara penyelesaianoleh Mahkamah Internasional.

Ellyza Wadave

Page 19: Pkn   sistem hukum internasional

INDIKATOR :MENGIDENTIFIKASI PENYEBAB TIMBULNYA

SENGKETA INTERNASIONALMENGURAIKAN CARA MENYELESAIKAN

MASALAH-MASALAH (SENGKETA ) INTERNASIONAL

MEMBERIAKAN CONTOH PENYELESAIAN MASALAH INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE

MEMBERIKAN CONTOH PENYELESAIAN MASALAH INTERNASIONAL MELALUI KONSILASI

KOMPETENSI DASAR :5.2 MENJELASKAN PENYEBAB

TIMBULNYASENGKETA INTERNASIONAL DAN CARA PENYELESAIAN OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL.

Page 20: Pkn   sistem hukum internasional

PETA KONSEP K.D 5.2

SENGKETA INTERNASIONAL

Pengertian Sengketa internasional

Contoh Penyelesaian Sengketa internasional melalui konsiliasi

Contoh penyelesaian sengketa internasional

melalui arbritase

Faktor penyebab sengketa intrnasional

Page 21: Pkn   sistem hukum internasional

1. Sengketa InternasionalSengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik yang berupa masalah wilayah, warganegara, Hak Asasi Manusia, maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu masalah terorisme.

Faktor politis atau perbatasan wilayah,merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicuterjadinya perang terbuka.

C. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Page 22: Pkn   sistem hukum internasional

2. Beberapa faktor penyebab sengketa internasionalNo Faktor

PenyebabUraian Keterangan

1 Segi Politis(Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)

Pasca PD II (1945) muncul 2 blok kekuatan besar, barat (liberal NATO) dibawah pimpinan Amerika dan timur (komunis Warsawa) dipimpin Uni Soviet. Kedua blok saling berebut penaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Sering terjadi konflik di berbagai negara.

Krisis Kuba dan krisis semenanjung Indocina yang berakibat Korea terbagi menjadi Korea Utara (komunis) dan Korea Selatan (liberal), Kamboja, Vietnam.

Page 23: Pkn   sistem hukum internasional

No Faktor Penyebab

Uraian Keterangan

2 Satu wilayah teritorial

Wilayah teritorial menjadi sangat kompleks, manakala wilayah tersebut menjadi sengketa “saling mengklaim” antarnegara yang berbeda

• Masalah kepulauan Sipadan-Ligitan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Pd akhirnya dimenangkan Malaysia

• Konflik Palestina Israel yang merupakan konflik klasik antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi.

Page 24: Pkn   sistem hukum internasional

No Faktor Penyebab

Uraian Keterangan

3 Pengembangan senjata Nuklir atau Senjata Biologi

Negara-negara selain yang memiliki hak veto di PBB dn pemegang PD II, sulit untuk mendapat kepercayaan dunia internasional dalam mengembangkan berbagai senjata yang berbasis teknologi nuklir dan biologi. Meraka akan selalu dicutigai dan dianggap sebagai “destabilitas” untuk kawasan sekitarnya.

• Korea Utara dan Iran yang samapai hari ini masih dicurigai Amerika dan sekutunya karena kepemilikan teknologi “senjata nuklir”.

• Amerika dan sekutunya menuduh Irak mengeambang kan senjata pemusnah masal.

Page 25: Pkn   sistem hukum internasional

No Faktor Penyebab

Uraian Keterangan

4. Permasalahan Terorisme

Kasus Amerika-Afganistan, diawali peristiwa 11 November 2001 atau peristiwa serangan teroros terhadap gedung World Trade Center dan Gedung Pentagon di Amerika. Amerika menduga serangan tersebut dilakukan oleh kelompok Islam Al Qaeda (Afganistan) pimpinan Osama bin Ladden.

Dampak peristiwa ini adalah serangan / invasi Amerika dan sekutunya terhadap negara Afganistan, Irak, dan Somalia (negara-negara yang dianggap sarang teroris)

Page 26: Pkn   sistem hukum internasional

No Faktor Penyebab

Uraian Keterangan

5. Ketidakpuasan terhadap Rezim yang berkuasa

Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat atau daerah sehingga menuntut adanya otonomi lebih luas atau separatis (pemisahan untuk merdeka).

• Kasus kelompok minoritas muslim Moro di Filipina yang menuntut pemerintahan otonomi.

• Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia yang menuntut kemerdekaan.

6. Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan Amerika)

Pascaperang dingin, kekuatan dunia telah menjdi monopolar (satu kekuatan), yaitu Amerika dan sekutunya. Hal ini berakibat dominasi Amerika di berbagai wilayah negara sering melakukan tindakan unilateral (sepihak) yang sering melanggar kaidah-kaidah hukum internasional.

• Penyerangan terhadap negara Afganistan, Irak, dan Somania tanpa minta persetujuan Dewan Keamanan PBB.

• Amerika hampir selalu menutup mara terhadap apa yang dilakukan Israel di kawasan Timur Tengah dalam konflik dengan Palestina.

Page 27: Pkn   sistem hukum internasional

3. Cara Menyelesaikan Sengketa Internasional

Secara umum penyelesaian masalah internasional

dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut :

1. Cara-cara penyelesaian damai, apabila pihak-pihak yang bersengketa telah menemukan suatu solusi yang bersahabat.

2. Cara-cara penyelesaian paksa atau dengan kekerasan, apabila solusi yang dipakai atau digunakan melalui kekerasan.

Page 28: Pkn   sistem hukum internasional

Cara Penyelesaian Sengketa Secara damai : 1. Jasa-jasa baik/Mediasi, adalah cara yang

digunakan dengan meminta pihak ketika untuk membantu mempertemukan pihak yang bersengketa serta membantu menyampaikan usul perdamaian yang tidak mengikat.

2. Komisi Penyelidik, adalah panitia yang bertugas menyelidiki kepastian peristiwa dan kemudian menyiapkan penyelesaian yang disepakati.

3. Mahkamah Internasional merupakan salah satu media dalam penyelesaian sengketa internasional melalui peradilan internasional cara ini termasuk penyelesaian damai.

Page 29: Pkn   sistem hukum internasional

4. Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat.

5. Negosiasi adalah perundingan antarpihak yang bersengketa

6. Arbritase, cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa tersebut kepada orang-orang tertentu yang dipilih secara bebas (arbitrator) oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Page 30: Pkn   sistem hukum internasional

Contoh :1. Penyelesaian

pengembalian Irian Barat ke Indonesia tahun 1963

2. Pengintegrasian Timor-Timur ke Indonesia tahun 1976

3. Penyelesaian sengketa Kepulauan Ligitan-Sipadan antar RI dengan Malaysia

Arbritase terdiri dari :a) Seorang arbritatorb) Komisi bersama antara

anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa

c) Komisi campuran yang terdiri atas orang-orang yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ditambah anggota yang dipilih dengan cara lain

Page 31: Pkn   sistem hukum internasional

7. Konsiliasi, adalah penyerahan sengketa kepada suatu panitia untuk mengusulkan penyelesaian serta kemungkinan penyesuaiannya, usul tersebut tidak mengikat pihak yang bersengketa.Contoh :a. Kasus Pemerintah Indonesia dengan PT

Newmont Nusa Tenggara mengeluarkan putusan akhir (final award) yang pokoknya dimenangkan Pemerintah Indonesia.

b. Sengketa yang terjadi antara Thailand dan Perancis, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian Timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan Perancis.

Page 32: Pkn   sistem hukum internasional

5.3 Menghargai putusan mahkamah

internasional

Tidar Indra

Page 33: Pkn   sistem hukum internasional

Materi pembelajaran

• Mekanisme kerja mahkamah internsional

• Keputusan mahkamah internasional

Page 34: Pkn   sistem hukum internasional

Indikator

Prosedur mahkamah internasional meyelesaikan masalah internsional

Menjelaskan dampek suatu negar yang tidak mematuhi keputusan mahkamah internasional

Menunjukan sikap menghargai keputusan mahkamah internasional.

Page 35: Pkn   sistem hukum internasional

Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

Telah Terjadi Pelanggaran

HAM

Ada Pengaduan Dari Negara

Yang Dirugikan

Komisi Tinggi HAM PBB/

Lembaga HAM Internasional

Pemeriksaan Dan Penyeledikan

Proses Peradilan

sampai denganPemberian

Sanksi

Terjadi Sengket

a/ Konflik

AB

C

D E

MAHKAMAH INTERNASIONA

L

Negara-Negara Anggota/Bukan

PBB

Page 36: Pkn   sistem hukum internasional

Berikut ini terdapat beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional :

Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.

Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.

Page 37: Pkn   sistem hukum internasional

• Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :

Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.

Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Page 38: Pkn   sistem hukum internasional

Dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan mahkamah internasional

Retrosi : tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh badan / negara yang telah melakukan beberapa tindakan tidak bersahabat.

Reprisal : adalah upaya paksa yang di lakukan oleh mahkamah/badan lain dengan tujuan menyelesaikan masalah yang timbul.

Blokade : memaksaq negara tertentu untuk tidak memenuhi permintaan suatu negara.

Embargo : larangan exspor barang ke negara yang dikenai embargo

Page 39: Pkn   sistem hukum internasional

Contoh sikap negara yang mematuhi keputusan mahkamah internasional

Negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara.

Persamaan penghormatan kedaulatan dan kemerdekaan.

Prinsip etika baik dalam hubungan internasional

Prinsip penerapan keadilan dan pencapaian hukum internasional.

Nonintervensi dalam urusan dalam dan luar negeri suatu negara

Page 40: Pkn   sistem hukum internasional

TerimakasihBye…bye