48
Hukum Internasional Williana Suwirman (X1 IPA 2 /33)

Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Hukum Internasional

Williana Suwirman (X1 IPA 2 /33)

Page 2: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

PENGERTIAN

• Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.

Page 3: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Peraturan-peraturan hukum tertentu yang ber kenaan dengan individu dan subyek-subyek

hukum bukan negara (non-state entities)sepan jang hak-hak dan kewajiban –kewajiban indivi du dan subyek bukan negara ter sebut bersang kut paut dengan masalah internasional.

Page 4: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

PENGERTIAN MENURUT AHLI

• Hugo de Groot Hukum internasional adalah hukum dan

hubungan internasional yang didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Hukum internasional bertujuan untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

Page 5: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• J.G. Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang

sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya di taati dalam hubungan antar negara.

• Mochtar KusumaatmadjaHukum internasional adalah keseluruhan kaidah-

kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.

Page 6: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

ASAL MULA

• Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum antar bangsa).

• Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.

• Kemudian berkembang menjadi Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des Gens (bahasa Prancis) dan Law of Nations atau International Law (Bahasa Inggis).

Page 7: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

• Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa).

• Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).

Page 8: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

HUKUM INTERNASIONAL DALAM ARTI MODERN

• Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal sekarang mirip hasil konferensi di Wina tahun 1969.

Hukum Tertulis :• Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya

berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara. • Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal

dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties. • Perjanjian Internasional tertulis tunduk pada ketentuan

hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.

Page 9: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Hukum Tidak Tertulis :• Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum

tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara.

• Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional.

• Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.

• Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.

Page 10: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

e.Asas-asas Hukum Internasional

Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional :

1. Asas Teritorial

2. Asas Kebangsaan

3. Asas Kepentingan Umum Asas lain sebagai

berikut :1. Pacta sunt servanda2. Egality rights3. Reciprositas4. Courtesy5. Right sig stantibus

Page 11: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

SUMBER-SUMBER HUKUM(Boer Mauna,2001: 7-11)

• Perjanjian-Perjanjian Internasional• Hukum Kebiasaan Internasional• Prinsip-prinsip Umum Hukum• Keputusan-keputusan Peradilan

Page 12: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• Perjanjian Internasional : merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut ber bentuk Law Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, Misalnya :

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945; 2. Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplo tik 1961, Konsuler 1963. 3. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dll

Page 13: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• Hukum Kebiasaan Internasional : Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Contoh hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah Konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler, Hukum Laut tahun 1958, dan Hukum Perjanjian tahun 1969.

• Prinsip-prinsip Umum Hukum: Yaitu prinsip-2 umum hukum nasional yang dapat mengisi ke kosongan dalam hukum internasional. Misalnya : Praduga tak Bersalah, dll.

Page 14: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• Keputusan –Keputusan Peradilan: 1. Memainkan peranan yang cukup penting da lam pembentukan norma-norma baru dlm hukum internasional, misalnya dalam seng keta ganti rugi dan penangkapan ikan. 2. Mahkamah diperbolehkan memutuskan sua tu perkara secara “ex aequo et bono” yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hu kum positif tetapi atas dasar prinsip keadil lan dan kebenaran.

Page 15: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Subjek Hukum Internasional

1.Negara

2.Tahta Suci

3.Palang Merah Internasional

4.Organisasi Internasional

5.Orang Perseorangan

6.Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

Hukum Internasion

al

Subjek

Page 16: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• Asas TeritorialAsas territorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurutasas ini negra melaksanaan hukum bagi semua orang dan barang yang berada diwilayahnya berlaku Hukum Internasional.

ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL

Page 17: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• Asas KebangsaanAsas kebangsaan adalah asas yang didasakan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya.Menurut asas ini setiap warga Negara di mana pun ia berada tetap mendapat perlakuan Hukumdari negaranya.

Page 18: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

• Asas kepentingan UmumAdalah asas yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan peristiwayang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dengan batas-batas wilayahsuatu Negara.

Page 19: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Asas Persamaan DerajatAdalah Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa Negara yang berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Secara Formal memang Negara-negara diduniasudah lama derajatnya, tetapi secara Faktual dan Substansinya masih terjadi ketidaksamaanderajat, khusunya dalam bidang ekonomi.

Page 20: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Asas KeterbukaanDalam Hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanyakesediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan.Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalammenjalin Hubungan Internasional.

Page 21: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional :1.Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan

Georges Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan : Walaupun kedua sistem hukum itu

mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.

Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Page 22: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena : Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum

kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dlm masyarakat internasional.

Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-kan subjek HI adalah negara-negara internasional

Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Page 23: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional

Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam

pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip

persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku.

Harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar

negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu

pedoman delegasi.

Page 24: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

NegaraA

Negara

B,C,D dst.

Penjajakan

Perundingan

Perumusan naskah

Penerimaan

Penandatanganan

Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif.

Page 25: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Pengesahan perjanjian internasional mirip tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara

definitif.

Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan

antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan

dengan keputusan presiden.

Page 26: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

PENGESAHAN PERJANJIAN

INTERNASIONAL

DENGAN UNDANG-UNDANG

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

Apabila berkenaan dengan : a. Masalah politik, perdamaian,

pertahanan, dan keamanan negara;

b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;

c. Kedaulatan negara;d. Hak asasi manusia dan

lingkungan hidup;e. Pembentukkan kaidah hukum

baru;f. Pinjaman atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi

perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian.

Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui

keputusan presiden pada umumnya memiliki materi

yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan

dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan

perundang-undangan nasional, di antaranya adalah

perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di

bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan,

kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran

pajak berganda, dll.

Page 27: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :

1.Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian;

2.Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;

3.Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;

4.Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;

5.Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

6.Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional;

7.Hilangnya objek perjanjian

8.Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.

Page 28: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan mengandung materi :1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan

politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas.

2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma ekonomi, atau pinjaman uang.

3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

Page 29: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional

1)Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)

Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB)

Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara.

Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memu-tuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat.

Peradilan Internasional

Page 30: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.

Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.

Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.

Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.

Page 31: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Komposisi adalah 18 orang hakim

yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan

2/3 suara Majelis Negara Pihak.

Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court)

4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta

Mahkamah)

Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional

terhadap pelaku kejahatan berat.

Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap

kemanusiaan Kejahatan perang Kejahatan agresi

Page 32: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal

Tribunals/ICT)

Berwenang mengadili para

tersangka kejahatan berat

internasional yang bersifat

tidak permanen, artinya setelah

selesai mengadili, peradilan

dibubarkan

Contoh :• International

Criminal Tribunal for Former Yugoslavia

• Special Court for cambodia

Page 33: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya

Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik

yang berupa masalah : Wilayah, Warganegara, Hak Asasi Manusia, Terorisme, dll.

Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.

Page 34: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

1.Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)

2.Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial

3.Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi

4.Permasalahan Terorisme

5.Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.

6.Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.

Beberapa Faktor

Penyebab :

Page 35: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional

Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.

Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.

Page 36: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga-jukan perkara ke mahkamah, dan

Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan.

Mahkamah Internasio

nal

Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. Berdasarkan Ketentuan Konvensional

Klausula Opsional

Page 37: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Mahkamah Internasio

nal

Fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion :

1.Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion)

2.Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional :

Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah

Pemberian pendapat oleh mahkamah

Page 38: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan

upaya-upaya penyelesaian Internasional.1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat

oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang.

2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : Penetapan ihwal persengketaan, Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan,

dan Membuat aturan prosedur yang harus diikuti

dalam menentukan kasus. Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan

melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis.

3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.

Page 39: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

Telah Terjadi

Pelanggaran HAM

Ada Pengaduan Dari Negara

Yang Dirugikan

Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga

HAM Internasional

Pemeriksaan Dan

Penyeledikan

Proses Peradilan s.d.

Pemberian Sanksi

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Negara-Negara

Anggota/Bukan

PBB

Terjadi Sengket

a/ Konflik

AB

C

D E

Page 40: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian

sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.

Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.

Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.

Page 41: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Keputusan Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional

Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo

ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara

ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :

Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.

Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

Page 42: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan

hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)

dalam menjaga perdamaian dunia :

1.Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.

2.Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.

3.Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati.

Page 43: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan

Derajat Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara

damai dida-sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang

berlaku secara universal :1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan

yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.

3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.

4. Persamaan kedaulatan negara.5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,

kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.6. Itikad baik dalam hubungan internasional.7. Keadilan dan hukum internasional.

Page 44: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

2. Menghargai Keputusan Internasional

NoPihak-Pihak

Yang Terlibat

Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan

1. Amerika Serikat di Filipina, Indo China & Jepang

Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga Filipina (moro massacre).

Tahun 1968, peristiwa yang

lebih dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500 korban.

Pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang).

Para pelaku ke-jahatan perang telah diajukan ke pengadilan mili-ter, namun tidak lama kemudian banyak yang di-bebaskan. (Mah-kamah interna-sional belum dapat berbuat banyak).

Page 45: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

2. Jerman & Jepang dalam aksinya di Eropa dan Asia.

Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah melakukan pembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara-cara yang sangat biadab (holocaust).

Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnya romusha tersebut.

Sebelum Perang Dunia II, kolonia-lisme Barat de-ngan jutaan kor-ban tidak tersen-tuh. Baru setelah sekutu membuka Pengadilan Nu-remberg (1945-1946) untuk Nazi dan Jepang, di-mulailah proses pelembagaan untuk kejahatan perang melalui empat Konvensi Geneva tahun 1949.

Page 46: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

3 Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina (Yugoslavia)

Kurun waktu antara tahun 1992-1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnik (etnic cleansing) terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain.

Tahun 1994 pe-ngadilan terhadap para penjahat pe-rag telah terbukti di Den Haag (Belanda).

Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap.

Page 47: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional

4 Pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutu dan Tutsi

Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994, tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan Tutsi telah terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung-jawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut.

PBB menggelar pengadilan keja-hatan perang yang digelar di Arusha (Tan-zania), namun hanya mampu menyerat 29 orang yang diadilli.

Catatan :Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC.

Page 48: Williana Suwirman Presentasi PKN Hukum Internasional