Upload
sls
View
893
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB 2
Akselerasi 1SMA Negeri 1 Kotabaru
• Hal 2-6 ; hal 21 – 23• Hal 11 – 14 ; hal 25 – 26• Hal 7 – 10 ; hal 24• Hal 15 - 20
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
• Pradana Ady S. • Sintong Leonardo S.• Yoga Iswara• Ekalanang Fajar S.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 2
STANDAR KOMPETENSI
Menampilkan sikap positif terhadap
sistem hukum dan peradilan nasional
Kompetensi Dasar :2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional.2.2. peranan lembaga - lembaga peradilan.2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de- ngan ketentuan hukum yang berlaku
Sistem hukum dan peradilan nasional. 3
Sistem hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),kata “sistem” mengandung arti susunan kesatuan masing – masing untuk membentuk suatu kesatuan secara keseluruhan. Yang saling mengkait satu sama lain.
PENGERTIANSementara itu dari berbagai ahli kata “Hukum” mempunyai arti suatu himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib pada masyarakat yang di buat oleh badan –badan yang berwenang dan wajib di taati oleh masyarakat.
Berdasarkan pengertian – pengertian sebelumnya,dapat di simpulkan bahwa “Sistem Hukum” adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang wajib di patuhi setiap warga negara.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 4
UNSUR – UNSUR HUKUM
Hukum mencakup unsur – unsur berikut :Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwenang.Peraturan bersifat memaksa,danAdanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut..
SIFAT – SIFAT DAN CIRI – CIRI
HUKUMHukum memiliki sifat: Mengatur Memaksa. Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:Ø Adanya perintah/laranganØ Perintah larangan itu bersifat memaksa/mengikat semua orang.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 5
TUJUAN HUKUM
Tujuan Umum Tujuan Hukum Nasional Indonesia
• Untuk mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.• Agar kepentingan masing – masing
orang tidak terganggu• Untuk mencapai suatu keadilan.
Ingin mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga – lembaga negara,semua pejabat negara serta warga Indonesia agar dapat melaksanakan kebijaksanaan - kebijaksanaan dan tindakan – tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum,cerdas,terampil,cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 6
SUMBER HUKUMSumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.
SUMBER HUKUM
MATERIAL
SUMBER HUKUM FORMAL
Keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.
Perwujudan dari isi hukum material yang menentukan perilakunya berlakunya hukum itu sendiri.
SUMBER HUKUM
Contoh : 1. Undang – Undang.2. Kebiasaan (Hukum tak tertulis).3. Yurisprudensi.4. Traktrat.5. Doktrin.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 7
1. UNDANG - UNDANG
Terdapat 2 perbedaan pengertian
undang-undang dalam arti material, adalah
setiap peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang isinya mengikat secara umum
undang-undang dalam arti formal, adalah setiap
peraturan yang karena bentuknya dapat disebut
undang-undang.
• UUD 1945.• Undang – Undang.• Tap MPR.• PERPU.• Keputusan Presiden.• Peraturan Daerah (PERDA)
Ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) yang berbunyi “presiden memegang kekuasaan membentuk undang – undang dengan persetujuan DPR” (karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajatnya sah sebagai Undang – Undang)
Sistem hukum dan peradilan nasional. 8
KEBIASAAN (HUKUM TIDAK TERTULIS)
Faktor penentu agar suatu kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat di jadikan sebagai sumber hukum : 1. adanya perbuatan yang
dilakukan berulang kali dalam hal yang sama, yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya.
2. adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan yang berkepentingan
merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam penerapannya penyelengaraan negara hukum tidak tertulis di sebut konvensi.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 9
YURISPRUDENSIDalam membuat yurisprudensi,biasanya seorang hakim akan melaksanakan penafsiran sebagai berikut: Penafsiran secara gramatikal
(tata bahasa) yaitu dengan berdasarkan arti kata.
Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasakan sejarah terbentuknya undang – undang.
Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal – pasal dalam undang – undang.
Penafsiran teologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang – undang yang di sesuaikan dengan perkembangan zaman; dan
Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang di lakukan oleh si pembentuk undang – undang itu sendiri.
Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
Yurisprudensi timbul karena adanya peraturan – perundang – undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 10
TRAKTAT
Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-
persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.
Traktat bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh negara.
Traktat multirateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara
DOKTRIN
Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas
penting dalam hukum dan penerapannya.
Contohnya seperti doktrin dari montesquieu, yaitu trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian yang terpisah yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Sistem hukum dan peradilan nasional. 11
PERADILAN NASIONAL
Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 12
Berikut adalah susunan badan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia
Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi Umum/Sipil
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi Militer
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri Umum/Sipil
Pengadilan Negeri
Pengadilan Militer
Pengadilan Tata Usaha Negara
Sistem hukum dan peradilan nasional. 13
Klarifikasi badan peradilan berdasarkan tingkatannya.
Pengadilan Sipil
Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung
Pengadilan Khusus
Pengadilan Agama
Pengadilan Adat
Pengadilan Tata Usaha Negeara
Pengadilan Militer
Pengadilan Tentara
Pengadilan Tentara Tinggi
Mahkamah Tentara Agung
Sistem hukum dan peradilan nasional. 14
MACAM – MACAM
PERADILAN NASONAL
PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN MILITER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Sistem hukum dan peradilan nasional. 15
PENGADILAN NEGERI
Pengadian Negeri adalah suatu peradilan umum yang sehari-hari
memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan
pidana sipil untuk semua golongan penduduk.
Peradilan umum adalah satu pelaku kekuasaan perhakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (berdasarkan undang-undang no.8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang peradilan umum )
peradilan negeri berkedudukan di
ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupatan/kota
Sistem hukum dan peradilan nasional. 16
PENGADILAN AGAMA
Berkaitan dengan masalah nikah, rujuk, talak, nafkah,
waris, dll.
pengadilan agama adalah pengadlan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara
yang timbul antara orang-orang
beragama islam.
PENGADILAN MILITER
Pengadilan militer adalah pengadilan
yang mengadili hanya dalam
lapangan pidana .
Berlaku untuk: Anggota TNI dan POLRI. Sesorang yang menurut UU
dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan POLRI.
Anggota jawatan atau golongan yang dapat di persamakan dengan TNI dan POLRI menurut UU.
Tidak termasuk A s/d C tetapi menurut keputusan Menhan yang di tetapkan dengan persetujuan menteri kehakiman harus di adili oleh Pengadilan Militer
Sistem hukum dan peradilan nasional. 17
Pengadilan Tata Usaha Negara di laksanakan oleh badan peradilan berikut:1. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama di kab/kota.2. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding di propinsi.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991
Sistem hukum dan peradilan nasional. 18
PENGADILAN NEGERI (TINGKAT PERTAMA)
Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu :Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang,
atauyang ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya
berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN
Tugas dan wewenanang utama pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.Fungsi utama pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan
menyebutkan alasan-alasannya.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 19
PENGADILAN TINGGI (PENGADILAN TINGKAT KEDUA)
Fungsi : 1. Menjadi pemimpin bagi pengadilan negeri di dalam daerah
hukumnya.2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di
dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu di selesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan,teguran.,dan petunjuk yang di pandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan
Tingkat Banding).
Sistem hukum dan peradilan nasional. 20
Wewenang :1.Mengadili perkara yang diutus oleh Pengadilan Negri
dalam daerah hukumnya yang di mintakan banding.2.Memerintahkan pengiriman berkas – berkas perkara
dan surat – surat untuk di teliti dan memberi penilaian tetnatng ke cakapan dan kerajinan para hakim.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 21
MAHKAMAH AGUNG (PENGADILAN TINGKAT KASASI)Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban
utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh
Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan
dengan sepatutnya.
Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari
seorang Ketua,seorang Wakil Ketua,dan beberapa Ketua Muda yang di bantu oleh beberapa
hakim anggota Mahkamah Agung, yaitu Hakim Agung.
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA untuk membatalkan putusan putusan pengadilan _ pengadilan ,dikarenakan : • Tidak berwenang atau
melampaui batas wewenang,• Salah menerapkan atau karena
melanggar hukum yang berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 22
Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 23
Wewenang Mahkamah Agung :• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi,
(terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 24
Mahkamah Konstitusi sesuai Undang – Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di atur dalam UU No. 24/2003, memilikiwewenang dan kewajiban :
• Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum.
• Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi di pimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 5 tahun,yang di pilih dari dan oleh 9 orang Hakim Konstitusi ( 3 orang oleh Mahkamah Agung , 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Presiden.) dan dapat di pilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 25
SIKAP SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
SIKAP TERBUKA
Sikap terbuka merupakan yang secara internal menujukan adanya keinginan dari setiap waga negara
untuk membuka diri dslam memahami hukum yang berlaku di
dalam masyarakat untuk mengilangkan rasa curiga dan
salah paham.
Sikap ini mencakup hal – hal berikut.1. sanggup menyatakan suatu
ketentuan hukum itu benar atau salah.
2. Mau mengatakan apa adanya benar atau salah.
3. berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum.
4. berupaya untuk tidak menutup – nutupi kesalahan.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 26
SIKAP OBJEKTIF/RASIONAL
merupakan sikap yang di tunjukkan oleh sesorang
dalam memahami ketentuan – ketentuan hukum yang di kembalikan pada data fakta
dan dapat di terima oleh akal sehat.
Contoh : 1. mampu menyatakan bahwa suatu
ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik.
2. Mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat di terima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah.
3. Sanggup menyatakan kekurangan dan kelemahannya jika orang lain lebih baik.
4. Menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan,keahlian atau profesional.
SIKAP MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM
Contoh:1. Merelakan tanah atau bangunan
di ambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
2. Memberi tempat/pertolongan bagi yang sangat membutuhkannya.
3. Membayar pajak tepat pada waktunya.
Merupakan sikap sesorang untuk menghargai
kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan untuk
seusatu yang lebih bermanfaat.
Sistem hukum dan peradilan nasional. 27
TERIMA KASIH~