Upload
adie-dwiyanto-nurlukman
View
49
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Pengembangan Wilayah Transmigrasi Di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten Sambas
Adie Dwiyanto. N170410070019
Latar Belakang
Dalam konsep Kota Terpadu Mandiri transmigrasi saat ini berorientasi
pada pengembangan wilayah yang dilakukan melalui 2 cara:
1. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) : pengembangan desa baru
pada kawasan transmigrasi
2. Pengembangan Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT): membangun
pemukiman baru atau menyusupkan transmigran pada desa yang sudah ada.
Hal ini memperlihatkan bahwa dengan konsep KTM ini lebih menitik
beratkan pada integrasi antara penduduk dengan transmigran
pelaksanaan pembangunan KTM Subah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan
kemudian juga diperkuat perda no. 3 tahun 2010 tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Subah
Tetapi dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum ada perkembangan yang
signifikan. Hal ini karena pola pengembengan yang belum optimal .
1. Kurang otimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi (Sumber Daya)
serta daya dukung infrastruktur yang mendasar seperti masih luasnya lahan yang belum
termanfaatkan sekitar 35% dari total luas wilayah 86.790ha , masih rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat berdasar profil KTM Subah dari 28.671 jiwa penduduk, 4.268
penduduk tidak tamat SD dan hanya terdapat 34 penduduk yang berhasil mencapai S1
sedangkan sisanya telah menempuh SD, SMP, dan SMA.
2. Infrastruktur mendasar seperti jalan yang belum tersedia. Dari total sekitar 123,6
km jalan yang menjadi akses utama KTM sekitar 77,5 km masih berupa tanah, 35,1
beraspal rusak dan hanya sekitar 11 km yang beraspal baik
3. Kurang terintegrasi penduduk dan transmigra akibat program pengembangan yang
terlalu dominan kepada transmigran, seperti kasus di desa sabung di kecamatan
Subah.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan kepada latar belakang penelitian di atas peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya yang dilakukan dalam rangka
pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana sistem ekonomi (efektifitas dan efisiensi sumber daya) yang diadopsi dalam
pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten Sambas?
3. Bagaimana kelembagaan (norma, aturan-aturan, dan hukum) yang diambil dalam pengembangan
wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten Sambas?
4. Bagaimana keterkaitan lokasi pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Subah Kabupaten Sambas?
Maksud dan Tujuan
1. Untuk mendeskripsikan inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya yang
dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Subah Kabupaten Sambas.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana sistem ekonomi (efektifitas dan efisiensi sumber
daya) yang diadopsi dalam pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Subah Kabupaten Sambas.
3. Untuk mendeskripsikan kelembagaan (norma, aturan-aturan, dan hukum) yang diambil
dalam pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah
Kabupaten Sambas.
4. Untuk mendeskripsikan ketertakitan lokasi pengembangan wilayah transmigrasi di Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten Sambas.
Untuk mempermudah pemahaman, selanjutnya secara singkat kerangka berpikir penelitian dapat disederhanakan dalam model sebagai berikut:
Pengembangan wilayah transmigrasi
Inventarisasi, klasifikasi, dan
evaluasi sumberdaya
Ekonomi Kelembagaan Lokasi
Metode Penelitian
• Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.• Teknik pengumpulan data yang digunakan : studi pustaka, studi lapangan
(observasi dan wawancara).• Penentuan informan dilakukan secara purposif, yaitu dengan cara memilih
orang-orang tertentu didasarkan pada pertimbangan informasi yang diperlukan
Teori Yang Digunakan• Dalam pelaksanaanya pengembangan wilayah ditunjang oleh empat pilar pokok, yaitu:
1. Aspek Inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya, kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya
melalui kegiatan evaluasi sumberdaya, baik sumber daya alami, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan,
maupun sumber daya sosial.
2. Aspek ekonomi, dalam pengembangan wilayah, aspek ekonomi berperan penting untuk mengalokasikan
sumberdaya secara lebih efektif dan efisien baik baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka
panjang.
3. Aspek kelembagaan, Sistem kelembagaan yang berlaku dalam pengembangan wilayah. Dalam hal ini
kelembagaan (institution), sebagai kumpulan aturan main (rules of game), yang mencakup kisaran berupa
peraturan, norma, nilai, atau aturan sosial lainnya.
4. Aspek lokasi, dalam hal ini aspek lokasi lebih menekankan pada fungsionalnya dari pengertian posisi
fisiknya, yaitu penetapan lokasi dalam pengembangan wilayah merupakan bagian penting untuk
mendukung pengembangan daerah sekitarnya (hinterland) dan pusat pelayanan serta keterkaitan antara
wilayah yang satu dengan wilayah lainnya yang berhubungan dengan sarana produksi, pengelolaan maupun
pemasaran.
(Rustiady, dkk, 2006: 15)
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam menganalisa hasil penelitian mengenai pengembangan
wilayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah ini, peneliti menggunakan
empat aspek untuk menganalisis mengenai topic tersebut. Keempat
aspek tersebut adalah aspek inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi
sumberdaya, aspek ekonomi, aspek kelembagaan, dan aspek lokasi,
Aspek Inventarisasi, Klasifikasi, Dan Evaluasi Sumberdaya
Aspek Inventarisasi Dalam aspek iventrisasi ini befungsi sebagai suaut proses untuk mengidentifiakasi keberadaan potensi sumberdaya yang ada dalam wialayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah. (Rustiay, dkk. 2006:15)Dalam hal ini potensi yang ada di KTM Subah meliputi SDA (lahan dan jenis tanah), SDM (tinkat kualitasa pendidikan
Aspek Klasifikasi Sumberdayatahap klasifikasi sumberdaya ini adalah bagaimana sumberdaya yang terinventarisasi tersebut di klasiaifikasikan untuk penggunaan ataupun pemanfaatan yang sesuai dengan sifat sumberdaya tersebut yang telah diidentifikasi dalam proses inventarisasi. Berdasarkan Berdasarkan data keadaan tanah yang dihasilkan dalam prose inventarisasi di atas, maka banyak pemanfaatan lahan KTM Subah diperuntukan untuk perkebunan, sedangakan untuk SDM dipelukan untuk keterlibatan dalam pengembangan dalam perencanaan atau pelaksanaan
Aspek Evaluasi SumberdayaEvaluasi sumberdaya adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk pengguanaan suatu sumberdaya dengan sifat yang dimiliki oleh sumberdaya tersebut
pembangunan wilayah transmigrasi KTM Subah hanya terpaku kepada pemanfaaatan potensi-potensi yang sudah ada sebelumnya dalama hal ini terpaku kepada pengembangan perkebunan sawit dan kurang menggali potensi-potensi lain yang sebetulnya tidak kalah penting seperti pangan. Dan hal ini berlawanan dari tujaun terbentuknya KTM yaitu sebagai : Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papanPemerintah dalam hal ini belum terdapat upaya dalam pengembangan potensi lain, dalam hal ini upaya pemerintah hanya berupa dalam bentuk himbauan dan dorongan
Aspek Ekonomi
Aspek ekonomi, dalam pengembangan wilayah, aspek ekonomi berperan penting untuk mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien baik baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang. (Rustiady, dkk, 2006: 15)
Pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam pembangunan wilayah transmigrasi KTM Subah ini dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya dan pengerahan-pengerahan sumberdaya dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan pembangunan KTM Subah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Subah1. Rencana pengembangan ruang2. Rencana pengembangan infrastruktur3. Rencana pengembangan usaha4. Rencana pengembangan masyarakat
dari keseluruhan kegiatan ataupun program pengembangan KTM Subah beberapa diantaranya sudah berjalan seperti pengembangan ruang dan pengembangan terhadap masyarakat. Dan beberapa lainnya belum terlaksana seperti infrastruktur dan pengembangan dengan alasan tidak adanya anggaran
Aspek Kelembagaan
Dalam hal ini kelembagaan (institution), sebagai kumpulan aturan main (rules of game), yang mencakup kisaran berupa peraturan, norma, nilai, atau aturan sosial lainnya. (Rustiady, dkk, 2006: 15)
Permasalahan yang terjadi hanyalah pelaksanaan peraturan di atas di lapangan. Berdasarkan dari hasil penelitian, pemerintah daerah masih terpaku pada model pengembangan transmigrasi yang lama, padahal saat ini model pengembangan transmigrasi yang baru dengan model kota terpadu mandiri sangat berbeda dengan model pengembangan yang lama
Aspek Lokasi
Aspek lokasi, dalam hal ini aspek lokasi lebih menekankan pada fungsionalnya dari pengertian posisi fisiknya, yaitu penetapan lokasi dalam pengembangan wilayah merupakan bagian penting untuk mendukung pengembangan daerah sekitarnya (hinterland) dan pusat pelayanan serta keterkaitan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya yang berhubungan dengan sarana produksi, pengelolaan maupun pemasaran”.(Rustiady,dkk , 2006: 215)
Dalam hal ini aspek lokasi yang di fokuskan pada keterkaitan wilayah dalam beberapa element keterkaitan belum terlaksana karena belum adanya infrastruktur yang memadai seperti jalan, pasar, dan sarana transportasi.
Kesimpulan1. Dalam aspek inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya yang dilakukan dalam pengembangan wilayah
transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri baru sebatas pada pemanfaatan sektor perkebunan kelapa sawit yang dijadikan sebagai komoditas utama daerah tersebut. Hal ini berakibat pada pola sudut pandang masyarakat yang menganggap perkebunan sawit terbukti dapat meningkatkan kondisi perekonomian. Yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pemanfaatan pada sektor lain seperti pertanian terutama pengadaan pangan dan juga sektor peternakan, yang mengakibatkan selama ini untuk memenuhi konsumsi kehidupannya sehari-hari masyarakat masih bergantung kepada luar daerah wilayah Kota Terpadu Mandiri Subah.
2. Aspek Ekonomi dalam pengembangan wilayah merupakan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.. Dan permasalahan koordinasi ini yang mempengaruhi lambatnya proses pengembangan KTM Subah. Selain hal itu pola pikir mengenai sistem transmigrasi yang lama dengan sitem tugas bantuan juga juga mempengaruhi pandangan mengenai sumber biaya pengembangan dan juga kewenangan serta tanggung jawab dari pelaksana pengembangan, padahal dengan sistem baru dengan konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM), sitem yang diterapkan saat ini sudah berubah menjadi sistem desentralisasi sehingga kewenangan dang tanggung jawab pengembangan dibebankan kepada pemerintah daerah
3. Kelembagaan yang ada di Kota Terpadu Mandiri Subah sudah ada baik yang berbentuk legal formal seperti Undang-Undang hingga Perda dan peraturan lain yang berhubungan dengan transmigrasi seperti nilai nilai, norma, aturan sosial dalam masyarakat. Hubungan keduanya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Peraturan-peraturan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pengembangan hanya saja pelaksanaan di lapangan yang kurang dan sering mengalami masalah.
4. Aspek Lokasi yang melihat pengembangan wilayah sebagai sebuah keterkaitan antar wilayah tersebut belum terlaksana di Kota Terpadu Mandiri. Ketrekaitan transportasi berupa jalan hanya baru sebagian saja yang telah selesai sebagian lainnya masih berupa tanah. Keterkaitan pasar sebagai pusat perekonomian dan pusat pemenuhuan kebutuhan konsumsi hingga saat ini belum ada dan menyebabkan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan produksi masih harus keluar wilayah KTM Subah. Keberadaan sarana dan prasarana umum yang masih minim juga masih menjadi kendala dalam aspek lokasi. Hal terjadi karena inkonsistensi baik pemerintah daerah maupun tingkat diatasnya dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri. Hal tersebut berakibat pada perhatian dalam pengembangan KTM ini belum mendapar perhatian yang maksimal dalam hal pengembangannya.
Saran1. Sebaiknya dalam aspek inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya di dalam pengembangan Kota
Terpadu Mandiri Subah terjadi pemanfaatan potensi yang seimbang dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Penyeimbangan pengembangan pada sektor lain ini berfungsi sebagai penjaga stabilitas bidang lainnya. Dalam pengertian lain untuk mencegah terjadinya deflasi yakni dimana suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah karena produksi yang berlebihan. Oleh karenannya pengembangan pada bidang lain sangat diperlukan, seperti misalnya pangan yang selama ini untuk kebutuhannya masih berasal dari luar wilayah pengembangan Kota Terpadu Mandiri Subah.
2. Dalam aspek ekonomi, terutama dalam pemanfaatan sumberdaya manusia harus lebih dimaksimalkan lagi khususnya dalam hal koordinasi pelaksana dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri Subah. Dalam hal ini sebenarnya telah terdapat POKJA yang belum dimaksimalkan. Sebaiknya dalam hal untuk mengatasi koordinasi ini haruslah ada pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing instansi secara detail yang mencakup kewajiban dan kewenangannya dalam pelaksanaan pengembangan. Dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrtasi yang menjadi ketua dalam POKJA ini juga harus tegas dalam mengawasi pelaksanaan pengembangan yang dilakukan oleh dinas-dinas lain.
3. Dalam aspek kelembagaan harusnya tidak hanya sebatas aturan tertulis yang harus diketahui, tetapi lebih juga kepada pelaksanaannya dalam pengembangan KTM Subah. Termasuk dalam hal tersebut juga dalam kelembagaan harus ada reward dan punishment bagi pihak-pihak ataupun instansi-instansi yang menjadi pelaksana maupun terlibat dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri Subah.
4. Aspek lokasi yang masih bermasalah termasuk dalam ketrkaitan antar wilayah, tersedianya sarana dan prasarana publik, dan pengadaan pelayanan. Dalam hal ini sebaiknya dalam hal ini pemerintah lebih konsisten lagi dalam pembangunannya sesuai dengan yang terdapat dalam masterplan pengembangan KTM. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai skala prioritas pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan dan daya dorong pertumbuhan dalam pengembangan KTM.